Pecah kongsi politisi terkuat di dunia vs orang terkaya di dunia.

Wih, Bang Elon, dari yang paling vokal saat kampanye, kini masuk kabinet 

#infografis #politikinternasional #pilpresamerika #donaldtrump #elonmusk #spacex #kabinettrump #prabowosubianto #fahrihamzah #beritapolitik #pinterpolitik #amerikaserikat

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Harapan investasi besar dari pebisnis Elon Musk tampak begitu tinggi saat disambut dan dijamu oleh pejabat sekaliber Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan hingga beberapa pejabat terpilih lain. Akan tetapi, sambutan semacam itu agaknya belum akan membuat CEO SpaceX hingga Tesla itu menanamkan investasi lebih di Indonesia. Mengapa demikian?

PinterPolitik.com

Setelah kedatangan CEO Apple Tim Cook dan CEO Microsoft Satya Nadella “dirayu” Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menanamkan investasinya, kali ini Indonesia kembali kedatangan sosok yang dinantikan.

Kini, Menko Marves Luhur Binsar Pandjaitan menjadi pejabat pertama yang menyambut CEO SpaceX, Tesla, hingga X, Elon Musk pada hari Minggu 19 Mei 2024 di Bali. Pada April 2022 lalu, Luhut pula yang memimpin delegasi Indonesia bertemu Elon Musk di tempat manufaktur Tesla di Texas, Amerika Serikat (AS).

Pada edisi kali ini, kedatangan Musk dalam rangka menghadiri World Water Forum ke-10 serta peluncuran Starlink (layanan internet) bersama Presiden Jokowi di salah satu Puskesmas di Denpasar.

Namun, investasi Musk di Indonesia masih “tipis-tipis” jika dibandingkan dengan potensi besar di bidang lain seperti, misalnya, yang terkait kendaraan listrik dan baterainya.

Belum termasuk untuk menyokong IKN Nusantara dengan berbagai platform perusahaan teknologi turunan di bawah komando Musk.

Akan tetapi, sambutan dan ekspektasi itu kiranya belum cukup untuk membuat Musk menanamkan investasinya secara maksimal di Indonesia. Mengapa demikian?

Frontman Illusion Landa Luhut-Jokowi?

Agaknya terdapat political miscomprehension atau kesalahpahaman tertentu mengenai euforia dan ekspektasi terhadap seseorang yang terlihat berpengaruh padahal sebenarnya tidak berpengaruh karena ada beberapa “sosok berpengaruh” tak kasat mata lain di belakang mereka. Dalam hal ini, case Musk di Indonesia.

Hal itu dapat dipahami melalui lensa frontman illusion, yakni sebuah konsep yang dapat diterapkan untuk memahami political miscomprehension seputar tokoh berpengaruh seperti Elon Musk.

Pada dasarnya, konsep tersebut menggabungkan unsur-unsur psikologi politik, studi media, dan pengaruh ekonomi untuk menjelaskan bagaimana persepsi publik, politisi, maupun para pejabat pemerintah sering kali dikaburkan oleh tokoh-tokoh yang tampak memiliki kekuasaan dan pengaruh yang signifikan.

Padahal, kekuasaan decision maker atau pengambilan keputusan yang sebenarnya terletak pada entitas yang kurang terlihat. Pada kenyataannya pula, ekspektasi itu kerap mengabaikan jejaring kompleks yang terdiri dari para pemangku kepentingan, investor lain, dan pendukung keuangan yang mempunyai pengaruh besar atas keputusan dan arahan perusahaan mereka.

Hal ini menciptakan ilusi bahwa kekuasaan yang dirasakan sosok tertentu tidak sebanding dengan otonomi pengambilan keputusan mereka yang sebenarnya.

Terdapat tiga elemen kunci yang kiranya memengaruhi ilusi tersebut. Pertama, euforia masyarakat dan pemerintah terhadap tokoh-tokoh berpengaruh dapat menyebabkan mereka melebih-lebihkan pengaruh individu.

Dalam hal ini, para pejabat di Indonesia mungkin memuji potensi investasi Musk karena reputasinya dan konstruksi kolektif kepadanya sebagai inovator dan pengusaha terkemuka.

Kedua, terkait amplifikasi media, yang mana dalam hal ini sering kali memperkuat kepribadian seseorang, dengan fokus pada pernyataan, penampilan, dan branding personal mereka.

Fokus media ini semakin memperkuat keyakinan bahwa individu-individu ini adalah penggerak utama di balik keputusan bisnis yang signifikan.

Ketiga dan yang kiranya patut dipahami bersama, di belakang tokoh-tokoh terkemuka seperti Musk, terdapat para pemangku kepentingan yang besar.

Dalam kasus Elon Musk mengakuisisi Twitter saja, misalnya, entitas seperti Morgan Stanley, Bank of America, Barclays, Sequoia Capital, Binance, dan The Qatar Investment Authority memainkan peran krusial.

Para investor ini memberikan pendanaan penting, arahan strategis, dan manajemen risiko, yang sering kali lebih membentuk strategi jangka panjang bisnis dan keputusan investasi.

Di titik ini, “reality check” atau peninjauan realitas yang komprehensif mengenai derajat euforia maupun ekspektasi harus diselaraskan dengan perubahan ekosistem investasi di dalam negeri yang masih jauh dari kata “nyaman” bagi para investor.

Logika Cuan di Indonesia Belum Masuk?

“Peninjauan realitas” tampaknya telah eksis di benak para pemangku kebijakan Indonesia saat Luhut sendiri mengungkapkan bahwa Musk masih menunggu beberapa waktu untuk berpikir mengenai investasi.

Faktor yang melatarbelakangi frontman illusion dalam case Musk, tak menutup kemungkinan dipengaruhi oleh kondisi penunjang investasi dalam negeri yang masih belum memenuhi logika keuntungan bagi para stakeholder.

