Support Us

Available for Everyone, funded by readers

Contribute
E-Book
Home > In-Depth > Tak Mungkin Jokowi Lepas Tiongkok?

Tak Mungkin Jokowi Lepas Tiongkok?

Seri Pemikiran John Mearsheimer

A43 - Tuesday, September 7, 2021 7:30
Presiden Joko Widodo (Jokowi) (kiri) bertemu dengan Presiden Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Xi Jinping (kanan) di sela-sela KTT G-20 di Osaka, Jepang, pada Juni 2019 silam. (Foto: Reuters)

0 min read

Indonesia di bawah pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dinilai memainkan politik dua kaki dalam persaingan geopolitik antara Amerika Serikat (AS) dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Mungkinkah Indonesia bisa lepas dari belenggu negara besar seperti AS dan Tiongkok?


PinterPolitik.com

“You know Charles, I used to think it's gonna be you and me against the world. But no matter how bad the world gets, you don't wanna be against it do you? You want to be part of it” – Raven Darkholme a.k.a. Mystique, X-Men: First Class (2011)

Manusia memang tidak pernah akan bisa puas dengan apa yang mereka miliki. Namun, tidak jarang kita pun menemui suatu kondisi di mana kita harus memilih untuk melepaskan agar bisa melanjutkan kehidupan itu.

Upaya untuk memilih ini pun menjadi semakin sulit ketika kita dihadapkan dengan dua pilihan. Meski dua pilihan tersebut bisa jadi berharga, kita tahu bahwa kita harus merelakan di satu titik masa depan.

Mungkin, dilema seperti ini tergambar baik dalam film X-Men: First Class (2011) – di mana terdapat dua kubu antara Charles Xavier alias Professor X dan Erik Lehnsherr alias Magneto. Pilihan sulit seperti ini harus dilalui oleh teman baik bagi keduanya, yakni Raven Darkholme alias Mystique.

Bagi Mystique, Xavier merupakan teman kecilnya yang senantiasa hadir dan membantu dirinya kala sulit. Sementara, Lehnsherr merupakan figur visioner yang sejalan dengan cara pandang Mystique akan dunia yang tidak adil terhadap para mutan.

Namun, pada akhirnya, Mystique pun memilih kubu Lehnsherr sebagai “kelompok” barunya. Dia tahu bahwa visi masa depannya hanya bisa dicapai dengan cara-cara Lehnsherr – yakni dengan melawan umat manusia.

Situasi dilema Mystique akhirnya berakhir dengan pilihan hidup yang pasti. Namun, situasi seperti ini tampaknya masih menjebak Indonesia di bawah pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) – khususnya di tengah persaingan geopolitik antara Amerika Serikat (AS) dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT).

Baca Juga: LTS, Jokowi Pilih AS Ketimbang Tiongkok?

Kamala Harris Tidak Mampir ke Indonesia

Bagaimana tidak? Banyak ahli dan pengamat politik internasional menilai bahwa Indonesia kini hanya ingin bermain aman agar bisa menjalin hubungan baik dengan dua kubu yang saling berseberangan tersebut. Bahkan, ada juga yang menilai bahwa Indonesia berusaha memainkan strategi lempar tangan (buck-passing) di balik organisasi kawasan Association of South East Asian Nations (ASEAN).

Asumsi ini akhirnya memunculkan dorongan agar Indonesia lebih berperan aktif dalam menentukan posisi antara AS dan Tiongkok. Peneliti senior Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapore (NUS), Evan Laksmana, misalnya menilai bahwa strategi buck-passing yang cenderung pasif sudah menjadi strategi yang usang bagi Indonesia yang memiliki peran sebagai pemimpin alami (natural leader) bagi kawasan Asia Tenggara.

Lantas, apakah pemerintahan Jokowi perlu membawa Indonesia untuk memilih dan mengakhiri dilemanya terkait situasi AS-Tiongkok ini? Namun, apakah justru lebih baik Indonesia mempertahankan posisinya seperti saat ini?

Makin Kaya, Makin Kuat?

Hal yang membuat Tiongkok bisa memiliki pengaruh besar di banyak kawasan – termasuk Asia Tenggara – adalah kemampuan ekonomi yang dimilikinya. Dengan kemampuan tersebut, Tiongkok dapat memposisikan diri sebagai negara mitra (trading partner) utama bagi negara-negara lain, termasuk Indonesia.

