PinterPolitik.com

Posisi Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL) masih lowong pasca Laksamana Yudo Margono ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Panglima TNI. Sejumlah nama mencuat sebagai suksesor Laksamana Yudo dan nama perwira tinggi yang berasal dari Korps Marinir boleh jadi akan mengampu posisi itu untuk pertama kalinya. 

Tercatat, ada dua dari sembilan nama calon KASAL bintang tiga yang berasal dari kesatuan baret ungu TNI-AL. Mereka adalah Letnan Jenderal (Letjen) TNI (Mar) Suhartono (56 tahun) abiturien AAL 1988 yang saat ini menjabat sebagai Komandan Kodiklatal, dan Letjen TNI (Mar) Bambang Suswantono (57 tahun) abiturien AAL 1987 yang saat ini menjabat sebagai Irjen TNI. 

Sementara itu, tujuh calon KASAL yang berasal dari korps non-Marinir antara lain Laksamana Madya (Laksdya) TNI Ahmadi Heri Purwono (AAL 1988, 57 tahun, Wakasal), Laksdya TNI Heru Kusmanto (AAL 1988, 56 tahun, Pangkoarmada RI), Laksdya TNI Nurhidayat (AAL 1988, 56 tahun, Komanadan Pushidrosal), Laksdya TNI Muhammad Ali (AAL 1989, 55 tahun, Pangkogabwilhan I), Laksdya TNI Aan Kurnia (AAL 1987, 57 tahun, Kepala Bakamla RI), Laksdya TNI Harjo Susmoro (AAL 1987, 57 tahun, Sekjen Wantannas), dan Laksdya TNI Amarulla Octavian (AAL 1987, 57 tahun, Rektor Unhan). 

Angin segar sendiri sebenarnya bisa saja membuat perwira tinggi Korps Marinir menjabat pucuk pimpinan strategis mengingat tren fairness belakangan ini sedang mengemuka dalam “politik pertahanan”. 

Tak hanya penunjukan Laksamana Yudo yang seolah memenuhi prinsip fairness itu dalam rotasi jabatan elite angkatan bersenjata. Kepercayaan yang berlandaskan fairness juga tampak diberikan kepada Marsekal Pertama (Marsma) TNI Wahyu Hidayat Sudjatmiko sebagai Komandan Paspamres. 

Marsma Wahyu yang berasal dari Korps Pasukan Gerak Cepat (Kopasgat) TNI AU memegang kehormatan istimewa karena menjadi orang pertama dari matra udara sebagai pimpinan satuan yang dahulu bernama Resimen Tjakrabirawa itu. 

Hak prerogatif Presiden Jokowi kini sedang dinantikan, apakah beliau akan menjadi RI-1 pertama yang menempatkan Jenderal Marinir di posisi tertinggi matra laut? 

Tren Jokowi? 

Bukan tanpa alasan perwira Marinir memiliki peluang lebih sebagai KASAL. Tak hanya karena tren fairness semata, Presiden Jokowi selama ini dikenal kerap menempatkan serdadu terbaik kepercayaannya di pos esensial. 

Mulai dari deretan purnawirawan di kementerian dan lembaga, hingga mantan kolega pimpinan kecabangan militer plus kepolisian di wilayah yang pernah dijabatnya saat ini hampir semuanya menempati pos strategis. 

Sebut saja nama Panglima TNI ke-20 Marsekal (Purn.) Hadi Tjahjanto, hingga kepercayaan menempatkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri yang disebut merupakan “perwira Solo”. 

Belum lagi dengan penunjukan Jenderal Andika Perkasa sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) sebelum kemudian menjadi Panglima TNI yang kerap dinilai terdapat faktor “perwira Istana” sebagai penguatnya. 

Secara filosofis, pemberian posisi strategis kepada orang kepercayaan Presiden Jokowi tampaknya memiliki korelasi sebagaimana disiratkan Nicollo Machiavelli dalam publikasinya yang berjudul Il Principe. 

Di dalam karya yang dipublikasikan pada tahun 1532 itu dijelaskan keberadaan orang-orang kepercayaan di lingkar kekuasaan cukup penting agar seorang penguasa dapat melakukan kendali dan melaksanakan kebijakan dengan lebih mudah. 

Serupa dengan Jenderal Andika, dua perwira Korps Marinir dalam bursa calon KASAL, yakni Letjen Suhartono dan Letjen Bambang Suswantono merupakan mantan Komandan Paspampres di era kepemimpinan Jokowi. 

Merujuk pada tren, variabel, dan korelasi itu pula dapat dikatakan peluang terciptanya sejarah KSAL pertama dijabat dari perwira tinggi Korps Marinir tampak terbuka cukup lebar. 

Akan tetapi, analisis turut mengemuka dari anggota tim Penelitian dan Pengembangan (Litbang) PinterPolitik yang juga pengamat militer Khairul Fahmi. Meskipun chemistry dianggap penting dan peluang KASAL dijabat oleh perwira tinggi Marinir terbuka, kebutuhan organisasi dinilai perlu menjadi pertimbangan utama. 

Menurutnya, pengisian jabatan KASAL terkait dengan kebutuhan pembinaan kekuatan, kesiapan operasional, pengembangan postur, doktrin, dan strategi, serta operasi matra laut. 

Selain itu, matra laut juga memiliki perbedaan jika dibandingkan dengan, misalnya penunjukan KASAD yang pernah dijabat oleh perwira tinggi dari korps non-infanteri. 

Lalu, apa perbedaan itu? Dan apakah peluang perwira dari korps Marinir menjadi berkurang? 

