PinterPolitik.com

Politisi senior PDIP Panda Nababan dalam bukunya Panda Nababan Lahir Sebagai Petarung: Sebuah Otobiografi, Buku Kedua: Dalam Pusaran Kekuasaan, menceritakan kisah menarik soal Luhut Binsar Pandjaitan yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves). 

Menurut Panda, pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 lalu, Luhut sebenarnya berkeinginan untuk menjadi cawapres Joko Widodo (Jokowi). Luhut pun membentuk Tim Bravo 5 pada 2013 untuk mengkampanyekan dirinya sebagai calon wakil presiden (cawapres). 

Saat itu, Luhut disebut telah menyiapkan uang tunai sebesar Rp200-300 miliar. Namun, jawaban Panda soal Luhut bukanlah seorang Muslim mengubah sikap eks-Dubes Singapura itu. Tim Bravo 5 yang berisi Akabri ’70 – angkatan Luhut – kemudian difokuskan untuk memenangkan Jokowi.

Cerita soal Luhut yang ingin maju di kompetisi pilpres kembali menjadi perbincangan akhir-akhir ini. Ketika bertemu dengan pengamat politik Rocky Gerung, Luhut mengaku hampir mustahil dirinya menjadi Presiden.

“Harus tahu diri juga lah kalau kau enggak orang Jawa,” ungkap Luhut pada 22 September 2022. “Saya double minoritas, udah Batak, Kristen lagi. Jadi, saya bilang sudah cukup itu. Ngapain saya nyakitin diri saya,” tambah sang Menko Marves.

Pengakuan Luhut bahwa dirinya bukan orang Jawa sehingga sulit menjadi presiden merupakan diskursus umum kita selama ini. Seolah ada aturan baku bahwa presiden Indonesia haruslah orang Jawa, ada ramalan Jayabaya, hingga akronim Notonegoro yang menasbihkan nama presiden Indonesia haruslah berakhiran “O”.

Lantas, seperti pernyataan Luhut, apakah Presiden Indonesia harus orang Jawa?

Kenapa Harus Jawa?

Ketika ditanya kenapa Presiden Indonesia harus Jawa, banyak pihak akan menyebutnya sebagai pertanyaan yang mudah. Tentu saja ini soal hitungan matematis sederhana. Sebanyak 154,34 juta (55,96 persen) dari 275,77 juta penduduk Indonesia berada di Pulau Jawa. Kemudian, sebesar 40 persen dari penduduk Indonesia adalah etnis Jawa.

Menurut peneliti dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, dengan mengacu pada sistem one person-one vote, data itu menciptakan keyakinan bahwa menawarkan identitas Jawa adalah jalan termudah bagi pengusung untuk memenangkan kontestasi pilpres.

Senada dengan Fahmi, pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah juga memberi penegasan serupa. Menurutnya, persepsi Presiden haruslah orang Jawa adalah keyakinan dari tim pengusung.

“Ini sebenarnya adalah primordialisme sebagian masyarakat Jawa, jadi bukan secara keseluruhan. Lalu, primordialisme itu juga ada di elite-elite politik,” ungkap Trubus pada 11 Oktober 2022.

Lanjut Trubus, akar dari primordialisme itu adalah etnosentrisme, yakni pandangan yang menganggap kebudayaan yang dimilikinya lebih baik dari budaya lainnya. Ini adalah persepsi superioritas etnis sehingga timbul keinginan kebudayaan atau etnisnya yang harus menjadi pemimpin.

Dengan kata lain, dapat dikatakan, pandangan bahwa Presiden Indonesia harus orang Jawa, bukanlah sebuah kausalitas, melainkan keyakinan yang tampaknya terus diproduksi demi kepentingan politis. 

Meminjam penjelasan Nassim Nicholas Taleb dalam bukunya The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable, kesimpulan yang keliru itu disebut dengan narrative fallacy atau kesesatan narasi. Ini adalah tendensi psikologis yang membuat kita membuat tafsiran berlebihan berdasarkan preferensi yang kita miliki.

Dengan kata lain, keyakinan tim pengusung dan elite politik yang menilai Presiden haruslah orang Jawa adalah sebuah narrative fallacy. Karena mungkin kebetulan mereka adalah orang Jawa, dan statistik menunjukkan dominasi Jawa, mereka kemudian terjebak dalam narrative fallacy.