Berkaca pada Apple, misalnya, investasi bak langit dan bumi dengan Vietnam dinilai berkat regulasi dan situasi sosiopolitik Indonesia yang tak ideal.

Regulasi seperti Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan lain lain yang kerap berubah, serta faktor add-cost seperti pungutan liar (pungli) dari oknum organisasi kemasyarakatan (ormas) dan biaya-biaya tambahan lain agaknya menjadi variabel yang membuat para penentu keputusan investasi para taipan dunia terhambat di Indonesia.

Deretan hambatan itu kemungkinan besar telah dipahami oleh para pemangku kebijakan tanah air. Political will dan keberanian yang seolah masih belum terlihat untuk memudahkan regulasi, menumpas oknum ormas yang membebani, hingga mengesampingkan kepentingan pribiadi.

Jika ekosistem investasi Indonesia tak mengalami perubahan signfikan, boleh jadi euforia sambutan dan ekspektasi kepada para investor kelas kakap dunia akan terus bertepuk sebelah tangan. (J61)

PinterPolitik.com

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan jika pengusaha asal Amerika Serikat (AS) Elon Musk berencana akan berkunjung ke Jakarta akhir September atau awal Oktober mendatang.

Kedatangan Elon guna menindaklanjuti rencana investasi di Indonesia. Salah satunya, Elon akan memastikan proses kerja sama Starlink dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Starlink merupakan layanan satelit internet milik Elon Musk. Menurut Luhut, Elon berharap agar proses penggunaan satelit yang dikembangkan Starlink dapat digunakan untuk menjangkau masyarakat Indonesia di pedesaan.

Internet Starlink diperlukan untuk infrastruktur ribuan puskesmas di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) yang akan memudahkan operasional fasilitas pelayanan kesehatan di tiap puskesmas.

“Nanti Elon akan ke Jakarta pada akhir September atau awal Oktober. Diharapkan Starlink yang digunakan Kemenkes di daerah terpencil bisa di cover dengan internet bagus, Elon juga akan masuk ke pembuatan lithium battery, kalau semua proses negosiasi selesai pada September akhir atau awal Oktober itu semua akan ditandatangani di Jakarta,” Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan (14/8/2023).

Lebih lanjut, Luhut juga mengklaim jika Indonesia merupakan negara yang menjadi tujuan prioritas Elon berinvestasi.

Kemudian, Luhut juga mengatakan kedatangan Elon ke Jakarta juga akan membahas investasi pembuatan material dari baterai litium.

Nantinya, semua proses tandatangan kontrak akan terlebih dahulu dipersiapkan dan dinegosiasikan. Jika semua berjalan lancar, maka penandatanganan akan dilakukan di Jakarta.

Namun, Luhut belum bisa memastikan estimasi nilai investasi yang akan masuk ke Indonesia dari Elon Musk.

Seperti yang diketahui sebelumnya, pemerintah Indonesia telah lama membujuk Elon Musk untuk berinvestasi di Indonesia.

Pada April 2022 lalu, Luhut sendiri datang untuk bertemu Elon di GigaFactory Tesla, Texas, AS untuk membujuk pengusaha tersebut mau berinvstasi di Indonesia.

Setelah pertemuan itu, Luhut juga turut mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu Elon pada Mei 2022 di kantor SpaceX sebagai tindak lanjut dari pertemuan Elon dan Luhut. (S83)

PinterPolitik.com

Siapa yang saat ini sedang pedekate atau mencari jodoh? Tidak jarang, di zaman sekarang, para milenial mencari tambatan hatinya melalui dating apps seperti Tinder ataupun Bumble.

Biasanya, ketika menjelajah dating apps, kamu kepengen untuk mencari pasangan atau jodoh yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan, bukan? Kamu akan terus nge-swipe hingga bertemu dengan si doi sampai akhirnya kalian match.

Layaknya dunia aplikasi kencan daring, ternyata Pak Jokowi saat ini sedang pedekate juga lho. Dengar-dengar, pada sela kunjungannya menghadiri KTT Khusus ASEAN-Amerika Serikat, Pak Jokowi bertemu dengan Elon Musk yang merupakan CEO SpaceX dan Tesla.

Perlu diketahui bahwa jauh sebelum itu, pihak Elon Musk sendiri telah mengundang Pak Jokowi agar dapat mengunjunginya di markas SpaceX, Texas. Tampak pedekate ala Pak Jokowi berjalan mulus, bukan?

Tidak hanya itu, tim pabrikan mobil listrik ternama Tesla saat ini sedang berada di Indonesia. Katanya sih, agendanya membahas sejumlah rencana kerja sama dan juga akan meninjau beberapa wilayah di Indonesia, seperti daerah Morowali yang ada di Sulawesi Tengah.

Morowali sendiri merupakan daerah di Indonesia yang dikenal sebagai salah satu lokasi tambang nikel. Nikel merupakan salah satu bahan utama dalam pembuatan baterai listrik yang tentunya berhubungan langsung dalam produksi sebuah mobil listrik. 

Menjadi polemik karena apabila Tesla ingin berinvestasi nikel di Indonesia, mereka harus menjamin bahwa resource nikel tersebut memenuhi syarat kriteria ESG (environmental, social, dan governmental) seperti apa yang dikehendaki oleh investor terbesarnya mereka yakni Black Rock.

Posisi Pak Jokowi-Elon Musk saat ini tampaknya dapat dilihat dari kacamata konsep negotiation oleh Lars Sandman. Menurut beliau, negosiasi merupakan proses dalam berkompromi antar dua pihak demi menghasilkan suatu kesepahaman

Tak ayal, proses negosiasi kerap diasosiasikan dengan mutual gains bargaining, yaitu posisi di mana para pihak memiliki kepentingan bersama untuk mencapai kesepakatan karena kesepakatan itu seharusnya menghasilkan keuntungan bersama bagi mereka.

