Abis ketemu Pak Prabowo, Pak SBY ketemu Pak Jokowi. Hmm, ngomongin apa aja ya? 

Dalam sidang Komite Hak Asasi Manusia (HAM) PBB, anggota komite Bacre Waly Ndiaye mempertanyakan netralitas Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait lolosnya Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres) dari Prabowo Subianto. Lalu, apa yang bisa dimaknai dari hal itu? 

PinterPolitik.com 

Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 adalah bagian dari proses demokrasi lima tahunan yang sangat penting untuk menentukan nasib bangsa Indonesia. 

Namun, sorotan internasional tiba-tiba mengarah pada netralitas Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan proses seleksi calon presiden yang kontroversial. 

Sidang Komite Hak Asasi Manusia (HAM) PBB menjadi panggung di mana pertanyaan tentang netralitas Jokowi dan legalitas pencalonan Gibran Rakabuming Raka mencuat. 

Anggota Komite HAM PBB dari Senegal, Bacre Waly Ndiaye memunculkan pertanyaan kritis terkait keabsahan pencalonan Gibran Rakabuming Raka. 

Selain itu, Ndiaye juga menuntut kejelasan mengenai pemeriksaan netralitas Jokowi dan aparat pemerintahan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. 

Hal ini disampaikan Ndiaye dalam Sidang Komite HAM PBB di Jenewa, Swiss pada Selasa (12/3) lalu. Sidang komite HAM ini turut dihadiri perwakilan negara anggota, termasuk Indonesia.   

Ndiaye mempertanyakan pencalonan Gibran Rakabuming Raka yang lolos sebagai calon wakil presiden (cawapres).

Pertanyaan ini menyoroti transparansi dan integritas proses seleksi calon presiden. Selain itu, Ndiaye juga meminta kepastian mengenai pemeriksaan netralitas Jokowi dan aparatur pemerintahan dalam Pilpres 2024. 

Perwakilan Indonesia yang dipimpin Dirjen Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Tri Tharyat tidak menjawab pertanyaan itu. Saat sesi menjawab, delegasi Indonesia justru menjawab pertanyaan-pertanyaan lain. 

Beberapa isu yang dijawab Indonesia antara lain tentang dugaan pengerahan militer ke Papua, kebebasan beragama, kasus Panji Gumilang, hingga kasus Haris-Fathia. 

Delegasi Indonesia juga menjawab soal hak politik orang asli Papua yang ditanyakan Ndiaye bersamaan dengan kasus pencalonan Gibran. 

Lantas, mengapa Komite HAM PBB tiba-tiba mengurus “dapur” demokrasi di Indonesia dan seolah intervensi Indonesia? 

Tak Berpengaruh ke Indonesia? 

Dewan HAM PBB telah menyampaikan kekhawatiran mereka terhadap Presiden Jokowi yang dianggap gagal menjaga netralitas dan keadilan dalam pemilihan presiden. 

Penunjukan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres dari Prabowo Subianto telah memicu perdebatan tentang potensi pelanggaran netralitas oleh Jokowi.  

Partisipasi Dewan HAM PBB dalam isu netralitas Jokowi kiranya menunjukkan kekhawatiran mereka terhadap potensi pengaruh yang dimiliki oleh presiden yang masih menjabat dalam proses pemilihan. 

Namun, beberapa pihak berpendapat bahwa kekhawatiran tersebut terlalu berlebihan. Hal ini karena pencalonan Gibran telah melalui proses judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia minimum cawapres. 

Tom Ginsburg dalam publikasinya yang berjudul The Role of Judicial Independence in Preserving Democracy: A Comparative Study menjelaskan pentingnya independensi yudikatif dalam menjaga demokrasi. 

Dalam publikasinya, Ginsburg menjelaskan teori netralitas dan independensi institusi hukum yang menyatakan bahwa netralitas pemimpin dan penyelenggara negara penting untuk menjaga integritas demokrasi. 

Ginsburg juga menekankan pentingnya independensi institusi hukum seperti MK untuk bebas dari pengaruh politik, tekanan eksternal, atau pertimbangan non-hukum dalam pengambilan keputusan.  

Mengacu pada penjelasan di atas, meskipun pencalonan Gibran menimbulkan pertanyaan dari Dewan HAM PBB tentang potensi pelanggaran netralitas, independensi MK seharusnya tidak perlu diragukan. 

Sebagai lembaga hukum yang independen, MK kemungkinan besar akan memastikan bahwa putusan mereka didasarkan pada pertimbangan hukum dan konstitusional yang objektif.  

Dengan menjaga independensi MK dan memastikan bahwa proses pemilihan dan penyelesaian sengketa berjalan secara transparan, kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi dan keadilan dapat dipertahankan. 

Dengan demikian, netralitas Jokowi dalam Pilpres 2024 terkait pencalonan Gibran kiranya tidak akan berdampak pada putusan MK. 

MK kiranya akan memutuskan berdasarkan pertimbangan hukum dan konstitusional, bukan faktor politik atau hubungan keluarga. 

Selain itu, pertanyaan yang diajukan oleh anggota Dewan HAM PBB kemungkinan juga tidak akan memiliki pengaruh yang signifikan dalam proses demokrasi di Indonesia, terutama hasil Pilpres 2024. 

Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa Komite HAM PBB tidak memiliki kewenangan untuk campur tangan dalam proses demokrasi di Indonesia. 

Indonesia telah melaksanakan prosedur demokrasi dengan baik, bahkan lebih besar dan kompleks daripada negara-negara seperti Amerika dan India.  

Selain itu, pelaksanaan pemilu di Indonesia telah dilakukan secara terbuka dan langsung, sehingga tidak mudah bagi pihak luar untuk menuduh adanya intervensi dari Presiden Jokowi atau aparat pemerintah lainnya. 

Oleh karena itu, jika negara-negara asing termasuk PBB ingin mengkritik demokrasi di Indonesia, seharusnya mereka belajar dari proses demokrasi yang berjalan di Indonesia. 

Bentuk Balas Dendam? 

Selain bertugas sebagai badan yang menentukan standar HAM di dunia, pertanyaan anggota Dewan HAM PBB itu tampaknya juga memiliki motif tertentu. 

Pertama, isu dan wacana dari Komite HAM PBB ini muncul pasca pidato Prabowo Subianto dalam orasi ilmiah dalam Wisuda Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI) pada 29 Februari 2024 lalu. 

Dalam pidato itu Prabowo dengan tegas menyindir dan menyinggung soal ada negara di dunia yang pandai bicara HAM, tapi abai terhadap pelanggaran HAM di Palestina. 

Atas dasar itu pertanyaan anggota Dewan HAM PBB itu tampaknya adalah aksi “balas dendam” dari Dewan HAM PBB. 

Mereka tampaknya ingin “memperingatkan” Indonesia untuk tidak terlalu jauh mengkritik HAM di Palestina, jika urusan HAM dalam negeri masih mengundang banyak pertanyaan. 

Kedua, pertanyaan anggota Dewan HAM PBB itu tampaknya juga memiliki motif tertentu terhadap Indonesia. Argumen ini bisa diperkuat dengan seringnya Dewan HAM PBB melakukan standar ganda dalam mengkritik suatu negara. 

Bradley Dowden dalam tulisannya yang berjudul Fallacies menyebutkan salah satu bentuk dari kekeliruan fundamental dalam penilaian terhadap konteks tertentu yaitu double standard fallacy atau kekeliruan standar ganda. 

Itu merupakan situasi ketika satu pihak memberikan penilaian terhadap satu konteks yang sama atau saling terkait namun dengan tolok ukur, panduan atau standar yang berbeda. 

Dalam konteks Dewan HAM PBB, mereka sering kali berbeda menyikapi dalam berbagai kasus pelanggaran HAM. 

Salah satunya adalah, Dewan HAM PBB pernah mengecam Rusia ketika melakukan pengeboman di gudang gandum Ukraina pada September 2023 lalu. Serta, mereka juga pernah mengkritik catatan HAM di Tiongkok dan Arab Saudi. 

Namun, dalam konflik di Palestina, Dewan HAM PBB seolah tidak berperan signifikan. Bahkan, kritik terhadap Dewan HAM PBB ini pernah diutarakan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi yang meminta mereka tidak mempolitisasi mekanisme kemanusiaan di Palestina. 