Dalam penjelasan yang lebih spesifik, Taleb menyebutnya dengan arrow of relationship – kita dapat menerjemahkannya dengan panah relasi. Terang Taleb, arrow of relationship adalah kekeliruan bernalar yang terjadi ketika kita keliru dalam melihat rangkaian fakta sehingga memaksakannya menjadi sebuah keterkaitan logis. 

Lantas, jika keyakinan Presiden harus orang Jawa sudah tertanam luas dan eksis sejak lama, mungkinkah keyakinan itu didobrak?

Mendobrak Mitos

Secara cukup meyakinkan, kita dapat mengatakan jawabannya adalah “iya”. Sebagai pembuktian, kita dapat memulai dari buku Kaum Demokrat Kritis: Analisis Perilaku Pemilih Indonesia sejak Demokratisasi yang ditulis oleh Saiful Mujani, R. William Liddle, dan Kuskridho Ambardi. 

Menurut Mujani, Liddle, dan Ambardi, meskipun memainkan peran signifikan dalam pemilihan legislatif (pileg), faktor etnisitas pada pemilihan presiden justru tidak berdampak signifikan – setidaknya tidak konsisten terjadi.

Pada Pilpres 2004, misalnya, Hamzah Haz yang bukan merupakan etnis Jawa justru tidak mendapatkan suara signifikan dari pemilih non-Jawa. Suara-suara etnis Jawa dan etnis lainnya justru tersebar secara proporsional kepada semua calon. 

Pun demikian pada Pilpres 2009, sama dengan kasus Hamzah Haz, Jusuf Kalla (JK) juga gagal menyerap suara maksimal dari pemilih non-Jawa. 

Temuan Mujani, Liddle, dan Ambardi dalam buku Kaum Demokrat Kritis memberikan satu tumpuan penting yang sepertinya masih sedikit dipahami oleh berbagai aktor politik. 

Seiring dengan tumbuh dan berkembangnya pemilih Indonesia menjadi pemilih rasional dan kritis, pemilih tidak lagi terjebak pada sentimen kedaerahan, melainkan kepada calon yang paling mampu merepresentasikan dirinya sebagai harapan masyarakat.

Simpulan itu diperkuat dengan temuan menarik yang membantah argumentasi bahwa “keikutsertaan dalam pileg dan pilpres berbanding lurus dengan tingkat sosio-ekonomi”. Pada awalnya, karena mayoritas aktivitas ekonomi berpusat di Pulau Jawa, keikutsertaan pemilih di Jawa dinilai lebih tinggi dari luar Jawa. 

Namun, dalam berbagai temuan, keikutsertaan dalam pileg dan pilpres justru lebih tinggi dari kelompok sosio-ekonomi rendah, yang kebanyakan dari luar Pulau Jawa. Menurut Mujani, Liddle, dan Ambardi, mobilisasi massa menggunakan politik uang lebih mudah dilakukan di masyarakat luar Jawa yang memiliki tingkat sosio-ekonomi yang lebih rendah.

Sejalan dengan itu, M. Arief Virgy dalam tulisannya Perburuan Rente Hantui Pilkada?, juga menyebutkan bahwa alasan dipandang lumrahnya politik uang oleh masyarakat, adalah karena masyarakat masih berkutat pada masalah ekonomi. Terjadi ketimpangan akses dan kesejahteraan yang luar biasa.

Nah, dengan kata lain, untuk mendobrak mitos Presiden haruslah orang Jawa, strategi yang harus dilakukan adalah menciptakan persepsi bahwa sang calon adalah harapan terbesar masyarakat, khususnya kelompok marjinal yang selama ini merasa tidak dilihat oleh negara.

Menariknya, strategi itu sebenarnya adalah rumus universal. Donald Miller dalam bukunya Building A Story Brand menyebut kata kunci dari suksesnya citra adalah kemampuannya dalam mengetuk insting terdalam psikologi manusia, yakni insting bertahan hidup.

“All great stories are about survival – either physical, emotional, relational, or spiritual,” tulis Miller. Menurutnya, kesalahan utama dan terbesar dari citra yang gagal adalah karena tidak fokus membantu masyarakat untuk bertahan hidup dan berkembang (survive and thrive).

Bukti simpulan itu dapat kita lihat pada Pilpres 2019. Jika faktor etnis lebih menentukan, bukankah seharusnya Prabowo Subianto yang cawapresnya bukan orang Jawa, yakni Sandiaga Uno, lebih unggul dari Jokowi di Indonesia timur?  

