PinterPolitik.com

Kalian yang menggemari film dan seri Marvel Studios pasti udah dibuat nggak sabar untuk nungguin sejumlah film dan seri lanjutan dalam beberapa tahun ke depan ini. Gimana nggak? Alam semesta film ala Marvel yang biasa disebut sebagai Marvel Cinematic Universe (MCU) kini mulai memasuki fase keempat.

Apalagi nih, setelah musim pertama seri Loki (2021-sekarang) tamat, para penggemar MCU pasti menjadi makin penasaran tuh dengan nasib multiverse yang mulai mengalami transisi besar. Hmm, bagi kalian yang belum nonton, mimin nggak mau kasih spoiler ya. Hehe.

Uniknya, MCU ini tidak tiba-tiba saja muncul dengan berbagai film blockbuster-nya seperti Avengers: Infinity War (2018) atau Avengers: Endgame (2019). MCU ini benar-benar dibangun selama satu dekade lebih lho – dimulai dari film Iron Man (2008).

Kini, MCU sudah terbangun dengan 20-an lebih judul film dan seri. Upaya bertahun-tahun ini pun menuaikan hasil tuh – menjadikan franchise film ini sebagia salah satu franchise yang paling ditunggu-tunggu di dunia.  Hmm, bayangkan tuh betapa rumitnya  membangun cerita sekompleks itu hingga sekarang.

Nah, bukan nggak mungkin, upaya untuk membangun bertahun-tahun semacam ini juga dilakukan oleh pemerintah Indonesia nih. Buktinya, mulai muncul tuh judul-judul baru mengenai kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat dalam pandemi Covid-19.

Ini terlihat dari unggahan Studio Antelope (@studioantelope) di sejumlah media sosial (medsos) tuh. Dalam cinematic universe ini, semua dimulai dari judul Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada April-Juni 2020.

Baca Juga: Akhirnya, Jokowi ‘Rilis’ PPKM Baru!

Kemudian, dilanjutkan dengan judul PSBB Transisi (Juni-September 2020), PSBB Ketat (September-Oktober 2020), PSBB Transisi 2 (Oktober 2020-Januari 2021), PPKM (Januari-Februari 2021), PPKM Mikro (Februari-Juni 2021), PPKM Darurat (1-20 Juli 2021), hingga PPKM Level 3 & 4 (21-25 Juli 2021). Wah, ternyata udah banyak juga tuh judulnya.

Mungkin, di judul terakhir, perlu dimasukkan juga tuh kisah-kisah yang unik dan baru. Apa perlu juga nih di judul PPKM Level 1-4 dikasih juga pembedaan bumbu-bumbu dan tingkat kepedasannya tuh. Lumayan tuh buat gimmick yang mirip-mirip jualan Ayam Geprek. Hehe.

Boleh jadi, ini juga semacam Covid-19 Cinematic Universe ala pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) nih. Mungkin, di sini, Indonesia kini menjadi bagaikan Avengers yang bersiap melawan Thanos.

Soalnya, kan, seperti yang kita tahu, Thanos nggak langsung hilang meski sebelumnya telah meninggal – karena kembali muncul sosok Thanos dari timeline lain di film Endgame. Kini, Covid-19 pun kembali muncul dengan varian Delta yang ternyata lebih ganas tuh.

Hmm, tapi nih, kalau di MCU, Iron Man dan Captain America langsung mengambil peran pemimpin tuh di antara para Avengers buat melawan Thanos. Nah, kalau di Covid-19 Cinematic Universe, Pak Jokowi bakal ambil peran langsung juga nggak ya? Wong dari kemarin mulai didesak buat mimpin langsung tuh – meskipun akhirnya tetap didelegasikan kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. Hehe.

Ya, terlepas dari itu semua, apa yang terjadi dalam Covid-19 Cinematic Universe ini bakal tercatat tuh oleh sejarah – seperti bagaimana tiap film MCU tetap diingat dalam sejarah film superhero. Hmm, kalau suatu hari nanti masuk pelajaran sejarah di sekolah, bakal susah nggak ya ngapalin-nya buat para siswa-siswi? Uppss. (A43)

Baca Juga: Mungkinkah PPKM Buat Jokowi Jera?