Ketiga, motif terakhir ini kiranya dapat dilihat dari sisi personal anggota Dewan HAM PBB yang mengajukan pertanyaan tentang netralitas Presiden Jokowi, Bacre Waly Ndiaye. 

Ndiaye pernah menjabat berbagai posisi penting dalam kariernya di organisasi internasional. 

Dia pernah menjadi direktur di divisi Dewan HAM dan Prosedur Khusus, serta direktur divisi Penelitian dan Hak atas Pembangunan dari 2006 sampai 2014. 

Bukan tidak mungkin, terdapat motif pribadi Ndiaye yang kembali mengincar posisi tinggi dalam badan internasional itu dalam melontarkan pertanyaan terkait netralitas Jokowi untuk mendapat eksposur lebih dari berbagai media internasional. 

Hal ini dikarenakan isu terkait netralitas Jokowi dan pencalonan Gibran dalam Pilpres 2024 sedang menjadi isu panas yang mengundang berbagai sorotan dunia internasional. 

Apapun itu motifnya, pertanyaan yang terkesan menjadi sebuah intervensi dari pihak luar terhadap demokrasi di Indonesia yang merupakan negara yang berdaulat dan salah satu negara demokrasi terbesar di dunia itu tidak dibenarkan. (S83) 

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Walaupun bisa saja tak terkait sama sekali dengan kritik maupun “serangan” yang menjadi substansi film Dirty Vote, kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD dinilai justru dirugikan atas eksistensi dan reaksi terhadap film itu jelang Pilpres 2024. Mengapa demikian?

PinterPolitik.com

Serupa Sexy Killers di 2019, Dirty Vote menjadi film yang dinilai bertendensi politis karena dirilis jelang Pemilu dan Pilpres 2024. Lumrah saja memang, saat kecenderungan itu disebut sebagai medium out of the box untuk menyuarakan pandangan dan sikap politik dalam sebuah ekosistem demokrasi.

Menampilkan tiga narasumber yang merupakan ahli hukum tata negara, yakni Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari, Dirty Vote memaparkan berbagai dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Salah satunya, mengenai bagaimana lolosnya putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden kendati usianya tidak memenuhi syarat.

Setelah tayang dan langsung mendapat jutaan penonton, Dirty Vote seolah menjadi instrumen penggerak maju bagi mereka yang sepakat dengan kritik dan perspektif serupa di film itu.

Dirilis jelang Pemilu dan Pilpres 2024, aktor politik peserta yang merasa tersudut sontak bereaksi, utamanya kubu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

TKN Prabowo-Gibran mempertanyakan dan menyebut narasi dalam film tersebut tidak benar. Sementara itu, terdapat pula yang menyebut film Dirty Vote hanya merupakan kliping berita.

Di titik ini, angin segar kiranya seketika menghampiri rival kubu duet nomor urut 02 itu, yakni kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Akan tetapi, di sisi lain, dampak Dirty Vote seolah yang bertendensi “serangan” bagi kubu Prabowo-Gibran kiranya justru bisa merugikan bagi kubu 01 dan 03.

Itu pun kiranya tetap terjadi kendati kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD tak terkait langsung dengan Dirty Vote. Mengapa demikian?

Bias Negatif Bagi Anies-Ganjar?

Tak dapat dipungkiri, Dirty Vote seakan mendapat gelombang dukungan berlipat ganda. Jika diurai dan diamati, mereka yang pro dengan narasi bawaan film besutan sutradara Dandhy Laksono, terdiri dari mereka yang aktif mengkritisi pemerintahan Presiden Jokowi, para penggagas narasi “asal jangan 02”, dan secara otomatis mereka di kubu dan pendukung Anies-Imin dan Ganjar-Mahfud.

Sekilas, kelompok pro itu menggambarkan segmen massa yang cukup besar. Namun, realitanya, ketika melihat dari helicopter view, cakupan Pemilu dan Pilpres 2024 lebih dari itu dan bubble Dirty Vote tak sebesar itu pula.

Mereka yang masih tergolong swing dan undecided voters, ditambah mereka yang tak memiliki akses untuk menjangkau narasi yang dibawa Dirty Vote, seperti masyarakat di pelosok dengan ketiadaan teknologi pendukung, kiranya memiliki jumlah yang jauh lebih besar.

Survei Litbang Kompas pada Desember 2023, misalnya, mencatat angka pemilih bimbang atau undecided voters Pilpres 2024 mencapai 28,7 persen. Sementara itu, Arus Survei Indonesia (ASI) menyebut pemilih yang masih dapat berubah atau swing voters mencapai 44 persen.

Sekali lagi, tak dapat dipungkiri pula bahwa kemungkinan besar tujuan dari Dirty Vote adalah sebagai instrumen yang pada ujungnya sebagai semacam “panduan” untuk tak memilih pilihan tertentu di Pemilu maupun Pilpres 2024.

Kendati demikian, di sisi berbeda, hal itu juga bisa menjadi bumerang bagi pihak yang tak diserang. Dan justru menguntungkan pihak yang diserang.

Setidaknya, terdapat tiga penjelasan atau interpretasi mengenai postulat tersebut. Pertama, terkait negativity bias atau bias negatif.

Salah satu prinsip psikologis itu menunjukkan bahwa informasi negatif cenderung memiliki dampak lebih besar pada persepsi dan penilaian kita dibandingkan informasi positif.

Ketika kandidat mendapat paparan tuduhan maupun serangan, aspek negatif selalu ditekankan. Hal ini justru dapat mengarahkan pemilih untuk membentuk persepsi yang lebih negatif terhadap “penuduh” atau “penyerang”.

Sebagaimana diketahui, Dirty Vote merupakan film hasil kolaborasi berbagai lembaga dan organisasi yang selama ini dikenal kritis.

Namun, salah satunya terselip “Salam 4 Jari”, sebuah gerakan yang dianggap sebagai lambang persatuan pendukung Anies-Imin dan Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024.

Pertanyaan sontak mengemuka mengenai keberpihakan, termasuk hingga perkara pendanaan karya media visual itu.

Kedua, terkait reactance theory atau teori reaktansi. Menurut proposisi ini, individu memiliki kebutuhan psikologis akan kebebasan dan otonomi.

Ketika seseorang merasa kebebasannya terancam atau dimanipulasi, kemungkinan besar mereka akan bereaksi menentangnya.

“Serangan” atau “tudingan”, dalam bentuk apapun, dapat dianggap sebagai upaya untuk memanipulasi atau mengontrol narasi, yang dapat memicu reaktansi pemilih, sehingga membuat mereka resisten dengan pihak-pihak penuding dan narasi yang mereka bawa.

Selain dalam konteks Dirty Vote dan Pilpres 2024 negara +62 yang mungkin saja relevan nantinya, kontestasi elektoral Amerika Serikat (AS) pun menjadi saksi atas reactance theory ini, baik di edisi 2016 maupun 2020.

Pada Pilpres AS 2016, kubu Hillary Clinton yang begitu aktif memberikan tudingan kepada kubu Donald Trump justru harus menelan kekalahan. Saat itu, isu kedekatan Trump dengan Rusia menjadi yang paling panas.

Lalu, di edisi 2020, giliran kubu Trump yang menelan pil pahit saat menuding kubu Joe Biden melakukan kecurangan Pemilu, yang bahkan bermuara pada kerusuhan di Penyerbuan Gedung Capitol di Washington DC pada tahun 2021. Saat itu, Trump kalah.

Lalu, terdapat satu interpretasi lain mengenai potensi bumerang film Dirty Vote bagi kubu Anies-Imin dan Ganjar-Mahfud.

Mengobarkan Semangat 02?

Melalui adopsi konsep identity protective cognition dalam psikologi politik, Dirty Vote boleh jadi akan mengobarkan semangat mesin politik kubu Prabowo-Gibran di menit-menit akhir Pilpres 2024.

Dalam konsep tersebut, individu maupun kelompok seringkali memiliki keyakinan dan identitas yang sangat terikat dengan afiliasi politik mereka.

Respons defensif justru muncul saat kandidat yang didukungnya diserang. Hal ini dapat memperkuat komitmen terhadap kandidat pilihan mereka dan membuat mereka memandang aktor penyerang secara lebih negatif.