Namun, tidak jarang dalam proses negosiasi akan menemui suatu pertentangan, atau menurut Helga Koczogh hal tersebut dapat dilihat sebagai suatu disagreement.

Disagreement sendiri digunakan untuk menggambarkan tindakan kontra dengan pihak lain, atau dapat dilihat sebagai keadaan di mana kedua belah pihak menemui perbedaan antara klaim atau pendapat yang bertentangan. Karena itulah, hal tersebut sering dikonotasikan negatif.

Perlu jadi pertimbangan bagi Pak Jokowi jika negosiasi alias pedekate-nya ingin berjalan lancar dengan Bung Elon Musk. Ia harus dapat lebih menekankan personal branding agar menunjukkan daya tarik serta pesonanya.

Personal branding yang dilakukan Pak Jokowi bisa saja berupa menggaet perhatian para kelompok-kelompok aktivis lingkungan sekelas Greenpeace. Kalau-kalau sudah dapat testi anget dari mereka, bisa saja hal tersebut dapat menjadi pertimbangan pihak Tesla-nya Elon Musk dan juga Black Rock.

Jangan sampai Pak Jokowi gagal dalam pedekate-nya dengan Elon Musk. Dari yang niatnya ingin match dengan si doi, malah keburu ada trust issue dari dianya dan akhirnya Pak Jokowi malah berakhir di-ghosthing. 

Menurut kamu, bagaimana kelanjutan romansa antara mereka berdua? Mungkinkah berujung jadian dan menemukan kecocokan (match) atau justru berakhir dengan perpisahan? Menarik untuk dinanti. (Y79)

PinterPolitik.com

“Straight boss, my pheromones secrete Elon Musk” – Royce da 5’9″, “Young World” (2020)

Rowan Atkinson bisa dibilang merupakan salah satu aktor yang memiliki pengalaman panjang. Aktor asal Britania Raya (Inggris) ini memang paling dikenal dengan perannya sebagai Mr. Bean.

Namun, siapa sangka apabila Atkinson juga bisa berperan sebagai agen mata-mata. Dengan karakter Johnny English, Atkinson membalut peran laganya dengan sejumlah elemen komedi layaknya Mr. Bean.

Salah satu film terbaru dari karakter yang dimainkan Atkinson ini adalah Johnny English Strikes Again (2018). Di film ini, English yang sebelumnya sudah pension akhirnya kembali sebagai agen mata-mata untuk MI7.

Namun, kali ini, musuh yang dihadapi English bukanlah institusi mata-mata asing layaknya era Perang Dingin. Kali ini, persoalan yang dihadapi English merupakan serangan-serangan siber.

Ada salah satu karakter unik lain yang juga turut mengisi cerita dalam film tersebut. Tokoh itu adalah seorang miliarder perusahaan teknologi – biasa disebut sebagai big tech – yang memiliki koneksi luas sampai ke para pengambil keputusan di banyak negara. Namanya adalah Jason Volta.

Mungkin, kisah English di film ini kurang lebih mampu menggambarkan bagaimana politik – termasuk politik internasional – di dunia nyata kini banyak dipengaruhi oleh para big techs. Tidak jarang, diskursus yang ada di platform media sosial (medsos) sangat berpengaruh besar pada dinamika politik yang ada.

Contoh yang paling kentara mungkin adalah ketika Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terpilih dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) AS pada tahun 2016 silam. Peristiwa kala itu bisa dibilang mengejutkan banyak pihak di berbagai belahan dunia.

Trump sendiri dikenal sebagai presiden yang kerap menggunakan Twitter untuk berkomunikasi dengan para pendukungnya. Bahkan, Presiden AS ke-45 tersebut juga mengeluarkan pernyataan-pernyataan diplomatic melalui akunnya.

Kini, Twitter kembali digemparkan oleh kabar yang datang dari sosok lain. Adalah Elon Musk – yang mana merupakan CEO dari Tesla Motors dan SpaceX – yang memutuskan untuk membeli penuh kepemilikan Twitter.

Kabarnya, Musk mengeluhkan soal pembatasan terhadap kebebasan berpendapat dalam platform medsos tersebut. Di sisi lain, Musk juga menjadi salah satu bos big tech yang aktif berkicau di Twitter – bahkan sampai mempengaruhi harga-harga mata uang kripto.

Namun, bukan tidak mungkin, kepemilikan Musk terhadap Twitter ini bisa berimplikasi lebih jauh secara sosial dan politik. Berbagai dugaan kepentingan politik pun mencuat.

Alhasil, sejumlah pertanyaan pun muncul. Mengapa akhirnya Musk memutuskan untuk membeli Twitter secara penuh? Lantas, mengapa nama “Elon Musk” ini bisa memiliki arti lebih dari sekadar nama di masa mendatang?

Elon Musk dan Kuasa Jaringan

Tidak dapat dipungkiri bahwa Elon Musk merupakan miliarder yang berbeda dengan miliarder-miliarder besar ala AS lainnya. Musk sendiri kini disebut sebagai orang terkaya di dunia menurut majalah Forbes – melampaui kekayaan Jeff Bezos yang selama empat tahun sebelumnya dinobatkan sebagai orang terkaya.

Apa yang sebenarnya membedakan Musk dengan Bezos yang merupakan bos Amazon? Bisa dibilang, Musk jauh lebih unggul terkait pengaruhnya di platform medsos, khususnya Twitter.

Miguel Corte dalam tulisannya yang berjudul How Social Media Usage by Managers Affects Corporate Value: The Case of Elon Musk menjelaskan bahwa medsos kini menjadi referensi yang turut mempengaruhi nilai perdagangan saham. Tidak mengherankan apabila akhirnya para investor memperhatikan unggahan para pemilik bisnis layaknya Musk.

