Prabowo bentuk Satgas Pertumbuhan Ekonomi berisi 27 menteri. Bisakah Indonesia akhirnya lepas dari gravitasi pertumbuhan 5 persen?

PinterPolitik.com

“For middle-income countries to have high income in decades rather than centuries, it would need a miracle.” – Indermit Gill, Kepala Ekonom World Bank Group (Oktober 2024) 

Cupin sedang menghitung ulang cicilan bulanannya ketika mata tertumbuk pada notifikasi berita: Presiden Prabowo Subianto membentuk Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Keppres Nomor 4 Tahun 2026. Ia mengernyitkan dahi — bukan karena beritanya mengejutkan, melainkan karena angka-angka yang mengikutinya terasa seperti déjà vu abadi.

IMF baru saja memangkas proyeksi pertumbuhan Indonesia 2026 menjadi 5 persen, Bank Dunia lebih suram di 4,7 persen, dan OECD mematok 4,8 persen. Cupin mengingat angka yang sama muncul tahun lalu, tahun sebelumnya, dan — jika ia jujur — sepanjang hidupnya sebagai pekerja swasta di Bekasi.

Analis CRIF Asia menyebut era ini sebagai The Great Tension — konvergensi tekanan dari perang Timur Tengah, tarif perdagangan, dan perlambatan China yang datang serentak. Namun bagi Cupin, ada fenomena yang lebih mendasar dari semua badai itu: Indonesia seperti memiliki gravitasi tak kasat mata yang selalu menarik pertumbuhannya kembali ke angka 5 persen, apa pun yang terjadi.

Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pernah memperingatkan bahwa pertumbuhan 5 persen tidak cukup bagi Indonesia untuk naik kelas. Indermit Gill, Kepala Ekonom Bank Dunia, bahkan menggunakan kata “keajaiban” — merujuk teori middle-income trap yang ia kembangkan bersama Homi Kharas pada 2007, di mana negara berkembang terjebak di tingkat pendapatan tertentu tanpa mampu naik ke orbit lebih tinggi.

Dengan PDB per kapita 5.200 dolar yang perlu melonjak ke 19.000–22.000 dolar demi visi Indonesia Emas 2045, matematikanya jelas: pertumbuhan 5 persen tidak akan mengantarkan Indonesia tepat waktu. Cupin membaca bahwa pemerintah tetap mempertahankan target 5,4 persen sesuai APBN 2026 dan kini membentuk satgas berisi 27 menteri untuk mengakselerasinya.

Satgas ini dipimpin Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai Ketua I, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebagai Ketua II, serta wakil ketua dari Menteri Keuangan, Menteri Investasi, hingga Kepala Bappenas. Cupin melihatnya sebagai semacam Space Force — pasukan khusus yang dibentuk bukan untuk menjaga orbit, melainkan untuk menembus gravitasi.

Tetapi pertanyaan menggantung di benak Cupin sebelum ia menggulir lebih jauh. Pertama, apakah ada preseden negara lain yang berhasil menembus gravitasi pertumbuhannya menggunakan instrumen serupa? Kedua, apa yang membedakan satgas yang sukses dari yang sekadar menjadi rapat koordinasi berbiaya APBN?

 

 

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Jejak Para “Space Force”

Cupin memutuskan untuk menggali lebih dalam, dan apa yang ia temukan ternyata mengejutkan: hampir semua negara yang berhasil naik kelas ekonomi memiliki versi “Space Force”-nya masing-masing. Justin Yifu Lin dalam bukunya New Structural Economics berargumen bahwa negara-negara yang berhasil keluar dari jebakan pendapatan menengah adalah yang mampu mengoordinasikan transisi industri secara strategis — bukan membiarkan pasar bekerja sendiri, bukan pula mengintervensi membabi buta.

Korea Selatan di bawah Park Chung-hee membentuk Economic Planning Board (EPB) pada awal 1960-an — super-ministry yang menggabungkan perencanaan dan penganggaran. Ha-Joon Chang dalam Kicking Away the Ladder menyebut pendekatan Korea sebagai disciplined support: negara memberikan kredit murah kepada industri yang memenuhi target ekspor, dan mencabutnya dari yang gagal.

China menggunakan Leading Small Groups (LSG) — analisis CSIS menunjukkan bahwa LSG di bawah Xi Jinping mampu melewati proses kebijakan konvensional. Malaysia membentuk PEMANDU di bawah Idris Jala, yang dalam wawancaranya dengan McKinsey menekankan prinsip kunci: kejelasan absolut tentang apa yang disebut “sukses” — angka investasi dan lapangan kerja yang bisa dihitung, bukan retorika umum.

Dalam delapan bulan pertama, PEMANDU mengamankan komitmen investasi 55 miliar dolar — 12 persen dari target satu dekade. Vietnam, dengan komite reformasi Doi Moi yang lebih pragmatis, kini tumbuh 7,1 persen dan melampaui Indonesia.

Dua pertanyaan kembali muncul di kepala Cupin. Pertama, pada kecepatan berapa persisnya setiap negara itu menembus gravitasinya — dan berapa lama prosesnya? Kedua, escape velocity seperti apa yang realistis bagi Indonesia saat ini?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Bahan Bakar Roket “Space Force” Prabowo?

Cupin mulai memetakan. Korea Selatan melompat dari PDB per kapita 87 dolar ke lebih dari 10.000 dolar dalam tiga dekade dengan pertumbuhan rata-rata 8 persen per tahun, sementara China tumbuh rata-rata 10 persen dari 1978 hingga 2010 — melampaui target Deng Xiaoping sendiri yang hanya 7,2 persen.

India menawarkan preseden paling relevan: selama tiga dekade kemerdekaannya, ekonomi India terjebak di 3,5 persen — kondisi yang ekonom Raj Krishna pada 1978 beri nama Hindu Rate of Growth. India menembus gravitasinya melalui liberalisasi 1991 dan NITI Aayog pada 2015, kini tumbuh 6,5 persen — riset LPEM Universitas Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia membutuhkan laju serupa sebelum bonus demografi berakhir sekitar 2035.

Daron Acemoglu dan James Robinson dalam Why Nations Fail menunjukkan bahwa critical junctures — momen di mana tekanan eksternal bertemu kehendak politik internal — sering menjadi titik balik transformasi ekonomi. Indonesia di 2026 sedang berada persis di momen semacam itu.

Albert Hirschman dalam The Strategy of Economic Development menulis bahwa kemajuan ekonomi sering dimulai dari inducement mechanisms — mekanisme yang memicu rangkaian keputusan berikutnya. Satgas Prabowo memiliki potensi untuk menjadi inducement mechanism semacam itu.

Yang menarik, Cupin melihat bahwa Prabowo tampaknya sudah menyiapkan bahan bakar roketnya sendiri — bukan satu, melainkan beberapa escape velocity potensial sekaligus. Arsitektur APBN 2026 mengungkapkan cetak biru ambisius berupa delapan agenda prioritas yang membentuk satu ekosistem akselerasi.

Yang paling menonjol adalah ketahanan energi dengan alokasi Rp402,4 triliun — sebuah angka yang menandakan bahwa Prabowo membaca transisi energi bukan sekadar sebagai agenda lingkungan, melainkan sebagai instrumen kedaulatan ekonomi. Pada peresmian pabrik kendaraan listrik di Magelang April 2026, Prabowo menyatakan bahwa penutupan PLTD berpotensi menghemat 200 ribu barel minyak per hari — setara 20 persen impor BBM Indonesia.

Cupin memahami logikanya: setiap dolar yang tidak keluar untuk impor minyak adalah dolar yang bisa diinvestasikan kembali ke dalam ekonomi domestik. Michael Ross dalam The Oil Curse berargumen bahwa negara yang mengurangi ketergantungan pada impor energi fosil memiliki ruang fiskal lebih besar untuk investasi produktif.

Bahan bakar kedua adalah hilirisasi sumber daya alam, dengan 33 proyek senilai ratusan triliun rupiah yang sedang berjalan. Mariana Mazzucato dalam The Entrepreneurial State berargumen bahwa negara yang berhasil melompat kelas ekonomi berani memposisikan diri sebagai investor of first resort di sektor strategis.

Bahan bakar ketiga adalah pembangunan sumber daya manusia — dari Makan Bergizi Gratis senilai Rp335 triliun hingga alokasi pendidikan Rp757,8 triliun. Korea Selatan dan China sama-sama menembus gravitasinya dengan investasi masif di human capital.