Oleh karena itu, saat diakumulasikan melalui tiga interpretasi itu, Dirty Vote agaknya dapat berbalik menjadi impresi negatif yang bisa sangat merugikan bagi kubu Anies-Imin maupun Ganjar-Mahfud.

Terutama, saat aktor-aktor penyokong mereka turut aktif menyuarakan narasi dan “serangan” selaras dengan yang dibawa film tersebut. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (J61)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kabarnya telah meminta waktu untuk bertemu dengan Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri.

Kalau menurut kalian bagaimana terkait peluang bertemunya Presiden Jokowi dan Ibu Megawati? Berikan pendapat kalian di kolom komentar ya 

#megawati #jokowi #presidenjokowi #pilpres2024 #pemilu2024 #infografis #pinterpolitik #politikindonesia #beritapolitik

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Seruan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri kepada TNI dan Polri agar tidak mengintimidasi rakyat agaknya terkait dengan asumsi dan persepsi keberpihakan di Pemilu dan PIlpres 2024. Namun, jika ditarik urutan peristiwa dan maknanya, seruan itu kiranya tak dapat dilepaskan dari khazanah “relasi” angkatan bersenjata dengan politik dan kekuasaan di Indonesia.

PinterPolitik.com

Jelang kian dekatnya Pemilu dan Pilpres 2024, narasi dan isu persinggungan di antara angkatan bersenjata serta aparat penegak hukum dengan politik dan kekuasaan agaknya terasa lebih panas.

Terbaru, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) ke-33 dan ke-35 Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman dan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak kompak menampik arah netralitas TNI yang dipekikkan Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri pada Sabtu, 4 Februari lalu.

Dalam agenda kampanye akbar Ganjar-Mahfud di Jakarta tersebut, Megawati awalnya menyampaikan keprihatinannya terhadap situasi bangsa.

Menurut Megawati, kekuasaan justru digunakan untuk mengintimidasi sesama rakyat Indonesia. Padahal, lanjut Presiden ke-5 RI, rakyat mempunyai hak yang sama di dalam konstitusi.

“Ingat, hei polisi jangan lagi intimidasi rakyatku. Hei tentara jangan lagi intimidasi rakyatku. PDI Perjuangan adalah partai sah di republik ini artinya diizinkan untuk mengikuti yang namanya Pemilu, Pemilihan umum langsung adalah hak rakyat bukan kepunyaan kalian, ingat,” begitu transkrip pekikan Megawati dengan suara berapi-api.

Jika Dudung yang kini telah bergabung dengan TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 menyebut pernyataan Megawati tendensius, Jenderal Maruli tampak menanggapi dengan santai.

Dirinya berkomitmen akan menindaklanjuti jika ada laporan intimidasi tanpa pandang bulu.

Selain itu, menantu Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan itu menyebut pihaknya sudah cukup tegas dalam merespons prajurit yang bermasalah atau melanggar aturan terkait Pemilu 2024.

Menariknya, Jenderal Maruli mengungkit kasus Sorong. saat viral dokumen pakta integritas antara Pj. Bupati Sorong Yan Piet Mosso dengan Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Papua Barat Brigjen TNI Tahan Sopian Parulian untuk memenangkan Ganjar di Pilpres 2024.

Dalam artikel PinterPolitik sebelumnya yang berjudul Bahaya Geber Politik Knalpot Brong Hasto?, telah dijelaskan betapa berbahayanya framing yang dikaitkan dengan kekerasan dan mengarah pada penafsiran bahwa TNI, maupun Polri, tak netral di Pemilu dan Pilpres 2024.

Dan saat seruan larangan dengan frasa “intimidasi” muncul dan Megawati, kembali memahami interaksi militer serta kepolisian dengan politik dan kekuasaan kiranya menjadi penting. Mengapa demikian?

Mustahil Profesional?

Dalam publikasi berjudul The Army and Politics in Indonesia, Harold Crouch menyebut bahwa sejak awal, angkatan bersenjata Indonesia memang tak dibekali dan memiliki nilai-nilai militer yang profesional.

Kondisi itu dipantik oleh sejumlah faktor seperti peran, konsesi, dan kontribusi militer, termasuk kepolisian, yang berkelindan dengan politik kekuasaan sejak era kemerdekaan, selama Orde Lama, serta Orde Baru.

Itu kiranya membuat batasan-batasan posisi serta fungsi TNI-Polri dengan politik dan kekuasaan cukup rancu dalam dimensi tertentu, bahkan hingga saat ini.

Akar persoalan itu sendiri disebutkan oleh Bono Budi Priambodo dalam Alasan mengapa dwifungsi ABRI masih relevan bagi demokrasi Indonesia.

Diilhami oleh konsep broad front yang dicetuskan oleh Jenderal Besar TNI Abdul Haris Nasution, disebutkan ada gagasan bahwa terdapat partisipasi militer di luar persoalan pertahanan dan keamanan.

Hal itu tak lain terkait paradigma untuk terlibat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan negara secara keseluruhan.

Namun, gagasan tersebut tidak serta merta membuat militer harus terjun aktif ke dalam politik. Menurut Bono, konsep tersebut menegaskan bahwa militer Indonesia tidak akan memainkan peran politik langsung guna mencegahnya menjadi alat politik untuk merebut kekuasaan.

Kendati militer – dan mungkin juga kepolisian – Indonesia yang berkarakteristik pretorian lebih cenderung berpolitik, impresi dimasukinya peran-peran non-TNI dan Polri kiranya lebih diakibatkan oleh ketidakstabilan sistem dan kegagalan para aktor dalam menjamin ditaatinya norma dan proses politik.

Dengan kata lain, terkecuali yang negatif dan bersifat transaksional, militer dan kepolisian seyogianya tidak akan mencampuri urusan politik atau meluaskan peran-peran di luar koridornya jika sistem “dianggap” berfungsi baik.

Megawati Harusnya Tau?

Berada di tengah proses politik, pernyataan Megawati mengenai larangan intimidasi rakyat oleh TNI-Polri kemungkinan besar memang bertendensi politis.

Padahal, jika diurai kembali sejarahnya, karier politik Megawati hingga bisa berada di posisi saat ini tak dapat dilepaskan dari peran dan simbiosis dengan aktor-aktor di militer dan kepolisian, baik di era Orde Baru maupun pasca Reformasi, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Sebagaimana dikuak Jusuf Wanandi dalam Menyibak Tabir Orde Baru, Mayjen TNI A.M. Hendropriyono saat menjabat sebagai Pangdam Jaya terkesan melakukan “pembiaran” Musyawarah Nasional (Munas) penetapan Megawati sebagai Ketum PDI di Kemang, Jakarta Selatan pada Desember 1993.

Sampel satu mata rantai peristiwa itu disebut-sebut memperkuat posisi politik Megawati. Bahkan semakin kuat, seiring melemahnya kekuasaan Soeharto hingga tumbangnya sang Smiling General pada tahun 1998.

Sepanjang pemerintahan Presiden Jokowi, Megawati pun dianggap turut berkontribusi signifikan bagi langgengnya soliditas di antara kekuasaan dan kepolisian. Utamanya sejak terdapat nama mantan ajudan Megawati, Jenderal Pol (Purn.) Budi Gunawan di BIN.

Secara praktik, intimidasi aparat pun memang kerap eksis. Baik yang sifatnya spontanitas maupun yang tampak dilakukan dengan tujuan tertentu. Termasuk dalam konteks nonpolitik, seperti dalam konflik agraria yang terjadi di sejumlah daerah misalnya.

Bagaimanapun, pernyataan Megawati mengenai larangan intimidasi aparat dan netralitas mereka memang seharusnya menjadi perhatian serius dan wajib untuk diaktualisasikan.

Akan tetapi, satu hal yang harus dihindari adalah jika pernyataan itu digaungkan hanya saat para aktor politik membutuhkan atau kehilangan kepentingan tertentu yang dianggap terkait dengan instrumen penggerak seperti TNI maupun Polri. (J61)

Pasca mundurnya Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), isu akan adanya menteri lain yang akan menyusul untuk mundur kembali mencuat. Hal ini disinyalir sebagai upaya mendelegitimasi kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Benarkah demikian? 

PinterPolitik.com 

Pasca mundurnya Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), membuat berkembangnya isu kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak lagi solid kembali mengemuka. 

