Audio ini dibuat menggunakan AI.

Rekrutmen 24.000 tamtama TNI AD tampak bukan sekadar ekspansi militer, tapi bagian dari visi strategis untuk menjadikan prajurit sebagai agen pembangunan desa dan ketahanan pangan. Mengacu pada model serupa tapi tak sama yang diterapkan Vietnam dan Tiongkok, inilah kiranya wajah baru pertahanan sosial-produktif Indonesia. Benarkah demikian?

PinterPolitik.com

Rencana rekrutmen 24.000 tamtama oleh TNI AD telah memantik diskusi menarik di ruang publik. Sebagian pihak menilai kebijakan ini berpotensi menyeret militer ke ranah sipil secara berlebihan, terutama ketika dikaitkan dengan program pembangunan dan ketahanan pangan.

Namun di sisi lain, langkah ini justru dapat pula dibaca sebagai artikulasi baru atas peran militer dalam mendukung agenda strategis negara yang lebih luas dan bersifat jangka panjang.

Secara historis, peran militer dalam pembangunan bukanlah barang baru. Namun dalam konteks demokrasi pasca-Reformasi di Indonesia, keterlibatan TNI dalam fungsi non-kombatan sempat menimbulkan kekhawatiran akan kembalinya “dwi fungsi ABRI.”

Oleh karena itu, reorientasi peran ini membutuhkan kerangka normatif dan strategis yang baru—yang tidak bersifat koersif, tetapi partisipatif dan produktif.

Dalam wawancara tertanggal 7 Juni 2025, Brigjen TNI Wahyu Yudhayana selaku Kadispenad menegaskan bahwa “dengan pendekatan ini, prajurit TNI AD jadi kekuatan pembangunan yang hadir dan bermanfaat langsung di masyarakat.”

Pernyataan tersebut kiranya merefleksikan integrasi antara kebijakan pertahanan dan strategi pembangunan nasional, yang berpijak pada agenda besar pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Lalu, mengapa agenda ini tampak cukup krusial?

Pertahanan Sosial-Produktif?

Gagasan perekrutan 24.000 tamtama TNI AD dalam sektor pembangunan & pangan tidak dapat dilepaskan dari visi “Asta Cita” Presiden Prabowo.

Salah satu pilar utama dari visi ini adalah transformasi ketahanan nasional menjadi sesuatu yang bersifat holistik, yakni tidak hanya menyangkut pertahanan militer, tetapi juga mencakup ketahanan pangan, energi, dan sumber daya strategis lainnya.

Dengan demikian, pembangunan Batalyon Teritorial Pembangunan dan perekrutan tamtama bukan sekadar urusan komposisi personel militer, melainkan ekspresi dari model baru pertahanan sosial-produktif.

Secara konseptual, hal ini dapat dijelaskan melalui teori dual-use doctrine dalam studi pertahanan, di mana militer tidak hanya memiliki kapasitas untuk perang, tetapi juga untuk tujuan-tujuan damai dan pembangunan.

Pendekatan ini selaras dengan ide developmental security dalam literatur studi keamanan non-tradisional. Di dalamnya, militer dilibatkan untuk memperkuat dimensi kesejahteraan warga negara dalam kerangka stabilitas jangka panjang.

Sejak menjabat Menteri Pertahanan, Prabowo telah menyuarakan pentingnya transformasi sektor pertahanan menjadi bagian dari solusi atas stagnasi pembangunan. Termasuk probabilitas kemungkinan integral mengenai pembangunan desa, lemahnya rantai pasok pangan, serta dominasi mafia pertanian dan impor bahan pokok.

Rekrutmen tamtama secara masif diproyeksikan sebagai alat distribusi manusia dan teknologi ke wilayah-wilayah tertinggal, sehingga proses transfer of knowledge & technology bisa berlangsung di level paling akar.

Model ini mencerminkan apa yang oleh James C. Scott sebut sebagai state simplification through legibility, di mana negara membangun kehadiran langsung di desa-desa untuk menstrukturkan dan menstabilkan kehidupan warga secara produktif.

Dalam konteks Indonesia, prajurit TNI AD berpotensi menjadi agen “legibilitas” pembangunan di wilayah yang sebelumnya tak tersentuh oleh negara atau hanya bergantung pada struktur birokrasi sipil yang kerap terbatas daya jangkaunya.

Selain itu, pelibatan tamtama muda, didukung oleh bintara dan perwira bidang serupa – baik yang juga baru direkrut beberapa waktu lalu maupun yang berpengalaman tentunya  – dalam pembangunan juga menjadi respons atas fenomena sosial yang lebih luas: urbanisasi besar-besaran dan ketimpangan pembangunan desa-kota.

Dengan menempatkan ribuan prajurit sebagai fasilitator pembangunan berbasis komunitas, harapannya, negara bisa mengembalikan keseimbangan distribusi sumber daya manusia dan ekonomi nasional.

Tinggal kini pertanyaannya, sejauh mana efektivitas kebijakan tersebut dan relevansinya dengan Indonesia?

Belajar dari Para Suhu?

Untuk memahami lebih dalam efektivitas dan prospek dari pendekatan ini, praktik serupa di negara-negara lain kiranya patut menjadi pondasi optimisme dan neverending learning, yang berhasil mengintegrasikan kekuatan militer dalam proyek pembangunan nasional tanpa mengancam tatanan demokratis.

Tiongkok menjadi sampel pertama dan telah lama mengadopsi Military-Civil Fusion sebagai salah satu inti dari kebijakan pertahanannya. Dalam konteks ini, militer tidak hanya sebagai kekuatan tempur, tetapi juga sebagai instrumen modernisasi teknologi, riset, dan bahkan, pangan.

Melalui integrasi antara militer dan sektor pertanian canggih, Tiongkok kini disebut-sebut memiliki sistem cadangan pangan nasional terbesar di dunia, serta distribusi logistik pertanian yang nyaris tidak pernah terganggu krisis global.

Bagi Indonesia, model ini kiranya mengajarkan pentingnya sinergi antara keamanan nasional dan produktivitas pangan sebagai satu kesatuan kebijakan strategis. Tidak berarti meniru sistem otoritarian, tetapi mengambil esensinya: efisiensi dan keberlanjutan.

Sampel kedua, menarik untuk melihat Vietnam. Negara yang bahkan tampak lebih eksplisit dalam menyatukan militer dan pembangunan melalui Đơn vị Kinh tế-Quốc phòng (Unit Ekonomi Pertahanan).

Dalam model ini, prajurit berperan aktif membangun desa, mengelola pertanian, peternakan, dan perkebunan, serta menurunkan angka kemiskinan. Hasilnya, Vietnam berhasil dikatakan mencapai kemandirian beras, peningkatan indeks pembangunan manusia, dan memperkuat solidaritas antara rakyat dan tentara.

Kesuksesan ini memberi satu pelajaran penting lainnya, bahwa militer bisa menjadi agen pemutus mata rantai ketimpangan sosial jika diberi pelatihan, kerangka kerja, dan legitimasi kebijakan yang tepat.

Ketiga, Pakistan, yang mengembangkan perusahaan agribisnis yang dikelola oleh militer dan eks militer untuk mengolah lahan pertanian skala besar, memproduksi pupuk, dan mengelola distribusi pangan.

Selama krisis atau bencana, disiplin militer pun disebut menjadi penjamin logistik pangan nasional. Meskipun penuh kritik terhadap transparansi, sistem ini berhasil menjaga ketersediaan stok pangan dan mencegah kelangkaan saat masa krisis.

Dari Pakistan, Indonesia kiranya dapat belajar bahwa pelibatan militer di sektor pangan bukan hanya tentang produksi, tetapi juga tentang manajemen risiko nasional.

Kembali, misi rekrutmen 24.000 tamtama bukan sekadar ekspansi kekuatan militer, tetapi artikulasi dari bentuk baru kehadiran negara yang aktif, solutif, dan produktif.

Dengan paradigma pembangunan sebagai bagian dari doktrin pertahanan nasional, Indonesia sedang menapaki babak baru dalam menata relasi sipil-militer secara lebih fungsional dan progresif.

Namun demikian, “sakralitas” misi ini kiranya tetap tidak boleh mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi dan akuntabilitas. Pemerintah dan angkatan bersenjata harus menjaga transparansi, memastikan pelatihan yang memadai, serta membangun mekanisme evaluasi yang jelas. Peran sipil pun tetap harus dominan dalam hal pengambilan kebijakan dan pengawasan publik.

Jika dirancang dan dijalankan dengan baik, misi sakral ini bukan tidak mungkin bisa menjadi fondasi bagi Indonesia Emas 2045, di mana kekuatan pertahanan tidak hanya menjaga kedaulatan dari ancaman luar, tetapi juga memperkuat ketahanan dari dalam, yakni pangan, masyarakat, dan masa depan. (J61)

Kritik Megawati Soekarnoputri atas rencana penambahan kodam di 38 provinsi serta arah pemenuhan alutsista menuai polemik. Bahkan, kritik Megawati itu sempat dinilai terarah kepada Menhan Prabowo Subianto.

Meski tak menentang kritik Megawati, Kemenhan dan TNI AD meluruskan bahwa rencana dan kebijakan selama ini sudah berdasarkan kajian matang. Di sisi lain, PDIP sendiri telah menegaskan bahwa kritik Megawati tidak ditujukan kepada Menhan Prabowo.

PinterPolitik.com

“Whoever rules the waves rules the world” – Alfred Thayer Mahan

Siapa yang tidak tahu dengan gim-gim video berbasis strategi dan geopolitik seperti franchise Civilization? Hampir semua tahu – atau paling tidak pernah mendengar – franchise gim satu ini.