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“Presidents don’t have power. Their job is to draw attention away from it.” — Douglas Adams, penulis asal Inggris

Bagi mereka yang menunggu kepastian perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, mungkin akan menyadari suatu variabel menarik. Ini bukan soal pergantian istilahnya menjadi berlevel-level ataupun tingkat efektivitasnya. Melainkan soal mengapa pengambilan keputusannya mengalami tarik-ulur.

Sebelumnya, berbagai pihak menyebut keputusan akan diambil pada Senin, 19 Juli, antara sore atau malam hari. Namun, seperti yang diketahui, informasi tersebut kandas. Praktis, pengumuman pasti akan dilakukan pada Selasa, 20 Juli. Pengumuman pada hari penentuan ini juga sangat menarik.

Awalnya, ada yang menyebut siang. Kemudian sore hari. Dan ternyata diumumkan pada malam hari dengan keputusan diperpanjang sampai 25 Juli. Ini sangat menarik. Pasalnya, pada 16 Juli, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy dengan lugas menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memutuskan PPKM Darurat diperpanjang sampai akhir Juli.

Dengan fakta perpanjangan PPKM Darurat hanya sampai 25 Juli dan seterusnya akan ada relaksasi, apakah mungkin Muhadjir berbohong? Atau ini hanya kesalahan komunikasi semata?

Rasa-rasanya, sulit membayangkan sekelas Menko mendapatkan informasi yang keliru semacam itu. Apalagi sampai membawa-bawa nama presiden. Lantas, apa yang sekiranya terjadi?

Jika pernyataan Muhadjir benar bahwa Presiden Jokowi telah memutuskan perpanjangan pada 16 Juli, besar kemungkinan RI-1 telah mendapatkan tekanan hebat sehingga mengubah keputusannya. Pasalnya, sebelum pengumuman, berbagai pihak menunjukkan penolakannya terhadap perpanjangan PPKM Darurat.

Mulai dari relawan Jokowi sendiri, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), hingga berbagai kepala daerah. Pada 19 Juli, misalnya, Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo secara tersirat meminta PPKM Darurat tidak diperpanjang karena sangat memberatkan masyarakat.

Baca Juga: Jokowi Terjebak dalam Vetokrasi?

Jika benar Presiden Jokowi “kalah” dengan berbagai dorongan yang ada, kritik ekonom senior Rizal Ramli (RR) pada 18 Juli di Twitter pribadinya tampaknya tepat untuk menggambarkan situasi sang RI-1.

“Soviet Russia dulu pecah era Gorbachev karena krisis ekonomi luar biasa, ketidak-adilan di daerah-daerah dan kepemimpinan lemah. Banyak kawan-kawan daerah yang sampaikan mereka sudah marah. Maaf Mas @jokowi sampeyan itu lemah, dikelilingi penjilat-penjilat dan korup. Please do something before too late,” begitu cuitnya.

Seperti yang ditulis RR, “Banyak kawan-kawan daerah yang sampaikan mereka sudah marah”, ini sekiranya menunjukkan berbagai penolakan kepala daerah. Lalu ada poin “Maaf Mas @jokowi sampeyan itu lemah.” Itu menggambarkan bagaimana presiden harus mengakomodasi berbagai tekanan yang ada.

Dan yang paling menarik adalah, mengapa RR mengawali kritiknya menggunakan kasus Mikhail Gorbachev? Apakah ada kesamaan situasi antara mantan pemimpin Uni Soviet tersebut dengan Presiden Jokowi?

Gorbachev, Pemimpin Lemah?

Gorbachev atau lengkapnya Mikhail Sergeyevich Gorbachev adalah pemimpin kedelapan dan terakhir Uni Soviet. Dunia mencatat, di bawah kepemimpinannya lah Uni Soviet atau Union of Soviet Socialist Republics (USSR) menemui batu nisannya.

Namun menariknya, berbeda dengan pemimpin Soviet lainnya, Gorbachev memiliki pendekatan yang begitu berbeda dan terbilang revolusioner. Ada dua kebijakan yang membuat Gorbachev dikatakan demikian, yakni glasnost atau keterbukaan politik dan perestroika atau restrukturisasi ekonomi.

Glasnost yang dimulai pada akhir tahun 1980-an adalah dorongan atas transparansi pemerintahan. Mengejutkan, kebijakan ini meninggalkan penyensoran negara yang telah lumrah dan masif dilakukan oleh pemimpin Soviet sebelumnya.