Hal itu disebabkan oleh “gosip” mengenai keinginan menteri lain untuk mengajukan pengunduran diri. 

Salah satu menteri yang santer disebut siap untuk mengundurkan diri adalah Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. Nama Sri Mulyani pertama kali muncul disebut oleh ekonom senior Faisal Basri. 

Pada 18 Januari 2024 lalu, Faisal Basri menyebut Sri Mulyani adalah salah satu menteri yang paling siap untuk mundur dari kabinet setelah merasa situasi kabinet tak lagi kondusif jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. 

Namun, Sri Mulyani membantah isu itu saat dikonfirmasi awak media dengan mengatakan jika dirinya akan tetap fokus untuk bekerja sebagai Menkeu. 

Kini, pasca mundurnya Mahfud, isu itu kembali muncul menerpa mantan Managing Director World Bank itu. 

Presiden Jokowi pun telah membantah isu adanya menteri yang akan menyusul Mahfud untuk mengundurkan diri. 

Menurut Presiden Jokowi, para menteri tetap bekerja seperti biasa mengikuti agenda masing-masing. Mantan Wali Kota Solo itu juga menyebut isu ada menteri yang tidak nyaman dengan suasana kabinet sebagai hal yang biasa. 

Lalu, jika Presiden Jokowi merasa para menteri tetap bekerja biasa saja, mengapa isu mundurnya Sri Mulyani kembali muncul pasca hengkangnya Mahfud dari kabinet? 

Sebuah Upaya Delegitimasi? 

Jika benar apa yang dikatakan Presiden Jokowi terkait kabinetnya masih solid, munculnya isu mundurnya Sri Mulyani dari kabinet pemerintahan Presiden Jokowi tampaknya memiliki maksud tertentu. 

Isu ini kiranya semakin diperkeruh oleh pernyataan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto pada 30 Januari 2024 lalu, yang menyebut banyak menteri akan mengundurkan diri karena adanya ketidakharmonisan dalam kabinet. 

Menurut Hasto, hal ini diceritakan langsung oleh Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini yang merasa sudah tidak nyaman berada di kabinet Presiden Jokowi. 

Hal ini kiranya dipengaruhi karena adanya indikasi ketidaknetralan Presiden Jokowi dalam Pilpres 2024 dengan mendukung pasangan calon (paslon) nomor urut 2 Prabowo-Gibran. 

Melihat runutan kronologi munculnya isu mundurnya beberapa menteri, termasuk Sri Mulyani kiranya memiliki suatu maksud tertentu. Terlebih, posisi Sri Mulyani sebagai Menkeu yang merupakan salah satu posisi vital dalam sebuah kabinet. 

Dengan isu mundurnya Sri Mulyani membuat kabinet pemerintahan Jokowi kini seakan adanya “circle dalam circle” di kabinet Jokowi. 

Fenomena “circle dalam circle” ini tidak hanya menciptakan dinamika politik internal yang kompleks, tetapi juga berpotensi memiliki dampak terhadap kinerja pemerintahan secara keseluruhan. 

Ketika para menteri lebih fokus pada persaingan politik internal dan mempertahankan kepentingan kelompoknya masing-masing, hal ini dapat mengganggu koordinasi dan kerja sama di antara mereka.  

Selain itu, fenomena ini juga dapat menciptakan ketidakstabilan politik yang berdampak negatif pada kebijakan publik dan stabilitas negara secara keseluruhan. 

Kabinet yang terbagi-bagi dalam “circle dalam circle” mungkin menghadapi kesulitan dalam mengambil keputusan yang efektif dan menjalankan program-program pemerintah dengan baik. 

Melihat hal ini, kiranya strategi Sun Tzu dalam bukunya yang berjudul The Art of War sedang terlihat dilakukan oleh pihak yang selalu menggemborkan isu ini. Strategi yang dimaksud adalah taktik berperang untuk mengurangi kekuatan musuh. 

Di era Sun Tzu, taktik ini digunakan dengan cara mencuri logistik musuh, seperti kuda dan bahan makanan. 

Berkaca dari strategi perang yang dikemukakan Sun Tzu, Sri Mulyani yang menjabat sebagai Menkeu kiranya dapat dianalogikan sebagai salah satu kekuatan yang dimiliki Jokowi dalam kabinetnya. 

Dengan segudang pengalamannya, tampaknya wajar jika Sri Mulyani merupakan salah satu menteri andalan Jokowi. Jika, benar Sri Mulyani mengundurkan diri, jelas ini akan berdampak buruk bagi pemerintahan Jokowi. 

Secara tidak langsung, efek mundurnya Sri Mulyani tampaknya akan berpengaruh kepada paslon nomor urut 2 Prabowo-Gibran. 

Meskipun Jokowi belum secara resmi mendukung Prabowo-Gibran, tapi adanya indikasi untuk mengarah kesana sudah telihat. 

Munculnya isu mundurnya Sri Mulyani dari kabinet tampaknya adalah salah satu taktik dari lawan politik Jokowi sebagai upaya mendelegitimasi kekuasaan Jokowi. 

Taktik serupa kiranya pernah dilakukan di Indonesia saat akhir masa jabatan Presiden ke-2 Soeharto saat krisis ekonomi terjadi tahun 1998 lalu. 

Saat itu, 14 menteri Soeharto memutuskan untuk mengundurkan diri secara bersama pada 16 Maret 1998 dan membuat instabilitas politik karena tidak adanya lagi legitimasi pemerintahan Soeharto sehingga menyebabkan adanya peristiwa reformasi. 

Lantas, jika benar Sri Mulyani akan mundur sebagai Menkeu, motivasi apa yang hendak dicapai Sri Mulyani? Serta, apakah mundurnya Sri Mulyani dapat berdampak signifikan terhadap pemerintahan Jokowi? 

Sri Mulyani “Kuncian” Jokowi? 

Meskipun kabar mundurnya Sri Mulyani sebagai Menkeu sudah dibantah oleh Presiden Jokowi dan Sri Mulyani sendiri, bukan tidak mungkin juga hal itu akan terjadi. 

Hal itu bisa dilihat dari pernyataan Prabowo saat debat calon presiden (capres) yang menyinggung nama Sri Mulyani. 

Prabowo saat itu menyatakan rencana kerjanya sudah susun sejak dirinya menjabat sebagai Menhan pada 2019, hanya saja terhambat karena adanya pandemi Covid-19 yang membuat anggaran di kementerian/lembaga harus di-refocusing. 

Akibatnya, banyak usulan anggaran untuk memenuhi program pertahanan ditolak oleh Sri Mulyani. Padahal, banyak yang menilai pengadaan alutsista itu juga bermuatan politis, yakni menyeimbangkan pengaruh AS dan Tiongkok di Indonesia. 

Hal ini dikaitkan dengan maksud Prabowo yang membeli alutsista dari Barat agar Indonesia tidak terlalu condong ke Tiongkok di era Presiden Jokowi. 

Untuk melihat adanya motif Sri Mulyani jika benar akan mengajukan pengunduran diri, bisa dianalisis dari teori kepentingan pribadi atau rational choice theory. Teori ini mengasumsikan bahwa individu bertindak berdasarkan kepentingan pribadi dan rasionalitas mereka. 

Dalam konteks politik, teori ini menyatakan bahwa para pemimpin politik dan pembuat keputusan cenderung bertindak untuk memaksimalkan keuntungan atau kepentingan pribadi mereka sendiri. 

Anthony Downs dalam bukunya yang berjudul An Economic Theory of Democracy mengajukan konsep teori yang sangat memengaruhi pemikiran politik modern. 

Downs mengusulkan bahwa dalam sistem demokrasi, pemilih dan pemimpin politik bertindak berdasarkan perhitungan rasional atas kepentingan pribadi mereka sendiri, termasuk kepentingan ekonomi dan politik. 

Berkaca dari penjelasan diatas, jika benar Sri Mulyani akan mundur kemungkinan dirinya memiliki kepentingan pribadi dan memaksimalkan keuntungan pribadi. 

Dengan pengalaman dan reputasi yang sudah diakui secara internasional, Sri Mulyani tampaknya justru tak menutup kemungkinan tak ingin terlibat terlalu dalam di keruhnya politik tanah air belakangan ini. 