Di Papua, misalnya, Jokowi-Ma’ruf Amin menang telak dengan 90,12 persen suara. Pun demikian di Nusa Tenggara Timur (NTT), kemenangan signifikan juga diperoleh. Dengan meraih 2.368.982 suara, Jokowi-Ma’ruf jauh meninggalkan Prabowo-Sandi yang hanya memperoleh 305.587 suara.

Besarnya dukungan itu jelas berkorelasi dengan kebijakan Jokowi yang membangun berbagai infrastruktur di Indonesia timur, seperti jalan layang tol di Papua. Dukungan besar masyarakat NTT dan Papua bukan karena Jokowi memiliki kesamaan etnis dengan mereka, melainkan karena Jokowi dinilai sebagai sosok yang dapat memberikan mereka harapan. 

Dengan demikian, secara cukup meyakinkan, kita dapat mengatakan bahwa persepsi Presiden Indonesia haruslah orang Jawa mungkin adalah sebuah mitos semata.

Sebagai penutup, kata kunci untuk mendobrak mitos Presiden harus orang Jawa adalah menghadirkan diri sebagai harapan nyata bagi masyarakat, khususnya kelompok marjinal. 

Jika persepsi itu dapat dibangun dengan kuat, siapa pun itu, sekalipun itu Luhut Binsar Pandjaitan yang merupakan orang Batak Kristen, ia dapat dipilih sebagai Presiden jika dipandang sebagai harapan terbesar untuk meningkatkan sosio-ekonomi masyarakat. (R53) 

PinterPolitik.com 

Di sebuah daratan – beserta lautan di sekelilingnya – yang dikenal sebagai Nusantara di alternate universe Bumi-45, berdirilah sebuah kerajaan megah yang kaya akan sumber daya alam. Tidak hanya megah, rakyatnya pun dikenal sangat aktif bila mengekspresikan pendapat mereka – khususnya di dunia maya.

Namun, negara ini dilanda sebuah persaingan di antara para elitenya. Para house elite ini saling memperebutkan takhta raja yang berkuasa di daratan dan lautan Nusantara – setidaknya lumayan berkuasa di luar para oligark.

Terlepas Raja Jaka Widada yang masih berkuasa, mulai ada ramalan-ramalan yang tersebar soal siapa yang bakal meneruskan kekuasaan Jaka. Salah satu ramalan datang dari Mpu Yona yang kerap mengacu pada ramalan-ramalan raja-raja terdahulu – yakni Prabu Joyoboyo dari Kerajaan Kediri Kuno.

Menurut ungkapan Mpu Yona, pengganti Jaka nanti akan memiliki salah satu suku kata dari istilah “Nata Negara”. Orang-orang Nusantara alhasil menyimpulkan bahwa ada dua calon dari house tertentu yang memiliki nama tersebut, seperti house Hartarta dan house Pranawa.

Mendengar ramalan ini, para tokoh dari masing-masing house berkumpul dan mendiskusikan lebih lanjut. Mpu Yona akhirnya secara terpaksa menjamu kedatangan mereka.

Baca Juga: Mimpi Ganjar Butuh Keajaiban?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Rani: Saya ini yang bakal jadi Rani dari daratan lan segara Nusantara. Kenapa tiba-tiba Mpu Yona mengeluarkan ramalan yang tidak berdasar begitu?

Mpu Yona: Mohon maaf, Puan Rani. Saya ini hanya mengutip berdasarkan Serat Prabu Joyoboyo terdahulu.

Rani: Kan, mbah kung saya juga punya nama dengan suku kata itu. Bung Kusna namanya.

Prabawa: Lah, saya juga punya suku kata Nata Negara di nama saya, yakni Subianta. Berarti, saya masih punya kesempatan, kan, Mpu?

Mpu Yona: Hmm, tergantung. Prabu Prabawa apa tidak lelah berusaha untuk menggapai kekuasaan setiap lima tahun?

Anis Baswedan: Bagaimana dengan Bani Baswedan? Saya kira bani ini sudah lama memberikan sumbangsih bagi kemajuan Nusantara?

Mpu Yona: Mohon maaf juga, Mas Anis.

Angga Hartarta: House saya namanya Hartarta. Ada ta-nya. Berarti bisa, bukan?

Ganjar Pranawa: Saya juga. Meskipun house saya bukan house seperti yang lainnya, saya masih punya kesempatan bukan?

Mpu Yona: Hmm, sepertinya para prabu di sini juga salah paham. Yang saya maksud bukan prabu-prabu sekalian. Yang saya maksud adalah saya. Kan, nama saya Yona, ada na-nya.