Bahan bakar keempat — yang sering luput dari perhatian — adalah Danantara sebagai instrumen investasi produktif dan hilirisasi senilai puluhan miliar dolar. Ha-Joon Chang dalam 23 Things They Don’t Tell You About Capitalism mencatat bahwa hampir semua negara yang berhasil naik kelas memiliki semacam sovereign investment vehicle yang mengalokasikan kapital ke sektor-sektor strategis secara terkoordinasi.

Cupin menutup layar ponselnya dan menatap langit-langit kamar. Ia tahu bahwa “Space Force” sudah ditempatkan di landasan peluncuran, bahan bakarnya sudah diisi — mandat presiden, konfigurasi kekuasaan yang kuat, empat escape velocity potensial yang berjalan simultan, dan tekanan global yang menjadikan reformasi bukan lagi pilihan melainkan keharusan.

Yang akan menentukan apakah Indonesia benar-benar menembus Gravitasi 5 Persen atau sekadar berputar di orbit yang sama bukanlah desain roketnya di atas kertas — melainkan kualitas eksekusi di lapangan, dan itu adalah cerita yang baru akan ditulis oleh waktu. (A43)

Elite negara dan taipan kumpul di Meikarta bangun 140 ribu rusun. Mungkinkah ini adalah manuver catur politik tingkat tinggi?

PinterPolitik.com

“They bridge the gap between elites who control resources and those who seek them, constantly negotiating the terms of political and material exchange.” – Edward Aspinall & Ward Berenschot (Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia, 2019)

Cupin menyeruput kopi arabika hangatnya di pagi hari yang cerah sambil menatap layar kaca yang sedang menyiarkan sebuah momen bersejarah bagi konstelasi politik nasional. Di benaknya, intrik tingkat tinggi yang tersaji di layar televisi itu tampak bak pusaran perebutan takhta yang rumit dalam semesta Game of Thrones.

Layar televisi tersebut secara langsung memutar siaran seremoni groundbreaking yang berlangsung meriah di kawasan Cikarang pada tanggal 8 Maret 2026. Acara pencangkulan tanah perdana ini jelas bukan sekadar liputan bisnis properti biasa bagi mereka yang jeli dalam membaca peta pergeseran kekuasaan.

Di atas hamparan lahan strategis seluas 30 hektare di Meikarta, lembaran sejarah baru terkait tata ruang dan perumahan Indonesia sedang ditorehkan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait tampak memancarkan aura penuh percaya diri saat memimpin peletakan batu pertama untuk 140 ribu unit rusun subsidi.

Di sisi sang Menteri, berdiri kokoh deretan tokoh sentral yang mewakili pusaran gravitasi pemerintahan dan episentrum bisnis kapital. Hadir secara langsung Hashim Djojohadikusumo sang Ketua Satgas Perumahan, Rosan Roeslani sebagai CEO Danantara, serta Mochtar dan James Riady dari Lippo Group.

Cupin menyadari sepenuhnya bahwa kehadiran raksasa-raksasa ini di satu panggung yang sama adalah sebuah manuver simbiotis yang sangat memukau secara politis. Di atas podium Meikarta, Ara melontarkan sanjungan bertubi-tubi yang dirangkai secara elegan kepada Hashim, Rosan, hingga keluarga Riady.

Bagi penonton awam, rentetan pujian ini mungkin hanya terdengar seperti sekumpulan basa-basi protokoler yang lazim diucapkan seorang birokrat di depan publik. Namun, Cupin tahu persis bahwa dalam panggung dramaturgi politik, setiap afirmasi yang keluar dari mulut menteri memiliki tingkat presisi taktis yang luar biasa tinggi.

Sang menteri sesungguhnya sedang menyusun harmonisasi ruang, memastikan setiap pihak merasa dihormati dan mendapatkan insentif psikologis yang setara. Ia memastikan tidak ada satu pun yang merasa dirugikan dari transaksi mega-proyek ini melalui validasi publik yang hangat.

Kawasan Meikarta sebelumnya identik dengan narasi kelam berupa rentetan skandal perizinan, operasi KPK, dan bayang-bayang krisis kepercayaan konsumen yang masif. Proyek raksasa yang pernah dilabeli secara peyoratif sebagai “kota hantu” ini kini bertransformasi radikal menjadi etalase megah untuk program populis Presiden Prabowo.

Perubahan nasib yang drastis ini membuat Cupin mengerutkan dahi sambil mencatat sebuah anomali strategi yang dieksekusi secara teramat cemerlang. Ia melihat dengan jelas bagaimana fondasi bisnis yang dulunya runtuh akibat persoalan tata kelola, kini berhasil direkonstruksi menggunakan perekat kekuasaan oligarkis.

Sebuah permainan catur tingkat tinggi sedang dipertontonkan di ruang publik, dan hamparan Meikarta adalah wujud fisik dari papan caturnya. Langkah pertama yang sangat krusial telah resmi dibuat, mengundang decak kagum sekaligus memantik diskursus yang tajam di kalangan pengamat.

Apakah rentetan pujian Ara merupakan indikasi dari kerentanan posisinya secara politis, atau justru sebuah strategi penguasaan arena yang tak kasat mata? Lantas, bagaimana sang menteri menavigasi perannya di tengah kepungan para oligark besar dan elite ring satu Istana?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Manuver Sang Bishop: Maruarar Sirait

Dalam anatomi permainan catur kekuasaan ini, peran krusial Maruarar Sirait memancarkan daya tarik analitis yang sangat memikat untuk dibedah. Ia bermanuver dengan keanggunan dan kehati-hatian seorang bishop atau peluncur, yang selalu merancang langkah serangnya secara diagonal.

Langkah diagonal ini merepresentasikan bahwa Ara tidak pernah menyerang secara frontal atau bertabrakan secara linier dengan kepentingan pihak lain. Sang Menteri menyilang dengan begitu luwes menembus sekat-sekat kaku birokrasi dan tingginya ego korporasi melalui sudut-sudut yang sering kali tidak terduga.

Cupin menyoroti satu fakta fundamental yang tak terbantahkan, yakni Ara bukanlah inisiator utama dari berjalannya program 3 juta rumah milik Presiden Prabowo. Ia juga tidak memiliki otoritas atas lahan Lippo tersebut, maupun memegang kunci brankas anggaran yang sepenuhnya dikendalikan oleh Danantara dan APBN.

Namun, tanpa kecerdasan komprehensif Ara dalam merajut komunikasi, ketiga elemen raksasa tersebut tidak akan pernah bersilangan di Meikarta pada 8 Maret 2026. Di sinilah letak kejeniusan paripurna seorang Ara yang menempatkan dirinya untuk bertindak sebagai maestro political brokerage paling andal di kabinet.

Ia menguasai betul keahlian mempertemukan beragam aktor dengan kepentingan yang saling bertolak belakang ke dalam satu transaksi besar yang saling menguntungkan. Ara berhasil menerjemahkan ambisi besar Prabowo menjadi bahasa yang dipahami Lippo, sekaligus mengkonversi hibah tersebut menjadi laporan memukau bagi Istana.

Dalam literatur akademik ilmu politik, praktik ini sangat sejalan dengan tesis dalam buku fenomenal Democracy for Sale karya Edward Aspinall dan Ward Berenschot. Keduanya mengelaborasi secara apik bagaimana makelar politik di negara berkembang berfungsi sebagai jembatan esensial pengkonversi modal kapital swasta menjadi utilitas kerakyatan.

Dalam kacamata murni political brokerage, untaian puji-pujian yang ditebarkan Ara di atas podium sejatinya adalah sebuah sertifikat pengakuan publik berskala nasional. Hashim selaku representasi keluarga Presiden menerima penghormatan tertinggi, Rosan mendapatkan sorotan kapasitas finansial, dan Lippo berhasil memanen buah rehabilitasi reputasi.

Sebagai negosiator yang teramat ulung, Ara menggaransi bahwa tidak akan ada satu pihak pun yang merasa terdegradasi maruahnya dalam mega-proyek ini. Transaksi politik tingkat tinggi yang sejati memang selalu ditandai oleh kepulangan semua pihak ke rumah masing-masing dengan membawa perasaan menang.

Bagi roda laju pemerintahan Prabowo, manuver diagonal Ara di Meikarta ini secara brilian menjawab kebutuhan politik mendesak akan hadirnya output fisik yang instan. Negara tiba-tiba memperoleh lahan shovel-ready secara cuma-cuma dan berkesempatan langsung membangun tanpa tersandera oleh berbelitnya proses pembebasan lahan.