Momen ini yang bisa saja berkorelasi dengan kesan bahwa isu mundurnya Sri Mulyani secara tak langsung menjadi instrumen lawan politik Jokowi untuk mendelegitimasi kekuasaannya. 

Tapi, meskipun posisi Sri Mulyani dalam kabinet pemerintahan Jokowi cukup vital, mundurnya Sri Mulyani dari posisi Menkeu tampaknya tidak akan berdampak terlalu signifikan jika Presiden Jokowi berhasil menemukan pengganti yang sepadan hingga masa akhir jabatannya. 

Hal itu bisa dilihat dari peristiwa mundurnya Sri Mulyani sebagai Menkeu di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menjadi Managing Director World Bank pada 2010 lalu. 

Saat itu, SBY seolah berhasil menunjuk Agus Martowardojo sebagai pengganti yang pas untuk posisi Menkeu. Padahal, saat itu pemerintahan SBY juga sedang diterpa panasnya isu Bank Century. 

Menarik kiranya untuk ditunggu kebenaran soal isu mundurnya Sri Mulyani dari posisi Menkeu, termasuk dampak yang akan dihasilkan terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. (S83) 

Lolosnya Tim Nasional (Timnas) Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia kiranya akan berdampak pada sang Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir. Ini tampaknya merupakan residu positif atas ambisi politik Erick sebelumnya. Mengapa demikian? 

PinterPolitik.com 

Timnas Indonesia mencatat prestasi gemilang dengan berhasil lolos ke babak 16 besar Piala Asia di Qatar.Prestasi ini tidak hanya membanggakan bagi sepak bola Indonesia, tetapi juga menjadi tonggak sejarah karena untuk pertama kalinya dalam sejarah partisipasinya dalam turnamen Piala Asia. 

Keberhasilan ini, bagaimanapun, tidak terjadi begitu saja. Salah satu tokoh kunci di balik prestasi ini adalah Erick Thohir, yang notabene merupakan Ketua Umum PSSI. 

Erick agaknya berhasil memainkan peran penting dalam menjaring sejumlah pemain keturunan Indonesia yang bermain di Eropa untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. 

Langkah ini tidak hanya menambah kualitas Timnas Indonesia, tetapi juga membuka peluang  Indountuk menunjukkan potensi sepak bola negeri +62 di kancah internasional.

Keberhasilan Timnas Indonesia juga diinterpretasikan sebagai modal politik bagi Erick Thohir, terutama terkait keterlibatannya dan dukungannya di kubu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. 

Prestasi di bidang olahraga sering kali dihubungkan dengan citra dan kekuatan suatu negara. Dalam konteks ini, keberhasilan Timnas Indonesia di Piala Asia dapat menjadi tambahan nilai bagi portofolio sosiopolitik Erick Thohir. 

Lantas, mengapa keberhasilan Timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia akan berdampak pada proyeksi karier politik Erick? 

Erick Ahli Reparasi? 

Erick oleh beberapa pihak dinilai sebagai sosok yang mampu merapikan sistem yang sebelumnya amburadul, baik dalam konteks sepak bola Indonesia maupun di luar negeri. 

Mungkin, selain Luhut Binsar Pandjaitan, nama Erick Thohir adalah salah satu orang kepercayaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membereskan segala sesuatu secara spesifik. 

Erick mulai dipercaya oleh Presiden Jokowi ketika sukses sebagai ketua panitia pelaksana atau INASGOC Asian Games.  

Kemudian, Jokowi pun memiliih Erick sebagai Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf pada Pemilihan Presiden 2019. Erick pun mengaku mendapatkan tawaran tersebut sejak Agustus 2018 atau saat Asian Games masih berlangsung. 

Hingga pada akhirnya pada 2019, Erick dipilih Presiden Jokowi untuk menjadi Menteri BUMN. Bahkan, tak hanya urusan profesional, Erick juga dipercaya Presiden Jokowi sebagai ketua panitia pernikahan anak bungsunya, Kaesang Pangarep. 

Dengan berbagai kepercayaan Presiden Jokowi yang berhasil Erick sukses laksanakan, kiranya menjadi pembuktian Erick sebagai orang dapat membereskan segala urusan. 

Hal ini tampaknya yang menjadi para penggemar sepak bola yakin permasalahan dunia “si kulit bundar” Indonesia akan selesai di tangan dingin Erick. 

James M. Dorsey dan Leonard C. Sebastian dalam tulisan yang berjudul The Politics of Indonesian and Turkish Soccer menjelaskan kelumit dalam sepak bola Indonesia tidaklah hanya disebabkan oleh persoalan kemampuan atau ketidakdisiplinan para pemainnya, melainkan juga persoalan politik, seperti kasus pengaturan skor hingga politisasi. 

Di tengah kondisi seperti itu, hadirnya Erick dalam kancah persepakbolaan nasional memberikan sedikit harapan bagi para penggemar sepak bola Indonesia dengan membawa pengalaman yang dimiliki di sepak bola Indonesia maupun internasional. 

Stefania Palma dalam tulisannya yang berjudul The smiling ex-general who has become Indonesia’s ‘Mr Fixit’ di laman Financial Times menjelaskan peran yang dimainkan orang-orang seperti ini sebagai Mr. Fixit atau Tuan Pemecah Masalah. 

Ini adalah mereka-mereka yang punya sejumlah tugas khusus secara tidak tertulis untuk menyelesaikan beberapa masalah negara secara spesifik. 

Tidak hanya di dalam negeri, Erick juga terkenal karena keberhasilannya sebagai Presiden Klub Inter Milan di Italia. 

Di sana, dia berhasil merapikan struktur manajemen dan keuangan klub yang sebelumnya kacau balau, menjadikannya salah satu presiden klub yang sukses. 

Pada tingkat nasional, keberhasilan Timnas Indonesia di Piala Asia 2024 menjadi bukti konkret kemampuan Erick sebagai Mr. Fixit, terutama dalam mengubah keadaan sebelumnya yang stagnan menjadi lebih produktif. 

Dalam konteks diplomasi, Erick Thohir juga dikenal sebagai pemimpin pragmatis yang mampu melihat peluang kerja sama untuk keuntungan bersama. 

Corneliu Bjola dalam tulisannya yang berjudul Diplomatic Leadership in Times of International Crisis menjelaskan ada tiga jenis pemimpin diplomatik yang sukses, yakni maverick yang memiliki visi besar tetapi sulit menginspirasi banyak pihak, congregator yang mampu membangun konsensus di antara banyak pihak, dan pragmatist yang berorientasi pada kerja sama dan membangun keuntungan mutual. 

Terkhusus diplomat pragmatis, Corneliu juga menyoroti bahwa diplomat jenis ini umumnya mampu menarik perhatian lawan diplomasinya dengan bekal kekuatan personal, seperti keahliannya membuka peluang bisnis dan hubungan prospektif di masa depan. 

Erick tampaknya adalah The Pragmatist karena kemampuannya melihat adanya peluang kerja sama untuk membangun keuntungan bersama. 

Kiranya, Erick melihat dengan banyaknya pemain keturunan Indonesia yang berkualitas, dia kemudian melihat adanya peluang kerja sama dengan para pemain itu dan keuntungan bersama. 

Para pemain itu akan mendapatkan tempat dan kesempatan bermain di level internasional di Timnas Indonesia dan juga popularitas tanpa harus mengorbankan karier yang sudah mereka bangun di Eropa. 

Keterlibatannya dalam kebijakan naturalisasi pemain untuk Timnas Indonesia tidak hanya mencerminkan kemampuan diplomatisnya, tetapi juga menunjukkan pandangannya yang proaktif terhadap membangun hubungan yang menguntungkan untuk semua pihak. 

Sepak Bola, Simbol Politik Erick? 

Kembali, prestasi olahraga sering kali dianggap sebagai simbol kekuatan dan kemajuan suatu negara. Erick Thohir dapat menggunakan pencapaian ini sebagai simbol untuk memperkuat citra politiknya. 

Dengan keberhasilan Timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia, membuat modal sosiopolitik Erick pun bertambah. 

Ini tampaknya membuat harapan Erick untuk kembali mendapatkan jabatan politik strategis dalam konteks tangga karier politiknya semakin meninggi. 