Terobosan ini memungkinkan media Soviet untuk melaporkan kebenaran menyakitkan yang telah lama ditutup-tutupi. Sebut saja soal alkoholisme, kematian bayi yang meningkat, dan menurunnya angka harapan hidup. Hal ini juga memungkinkan partai non-Komunis untuk mengambil bagian dalam pemilihan.

Sementara perestroika adalah reformasi ekonomi yang bertujuan untuk menghidupkan kembali ekonomi yang telah lama menderita. Tujuannya untuk mengubah model ekonomi Soviet, dari model komando pusat di mana bisnis dimiliki dan dikelola oleh pemerintah, menuju model komunisme-kapitalisme hibrida yang menerapkan pasar bebas.

Ya, mengacu pada ciri khas pasar bebas, pihak swasta kemudian diizinkan untuk membuka dan mengelola bisnis. Pun demikian dengan pihak asing. Simbol fenomena ini adalah dibukanya cabang McDonald di Moskow pada 31 Januari 1990.

Kendati terdengar begitu menjanjikan, Adam Janos dalam tulisannya Was the Soviet Union’s Collapse Inevitable? justru menyebut kedua kebijakan tersebut telah mempercepat kejatuhan Uni Soviet. Cukup mengejutkan sebenarnya untuk menyimpulkan bahwa demokratisasi tampaknya adalah faktor kunci yang memastikan kehancuran Soviet.

Baca Juga: Apa Sebenarnya Masalah Jokowi?

Simpulan ini umumnya akan dibantah dengan menyebut faktornya adalah pengkhianatan terhadap Gorbachev. Seperti yang ditulis Janos, simpulan tersebut juga diamini oleh mayoritas warga Rusia.

Memang benar kejatuhan Soviet terjadi karena berbagai pemimpin regional, seperti Lituania dan Ukrania menuntut otonomi dari Kremlin. Begitu pula tuntutan kemerdekaan negara-negara Baltik dan Kaukasus setelah runtuhnya rezim Komunis di Eropa Timur. Serta adanya pengkhianatan dari Boris Yeltsin.

Namun pertanyaannya, bagaimana tuntutan-tuntutan ataupun pengkhianatan tersebut menjadi mungkin untuk dilakukan?

Jawabannya adalah demokratisasi. Terbukanya arus informasi telah mengekspos keterpurukan di berbagai daerah. Hilangnya pengekangan terpusat dan kendali bisnis juga membuat berbagai regional merasa memiliki power untuk melakukan tuntutan.

Tidak hanya itu, mengutip Historian, keputusan Gorbachev untuk mengizinkan pemilihan dengan sistem multi-partai juga telah menggoyahkan kontrol Partai Komunis dan membuat tekanan internal menjadi tidak terelakkan.

Nah, sekarang pertanyaan menariknya adalah, apakah Gorbachev adalah pemimpin yang lemah?

Adam Janos menjawab pertanyaan ini menggunakan dua persepktif. Pertama, Gorbachev dapat dikatakan lemah karena tidak menyadari implikasi dari kebijakannya. Namun, dalam konteks partai politik, Gorbachev dapat dikatakan kuat karena mampu melemahkan rezim totaliter yang selama ini berkuasa.

Well, apa pun interpretasinya, baik kuat ataupun lemah, yang jelas kejatuhan Uni Soviet terjadi karena hilangnya kontrol Gorbachev, baik di pemerintahan maupun di daerah.

Sekarang kita kembali pada pertanyaan awal tulisan. Tepatkah komparasi Rizal Ramli?

Bahtera Mulai Ditinggalkan?

Pada tulisan PinterPolitik sebelumnya, Jokowi Mulai Ditinggalkan?, telah diberikan penekanan bahwa Presiden Jokowi tampaknya telah menunjukkan tanda-tanda menjadi lame-duck dan terkena kutukan periode kedua.

Namun, seperti yang telah dibahas dalam artikel tersebut, indikasi tersebut tidak terjadi karena berkurangnya kekuasaan presiden secara hukum, melainkan berkurang secara politik. Ini karena terdapat tanda-tanda di mana benteng-benteng RI-1 selama ini mulai mencari proyeksi kapal baru karena kekuasaannya akan berakhir.

Pada konteks ini, yakni kontrol yang mulai berkurang, komparasi RR dapat dikatakan tepat. Baik Gorbachev maupun Presiden Jokowi sama-sama mengalaminya. Ini membuat keduanya mengalami tekanan internal ataupun penolakan dari pemimpin regional.