Bagi yang berjiwa nasionalis – layaknya yang digembor-gemborkan pemerintah, pemain mungkin bisa memilih peradaban Indonesia untuk dimainkan di Civilization VI (2016). Seperti seri-seri sebelumnya, peradaban Indonesia di gim ini berpusat pada Kerajaan Majapahit yang diperkirakan berkuasa di bumi Nusantara pada tahun 1293–1527.

Peradaban satu ini dipimpin oleh Gitarja di Civilization VI – di seri sebelumnya (Civilization V)dipimpin oleh Gajah Mada. Karakter Gitarja sendiri mungkin terinspirasi oleh seorang Ratu Majapahit yang berkuasa pada tahun 1328-1350, yakni Dyah Gitarja (Tribhuwannottunggadewi Jayawishnuwardhani).

Ada salah satu kelebihan yang bakal didapatkan oleh pemain bila memilih peradaban Indonesia, yakni poin bonus yang didapatkan bila memiliki tiles laut atau danau yang dekat dengan ibu kota. Selain itu, Indonesia juga bisa menguasai teknologi berlayar lebih dulu dibandingkan dengan peradaban-peradaban lain, yakni dengan menggunakan unit kapal yang bernama jong – atau djong.

Mungkin, gim ini terinspirasi oleh kejayaan masa lampau dari kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara. Kala itu, banyak kerajaan di Asia Tenggara maritim menggunakan kapal jenis djong ini.

Baca Juga: Saatnya Jokowi Belajar dari Majapahit?

Dalam sejumlah catatan sejarah, ada berbagai bentuk dan ukuran djong yang digunakan. Bahkan, beberapa disebut memiliki fitur dan ukuran yang lebih canggih dibandingkan dengan kapal-kapal galleon ala negara-negara Eropa.

Boleh jadi, keunggulan kapal ala Nusantara ini ingin berusaha ditiru oleh Indonesia di masa kontemporer. Beberapa waktu lalu, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono meresmikan sebuah kapal rudal cepat (KRC) Trimaran yang diberi nama KRI Golok-688.

KRI Golok-688 ini merupakan salah satu kapal fast attack yang dikembangkan oleh Indonesia sendiri dan diproduksi oleh perusahaan dalam negeri, PT Lundin Industry Invest Banyuwangi. Klaimnya, KRI ini menjadi salah satu kapal siluman fast attack tercanggih di dunia.

Tidak bisa dipungkiri bahwa upaya Indonesia untuk memperkuat armada laut ini menimbulkan sejumlah pertanyaan – apalagi KRI Golok-688 ini dikabarkan akan beroperasi di Laut Natuna Utara. Mengapa pengadaan kapal seperti ini menjadi penting bagi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)? Lalu, mampukah Indonesia mewujudkan tujuan di balik pengadaan kapal perang ini?

Saatnya ‘Rajai’ Laut (Lagi)?

Dalam geopolitik, kekuatan militer seperti ini merupakan hal yang penting bagi sebuah negara. Mengacu pada buku The Tragedy of Great Power Politics milik profesor politik dari University of Chicago, Amerika Serikat (AS), yang bernama John J. Mearsheimer, setiap negara akan berusaha memaksimalkan kekuatannya – terutama kemampuan militer – di tengah ketidakpastian anarki politik dunia.

Maka dari itu, setiap negara akan berusaha menjaga diri mereka masing-masing dengan memperkuat diri. Tidak heran apabila anggaran pertahanan Indonesia terus meningkat dari ke tahun ke tahun. Kini, anggaran untuk Kementerian Pertahanan (Kemhan) di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 mencapai Rp133,9 triliun (lebih besar 13,28 persen dari outlook APBN 2021).  

Upaya pengadaan kapal perang ini menjadi semakin masuk akal apabila melirik situasi geopolitik yang terjadi di sekitar Indonesia, yakni situasi Laut China Selatan (LCS) yang semakin panas antara Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan AS serta negara-negara sekutunya. Apalagi, baru-baru ini, Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI mengeluh akan banyaknya kapal asing yang masuk ke wilayah Laut Natuna Utara – bahkan hingga ratusan dan ribuan kapal yang berbendera Tiongkok dan Vietnam.

Keluhan Bakamla menunjukkan bagaimana anarki – situasi di mana tidak ada kekuatan yang lebih besar yang dapat mengatur – di kawasan Indo-Pasifik semakin tidak menentu. Setidaknya, ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki urgensi besar agar bisa kembali “merajai” laut – bak peradaban Indonesia di Civilization VI.

Baca Juga: Tiongkok dan Strategi “Lempar Tangan” Jokowi

Situasi juga semakin diperparah dengan kabar baru bahwa Australia, Britania Raya (Inggris), dan AS membentuk sebuah pakta aliansi yang disebut AUKUS. Kabarnya, Australia akan mendapatkan sebuah kapal selam bertenaga nuklir (nuclear submarine) dari negara Paman Sam – sebuah teknologi kapal yang baru dikuasai oleh sedikit negara di dunia, yakni hanya enam negara (AS, Rusia, Prancis, Britania Raya, Tiongkok, dan India).

Bisa jadi, kepemilikan kapal selam jenis ini juga menentukan seberapa besar kekuatan maritim sebuah negara. Isu ini pun dapat menjadi ancaman keamanan yang besar bagi Indonesia – mengingat negara dengan kekuatan besar dapat melakukan deterrence, yakni mempengaruhi sikap dan perilaku negara lain.

Siapa tahu tiba-tiba Australia bersama AS dan Britania Raya melakukan hal itu pada Indonesia di masa mendatang – memaksa negara kepulauan Asia Tenggara ini untuk memilih kubu antara AS dan Tiongkok? Padahal, pemerintahan Jokowi selama ini berupaya untuk menjaga status-quo agar tidak harus berpihak pada salah satu pihak.

Menyadari anarki dan geopolitik kawasan yang semakin tidak menentu ini, lantas bagaimana pemerintahan Jokowi harus menyikapinya? Mungkinkah Indonesia kembali menjadi the exalted ruler of the seas layaknya Gitarja di Civilization VI agar bisa lepas dari desakan bangsa-bangsa asing?

TNI AD vs TNI AL, Sebuah Penentuan?

Kerajaan-kerajaan Indonesia di masa lampau memang memiliki kekuatan yang cukup masif dalam hal kekuatan maritim. Namun, Indonesia di bawah pemerintahan Jokowi tampaknya akan menghadapi banyak tantangan untuk mewujudkan kejayaan masa lalu tersebut.

Lagipula, kekuatan laut seperti ini sebenarnya penting bagi sebuah negara untuk memperkuat pengaruhnya – mengacu pada Alfred Thayer Mahan dalam bukunya The Influence of Sea Power upon History. Mahan pun mencontohkan Britania Raya yang berhasil menguasai lautan – bahkan hingga dunia.

Apa yang dijelaskan Mahan ini pun juga disebutkan oleh Mearsheimer. Setidaknya, menurut profesor politik di University of Chicago tersebut, laut dan samudra menjadi batas bagi negara manapun untuk menjadi hegemon global yang menguasai dunia. Namun, bukan tidak mungkin, siapa pun yang mampu menguasainya juga mampu menguasai dunia, bukan?

Namun, jika pemerintahan Jokowi ingin Indonesia bisa kembali merajai lautan, tentunya diperlukan juga investasi yang lebih di kekuatan maritim. Namun, meski Presiden Jokowi sempat mencanangkan doktrin Poros Maritim Dunia (PMD) di periode kepresidenannya yang pertama, pemerintah sepertinya belum sepenuhnya menuangkan usaha optimal dalam meningkatkan kemampuan militer lautnya.

Anggaran pertahanan, misalnya, harus dibagi ke tiga matra TNI – yakni Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU) – meskipun porsi Kemhan terus bertambah dari tahun ke tahun. Sulitnya lagi, anggaran untuk tiga matra ini tidak didistribusikan secara merata.

Baca Juga: Siasat Indonesia-Tiongkok Geser Dolar AS?

Dalam anggaran pada tahun 2020, misalnya, TNI AD mendapatkan porsi anggaran terbesar dengan bilangan Rp55,9 miliar. Sementara, TNI AL hanya mendapatkan porsi sebesar Rp22,08 miliar. TNI AU mendapatkan porsi terkecil, yakni sebesar Rp15,5 miliar.

Bukan tidak mungkin, distribusi porsi anggaran keamanan dan pertahanan ini menunjukkan bahwa terdapat dominasi salah satu matra. Banyak ahli dan pengamat – seperti Abdoel Fattah dalam tulisannya Demiliterisasi Tentara – menilai matra AD memiliki dominasi yang besar.

Padahal, matra AL dinilai membutuhkan perhatian lebih besar dengan persoalan-persoalan laut yang dialami oleh Indonesia – seperti apa yang tengah terjadi di Laut Natuna Utara saat ini. Setidaknya, asumsi soal dibutuhkannya peran matra AL yang lebih besar ini diungkapkan oleh Arif Satria dalam tulisannya Politik Kelautan dan Perikanan.

Besarnya dominasi matra AD ini bukan tidak mungkin disebabkan oleh minimnya peran matra lainnya – seperti AL – dalam menentukan strategi pertahanan Indonesia. Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, misalnya, juga merupakan mantan Komandan Jenderal (Danjen) di Komando Pasukan Khusus (Kopassus) AD.

Padahal, bukan tidak mungkin, penentuan strategi pertahanan dan keamanan jangka panjang seperti ini merupakan hal yang sangat vital bagi sebuah negara. Mari ambil AS sebagai salah satu contohnya.