Pertimbangan Urgensi? 

Perlu ditekankan bahwa analisis ini bukan untuk memantik persaingan di internal matra laut. Akan tetapi, lebih kepada melakukan interpretasi atas skenario-skenario keputusan dan hak prerogatif Presiden Jokowi sebagai sebuah kebijakan yang tak bisa dipungkiri memiliki tendensi politis. 

Kembali, penunjukan pimpinan angkatan laut memiliki perbedaan sebagaimana angkatan udara dalam posisi kepala staf. Seorang perwira Angkatan Udara (AU) Amerika Serikat (AS) Michael D. Mote menyiratkan hal itu dalam jurnalnya yang berjudul The Air-Sea Battle Concept: Implications for the National Defense Narrative. 

Mote menjelaskan konsep perang laut dan udara bertumpu pada kekuatan alutsista satuan pemukul, dalam hal ini kapal perang, kapal selam, pesawat tempur, pesawat pembom, dan sebagainya. 

Pengalaman dan pemahaman mengendalikan operasi menggunakan alutsista satuan pemukul itu kemudian menjadi portofolio yang dianggap mutlak dimiliki level pimpinan masing-masing matra dalam sebuah konsep lebih besar yang disebut pertahanan nasional. 

Analisis Mote selaras dengan yang dikemukakan Fahmi bahwa sebagaimana Kepala Staf Angkatan Udara (KASAU) yang lumrah diberikan kepada korps penerbang, posisi KASAL “secara tradisi” juga selalu diberikan kepada korps pelaut. 

Meskipun beberapa kali perwira dari Korps Marinir masuk bursa pencalonan KASAL, seperti Letjen TNI (Mar) RM Trusno dan Mayjen TNI (Mar) Bambang Suswantono pada tahun 2018 lalu, penunjukan secara konkret sampai saat ini masih belum pernah sekalipun terwujud. 

Secara teknis, Fahmi mengatakan, kendati perwira Marinir memiliki kemampuan menyelenggarakan operasi amfibi, pendaratan, dan pertahanan pantai, serta bahkan bisa menjadi komandan pangkalan utama, namun tidak kiranya untuk mengampu posisi panglima armada. 

Itu dikarenakan, komando armada sebagai satuan dengan alutsista pemukul harus mengendalikan dan mengintegrasikan empat bentuk operasi laut, yakni operasi permukaan, operasi bawah permukaan, operasi udara (penerbang TNI-AL), dan pendaratan. 

Komando armada sendiri merupakan jantung utama dari esensi keberadaan matra laut di angkatan bersenjata berbagai negara di dunia. 

Akan tetapi, di titik ini yang menjadi menarik adalah keputusan penunjukan KASAL suksesor Laksamana Yudo tidak mutlak karena akan kembali kepada sidang Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti), masukan dari KASAL sebelumnya, plus keputusan Presiden Jokowi.  

Poin terakhir yang kiranya akan sangat menentukan. Sebab, terdapat faktor X yang bisa saja tak terduga serta berlandaskan apa yang disiratkan Machiavelli sebagaimana dijelaskan di atas. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (J61)

PinterPolitik.com

“Whoever rules the waves rules the world” – Alfred Thayer Mahan

Siapa yang tidak tahu dengan gim-gim video berbasis strategi dan geopolitik seperti franchise Civilization? Hampir semua tahu – atau paling tidak pernah mendengar – franchise gim satu ini.

Bagi yang berjiwa nasionalis – layaknya yang digembor-gemborkan pemerintah, pemain mungkin bisa memilih peradaban Indonesia untuk dimainkan di Civilization VI (2016). Seperti seri-seri sebelumnya, peradaban Indonesia di gim ini berpusat pada Kerajaan Majapahit yang diperkirakan berkuasa di bumi Nusantara pada tahun 1293–1527.

Peradaban satu ini dipimpin oleh Gitarja di Civilization VI – di seri sebelumnya (Civilization V)dipimpin oleh Gajah Mada. Karakter Gitarja sendiri mungkin terinspirasi oleh seorang Ratu Majapahit yang berkuasa pada tahun 1328-1350, yakni Dyah Gitarja (Tribhuwannottunggadewi Jayawishnuwardhani).

Ada salah satu kelebihan yang bakal didapatkan oleh pemain bila memilih peradaban Indonesia, yakni poin bonus yang didapatkan bila memiliki tiles laut atau danau yang dekat dengan ibu kota. Selain itu, Indonesia juga bisa menguasai teknologi berlayar lebih dulu dibandingkan dengan peradaban-peradaban lain, yakni dengan menggunakan unit kapal yang bernama jong – atau djong.

Mungkin, gim ini terinspirasi oleh kejayaan masa lampau dari kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara. Kala itu, banyak kerajaan di Asia Tenggara maritim menggunakan kapal jenis djong ini.

Baca Juga: Saatnya Jokowi Belajar dari Majapahit?

Dalam sejumlah catatan sejarah, ada berbagai bentuk dan ukuran djong yang digunakan. Bahkan, beberapa disebut memiliki fitur dan ukuran yang lebih canggih dibandingkan dengan kapal-kapal galleon ala negara-negara Eropa.

Boleh jadi, keunggulan kapal ala Nusantara ini ingin berusaha ditiru oleh Indonesia di masa kontemporer. Beberapa waktu lalu, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono meresmikan sebuah kapal rudal cepat (KRC) Trimaran yang diberi nama KRI Golok-688.