Melalui perhelatan kolosal ini, Ara sukses mendemonstrasikan nilai tawarnya yang sangat mahal kepada Sang Presiden dengan cara yang teramat taktis. Sang menteri membuktikan kesanggupannya merangkul kekuatan kapital besar demi menyokong agenda populis negara tanpa membebani postur APBN secara langsung.

Di tengah terbangunnya kultur kabinet di mana para pembantu presiden saling berlomba menyajikan hasil, Ara hadir menancapkan sesuatu yang sangat konkret. Ia melampaui batasan presentasi powerpoint standar dengan menyajikan 30 hektare tanah siap bangun beserta ribuan helm proyek sebagai manifestasi eksekusi yang nyata.

Lantas, jika Ara dengan cerdik bertindak sebagai bishop perangkai visi, siapa sebenarnya yang mengambil lompatan kuda hitam dalam skema kolaborasi ini? Bagaimana sang pemilik modal meletakkan bidaknya demi memastikan kelangsungan imperium bisnisnya di tengah pusaran deras arus politik populis?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Lompatan Sang Knight: Lippo Group

Apabila Ara menempati posisi sentral yang krusial sebagai bishop, maka Lippo Group yang dinakhodai oleh keluarga Riady beraksi cermat sebagai bidak knight atau ksatria. Bidak ksatria dibekali keistimewaan taktis mematikan berupa gerakan melompat dalam pola L yang tak bisa ditiru dan mampu mengangkangi halangan bidak lain.

Inilah wujud nyata manuver brilian Lippo di Meikarta yang sukses besar mendobrak kelaziman hitungan untung-rugi bisnis secara konvensional. Keluarga Riady sejatinya memiliki opsi yang jauh lebih aman untuk sekadar menjual sisa lahannya secara private dan membiarkan sejarah krisis perlahan dilupakan.

Namun, mereka mengambil langkah berani menghibahkan lahan premium kepada negara dan menjadikan kawasan Meikarta sebagai bagian integral dari pusaran agenda nasional. Cupin tersenyum mafhum saat membedah kedalaman manuver ini, menyadari sepenuhnya bahwa penyerahan lahan ini bukanlah murni digerakkan oleh kepolosan filantropi sosial belaka.

Keputusan radikal yang diambil Taipan Riady tersebut sejatinya berpijak kuat pada kalkulasi bisnis-politik tingkat tinggi yang didesain tajam untuk proteksi jangka panjang. Akademisi terkemuka Jeffrey Winters dalam mahakaryanya yang berjudul Oligarchy telah menguraikan secara komprehensif mengenai strategi abadi pertahanan kekayaan kaum elit ini.

Winters menjelaskan bahwa para konglomerat raksasa selalu mereproduksi kekuatan mereka dengan cara merespons secara adaptif dan taktis terhadap rezim politik mana pun yang sedang berkuasa. Lippo sukses mempraktikkan hal ini dengan mengonversi aset mati yang sebelumnya tersandera narasi negatif menjadi modal sosial-politik yang sangat hidup di era populisme.

Dengan merelakan 30 hektare lahan secara gratis untuk rusun subsidi, ekosistem ribuan hektare sisa kawasan komersial Meikarta lainnya justru diproyeksikan ikut terangkat pesat. Aliran deras investasi infrastruktur publik akan mengucur, populasi penghuni akan melonjak, dan kelayakan komersial kawasan tersebut niscaya meroket secara eksponensial dalam sedekap.

Jauh melampaui hitungan persentase profit finansial jangka pendek, proyek Meikarta kini telah dipersenjatai kokoh dengan tameng pelindung berupa patronase langsung dari sang presiden. Sangatlah mustahil ada investor yang meremehkan, atau birokrat yang bernyali mempersulit perizinan, di kawasan yang kini berstatus absolut sebagai etalase unggulan Istana.

Langkah hibah triliunan rupiah ini, pada hakikatnya, adalah investasi paling murah yang bisa dibeli korporasi untuk sebuah proteksi politik yang nilainya tidak terhingga. Panggung megah Meikarta menjelma sempurna menjadi laboratorium alkimia politik yang sukses mengubah beban berat menjadi aset, serta menyulap skandal lama menjadi showcase percontohan.

Transformasi naratif tajam dari “proyek bermasalah” menjadi tonggak “patriotisme korporat” ini semakin kuat lantaran dilegitimasi langsung oleh kehadiran adik kandung Presiden. Tidak akan ada satupun kampanye agensi pencitraan seharga apa pun yang sanggup membeli tingkat legitimasi vertikal setinggi dan semegah itu.

Konsep sinergi simbiotis ala Meikarta ini menyimpan probabilitas yang teramat besar sebagai proof of concept bahwa kemitraan negara-swasta sanggup bekerja mulus di skala masif. Ini mencerminkan temuan titik ekuilibrium yang luar biasa langka, di mana kepentingan negara, kapitalisasi oligarki, dan kepiawaian taktik politikus bisa saling menguatkan.

Pada konklusi analitisnya, kebangkitan kembali Meikarta layak dirayakan secara bijaksana sebagai wujud kemenangan strategis yang mengakomodasi sisi positif kepentingan semua pihak yang berpartisipasi. Presiden berhasil mengamankan pilar visinya, jajaran birokrat membuktikan efektivitas lembaganya, korporasi memulihkan martabat asetnya, sementara ratusan ribu keluarga rakyat bersiap menyambut hangat terwujudnya hunian idaman mereka. (A43)

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Investasi negara tak lagi diam di neraca. Di tangan Rosan Roeslani sebagai CEO, Danantara bergerak dari krisis pascabencana, hilirisasi raksasa Rp100 triliun, hingga Kampung Haji di Mekkah. Modal negara berubah: lincah, berdaulat, dan sarat tujuan publik, menjadi mesin kebijakan dalam statecraft Indonesia kontemporer yang baru dan menentukan.

PinterPolitik.com

Dalam tradisi lama pengelolaan keuangan publik, investasi negara kerap dipahami sebagai angka statis dalam neraca—cadangan, penyertaan modal, atau pos yang menunggu stabilitas makro sebelum digerakkan. Namun dalam lanskap statecraft modern, pandangan itu semakin usang.

Negara yang efektif bukanlah negara yang sekadar besar secara fiskal, melainkan yang mampu mengorkestrasi sumber dayanya secara strategis, adaptif, dan tepat waktu. Di titik inilah investasi berubah dari sekadar instrumen akuntansi menjadi perangkat politik-ekonomi yang aktif.

Kehadiran Danantara sebagai holding dan manajer investasi negara menandai pergeseran tersebut. Ia lahir dari kesadaran bahwa aset dan dana BUMN terlalu besar untuk dibiarkan pasif, terfragmentasi, atau hanya berfungsi defensif.

Negara membutuhkan entitas yang mampu mengonsolidasikan modal, membaca risiko, dan mengeksekusi kebijakan secara simultan. Dalam kerangka ini, investasi bukan lagi soal return on capital semata, melainkan return on state capacity.

Rosan Roeslani muncul sebagai figur sentral dalam transformasi ini. Dengan posisi ganda sebagai CEO Danantara dan Menteri Investasi, ia bukan hanya pembuat kebijakan, tetapi juga operator langsungnya.

Ia berdiri di persimpangan antara visi politik, disiplin pasar, dan kebutuhan publik. Peran ini menjadikan Rosan bukan teknokrat biasa, melainkan apa yang dalam teori negara pembangunan disebut sebagai policy entrepreneur—aktor yang mampu menerjemahkan mandat negara ke dalam aksi ekonomi yang konkret.

Judul Guns N’ Rosan, Invest o’ Mine menangkap ironi sekaligus substansi dari fase ini: investasi negara kini tidak selalu bekerja dalam kondisi ideal, tetapi justru bergerak di ruang-ruang keras—krisis pascabencana, proyek industri bernilai raksasa, hingga layanan ibadah lintas negara.

Di tangan operator yang tepat, modal negara menjadi instrumen yang lentur, berani, dan bermakna.

Embedded Autonomy Rosan

Kinerja Danantara di bawah Rosan sebagai CEO dapat dibaca melalui konsep embedded autonomy yang dikemukakan Peter Evans. Negara yang efektif adalah negara yang memiliki otonomi dari kepentingan sempit, namun tetap tertanam kuat dalam jaringan sosial dan kebutuhan riil masyarakat.

Terlalu otonom, negara menjadi menara gading birokratis; terlalu tertanam, ia tenggelam dalam kepentingan partikular. Keseimbangan inilah yang menentukan daya kerja institusi publik.