Philip Pettit dalam tulisanya berjudul Hope and Its Place in Mind menjelaskan Harapan adalah bagian integral dari kehidupan manusia. Dengan menggunakan teori keputusan (decision theory), harapan (hope) memang menjadi salah satu cara agar terlindungi dari bahaya sakit hati (loss of heart). 

Harapan memberikan kita tujuan, arah, dan motivasi untuk bertindak. Namun, apa yang membuat harapan berbeda dari sekadar keinginan atau keinginan adalah bahwa harapan melibatkan keyakinan bahwa tujuan yang diharapkan itu mungkin tercapai. 

Dengan kata lain, harapan melibatkan keyakinan bahwa tindakan kita memiliki kemampuan untuk mengubah dunia sesuai dengan keinginan kita. 

Erick Thohir memiliki harapan untuk kembali ke panggung politik dengan menggunakan prestasi di dunia sepak bola sebagai salah satu modal politik andalannya. 

Hal ini tampaknya terjadi setelah dirinya gagal menjadi calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto setelah kalah bersaing dari Gibran Rakabuming Raka. 

Momentum keberhasilan Timnas Indonesia di Piala Asia 2024 tampaknya akan menjadi hasil yang sebelumnya sudah dia tabung. 

Sepak bola, yang merupakan cabang olahraga paling populer di Indonesia, menjadi salah satu aspek dari soft power yang dimiliki Erick Thohir. 

Joseph S. Nye menjelaskan soft power adalah pendekatan persuasif dalam hubungan internasional, yang biasanya melibatkan penggunaan pengaruh ekonomi atau budaya. 

Melalui pengaruh ekonomi dan budaya yang terkait dengan prestasi olahraga, Erick Thohir memperkuat citra politiknya dan membangun pondasi yang kuat untuk karir politiknya di masa depan. 

Bagaimanapun, Erick kiranya telah membuktikan kualitas diri sebagai Ketum PSSI. Erick telah memainkan peran penting dalam mengangkat citra dan prestasi sepak bola Indonesia melalui keberhasilan Timnas Indonesia menembus babak 16 besar di Piala Asia 2024. 

Menarik untuk menunggu untuk sejauh mana sepak bola dapat membentuk karier poliitik Erick kedepannya. (S83) 

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Dalam debat cawapres kemarin lusa, Gibran Rakabuming Raka secara tak sengaja menguak sosok dan kapasitas Thomas Lembong yang kemudian tampak lebih pas menjadi pendamping Anies Baswedan dibandingkan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Namun, peran Tom Lembong kiranya memang lebih ditujukan sebagai mastermind, bahkan bagi jalannya roda pemerintahan Anies-Imin jika menang nantinya. Benarkah demikian?

PinterPolitik.com

Co-captain Timnas AMIN Thomas Trikasih Lembong menjadi perbincangan setelah disebut beberapa kali oleh Gibran Rakabuming Raka dalam debat cawapres 21 Januari lalu. Publik yang penasaran pun akhirnya mengetahui kiprah dan rekam jejak seorang Tom Lembong dari pemberitaan media massa.

Sembari berkelakar namun sedikit satir, Tom menyebut terdapat kerinduan di balik penyebutan namanya beberapa kali oleh putra Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu.

“Tentunya selama tujuh tahun membuat contekan, menulis pidato dan berbicara bagi ayahnya, pak Presiden (Jokowi), saya bisa mendeteksi rasa rindu bahwa saya tidak lagi di situ,” begitu reaksi pertama Tom saat menonton debat cawapres bersama kemarin lusa.

Entah disengaja atau tidak, dengan membawanya ke atas panggung debat, Gibran justru menguak kapasitas Tom Lembong yang notabene adalah salah satu sosok kunci di tim pemenangan rivalnya di Pilpres 2024.

Sorotan lebih kepada Tom kemudian bermunculan, salah satunya, setelah video dari forum Brookings Institution Amerika Serikat (AS) pada tahun 2015 silam, diunggah dan viral di Twitter atau X pasca debat cawapres.

Di momen itu, Presiden Jokowi meminta Tom, yang saat itu merupakan Menteri Perdagangan (Mendag), menjawab pertanyaan mengenai keterlibatan investor asing dalam skema Public Private Partnership (PPP) yang dibawa Indonesia ke AS.

Kepiawaian Tom dalam menjawab pertanyaan itu mendapat simpati dari sebagian besar pengguna X yang me-reply unggahan tersebut. Meski tak merepresentasikan ceruk suara yang signifikan dan dapat dipetakan secara pasti, setidaknya Timnas AMIN mendapat keuntungan strategis dari terseretnya nama Tom ke panggung debat cawapres.

Bahkan, tak berlebihan kiranya ketika ekspektasi keberadaan Tom di Timnas AMIN semestinya lebih dari sekadar Co-captain, yakni sebagai cawapres Anies. Namun, posisi Tom di Timnas AMIN saat ini pun menjadi kolaborasi cukup dahsyat dan tepat untuk membawa gagasan “perubahan” yang menjadi andalan mereka. Mengapa demikian?

Duet Ideal, Namun Irasional?

Selain disebut telah bersahabat selama 18 tahun, Anies dan Tom Lembong agaknya memiliki motivasi dan ambisi politik serupa di Pilpres 2024, yakni menjawab tuntas “perlakuan” Presiden Jokowi kepada mereka di masa lalu.

Ya, Anies dan Tom Lembong kerap disebut memiliki kesamaan dan diberi predikat sebagai “menteri pecatan Jokowi”.

Khusus bagi Tom, relasi dengan mantan Wali Kota Solo itu agaknya memiliki memori kurang menyenangkan. Pada awal 2019 lalu saat masih menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Tom curhat disebut “bodoh” oleh Presiden Jokowi di acara Rakornas lembaga yang dipimpinnya.

Sementara itu, Anies kerap dikabarkan memiliki hubungan tak harmonis dengan pemerintah pusat komando Jokowi saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Itu dikarenakan sejumlah program Anies yang tak mendapat restu pemerintah pusat. Kendati tak pernah sekalipun head-to-head secara langsung dalam bingkai komunikasi politik, Anies kepalang mendapat predikat lain sebagai antitesis Presiden Jokowi.

Di tengah proses politik 2024, tensi kian meningkat saat Anies dan Tom kerap mengekspose dan menguak celah kinerja pemerintahan yang dipimpin Presiden Jokowi.

Secara sederhana, Anies dan Tom kompak dan secara bergantian membawa narasi perubahan dan berkebalikan dengan apa yang akan dan telah dilakukan sang presiden petahana.

Hal itu yang mungkin dirasakan oleh Gibran sebagai kandidat yang membawa narasi untuk melanjutkan. Dan boleh jadi, dengan turut menyeret nama Tom Lembong, Gibran telah menganggapnya sebagai urusan personal. Ihwal yang persis seperti kritik Sekjen PDIP Hasto Kristiyanyo saat merespons nama Tom Lembong yang “diseret” Gibran.

Namun, kembali, manuver dan kekompakan Anies dan Tom Lembong tampak membentuk pola tertentu saat berkaca pada keduanya yang memiliki rival yang sama (common enemy), sejarah buruk dengan sosok yang sama (collective grudges), dan kepentingan yang sama (common interest) yang mengerucut pada satu sosok, yakni Presiden Jokowi.

Walaupun jika perandaian kombinasi keduanya secara konkret dalam politik sebagai pasangan capres-cawapres tampak dapat membentuk kekuatan dahsyat karena pola tersebut, posisi saat ini di mana Tom seolah berperan sebagai orkestrator kiranya cukup positif. Mengapa demikian?

“Luhut”-nya Anies?

Netizen, khususnya di Twitter atau X dan TikTok agaknya pernah menjadi saksi kekompakkan di antara Anies dan Tom Lembong saat keduanya sempat melakukan live bersama.

Perandaian naif mungkin tetap tak dapat terbendung saat membayangkan Anies sebagai kandidat RI-1 dan Tom Lembong menjadi pendampingnya sebagai kandidat RI-2.

Akan tetapi, modal sosial dan politik Tom kiranya memang belum cukup untuk menjadikan dirinya dilirik dan menempati posisi kandidat RI-2 yang mungkin diidamkan sebagian pendukung Anies saat ini.

