Dari Ngelaba bersama Parto dan Akri, kini jadi salah satu tokoh politik penting. Masoookk Pak Eko!! Share pendapat kalian di kolom komentar ya! 

PinterPolitik.com

“Have you never imagined yourself on the Iron Throne?” – Rhaenys Targaryen, House of the Dragon (2022-sekarang)

Apa jadinya bila takhta yang ada hanya tersedia satu takhta? Mungkin, peperangan kemudian akan pecah dan membara.

Situasi itulah yang terjadi dalam serial House of the Dragon (2022-sekarang). Serial yang dirilis oleh HBO itu menceritakan kisah konflik keluarga untuk memperebutkan takhta Iron Throne – antara keluarga Hijau dan keluarga Hitam.

Kedua keluaga ini memiliki legitimasi. Keluarga Hitam yang dipimpin oleh Rhaenys Targaryen, ditunjuk ayahnya sebagai pewaris takhta meskipun dirinya merupakan seorang perempuan.

Sementara, keluarga Hijau juga memiliki legitimasi karena adik Rhaenyra, Aegon Targaryen, merupakan anak laki-laki pertama raja sebelumnya. Secara tradisi, takhta selalu diturunkan kepada putra pertama.

Alur kisah serial ini memang didasarkan pada pertempuran di antara dua pihak yang sama-sama seimbang. Namun, apa jadinya apabila pertempuran didominasi oleh satu pihak saja?

Mungkin, situasi itulah yang terjadi dalam perebutan ‘takhta’ gubernur DKI Jakarta. Bagaimana tidak? Hampir setiap kubu kini menginginkan nama Anies Baswedan untuk diusung sebagai calon gubernur (cagub) di Pilkada DKI Jakarta 2024, mulai dari Ketua Umum (Ketum) PSI Kaesang Pangarep hingga Ketua DPP PDIP Puan Maharani.

Kaesang yang digadang-gadang menjadi calon wakil gubernur (cawagub) DKI Jakarta sendiri bahkan menyebutkan bahwa, berdasarkan survei-survei elektabilitas, cagub paling rasional adalah Anies. Wacana memasangkan Anies-Kaesang juga sudah bergulir dalam beberapa bulan terakhir.

Meski begitu, Anies belum memberikan jawaban yang jelas. Sebagai cagub potensial, dirinya hanya membalas beberapa ketertarikan berbagai pihak.

Terhadap Puan, misalnya, Anies mengatakan bahwa PDIP juga merupakan partai yang menarik. Sementara, terkait Kaesang, Anies hanya menghindar dengan menjawab bahwa masih terdapat isu yang lebih penting untuk dibahas.

Dengan ketidakpastian ini, lantas, mengapa Kaesang tampak begitu berharap kepada Anies? Mungkinkah ada siasat politik di baliknya?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Anies, Pusaka Terakhir Jokowi?

Guna memahami mengapa wacana Anies-Kaesang bisa menguntungkan secara politik, mungkin perlu kembali sejenak ke masa lampau. Hampir lima tahun lalu, usai Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan rekonsiliasi politik dengan lawannya, Prabowo Subianto, yang kini menjadi presiden terpilih RI pada Pilpres 2024.

Momen tersebut bisa dibilang penting. Sebagian besar elite politik akan menilai momen itu sebagai upaya untuk mempersatukan dua kutub politik yang terpolarisasi.

Namun, lebih dari itu, rekonsiliasi Jokowi-Prabowo pada tahun 2019 merupakan bentuk perwujudan budaya politik Jawa. Setidaknya, ini bisa dijelaskan dengan konsep politik Jawa yang dijelaskan oleh Benedict R. O’G. Anderson dalam bukunya yang berjudul Language and Power: Exploring Political Cultures in Indonesia.

Dalam buku itu, dijelaskan bahwa pola kekuatan politik ala Jawa banyak diwarnai dengan upaya pemusatan kekuatan pada satu pusat, yakni sang raja. Sang raja akan mengumpulkan berbagai kekuatan pada dirinya guna memperkuat pengaruh politiknya.

Raja Jawa biasanya akan mengumpulkan pusaka-pusaka yang menjadi sumber kekuatannya di keratonnya (istana). Pemusatan kekuatan ini kemudian dilakukan dengan melaksanakan ritual-ritual yang dipertontonkan kepada publik, misal rekonsiliasi politik.