Pasca-Perang Dunia II, AS juga dibingungkan dengan pengambilan opsi kebijakan pertahanan yang akan diambil di Mikronesia – sebuah sub-kawasan Pasifik. Pasalnya, AS mulai mempertimbangkan kemungkinan ancaman yang bisa saja datang dari Asia Timur – setelah Jepang membombardir Pearl Harbor, Hawaii.

Persoalan yang dihadapi pun sama, yakni persaingan antar-matra (intraservice rivalry) – khususnya antara Navy (AL) dan Army (AD). Perdebatan soal orientasi kebijakan ini akhirnya berujung pada penempatan unit-unit penyerangan yang gesit – dalam hal ini AS menempatkan Navy sebagai kekuatan utama guna menghalau kemungkinan ancaman dari kekuatan-kekuatan Asia Timur di masa mendatang.

Bukan tidak mungkin, Indonesia juga perlu mempertimbangkan kembali matra mana yang harus diutamakan dalam geo-strategi jangka panjang ke depannya – apalagi persoalan ini merupakan persoalan yang harus dihadapi di halaman depan Indonesia sendiri. Boleh jadi, Indonesia harus mempertimbangkan bagaimana strategi yang dapat melibatkan kekuatan lain di luar darat, seperti sea power dan air power.

Meski begitu, upaya untuk mewujudkan distribusi yang lebih merata guna membangun geo-strategi yang mumpuni bukanlah perkara mudah bagi Indonesia. Apalagi, Presiden Jokowi dihadapkan dengan dua pilihan berat dalam memilih Panglima TNI berikutnya, entah itu akan jatuh pada KSAL Laksamana Yudo Margono atau Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa yang berasal dari matra yang selama ini memiliki dominasi. Namun, pada akhirnya, seperti gim Civilization VI, semua outcome kembali kepada pilihan sang pemain. (A43)

Baca Juga: Tak Mungkin Jokowi Lepas Tiongkok?

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Seperti sudah menjadi agenda tahunan, isu seputar Partai Komunis Indonesia (PKI) selalu bangkit dari kuburnya saban 30 September. Diskursus mengenai sejarah tahun 65 kembali menyeruak hingga membuat pengalaman traumatik tersebut terus tereproduksi di muka khalayak.

Meski tahun ini ruang publik sudah cukup sesak dijejali pemberitaan mengenai pagebluk yang kian tak terkendali, nyatanya selalu masih ada tempat tersisa untuk isu bangkitnya PKI. Tahun ini terbitnya isu tersebut agaknya disponsori presidium gerakan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Gatot Nurmantyo.

Bagaimana tidak, jelang tutup bulan September, Gatot tiba-tiba membuat heboh pemberitaan dengan mengaku dirinya dilengserkan dari pucuk pimpinan TNI dilatarbelakangi oleh perintah untuk menonton film pemberontakan G30S/PKI yang Ia keluarkan saat masih mengampu jabatan Panglima.

Sontak pernyataan Gatot ini memantik respons sinis dari kubu pemerintah. Kepala Staf Kepresidenan (KSP) yang juga senior Gatot di TNI, Moeldoko sepertinya menjadi pihak yang paling keras bereaksi. Selain menampik pernyataan Gatot, Moeldoko juga turut menyentil KAMI agar tak mengganggu stabilitas poliik nasional.

Kendati terkesan reaktif, namun kritik Moeldoko terhadap KAMI tersebut sebenarnya tidaklah salah sasaran. Mengingat isu kebangkitan komunisme memang menjadi salah satu dari delapan poin tuntutan yang diajukan KAMI terhadap pemerintah

Meski selalu diributkan setiap tahun, namun faktanya tak terlalu banyak masyarakat yang percaya akan isu kebangkitan PKI. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) hanya 14 persen responden yang menganggap isu itu nyata.  

Sejumlah pengamat bahkan menilai isu PKI hanyalah jualan politik tahunan. Isu tersebut terus muncul lantaran dijadikan komoditas oleh segelintir politisi.

Lantas jika memang isu PKI dihembuskan untuk kepentingan politik, tepatkah gerakan KAMI mengangkat isu tersebut di situasi terkini?

PKI Sudah Usang?

Sedari awal terbentuk, KAMI sebenarnya membawa angin segar bagi publik. Hal ini lantaran perubahan peta politik pasca Partai Gerindra merapat ke kubu pemerintah membuat parlemen praktis kehilangan daya kritisnya.

Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) bahkan menyebut dewan sejauh ini hanya menjadi ‘pemandu sorak’ pemerintah pusat.

Legislator dianggap gagal memperjuangkan aspirasi masyarakat untuk disampaikan kepada pemerintah.  Contohnya dalam hal pelaksanaan Pilkada 2020, di mana sebagian besar masyarakat menghendaki adanya penundaan, namun di lain sisi, DPR selaku wakil rakyat malah mendukung keputusan pemerintah yang ingin melanjutkan pesta demokrasi di tengah pandemi.

Meski berada di luar parlemen, kemunculan KAMI yang bertujuan untuk mengkritik kinerja pemerintah dapat menjadi kekuatan penyeimbang untuk mengisi kekosongan peran oposisi. Apalagi dalam beberapa kesempatan, KAMI sebenarya satu nafas dengan pendapat umum masyarakat seperti dalam hal pelaksanaan Pilkada 2020.

Namun belakangan ini, KAMI, khususnya Gatot, justru terlalu fokus berkutat di isu PKI. Padahal ada banyak aspek dari kegagalan kinerja pemeritah yang lebih layak mendapat perhatian publik.

Robin Koerner dalam tulisannya yang berjudul The Mistake You Make in Every Political Argument mengatakan kekeliruan paradigma adalah salah satu alasan logis mengapa sebuah argumen politik gagal untuk meyakinkan publik.

Mengutip pernyataan Daniel Patrick Moynihan, Robin mengatakan bahwa setiap orang memang berhak atas pendapatnya sendiri, namun tidak berhak atas faktanya sendiri.

Ia mengutip pernyataan tersebut untuk mendukung pemikirannya bahwa sebagian besar kegagalan argumen politik terjadi bukan karena persoalan moral, melainkan karena munculnya perbedaan keyakinan akibat tak adanya fakta empiris yang disepakati bersama.

Untuk mempermudah pemahaman terhadap pemikirannya itu, Robin memberikan contoh seseorang bernama Laurie yang meyakini hak hidup semua orang harus didahulukan. Laurie tengah berusaha meyakinkan orang lain bahwa aborsi adalah perbuatan yang salah. Dalam argumen-argumennya Laurie hanya fokus menyatakan aborsi adalah pembunuhan karena embrio manusia adalah nyawa.

Bagi seseorang yang memiliki pemahaman moral yang sama, argumen Laurie boleh jadi mudah diterima. Namun bagi seseorang seperti Charlie yang meyakini bahwa setiap manusia memiliki hak penuh untuk menentukan pilihannya sendiri, akan menganggap Laurie telah mengabaikan hak tersebut

Masing-masing memegang pandangannya berlandaskan fakta dan logika sederhana. Tanpa adanya bukti empiris yang disepakati oleh keduanya, argumen mereka tak akan mampu meyakinkan satu sama lain.

Narasi-narasi yang muncul ihwal isu kebangkitan PKI sebenarnya cenderung stagnan dengan bukti-bukti yang hanya diyakini oleh sebagian kecil golongan. Absennya bukti empiris yang disepakati bersama dalam upaya reproduksi narasi tersebut menyebabkan isu ini tak bisa diterima semua orang, kecuali oleh mereka yang memang sudah memiliki keyakinan akan hal tersebut.

Jika mempertimbangkan hal-hal tersebut, bukan tak mungkin Gatot maupun KAMI tak akan lagi mendapatkan simpati publik lantaran terlalu fokus mengangkat isu-isu yang tak relevan dengan situasi kekinian.

Berkaca dari sini, lantas pertanyaannya apa sebaiknya narasi yang harus diangkat oleh Gatot dan KAMI untuk gerakan tersebut memperoleh relevansinya?

Kedepankan Kritik yang Relevan

Isu PKI sebenarnya bukan baru kali ini saja disinggung Gatot. Berdasarkan catatan pemberitaan, Ia sudah membahas persoalan PKI sejak 2016. Namun sayangnya dalam sejumlah kesempatan, argumen-argumen tersebut tak dilandasi oleh fakta empiris yang meyakinkan.

Misalnya pada medio 2016 lalu, saat masih menjabat sebagai Panglima TNI, Ia sempat meminta masyarakat mewaspadai adu domba PKI. Nyatanya argumen itu terlontar untuk menanggapi dugaan kebangkitan PKI berdasarkan tersebarnya pesan berantai dan penangkapan seseorang yang memakai kaus bergambar palu arit.

Beberapa bulan setelah itu, Gatot kembali menyinggung soal komunisme. Kali ini Ia menghubungkan isu itu dengan fenomena ateisme di Eropa. Pada kesempatan ini Gatot sekali lagi gagal menghadirkan bukti empiris yang meyakinkan.  

Untuk membuat KAMI menjadi gerakan yang relevan, alangkah baiknya jika Gatot fokus mengusung isu-isu terkini. Apalagi di tengah situasi pandemi seperti saat ini terdapat kecenderungan masyarakat semakin bersikap apolitis.