Menariknya, dengan kondisi tersebut di mana dirinya telah dicap sebagai mastermind belakang layar duet Anies-Imin, Tom justru merepresentasikan kelebihan lain di kubu 01, yakni tak digerakkan oleh string puller elite partai politik sebagai kandidat boneka. Sesuatu yang sempat dikhawatirkan menjadi kelemahan, utamanya yang tertuju pada sosok Anies.

Bahkan, ke depannya bukan tidak mungkin Tom menjadi semacam sosok Luhut Binsar Pandjaitan di pemerintahan Jokowi selama dua periode. Tak lain, sebagai lobbyist ulung di balik bergulir dan suksesnya roda pemerintahan.

Akan tetapi, secara elektoral peran dan signifikansi Tom Lembong di Timnas AMIN masih belum dapat diidentifikasi secara pasti. Terutama yang relate dengan pemilih di akar rumput Indonesia yang sangat beragam sebagai salah satu ceruk suara terbesar.

Oleh karena itu, jika ingin merengkuh hasil terbaik, di waktu yang singkat ini, Timnas AMIN kiranya wajib mengerahkan sosok Tom Lembong lain yang dapat relevan, tak hanya dengan konstituen di linimasa media sosial, tetapi dengan konstituen di akar rumput tadi. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (J61)

Menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 elektabilitas calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo terus mengalami penurunan. Jika ini terus terjadi bukan tidak mungkin Pilpres 2024 hanya akan berlangsung satu putaran saja. Mengapa demikian?

PinterPolitik.com

Menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang semakin dekat para pasangan calon (paslon) akan terus berlomba-lomba untuk merebut hati para pemilih.

Gambaran berhasil atau tidaknya strategi para paslon dalam merebut hati pemilih pun dapat di lihat dari hasil survei elektabilitas yang dilakukan beberapa lembaga.

Dalam survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia pada periode 30 Desember 2023-6 Januari 2024, misalnya, menunjukkan ketiga paslon memiliki tren elektabilitas yang berbeda-beda.

Posisi teratas tetap ditempati oleh paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dengan angka 45,79 persen. Namun, meski berada di posisi paling atas, elektabilitas Prabowo-Gibran cenderung stagnan.

Sementara itu, elektabilitas paslon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar tercatat alami kenaikan dari 22,8 persen pada periode survei 23 November-1 Desember 2023 menjadi 25,47 persen di perioden 30 Desember 2023-6 Januari 2024.

Menariknya, paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD terus mengalami penurunan dari 30 persen pada periode survei 27 Oktober-1 November 2023 menjadi 22,96 persen pada 30 Desember 2023-6 Januari 2024.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai jika paslon nomor urut 3 terus mengalami penurunan elektabilitas hingga di bawah angka 20 persen, bukan tidak mungkin Pilpres 2024 hanya akan berlangsung satu putaran.

Lantas, apa yang menyebabkan turunnya elektabilitas Ganjar-Mahfud?

Eksodus Dukungan?

Penurunan elektabilitas yang dialami oleh paslon nomor urut 3 tampaknya akan berdampak pada jalannya Pilpres 2024 secara keseluruhan.

Dampak elektoral penurunan dukungan terhadap paslon capres-cawapres dapat dikaji dengan berbagai teori politik. Salah satu teori yang relevan adalah teori realignment atau pergeseran politik.

Teori ini menyatakan bahwa perubahan signifikan dalam dukungan pemilih dapat mengarah pada restrukturisasi politik jangka panjang.

Penurunan dukungan terhadap paslon capres-cawapres dapat menjadi sinyal perubahan politik yang lebih luas di masyarakat. Misalnya, pergeseran nilai-nilai politik, perubahan demografis, atau isu-isu penting yang mendominasi pemikiran publik.

Dalam konteks ini, pemilih mungkin beralih dukungan paslon lain yang lebih mencerminkan pandangan atau kepentingan baru.

Walter Dean Burnham dalam Critical Elections and the Mainsprings of American Politics memperkenalkan konsep pemilihan kritis yang menjadi bagian dari teori realignment.

Burnham menambahkan jika pemilihan kritis adalah pemilihan yang mengakibatkan perubahan signifikan dalam dukungan politik.

Penurunan elektabilitas Ganjar-Mahfud menunjukkan adanya pergeseran politik yang dapat berdampak signifikan pada jalannya Pilpres 2024 mendatang.

Hal ini kiranya dikarenakan mereka yang sebelumnya memilih Ganjar dapat beralih ke paslon lain, yakni Prabowo-Gibran.

Kemungkinan itu tampaknya bisa dipahami ketika melihat adanya fenomena politisi PDIP yang terkenal sebagai loyalis Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melakukan eksodus ke Prabowo-Gibran.

Mereka diantaranya adalah Budiman Sudjatmiko, Efendi Simbolon, dan kemungkinan yang terbaru adalah Maruarar Sirait.

Dengan berpindahnya mereka ke kubu Prabowo-Gibran sedikit banyak kiranya juga akan memengaruhi para pemilih Jokowi di pilpres sebelumnya.

Selain itu, faktor lain yang tampaknya memengaruhi adalah sikap Prabowo-Gibran yang secara konsisten mengatakan akan melanjutkan program-program Presiden Jokowi.

Melihat tingkat approval rating Presiden Jokowi yang tinggi dan berada di angka 70 persen pada masa akhir jabatannya kiranya juga membuat para pemilih akan memilih paslon yang dinilai merepresentasikan Jokowi.

Sementara, pasangan Ganjar-Mahfud dinilai tidak konsisten merepresentasikan Jokowi yang sejatinya adalah kader dari PDIP yang juga partai pengusung Ganjar-Mahfud.

Dengan begitu, bukan tidak mungkin Pilpres 2024 kali memang bisa saja hanya berlangsung satu putaran.

Lalu, mengapa menurunnya elektabilitas Ganjar-Mahfud dapat berdampak terhadap kemungkinan Pilpres 2024 yang hanya akan berlangsung satu putaran saja?

Sebuah Efek Domino

Dengan adanya pergeseran dukungan dari pemilih Ganjar-Mahfud, hal ini kiranya akan menguntungkan paslon lain.

Teori kecocokan nilai atau value matching theory menjelaskan jika pemilih cenderung mendukung partai atau kandidat yang nilainya sejalan dengan nilai-nilai pribadi mereka.

Jika pemilih menganggap bahwa partai atau calon yang sebelumnya mereka dukung tidak lagi mencerminkan nilai-nilai mereka, mereka dapat beralih ke pilihan politik yang dianggap lebih konsisten dengan nilai-nilai tersebut.

Pasangan Ganjar-Mahfud tampaknya dinilai tidak lagi konsisten untuk mencerminkan sosok Jokowi hingga membuat pemilih yang sebelumnya menilai Ganjar adalah calon yang paling mencerminkan Jokowi merubah pilihannya.

Hal ini kiranya memperlihatkan jika pemilih yang awalnya setia dapat terdorong untuk mencari opsi lain, memicu perubahan signifikan dalam dinamika politik.

Dalam konteks turunnya elektabilitas Ganjar-Mahfud para pemilih tampaknya melihat Prabowo-Gibran sebagai opsi yang paling rasional untuk di dukung dengan berbagai alasan yang sudah disebutkan sebelumnya.

Dengan begitu, jika elektabilitas Ganjar menyentuh angka di bawah 20 persen, secara hitung-hitungan akan menguntungkan kubu Prabowo.

Menurut Burhanuddin Muhtadi, jika elektabilitas Ganjar 20 persen ditambah Anies 28 persen, maka totalnya 48 persen. Hal tersebut dapat memperlebar potensi Pilpres 2024 satu putaran yang mana dimenangkan Prabowo.

Namun, kubu Prabowo juga tetap harus mewaspadai peningkatan elektabilitas Anies yang terus meningkat, serta juga wacana kolaborasi kubu Anies dan Ganjar jika pilpres berlangsung dua putaran.

Avi Savar dalam tulisannya Nothing Brings A Team Together Like A Common Enemy, menjelaskan bahwa musuh bersama (common enemy) memiliki efek kuat dalam membentuk solidaritas dan memberikan motivasi.

Dengan adanya wacana kolaborasi, kubu Ganjar dan Anies kiranya akan melihat Prabowo sebagai musuh bersama yang harus dikalahkan.