KRI Golok-688 ini merupakan salah satu kapal fast attack yang dikembangkan oleh Indonesia sendiri dan diproduksi oleh perusahaan dalam negeri, PT Lundin Industry Invest Banyuwangi. Klaimnya, KRI ini menjadi salah satu kapal siluman fast attack tercanggih di dunia.

Tidak bisa dipungkiri bahwa upaya Indonesia untuk memperkuat armada laut ini menimbulkan sejumlah pertanyaan – apalagi KRI Golok-688 ini dikabarkan akan beroperasi di Laut Natuna Utara. Mengapa pengadaan kapal seperti ini menjadi penting bagi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)? Lalu, mampukah Indonesia mewujudkan tujuan di balik pengadaan kapal perang ini?

Saatnya ‘Rajai’ Laut (Lagi)?

Dalam geopolitik, kekuatan militer seperti ini merupakan hal yang penting bagi sebuah negara. Mengacu pada buku The Tragedy of Great Power Politics milik profesor politik dari University of Chicago, Amerika Serikat (AS), yang bernama John J. Mearsheimer, setiap negara akan berusaha memaksimalkan kekuatannya – terutama kemampuan militer – di tengah ketidakpastian anarki politik dunia.

Maka dari itu, setiap negara akan berusaha menjaga diri mereka masing-masing dengan memperkuat diri. Tidak heran apabila anggaran pertahanan Indonesia terus meningkat dari ke tahun ke tahun. Kini, anggaran untuk Kementerian Pertahanan (Kemhan) di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 mencapai Rp133,9 triliun (lebih besar 13,28 persen dari outlook APBN 2021).  

Upaya pengadaan kapal perang ini menjadi semakin masuk akal apabila melirik situasi geopolitik yang terjadi di sekitar Indonesia, yakni situasi Laut China Selatan (LCS) yang semakin panas antara Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan AS serta negara-negara sekutunya. Apalagi, baru-baru ini, Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI mengeluh akan banyaknya kapal asing yang masuk ke wilayah Laut Natuna Utara – bahkan hingga ratusan dan ribuan kapal yang berbendera Tiongkok dan Vietnam.

Keluhan Bakamla menunjukkan bagaimana anarki – situasi di mana tidak ada kekuatan yang lebih besar yang dapat mengatur – di kawasan Indo-Pasifik semakin tidak menentu. Setidaknya, ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki urgensi besar agar bisa kembali “merajai” laut – bak peradaban Indonesia di Civilization VI.

Baca Juga: Tiongkok dan Strategi “Lempar Tangan” Jokowi

Situasi juga semakin diperparah dengan kabar baru bahwa Australia, Britania Raya (Inggris), dan AS membentuk sebuah pakta aliansi yang disebut AUKUS. Kabarnya, Australia akan mendapatkan sebuah kapal selam bertenaga nuklir (nuclear submarine) dari negara Paman Sam – sebuah teknologi kapal yang baru dikuasai oleh sedikit negara di dunia, yakni hanya enam negara (AS, Rusia, Prancis, Britania Raya, Tiongkok, dan India).

Bisa jadi, kepemilikan kapal selam jenis ini juga menentukan seberapa besar kekuatan maritim sebuah negara. Isu ini pun dapat menjadi ancaman keamanan yang besar bagi Indonesia – mengingat negara dengan kekuatan besar dapat melakukan deterrence, yakni mempengaruhi sikap dan perilaku negara lain.

Siapa tahu tiba-tiba Australia bersama AS dan Britania Raya melakukan hal itu pada Indonesia di masa mendatang – memaksa negara kepulauan Asia Tenggara ini untuk memilih kubu antara AS dan Tiongkok? Padahal, pemerintahan Jokowi selama ini berupaya untuk menjaga status-quo agar tidak harus berpihak pada salah satu pihak.

Menyadari anarki dan geopolitik kawasan yang semakin tidak menentu ini, lantas bagaimana pemerintahan Jokowi harus menyikapinya? Mungkinkah Indonesia kembali menjadi the exalted ruler of the seas layaknya Gitarja di Civilization VI agar bisa lepas dari desakan bangsa-bangsa asing?

TNI AD vs TNI AL, Sebuah Penentuan?

Kerajaan-kerajaan Indonesia di masa lampau memang memiliki kekuatan yang cukup masif dalam hal kekuatan maritim. Namun, Indonesia di bawah pemerintahan Jokowi tampaknya akan menghadapi banyak tantangan untuk mewujudkan kejayaan masa lalu tersebut.

Lagipula, kekuatan laut seperti ini sebenarnya penting bagi sebuah negara untuk memperkuat pengaruhnya – mengacu pada Alfred Thayer Mahan dalam bukunya The Influence of Sea Power upon History. Mahan pun mencontohkan Britania Raya yang berhasil menguasai lautan – bahkan hingga dunia.

Apa yang dijelaskan Mahan ini pun juga disebutkan oleh Mearsheimer. Setidaknya, menurut profesor politik di University of Chicago tersebut, laut dan samudra menjadi batas bagi negara manapun untuk menjadi hegemon global yang menguasai dunia. Namun, bukan tidak mungkin, siapa pun yang mampu menguasainya juga mampu menguasai dunia, bukan?

Namun, jika pemerintahan Jokowi ingin Indonesia bisa kembali merajai lautan, tentunya diperlukan juga investasi yang lebih di kekuatan maritim. Namun, meski Presiden Jokowi sempat mencanangkan doktrin Poros Maritim Dunia (PMD) di periode kepresidenannya yang pertama, pemerintah sepertinya belum sepenuhnya menuangkan usaha optimal dalam meningkatkan kemampuan militer lautnya.