Pakar Psikologi Politik, Andik Matulessy menyebut hal itu terjadi lantaran wabah virus mendorong orang untuk fokus pada diri sendiri atau keluarganya. Isu-isu politik yang abstrak apalagi tak didukung oleh bukti konkret tentu tak akan terlalu dipedulikan oleh masyarakat.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, maka sebaiknya KAMI menggunakan energinya untuk mengedepankan kritik terkait kebijakan-kebijakan pemerintah yang dapat langsung berdampak dan dirasakan oleh masyarakat, misalnya seperti saat KAMI mengkritik kebijakan pemerintah terkait pandemi maupun pelaksanaan Pilkada. Isu-isu seperti  itu tentu akan sangat relevan dengan situasi yang tengah terjadi dan dapat langsung dipahami serta dirasakan oleh masyarakat.

Pada akhirnya, meski Gatot dan KAMI memang pernah memberikan kritik yang relevan, namun pada kenyataannya, gaung kritik tersebut tidaklah lebih besar ketimbang keributan yang ditimbulkan akibat isu PKI yang dipantik oleh Gatot. Jika hal ini terus berlanjut, bukan tak mungkin gerakan ini lama kelamaan akan dilupakan masyarakat karena hanya lebih terlihat mereproduksi isu-isu lama dan tak menawarkan hal yang baru kepada publik.

Namun bagaimanapun, gerakan KAMI faktanya memang baru seumur jagung. Kita nantikan saja bagaimana kiprah gerakan tersebut ke depan. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (F63)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“I am imprisoned in a prison called rivalry” – Suga, penyanyi grup BTS asal Korea Selatan

Mungkin, sudah menjadi sifat alamiah manusia untuk saling bersaing. Bahkan, sifat alamiah manusia ini kerap dituangkan dalam berbagai bentuk kisah.

Kisah serial anime asal Jepang yang berjudul Naruto, misalnya, kerap diisi dengan cerita persaingan antara Naruto dan Sasuke yang keduanya menjadi anggota dalam satu tim yang sama. Uniknya, ketika Naruto menyukai Sakura, Sasuke malah menjadi pilihan Sakura.

Di dunia nyata, persaingan seperti ini juga sering terjadi, seperti antara Amerika Serikat (AS) dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Kedua negara besar ini disebut-sebut mulai bersaing di segala bidang, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan pandemi Covid-19.

Kabarnya, kedua negara tersebut berlomba-lomba dalam menghasilkan vaksin untuk melawan virus Corona (SARS-Cov-2) yang menyebabkan Covid-19. Ketika beberapa vaksin asal AS dikabarkan mulai melakukan uji klinis pada manusia, Tiongkok pun tidak mau kalah dengan mengirimkan sejumlah vaksin untuk diuji di negara-negara lain, seperti Brasil dan Indonesia.

Bagaimana pun juga, tujuan dari pembuatan vaksin juga baik. Umat manusia juga sekarang tengah menghadapi ancaman besar yang disebabkan oleh pandemi Covid-19, seperti dampak sosial dan dampak ekonomi.

Jelas saja, apabila hampir semua pihak kini berusaha untuk menemukan solusi atas pandemi, seperti dengan menciptakan vaksin dan obat untuk Covid-19. Salah satu upaya tersebut pun akhirnya dilakukan oleh Universitas Airlangga (Unair) bersama Badan Intelijen Negara (BIN) dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD).

Upaya yang serupa juga kini tengah diperjuangkan oleh pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Hingga kini, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bersama Universitas Padjajaran telah menjalankan uji klinis fase ketiga untuk vaksin Covid-19 yang didapatkan dari Sinovac asal Tiongkok.

Namun, tampaknya, tidak semua pihak menyambut baik upaya-upaya ini. Pengembangan obat oleh Unair, TNI AD, dan BIN misalnya menuai kritik dari sejumlah pihak. Salah satu kritik keras pun dilontarkan oleh epidemiolog Universitas Indonesia (UI) yang bernama Pandu Riono.

Kabarnya, metodologi dan keterbukaan uji ilmiah dari obat tersebut patut dipertanyakan. Bahkan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga mengingatkan agar Unair mengevaluasi obat itu kembali.

Pertanyaan pun akhirnya bermunculan di masyarakat. Mengapa polemik obat buatan Unair ini muncul di masyarakat? Lantas, adakah dinamika politik yang mendasarinya?

Rivalitas UI-Unair?

Kritik keras yang dilontarkan oleh pihak UI terhadap Unair bisa saja didasari oleh kesalahan metodologi dan minimnya keterbukaan informasi. Meski begitu, perasaan akan rivalitas antarkampus juga dapat mengiringi perdebatan obat Covid-19.

Perasaan akan rivalitas antarkampus ini biasa terjadi. Tidak hanya di Indonesia, di beberapa negara seperti AS dan Inggris, perebutan pengaruh dan perasaan bangga turut melandasi rivalitas antarkampus.

Kenni C. Palmer dari University of California, Los Angeles, AS, dalam tulisannya yang berjudul Blinded by Bias mencoba menjelaskan perihal ini. Palmer pun mencontohkan rivalitas antarkampus yang terjadi di negaranya antara UCLA dan University of Southern California (USC).

Rivalitas antarkampus ini bisa terjadi dalam berbagai bidang – dari persaingan olahraga hingga hal-hal yang merujuk pada bidang akademis. Persaingan dan permusuhan ini juga dapat tetap berjalan akibat bias in-group­ dan out-group antarkampus.

Dalam persoalan Covid-19, rivalitas antarkampus juga terjadi. Salah satu fenomena semacam ini terjadi di Inggris antara Imperial College London dan Oxford University.

Perdebatan antara dua kampus ini menjadi perhatian media dan publik Inggris ketika studi prediksi yang dihasilkan keduanya sangat kontras dan berbeda jauh. Bahkan, keduanya kini juga berlomba untuk menghasilkan vaksin Covid-19.

Meski rivalitas terkini dua kampus kelas dunia ini berpusar pada persoalan Covid-19, permusuhan disebut-sebut telah terjadi sejak 20 tahun lalu, yakni pada tahun 1990-an. Bahkan, persoalan rivalitas ini disebut-sebut berasal dari persoalan personal.

Bila rivalitas antarkampus semacam ini bisa terjadi di AS dan Inggris, lantas, mungkinkah rivalitas serupa turut melatarbelakangi polemik obat Covid-19 antara Unair dan UI?

Persaingan antarkampus di Indonesia bisa saja turut mendasari polemik obat Covid-19 baru-baru ini. Pasalnya, UI dan Unair sendiri pernah memiliki garis sejarah yang sama di masa lampau – khususnya Fakultas Kedokteran.

Dalam sejarahnya, keduanya berasal dari Universiteit van Indonesie yang akhirnya berevolusi menjadi dua kampus yang berbeda, yakni Unair di Surabaya dan UI di Jakarta. Bidang kedokteran dua kampus ini – selain beberapa kampus seperti Universitas Gadjah Mada – juga merupakan bidang yang terbaik di Indonesia.

Selain itu, perbedaan mazhab ilmu di antara keduanya bisa juga turut mendasari. Pasalnya, bila diperhatikan, Unair kerap mempromosikan obat dan kesehatan yang bersifat herbal dan tradisional sejak awal pandemi Covid-19 – berbeda dengan UI yang menekankan pada standar prosedur kesehatan tertentu.

Hal ini bisa saja berakar dari sejarah di mana Unair merupakan kampus yang sempat ditunjuk pemerintah untuk menjadi pusat pengembangan pengobatan tradisional dan herbal, serta penelitian terhadap penyakit-penyakit menular.

Lantas, bila rivalitas dua kampus ini benar mendasari polemik obat Covid-19, mungkinkah ada dinamika politik yang turut melatarbelakangi?

Sisi Politik Obat Covid-19?

Sisi politik bisa juga turut melatarbelakangi polemik obat Covid-19 yang ditemukan oleh Unair ini. Hal ini dapat diamati dari keterlibatan beberapa lembaga, seperti BIN dan TNI AD.

Kedua lembaga ini bisa saja berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat akan rasa aman sebagai lembaga yang bergerak di bidang keamanan. Bisa jadi, temuan obat ini menjadi upaya untuk memenuhi kepentingan national security dari Indonesia sendiri.

Namun, peran BIN sendiri di sini turut dipersoalkan. Pasalnya, beberapa pihak menilai bahwa BIN seharusnya bergerak di belakang layar karena rekan kerja utamanya adalah presiden.

Asumsi ini diutarakan oleh Tangguh Chairil – pengajar Hubungan Internasional di Binus University – dalam tulisan opininya di The Diplomat. Bagi Chairil, upaya unjuk kontribusi oleh lembaga-lembaga ini patut dipertanyakan.

Tidak hanya BIN, Chairil juga menyebutkan peran TNI yang kini malah menjadi pengelola rumah sakit khusus Covid-19 di Kemayoran, Jakarta, dan di Galang, Kepulauan Riau. Padahal, menurutnya, peran militer seharusnya berada pada upaya untuk memastikan suplai, logistik, dan transportasi.

Uniknya, apa yang Chairil soroti adalah sosok yang ada di kursi kepemimpinan lembaga-lembaga ini. BIN, misalnya, dipimpin oleh Budi Gunawan (BG) yang merupakan sosok yang erat dalam politik – khususnya pada Pilpres 2019 lalu ketika mempertemukan Jokowi dan Prabowo Subianto.

Dari sini, bisa saja dipahami bahwa keterlibatan BIN merupakan manuver politik yang dilakukan oleh BG. Pasalnya, BG sendiri merupakan salah satu nama yang pernah disebut dalam bursa calon presiden pada Pilpres 2024 nanti.

