Mutual baret merah Kopassus di lingkar utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terasa benar. Sama sekali nggak salah karena jadi hak prerogatif Presiden Prabowo, tapi hal ini tetap menarik benar buat ditelisik lebih dalam karena pasti akan dicatat sebagai bagian dari sejarah relasi militer sama politik-pemerintahan Indonesia.

Udah mah berlandaskan korsa sesama prajurit angkatan bersenjata, mutual sebagai prajurit Kopassus yang didukung sama kapasitas dan kemampuan pastinya, mempertahankan, merekrut, dan merestui prajurit Kopassus untuk menempati jabatan strategis di pemerintahannya.
Kalau dicatat nih, kurang lebih ada 21 orang, termasuk purnawirawan sampai yang masih aktif ikut memperkuat positioning visi Presiden Prabowo sekaligus jadi metronom stabilitas pemerintahannya di pos terkait politik-pemerintahan dan keprotokolan.

Nah, terus gimana interpretasi soal keterlibatan gerbong prajurit Kopassus di lingkar politik-pemerintahan Presiden Prabowo dan pengaruhnya kini dan nanti nih?

Bakal calon presiden (bacapres) yang diusung Partai NasDem, Partai Demokrat, dan PKS Anies Baswedan belakangan ini seolah menghilang di tengah hiruk pikuk isu politik nasional.

Selain dugaan minim atau bahkan kehilangan panggung politik, menghilangnya Anies saat ini kemungkinan disebabkan oleh tekanan yang dialami Partai NasDem beberapa waktu lalu. Namun, Anies bisa saja juga sedang memeragakan strategi politik show and hide atau menunggu momentum tepat kapan harus muncul dan kapan harus “bersembunyi” dari sorotan.

PinterPolitik.com

Tidak dipungkiri Anies Baswedan belakangan ini menjadi tokoh politik yang paling sering dibicarakan warganet Indonesia. Itu pun tidak hanya klaim semata, dari data yang dikumpul oleh Cakradata, dalam tiga bulan terakhir ini Anies selalu menempati posisi paling atas sebagai tokoh politik yang paling populer.

Hal itu pun sepertinya bukan kebetulan yang terjadi tanpa alasan, karena kalau kita perhatikan, berita-berita tentang mantan Gubernur DKI tersebut memang hampir selalu ada setiap minggunya.

Dimulai dari penetapan sebagai calon presiden (capres) oleh Partai NasDem pada Oktober silam, gegap gempita calon wakil presiden (cawapres) pada bulan November, dan salah satu isu hangat terakhir adalah post Instagram Anies tentang kereta Argo Parahyangan yang dilihat publik sebagai kritik keras terhadap proyek kereta cepat Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kalau kita mengacu pada pembahasan sebelumnya di artikel PinterPolitik berjudul Kita Semua Korban “Pancingan” Anies?, ada dugaan bahwa viralnya sejumlah berita tentang Anies adalah hal yang disengaja, karena dalam dunia komunikasi politik ada sebuah konsep yang disebut top of mind awareness.

Pada dasarnya, konsep ini sebenarnya paling sering digunakan dalam pemasaran produk. Semakin sering suatu produk disiarkan ke publik, produk itu akan semakin mudah diingat, dan semakin mudah sesuatu diingat, maka ia pun bisa jadi hal pertama yang dipikirkan publik ketika teringat akan isu yang berkaitan dengannya.

Akan tetapi, konsep ini juga tetap berlaku dalam politik. Jika suatu politisi selalu muncul dalam berita, bukan tidak mungkin ia akan jadi pikiran pertama yang terlintas dalam benak para calon pemilih ketika nanti akhirnya politisi tersebut menjadi capres dalam pemilihan umum (pemilu).

Dengan demikian, strategi kampanye yang dilakukan adalah sesering mungkin menjadikan politisi tersebut sebagai buah bibir masyarakat.

Namun, seperti yang bisa kita lihat sendiri, viralnya sejumlah berita tentang Anies terkadang malah memancing perdebatan sengit, ada yang membela dirinya, dan banyak juga yang justru mengkritik dan menentang.