Semua: Yaelah, padha wae mbujuk!

The End.

(A43)

Baca Juga: Airlangga Pilih Ganjar Sebagai Pendamping?

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“Myth is the facts of the mind made manifest in a fiction of matter.” – Maya Deren, sutradara 

Isu terkait Presiden Indonesia haruslah orang Jawa telah menjadi pembahasan lama di tengah masyarakat. Melihat faktanya, semua presiden memang memiliki darah Jawa. Ada pula desas-desus soal nama presiden yang harus berakhiran singkatan notonegoro, yang notabene merujuk pada nama Jawa. Begitulah kira-kira yang tertuang dalam ramalan Jayabaya, sebuah ramalan yang kembali disinggung oleh Arief Poyuono baru-baru ini.

Menurut mantan Wakil Ketua Partai Gerindra ini, ramalan Jayabaya merupakan kunci dalam melihat siapa pengganti Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia haruslah orang Jawa, yang lahir di Jawa Timur atau Jawa Tengah. Mengacu pada akronim notonegoro, maka kandidatnya mengerucut pada dua sosok, yakni Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Kedua sosok ini memang digadang-gadang akan maju di kontestasi pilpres mendatang.

Terkait Presiden Jokowi, Arief mengungkap fakta menarik, yakni nama lahir sang RI-1 adalah Mulyono, yang mana itu memenuhi akronim notonegoro karena akhirannya “No”. Ini sama dengan Soekarno dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Menurut Arief, ketika Indonesia tidak dipimpin oleh presiden dengan nama akhiran notonegoro, yakni pada tahun 1999-2004, terjadi berbagai konflik di Tanah Air. Selain itu, masa kepresidenan mereka juga diketahui tidak lama.

Apa yang diungkapkan Arief sekiranya mengingatkan pada pernyataan Jusuf Kalla (JK) pada 25 Juli 2018.  “Di Amerika butuh 170 tahun untuk orang Katolik jadi presiden di Amerika, butuh 240 tahun untuk orang hitam jadi presiden di Amerika, jadi mungkin butuh 100 tahun dari kemerdekaan orang luar Jawa jadi presiden [Indonesia],” ungkap JK.

Tentu pertanyaannya, apakah Presiden Indonesia haruslah orang Jawa? Kemudian, seperti kata Arief, apakah akan terjadi konflik jika presiden tidak mengikuti ramalan Jayabaya?

Panah Relasi

Sebelum membahas haruskah presiden dari orang Jawa, kita perlu membedah terlebih dahulu asumsi Arief yang menyebut terjadi konflik ketika presiden tidak berakhiran notonegoro memimpin. Untuk kepentingan ini, kita perlu membaca buku Nassim Nicholas Taleb yang berjudul The Black Swan: Rahasia Terjadinya Peristiwa-Peristiwa Langka yang Tak Terduga.

Dalam pembahasannya mengenai Kesalahan Naratif, Taleb memperkenalkan istilah menarik yang disebut dengan arrow of relationship – kita dapat menerjemahkannya menjadi panah relasi. Ini adalah kekeliruan bernalar yang terjadi ketika kita keliru dalam melihat rangkaian fakta, sehingga memaksakan sebuah keterkaitan logis. Sederhananya, kita kerap menyebutnya sebagai cocoklogi.

Ada dua alasan kuat kenapa asumsi Arief merupakan panah relasi. Pertama, faktanya, setiap era kepemimpinan selalu mengalami turbulensi dan konflik. Di era Soekarno, misalnya, terjadi instabilitas politik tak berujung. Ada pula berbagai pemberontakan, seperti Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) pada tahun 1958. Di era SBY juga terjadi berbagai konflik. Di awal pemerintahannya bahkan terjadi tsunami yang sangat besar. Ada pula konflik di berbagai daerah, seperti di Aceh dan Ambon.

Kedua, konflik yang terjadi antara tahun 1999-2004, lebih disebabkan karena Indonesia sedang mengalami transisi dari masa Orde Baru. Kepemimpinan Habibie sangatlah berat karena mengemban misi Reformasi yang begitu sulit. Pun demikian dengan Abdurrahman Wahid (Gus Dur), terlalu banyak PR yang harus dikerjakan. Era-era ini memang penuh ketidakstabilan politik, hal yang umum terjadi pada masa transisi.