Bukan tidak mungkin, dengan nama BIN yang muncul di balik obat Covid-19, BG dapat memperoleh modal politik. Lagi pula, pengakuan (name recognition) juga dapat menjadi modal yang penting.

Pola yang sama juga bisa saja ada di balik dukungan TNI AD di obat Covid-19 milik Unair ini. Kepala Staf TNI AD (KSAD) Andika Perkasa sendiri kerap muncul sebagai salah satu calon yang akan menduduki kursi Panglima TNI setelah Hadi Tjahjanto.

Namun, di sisi lain, kemunculan obat Covid-19 dari Unair juga bisa saja memunculkan persaingan lainnya, yakni vaksin Covid-19 milik Sinovac yang kini tengah dalam proses uji klinis di Jawa Barat. Presiden Jokowi sendiri kerap menekankan pada vaksin Covid-19.

Bila obat ini beredar terlebih dahulu, bukan tidak mungkin vaksin yang dibutuhkan oleh publik juga menjadi lebih sedikit. Mungkin, persaingan politik antara obat dan vaksin ini bisa saja turut mendasari.

BG dan Andika sendiri disebut-sebut memiliki afiliasi politik dengan PDIP. Partai yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri ini juga tengah memiliki hubungan yang tidak harmonis dengan Jokowi.

Namun, tentu saja, asumsi gambaran kemungkinan yang telah dijabarkan dalam tulisan ini belum tentu benar adanya. Yang jelas, kepentingan politik tertentu bisa saja mendasari polemik obat Covid-19 milik Unair ini, entah kepentingan siapa yang ada di baliknya. (A43)

PinterPolitik.com

“I got this sh*t mapped out strong” – Drake, penyanyi rap asal Kanadas

Kesatuan dan kerja sama memang lebih memberikan dampak daripada bekerja sendiri-sendiri. Hal ini mungkin merupakan salah satu pesan yang paling terlihat dalam film Avengers: Endgame (2019).

Dalam film tersebut, para pahlawan super memutuskan untuk bersatu kembali untuk menyelamatkan orang-orang yang disayanginya setelah Thanos berhasil melenyapkan separuh populasi semesta hanya dengan sekali jentikan jari. Meski telah berlalu selama lima tahun, para pahlawan ini memutuskan untuk tidak menyerah.

Harapan ini muncul setelah Ant-Man ternyata berhasil kembali dari dimensi lain. Kembalinya satu pahlawan super ini menginspirasi beberapa pahlawan lain untuk berusaha mencari kunci dan jawaban atas rahasia perjalanan waktu.

Guna mewujudkannya, Ant-Man dan Captain America harus mengumpulkan rekan-rekannya yang ahli dalam Ilmu Fisika. Beberapa di antaranya adalah Hulk dan Iron Man.

Pengetahuan yang dimiliki oleh Iron Man akhirnya berhasil membawa para pahlawan super itu untuk kembali ke masa lalu guna mengambil batu-batu sakti yang menyebabkan lenyapnya separuh populasi semesta.

Mungkin, penggalan kisah dari film tersebut turut tergambarkan dalam alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menyusun Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi. Tampaknya, selain Erick Thohir sebagai ketua pelaksana, sang presiden membutuhkan elemen kekuatan lain yang dianggap krusial, yakni Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Kali ini, Jokowi menunjuk Kepala Staf TNI Angatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa sebagai Wakil Ketua Pelaksana Komite. Bila mengacu pada sejumlah pejabat di pemerintahan, pemilihan Andika sebagai wakil ketua ini bertujuan untuk melibatkan TNI sebagai elemen yang dapat mendisiplinkan penerapan protokol kesehatan.

Alasan ini bisa saja benar. Pasalnya, Jokowi sendiri telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 6 Tahun 2020 yang turut menginstruksikan TNI untuk mengawasi penerapan protokol kesehatan sekaligus melakukan pembinaan kepada masyarakat terkait pandemi Covid-19.

Meski begitu, instruksi itu tidak hanya ditujukan pada TNI, melainkan juga pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Namun, Jokowi tampaknya lebih memilih seseorang dari TNI untuk mengisi posisi wakil ketua tersebut.

Bila para Avengers mengajak Iron Man karena keahliannya dibutuhkan, kira-kira mengapa Jokowi memilih Andika sebagai Wakil Ketua Pelaksana? Lantas, apakah ada keuntungan politik tertentu?

Modal Politik?

Pilihan Jokowi yang jatuh pada Andika bisa jadi bukan tanpa alasan. Pasalnya, Andika disebut-sebut memiliki dukungan politik yang bisa saja dibutuhkan oleh mantan Wali Kota Solo tersebut.

Kimberly L. Casey dalam tulisannya yang berjudul Defining Political Capital menjelaskan – dengan menggunakan pendekatan ala Pierre Bourdieu – bahwa seseorang dapat memiliki sejumlah modal yang bisa saja ditransformasikan menjadi modal politik. Sumber-sumbernya bisa beragam, seperti modal ekonomi, modal sosial, modal institusional, modal sumber daya manusia, dan sebagainya.

Modal-modal yang ditransformasikan menjadi modal politik ini dapat menjadi determinan bagi karier politik pemilik modal. Bahkan, mengacu pada tulisan Casey, modal ini kerap diasosiasikan dengan kekuatan (power).

Modal ekonomi yang bersumber dari kekayaan finansial, misalnya, dapat bertransformasi menjadi modal politik. Selain itu, kapabilitas seperti kualifikasi juga dapat mendukung karier politikus atau pejabat tersebut sebagai modal sumber daya alam.

Bukan tidak mungkin, sumber-sumber modal seperti ini juga dimiliki oleh Andika. Alhasil, dengan modal yang dimiliki, Jokowi pun turut mempertimbangkan posisi sang KSAD.

Modal pertama yang paling tampak adalah modal institusional. Menurut Casey, modal ini bersumber dari institusi pemerintahan yang terkait dengan individu pemilik modal. Dalam hal ini, Andika sebagai KSAD memiliki modal institusional tersebut dari TNI AD yang dipimpinnya.

TNI AD sendiri disebut memiliki jumlah personel yang cukup besar, yakni sekitar 200 ribu personel (2015). Bisa jadi, kekuatan besar ini diperlukan Jokowi untuk menerapkan protokol kesehatan di masyarakat dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Selain sumber institusional, posisi Andika sebagai KSAD dapat menjadi modal politik berupa modal sosial melalui ikatan kelompok kolektif TNI. Jaringan sosial di TNI ini bisa menjadi modal yang menjanjikan bagi Andika.

Belum lagi, Andika merupakan menantu dari mantan Ketua Badan Intelijen Negara (BIN) A.M. Hendropriyono yang disebut-sebut memiliki jaringan relasi yang kuat di kalangan militer. Kehadiran Hendropriyono di belakang sang KSAD ini juga memberikan dukungan politik dari relasi PDIP.

Pasalnya, Hendropriyono sendiri disebut-sebut dahulu pada era Orde Baru (Orba) menjadi petinggi ABRI yang membiarkan Megawati Soekarnoputri memimpin PDI. Dukungan PDIP pada sang KSAD juga terlihat dari bagaimana sejumlah kader PDIP menyambut keputusan Jokowi ketika Andika diangkat menjadi KSAD.

Bahkan, beberapa kader PDIP juga tampak mendukung Andika untuk menjadi penerus Hadi Tjahjanto yang kini menjadi Panglima TNI. Bukan tidak mungkin juga sosok yang kini menjabat sebagai KSAD ini menduduki kursi tertinggi di TNI di masa mendatang.

Bila memang Andika memiliki modal-modal politik ini, lantas, apakah ada pertimbangan politik lain yang dipikirkan oleh Jokowi dari kehadiran Andika? Apa mungkin keputusan ini berkaitan dengan situasi politik terkini?

Untuk Stabilitas?

Boleh jadi, modal-modal politik yang dimiliki oleh Andika juga perlu dipertimbangkan oleh Jokowi. Pasalnya, di tengah situasi pandemi dan ancaman resesi ekonomi, kepercayaan publik terhadap pemerintah juga terus menurun.

Belum lagi, beberapa pembahasan dan diskusi mengenai pengunduran diri presiden juga mulai mencuat. Jokowi sendiri kini juga semakin kehilangan kontrol atas para menteri di kabinetnya. Ini ditandai dengan kemarahan dan kekesalan dari mantan Wali Kota Solo tersebut yang terus berulang.

Dari ancaman stabilitas dan kontrol yang dihadapi Jokowi ini, Andika bisa saja dibutuhkan untuk tetap menjaga posisi politik presiden. Pasalnya, TNI AD sendiri merupakan salah satu matra TNI dengan pengaruh politik yang cukup besar.

Selain itu, modal sosial Andika berupa jaringan relasi bisa saja juga dibutuhkan oleh Jokowi. Pasalnya, mengacu pada pendapat analis militer Aris Santoso, Hendropriyono masih memiliki pengaruh yang besar di kalangan jenderal-jenderal TNI.

Bukan tidak mungkin, Jokowi membutuhkan pengaruh TNI AD dan para jenderal ini untuk menjaga stabilitas kekuasaannya. Bila mengacu pada filosofi yang diajarkan oleh filsuf Konfusius, tentara (army) juga menjadi salah satu dari tiga komponen kekuatan utama yang perlu dijaga – di luar pangan (food) dan kepercayaan publik (trust).

Boleh jadi, bila Andika benar merupakan kunci agar Jokowi dapat mengamankan posisinya, dipilihnya Andika sebagai Wakil Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi bisa saja menjadi langkah untuk mempersiapkan sang KSAD untuk menempati posisi Panglima TNI di masa mendatang. Bisa jadi, keputusan ini menjadi ujian bagi Andika dari Jokowi.