Berangkat dari negara berkembang yang disertai dengan kemiskinan, Tiongkok bangkit menjadi negara industri pada akhir abad ke-20 hingga abad ke-21. Ledakan ekonomi ini mulai terjadi pada akhir dekade 1970-an di bawah kepemimpinan Deng Xiaoping.

Alhasil, dari produk domestik bruto (PDB) yang awalnya hanya sekitar USD 191,1 miliar pada tahun 1980, ekonomi Tiongkok melesat hingga nilai PDB sebesar USD 14,34 triliun pada tahun 2019. Pertumbuhan ekonomi ini juga disertai dengan kemampuan Tiongkok dalam mempengaruhi situasi politik internasional.

Dengan jumlah tenaga kerja dan manufaktur yang masif, misalnya, Tiongkok mampu menjadi salah satu eksportir terbesar di dunia. Tidak mengherankan pula apabila label “made in China” banyak kita temukan di berbagai produk yang kita beli – bahkan kini telah menjadi mitra dagang dengan nilai dagang terbesar bagi Indonesia, yakni sebesar 27,2 persen dari total impor pada tahun 2019.

Namun, banjirnya produk-produk asal Tiongkok ini memiliki arti lain bagi negara Tirai Bambu itu sendiri. Layaknya prinsip bisnis umum, semakin banyak barang yang terjual, semakin banyak juga keuntungan yang diperoleh – dan ini pun berimbas kepada perilaku dan kekuatan politik Tiongkok di kancah internasional.

John J. Mearsheimer – profesor politik di University of Chicago, AS – dalam bukunya The Tragedy of Great Power Politics menjelaskan bahwa kekayaan (wealth) sebuah negara juga menentukan kekuatan militer negara tersebut. Semakin besar kekayaan yang dimiliki – sebagai bagian dari kekuatan terpendam (latent power), semakin besar sumber yang dimiliki untuk disalurkan menjadi kekuatan militer.

Baca Juga: Tiongkok dan Strategi “Lempar Tangan” Jokowi

Asumsi Mearsheimer ini terlihat dari bagaimana perkembangan anggaran militer Tiongkok. Dari anggaran militer yang hanya berada di kisaran USD 31,27 miliar pada tahun 1998, angka tersebut meningkat berkali-kali lipat pada tahun 2019 hingga USD 261,08 miliar pada tahun 2019.

Tentunya, bila mengacu pada Mearsheimer, negara mana pun akan berusaha meraih status hegemon kawasan (regional hegemon) dengan memaksimalkan kekuatan yang dimilikinya. Bukan tidak mungkin, Tiongkok adalah contoh nyata bagaimana latent power yang dimilikinya kini telah dimobilisasi untuk meraih status tersebut – contohnya pun bisa dilihat dari bagaimana negeri Tirai Bambu tersebut semakin agresif dalam menekankan klaim nine-dashed line-nya di Laut China Selatan (LCS).

Bila Tiongkok bisa menjadi sangat berpengaruh – bahkan menjadi salah satu kekuatan militer terkuat di dunia, bagaimana dengan Indonesia? Apakah pemerintahan Jokowi juga menginginkan latent power seperti apa yang dimiliki Tiongkok?

Tiongkok, the (Only) One Who Provides?

Bukan tidak mungkin, pemerintahan Jokowi ingin agar Indonesia memiliki latent power yang cukup. Dengan begitu, Indonesia bisa memiliki sumber yang bisa dimobilisasi demi kepentingan militer dan pertahanan.

Lagipula, merupakan sebuah keniscayaan bagi negara seperti Indonesia untuk meningkatkan kekuatannya di panggung internasional. Selain kini Indonesia dianggap sebagai negara middle-power, negara kepulauan terbesar di Asia Tenggara ini harus menghadapi situasi kawasan Indo-Pasifik yang semakin panas di tengah cekcok geopolitik AS-Tiongkok.

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022, misalnya, memberikan ruang peningkatan anggaran bagi Kementerian Pertahanan (Kemenhan) hingga Rp 133,9 triliun (naik sebesar 13 persen dari alokasi APBN 2021). Peningkatan anggaran Kemenhan ini pun mengalami tren kenaikan secara umum dari tahun ke tahun – di mana hanya pada kisaran Rp 61,3 triliun pada tahun 2012.