Unggahan-unggahan Musk di Twitter, misalnya, dianggap mengandung informasi yang dapat diandalkan oleh para investor. Corte pun menyebutkan bahwa sebesar 50,32 persen dari kicauan Musk mengandung informasi dan sentimen yang membantu pergerakan saham perusahaannya, yakni Tesla.

Mungkin, inilah mengapa berbagai kicauan Musk juga turut mempengaruhi pasar lainnya, seperti mata uang kripto. Twitter sendiri, mengacu pada Corte, merupakan platform medsos yang krusial untuk analisis pasar finansial.

Pengaruh yang dimiliki oleh Musk melalui berbagai platform medsos yang dimilikinya – khususnya Twitter – mungkin bisa dijelaskan dengan tulisan Manuel Castells yang berjudul A Network Theory of Power. Castells berusaha menjelaskan bagaimana power (kekuatan) terdistribusikan dan berjalan di jejaring (network) teknologi informasi.

Ada sejumlah jenis power yang disebutkan oleh Castells. Salah satunya adalah networked power – yang merupakan kekuatan yang dimiliki oleh seorang aktor sosial terhadap aktor-aktor sosial lainnya yang eksis dalam jaringan tersebut.

Bukan tidak mungkin, power inilah yang dimiliki Musk dengan berbagai cuitannya. Berbeda dengan Bezos, Musk juga dikenal dengan berbagai kicauannya yang kontroversial – berujung pada publisitas yang lebih besar.

Namun, dengan membeli Twitter sepenuhnya, bukan tidak mungkin Musk akan mendapatkan power lain yang disebutkan oleh Castells, yakni network-making power. Power satu ini membuat pemiliknya mampu menjalankan programming dan switching terhadap jaringan yang ada – sehingga bisa mengubah jaringan sesuai kepentingannya.

Lantas, apa konsekuensi lebih lanjut dari semakin besarnya kepemilikan bisnis Musk terhadap dinamika politik? Mungkinkah Musk akan menjadi orang terkuat di dunia pada masa mendatang?

Elon Musk, “Bill Gates” Baru?

Terdapat persamaan yang mendasar di antara berbagai miliarder seperti Musk. Musk, Bill Gates, Steve Jobs, hingga Bezos memiliki bisnis yang berkecimpung di bidang teknologi – suatu aspek kehidupan yang memiliki dampak besar bagi kehidupan umat manusia di masa kini hingga masa depan.

Bukan rahasia lagi apabila penguasaan teknologi menjadi alasan di balik jatuh dan bangkitnya peradaban sepanjang sejarah umat manusia. Umumnya, negara-negara yang menjadi dominan merupakan negara yang mampu menguasai teknologi paling mutakhir.

Setidaknya, Daniel R. McCarthy dalam bukunya yang berjudul Technology and World Politics menjelaskan bahwa teknologi mampu mengubah lanskap dari masyarakat dunia. Persaingan teknologi antara AS dan Uni Soviet kala Perang Dingin, misalnya, mengantarkan dunia kepada teknologi-teknologi penjelajahan antariksa hingga masa kini.

Bukan tidak mungkin, siapa yang menguasai teknologi paling canggih adalah pemenangnya. Dalam hal ini, siapa yang kemudian mampu menguasai teknologi paling canggih di dunia saat ini?

Menariknya, seiring dengan perkembangan zaman, negara pun memiliki peran yang semakin tergeser oleh berbagai aktor non-negara – mulai dari perusahaan multi- dan transnasional hingga individu-individu berpengaruh. Bahkan, muncul juga individu-individu yang mampu menguasai perusahaan teknologi besar dunia.

Samah Abdelsabour Abdelhaey dalam tulisannya yang berjudul Bringing the Individual Back In menjelaskan bahwa individu-individu big tech seperti Mark Zuckerberg (CEO Meta) memiliki kekuatan yang bisa mengkonfrontasi negara. Dengan pengaruhnya, individu-individu ini mampu mempengaruhi struktur finansial dan regulasi negara.

Belum lagi, dengan genggaman teknologi termutakhir, pengaruh mereka pun menjadi semakin kuat. Pendiri Microsoft, Bill Gates, misalnya, menjadi salah satu individu yang paling berpengaruh dengan penguasaan teknologi komputer personal (PC) yang dikuasainya – disebut sebagai revolusi komputer personal dengan ditemukannya teknologi seperti mikroprosesor setelah tahun 1970-an.

Gates sendiri mampu mengembangkan teknologi tersebut dengan bantuan para investor dan pendidikannya. Tidak dapat dipungkiri, Gates juga terbantu oleh orang tuanya yang memiliki kekayaan yang terbilang besar.

Lantas, bagaimana dengan Elon Musk? Mungkinkah Musk bisa menjadi “Bill Gates” baru yang berpengaruh di tataran dunia?

Musk sendiri memulai bisnisnya ketika masih berusia sekitar 20 tahun. Pada tahun 1995, Musk membuka sebuah bisnis direktori daring yang bernama Zip2 bersama saudaranya. Selain itu, Musk juga memulai bisnis pembayaran daring pertama yang dinamakan X.com (kemudian berubah menjadi PayPal).

Ada satu sosok yang disebut terlibat dalam pendirian berbagai bisnis awal Musk ini, yakni Greg Kouri yang merupakan pebisnis real estate sekaligus teman dari orang tua Musk. Tidak hanya Zip2 dan PayPal, mendiang Kouri juga menjadi investor di Tesla dan SpaceX.

Dari permulaan bisnis inilah, Musk akhirnya mampu menguasai bisnis-bisnis teknologi yang menjadi penentu masa depan. Bagaimana tidak? Tesla merupakan salah satu perusahaan pioneer teknologi kendaraan listrik – hal yang disebut bakal menentukan masa depan manusia.

Tidak hanya itu, Musk juga mendirikan SpaceX yang membuat eksplorasi antariksa menjadi lebih murah bagi pemerintah AS. Antariksa sendiri merupakan ruang yang disebut-sebut bakal menjadi masa depan dunia.