Oleh karena itu, sepertinya viralnya Anies tidak hanya untuk top of mind awareness saja, melainkan ada tujuan lain yang sedang diincarnya, apakah itu?

Anies Agitasi Persuasi Pasif?

Jika kita coba perhatikan ramainya perbincangan politik di dunia maya saat ini, kita akan sadari bahwa tanpa politisi yang dibicarakan terlibat secara langsung pun, diskusi yang terjadi di kolom-kolom komentar bisa berlangsung sangat sengit dan tidak jarang, panas.

Di akun Instagram @pinterpolitik saja kita sering temukan perdebatan yang menarik ketika bicarakan tokoh politik besar seperti Anies atau Ridwan Kamil, misalnya.

Ini artinya, proses persuasi yang dilakukan antar kelompok masyarakat di dunia maya bisa berjalan begitu hidup dengan sendirinya tanpa mobilisasi yang kentara, mungkin hanya menggunakan sedikit buzzer saja.

Fenomena tersebut sebenarnya termasuk salah satu hal menarik yang dikaji dalam dunia komunikasi politik. Brian E. Weeks, dan kawan-kawan, dalam tulisan Social Media Use, Opinion Leadership, and Political Persuasion, menilai bahwa diskusi tentang politik yang terjadi di internet ternyata sangat berdampak pada psikologis para penggunanya.

Dengan sebuah istilah yang disebut passive political persuasion atau persuasi politik pasif, Weeks melihat bahwa semakin sering seseorang terlibat dalam diskusi politik, semakin kuat pula mereka menganggap dirinya berpengaruh dan paham tentang politik. Akibatnya, mereka pun lambat laun akan merasa semacam ada dorongan untuk menjadi pemimpin opini di dunia maya.

Jika sudah demikian, maka yang terjadi adalah para pengguna media sosial tersebut selanjutnya cenderung merasa lebih “lentur” dalam membujuk orang lain untuk mengikuti pola pikir politiknya. Dengan begitu, tanpa sang politisi “idola” muncul di berita pun perbincangan tentangnya akan terjalin secara organik.

Secara sekilas, dari pandangan demokrasi, hal ini bisa dilihat secara positif, karena masyarakat bisa menjalin diskursus politik yang aktif di ruang publik. Kalau kita melihatnya secara lebih spesifik, fenomena tersebut juga menjadi perangkat politik yang sangat efektif bagi sang politisi.

Akan tetapi, ada satu kemungkinan negatif yang perlu jadi perhatian kita bersama. Di dalam psikologi, ada sebuah hal yang disebut Dunning-Kruger Effect. Ini adalah sebuah fenomena bias kognitif yang diambil dari tulisan David Dunning dan Justin Kruger yang berjudul Unskilled and unaware of it: how difficulties in recognizing one’s own incompetence lead to inflated self-assessments.

Bias kognitif ini terjadi pada orang-orang yang melebih-lebihkan pengetahuan atau kemampuan di bidang tertentu. Hal ini terjadi karena kita jarang merefleksikan atau merenungkan seberapa dalam kita mengetahui sesuatu. Seringnya yang terjadi adalah kita hanyut dalam kepercayaan diri dan malu mengakui ketidaktahuan.

Sederhananya, orang yang terkena efek Dunning-Kruger tersebut sebenarnya mungkin tidak terlalu paham tentang apa yang dibicarakannya, tapi karena menganggap dirinya sudah berpengalaman dalam diskusi politik, ia akan tetap memperjuangkan apa yang ia yakini, bahkan ketika poin-poin argumennya terbukti tidak benar sekalipun.

Semua itu bisa terjadi simply dengan perilaku politisi yang sering membuat kabar-kabar viral.

Lantas, bagaimana kita bisa memaknai hal tersebut jika memang itu terjadi?

Belajar dari Strategi Trump?