Anggaran pertahanan, misalnya, harus dibagi ke tiga matra TNI – yakni Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU) – meskipun porsi Kemhan terus bertambah dari tahun ke tahun. Sulitnya lagi, anggaran untuk tiga matra ini tidak didistribusikan secara merata.

Baca Juga: Siasat Indonesia-Tiongkok Geser Dolar AS?

Dalam anggaran pada tahun 2020, misalnya, TNI AD mendapatkan porsi anggaran terbesar dengan bilangan Rp55,9 miliar. Sementara, TNI AL hanya mendapatkan porsi sebesar Rp22,08 miliar. TNI AU mendapatkan porsi terkecil, yakni sebesar Rp15,5 miliar.

Bukan tidak mungkin, distribusi porsi anggaran keamanan dan pertahanan ini menunjukkan bahwa terdapat dominasi salah satu matra. Banyak ahli dan pengamat – seperti Abdoel Fattah dalam tulisannya Demiliterisasi Tentara – menilai matra AD memiliki dominasi yang besar.

Padahal, matra AL dinilai membutuhkan perhatian lebih besar dengan persoalan-persoalan laut yang dialami oleh Indonesia – seperti apa yang tengah terjadi di Laut Natuna Utara saat ini. Setidaknya, asumsi soal dibutuhkannya peran matra AL yang lebih besar ini diungkapkan oleh Arif Satria dalam tulisannya Politik Kelautan dan Perikanan.

Besarnya dominasi matra AD ini bukan tidak mungkin disebabkan oleh minimnya peran matra lainnya – seperti AL – dalam menentukan strategi pertahanan Indonesia. Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, misalnya, juga merupakan mantan Komandan Jenderal (Danjen) di Komando Pasukan Khusus (Kopassus) AD.

Padahal, bukan tidak mungkin, penentuan strategi pertahanan dan keamanan jangka panjang seperti ini merupakan hal yang sangat vital bagi sebuah negara. Mari ambil AS sebagai salah satu contohnya.

Pasca-Perang Dunia II, AS juga dibingungkan dengan pengambilan opsi kebijakan pertahanan yang akan diambil di Mikronesia – sebuah sub-kawasan Pasifik. Pasalnya, AS mulai mempertimbangkan kemungkinan ancaman yang bisa saja datang dari Asia Timur – setelah Jepang membombardir Pearl Harbor, Hawaii.

Persoalan yang dihadapi pun sama, yakni persaingan antar-matra (intraservice rivalry) – khususnya antara Navy (AL) dan Army (AD). Perdebatan soal orientasi kebijakan ini akhirnya berujung pada penempatan unit-unit penyerangan yang gesit – dalam hal ini AS menempatkan Navy sebagai kekuatan utama guna menghalau kemungkinan ancaman dari kekuatan-kekuatan Asia Timur di masa mendatang.

Bukan tidak mungkin, Indonesia juga perlu mempertimbangkan kembali matra mana yang harus diutamakan dalam geo-strategi jangka panjang ke depannya – apalagi persoalan ini merupakan persoalan yang harus dihadapi di halaman depan Indonesia sendiri. Boleh jadi, Indonesia harus mempertimbangkan bagaimana strategi yang dapat melibatkan kekuatan lain di luar darat, seperti sea power dan air power.

Meski begitu, upaya untuk mewujudkan distribusi yang lebih merata guna membangun geo-strategi yang mumpuni bukanlah perkara mudah bagi Indonesia. Apalagi, Presiden Jokowi dihadapkan dengan dua pilihan berat dalam memilih Panglima TNI berikutnya, entah itu akan jatuh pada KSAL Laksamana Yudo Margono atau Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa yang berasal dari matra yang selama ini memiliki dominasi. Namun, pada akhirnya, seperti gim Civilization VI, semua outcome kembali kepada pilihan sang pemain. (A43)

Baca Juga: Tak Mungkin Jokowi Lepas Tiongkok?

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“Photo shoot fresh, looking like wealth” – JAY Z, penyanyi rap asal Amerika Serikat (AS)

Ajakan untuk menerapkan kebiasaan baru (new normal) di tengah pandemi virus Corona (Covid-19) kini mungkin turut mengembuskan semangat baru di masyarakat. Mal-mal di Jakarta misalnya telah mulai buka semenjak 15 Juni lalu.

Selang sehari sebelumnya, publik Jakarta juga telah mulai meramaikan Jalan Sudirman yang biasa menjadi tempat perhelatan kegiatan car free day pada hari Minggu. Pada umumnya, warga akan menjalankan kegiatan olahraga pagi, seperti jogging dan bersepeda.

Meski Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Masa Transisi masih diberlakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, publik bisa jadi telah tidak sabar mulai mengisi kegiatan sehari-hari di luar rumah. Namun, tentu saja, pentingnya pengamalan protokol kesehatan juga diperlukan.

Semangat baru dan pengamalan protokol kesehatan inilah yang mungkin turut mengisi hari-hari ke depan bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bagaimana tidak? Pada hari Minggu kemarin, mantan Wali Kota Solo tersebut dengan semangat melakukan olahraga pagi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

Tak sendirian, Jokowi turut ditemani oleh para kepala staf Tentara Nasional Indonesia (TNI). Mereka adalah Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa, Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Madya Fadjar Prasetyo, dan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono.

Olahraga pagi di kompleks Istana Bogor, saya ditemani KSAD, KSAU, dan KSAL.