Siapa tahu, layaknya Gates dengan revolusi komputer personalnya, Musk menjadi penentu global baru? Bahkan, bisa dibilang, Musk kini mampu meneruskan kepentingannya ke berbagai negara – mulai dari Tiongkok di mana Musk menjadi “kawan” bisnis besar hingga Indonesia di mana investasinya di industri nikel dinanti-nantikan oleh pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Mungkin, alasan-alasan penguasaan teknologi inilah yang membuat Musk berbeda dengan para miliarder AS lainnya seperti Bezos dan Warren Buffett. Mungkinkah Musk akan menjadi superpower baru di masa depan? Menarik untuk diamati kelanjutannya. (A43)

PinterPolitik.com

Akhir-akhir ini, media sosial (medsos) – khususnya Twitter – dihebohkan oleh sosok pengusaha yang disebut-sebut menjadi orang terkaya di dunia saat ini. Siapa lagi jika bukan Elon Musk yang kini menjadi CEO di SpaceX dan Tesla Motors?

Bagaimana tidak? Musk baru-baru ini dikabarkan telah membeli keseluruhan perusahaan medsos Twitter setelah sebelumnya beberapa kali berbicara akan pentingnya kebebasan berekspresi di dunia maya – termasuk Twitter. Ini pun membuat Musk menjadi buah bibir.

Sampai-sampai, cameo Musk di film Iron Man 2 (2010) kembali menguak dan jadi perbincangan. Ada yang bilang CEO Tesla itu merupakan sosok di dunia nyata yang paling menyerupai figur Tony Stark alias Iron Man.

Namun, tampaknya, kehadiran Musk yang mendiskusikan soal kerja sama bisnis dan inovasi ini tidak hanya hadir di film, melainkan juga di dunia nyata ketika sosoknya muncul di laman feed Instagram milik Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. “Pertemuan ini memang pertama kalinya bagi saya dan Elon,” tulis sang Menko Marves dalam caption di unggahannya.

Rencana soal “cameo” Elon Musk di laman Instagram milik Luhut ini tampaknya sudah terjadi sejak lama. Sejak beberapa tahun lalu, sang Menko Marves beberapa kali menyebutkan nama-nama seperti “Elon Musk” dan “Tesla” terkait kemungkinan investasi dalam upaya hilirisasi nikel dari pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Reaksi para warganet Indonesia terhadap “cameo” ini pun bermacam-macam. Ada beberapa komentar yang mengapresiasi. Namun, ada pula sejumlah komentar di medsos yang mempertanyakan pakaian Musk yang hanya mengenakan kaos.

Terlepas dari berbagai komentar warganet, sosok Musk jelas bisa dibilang tengah ditunggu-tunggu oleh pemerintah Indonesia – mengingat wacana investasi dari SpaceX dan Tesla sudah digembar-gemborkan sejak beberapa tahun lalu – meskipun sejumlah kekhawatiran soal kerusakan lingkungan dan sosial komunitas lokal sempat membayangi di baliknya.

Tentu, “cameo” Musk di laman feed Instagram milik Luhut ini menimbulkan sejumlah pertanyaan di benak masyarakat Indonesia. Siapa sebenarnya sosok Elon Musk? Mengapa perannya bisa dianggap penting bagi pemerintah Indonesia – utamanya Luhut sebagai pejabat pemerintah yang kerap mengungkapkan wacana investasi Tesla?

Elon Musk, Si Pebisnis ‘Gila’?

Nama Elon Musk sebenarnya bukanlah nama asing dalam dunia bisnis. Dalam perjalanan kariernya, CEO SpaceX tersebut telah lama malang melintang di dunia bisnis – khususnya dalam industri teknologi.

Layaknya banyak kalimat-kalimat motivasi yang menyebutkan soal banyak kegagalan di balik kesuksesan, Musk pun melalui sejumlah kegagalan sebelum akhirnya kini dikenal sebagai orang terkaya di dunia. Karier bisnisnya ini dimulai dari sebuah perusahaan berbasis luring bernama Zip2 yang didirikan bersama saudaranya pada tahun 1995.

Meski akhirnya diberhentikan dari posisi CEO Zip2, Musk memulai bisnis lain yang bernama X.com pada tahun 1999. Pada tahun 2000, X.com bertransformasi menjadi salah satu pembayaran luring yang paling dikenal di dunia, yakni PayPal, setelah merger dengan Confinity.

Pada tahun 2002, Musk pun mendirikan sebuah bisnis yang sebelumnya belum ada – dengan visi penjelajahan antariksa dan kolonisasi Mars. Bisnis yang bernama SpaceX ini akhirnya bisa melepaskan National Aeronautics and Space Administration (NASA) milik pemerintah Amerika Serikat (AS) dari belenggu dan ketergantungan terhadap roket-roket buatan Rusia.

Dua tahun kemudian, Musk juga akhirnya mendirikan Tesla Motors. Seakan-akan telah melihat masa depan terkait kendaraan bertenaga listrik, Tesla menjadi salah satu perusahaan pertama (pioneer) dalam teknologi mobil listrik.

Namun, di balik ide-ide besarnya ini, Musk dikenal sebagai pengusaha yang ‘tidak dewasa’. Bagaimana tidak? Musk kerap berkonflik dengan para insan dunia bisnis dan keuangan yang telah lama eksis lebih dulu – seperti Securities and Exchange Commission (SEC) terkait kicau-kicauannya di Twitter.

Memang, bila dibandingkan dengan pebisnis-pebisnis besar lainnya seperti Jeff Bezos (pendiri Amazon), Musk memang dikenal dengan kicau-kicauan ‘gilanya’ di Twitter – bahkan sampai bisa mempengaruhi pasar modal dan mata uang kripto. Jeff Siegel dalam tulisannya Why Elon Musk Is Unstoppable menyebut Musk sebagai sosok yang penuh dengan ide-ide ‘gila’ tetapi dibutuhkan oleh dunia.