Kalau kita coba belajar dari sejarah, jika memang Anies punya pandangan seperti yang sudah dijelaskan di atas tadi di balik berita-berita viralnya, maka sepertinya yang dilakukan Anies tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan mantan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump ketika Pemilu 2016.

Seperti yang dijelaskan David Smith dalam tulisannya How Trump won the election: volatility and a common touch, salah satu alasan kuat kenapa Trump bisa menang pada tahun 2016 adalah karena ia merepresentasikan dirinya sebagai politisi outsider, atau politisi yang “tidak wajar” karena ia berani membicarakan hal-hal politik sensitif yang umumnya dihindari politisi lain.

Akibat ciri khasnya itu, Trump mendapatkan banyak pendukung (umumnya republikan) yang melihat Trump layaknya seorang penyelamat yang berani melawan sistem tirani, yang selama ini membuat para warga AS “tertidur”.

Karena itu, Trump bisa dengan mudah mendapatkan dukungan banyak karena layaknya sebuah pemujaan, ia mendapat bantuan dari para influencer di media sosial yang sangat aktif dalam membelokkan opini publik.

Uniknya, beberapa tahun kemudian, sejumlah pengamat mengamati fenomena tersebut dan mulai menyoroti bahwa ternyata banyak sekali perbincangan politik yang diagitasi oleh para pendukung Trump, namun apa yang dibicarakan mereka tidak sepenuhnya benar.

Karena hal inilah istilah Dunning Kruger Effect yang sebelumnya sudah kita bahas kembali menjadi populer.

Kalau kita berkaca pada Anies, sebenarnya kita bisa menemukan beberapa kemiripan strategi komunikasi politiknya dengan Trump.

Belakangan ini Anies semakin aktif membuat sindiran-sindiran terhadap pemerintah, contohnya seperti postingannya tentang Argo Parahyangan tadi, dan beberapa waktu lalu juga, komentarnya terhadap kebiasaan pemerintah yang gemar membungkam kritik.

Jika dibandingkan dengan Trump, ia pun mengandalkan komunikasi politik yang cukup serupa, contohnya adalah mengagitasi kemarahan publik pada pemerintah terkait isu imigran dari Meksiko.

Pernyataan-pernyataan yang bersifat populis ini mampu mengagitasi perdebatan yang sengit di masyarakat karena menciptakan sensasi adanya gerakan perlawanan rakyat terhadap kaum elit (pemerintah).

Perbedaannya adalah, kalau kita nalarkan, mungkin dampak polarisasi yang tercipta akibat pernyataan Anies yang viral tidak separah apa yang dilakukan Trump. Dari segi personal pun, Anies masih tidak seberingas Trump dalam melempar kritik.

Pada akhirnya, kalau strategi persuasi politik pasif tersebut memang dilakukan, maka sebenarnya bisa kita simpulkan saat ini Anies dalam posisi yang begitu kuat.

Jika setiap pernyataan Anies direspons, sekalipun dengan sifat mengkritik, Anies tetap akan jadi topik perbincangan. Jika sebaliknya, kalau orang-orang mengabaikan apa yang dilakukan Anies, tentu “safari politik”nya akan berjalan lancar.

Yap, kayaknya gak terlalu berlebihan kalau kita bilang Anies saat ini adalah politisi yang overpowered. (D74)

PinterPolitik.com

Zulkifli Hasan (Zulhas), Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) memberikan pidato kebangsaan untuk menegaskan konsep Islam tengah. Dalam acara Zulhas Award yang bertemakan “Indonesia Butuh Islam Tengah”, digambarkan bahwa Islam tengah yang dimaksud adalah perwujudan Islam yang mengedepankan moderasi.

Konsep ini, menurut Zulhas berangkat dari istilah Arab yaitu wasatiyah, yang dapat diartikan sebagai konsep pilihan terbaik yang digambarkan dengan sikap  superior atau unggul. Islam tengah mengerti batas-batas toleransi dan sanggup mengayomi semua golongan.