Pasalnya, bila Andika berhasil mengerjakan tugas barunya dengan baik, bukan tidak mungkin kariernya menjadi semakin cemerlang. Alexander J. Oliver dan Andrew Reeves dalam tulisannya yang berjudul The Politics of Disaster Relief menjelaskan bahwa – dengan merujuk pada Niccolo Machiavelli – keberhasilan dalam menangangi situasi yang tak terduga dapat membuat pejabat tersebut tetap dalam kekuasaan.

Asumsi ini juga sejalan dengan penjelasan Casey mengenai modal politik. Keberhasilan tersebut dapat menjadi pengakuan (name recognition) sebagai salah satu tolok ukur modal sosial.

Meski begitu, asumsi dan gambaran kemungkinan mengenai alasan Jokowi dalam memilih Andika ini belum tentu benar adanya. Yang jelas, pemerintah kini melihat TNI sebagai salah satu elemen penting dalam penanganan pandemi Covid-19. Kita amati saja bagaimana kelanjutannya nanti. (A43)

PinterPolitik.com

“Photo shoot fresh, looking like wealth” – JAY Z, penyanyi rap asal Amerika Serikat (AS)

Ajakan untuk menerapkan kebiasaan baru (new normal) di tengah pandemi virus Corona (Covid-19) kini mungkin turut mengembuskan semangat baru di masyarakat. Mal-mal di Jakarta misalnya telah mulai buka semenjak 15 Juni lalu.

Selang sehari sebelumnya, publik Jakarta juga telah mulai meramaikan Jalan Sudirman yang biasa menjadi tempat perhelatan kegiatan car free day pada hari Minggu. Pada umumnya, warga akan menjalankan kegiatan olahraga pagi, seperti jogging dan bersepeda.

Meski Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Masa Transisi masih diberlakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, publik bisa jadi telah tidak sabar mulai mengisi kegiatan sehari-hari di luar rumah. Namun, tentu saja, pentingnya pengamalan protokol kesehatan juga diperlukan.

Semangat baru dan pengamalan protokol kesehatan inilah yang mungkin turut mengisi hari-hari ke depan bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bagaimana tidak? Pada hari Minggu kemarin, mantan Wali Kota Solo tersebut dengan semangat melakukan olahraga pagi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

Tak sendirian, Jokowi turut ditemani oleh para kepala staf Tentara Nasional Indonesia (TNI). Mereka adalah Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa, Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Madya Fadjar Prasetyo, dan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono.

Olahraga pagi di kompleks Istana Bogor, saya ditemani KSAD, KSAU, dan KSAL.

Terima kasih kepada TNI yang telah membantu mengevakuasi WNI dari Wuhan, ABK WNI dari Jepang, dan di Tanah Air mendisiplinkan masyarakat menjalankan protokol kesehatan selama masa pandemi. pic.twitter.com/ysOmRkDBzH

— Joko Widodo (@jokowi) June 14, 2020

Tentu, semangat dan momen baru di tengah pandemi seperti ini perlu diabadikan. Melalui akun-akun media sosialnya, Presiden Jokowi akhirnya mengunggah foto momen olahraga bersama tersebut sambil mengingatkan kembali peran TNI dalam mendisiplinkan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan normal baru.

Meski berolahraga bersama, Jokowi juga menerapkan protokol kesehatan saat itu. Sang presiden tetap mengenakan masker dan menjaga jarak satu sama lain dengan para kepala staf TNI.

Dengan mengunggah foto itu, Jokowi bisa jadi sekaligus mempromosikan kebiasaan-kebiasaan baru menuju new normal. Apa lagi, aktivitas olahraga disebut-sebut turut meningkatkan ketahanan tubuh terhadap penyakit-penyakit yang bisa saja datang kapanpun.

Namun, terlepas dari pesan-pesan kesehatan yang diberikan oleh Jokowi, apakah mungkin foto tersebut mengandung makna tersirat lainnya? Seberapa penting foto-foto resmi yang dilakukan oleh presiden dalam diskursus politik?

Pentingnya Photo-Op

Sebuah foto memang bisa menggambarkan jutaan makna dan arti bagi siapapun. Foto akan diri kita di masa lampau misalnya bisa menjadi pengingat akan memori yang kita alami di masa-masa tersebut.

Tak hanya foto masa lampau, foto juga dapat mengandung pesan yang tersirat. Bagaimana pun, pesan visual yang terkandung dalam sebuah foto bisa saja dimaknai secara mendalam.

Penggunaan pesan visual melalui foto ini juga biasa dilakukan oleh pemimpin-pemimpin negara. Dalam pertemuan tingkat tinggi antarnegara misalnya, pemimpin-pemimpin akan melakukan sesi foto bersama dengan posisi dan pose yang telah diatur sedemikian rupa oleh pihak protokoler.

Posisi berdiri satu sama lain misalnya disebut-sebut bisa menggambarkan dinamika politik internasional. Semakin di depan dan di tengah seorang pemimpin negara, semakin dianggap penting negara tersebut.

Namun, pesan-pesan yang terkandung dalam foto pemimpin ternyata tak hanya diselipkan dalam urusan politik internasional saja. Dalam urusan domestik, pemimpin-pemimpin negara juga biasa menggunakan foto guna menyampaikan pesan tertentu.

Presiden secara strategis dapat menyajikan pesan visual melalui sebuah foto.
Share on X

Hal inilah yang berusaha dijelaskan oleh Jayeon Lee dalam tulisannya yang berjudul Presidents’ Visual Presentations in Their Official Photos. Dalam tulisan tersebut, Lee menyebutkan bahwa presiden secara strategis dapat menyajikan pesan dari diri mereka secara visual melalui sebuah foto.

Lee mencontohkannya dengan foto mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama yang diunggahnya di media sosial sembari memeluk Michelle Obama kala terpilih kembali pada tahun 2012 silam. Foto itu boleh jadi memberikan pesan bahwa Obama adalah seorang pria yang mengutamakan keluarganya (family man).

Setidaknya, Lee memberikan beberapa faktor yang menyebabkan pesan visual melalui foto dianggap penting, yakni adanya efek keutamaan visual (visual primacy effect) yang membuat gambar lebih mudah diingat dan dipercaya. Selain itu, meningkatnya penggunaan internet dan media sosial juga menguatkan efek yang diberikan oleh efek visual.

Mungkin, inilah mengapa Presiden AS Donald Trump merasa perlu melakukan sesi berfoto di St. John’s Episcopal Church, Washington, DC. Beberapa pihak menilai bahwa photo-op (photo opportunity) tersebut dilakukan untuk menunjukkan bahwa pemerintahan dan kepresidenan Trump tetap kuat – setidaknya bagi pendukungnya.

Pasalnya, pemerintahan Trump semakin banyak dikritik kala menyongsong Pemilihan Presiden AS 2020. Beberapa persoalan – seperti pandemi Covid-19 dan tragedi George Floyd – semakin membuat pemerintahannya terguncang.

Bila Trump melakukan sesi foto tersebut guna menunjukkan kekuatan dan kestabilan, bagaimana dengan Presiden Jokowi di Indonesia? Apakah fotonya bersama para kepala staf TNI juga menyiratkan pesan politik tertentu?

Pesan dari Jokowi?

Seperti apa yang telah dijelaskan oleh Lee dalam tulisannya, pesan visual dari presiden dapat tersalurkan melalui foto-foto resmi yang diambilnya. Struktur yang ada dalam sebuah foto merupakan semiotika visual – di mana tanda-tanda visual di dalamnya memproduksi makna.

Foto olahraga Jokowi misalnya bisa menandakan bahwa presiden kini menjalankan gaya hidup yang sehat. Apa lagi, di tengah bayang-bayang pandemi Covid-19, tanda visual kesehatan seperti ini bisa jadi penting bagi publik bahwa Jokowi kini telah menjalankan kebiasaan baru menyongsong new normal.

Namun, selain semiotika visual, Lee juga menyebutkan akan adanya presentasi visual secara strategis dalam politik. Foto-foto presiden dapat disusun dan diterbitkan secara strategis guna membuat impression politik – baik secara domestik maupun politik.

View this post on Instagram

Pakar politik sebut Presiden perlu merombak kabinet #jokowi #jokowidodo #kabinetjokowi #buzzer #corona #coronavirus #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #cucitangan #tetapsehat #pakemasker #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jun 9, 2020 at 7:33pm PDT

Lee pun mencontohkan foto Obama yang kala itu berkumpul dengan pejabat-pejabat tinggi AS sembari memperhatikan proses penangkapan teroris Osama bin Laden. Foto ini bisa saja melambangkan kemenangan AS dalam upayanya melawan terorisme.

Bila benar foto Obama juga memiliki fungsi strategis dalam politik, bagaimana dengan foto Jokowi pada akhir pekan lalu yang berolahraga bersama para kepala staf TNI?

Dalam sebuah foto visual dari presiden, Lee juga memberikan beberapa variabel komposisi yang penting, seperti jarak pengambilan gambar, posisi presiden dalam frame, ekspresi wajah presiden, hingga aktivitas presiden dalam foto. Salah satu variabel yang juga disebutkan Lee adalah coexistence yang berfokus pada siapa saja yang berada dalam foto resmi presiden, seperti keluarga, figur publik, politisi, staf, orang biasa, dan sebagainya.