Terima kasih kepada TNI yang telah membantu mengevakuasi WNI dari Wuhan, ABK WNI dari Jepang, dan di Tanah Air mendisiplinkan masyarakat menjalankan protokol kesehatan selama masa pandemi. pic.twitter.com/ysOmRkDBzH

— Joko Widodo (@jokowi) June 14, 2020

Tentu, semangat dan momen baru di tengah pandemi seperti ini perlu diabadikan. Melalui akun-akun media sosialnya, Presiden Jokowi akhirnya mengunggah foto momen olahraga bersama tersebut sambil mengingatkan kembali peran TNI dalam mendisiplinkan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan normal baru.

Meski berolahraga bersama, Jokowi juga menerapkan protokol kesehatan saat itu. Sang presiden tetap mengenakan masker dan menjaga jarak satu sama lain dengan para kepala staf TNI.

Dengan mengunggah foto itu, Jokowi bisa jadi sekaligus mempromosikan kebiasaan-kebiasaan baru menuju new normal. Apa lagi, aktivitas olahraga disebut-sebut turut meningkatkan ketahanan tubuh terhadap penyakit-penyakit yang bisa saja datang kapanpun.

Namun, terlepas dari pesan-pesan kesehatan yang diberikan oleh Jokowi, apakah mungkin foto tersebut mengandung makna tersirat lainnya? Seberapa penting foto-foto resmi yang dilakukan oleh presiden dalam diskursus politik?

Pentingnya Photo-Op

Sebuah foto memang bisa menggambarkan jutaan makna dan arti bagi siapapun. Foto akan diri kita di masa lampau misalnya bisa menjadi pengingat akan memori yang kita alami di masa-masa tersebut.

Tak hanya foto masa lampau, foto juga dapat mengandung pesan yang tersirat. Bagaimana pun, pesan visual yang terkandung dalam sebuah foto bisa saja dimaknai secara mendalam.

Penggunaan pesan visual melalui foto ini juga biasa dilakukan oleh pemimpin-pemimpin negara. Dalam pertemuan tingkat tinggi antarnegara misalnya, pemimpin-pemimpin akan melakukan sesi foto bersama dengan posisi dan pose yang telah diatur sedemikian rupa oleh pihak protokoler.

Posisi berdiri satu sama lain misalnya disebut-sebut bisa menggambarkan dinamika politik internasional. Semakin di depan dan di tengah seorang pemimpin negara, semakin dianggap penting negara tersebut.

Namun, pesan-pesan yang terkandung dalam foto pemimpin ternyata tak hanya diselipkan dalam urusan politik internasional saja. Dalam urusan domestik, pemimpin-pemimpin negara juga biasa menggunakan foto guna menyampaikan pesan tertentu.

Presiden secara strategis dapat menyajikan pesan visual melalui sebuah foto.
Share on X

Hal inilah yang berusaha dijelaskan oleh Jayeon Lee dalam tulisannya yang berjudul Presidents’ Visual Presentations in Their Official Photos. Dalam tulisan tersebut, Lee menyebutkan bahwa presiden secara strategis dapat menyajikan pesan dari diri mereka secara visual melalui sebuah foto.

Lee mencontohkannya dengan foto mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama yang diunggahnya di media sosial sembari memeluk Michelle Obama kala terpilih kembali pada tahun 2012 silam. Foto itu boleh jadi memberikan pesan bahwa Obama adalah seorang pria yang mengutamakan keluarganya (family man).

Setidaknya, Lee memberikan beberapa faktor yang menyebabkan pesan visual melalui foto dianggap penting, yakni adanya efek keutamaan visual (visual primacy effect) yang membuat gambar lebih mudah diingat dan dipercaya. Selain itu, meningkatnya penggunaan internet dan media sosial juga menguatkan efek yang diberikan oleh efek visual.

Mungkin, inilah mengapa Presiden AS Donald Trump merasa perlu melakukan sesi berfoto di St. John’s Episcopal Church, Washington, DC. Beberapa pihak menilai bahwa photo-op (photo opportunity) tersebut dilakukan untuk menunjukkan bahwa pemerintahan dan kepresidenan Trump tetap kuat – setidaknya bagi pendukungnya.

Pasalnya, pemerintahan Trump semakin banyak dikritik kala menyongsong Pemilihan Presiden AS 2020. Beberapa persoalan – seperti pandemi Covid-19 dan tragedi George Floyd – semakin membuat pemerintahannya terguncang.

Bila Trump melakukan sesi foto tersebut guna menunjukkan kekuatan dan kestabilan, bagaimana dengan Presiden Jokowi di Indonesia? Apakah fotonya bersama para kepala staf TNI juga menyiratkan pesan politik tertentu?

Pesan dari Jokowi?

Seperti apa yang telah dijelaskan oleh Lee dalam tulisannya, pesan visual dari presiden dapat tersalurkan melalui foto-foto resmi yang diambilnya. Struktur yang ada dalam sebuah foto merupakan semiotika visual – di mana tanda-tanda visual di dalamnya memproduksi makna.

Foto olahraga Jokowi misalnya bisa menandakan bahwa presiden kini menjalankan gaya hidup yang sehat. Apa lagi, di tengah bayang-bayang pandemi Covid-19, tanda visual kesehatan seperti ini bisa jadi penting bagi publik bahwa Jokowi kini telah menjalankan kebiasaan baru menyongsong new normal.

Namun, selain semiotika visual, Lee juga menyebutkan akan adanya presentasi visual secara strategis dalam politik. Foto-foto presiden dapat disusun dan diterbitkan secara strategis guna membuat impression politik – baik secara domestik maupun politik.