Oleh karena itu, menurutnya konsep moderat bukanlah sikap yang lemah dan abu-abu. Bukan juga sikap tidak jelas atau cari aman. Melainkan sikap unggul dan superior, untuk mencari titik temu juru damai agar menghindari titik tengkar. Inilah Islam yang mengedepankan prinsip rahmatan lil alamin, menjadi berkah bagi sekalian alam.

Zulhas juga menambahkan, bahwa konsep Islam tengah bukanlah sebuah konsep baru. Islam tengah sudah lama hidup di Indonesia sejak dilahirkan oleh para pendiri bangsa. Pada dasarnya konsep ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang damai, memiliki stabilitas politik yang baik dan kompatibel pada ide-ide kemajuan. Kemudian, pada saatnya akan mendorong tumbuh pesatnya ekonomi umat, mendorong kreativitas serta inovasi, memberikan sumbangsih nyata bagi kemajuan Indonesia di kancah global.

Konsep ini terus dihidupkan dan dikembangkan oleh mayoritas pemeluk agama Islam di Indonesia. Konsep Islam tengah ini diperlihatkan oleh ormas Islam seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan sebagainya.

KH Yahya Cholil Staquf, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), mengatakan, bahwa pidato kebudayaan terkait Islam tengah berperan penting untuk mengeliminir politik identitas dan meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.

Komentar senada juga diungkapkan oleh Haedar Nashir, Ketua Umum PP Muhammadiyah, yang mengatakan bahwa gagasan Zulhas tentang politik yang berorientasi kebudayaan begitu menarik. Kebudayaan yang dimaksud adalah sumber dari setiap nilai luhur yang tidak hanya ditafsirkan sebagai kekuasaan atau politik. 

Jika dilihat, konsep Islam tengah yang ditawarkan oleh PAN melalui Zulhas rupanya diterima oleh tiap kelompok ormas-ormas Islam. Lantas seperti apa memahami Islam tengah dalam konteks nilai asalnya dan juga politik praktis saat ini?

Baca juga: Apakah Muhammadiyah Kunci Suara PAN?

Islam Tengah dan Strategi Politik

Fakhruddin Muchtar, Sekretaris Umum Institut Moderasi Indonesia (InMind), mencoba menafsirkan pemaknaan dari konsep Islam tengah yang dipromosikan oleh Zulhas, dengan memberikan pengertian kembali tentang Islam tengah yang dimaksud, mengarah pada sebutan lain dari Islam wasathiyah atau Islam moderat.

Wasathiyah diambil dari kata wasath yang salah satu artinya adalah tengah, merujuk pada Al-Qur’an yang menjelaskan tentang umat terbaik dengan sebutan ummatan wasathan. Sementara kata moderat diambil dari kata Latin moderatio yang berarti “kesedangan”. Kesamaan keduanya kemudian diidentikkan pada makna tidak berlebih-lebihan atau tidak ekstrem.

Fakhruddin melanjutkan, bahwa sah-sah saja jika Zulhas menawarkan sebutan baru atas konsep ini dengan pertimbangan apapun, sepanjang kata “tengah” yang ia usung tidak berkonotasi posisi. Sebab jika yang dimaksud posisi justru bertentangan dengan prinsip moderasi. Moderasi bertentangan dengan ekstremisme kiri maupun kanan karena selalu menganggap hanya posisinyalah yang terbaik. Jika tengah juga bermakna semua yang di tengah baik, maka justru melahirkan ekstrem baru yakni “ekstrem tengah” yang mengagungkan kompromisme.

Oleh karenanya, Islam wasathiyah, moderat, atau apapun namanya tetap memiliki prinsip-prinsip sendiri yang jadi acuan. Seperti seorang wasit yang diambil dari kata wasith yang juga merujuk ke wasath, atau moderator yang juga merujuk pada moderatio. Keduanya dipercaya sebagai penengah bukan hanya karena posisinya di tengah, melainkan karena ia tidak memihak, dan dianggap sebagai yang paling mampu menjaga prinsip-prinsip yang sudah disepakati bersama, sehingga diterima oleh semua pihak.