Respons Danantara dalam penyediaan hunian sementara (huntara) pascabencana di Sumatra menjadi ilustrasi konkret. Di sini, entitas pengelola investasi negara tidak menunggu kondisi fiskal sempurna atau stabilitas politik yang mapan.

Ia bekerja di tengah ketidakpastian, menjadikan investasi sebagai alat respons cepat. Logika yang digunakan bukan semata-mata kelayakan finansial jangka pendek, melainkan urgensi sosial dan legitimasi negara di mata warganya.

Langkah ini penting karena mematahkan dikotomi lama antara investasi dan belanja sosial. Danantara menunjukkan bahwa modal negara dapat dirancang untuk bersifat hibrid: tetap dikelola secara profesional, namun memiliki sensitivitas krisis. Inilah bentuk investasi yang tidak alergi terhadap risiko sosial, karena justru di sanalah kehadiran negara diuji.

Pertemuan Rosan dengan Presiden Prabowo Subianto terkait proyek hilirisasi senilai Rp100 triliun memperluas spektrum tersebut. Hilirisasi bukan sekadar proyek industri, melainkan instrumen kedaulatan ekonomi.

Ia menggeser posisi Indonesia dari pengekspor bahan mentah menjadi pemain bernilai tambah dalam rantai pasok global.

Dalam kerangka konseptual developmental state, investasi semacam ini berfungsi sebagai tuas struktural—mengubah basis ekonomi, bukan hanya menumbuhkan angka PDB.

Di sini, Rosan berperan sebagai penghubung antara kehendak politik dan rasionalitas pasar. Ia memastikan bahwa ambisi negara diterjemahkan ke dalam skema pendanaan yang kredibel, terukur, dan dapat dieksekusi.

Negara tidak lagi sekadar memberi insentif, tetapi ikut masuk sebagai pemain strategis melalui modalnya sendiri.

Wajah Baru Kehadiran Negara?

Dimensi paling menarik dari transformasi ini terlihat pada proyek Kampung Haji Indonesia di Mekkah. Melalui Danantara Investment Management, negara mengelola aset bukan hanya untuk keuntungan finansial, tetapi untuk memperbaiki ekosistem haji dan umrah serta memperkuat kehadiran negara di luar negeri.

Ini adalah contoh nyata dari apa yang bisa disebut capital with purpose—modal yang diarahkan pada tujuan publik yang lebih luas.

Dalam perspektif teoritis, langkah ini melampaui logika shareholder value menuju stakeholder state. Negara menggunakan investasinya untuk meningkatkan kualitas layanan ibadah, melindungi warganya di luar negeri, dan sekaligus membangun posisi tawar dalam ekosistem global haji–umrah. Investasi menjadi alat diplomasi kultural sekaligus ekonomi.

Rosan Roeslani, bersama figur-figur seperti Pandu Sjahrir dan Dony Oskaria, merepresentasikan generasi baru pengelola investasi negara: fleksibel, lincah, dan berbasis eksekusi.

Mereka tidak memandang BUMN sebagai beban fiskal, melainkan sebagai mesin kebijakan. Dalam tangan operator semacam ini, modal negara tidak terjebak pada dua ekstrem—entah terlalu politis atau terlalu teknokratis—melainkan bergerak di jalur tengah yang produktif.

Implikasinya signifikan. Investasi negara tidak lagi menunggu dunia stabil untuk bekerja. Ia justru hadir di saat krisis, masuk ke sektor strategis, dan bahkan merambah ruang simbolik seperti ibadah. Negara, melalui modalnya, mendapatkan kembali wajah, arah, dan tempo.

Pada akhirnya, Guns N’ Rosan, Invest o’ Mine bukan sekadar permainan kata, melainkan penanda zaman. Ketika investasi negara dikelola oleh operator yang memahami teori, membaca konteks, dan berani mengeksekusi, uang publik berhenti menjadi angka pasif.

Ia berubah menjadi energi penggerak—yang bukan hanya menghasilkan imbal hasil, tetapi juga membangun kapasitas dan legitimasi negara itu sendiri. (J61)

Sir David Beckham resmi jadi “Sir” dari Raja Charles III. Apa yang sebenarnya bisa dipelajari Indonesia, khususnya Danantara, dari kisah Beckham? 

PinterPolitik.com

“Playing football is very simple, but playing simple football is the hardest thing there is.” – Johan Cruyff (1947-2016)

Cupin masih ingat ekspresi David Beckham waktu itu—berdiri gagah di Windsor Castle, mengenakan jas abu-abu dan dasi perak, sementara Raja Charles III menempelkan pedang ke bahunya. “Sir David Beckham,” kata sang raja dengan aksen Inggris yang nyaris seperti di film The Crown. Cupin yang menonton lewat YouTube spontan berkomentar, “Tuh orang bukan cuma ganteng, tapi sekarang resmi jadi bangsawan.”

Tapi di balik kemewahan upacara itu, ada sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar penghormatan simbolik. Peneliti dari Northeastern University menyebut sistem knighthood sebagai cara Inggris mengekspor pengaruh budayanya ke dunia. Mereka menulis, “Apakah lewat sepak bola dan David Beckham, The Beatles, atau Gary Oldman, Inggris selalu menggunakan simbol-simbol kebanggaan nasional untuk menegaskan identitas globalnya.”

Beckham adalah contoh paling menonjol. Ia bukan hanya ikon olahraga, tapi juga “produk ekspor” budaya Inggris yang sukses di panggung internasional. Di setiap iklan, wawancara, dan kegiatan amalnya, ada semacam pesan terselubung: Inggris itu keren, modern, dan humanis.

Namun, perjalanan Beckham tidak berhenti di ruang megah Windsor. Ia kemudian melangkah ke wilayah yang bahkan lebih menantang: Amerika Serikat. Negeri yang lebih identik dengan baseball dan American football itu dulunya memandang sepak bola seperti makanan diet—terlalu ringan buat selera lokal. Cupin, sambil menyeruput kopi, cuma bisa geleng-geleng, “Siapa juga yang berani jual sepak bola ke negara yang lebih cinta Super Bowl daripada Piala Dunia?”

Namun Beckham melakukannya, dan dunia berubah. Ia bukan sekadar datang sebagai pemain, tapi sebagai visioner bisnis yang membawa ide baru tentang bagaimana sepak bola bisa menjadi platform ekonomi dan soft power. Dan di sinilah Cupin mulai berpikir—kalau Beckham bisa mengubah Amerika, apakah Danantara, lembaga investasi baru Indonesia, juga bisa melakukan hal serupa di sini?

Pertanyaan itu mungkin terdengar aneh. Tapi bukankah banyak hal besar justru dimulai dari ide yang terdengar gila? Cupin tersenyum—karena bahkan Sir David dulu dianggap mimpi di siang bolong saat pertama kali mendarat di Los Angeles.

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Soccer-ization Amerika dan Strategi Bisnis Beckham

Ketika Beckham menandatangani kontrak dengan LA Galaxy pada 2007, dunia sepak bola terperangah. Dari Real Madrid yang penuh bintang ke liga yang bahkan tak punya promosi-degradasi? Cupin sempat mengira Beckham cuma cari matahari California dan kehidupan selebriti bersama Victoria. Tapi ternyata ada strategi brilian di balik langkah itu.

Gajinya memang turun drastis, dari $20 juta di Madrid jadi “hanya” $6 juta per tahun. Namun Beckham menegosiasikan hal yang jauh lebih bernilai: persentase dari seluruh pendapatan klub—tiket, merchandise, hingga sponsorship. Akibatnya, menurut data Forbes, penghasilannya justru melonjak hingga $50 juta per musim. Cupin sampai mencatat di notes-nya: “Orang pintar bukan yang cari gaji tinggi, tapi yang bikin sistemnya ngasih uang balik tanpa kerja.”

Yang paling jenius adalah klausul tersembunyi: hak membeli klub Major League Soccer (MLS) dengan harga $25 juta setelah pensiun. Tahun 2018, Beckham mengeksekusi opsi itu dan lahirlah Inter Miami. Kini valuasinya mencapai $1,2 miliar dengan pendapatan tahunan $180 juta—menjadikannya salah satu klub termuda namun terkaya di MLS.

Namun dampaknya lebih besar dari sekadar angka. Kedatangan Beckham memicu revolusi: penonton MLS meningkat 25% dalam dua tahun, stadion-stadion baru bermunculan, dan jumlah klub melonjak dari 12 jadi hampir 30. Liga yang dulu dianggap “liga pensiunan” berubah jadi magnet global. Cupin bahkan melihat anak-anak Amerika mulai menendang bola di taman-taman—sesuatu yang dulu hampir tak terbayangkan.