Bila kita perhatikan kembali pada foto Jokowi yang tengah berolahraga, sang presiden menjalankan sesi foto tersebut bersama para kepala staf TNI yang bisa jadi memang penting secara politik bagi mantan Wali Kota Solo tersebut. Bisa jadi, bersama para kepala staf tersebut, Jokowi menunjukkan bahwa kekuatan TNI berada di belakang kebijakan dan arah politik presiden.

Pesan visual ini boleh saja menjadi krusial di masa-masa pandemi kini. Pasalnya, pemerintahan Jokowi mendapatkan banyak kritik dalam penanganan pandemi Covid-19. Belum lagi, baru-baru ini muncul isu dan diskusi terkait pemberhentian dan pemecatan presiden.

Dengan pesan visual yang dilakukannya bersama TNI, Jokowi mungkin tengah menunjukkan kekuatan pemerintahannya. Lagi pula, dalam filosofi Konfusius, militer (atau tentara) merupakan salah satu dari tiga komponen penting dalam menjalankan pemerintahan – di luar kepercayaan publik (trust) dan pangan (food).

Selain itu, Jokowi juga bisa saja menunjukkan pesan visual bahwa dirinya kini memegang kendali dalam dinamika yang terjadi di TNI. Pasalnya, PDIP tampaknya menjadi salah satu partai politik yang mendukung KSAD Andika Perkasa untuk menjadi Panglima TNI selanjutnya.

Foto itupun dilakukan beberapa waktu setelah Jokowi melaksanakan pelantikan atas Marsekal Madya Fadjar Prasetyo sebagai KSAU dan Laksamana Madya Yudo Margono sebagai KSAL. Keduanya pun juga memiliki kesempatan untuk menjadi Panglima TNI sebagai penerus Marsekal Hadi Tjahjanto.

Namun, gambaran pesan visual tersebut belum tentu benar adanya. Terlepas dari dinamika politik tersebut, Jokowi yang jelas bukan tidak mungkin ingin memberikan sebuah pesan visual melalui foto olahraga bersama – entah untuk siapa pesan itu dimaksudkan. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“Kita tidak boleh menolak pasien corona, dengan alasan apapun, maksimalkan fasilitas ruang isolasi tenda lapangan di 71 titik RSAD (Rumah Sakit Angkatan Darat), ini kan bersifat emergency, dan kemanusian, yang kalian butuhkan akan kami usahakan, segera dan secepatnya”, demikian kata-kata Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa kala memberi arahan terkait penanganan viru scorona alias Covid-19 di Markas Besar TNI AD Jakarta.

Arahannya jelas: pasien Covid-19 tak boleh ditolak oleh rumah sakit militer. Ini juga menjadi jawaban atas pertanyaan terkait keterlibatan militer – TNI AD secara khusus – dalam penanganan bencana kesehatan nasional bertajuk Covid-19.

Terlepas dari arahan Andika agar rumah sakit milik TNI AD harus membuka diri terhadap penanganan Covid-19, hal yang menarik untuk dilihat juga dari konteks ini adalah peran militer secara langsung katakanlah dengan turun langsung ke lapangan untuk membantu “menertibkan” masyarakat.

Efek “menertibkan” ini penting jika melihat masih banyaknya masyarakat yang “bandel” dengan terus berkerumun dan berkumpul tanpa memikirkan efek lanjutan dari Covid-19 yang bisa saja akan makin mudah tersebar dan menular.

Berkaca dari beberapa negara dengan level kasus Covid-19 yang cukup tinggi, pelibatan militer penting untuk menegakkan ketertiban tersebut. Memang telah ada Polri yang secara tupoksi langsung bersentuhan dengan masyarakat. Namun, dalam situasi seperti ini, TNI akan menjadi kunci utamanya.

Tiongkok, Italia, Spanyol hingga Inggris telah mengambil kebijakan pelibatan militer dalam penanganan krisis kesehatan global ini. Sementara Amerika Serikat (AS) sedang menimbang opsi tersebut. India kini didesak untuk mengambil opsi tersebut – pasca kekacauan akibat kebijakan lockdown – dan Prancis telah menarik pasukannya dari Irak untuk membantu penanganan Covid-19.

Sudah saatnya kah TNI dilibatkan untuk atasi #COVID19 ? Belajar dari banyak negara sih kayaknya udah harus mulai dipikirkan #LawanVirusPolitikCorona #daruratcorona #LawanCovid19 pic.twitter.com/SDx7Epjfow

— Pinterpolitik.com (@pinterpolitik) March 30, 2020

Di Indonesia sendiri, TNI punya tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang diatur dalam Undang-Undang dan memungkinkannya terlibat dalam penanganan bencana seperti Covid-19.

Nah, matra terdekat dalam konteks penanganan bencana ini tentu saja Angkatan Darat. Sejauh ini memang belum ada kebijakan resmi – katakanlah dari Presiden Jokowi – untuk meminta TNI AD membantu penanganan Covid-19 dengan langsung terjun menertibkan masyarakat.

Namun, ini juga sekaligus menunjukkan kuatnya posisi Andika sebagai pemimpin tertinggi di matra terkuat militer ini. Yang kita bicarakan ini adalah sosok yang sempat disebut-sebut akan menjadi Wakil Panglima TNI – isu yang mencuat pada November 2019 lalu – sekalipun menurut politikus Partai Gerindra Fadli Zon, sang jenderal lebih cocok menjadi Panglima TNI.

Andika sendiri adalah sosok prajurit berprestasi. Lengkapnya Jenderal TNI Andika Perkasa, S.E., M.A., M.Sc. lahir di Bandung, Jawa Barat, 21 Desember 1964. Ia lulusan Akademi Militer tahun 1987 dan berpengalaman dalam infanteri di korps baret merah, Kopassus.

Menantu dari mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Jenderal (HOR) TNI (Purn.) A.M. Hendropriyono ini pernah bergabung di Satuan-81 /Penanggulangan Teror (Gultor) Kopassus selama 12 tahun, dan setelah penugasan di Departemen Pertahanan dan Mabes TNI-AD kembali bertugas di Kopassus sebagai Komandan Batalyon 32/Apta Sandhi Prayuda Utama, Grup 3/Sandhi Yudha.

Gelar akademik di luar militer tak perlu diragukan lagi. Selain lulusan Akademi Militer dan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Sekoad), ia juga tercatat sebagai lulusan Military College of Vermont di Norwich University, National War College di National Defense University, Harvard University, dan
Trachtenberg School of Public Policy and Public Administration di George Washington University yang semuanya berlokasi di Amerika Serikat.

Ia sempat menjabat sebagai Komandan Resimen Induk (Danrindam) Kodam Jaya/Jayakarta di Jakarta dan Komandan Resor Militer (Danrem) 023/Kawal Samudera Kodam I/Bukit Barisan berkedudukan di Kota Sibolga, Sumatra Utara.

Ia kemudian mendapatkan promosi ke jabatan perwira tinggi (pati) dengan pangkat Brigadir Jenderal TNI sebagai Kepala Dinas Penerangan TNI-AD (Kadispenad) pada 2013. Lalu jabatan Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspampres) diraihnya pada tahun 2014 dan Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XII/Tanjungpura  pada tahun 2016.

Sebelum akhirnya menjabat sebagai KSAD pada 2018, Andika sempat pula menjabat sebagai Komandan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan Angkatan Darat (Dankodiklatad) pada 2018 dan Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) pada 2018.

Berbagai prestasi dan bintang penghargaan pun telah diraihnya sepanjang perjalanan karier dan lebih dari cukup untuk menggambarkan kiprahnya.

Kini, sekalipun jabatan Panglima TNI masih dipegang oleh Marsekal Hadi Tjahjanto, banyak pihak menggadang-gadang Andika sebagai calon selanjutnya yang akan menduduki posisi tersebut. Mungkin hal itulah yang membuat isu Covid-19 menjadi salah satu pembuktian kapasitas sang jenderal.

Jika pada akhirnya militer memang diminta untuk terlibat langsung dalam penangan Covid-19, maka bisa dipastikan ini akan jadi salah satu panggung pembuktian Andika. Jabatan Panglima TNI adalah yang terdekat, sementara jabatan lain selepas militer juga terbuka lebar di hadapannya. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (S13)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“I got my own cloud and I can’t share no air space” – Wiz Khalifa, penyanyi rap asal Amerika Serikat

Tiongkok merupakan tempat di mana berbagai kisah dan pemikiran tertulis dan tersebar ke belahan dunia lainnya. Salah satu kisah legendaris yang diketahui oleh banyak orang adalah Romansa Tiga Negara.

Kisah tersebut diceritakan dengan latar belakang waktu tahun 220-280 – ketika terdapat tiga kerajaan saling berperang di Tiongkok. Peperangan tersebut dilakukan di antara keluarga Sun, Liu, dan Cao.

Pada tahun 210, Sun Quan memutuskan untuk meminjamkan wilayah Jingzhou untuk Liu Bei. Namun, keputusan tersebut berakhir menjadi pertempuran dengan keinginan Sun untuk mengambil alih kembali wilayah tersebut.

Mungkin, apa yang dirasakan Sun tersebut mirip dengan apa yang kini dirasakan Indonesia terkait wilayah udaranya di Kepulauan Riau. Pasalnya, wilayah udara tersebut hingga kini masih berada di bawah flight information region (FIR) Singapura.

View this post on Instagram

Indonesia dan Singapore mencapai kesepahaman terkait Flight Information Region Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #FIR #singapore #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Aug 23, 2019 at 1:45am PDT

Tentunya, upaya untuk mengambil alih hak FIR tersebut tidak dilakukan dengan pertempuran, melainkan melalui negosiasi-negosiasi. Setidaknya, hal inilah yang diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi setelah bertemu dengan Menlu Singapura Vivian Balakhrisnan sebulan yang lalu.