Nah, bagaimana  kemudian membaca kecenderungan Islam politik di Indonesia dalam konteks politik elektoral? Seperti yang diketahui, bahwa kecenderungan partai-partai politik Islam “menggunakan” Islam politik dan aspirasi suara kelompok tengah telah menjadi lahan rebutan suara untuk partai.

Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, mengatakan, dalam situasi politik yang memanas jelang pemilu, seringkali partai politik termasuk partai Islam tidak punya banyak pilihan, apalagi mayoritas masyarakat Indonesia memang cenderung ke tengah. Parpol Islam yang awalnya berada di sudut paling kanan misalnya, mau tidak mau harus bermigrasi, bertarung dengan partai-partai lain yang juga memperebutkan segmen tengah yang didominasi swing voters.

Hal ini hanya instrumen elektoral untuk mendapat dukungan publik yang lebih luas, tapi di dalam partai sendiri, cenderung tidak ada perubahan memadai dalam konsep pemahaman. Burhan menyebut strategi yang digunakan partai politik Islam ini dengan istilah double track strategy, jadi di satu sisi mereka merawat konstituen Islam. Jadi double track strategy itu pendekatan Islamis ke dalam, tapi ketika menyapa pemilih di luar, mereka memakai pendekatan non-Islamis, dengan kesan lebih toleran.

Secara sekilas, strategi partai politik ini terlihat pragmatis, tentunya disebabkan karena tidak terdapatnya konsistensi terhadap asas atau ideologi partai. Padahal ideologi partai itu penting, minimal sebagai diferensiasi identitas dengan partai lain.

Lantas, mungkinkah strategi seperti ini juga digunakan oleh partai-partai selain partai Islam, mengingat kelompok tengah yang moderat merupakan ceruk suara yang menjanjikan?

Baca juga: Perang Cagur: PKS vs PAN?

Kecenderungan Alami Parpol

Jika dilihat, kecenderungan kelompok tengah yang dimaksud sebagai konstituen dalam politik elektoral, diisi oleh para swing voters. Kelompok ini menjadi incaran semua partai politik, jika merujuk pada sejumlah lembaga riset yang memperkirakan bahwa jumlah mereka bisa mencapai 40 persen. Dengan kata lain, siapapun yang bisa merebut hati mereka, akan bisa setidaknya unggul dalam kontestasi politik.

Secara pemahaman ideologis, swing voters ini adalah mereka yang menempatkan Pancasila sebagai ideologi final, tapi saat yang sama akomodatif dalam isu-isu keagamaan. Jadi mereka tidak antipati pada isu-isu keagamaan, hal ini sejalan dengan studi kuantitatif dan kualitatif bahwa masyarakat Indonesia memang semakin Islami pada taraf sosial. 

Tapi ketika masuk ke dalam taraf politik, isu Islami yang diterjemahkan dalam konteks yang radikal seperti mengganti Pancasila, tidak laku. Jadi swing voters itu versi campuran dari karakter nasionalisme yang dibungkus dengan tafsir terhadap ideologi Pancasila yang jauh lebih inklusif dalam upaya untuk mengekspresikan Islam ke dalam ruang publik.

Mereka menolak ide untuk menjadikan Islam sebagai ideologi negara, tapi makin ekspresif terhadap upaya untuk meng-Islamkan ruang publik. Hal-hal yang berbau simbolik keagamaan masih penting bagi pemilih yang ada di tengah tadi.

Nah, pada titik itu, hal ini yang menjelaskan bahwa partai nasionalis semisal Demokrat dan Golkar, bahkan PDI Perjuangan juga memakai isu-isu religius atau Islamisasi ruang publik tadi untuk kepentingan elektoral.

Partai-partai politik secara umum cenderung mengaburkan jenis kelamin ideologis. Mereka tidak mau disebut Nasionalis Sekuler, juga tak mau disebut Nasionalis Kanan, yang terjadi adalah pengaburan identitas, partai-partai ingin meraup semua suara baik yang di Kiri maupun di Kanan.