Secara akademik, fenomena ini tak muncul begitu saja. Thomas Hoehn dan Stefan Szymanski dalam “The Americanization of European Football” menjelaskan bagaimana sistem bisnis Amerika—revenue sharing, hak siar kolektif, dan closed league—menciptakan stabilitas finansial jangka panjang. Beckham memanfaatkan prinsip ini dengan sempurna, menciptakan ekosistem di mana kesuksesan satu klub ikut mengangkat seluruh liga.

Dan kalau mau bicara skala besar, Arab Saudi juga tak mau ketinggalan. Public Investment Fund (PIF) mereka membeli Newcastle United senilai £300 juta pada 2021, lalu mengambil alih empat klub besar Saudi Pro League pada 2023. Nilai liga pun melonjak dari €370 juta jadi hampir €1 miliar dalam dua tahun. Cupin, sambil membaca laporan di Journal of Sport and Society, menemukan bahwa tujuan mereka bukan cuma “sportswashing,” melainkan bagian dari Vision 2030 untuk mendiversifikasi ekonomi dan memperkuat citra global.

Lihat saja hasilnya: Ronaldo, Benzema, dan Kante kini bermain di liga yang dulu tak dilirik siapa pun. Penonton internasional meningkat, hak siar global dijual ke lebih dari 40 negara, dan Arab Saudi berhasil menempatkan dirinya sebagai kekuatan baru di peta sepak bola dunia.

Baik Beckham maupun PIF, keduanya memahami satu hal yang sama: sepak bola bukan hanya olahraga, tapi alat diplomasi dan bisnis global. Beckham membangun soft power Inggris lewat gaya, sementara Saudi membangunnya lewat kekuatan modal. Cupin lalu menatap peta Indonesia di dinding dan bertanya pelan, “Kalau Amerika bisa, kalau Arab bisa, kenapa Indonesia belum mencoba?”

Toh, pasar kita jauh lebih besar, penonton lebih fanatik, dan gairahnya tak tertandingi. Mungkin yang kurang hanya satu—visi dan keberanian untuk memperlakukan sepak bola bukan sebagai hiburan mingguan, tapi investasi jangka panjang.

 

 

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Danantara dan Peluang Emas Indonesia

Cupin masih ingat headline besar itu: “Indonesia Luncurkan Danantara, Sovereign Wealth Fund Baru.” Modal awalnya $61 miliar, dengan target mencapai hampir $1 triliun aset pada 2029. Itu berarti Danantara berpotensi menjadi lembaga keuangan terbesar keempat di dunia. Tujuannya jelas: mengoptimalkan aset BUMN, menarik investasi asing, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.

Namun di antara daftar prioritasnya—dari infrastruktur digital hingga energi terbarukan—tidak ada kata “sepak bola.” Cupin yang membaca proposal itu hanya bisa mengernyit, “Padahal bola itu sektor paling menjanjikan buat soft power Indonesia.”

Lihat saja datanya: pada musim Liga 1 2024/25, total penonton mencapai hampir tiga juta orang. Itu artinya, setiap pekan stadion di seluruh Indonesia dipenuhi massa yang lebih banyak daripada total pengunjung bioskop dalam sebulan. Tahun 2018 bahkan jadi musim dengan penonton terbanyak dalam sejarah—3,07 juta orang. Angka yang menggambarkan gairah luar biasa, tapi belum dikelola sebagai aset ekonomi.

Coba bayangkan kalau Danantara mulai berinvestasi di klub-klub besar seperti Persib Bandung, Persija Jakarta, atau Bali United. Dengan modal dan manajemen yang profesional, klub-klub ini bisa naik kelas jadi perusahaan bernilai ratusan juta dolar. Cupin menulis di buku catatannya: “Kalau Beckham bisa ubah LA Galaxy jadi bisnis, kenapa Persib tak bisa jadi versi Bandung-nya Inter Miami?”

Langkah-langkahnya bisa dimulai dari hal konkret. Pertama, modernisasi infrastruktur—membangun stadion seperti Miami Freedom Park yang berfungsi juga sebagai kompleks komersial. Kedua, pengembangan akademi pemain, agar Indonesia bisa mengekspor talenta muda ke Eropa. Ketiga, membawa pemain internasional ke Liga 1 untuk menarik minat global. Keempat, menegosiasikan hak siar internasional secara terpusat. Dan terakhir, menjalin kemitraan strategis dengan klub-klub Eropa agar terjadi transfer teknologi dan pengalaman.

Keuntungannya bukan hanya finansial. Ini soal nation branding. Ketika Messi gabung Inter Miami, dunia tiba-tiba menatap MLS. Ketika PIF membeli Newcastle, dunia bicara tentang Arab Saudi. Dengan langkah yang sama, Indonesia bisa memosisikan diri sebagai pusat baru sepak bola Asia Tenggara. Pariwisata melonjak, lapangan kerja terbuka, dan yang terpenting—muncul rasa bangga nasional yang otentik.

Secara teoritis, inilah contoh sempurna dari soft power economy. Joseph Nye, dalam karya klasiknya Soft Power: The Means to Success in World Politics (2004), menulis bahwa kekuatan budaya seringkali lebih efektif dari kekuatan militer. Sepak bola adalah manifestasi paling konkret dari ide itu—alat diplomasi yang menghubungkan emosi publik lintas negara.

Apalagi, Indonesia punya keunggulan demografis: 270 juta penduduk, mayoritas muda, dan sebagian besar penggemar sepak bola. Potensi pasarnya jauh lebih besar dari Amerika saat Beckham datang ke MLS. Yang kita butuhkan hanyalah manajemen profesional dan keberanian berinvestasi. Cupin membayangkan: stadion modern di Bandung, akademi di Yogyakarta, dan hak siar Liga 1 tayang di platform global.

Danantara punya semua yang diperlukan untuk mewujudkan itu—modal besar, legitimasi politik, dan jaringan internasional. Seperti Beckham dulu yang berani bermimpi di Los Angeles, Indonesia kini berada di posisi serupa. Tinggal satu langkah: berani menjadikan sepak bola bukan hanya tontonan, tapi kendaraan menuju kemandirian ekonomi dan citra global yang kuat.

Cupin menutup bukunya sambil tersenyum. “Beli Suarez” mungkin cuma candaan, tapi ide di baliknya serius: bukan membeli pemain, tapi membeli visi. Kalau Beckham bisa mengubah sepak bola Amerika dengan $6 juta dan mimpi panjang, bayangkan apa yang bisa dilakukan Danantara dengan $61 miliar dan semangat 270 juta jiwa.

Sepak bola, ujarnya pelan, bukan sekadar 90 menit di lapangan. Ia adalah panggung ekonomi, diplomasi, dan kebanggaan nasional—yang menunggu untuk dimainkan Indonesia. Dan mungkin, sudah waktunya peluit pertama itu ditiup. (A43)

Kayak lagunya Simon & Garfunkel, bridge over toubled water? 

#RosanRoeslani #Prabowo #PrabowoSubianto #investasi #AmerikaSerikat #pinterpolitik #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini  

Publik dan media baru-baru ini dibuat heboh dengan pernyataan yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi di Mahkamah Internasional (ICJ) terkait konflik Palestina-Israel. Mungkinkah siasat ini diperuntukkan untuk Prabowo Subianto?

PinterPolitik.com

“I think the whole world’s addicted to the drama” – will.i.am, “Where Is the Love?” (2003)

Melihat apa yang terjadi di Gaza pasti membuat banyak hati hancur. Bagaimana tidak? Perang berkecamuk tiada hentinya, memakan banyak nyawa anak-anak yang masih begitu belia.

Mungkin, sembari mendengarkan lagu dari Black Eyed Peas yang berjudul “Where Is the Love?” (2003), diri serasa turut mempertanyakan. Mengapa semua ini dibiarkan terjadi? Di mana cinta dan kasih sayang berada?

Dalam lagu itu, Black Eyed Peas membahas bagaimana umat manusia kini kesulitan menciptakan perdamaian. Malahan, yang ada, banyak individu, kelompok, hingga negara lebih memilih untuk merawat konflik dibandingkan merawat pedamaian.

Banyak korban berjatuhan. Banyak bom dijatuhkan. Bahkan, banyak anak-anak menjadi korban. Lirik-lirik lagu ini menjadi pengingat akan gambaran peristiwa-peristiwa yang kini tengah terjadi di Gaza.