Dengan SpaceX dan Tesla saja, misalnya, Musk disebut bisa meraih keuntungan yang besar. Kini, SpaceX memiliki kontrak dengan NASA senilai USD3,5 miliar (sekitar Rp50,6 triliun).

Kesuksesannya di dunia bisnis ini bukan tidak mungkin juga bakal berpengaruh pada dinamika politik AS – dan sejumlah negara lain. Bagaimanakah pengaruhnya dalam dimensi politik – baik secara praktis maupun gagasan? Apakah mungkin ada sosok yang berperan di balik Musk?

Elon Musk Ternyata Sahabat Tiongkok?

Menariknya, kesuksesan Musk tidak hanya berhenti di dunia bisnis, melainkan juga di dunia politik. Sebagai pebisnis yang berpengaruh, Musk ternyata juga melakukan kegiatan lobi-melobi di lembaga-lembaga pemerintahan AS. 

Lobi-lobi Musk ini pun terjadi di dua kubu partisan AS, yakni Partai Demokrat AS dan Partai Republik. Ini membuat Musk memiliki pengaruh yang cukup luas – terlepas dari partai dan kubu mana yang berkuasa sebagai pemerintah.

Bukan hanya di AS, Musk juga memiliki pengaruh yang cukup besar di negara adidaya lainnya yang kerap disebut sebagai rival negara Paman Sam, yakni Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Bagaimana tidak? Bak selebriti, nama Musk dikenal dan, bahkan, diperebutkan untuk jadi nama merek di negeri Tirai Bambu tersebut.

Tidak hanya soal popularitasnya, Musk juga menjalin hubungan yang dekat dengan pemerintah Tiongkok. Pada tahun 2017 silam, misalnya, Musk melakukan pertemuan one-on-one dengan Wang Yang yang kala itu menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri (PM) Tiongkok.

Kedekatan Musk dengan Partai Komunis Tiongkok (PKT) juga mengantarkan Tesla mendapatkan keuntungan bisnis di negara tersebut. Tesla menjadi perusahaan mobil pertama yang bisa mendirikan pabrik di Tiongkok tanpa harus menjalin kerja sama (joint venture) dengan perusahaan lokal.

Saking dekatnya dengan Tiongkok, Bezos pun sampai mempertanyakan nasib Twitter di bawah Musk. Ada kecemasan bahwa Tiongkok akan menggunakan Twitter untuk membungkam kritik kepada rezim Xi Jinping.

Pengaruh Musk yang besar di banyak negara ini seakan-akan mengamini penjelasan Samah Abdelsabour Abdelhaey dalam tulisannya Bringing the Individual Back In yang memaparkan bahwa, dalam perkembangan perusahaan-perusahaan teknologi yang pesat, banyak individu yang tidak memiliki posisi formal di pemerintahan akhirnya bisa mempengaruhi dinamika politik internasional.

Bukan tidak mungkin, pengaruh besar Musk ini juga berdampak pada hubungannya dengan pemerintah Indonesia – khususnya terhadap Menko Marves Luhut. Ini juga berkaitan dengan ambisi Luhut untuk menempatkan Indonesia dalam rantai global pembuatan kendaraan bertenaga listrik – di mana Tesla menjadi salah satu produsen mobil listrik yang menjanjikan.

Namun, ambisi Luhut untuk menggandeng Musk juga memiliki hambatan dan tantangan. Pasalnya, Musk sendiri bukanlah penentu utama dalam aktivitas-aktivistas bisnis perusahaannya seperti Tesla dan SpaceX.

Adalah perusahaan investasi asal AS yang bernama BlackRock yang memiliki saham Tesla sebesar 3,35 persen. Perusahaan investasi yang menjadi salah satu perusahaan investasi terbesar di dunia ini didirikan oleh Larry Fink.

Fink sendiri memiliki kebijakan unik bagi para CEO di perusahaan di mana BlackRock investasi – seperti suratnya kepada para CEO agar mempertimbangkan dampak perusahaan mereka terhadap masyarakat dan lingkungan. Prinsip ini disebut sebagai ESG (environmental, social, dan governmental) yang terdiri dari tiga faktor, yakni lingkungan, sosial, dan pemerintahan.

Menariknya, pengaruh BlackRock ini juga cukup besar dan mendunia – bahkan termasuk di Eropa dan Tiongkok. Laporan Investigate Europe sampai menyebut BlackRock sebagai leviathan (raksasa) dalam politik Eropa.

Bukan tidak mungkin, pertemuannya dengan Elon Musk bukanlah negosiasi final yang harus dilalui Luhut agar bisa menawarkan nikel Indonesia sebagai proyek investasi. Bisa jadi, Luhut pun harus menghadapi si raksasa BlackRock agar Tesla bisa masuk ke Indonesia.

Pasalnya, meski Indonesia memiliki produksi nikel yang melimpah agar bisa dijadikan bahan mentah dalam pembuatan mobil listrik Tesla, nikel Indonesia disebut belum bisa memenuhi syarat ESG yang diberlakukan BlackRock.

Pada akhirnya, bila demikian, kemunculan Elon Musk di laman feed Instagram milik Luhut nantinya bisa saja hanya menjadi cameo semata. Ini menandakan adanya kesulitan pemerintah Indonesia dalam menjadikan Musk sebagai “pemeran utama” dalam skenario ambisi hilirisasi nikel Indonesia. (A43)

PinterPolitik.com

“I’m a rocket man. Rocket man, burning out his fuse up here alone” – Elton John, penyanyi asal Inggris

Imajinasi dan bayangan akan antariksa sebenarnya sudah lama ada dalam pikiran umat manusia. Impian ini pun akhirnya baru terwujud ketika sejumlah negara adidaya – Amerika Serikat (AS) dan Uni Soviet – melakukan berbagai penelitian untuk menjelajahi antariksa.