Karena itu, identitas yang sering mereka munculkan adalah Nasionalis Religius, sebuah identitas yang kurang menampakkan karakter ideologi. Kemudian kalau ada elite-elite Partai Demokrat, Golkar atau bahkan PDI Perjuangan yang menggunakan isu-isu keagamaan, itu merupakan bagian dari kontestasi elektoral.

Kita bisa melihat bahwa, partai politik sekuler pun menggunakan isu-isu religius untuk  kepentingan elektoral karena melihat fakta sosiologis bahwa masyarakat mengalami proses Islamisasi, yang selama ini gagal dikemas secara menarik oleh partai-partai Islam.

Akhirnya, fenomena partai politik seperti ini seolah menggambarkan bahwa spektrum ideologi mulai bergeser. Pergeseran ini membentuk semacam kurva lonceng, di mana pemilih mulai berada di titik tengah pertarungan ideologi, sehingga memaksa partai juga harus berada di posisi tersebut, menggambarkan bahwa ini adalah kecenderungan alami partai politik. (I76)

Baca juga: Kenapa PAN Nekat Incar Jawa Timur?

PinterPolitik.com

“Treasure bring misery” – Future, penyanyi rap asal Amerika Serikat

Setelah sempat menganggap Thanos sebagai musuh bersama bagi banyak negara, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kini tampaknya malah mulai meniru metode yang dilakukan karakter komik Marvel tersebut. Mantan Wali Kota Solo tersebut dinilai tengah mengumpulkan pusaka-pusaka untuk memperkuat dirinya.

Setidaknya, anggapan seperti itulah yang diungkapkan oleh Aris Huang dalam tulisannya di New Mandala. Huang menilai bahwa rekonsiliasi atau politik “kumpul kebo” (kumbo) antara Jokowi dan Prabowo Subianto beberapa bulan lalu merupakan bagian dari strategi politik ala Jawa.

Pertemuan yang dilakukan di Stasiun MRT (Moda Raya Terpadu) Jakarta dan diakhiri dengan santap bersama di Senayan dianggap sebagai ritual penting. Huang menganalogikan pertemuan tersebut sebagai ritual yang menunjukkan kesaktian Jokowi dalam kontestasi politiknya dengan Prabowo.

Zaman sudah semakin maju, tapi kita tetap mengingat pesan-pesan bijak dan agung para leluhur.

Selamat pagi. Selamat berakhir pekan. pic.twitter.com/0Yw5sPX5e5

— Joko Widodo (@jokowi) July 20, 2019

Mungkin, seperti Thanos, Jokowi perlu melaksanakan ritual-ritual tersebut agar dapat mengumpulkan pusaka-pusaka ajaib. Dengan ritual tertentu, satu per satu pusaka akan memperbesar kekuatan yang dimiliki mantan Wali Kota Solo tersebut.

Dengan pusaka-pusaka tersebut, bukan tidak mungkin Jokowi akan menjadi sosok terkuat yang dapat mengalahkan siapa saja yang menantangnya. Bahkan, pahlawan-pahlawan super Avengers pun kewalahan menandingi kekuatan pusaka-pusaka ajaib.

Pertanyaannya, pusaka apa yang tengah dikumpulkan oleh Jokowi? Lalu, mengapa presiden membutuhkan kekuatan pusaka-pusaka ala politik Jawa tersebut?

Strategi ala Jawa

Presiden Jokowi bisa jadi memang membutuhkan pusaka-pusaka tersebut guna memperbesar kekuatan politik yang dimilikinya. Pasalnya, sebagai presiden yang berasal dari luar lingkaran oligarki dan elite politik, Jokowi dinilai perlu mengumpulkan kekuatan-kekuatan lain.

Kemenangan Jokowi dalam Pilpres 2014 memang membawa harapan baru bagi Indonesia. Angin segar dari kemenangan tersebut berasal dari latar belakang sang presiden yang bukan merupakan figur kuat dalam perpolitikan nasional.