Indonesia merasa berhak atas kontrol akan wilayah udara tersebut. Salah satu alasan utamanya adalah agar Indonesia benar-benar dapat mengaktualisasikan kedaulatannya.

Pertanyaannya, mengapa pemenuhan kedaulatan di wilayah tersebut menjadi penting bagi Indonesia?

Kedaulatan Teritorial

Keinginan pemerintah untuk mengambil alih FIR Singapura tersebut berkaitan dengan upaya pemenuhan kedaulatan teritorial Indonesia. Dengan begitu, pemerintah dapat menunjukkan kontrol yang dimilikinya atas wilayah tersebut.

Namun, sebenarnya, di tengah-tengah interdependensi yang meningkat di antara satu negara dengan negara-negara lainnya – disertai dengan rezim internasional, kedaulatan dinilai semakin hilang dari tangan pemerintah negara. Pendapat seperti ini datang dari dua profesor Hubungan Internasional, yakni Robert O. Keohane dan Joseph S. Nye, Jr. dari Harvard University.

Dalam tulisan mereka yang berjudul Power and Interdependence Revisited, dijelaskan bahwa terdapat interdependensi antar-negara dalam ekonomi dan perdagangan yang kian meningkat. Dengan interdependensi tersebut, Janice E. Thomson dalam tulisannya yang berjudul State Sovereignty in International Relations menjelaskan bahwa kedaulatan yang tidak dimiliki negara tidak lagi absolut.

Jika memang kini kedaulatan tidak sepenuhnya dimiliki oleh negara, mengapa pengambilalihan FIR menjadi penting bagi Indonesia?

Bagi sebuah negara, kepemilikan teritorial bisa jadi merupakan hal yang penting. Pemahaman akan pentingnya wilayah ini dapat dijelaskan melalui konsep dan logika kewilayahan, serta cara pandang berbasis kewilayahan itu sendiri.

Hans Vollaard dalam tulisannya yang berjudul The Logic of Political Territoriality menjelaskan bahwa kewilayahan yang politis merupakan strategi aktif untuk meningkatkan pengaruh dengan mengkontrol suatu wilayah geografis.

Vollaard juga menjelaskan bahwa logika kewilayahan ini merupakan hal yang penting bagi kontrol politik geografis karena batas-batas yang diciptakan antar negara merupakan hal yang paling mudah untuk dilihat. Strategi kontrol ini dapat memiliki tujuan dan manfaat politik, seperti dengan meningkatkan keamanan dan perencanaan.

Strategi itu bisa jadi memang penting. Pasalnya, interdependensi antar-negara yang dicetuskan oleh Keohane dan Nye juga menciptakan ketergantungan yang asimetris. Oleh sebab itu, kekuatan – seperti militer – masih memainkan peran penting dalam hubungan antar-negara.

Dalam konteks hubungan Indonesia dengan negara-negara lainnya, kontrol akan wilayah udara Kepulauan Riau (Kepri) yang kini menjadi bagian FIR Singapura boleh jadi menjadi penting. Indonesia juga dikabarkan berusaha menangkal klaim Tiongkok atas Laut China Selatan – disebutkan bertumpang tindih dengan wilayah Indonesia di Laut Natuna Utara yang juga berada di bawah wilayah udara FIR tersebut.

Pengambilalihan FIR Singapura bisa jadi merupakan strategi kontrol untuk menunjukkan teritorialitas Indonesia atas wilayah geografis tersebut.
Share on X

Mengacu pada logika kewilayahan yang dijelaskan oleh Vollaard sebelumnya, bisa jadi upaya pemerintah Indonesia untuk mengambil alih FIR tersebut dari Singapura merupakan bentuk strategi kontrol untuk menunjukkan teritorialitas Indonesia atas wilayah geografis tersebut.

Gambaran strategi itu bisa jadi benar. Pasalnya, pemerintah kini tengah mempersiapkan berbagai upaya pembangunan militer dan ekonomi di wilayah Natuna. Selain itu, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto telah mengungkapkan bahwa pangkalan militer baru tersebut memang ditujukan untuk memberi efek deterrence terhadap negara panda tersebut.

Menyeimbangkan Pengaruh

Namun, di sisi lain, strategi kontrol teritorial Indonesia tersebut bisa jadi tidak hanya berkaitan dengan upaya menghalau klaim Tiongkok. Penunjukan kedaulatan teritorial tersebut boleh jadi juga berhubungan dengan kebijakan pemerintah di wilayah tersebut.

Seperti yang dijelaskan oleh Vollaard dalam tulisannya, strategi kontrol tersebut juga berhubungan dengan kebijakan dan politik. Vollaard menilai bahwa semakin menonjol kontrol tersebut, semakin besar jejak logika teritorial tersebut tehadap politik dan kebijakan.

Dari sisi kebijakan, pengambilalihan FIR Singapura bisa saja berkaitan dengan keputusan pemerintah untuk meningkatkan pembangunan di wilayah Natuna. Dari sisi politik, bisa jadi pemerintah ingin mencapai tujuan politis lain. Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) boleh jadi tengah menonjolkan teritorialitasnya terkait rencana pemindahan ibu kota yang secara jarak lebih dekat dengan FIR Singapura.

Di sisi lain, mengacu pada asumsi Vollaard, bisa dipahami bahwa penonjolan kedaulatan teritorial ini bisa jadi berimplikasi pada manuver politik Presiden Jokowi terkait posisi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Hal ini setidaknya sejalan dengan penjelasan Evan Laksmana, peneliti dari Centre for Strategic and International Studies.

Dalam salah satu tulisan Laksmana di Asia Maritime Transparency Initiative, dijelaskan bahwa pembangunan militer yang dilakukan di Natuna juga berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan integrasi TNI. Pasalnya, peningkatan fasilitas militer di wilayah tersebut sebenarnya setelah direncanakan sejak tahun 2009 oleh Kementerian Pertahanan.

Pengintegrasian TNI tersebut dilakukan dengan menggabungkan operasi tiga matra dalam militer, yakni Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU). Dengan integrasi ketiganya, berbagai batalyon dan fasilitas dari masing-masing akan berkontribusi sebagai komposisi dari unit integratif tersebut.

Ada 2 model besar dlm diskusi: 1) kogabwilhan = "joint combatant command" yg megang semua unit di daerahnya dlm 1 struktur, dr admin ampe ops, 2) kogabwilhan = "baru" dan terpisah dr struktur yg ada tp "ngambil" unit2 dr satuan yg ada (ala Sat TNI Terintegrasi Natuna mis.)

— Evan A. Laksmana (@EvanLaksmana) July 19, 2019

Laksmana menjelaskan bahwa visi Natuna Besar agar menjadi Pearl Harbor masa depan tersebut masih berada pada tahapan awal. Bila pengintegrasian tersebut sepenuhnya terlaksana, TNI akan memiliki Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) pertama semenjak komando serupa di era Orde Baru dihapuskan pada tahun 1980-an.

Selain Natuna Besar, Kogabwilhan ini juga akan dibentuk di beberapa daerah lain, seperti Morotai, Saumlaki, Biak, dan Merauke. Rencana tersebut disinyalir berkaitan dengan upaya untuk menyejahterakan TNI.

Pasalnya, surplus perwira tinggi dikabarkan tengah terjadi akibat banyaknya jenderal dan kolonel di tubuh TNI yang tidak memiliki jabatan. Made Supriatma dalam tulisannya yang berjudul Surplus Jenderal dan Kolonel menyebutkan bahwa jumlah posisi yang tersedia lebih sedikit dibandingkan jumlah perwira tersebut.

Kemungkinan ini bisa jadi benar karena Kogabwilhan tersebut rencananya akan dipimpin oleh jenderal berbintang tiga. Selain itu, Panglima Hadi juga menjelaskan bahwa jenderal berbintang dua akan mengisi posisi wakil, jenderal-jenderal bintang satu akan mengisi posisi asisten, dan kolonel-kolonel yang akan mengisi posisi-posisi di bawahnya.

Di sisi lain, upaya pengambilalihan FIR dan pembentukan Kogabwilhan ini bisa saja berkaitan dengan upaya penyeimbangan kekuatan politik antara dua lembaga keamanan Indonesia, yakni TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Upaya untuk mengimbangi kedua kekuatan tersebut juga disertai dengan penambahan jumlah komando teritorial di wilayah Indonesia bagian timur.

Mungkin, upaya penyeimbangan dua kekuatan melalui pembentukan komando-komando baru tersebut secara politik menjadi penting bagi Jokowi dengan adanya sejarah perlawanan TNI terhadap Presiden keempat Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang harus lengser pada tahun 2001. Gus Dur memang disebut-sebut berusaha mengurangi pengaruh politik TNI dengan beberapa cara. Salah satunya adalah dengan memangkas jumlah komando dalam tubuh lembaga tersebut.

Meski begitu, keterkaitan FIR Singapura dan upaya penyeimbangan tersebut belum tentu benar. Namun, apabila kemungkinan tersebut benar adanya, FIR Singapura tersebut bisa saja menjadi pemberian besar dari Jokowi kepada TNI yang memang beberapa kali sempat saling protes dengan militer Singapura atas kontrol udara di wilayah tersebut.

Mungkin, keinginan Indonesia untuk mengambil alih kembali FIR Singapura tersebut tergambarkan dalam lirik rapper Wiz Khalifa di awal tulisan. Boleh jadi, Indonesia tidak ingin berbagi wilayah udara dengan Singapura, entah siapa nanti yang pada akhirnya kebagian. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.