View this post on Instagram

Pakar politik sebut Presiden perlu merombak kabinet #jokowi #jokowidodo #kabinetjokowi #buzzer #corona #coronavirus #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #cucitangan #tetapsehat #pakemasker #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jun 9, 2020 at 7:33pm PDT

Lee pun mencontohkan foto Obama yang kala itu berkumpul dengan pejabat-pejabat tinggi AS sembari memperhatikan proses penangkapan teroris Osama bin Laden. Foto ini bisa saja melambangkan kemenangan AS dalam upayanya melawan terorisme.

Bila benar foto Obama juga memiliki fungsi strategis dalam politik, bagaimana dengan foto Jokowi pada akhir pekan lalu yang berolahraga bersama para kepala staf TNI?

Dalam sebuah foto visual dari presiden, Lee juga memberikan beberapa variabel komposisi yang penting, seperti jarak pengambilan gambar, posisi presiden dalam frame, ekspresi wajah presiden, hingga aktivitas presiden dalam foto. Salah satu variabel yang juga disebutkan Lee adalah coexistence yang berfokus pada siapa saja yang berada dalam foto resmi presiden, seperti keluarga, figur publik, politisi, staf, orang biasa, dan sebagainya.

Bila kita perhatikan kembali pada foto Jokowi yang tengah berolahraga, sang presiden menjalankan sesi foto tersebut bersama para kepala staf TNI yang bisa jadi memang penting secara politik bagi mantan Wali Kota Solo tersebut. Bisa jadi, bersama para kepala staf tersebut, Jokowi menunjukkan bahwa kekuatan TNI berada di belakang kebijakan dan arah politik presiden.

Pesan visual ini boleh saja menjadi krusial di masa-masa pandemi kini. Pasalnya, pemerintahan Jokowi mendapatkan banyak kritik dalam penanganan pandemi Covid-19. Belum lagi, baru-baru ini muncul isu dan diskusi terkait pemberhentian dan pemecatan presiden.

Dengan pesan visual yang dilakukannya bersama TNI, Jokowi mungkin tengah menunjukkan kekuatan pemerintahannya. Lagi pula, dalam filosofi Konfusius, militer (atau tentara) merupakan salah satu dari tiga komponen penting dalam menjalankan pemerintahan – di luar kepercayaan publik (trust) dan pangan (food).

Selain itu, Jokowi juga bisa saja menunjukkan pesan visual bahwa dirinya kini memegang kendali dalam dinamika yang terjadi di TNI. Pasalnya, PDIP tampaknya menjadi salah satu partai politik yang mendukung KSAD Andika Perkasa untuk menjadi Panglima TNI selanjutnya.

Foto itupun dilakukan beberapa waktu setelah Jokowi melaksanakan pelantikan atas Marsekal Madya Fadjar Prasetyo sebagai KSAU dan Laksamana Madya Yudo Margono sebagai KSAL. Keduanya pun juga memiliki kesempatan untuk menjadi Panglima TNI sebagai penerus Marsekal Hadi Tjahjanto.

Namun, gambaran pesan visual tersebut belum tentu benar adanya. Terlepas dari dinamika politik tersebut, Jokowi yang jelas bukan tidak mungkin ingin memberikan sebuah pesan visual melalui foto olahraga bersama – entah untuk siapa pesan itu dimaksudkan. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“I got my own cloud and I can’t share no air space” – Wiz Khalifa, penyanyi rap asal Amerika Serikat

Tiongkok merupakan tempat di mana berbagai kisah dan pemikiran tertulis dan tersebar ke belahan dunia lainnya. Salah satu kisah legendaris yang diketahui oleh banyak orang adalah Romansa Tiga Negara.

Kisah tersebut diceritakan dengan latar belakang waktu tahun 220-280 – ketika terdapat tiga kerajaan saling berperang di Tiongkok. Peperangan tersebut dilakukan di antara keluarga Sun, Liu, dan Cao.

Pada tahun 210, Sun Quan memutuskan untuk meminjamkan wilayah Jingzhou untuk Liu Bei. Namun, keputusan tersebut berakhir menjadi pertempuran dengan keinginan Sun untuk mengambil alih kembali wilayah tersebut.

Mungkin, apa yang dirasakan Sun tersebut mirip dengan apa yang kini dirasakan Indonesia terkait wilayah udaranya di Kepulauan Riau. Pasalnya, wilayah udara tersebut hingga kini masih berada di bawah flight information region (FIR) Singapura.

View this post on Instagram

Indonesia dan Singapore mencapai kesepahaman terkait Flight Information Region Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #FIR #singapore #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Aug 23, 2019 at 1:45am PDT

Tentunya, upaya untuk mengambil alih hak FIR tersebut tidak dilakukan dengan pertempuran, melainkan melalui negosiasi-negosiasi. Setidaknya, hal inilah yang diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi setelah bertemu dengan Menlu Singapura Vivian Balakhrisnan sebulan yang lalu.

Indonesia merasa berhak atas kontrol akan wilayah udara tersebut. Salah satu alasan utamanya adalah agar Indonesia benar-benar dapat mengaktualisasikan kedaulatannya.

Pertanyaannya, mengapa pemenuhan kedaulatan di wilayah tersebut menjadi penting bagi Indonesia?

Kedaulatan Teritorial

Keinginan pemerintah untuk mengambil alih FIR Singapura tersebut berkaitan dengan upaya pemenuhan kedaulatan teritorial Indonesia. Dengan begitu, pemerintah dapat menunjukkan kontrol yang dimilikinya atas wilayah tersebut.