Dirk Tomsa dalam sebuah tulisannya di New Mandala menjelaskan bahwa status Jokowi sebagai politisi outsider dapat menjadi aral bagi pelaksanaan pemerintahannya. Selain harus berhadapan dengan lawan-lawan politiknya di lembaga legislatif, mantan Wali Kota Solo tersebut juga dinilai rentan terhadap pengaruh kekuatan-kekuatan oligarkis.

Dengan posisi politiknya yang lemah, apa yang dijelaskan oleh Huang dalam tulisannya bisa jadi memang diperlukan. Dalam arti lain, pusaka-pusaka (aktor politik lain) memiliki kekuatan tertentu perlu dikumpulkan oleh Jokowi.

Upaya pengumpulan kekuatan pusaka ini sebenarnya juga mencerminkan teori politik dalam budaya politik Jawa. Benedict Anderson dalam bukunya yang berjudul Language and Power menjelaskan bahwa budaya politik Jawa memiliki konsepsi kekuatan yang unik.

Anderson menjelaskan bahwa kebudayaan Jawa memiliki teori politik tersendiri yang berbeda dengan pemahaman politik milik Barat – khususnya konsepsi kekuatan yang dimiliki oleh Max Weber.

Setidaknya, terdapat empat sifat kekuatan dalam konsepsi Barat yang disebutkan oleh Anderson, yakni kekuatan yang berasal dari interaksi sosial, sumber kekuatan yang heterogen, tidak terbatasnya akumulasi kekuatan, dan ambiguitas moral yang dimiliki oleh kekuatan.

Akumulasi kekuatan Jawa lebih dilakukan dengan upaya mengonsentrasikan kekuatan.
Share on X

Sementara, konsepsi kekuatan dalam budaya politik Jawa memiliki perbedaan tersendiri. Kekuatan dalam pemahaman Jawa ini bersifat tidak terlihat (divine) berkaitan dengan sinergi alam semesta, homogen, konstan dalam jumlahnya, serta tidak memiliki legitimasi moral. Kekuatan dalam konsepsi ini juga tidak terbatas pada makhluk organik maupun non-organik.

Dengan sifat-sifat tersebut, kekuatan dalam konsepsi Jawa diakumulasi dengan cara yang berbeda pula dari konsepsi Barat. Anderson menjelaskan bahwa akumulasi kekuatan Jawa lebih dilakukan dengan upaya mengonsentrasikan kekuatan. Dalam tulisan tersebut, pemusatan kekuatan ini dianalogikan seperti sinar matahari yang diarahkan melalui kaca pembesar guna menghasilkan energi panas tertentu.

Jika ditarik pada kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh individu, seperti yang dijelaskan oleh Huang, kekuatan justru berasal dalam diri masing-masing individu. Oleh sebab itu, resep kekuatan Jawa justru berasal dari pengumpulan pusaka-pusaka sakral, yakni dengan mengumpulkan berbagai aktor politik di bawah naungannya.

Dalam kasus Jokowi, Huang menyebutkan bahwa Prabowo merupakan salah satu komponen dalam upaya pemusatan kekuatan presiden ala Jawa tersebut. Dengan ritual – dalam hal ini pertemuan – yang dilakukannya, Jokowi secara tidak langsung menunjukkan ke publik bahwa sang presiden telah berhasil mendapatkan kekuatan pusaka tersebut.

Selain Prabowo, Jokowi bisa jadi berusaha melakukan upaya pemusatan kekuatan dengan mengambil pusaka Jusuf Kalla (JK). Sang wakil presiden yang masa jabatannya akan segera berakhir tersebut kabarnya masih diinginkan oleh Jokowi perannya dalam pemerintahan sebagai ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Pertanyaan selanjutnya yang kemudian timbul adalah sekuat apa hasil pengumpulan pusaka-pusaka tersebut. Apakah benar Jokowi dapat menjadi kuat dengan strategi politik ala Jawa ini?

Malah Terkikis?

Meski pengumpulan kekuatan-kekuatan pusaka ini dinilai dapat menguatkan kekuatan kepresidenan Jokowi, belum tentu juga sang presiden dapat benar-benar menjalankan kekuasaannya dengan bebas. Pasalnya, pusaka-pusaka tersebut justru dapat mengikis kekuatan Jokowi sendiri.