Salah satu momen yang bersejarah pun terjadi pada 20 Juli 1969. Pada hari tersebut, seorang astronaut asal AS – Neil Armstrong – dikabarkan berhasil mendarat di Bulan. Kabar ini pun menjadikan dirinya sebagai manusia pertama yang menginjakkan kaki di satelit alami Bumi tersebut.

Semenjak itu, imajinasi dan bayangan manusia akan antariksa pun semakin besar. Impian untuk menjelajahi ruang hampa tanpa batas ini juga semakin meluap. Bahkan, tidak hanya AS, impian antariksa ini juga muncul di benak banyak negara, mulai dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT), India, hingga Indonesia.

Tiongkok, misalnya, kembali memulai misi antariksanya pada tahun 1988 – kala pemerintahan pemimpin tertinggi Deng Xiaoping mendirikan Kementerian Perindustrian Astronautika. Mimpi ini pun berlanjut terus ke era Xi Jinping dengan Tiongkok yang kini mulai sejumlah program untuk menjelajahi planet Mars.

Baca Juga: Di Balik Jokowi dan Pengusaha Batu Bara

Tidak hanya Tiongkok, impian antariksa semacam ini sepertinya juga dimiliki oleh Indonesia. Mimpi ini dimulai ketika Menteri Pertama Ir. Juanda dan R.J. Salatun membentuk Panitia Astronautika pada tahun 1962. Impian ini dilanjutkan dengan pendirian Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) pada tahun 1963.

Kini, impian ini sepertinya masih menjadi perhatian pemerintahan sekarang, yakni Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kabarnya, beberapa waktu lalu, Jokowi sempat menawarkan sejumlah kawasan untuk pembangunan infrastruktur peluncuran roket (launchpad) kepada Elon Musk – selaku CEO dari SpaceX.

Bukan tidak mungkin, ini menjadi salah satu cara agar Indonesia bisa memiliki kemampuan antariksa yang lebih baik. Meski begitu, sejumlah penolakan pun muncul. Berdasarkan pemberitaan salah satu media asing, komunitas adat di Biak, Papua, menyatakan penolakan atas pembangunan tersebut – mengingat kerusakan lingkungan dapat terjadi.

Tentu saja, di balik ambisi antariksa Jokowi dan berbagai persoalan ini, sejumlah pertanyaan pun muncul. Mengapa ambisi antariksa menjadi penting bagi Indonesia? Lantas, tantangan apa saja yang bisa menghantui?

Menuju Status Global?

Dalam panggung politik internasional, Indonesia sebenarnya kerap kali dikenal sebagai emerging power (kekuatan baru yang tengah berkembang). Bukan tidak mungkin, negara ini memiliki ambisi tertentu – termasuk di bidang antariksa – untuk melakukan loncatan katak (leapfrog) agar bisa mencapai status tertentu dalam panggung global.

Setidaknya, hal itulah yang dijelaskan oleh Amitav Acharya – seorang profesor Hubungan Internasional di American University, AS – dalam bukunya yang berjudul The End of American World Order. Menurutnya, Indonesia adalah salah satu dari sekian emerging powers di Asia yang memiliki ambisi tersebut.

Sebenarnya, Indonesia sendiri telah dianggap sebagai hegemon kawasan (regional hegemon). Sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh John J. Mearsheimer – profesor politik di University of Chicago, AS – sebuah hegemon kawasan akan berusaha menerapkan dan menjaga dominasinya di tengah anarki politik internasional.

Namun, apa yang terjadi apabila status hegemon di kawasan ini telah membawa “kebosanan” bagi aktor dominan tersebut? Di sinilah penjelasan Acharya bisa masuk. Hegemon kawasan tersebut akan melalukan leapfrog guna meninggalkan tetangga-tetangganya yang dianggap sudah tidak “glamor”.

Bukan tidak mungkin, ambisi antariksa ini bisa membuat Indonesia mengalami leapfrog yang diharap-harapkan. Bisa jadi, dengan peningkatan kapabilitas antariksa, pemerintahan Jokowi dapat menempatkan Indonesia setingkat dengan negara-negara berkekuatan global lainnya – seperti AS, Tiongkok, India, Brasil, dan sebagainya.

Dalam sejarahnya, leapfrog juga sering kali menjadi strategi yang membuahkan hasil. Jerman dan Prancis, misalnya, melakukan leapfrog di bidang industri pada abad ke-19 – melompati berbagai proses industrialisasi yang telah dilakukan terlebih dahulu oleh Inggris.

Baca Juga: Pidato Jokowi, Jurus Loncat Katak

Dengan masuknya SpaceX ke Indonesia, bukan tidak mungkin leapfrog diharapkan bisa terjadi di bidang antariksa. Harapan ini juga sempat diungkapkan oleh LAPAN dalam kajiannya mengenai investasi asing di bidang antariksa.

Meski begitu, bukan tidak mungkin pemerintahan Jokowi akan menghadapi sejumlah tantangan untuk mewujudkan ambisi leapfrog di bidang antariksa ini. Bila benar begitu, mengapa ancaman dan hambatan tersebut bisa muncul?

Kedatangan Globalis?

Pemerintahan Jokowi bisa saja mendapatkan keuntungan dalam politik luar negeri apabila kemampuan antariksa Indonesia meningkat. Namun, pemerintah tentu tidak hanya menghadapi satu permainan saja dalam wacana pembangunan launchpad oleh SpaceX ini.

Asumsi seperti ini pernah diungkapkan oleh seorang profesor politik di Harvard University bernama Robert D. Putnam. Pada akhir dekad 1980-an, Putnam mengembangkan sebuah teori – dikenal sebagai two-level game theory (teori permainan dua tingkat) – dari teori besar lainnya, yakni game theory (teori permainan).