Namun, sebenarnya, di tengah-tengah interdependensi yang meningkat di antara satu negara dengan negara-negara lainnya – disertai dengan rezim internasional, kedaulatan dinilai semakin hilang dari tangan pemerintah negara. Pendapat seperti ini datang dari dua profesor Hubungan Internasional, yakni Robert O. Keohane dan Joseph S. Nye, Jr. dari Harvard University.

Dalam tulisan mereka yang berjudul Power and Interdependence Revisited, dijelaskan bahwa terdapat interdependensi antar-negara dalam ekonomi dan perdagangan yang kian meningkat. Dengan interdependensi tersebut, Janice E. Thomson dalam tulisannya yang berjudul State Sovereignty in International Relations menjelaskan bahwa kedaulatan yang tidak dimiliki negara tidak lagi absolut.

Jika memang kini kedaulatan tidak sepenuhnya dimiliki oleh negara, mengapa pengambilalihan FIR menjadi penting bagi Indonesia?

Bagi sebuah negara, kepemilikan teritorial bisa jadi merupakan hal yang penting. Pemahaman akan pentingnya wilayah ini dapat dijelaskan melalui konsep dan logika kewilayahan, serta cara pandang berbasis kewilayahan itu sendiri.

Hans Vollaard dalam tulisannya yang berjudul The Logic of Political Territoriality menjelaskan bahwa kewilayahan yang politis merupakan strategi aktif untuk meningkatkan pengaruh dengan mengkontrol suatu wilayah geografis.

Vollaard juga menjelaskan bahwa logika kewilayahan ini merupakan hal yang penting bagi kontrol politik geografis karena batas-batas yang diciptakan antar negara merupakan hal yang paling mudah untuk dilihat. Strategi kontrol ini dapat memiliki tujuan dan manfaat politik, seperti dengan meningkatkan keamanan dan perencanaan.

Strategi itu bisa jadi memang penting. Pasalnya, interdependensi antar-negara yang dicetuskan oleh Keohane dan Nye juga menciptakan ketergantungan yang asimetris. Oleh sebab itu, kekuatan – seperti militer – masih memainkan peran penting dalam hubungan antar-negara.

Dalam konteks hubungan Indonesia dengan negara-negara lainnya, kontrol akan wilayah udara Kepulauan Riau (Kepri) yang kini menjadi bagian FIR Singapura boleh jadi menjadi penting. Indonesia juga dikabarkan berusaha menangkal klaim Tiongkok atas Laut China Selatan – disebutkan bertumpang tindih dengan wilayah Indonesia di Laut Natuna Utara yang juga berada di bawah wilayah udara FIR tersebut.

Pengambilalihan FIR Singapura bisa jadi merupakan strategi kontrol untuk menunjukkan teritorialitas Indonesia atas wilayah geografis tersebut.
Share on X

Mengacu pada logika kewilayahan yang dijelaskan oleh Vollaard sebelumnya, bisa jadi upaya pemerintah Indonesia untuk mengambil alih FIR tersebut dari Singapura merupakan bentuk strategi kontrol untuk menunjukkan teritorialitas Indonesia atas wilayah geografis tersebut.

Gambaran strategi itu bisa jadi benar. Pasalnya, pemerintah kini tengah mempersiapkan berbagai upaya pembangunan militer dan ekonomi di wilayah Natuna. Selain itu, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto telah mengungkapkan bahwa pangkalan militer baru tersebut memang ditujukan untuk memberi efek deterrence terhadap negara panda tersebut.

Menyeimbangkan Pengaruh

Namun, di sisi lain, strategi kontrol teritorial Indonesia tersebut bisa jadi tidak hanya berkaitan dengan upaya menghalau klaim Tiongkok. Penunjukan kedaulatan teritorial tersebut boleh jadi juga berhubungan dengan kebijakan pemerintah di wilayah tersebut.

Seperti yang dijelaskan oleh Vollaard dalam tulisannya, strategi kontrol tersebut juga berhubungan dengan kebijakan dan politik. Vollaard menilai bahwa semakin menonjol kontrol tersebut, semakin besar jejak logika teritorial tersebut tehadap politik dan kebijakan.

Dari sisi kebijakan, pengambilalihan FIR Singapura bisa saja berkaitan dengan keputusan pemerintah untuk meningkatkan pembangunan di wilayah Natuna. Dari sisi politik, bisa jadi pemerintah ingin mencapai tujuan politis lain. Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) boleh jadi tengah menonjolkan teritorialitasnya terkait rencana pemindahan ibu kota yang secara jarak lebih dekat dengan FIR Singapura.

Di sisi lain, mengacu pada asumsi Vollaard, bisa dipahami bahwa penonjolan kedaulatan teritorial ini bisa jadi berimplikasi pada manuver politik Presiden Jokowi terkait posisi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Hal ini setidaknya sejalan dengan penjelasan Evan Laksmana, peneliti dari Centre for Strategic and International Studies.

Dalam salah satu tulisan Laksmana di Asia Maritime Transparency Initiative, dijelaskan bahwa pembangunan militer yang dilakukan di Natuna juga berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan integrasi TNI. Pasalnya, peningkatan fasilitas militer di wilayah tersebut sebenarnya setelah direncanakan sejak tahun 2009 oleh Kementerian Pertahanan.

Pengintegrasian TNI tersebut dilakukan dengan menggabungkan operasi tiga matra dalam militer, yakni Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU). Dengan integrasi ketiganya, berbagai batalyon dan fasilitas dari masing-masing akan berkontribusi sebagai komposisi dari unit integratif tersebut.