Bukan tidak mungkin, Prabowo adalah salah satu pusaka yang akhirnya berhasil dikumpulkan oleh Jokowi. Mengacu ke tulisan Aris Huang di New Mandala pada September 2019 silam, rekonsiliasi ini adalah ritual pemusatan kekuatan tersebut.

Lantas, apa hubungannya dengan Anies dan Kaesang? Anies bisa dibilang merupakan salah satu simbol oposisi terbesar terhadap pemerintahan Jokowi. Boleh jadi, Anies adalah pusaka terakhir bagi Jokowi.

Dengan menggandeng Kaesang, Anies bisa saja dibilang telah masuk ke dalam mandala kekuatan Jawa ala Jokowi. Pusaka terakhir dan terkuat inilah yang akhirnya diperebutkan oleh banyak pihak, termasuk oleh PDIP yang kini berseberangan dengan Jokowi.

Bila Anies bisa masuk sebagai pusaka pelengkap keraton pemerintahan Jokowi, bukan tidak mungkin akan menjadi kekalahan juga bagi PDIP yang kini berusaha membatasi gerak dan manuver politik Jokowi.

Namun, selain itu, mungkinkah ada siasat lain di balik ngebet-nya Kaesang untuk maju bersama Anies? Mengapa sebenarnya nama Anies juga menjadi penting bagi Kaesang?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Marketing ala Kaesang?

Bukan rahasia lagi bahwa Anies adalah nama besar di kancah perpolitikan Indonesia. Menyebutkan nama Anies bisa jadi salah satu cara untuk meningkatkan perhatian media dan publik.

Dalam membangun bisnis, ada satu kebiasaan yang telah dilakukan oleh Kaesang selama ini. Sering kali, putra bungsu Jokowi tersebut selalu mengajak sosok-sosok ternama untuk menjadi mitra bisnis.

Dalam bisnis kuliner, misalnya, Kaesang bermitra dengan celebrity chef asal Surabaya yang dikenal dengan nama Chef Arnold. Tidak hanya itu, dalam sejumlah bidang bisnis lainnya, Kaesang juga menggandeng selebriti lain, seperti Reza Arap dan Raffi Ahmad.

Bukan tidak mungkin, ini merupakan salah satu langkah penting dalam marketing (pemasaran). Rinzing Lama dalam tulisannya yang berjudul “The Role of Famous Personalities in Marketing” menjelaskan bahwa penggunaan figur-figur ternama ini menjadi semacam upaya untuk meminjam image (citra) dari figur ternama tersebut.

Bisa jadi, dalam pemasaran politik, cara yang mirip juga dilakukan oleh Kaesang. Untuk memasarkan namanya sebagai seorang politikus, bukan tidak mungkin Kaesang menggunakan nama Anies yang jauh lebih populer untuk memasarkan dirinya.

Ini sejalan dengan penjelasan Kakhaber Djakeli dalam tulisannya yang berjudul “Matrix of Brand Awareness and a Positive Image as a Success Factor in Political PR.” Dalam tulisannya, Djakeli menjelaskan bahwa ini berkaitan dengan konsep brand awareness, yang mana merupakan probabilitas para konsumen menjadi familiar dengan produk brand tersebut.

Dengan dibahas terus-menerus bersama nama populer seperti Anies, bukan tidak mungkin Kaesang akan menjadi lebih familiar di benak para pemilih. And who knowsbrand awareness atas Kaesang akan membawa karier politiknya hingga sejauh mana? (A43)

Kerugian besar kiranya akan ditanggung Partai Golkar jika melewatkan kesempatan untuk mengusung Ridwan Kamil (RK) di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2024. Mengapa demikian? 

PinterPolitik.com 

Dikenal karena gaya kepemimpinan dinamisnya dan pendekatan inovatifnya terhadap pemerintahan, Ridwan Kamil (RK) telah menjadi sosok yang menonjol bukan hanya di Jawa Barat (Jabar), tetapi juga di panggung perpolitikan nasional. 