Mungkin, upaya untuk memperkuat diri seperti apa yang dibilang Mearsheimer ini lah yang membuat pemerintahan Jokowi sangat berfokus pada ekonomi. Lagipula,  peningkatan ekonomi dan kekayaan negara secara umum merupakan dasar awal agar negara mampu memperkuat diri.

Boleh jadi, inilah alasan mengapa Jokowi membutuhkan Tiongkok sebagai mitra dagang dan investasi Indonesia. Dalam hal investasi infrastruktur saja, misalnya, Indonesia bisa mendapatkan sejumlah manfaat baik yang dapat berpengaruh secara positif bagi PDB dan produk nasional bruto (PNB) Indonesia.

Namun, pemerintahan Jokowi tampaknya perlu belajar juga dari bagaimana ekonomi dapat mempengaruhi jalannya politik luar negeri Rusia – bahkan semenjak negara itu masih bernama Uni Soviet. Dalam salah satu artikel The Economist, diungkapkan bahwa politik luar negeri Rusia banyak dipengaruhi oleh harga minyak (oil).

Baca Juga: Manuver Biden Bayangi Jokowi?

Tiongkok Adalah Koentji Luhut

Pada tahun 1979, misalnya, harga minyak meningkat tajam hingga USD 101 per barel. Pada tahun yang sama, Uni Soviet di bawah kepemimpinan Leonid Brezhnev melakukan invasi ke Afghanistan.

Meski tampak garang kala invasi tersebut, Brezhnev justru terlihat lebih anteng pada tahun 1975, yakni ketika Uni Soviet sepakat dengan AS dan negara-negara Barat untuk menandatangani Perjanjian Helsinki untuk menjaga stabilitas Eropa. Uniknya, kala itu, harga minyak justru mengalami penurunan.

Hubungan harga minyak dengan kebijakan luar negeri Uni Soviet ini terus belanjut ke kepemimpinan selanjutnya – bahkan setelah negara itu runtuh menjadi Federasi Rusia. Ini dinilai terjadi karena sebagian besar ekonomi Rusia bergantung pada sektor minyak – yakni sebesar 67 persen dari total ekspor.

Apa yang terjadi terhadap Rusia ini mungkin bisa jadi pelajaran bagi Indonesia bahwa ekonomi juga merupakan salah satu dimensi di mana sebuah negara tidak bisa hanya bergantung pada satu sumber. Maka dari itu, banyak orang akan melalukan diversifikasi guna mengurangi risiko.

Situasi geopolitik yang memanas seharusnya menjadi pertimbangan bagi pemerintahan Jokowi untuk tidak hanya bergantung pada Tiongkok dalam perdagangan dan investasi. Hal ini yang mungkin telah disadari oleh negara sahabat kita lainnya, yakni India.

Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi, misalnya, pada tahun 2020 mulai memerintahkan Kementerian Perdagangan (Kemendag) India untuk mencari negara-negara yang dapat memberikan substitusi impor terhadap produk-produk Tiongkok. India yang memiliki sengketa perbatasan dengan Tiongkok pun sadar bahwa ketergantungannya terhadap negara Tirai Bambu perlu dikurangi.

Mungkin, guna melakukan hal yang sama, pemerintahan Jokowi bisa mulai melibatkan negara-negara lain yang berpotensi untuk menggantikan Tiongkok. Jepang, misalnya, memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi sumber investasi infrastruktur – seperti kereta cepat Jakarta-Surabaya.

Upaya pencarian potensi ekonomi dan dagang di negara lain ini perlu mendapatkan perhatian dari Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan Kemendag RI. Lagipula, Jokowi sendiri pada periode pertama juga sudah mendorong diplomasi ekonomi guna mencari pasar baru untuk meningkatkan perdagangan Indonesia.

Pada akhirnya, seperti Mystique yang akhirnya sadar bahwa dia tidak bisa bergantung pada Xavier maupun Lehnsherr, Indonesia pun perlu mencari cara agar mampu menentukan nasibnya sendiri – sembari meningkatkan latent power guna memperkuat diri. Negara mana juga yang mau menjadi boneka politik yang bisa dipengaruhi negara-negara lain yang lebih besar? Bukan begitu? (A43)

Baca Juga: Saatnya Jokowi Tinggalkan Bebas-Aktif?


► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Berita Terkait