Motivasi dan pertanyaan yang sama juga mendasari tindakan dan kebijakan yang diambil oleh para pejabat. Salah satunya adalah Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi.

Pada Jumat (23/2) kemarin, menteri yang memimpin para diplomat Indonesia itu memutuskan untuk berdiri di hadapan para diplomat dan ahli hukum yang berasal dari berbagai negara. Retno memutuskan untuk berdiri di podium yang ada di Den Haag, Belanda, tepatnya di Mahkamah Internasional (ICJ).

Retno menuntut keadilan untuk ditegakkan terhadap Israel yang dianggap telah melakukan kejahatan-kejahatan perang di Gaza. “Harapan ada pada Mahkamah ini karena Mahkamah ini adalah penjaga keadilan,” tegas Retno.

Aksi Retno inipun menuai reaksi positif dari warganet. Banyak dari mereka menganggap apa yang dilakukan sang Menlu merupakan sikap yang tegas dan berani di saat banyak negara cenderung melakukan pembiaran terhadap apa yang terjadi di Gaza, Palestina. 

Well, terlepas dari itu, mungkinkah Retno memiliki kepentingan politis di balik manuver-manuver diplomatiknya – tentu selain kepentingan nasional Indonesia yang dibawanya? Mengapa bisa jadi terdapat siasat tertentu?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Retno Merasa Terancam?

Menjadi sifat alamiah manusia untuk menjadi selalu waspada bila ancaman hadir. Dan, bukan tidak mungkin, inipun terjadi dalam dunia politik dan pemerintahan.

Seperti yang selalu banyak orang bilang, politik selalu bicara mengenai sumber. Jabatan juga bisa menjadi sumber.

Mendekati akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi), perubahan bisa dibilang sudah berada di depan mata. Pemerintahan baru yang kemungkinan besar akan dipimpin oleh Prabowo Subianto bisa saja memiliki preferensi tersendiri dalam menyusun pemerintahannya.

Setelah hasil hitung cepat (quick count) menunjukkan bahwa pasangan calon nomor urut dua, Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka, memenangkan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, banyak rumorpun turut beredar. Salah satunya adalah komposisi dari kabinet pemerintahan selanjutnya.

Menariknya, layaknya nama Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan  nama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, nama Retno tidak disebutkan. 

Anggapan seperti ini bisa saja benar. Pasalnya, politik domestik dan politik luar negeri memang saling berkaitan.

Mengacu pada teori dua tingkat permainan (two-level game theory) dari Robert D. Putnam dalam tulisannya yang berjudul “Diplomacy and Domestic Politics: The Logic of Two-Level Games”, dua dimensi politik ini, yakni politik domestik dan internasional, menjadi dua tingkatan permainan yang dimainkan bersamaan oleh para pengambil kebijakan.

Misal, publik menginginkan pemerintah Indonesia untuk membela Palestina dalam konflik ini. Maka, tidak mengherankan apabila pemerintahan Jokowi menjalankan kebijakan luar negeri yang mendukung Palestina.

Namun, tidak hanya faktor publik saja yang bermain. Mengacu ke tulisan Aaron David Miller yang berjudul “No Leader Makes Foreign Policy Decisions Without Considering Domestic Politics” di Carnegie Endowment for International Peace, para pemimpin juga membuat kebijakan luar negeri berdasarkan para politisi lain dan juga berdasarkan prioritas-prioritas yang saling berkompetisi.

Bukan tidak mungkin, politik antar-politisi juga bermain dalam kebijakan Retno untuk membela Palestina dengan upaya yang lebih. Kompetisi antar-individu dalam politik bisa turut mempengaruhi.

Apalagi, dalam bocoran yang beredar, nama yang muncul jadi Menlu justru adalah Rosan Roeslani, seorang pengusaha yang pernah menjabat sebagai Duta Besar (Dubes) RI untuk Amerika Serikat (AS) pada tahun 2021-2023. 

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Bukan Retno, Tapi Rosan?

Mungkin, setelah sepuluh tahun masa pemerintahan Jokowi, menjadi aneh untuk memiliki Menlu lain yang bukan seorang Retno. Bila bocoran yang beredar benar adanya, nama Rosan akan menjadi hal yang unik bagi Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI yang sejak tahun 2001 selalu memiliki Menlu yang merupakan diplomat karier, yakni sejak Hassan Wirajuda, Marty Natalegawa, hingga Retno.

Rosan sendiri merupakan seorang pengusaha. Usahanyapun dimulai dan banyak berkecimpung di dunia keuangan (financial). Usahanya bersama Sandiaga Uno yang kini menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), misalnya, bernama Recapital yang dirintis sejak tahun 1996-1997.

Dengan latar belakangnya sebagai pengusaha, tentu sosok Rosan bukanlah sosok pejabat yang dikenal di kalangan para diplomat. Namun, namanya mulai semakin dikenal di dunia pemerintahan kala dirinya menjabat sebagai Ketua Umum (Ketum) Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) pada tahun 2015 hingga tahun 2021.

Boleh jadi, nama Rosan mulai terdengar dalam radar Presiden Jokowi di saat-saat ini. Pasalnya, Rosan adalah salah satu sosok yang mendorong agar Indonesia melakukan negosiasi dengan pemerintah AS yang kala itu dipimpin oleh Presiden Donald Trump.

Trump memiliki kebijakan luar negeri yang lebih mementingkan kepentingan AS sendiri. Salah satunya adalah mengurangi kerja sama perdagangan yang dianggap tidak menguntungkan bagi AS secara keuangan.

Pemerintah AS memiliki apa yang disebut sebagai Generalized System of Preferences (GSP) yang memberikan preferensi khusus dalam hal perdagangan dengan negara-negara lain, termasuk dengan Indonesia. Namun, Trump ingin menghilangkan GSP yang dianggap hanya menguntungkan negara lain, termasuk Indonesia yang justru memiliki surplus nilai perdagangan dengan AS.

Boleh jadi, atas kepentingan untuk menjaga kerja sama perdagangan dengan Paman Sam, Rosan akhirnya ditunjuk oleh Jokowi untuk menjabat sebagai Dubes RI untuk AS. 

Lantas, mengapa Rosan bisa menjadi pilihan tepat untuk posisi Menlu ke depannya? Jawabannya terletak pada siapa yang akan menang di Pilpres AS 2024 nanti.

Saat ini, nama Presiden Joe Biden tidak memiliki elektabilitas yang tinggi. Banyak pihak memprediksi bahwa Presiden Donald Trump akan memenangkan kontestasi menuju Gedung Putih pada pilpres kali ini.

Bukan tidak mungkin, dengan faktor ini, Rosan bisa menjadi orang yang lebih sesuai. Apalagi, dengan kehadiran Trump yang kerap berfokus pada kebijakan perdagangan, peran apa yang disebut sebagai diplomasi perdagangan (trade diplomacy) oleh Tissa Rajapakse dalam tulisannya yang berjudul “The Evolving Role of Trade Diplomacy in Multilateral Trade Negotiations” bisa saja menjadi lebih signifikan dalam beberapa tahun ke depan.Well, pada akhirnya, pilihan dan pertimbangan untuk sosok pengisi posisi ini kembali berada di tangan presiden selanjutnya. Namun, layaknya lirik lagu Black Eyed Peas di atas, publikpun tertarik dengan drama dan, bukan tidak mungkin, juga dengan drama kursi Menlu ini. (A43)

PinterPolitik.com 

Kepercayaan sebagai ketua tim pemenangan dua bacapres 2024 yang diberikan kepada dua pebisnis tenar tanah air, Arsjad Rasjid (kubu Ganjar-Mahfud MD) dan Rosan Roeslani (Prabowo-Gibran), menjadi sinyal kuat pergeseran tren politik dan eksistensi pengaruh dalam dimensi tertentu. 

Pada 4 September lalu, Arsjad Rasjid yang merupakan Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) resmi ditunjuk menjadi Ketua Tim Pemenangan Ganjar Pranowo yang kala itu belum memiliki bacawapres. 

Sementara itu, Rosan yang menjabat Wakil Menteri BUMN didapuk langsung oleh Prabowo Subianto sebagai Ketua Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Maju kemarin (25/10). 

Terlepas dari posisi ketua tim pemenangan yang masih belum diumumkan oleh pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, sorotan memang agaknya patut ditujukan kepada Arsjad dan Rosan. 