Jika benar itu yang terjadi, maka mereka akan memiliki motivasi dan kekuatan yang lebih untuk melawan kubu Prabowo.

Dengan melihat segala skenario yang akan terjadi setelah adanya tren penurunan elektabilitas Ganjar-Mahfud menarik untuk menunggu kemungkinan yang terjadi jelang Pilpres 2024 nanti. (S83)

PinterPolitik.com

Mungkin beberapa penggemar sepak bola ingat akan kejadian Miracle of Istanbul yang terjadi di Final Liga Champions Eropa tahun 2005 antara AC Milan melawan Liverpool FC.

Saat itu, AC Milan yang sudah unggul tiga gol tanpa balas di babak pertama, kemudian menerima comeback dari Liverpool FC yang pada akhirnya keluar menjadi juara.

Fenomena itu bukan tidak mungkin akan terjadi dalam kancah perpolitikan Indonesia.

Menjelang pesta demokrasi tahun 2024 mendatang, beberapa lembaga survei telah sering kali merilis beberapa data hasil survei elektabilitas para kandidat calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

Dalam beberapa bulan terkahir, pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka selalu tempati posisi pertama survei elektabilitas.

Hal ini jelas membuat pasangan itu mungkin merasa semakin mantap untuk menatap hari pemilihan yang akan digelar 14 Februari mendatang.

Namun, secara mengejutkan dalam hasil survei terakhir yang dilakukan lembaga Centre for Strategic and International Studies (CSIS) periode 13-18 Desember 2023 menunjukkan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menempel perolehan Prabowo-Gibran di beberapa daerah.

Di wilayah Pulau Sumatera, Anies-Cak Imin menempel ketat Prabowo-Gibran dengan 34,4 persen melawan 36,5 persen.

Bahkan, di DKI Jakarta dan Banten, perolehan kedua pasangan itu sama di angka 35,2 persen. Meskipun begitu, secara keseluruhan pasangan Prabowo-Gibran masih tempati posisi teratas dengan 43,7 persen.

Meskipun begitu, hal ini kiranya menjadi sebuah “tanda bahaya” bagi pasangan nomor urut 2 yang selama ini selalu menempati peringkat pertama survei untuk tetap bekerja keras dalam meyakinkan masyarakat agar memilih mereka.

Jika pasangan itu tidak waspada akan pergerakan yang dilakukan para lawan politiknya, bukan tidak mungkin mereka akan terkena comeback dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 nanti, seperti kejadian Miracle of Istanbul.

Lantas, apa akibatnya jika pasangan Prabowo-Gibran merasa “di atas angin”?

Kehilangan Objektivitas?

Dalam dunia politik, keyakinan atau kepercayaan diri bisa menjadi sebuah senjata ganda. Kepercayaan diri yang sehat dapat menjadi kekuatan bagi seorang kandidat. Terlalu banyak akan dapat dengan cepat menjadi bumerang yang merugikan.

Pada pemilihan umum, kepercayaan diri yang berlebihan sering kali dapat merusak citra seorang kandidat dan mengurangi dukungan publik yang mereka harapkan.

Seorang kandidat yang percaya diri seringkali dapat mempengaruhi pendukung dan pemilih dengan pesan yang tegas dan karismatik.

Kepercayaan diri yang sehat seringkali memancarkan otoritas, keyakinan, dan kejelasan visi. Ini bisa menjadi magnet bagi para pemilih yang mencari pemimpin yang tegas dan yakin.

Namun, ada titik di mana kepercayaan diri tersebut bisa menjadi terlalu dominan dan mengakibatkan implikasi yang merugikan.

Daniel Kahneman dan Amos Tversky dalam bukunya yang berjudul Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases membahas banyak bias kognitif, salah satunya overconfidence bias atau bias terlalu percaya diri.

Bias terlalu percaya diri adalah jenis bias kognitif yang menyebabkan kita berpikir bahwa kita lebih baik dalam beberapa bidang daripada yang sebenarnya.

Bias terlalu percaya diri menyebabkan kita kehilangan perspektif obyektif tentang kemampuan atau pengetahuan kita.

Hal ini dapat menciptakan ekspektasi yang tidak realistis dan membuat kita lebih rentan terhadap kekecewaan.

Dalam konteks Prabowo-Gibran, bias terlalu percaya diri dikhawatirkan akan menghilangkan obyektivitasnya dalam memandang sesuatu, bahkan bisa menjadi bumerang bagi mereka.

Salah satu akibat dari bias terlalu percaya diri adalah kemungkinan kehilangan keterhubungan dengan kebutuhan dan keinginan pemilih.

Mereka mungkin terlalu yakin bahwa mereka tahu apa yang terbaik tanpa benar-benar mendengarkan atau memahami kekhawatiran masyarakat.

Selain itu, terlalu percaya diri bisa mengaburkan penilaian, membuat kandidat mengambil risiko yang tidak perlu atau membuat pernyataan yang dapat menyinggung kelompok pemilih tertentu. Ini dapat merusak reputasi mereka dan memicu penurunan dukungan.

Kemudian, terlalu percaya diri mungkin akan membuat Prabowo-Gibran sulit menerima kritik atau masukan dari tim kampanye atau masyarakat umum.

Mereka mungkin merasa bahwa pendapat mereka adalah satu-satunya yang benar, tanpa memberikan ruang bagi perspektif lain yang dapat memperbaiki strategi.

Terakhir, terlalu percaya diri bisa membuat Prabowo-Gibran kurang mempersiapkan diri untuk debat atau penampilan publik yang krusial.

Mereka bisa saja meremehkan lawan politiknya atau isu-isu yang penting, yang dapat berujung pada penampilan yang lemah di hadapan publik.

Pasangan nomor urut dua ini tampaknya juga perlu ingat jika elektabilitas yang selama ini mereka peroleh tak lepas dari narasi keberlanjutan atas program-program Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang membuat coattail effect kepada mereka.

Salah satu variabel yang mungkin saja membuat Prabowo-Gibran merasa sangat percaya diri adalah koneksinya dengan Presiden Jokowi. Namun, hal ini agaknya tak bisa selalu dikaitkan positif. Mengapa demikian?

Prabowo dan Jokowi Tetap Berbeda?

Meskipun Prabowo-Gibran selalu mengusung tema keberlanjutan dalam setiap kampanye mereka, namun tampaknya itu hanya demi mengharapkan coattail effect dari approval rating Presiden Jokowi.

Untuk memahami fenomena yang terjadi atas narasi keberlanjutan yang diusung oleh pasangan nomor urut 2 ini, kita bisa berkaca dari istilah pada zaman Yunani Kuno, yakni Kapal Theseus.

Kapal Theseus adalah eksperimen pemikiran tentang apakah suatu benda, setelah semua komponen aslinya diganti, tetap menjadi benda yang sama.

Dalam mitologi Yunani, Theseus , raja pendiri Athena dalam mitos Yunani, menyelamatkan anak-anak Athena dari Raja Minos setelah membunuh minotaur dan kemudian melarikan diri ke kapal menuju Delos.

Setiap tahun, orang Athena memperingatinya dengan menaiki kapal berziarah ke Delos untuk menghormati Apollo.

Sebuah pertanyaan diajukan oleh para filsuf kuno: “Setelah beberapa abad pemeliharaan, jika setiap bagian dari Kapal Theseus diganti, satu per satu, apakah kapal itu masih sama?”

Dalam filsafat kontemporer, eksperimen pemikiran ini mempunyai penerapan pada studi filosofis tentang identitas dari waktu ke waktu, dan telah mengilhami berbagai usulan solusi dan konsep dalam filsafat pikiran kontemporer yang berkaitan dengan kegigihan identitas pribadi.

Meskipun Prabowo selalu mengusung narasi akan lanjutkan program Jokowi, namun yang harus dipahami adalah Prabowo dan Jokowi adalah sosok yang berbeda.

Jadi, Prabowo-Gibran kiranya jangan terlalu jumawa dengan coattail effect Jokowi karena nantinya permasalahan dan juga solusi setiap pemerintahan akan berbeda.

Well, menarik untuk ditunggu apakah Prabowo-Gibran akan menjadi terlalu jumawa atau percaya diri dengan dukungan coattail effect Jokowi. (S83)