Namun, ada perbedaan yang kentara. Berbeda dengan Gorbachev yang awalnya memiliki kontrol terhadap Partai Komunis Soviet, Presiden Jokowi tidak memiliki kontrol kuat semacam ini. Dengan statusnya sebagai outsider, ilmuwan politik dari Northwestern University, Jeffrey Winters bahkan menyebut mantan Wali Kota Solo ini sebagai presiden terlemah secara politik sejak Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Menurut berbagai pihak, persoalan itu membuat Presiden Jokowi mengandalkan “enam matahari” yang menopang kekuasaannya pada periode pertama. Mereka adalah Luhut B. Pandjaitan, Megawati Soekarnoputri, Surya Paloh, Budi Gunawan (BG), Jusuf Kalla (JK), dan A.M. Hendropriyono.

Pun begitu terhadap relasi dengan militer. Menurut peneliti senior Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Evan A. Laksmana, kurangnya modal politik dan pengalaman, membuat Presiden Jokowi mengandalkan purnawirawan berpengaruh seperti Luhut, Moeldoko, Wiranto, Agum Gumelar, dan Hendro.

Persoalan ini juga telah dibahas dalam artikel PinterPolitik yang berjudul Di Mana Jokowi?. Mengutip analisis pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro pada November 2015, ada kemungkinan pemerintahan Presiden Jokowi adalah pemerintahan many pilot. Jika benar demikian, maka banyaknya pilot tampaknya telah mendegradasi kekuasaan sang RI-1.

Well, pada akhirnya, seperti jawaban Adam Janos atas pertanyaan apakah Gorbachev lemah atau tidak, benar tidaknya Presiden Jokowi mulai kehilangan kontrolnya tergantung dari interpretasi kita dalam melihatnya. Silahkan menentukan. (R53)

PinterPolitik.com

Akhir-akhir ini, para penggemar film dan seri bertemakan pahlawan super pasti semakin dibuat tidak sabar. Gimana nggak? Seri dari Marvel Studios yang berjudul Loki (2021-sekarang) baru saja berakhir di musim pertamanya. Kabarnya sih, seri ini akan kembali dengan episode-episode baru di musim kedua.

Hmm, buat kalian yang belum nonton, mimin mau kasih bocoran dikit nih soal ceritanya. Jadi, ceritanya dimulai ketika Loki berhasil kabur dari para Avengers dari New York, Amerika Serikat (AS). Namun, semua berubah ketika Loki ditangkap oleh Time Variance Authority (TVA).

Ternyata, oh, ternyata, Loki menemukan hal yang janggal seiring berjalannya waktu bekerja sama dengan TVA. Loki akhirnya menemukan varian-varian Loki lainnya. Hampir semua varian Loki ini memiliki kesamaan pada tingkat tertentu. Namun, tidak semua Loki ternyata sama.

Uniknya, ada sejumlah warganet yang menilai bahwa varian-varian seperti ini juga berkeliaran tuh di Indonesia. Pasalnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa penyebaran Covid-19 varian Delta semakin tidak terkendali. Padahal, sebelumnya, Pak Luhut bilang bahwa penanganan pandemi di Indonesia masih terkendali.

Baca Juga: Menanti Giliran Roasting Luhut

Waduuh, apakah varian-varian ini bisa merusak garis waktu (timeline) yang dijaga oleh TVA? Ya, semoga aja varian Luhut yang saat ini mengomandani pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Pulau Jawa dan Bali bisa mengendalikan dengan baik.

Apalagi nih, ternyata, Pak Luhut disebutkan pernah mengusulkan karantina wilayah (lockdown) sebagai solusi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, kata Asisten Bidang Media Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Singgih Widyastono, Pak Jokowi malah menolak lho.

Hmm, bila benar begitu, mimin jadi teringat dengan Loki yang suka memberikan ide-ide “gila” kepada Mobius. Namun, mirip dengan nasib Luhut, ide-ide ini kerap ditolak oleh Mobius dan Renslayer.

Ya, terlepas dari ide lockdown yang ditolak itu, Pak Luhut bisa nggak ya belajar ke universe (alam semesta) lainnya. Kan, siapa tahu kalau di universe lainnya ada varian Pak Luhut yang juga pintar di bidang ekonomi dan kesehatan, serta ternyata berhasil menangani pandemi Covid-19? Gimana tuh, Pak Luhut? Hehe. (A43)

Baca Juga: Mengapa Luhut Klaim Covid-19 Terkendali?