Sebagai informasi, Arsjad adalah Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, atau KADIN Indonesia periode 2021-2026. Sementara itu, Rosan adalah pendahulu Arsjad di periode 2015-2021. 

Impresi yang cukup menggelitik tentu terkait dengan kepercayaan koalisi politik, baik kubu Ganjar maupun Prabowo, terhadap latar belakang keduanya yang merupakan pebisnis. 

Padahal, di Amerika Serikat (AS), misalnya, ketua tim kampanye atau presidential campaign manager hampir selalu diampu oleh sosok yang murni menguasai ranah sosiopolitik. Itu dianut oleh Partai Republik maupun Partai Demokrat hingga Pilpres edisi terakhir pada 2020 silam. 

Menariknya, Erick Thohir yang dipercaya menjadi Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin seakan mengawali tren pebisnis yang ditunjuk untuk posisi tersebut. 

Lantas, mengapa seolah terjadi pergeseran latar belakang sosok ketua tim pemenangan di Pilpres tanah air? 

Tren Baru? 

Tidak hanya di AS, di Indonesia pun sosok ketua tim pemenangan atau yang juga kerap disebut ketua tim kampanye selalu diisi sosok yang dianggap mumpuni dalam aspek sosiopolitik demi merengkuh dukungan berbagai pihak, mulai dari elite hingga akar rumput. Paling tidak itu terjadi sejak Pilpres 2004 hingga 2014. 

Kemampuan dalam aspek sosiopolitik yang dimaksud sendiri adalah bagaimana seorang ketua tim pemenangan dapat menciptakan citra positif dan mengelola, plus mengeksekusi langkah-langkah strategis, sesuai dengan jangkauan serta kondisi psikologi politik konstituen yang ditargetkan.  

Sejak Pilpres 2004 hingga 2014, tidak ada nama pebisnis “tulen” yang mengampu jabatan ketua tim pemenangan. 

Edisi 2004 yang menjadi Pilpres pertama dengan sistem pemilihan langsung, diisi oleh lima kandidat dengan ketua tim pemenangan yang berlatar belakang militer, politisi, ekonom, akademisi, hingga tokoh agama. 

Saat itu, ketua tim pemenangan duet Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Jusuf Kalla (JK) dipercayakan kepada Letjen TNI (Purn.) Mohammad Ma’ruf. Sementara Mayjen TNI (Purn.) Adang Ruchiatna mengetuai tim kampanye Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi. 

Koalisi politik pasangan Amien Rais-Siswono Yudo Husodo mempercayakan posisi tersebut kepada akademisi dan ekonom Bambang Sudibyo. Di sisi berbeda, duet Hamzah Haz-Agum Gumelar mempercayakannya kepada politisi PPP Hasrul Azwar. 

Terakhir, tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Slamet Effendy Yusuf menjadi ketua tim pemenangan duet Wiranto-Salahuddin Wahid. 

Di edisi 2009, politisi PAN Hatta Rajasa menjadi ketua tim pemenangan SBY-Boediono, Mayjen TNI (Purn.) Theo Syafei di kubu Megawati-Prabowo, dan politisi-pebisnis Golkar Fahmi Idris yang menyokong duet JK-Wiranto. 

Sementara di Pilpres 2014, ketua tim pemenangan Prabowo-Hatta Rajasa dipercayakan kepada pakar hukum tata negara Mahfud MD. Di kubu Jokowi-JK, politisi PDIP Tjahjo Kumolo menjadi rival Mahfud. 

Baru lah di edisi 2019 nama Erick Thohir mengawali tren sosok berlatarbelakang pebisnis “tulen” yang mana saat itu sukses menjadi ketua tim kampanye nasional duet Jokowi-Ma’ruf Amin. 

Rival Jokowi, duet Prabowo-Sandiaga Uno mempercayakan posisi ketua tim pemenangan kepada Jenderal TNI (Purn.) Djoko Santoso. 

Maka dari itu, kepercayaan yang diberikan kepada Rosan dan Arsjad dapat dilihat menjadi tren menguatnya simbiosis politik dan akomodasi kepentingan para pebisnis yang kini semakin diperlihatkan oleh aktor-aktor di dalamnya. 

Pebisnis Main Tiga Kaki? 

Secara tradisional, politik Indonesia kerap dianggap diwakili oleh dua aliran utama, yakni kelompok nasionalis dan kelompok agamais atau Islamis. Padahal, terdapat satu unsur yang belakangan mulai ambil bagian secara aktif dan memiliki peran besar, ya, insan bisnis. 

Para pebisnis memang mau tidak mau harus terlibat di dalam perkara politik tanah air. Menurut Jeffrey Winters, para pengusaha ini harus menjadi aktor politik untuk mengamankan tatanan bisnis mereka, termasuk oligarkinya. 

Unsur insan bisnis atau pebisnis kemudian dapat dikatakan sebagai perwujudan dari kapitalisme. 

Mau tidak mau dan suka atau tidak suka, kapitalisme menjadi sebuah kekuatan besar yang dampaknya menjadi sesuatu yang tak terhindarkan. Eksistensi pebisnis dalam politik lantas membentuk tren tersendiri saat fenomenanya tidak hanya di negeri ini, tetapi juga di seluruh dunia. 

Simbiosis, atau lebih tepatnya “transaksi”, yang terjadi sendiri cukup sederhana. Keterlibatan secara aktif para pebisnis dalam politik dinilai demi akses kemudahan bisnis saat kandidat yang mereka dukung menang dan berkuasa. 

Sementara itu, aktor politik membutuhkan sokongan para pebisnis, terutama aspek jejaring dan finansial mereka demi memenuhi ongkos politik yang begitu tinggi. 

Dalam konteks Arsjad dan Rosan di Pilpres 2024, keduanya dianggap memiliki kapasitas dan jejaring yang luas, serta dapat diterima semua kelompok. 

Arsjad merupakan Direktur Utama Indika Energy, sebuah perusahaan investasi terdiversifikasi terkemuka di Indonesia yang berfokus pada pengembangan dan eksploitasi sumber daya alam, infrastruktur, dan berbagai sektor industri strategis lainnya. Aset perusahaan yang dipimpin Arsjad bernilai sekitar Rp50 triliun. 

Sementara itu, Rosan adalah pendiri Recapital Group, perusahaan yang bergerak di bidang finansial, perbankan, pertambangan, infrastruktur, properti, hingga media dan telekomunikasi. 

Menariknya, baik Arsjad dan Rosan memiliki jejaring pebisnis yang saling terkait, namun tampak berbeda secara politik. 

Misalnya, Rosan yang mendirikan Recapital bersama Sandiaga Uno, sosok yang kini ada di kubu politik berseberangan bersama PPP. Sementara itu, Arsjad juga memiliki riwayat interaksi dengan Erick Thohir, sosok yang disebut terafiliasi ke PAN, parpol pengusung Prabowo. 

Di permukaan, Arsjad boleh jadi tampak unggul karena dapat memanfaatkan posisinya sebagai Ketum KADIN Indonesia untuk merengkuh jejaring dukungan para pebisnis bagi Ganjar. 

Akan tetapi, saat berkaca pada interaksi menarik di antara para pebisnis yang melampaui keberpihakan politik, jejaring dan kemampuan Rosan pun tak bisa dianggap sembarangan. 

Belum lagi saat dilihat dari logika pebisnis yang boleh jadi hanya ingin bisnis mereka berjalan lancar dan semakin menguntungkan, terlepas siapa yang menang nantinya. 

Bisa saja, para pebisnis bermain dua kaki atau lebih. Tinggal yang menjadi misteri adalah kalkulasi dan persentase atau “nilai” sokongan mereka ke setiap aktor di Pilpres 2024. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (J61) 

Sederet menteri Jokowi antar Prabowo-Gibran ke KPU (25/10)

PinterPolitik.com

Di tengah kondisi pandemi yang semakin genting, Komisi I DPR disibukkan dengan agenda fit n proper test calon duta besar (dubes). Dari ke 33 nama calon dubes yang diajukan Presiden, 11 di antaranya merupakan calon dubes non-karier yang mempunyai latar belakang politisi hingga pengusaha.

Perhatian publik sendiri tertuju kepada nama-nama calon dubes non-karier, beberapa perdebatan pun terjadi terkait pantas atau tidaknya mereka menduduki posisi tersebut.