Ada 2 model besar dlm diskusi: 1) kogabwilhan = "joint combatant command" yg megang semua unit di daerahnya dlm 1 struktur, dr admin ampe ops, 2) kogabwilhan = "baru" dan terpisah dr struktur yg ada tp "ngambil" unit2 dr satuan yg ada (ala Sat TNI Terintegrasi Natuna mis.)

— Evan A. Laksmana (@EvanLaksmana) July 19, 2019

Laksmana menjelaskan bahwa visi Natuna Besar agar menjadi Pearl Harbor masa depan tersebut masih berada pada tahapan awal. Bila pengintegrasian tersebut sepenuhnya terlaksana, TNI akan memiliki Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) pertama semenjak komando serupa di era Orde Baru dihapuskan pada tahun 1980-an.

Selain Natuna Besar, Kogabwilhan ini juga akan dibentuk di beberapa daerah lain, seperti Morotai, Saumlaki, Biak, dan Merauke. Rencana tersebut disinyalir berkaitan dengan upaya untuk menyejahterakan TNI.

Pasalnya, surplus perwira tinggi dikabarkan tengah terjadi akibat banyaknya jenderal dan kolonel di tubuh TNI yang tidak memiliki jabatan. Made Supriatma dalam tulisannya yang berjudul Surplus Jenderal dan Kolonel menyebutkan bahwa jumlah posisi yang tersedia lebih sedikit dibandingkan jumlah perwira tersebut.

Kemungkinan ini bisa jadi benar karena Kogabwilhan tersebut rencananya akan dipimpin oleh jenderal berbintang tiga. Selain itu, Panglima Hadi juga menjelaskan bahwa jenderal berbintang dua akan mengisi posisi wakil, jenderal-jenderal bintang satu akan mengisi posisi asisten, dan kolonel-kolonel yang akan mengisi posisi-posisi di bawahnya.

Di sisi lain, upaya pengambilalihan FIR dan pembentukan Kogabwilhan ini bisa saja berkaitan dengan upaya penyeimbangan kekuatan politik antara dua lembaga keamanan Indonesia, yakni TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Upaya untuk mengimbangi kedua kekuatan tersebut juga disertai dengan penambahan jumlah komando teritorial di wilayah Indonesia bagian timur.

Mungkin, upaya penyeimbangan dua kekuatan melalui pembentukan komando-komando baru tersebut secara politik menjadi penting bagi Jokowi dengan adanya sejarah perlawanan TNI terhadap Presiden keempat Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang harus lengser pada tahun 2001. Gus Dur memang disebut-sebut berusaha mengurangi pengaruh politik TNI dengan beberapa cara. Salah satunya adalah dengan memangkas jumlah komando dalam tubuh lembaga tersebut.

Meski begitu, keterkaitan FIR Singapura dan upaya penyeimbangan tersebut belum tentu benar. Namun, apabila kemungkinan tersebut benar adanya, FIR Singapura tersebut bisa saja menjadi pemberian besar dari Jokowi kepada TNI yang memang beberapa kali sempat saling protes dengan militer Singapura atas kontrol udara di wilayah tersebut.

Mungkin, keinginan Indonesia untuk mengambil alih kembali FIR Singapura tersebut tergambarkan dalam lirik rapper Wiz Khalifa di awal tulisan. Boleh jadi, Indonesia tidak ingin berbagi wilayah udara dengan Singapura, entah siapa nanti yang pada akhirnya kebagian. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Dalam rapat dengar pendapat tertutup (RPD) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan Panglima TNI Gatot Nurmatyo, diketahui bahwa ternyata Panglima TNI sudah tidak lagi bisa mengendalikan pengelolaan anggaran. Ini disebabkan setiap matra angkatan saat ini bertanggung jawab langsung ke Kementerian Pertahanan (Kemhan).

pinterpolitik.com

DKI JAKARTA – Sudah menjadi kewajiban kalau Markas Besar TNI membuat Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) jangka pendek, menengah, dan panjang. Namun berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan No. 28/2015, setiap mantra angkatan, yaitu TNI AD, TNI AU, dan TNI AL pertanggungjawaban anggarannya langsung ke Kemhan.

Peraturan ini tentu membuat Panglima TNI berkedudukan sama dengan tiap angkatan di TNI. Sehingga Panglima sulit bertanggung jawab dalam pengendalian dan sasaran penggunaan anggaran. “Dulunya ada kewenangan dalam hal menentukan anggaran, tapi sekarang tidak ada,” kata Panglima TNI.

Mendengar penjelasan ini, sejumlah Komisi I DPR yang membidangi pertahanan mengaku kaget, sebab terkesan tidak ada keselarasan mengenai pengelolaan anggaran antara Panglima dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu.

“Kami kaget dengan curhatnya Panglima,  rekan-rekan di Komisi berinisiatif menengahinya. Ini pasti ada yang harus dibereskan,” kata seorang sumber di gedung parlemen, Rabu (8/2) malam.

Menurut sumber tersebut, berdasarkan pendapat sementara faksi-fraksi, Panglima TNI mestinya mengetahui dan bertanggung jawab terhadap anggaran ketiga matranya. “Yang kita dengar malah sebaliknya, demikian juga yang kita dengar dari Menhan,” lanjutnya.

Saat Dewan meminta penjelasan dari Menhan, Kementerian Pertahanan mengaku belum memiliki bahan yang cukup. “Keduanya harus menyelesaikan baik-baik atau kami yang bakal menengahi,” katanya. Masalah anggaran merupakan masalah yang krusial dan sensitif, sudah sepantasnya yang bertanggung jawab adalah pemimpin tertinggi di bidangnya, yaitu Panglima TNI. (Suara Pembaruan/R24)