Kembali mengutip Taleb, gambaran yang disampaikan Arief bahwa terjadi konflik jika tidak dipimpin presiden berakhiran notonegoro juga disebut dengan kesalahan naratif (narrative fallacy). Ini adalah kesalahan yang terjadi karena kita memiliki kecenderungan membuat tafsiran berlebihan, serta membuat cerita menjadi lebih ringkas dan padat.  

Sebuah jam rusak pun masih menunjukkan waktu yang benar dua kali sehari. Begitu pula dengan kesalahan naratif, selalu ada tendensi untuk mencocokkan suatu fakta dengan keyakinan yang telah kita miliki. Secara khusus, ini disebut dengan confirmation bias.

Singkatnya, kita dapat memberi bantahan meyakinkan terhadap asumsi Arief tersebut. Kemudian, lanjut ke pertanyaan terpenting, apakah presiden harus orang Jawa?

Fakta Tak Terbantahkan?

Terkait ramalan Jayabaya, mengacu pada adagium jam rusak sebelumnya, mudah mengatakan itu hanyalah ramalan, suatu hal yang tidak rasional dan tidak memiliki bukti ilmiah. Jika memahami ramalan tersebut sebagai preseden atau penyebab, kita dapat 100 persen setuju. Namun beda halnya jika ramalan tersebut dipahami sebagai konsekuensi atau selubung narasi.

Untuk ini, kita perlu membaca buku Rolf Dobelli yang berjudul The Art of Thinking Clearly. Di dalamnya, Dobelli memperkenalkan istilah menarik yang disebut dengan swimmer’s body illusion atau ilusi tubuh perenang. Ini adalah kekeliruan bernalar yang terjadi ketika kita keliru dalam menentukan mana yang menjadi penyebab, dan mana yang menjadi akibat.

Sekarang kita perlu meluruskan, apakah ramalan Jayabaya merupakan preseden, atau merupakan selubung narasi? 

Untuk menjawabnya, kita perlu membangun analisis terkait mengapa presiden selalu memiliki darah Jawa. Dan yang terpenting, mengapa para kandidat Pilpres 2024 merupakan orang Jawa?

Pertama, tentunya terkait populasi, yakni 41 persen penduduk Indonesia merupakan suku Jawa. Selain itu, penduduk Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, sebesar 151,59 juta jiwa atau 56,10 persen dari total penduduk. Terkait data ini, kita mudah merujuknya pada konsep mimikri, yakni manusia memiliki kecenderungan untuk memilih sesuatu yang sama dengannya. 

Kedua, alasan para kandidat didominasi oleh kepala daerah dari Pulau Jawa adalah garis start yang tidak sama. Dengan fakta kegiatan ekonomi dan industri masih berpusat di Pulau Jawa, kepala daerah dari Pulau Jawa mestilah memiliki keunggulan terkait jumlah anggaran yang dimiliki. Ini jelas berimbas pada jumlah dan terobosan program, sehingga peluang untuk tampil menonjol menjadi lebih besar.

Ketiga, mengutip Ross Tapsell dalam bukunya Media Power in Indonesia, berkumpulnya hampir semua pusat kantor media di Jakarta, telah membuat isu-isu regional Jakarta, seolah menjadi isu nasional. Ini membuat kepala daerah yang berada dan bersinggungan dengan ibu kota mendapat atensi media yang lebih besar daripada luar Jakarta, khususnya luar Pulau Jawa.

Keempat, melihat datanya, mayoritas pemimpin partai politik merupakan orang Jawa. Sedikit tidaknya, ini membuat cara penentuan kandidat merujuk pada kacamata Jawa. Seperti pernyataan Aris Huang dalam tulisannya Jokowi-Prabowo political reconciliation as Javanese strategy, dominasi Jawa di Indonesia telah membentuk lanskap politik di Tanah Air.

Keempat faktor ini kemudian menjadi pertimbangan yang berkonsekuensi pada dominannya para kandidat berasal dari Pulau Jawa. Dengan kata lain, ramalan Jayabaya bukanlah preseden atas presiden dari Jawa, melainkan sebagai selubung narasi atas fakta dan variabel yang menunjukkan kandidat memang idealnya dari Pulau Jawa.

Jika ingin keluar dari dominasi presiden Jawa, solusinya adalah membangun Jakarta-Jakarta baru di luar Jawa. Gap pembangunan dan ekonomi harus ditekan agar kepala daerah dari luar Pulau Jawa memiliki kesempatan untuk memulai dari garis start yang sama. (R53)

Arief Poyuono sebut ramalan Jongko Joyoboyo jadi patokan membaca pengganti Jokowi