Pada umumnya, game theory menjelaskan bagaimana dua atau lebih aktor saling berlawanan dalam sebuah permainan politik. Sementara, two-level game theory lebih menjelaskan bagaimana pemerintah harus memainkan dua tingkat permainan yang berbeda dalam menjalankan politik luar negeri, yakni tingkat domestik (dalam negeri) dan tingkat internasional (luar negeri).

Bukan tidak mungkin, Jokowi juga harus memperhatikan dua tingkat permainan ini dalam melakukan leapfrog di bidang antariksa. Bila pemerintahan Jokowi menghadapi sejumlah negara dan aktor politik luar negeri lainnya – seperti Elon Musk, pemerintah juga menghadapi situasi domestik yang berupa penolakan dari warga Biak, Papua.

Bisa jadi, Jokowi harus melawan isu separatisme yang selama ini selalu menghantui Papua. Seperti yang dijelaskan oleh Nino Viartasiwi dalam tulisannya yang berjudul Autonomy and Decentralization as Remedies?, banyak kelompok di Papua memiliki kecurigaan besar atas niat sebenarnya di balik berbagai upaya yang dilakukan Jakarta.

Dalam hal ini, wacana pembangunan launchpad di Biak, Papua, ini bisa juga menimbulkan kecurigaan tersebut. Apalagi, perusahaan-perusahaan asing asal Rusia – dan SpaceX (AS) yang terbaru – disebut-sebut pernah memiliki rencana pembangunan di kawasan tersebut.

Anggapan keberpihakan Jakarta terhadap sejumlah kepentingan asing ini bukan tidak mungkin dapat berdampak buruk terhadap hubungan pemerintah dengan masyarakat Papua. Seperti yang pernah disebutkan oleh Mearsheimer dalam pidatonya ketika menerima James Madison Award 2020, rasa-rasa nasionalisme seperti ini bisa jadi timbul akibat adanya anggapan tersebut – ketika masyarakat melihat pemerintah tengah “bersekongkol” dengan para elite global.

Hal seperti ini pernah terjadi kala Pemilihan Presiden (Pilpres) AS 2016 dimenangkan oleh Donald Trump – dengan munculnya berbagai keluhan ekonomi dari masyarakat menengah ke bawah di negeri Paman Sam tersebut. Bukan tidak mungkin, Jokowi juga bisa kehilangan konstituensinya di tanah Papua.

Baca Juga: Jokowi akan Kirim Pesawat ke Mars?

Bisa jadi, keuntungan yang diperoleh oleh elite global eksis di balik wacana launchpad SpaceX ini. Kabarnya, pembangunan launchpad di daerah khatulistiwa – dalam hal ini Biak, Papua – dapat menghemat penggunaan bahan bakar ketika roket menuju ke orbit.

Selain itu, sebagai peluncuran yang sifatnya komersial, SpaceX memiliki potensi pasar yang di kawasan Asia Tenggara dan Asia secara keseluruhan. Dalam hal ini, SpaceX dan Elon Musk dapat memperoleh keuntungan yang besar.

Uniknya, persoalan seperti ini sebenarnya persoalan klasik dalam pembangunan. Biasanya, persoalan seperti ini kerap digambarkan sebagai kontestasi nilai antara globalisme dan nasionalisme/tribalisme.

Globalisme sendiri – mengacu pada buku yang ditulis oleh Paul W. James yang berjudul Globalism, Nationalism, Tribalism – kerap didefinisikan sebagai ideologi dan subjektivitas yang dominan dalam sebuah proses perluasan global. Proses inilah yang bisa jadi biasa disebut sebagai globalisasi.

Di sinilah kontestasi nilai terus terjadi sepanjang sejarah. Bila mengacu pada tulisan Benjamin R. Barber yang berjudul Can Democracy Survive the War of Tribalism and Globalism?, dua dunia ini terus bertarung dalam menentukan nilai mana yang digunakan, yakni antara apa yang disebut Barber sebagai Jihad (tribalisme) dan McWorld (globalisme).

Bila tribalisme mempromosikan nilai-nilai asli berdasarkan kelompok identitas tertentu, globalisme justru mendorong keseragaman nilai yang lebih banyak didasarkan pada kemajuan informasi, ekonomi, teknologi, ilmu pengetahuan, dan sebagainya. Harapannya, launchpad SpaceX di Papua juga membawa berbagai kemajuan tersebut – khususnya ekonomi bagi warga setempat.

Meski begitu, kembali lagi ke persoalan kontestasi nilai tersebut. Seperti yang kita ketahui, penolakan dari komunitas adat Papua terjadi akibat adanya ancaman ekologis terhadap tanah masyarakat setempat – di mana terdapat kawasan perburuan tradisional (traditional hunting grounds) yang menjadi penghidupan bagi kelompok tersebut.

Artinya, berbeda dengan konsepsi globalisme yang lebih mefokuskan kemajuan ekonomi pada perkembangan pasar dan aktivitasnya, komunitas Biak bisa jadi lebih menekankan pada upaya penghidupan yang berbeda dengan jalannya ekonomi ala Barat.

Namun, semua ini kembali kepada bagaimana pemerintah Indonesia mempersepsikan kemajuan ekonomi dan teknologi itu sendiri. Apabila standar ekonomi yang baik didasarkan pada standar global, bukan tidak mungkin wacana launchpad ini bisa membawa kebaikan terhadap masyarakat setempat – seperti memberikan lapangan pekerjaan, pasar menjadi lebih ramai, dan sebagainya.

Meski begitu, kemungkinan itu pun masih memerlukan kajian lebih dalam lagi di tengah isu lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Wacana ini juga masih sebatas tawaran yang belum tentu akan diambil oleh SpaceX. Jadi, mari kita nantikan saja kelanjutan dari langkah ambisi antariksa Jokowi ini. (A43)

Baca Juga: Jokowi Siap ‘Meroket’?

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.