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Siapa sih yang nggak kenal dengan nama Luhut Binsar Pandjaitan? Yap, beliau adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) di Kabinet Indonesia Maju.

Nama beliau kini tengah banyak disebut tuh dalam banyak pembicaraan di masyarakat – baik di media massa maupun di media sosial (medsos). Gimana nggak banyak disebut? Sejak awal Juli 2021 ini, Pak Luhut ini ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengomandani penanganan pandemi Covid-19, khususnya dalam pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Hmm, mungkin, pilihan Pak Jokowi yang jatuh pada Pak Luhut ini bukan tanpa alasan. Pasalnya, Pak Menko Marves ini kerap disebut menjadi sosok yang sangat dipercaya oleh Pak Presiden.

Saat pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada September 2020 lalu, misalnya, Pak Luhut juga dipercayakan oleh Pak Jokowi sebuah amanat untuk menurunkan jumlah kasus positif Covid-19 di sejumlah provinsi. Bukan hanya itu, Pak Menko Marves ini juga mendapatkan tugas khusus semenjak Oktober 2019 lalu, yakni untuk berburu investasi luar negeri agar bisa masuk ke Indonesia.

Bisa dibilang, Pak Luhut ini semacam sohib-nya Pak Jokowi. Dengan posisinya yang sangat dipercaya oleh Pak Presiden, beliau ini mendapatkan sejumlah julukan, seperti Menteri Segala Urusan dan Perdana Menteri (PM) Indonesia.

Hmm, siapa sih yang berani menantang Pak Luhut? Sampai-sampai, Komandan PPKM Darurat tersebut menantang siapapun yang bilang kalau penanganan pandemi Covid-19 tidak terkendali untuk menunjukkan ke mukanya langsung. Widih, challenge-nya Pak Luhut ini beda lah ya dengan challenge yang biasanya ada di TikTok. Hehe.

Meski begitu, sejumlah elemen masyarakat berharap ada yang berani menantang Pak Luhut yang semakin ke sini semakin dianggap arogan gaya komunikasinya. Sosok yang diharap-harapkan tersebut adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani.

Baca Juga: Siapa yang Didengar Luhut?

Usulan ini datang dari Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul. Kata Pak Adib, sudah saatnya Mbak Puan selaku DPR memanggil Pak Luhut untuk ditanyai soal gaya komunikasi pemerintah yang dinilai kurang baik dalam menangani pandemi Covid-19 ini.

Widiih, berani nggak tuh Mbak Puan? Kan, Pak Luhut itu serba berpengaruh. Sampai-sampai, beliau juga dipanggil dengan sebutan “Lord Luhut” oleh para warganet.

Hmm, tapi, tenang, Mbak Puan. Mbak Puan, kan, juga punya julukan dan gelar tinggi. Beberapa waktu lalu, beliau sudah mendapatkan julukan The Queen of Ghosting dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Negeri Semarang (Unnes). Ya, semoga aja permintaannya Pak Adib nggak di-ghosting juga ya. Upss.

Meski begitu, terlepas dari julukan dari BEM Unnes itu, Mbak Puan bisa lho menggunakan kesempatan ini. Barang kali, Mbak Puan ini bisa muncul sebagai heroine (pahlawan) di tengah kekesalan sebagian masyarakat terhadap gaya komunikasi pemerintah.

Coba tuh lihat Ketua DPR Amerika Serikat (AS) Nancy Pelosi. Bu Pelosi sampai dipuji-puji lho ketika berani beraksi di depan Donald Trump yang kala itu menjabat sebagai Presiden AS. Sampai-sampai nih, Bu Pelosi pernah merobek lembar pidatonya Trump. Widih, sadis sih.

Lagipula, ada sejumlah pengamat dalam negeri dan luar negeri yang bilang kalau PDIP dan ketua umumnya, Megawati Soekarnoputri, mempunyai ketidaksukaan tertentu tuh pada Pak Luhut sejak periode pertama pemerintahan Jokowi. Menarik nih diikuti. Apa iya ketidaksukaan tersebut menurun juga ke putri Bu Mega, yakni Mbak Puan? (A43)

Baca Juga: Ganjar vs Puan Hanya Sandiwara?

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.