Selain Jokowi, upaya penyerapan dan pemusatan kekuatan pusaka ini pernah dilakukan oleh Presiden Soekarno. Anderson dalam bukunya menjelaskan bahwa sang proklamator berusaha memusatkan berbagai pusaka politik guna mewujudkan demokrasi terpimpinnya.

Upaya ini dilakukan dengan membentuk pemahaman politik NASAKOM – Nasionalisme, Agama, dan Komunisme. Anderson menyebutkan bahwa NASAKOM bukanlah sebuah upaya kompromi di antara tiga kekuatan politik yang berbeda, melainkan upaya Soekarno untuk mengonsentrasikan kekuatan-kekuatan tersebut pada dirinya.

Keinginan Soekarno untuk memusatkan NASAKOM tersebut bisa jadi beralasan. Anderson menjelaskan bahwa semakin besar perbedaan yang dimiliki di antara kelompok-kelompok politik dalam ritual pemusatan, semakin besar juga kekuatan yang dimiliki oleh pemilik ritual – baik kekuatan nyata maupun yang dipersepsikan.

Namun, upaya NASAKOM milik Soekarno ini mengalami kegagalan dengan dinamika politik yang terjadi di antara ketiga kekuatan tersebut. Salah satu faktor yang menyebabkan kegagalan tersebut adalah tumbuhnya kekuatan politik kalangan militer dan agama yang menganggap Soekarno terlalu memihak kubu komunis.

Lalu, bagaimana dengan upaya pengumpulan pusaka Jokowi?

Seperti Soekarno, Jokowi juga berupaya mengumpulkan berbagai kekuatan politik yang ada, dari partai-partai koalisinya hingga partai-partai lawannya yang dikabarkan akan ikut masuk ke dalam pemerintahannya. Namun, seperti Soekarno juga, pemusatan kekuatan ini bisa saja mengancam posisi Jokowi.

Ritual kumbo yang tengah dilakukan oleh Jokowi, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, dan Prabowo misalnya, disinyalir menimbulkan ketidakpuasan tertentu di partai-partai koalisi lainnya. Nasdem, PKB, dan PPP sempat beberapa kali mengingatkan Jokowi perihal ritual kumbo tersebut.

Selain itu, pemusatan pusaka yang dilakukan Jokowi bisa saja malah mengikis ruang gerak sang presiden sendiri. Pusaka-pusaka tersebut boleh jadi memiliki kepentingan dan pengaruh politik tersendiri terhadap Jokowi.

PKB dan Nahdlatul Ulama (NU) misalnya, memiliki kekuatan tersendiri dalam memengaruhi keputusan calon wakil presiden Jokowi dalam Pilpres 2019 lalu. Bahkan, partai itu sempat dikabarkan pernah memberikan ancaman – berupa pengalihan dukungan – kepada sang presiden apabila cawapres pilihannya tidak sesuai.

Pengaruh kekuatan pusaka partai politik terhadap presiden juga pernah terjadi dalam proses penyusunan Kabinet Kerja jilid I. Harapan akan kabinet dapat diisi oleh kalangan profesional harus gugur akibat tekanan-tekanan dari partai politik dan Megawati.

Mungkin, berbeda dengan para raja Jawa yang mengoleksi banyak pusaka pada zaman dahulu, Jokowi tidak memiliki kekuatan serupa untuk menghalau kekuatan pusaka-pusakanya. Pasalnya, bagaikan Keris Mpu Gandring, pusaka-pusaka kekuatan tersebut bisa saja memiliki keinginan-keinginan sendiri yang dapat menghantui sang presiden.

Mungkin, seperti lirik rapper Future di awal tulisan, harta pusaka juga dapat membawa malapetaka, apalagi bila harta pusaka tersebut juga meminta jatah-jatah tertentu. Namun, tentu, semua bergantung pada bagaimana si pemegang pusaka merawat pusaka tersebut. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.