Berdasarkan hasil analisis pemberitaan di media, beberapa nama yang paling banyak dapat sorotan adalah Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman yang diusulkan untuk menjadi Duta Besar RI untuk Kazakhstan, Gandi Sulistiyanto pengusaha sekaligus bos Sinar Mas yang diusulkan menjadi Duta Besar RI untuk Korea Selatan, dan Rosan Roeslani, pengusaha sekaligus mantan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) yang diusulkan untuk menjadi Duta Besar RI untuk Amerika Serikat (AS).

Nama terakhir tampaknya yang paling menjadi sorotan. Sebenarnya hal ini merupakan hal yang wajar, mengingat AS merupakan negara yang sangat penting dan mempunyai pengaruh yang sangat kuat dalam bidang politik dan ekonomi bagi Indonesia.

Jadi siapa pun yang akan menjadi Dubes Indonesia untuk Amerika Serikat selalu akan mendapat sorotan lebih.

Baca Juga: Jokowi “Lirik” Diplomasi Iklim Biden?

Menarik di sini adalah ketika lagi-lagi yang diusulkan menjadi Duta Besar untuk AS adalah seorang pengusaha.

Rosan akan mengikuti jejak partnernya sekaligus mantan Wakil Ketua Umum Kadin Muhammad Lutfi yang lebih dulu menjabat Dubes RI untuk AS.

Lantas apa motif Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang lagi-lagi menunjuk pengusaha untuk menjadi Dubes RI untuk AS?

Perkuat Diplomasi Ekonomi

Beberapa pihak menilai terpilihnya Joe Biden menjadi Presiden AS akan membawa angin segar bagi hubungan bilateral antara Indonesia dan Paman Sam.

Di bawah kepemimpinan Biden, kawasan Asia disebut menjadi fokus dari arah kebijakan luar negeri AS. Hal ini jelas memberikan peluang emas bagi Indonesia mengingat Biden sendiri juga punya sejarah panjang hubungan dengan Indonesia.

Pada tahun 2015, misalnya, saat itu Biden dalam kapasitasnya sebagai Wakil Presiden AS meresmikan “Kemitraan Strategis Indonesia – AS”.

Kembali ke dalam konteks peranan Dubes RI untuk AS, Presiden Jokowi sendiri pernah  memerintahkan agar Dubes Indonesia di sana untuk melakukan kegiatan yang sebagian besar lebih difokuskan pada diplomasi ekonomi.

Jokowi menambahkan investasi dan kerja sama ekonomi, termasuk meningkatkan ekspor, harus menjadi perhatian para diplomat RI di AS.

Instruksi Presiden Jokowi tersebut sedikit banyak tercermin dari dua program prioritas yang dicanangkan  Muhammad Lutfi ketika menjabat menjadi Dubes lalu.

Lutfi sendiri menjabarkan dua prioritas utamanya sebagai Dubes AS. Pertama memastikan AS memperpanjang persetujuan fasilitas pembebasan tarif bea masuk (generalized system of preference/GSP) ke Indonesia.

GSP sendiri adalah fasilitas pembebasan tarif bea masuk yang diberikan secara unilateral oleh AS kepada negara-negara berkembang di dunia sejak tahun 1974.

Lobi-lobi yang dilakukan Lutfi beserta tim perundingan pun berhasil. Pada akhir 2020, AS sepakat untuk memperpajang fasilitas GSP untuk indonesia.

Fasilitas GSP ini penting mengingat implementasinya terbukti menguntungkan dua pihak, baik Indonesia maupun AS. Pada tahun 2020, misalnya, nilai ekspor Indonesia yang menggunakan fasilitas GSP tercatat US$ 1,87 miliar atau naik 10,6 persen dibanding periode tahun 2019.

Terkait hal ini Indonesia berada di urutan ketiga negara yang banyak memanfaatkan fasilitas GSP AS. Hal ini juga sedikit banyak membuktikan kepercayaan AS kepada Indonesia sekaligus kesuksesan dari lobi-lobi yang dilakukan para diplomat RI.

Baca Juga: Jokowi-Biden Buat Tiongkok Gentar?

Robert Lighthizer selaku perwakilan United States Trade Representative (USTR)awalnya memperkirakan pencabutan GSP yang dilakukan kepada India dan Turki juga akan dilakukan kepada Indonesia.

Namun, hal ini tidak terjadi karena kuatnya diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia dalam proses perundingan.

Seperti yang diketahui, sesaat sebelum AS memberikan perpanjangan fasilitas GSP bagi Indonesia, beberapa negara lain seperti Turki, India dan Thailand gagal mendapat perpanjangan fasilitas ini.

Jelas perpanjangan GSP ini memiliki banyak keuntungan bagi Indonesia. Salah satunya, dengan fasilitas GSP, Indonesia berpeluang menggeser Thailand dalam hal intensitas perdagangan internasional dengan AS.

Tugas besar bagi Rosan Roeslani adalah tetap menjaga kepercayaan pemerintah AS di bawah kepemimpinan Presiden Joe Biden dalam pelaksanaan kerja sama fasilitas GSP ini.

Selain itu yang lebih penting adalah mendorong lebih banyak pelaku ekonomi di Indonesia untuk memanfaatkan fasilitas ini.

Kemudian, Rosan perlu memulai pembicaraan untuk melakukan negosiasi terkait perjanjian dagang bebas terbatas atau limited trade deal (LTD) dengan AS. Skema LTD ini sedikit banyak masih berkaitan dengan fasilitas GSP.

“LTD ini pintu masuknya adalah GSP, kalau sudah GSP, LTD semakin simpel,” papar Muhammad Lutfi.

Adanya LTD diprediksi akan menggenjot perdagangan kedua negara sebesar 2 kali lipat dari nilai perdagangan saat ini sebesar US$ 27,1 miliar. Ditargetkan nilai perdagangan akan mencapai US$ 60 miliar dalam 5 tahun.

Skema LTD sendiri saat ini masih dalam tahap negosiasi dengan USTR. Proses perundingan sempat tertunda saat Lutfi yang sebelumnya memimpin perundingan ini keburu ditarik menjadi Menteri Perdagangan.

Melanjutkan Misi Besar Ekspansi

Tugas besar bagi Rosan Roeslani adalah menggantikan peran Muhammad Lutfi untuk meng –goal-kan skema ini.

Rosan sendiri seharusnya sudah tidak asing lagi soal ini. Usulan untuk meningkatkan kerja sama perdagangan RI-AS melalui limited trade deal pernah digaungkan olehnya ketika masih menjadi Ketua Umum Kadin.

Masa jabatan Muhammad Lutfi yang hanya selama tiga bulan membuat banyak misi besar dan program Dubes Indonesia di AS sementara tertunda. Rosan dengan kedekatan dan latar belakang yang sama diharapkan bisa menggantikan peran Lutfi tersebut.

Rosan sendiri ketika menjabat nanti diprediksi hanya akan melanjutkan program-program prioritas Lutfi yang belum sempat berjalan.

Sampai di sini sebenarnya sudah bisa sedikit terjawab mengapa Dubes Indonesia di AS seringkali dijabat oleh pengusaha atau minimal orang yang memiliki latar belakang ilmu ekonomi yang kuat.

Lagi-lagi hal ini kembali kepada instruksi Presiden Jokowi yang memperintahkan para diplomatnya untuk melakukan kegiatan yang sebagian besar lebih difokuskan pada diplomasi ekonomi, khususnya di masa pandemi seperti saat ini.

Ditambah, di bawah kepemimpinan Joe Biden sendiri Indonesia diprediksi menjadi salah satu mitra penting AS di Asia Tenggara melalui visi Strategi Indo-Pasifik. AS perlu mengimbangi pengaruh Tiongkok di kawasan.

Baca Juga: Jokowi Mau “Gratisan” Biden?

Di tengah kondisi pandemi dan kenyataan bahwa ekonomi Indonesia yang sedang terpuruk memang menjadi masuk akal ketika Presiden Jokowi menempatkan dubes dengan latar belakang ekonomi yang kuat untuk membangkitkan perekonomian di Indonesia.

Terutama khusus untuk Amerika Serikat, langkah memperkuat diplomasi ekonomi diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap upaya Indonesia memperbaiki perekonomian di tengah pandemi.

Apalagi AS merupakan mitra dagang terbesar ke-4 bagi Indonesia setelah Tiongkok, Jepang, dan Singapura.

Mungkin ini adalah momentum yang pas bagi Jokowi untuk “mendekati” Biden terutama terkait perekonomian kedua negara.

Tentunya kita semua berharap agar langkah-langkah “diplomasi ekonomi” Dubes Indonesia di AS sukses sehingga dapat membantu perekonomian negara ini menjadi lebih baik. (A72)