Karier politik mantan Gubernur Jabar itu tampak semakin menjanjikan setelah bergabung dengan Partai Golkar dan mendapat posisi sebagai Wakil Ketua Umum (Waketum) di partai berlambang pohon beringin itu. 

Dengan melihat mocernya karier politik RK, tak mengherankan jika namanya selalu diisukan untuk menempati jabatan publik yang lebih strategis. 

Terbaru, RK mengaku untuk ditawari menjadi bagian dari kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran nantinya. 

Namun, dengan melihat kiprah politiknya selama ini, RK kiranya akan lebih cocok untuk menempati posisi kepala daerah lagi di daerah yang lebih strategis. 

Sebagai partai legendaris Indonesia, Partai Golkar kiranya harus menjadi sebuah kekuatan utama dalam kancah perpolitikan nasional. Dan nama RK agaknya dapat menjadi pembuka jalan Partai Golkar untuk mencapai kejayaan, utamanya melalui perebutan kursi DKI atau Jakarta-1. 

Secara momentum dan posisi politik personal, RK kiranya juga sudah cukup memenuhi prasyarat ideal untuk naik kelas. 

Dengan kapasitasnya yang mumpuni, RK kiranya harus maju dalam kontestasi elektoral yang mendapat banyak atensi dari publik secara nasional dibandingkan Jabar, yakni Jakarta. 

Meskipun sejatinya partai berlambang pohon beringin itu telah menunjuk Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaky untuk maju di Pilgub DKI, namun nama mantan Bupati Tangerang itu dinilai tidak cukup familiar untuk menang dan memberikan manfaat lebih bagi Partai Golkar. 

Lantas, mengapa Partai Golkar harus mendorong pencalonan RK di Pilgub DKI? 

Kisah Ironis Golkar 

Agak mengherankan jika pasca Reformasi, Partai Golkar selalu seolah menjadi partai pengekor partai-partai lain yang berhasil berkuasa, mulai dari Partai Demokrat hingga PDIP. 

Hal ini juga kiranya berlaku pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 kali ini. Partai Golkar sejauh ini menempati peringkat kedua dibawah PDIP berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count dengan perolehan sekitar 14 persen suara. 

Sementara, perhitungan real count dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Partai Golkar sejauh ini memperoleh 15,07 persen suara. 

Hal ini jauh berbanding terbalik dengan kiprah mereka selama Orde Baru (Orba). Padahal, Partai Golkar dinilai memiliki mesin politik yang sangat baik sebagai warisan dari era Orba. 

Meskipun ada sisi positifnya dengan menghilangkan ketergantungan kepada sosok tertentu, ketiadaan ketokohan yang kuat dari Partai Golkar itu tampaknya membuat mereka sedikit limbung. 

Asep Nurjaman dalam publikasi berjudul Masa Depan Faksionalisme Politik Golkar Pasca Orde Baru menjelaskan jika dibandingkan dengan dua organisasi sosial politik (orsospol) warisan Orba lainnya (Golkar, PDIP, PPP), Partai Golkar memiliki kesamaan dengan PPP, yakni tak memiliki tokoh sentral dominan dalam kekuasaan internal partai. 

Meski jamak yang mengatakan terdapat plus dan minusnya, dalam dinamika politik saat ini hal itu kiranya justru menjadi kelemahan Partai Golkar saat ini. 

Nama Jusuf Kalla (JK) tampaknya sejauh ini menjadi nama terakhir yang memegang pengaruh cukup tinggi dalam personal maupun internal partai. 

Namun, JK pun belum bisa menolong kebangkitan partai berlambang pohon beringin itu. Justru, kekalahannya di Pilpres 2009 seolah semakin memperlihatkan kurangnya sosok yang dominan di internal Golkar ditengah bertaburnya elite politik tenar di dalamnya. 

Mantan Ketum Golkar Akbar Tandjung dalam bukunya The Golkar Way: Survival Partai Golkar di Tengah Turbulensi Politik mengatakan jika Partai Golkar  sebagai catch-all party yang fleksibel untuk bersinergi dan menarik massa dari berbagai karakteristik, latar belakang, dan ideologi. 

Hal ini terlihat dari munculnya berbagai macam faksi di dalam internal partai. Jika diidentifikasi lebih dalam, terdapat tiga faksi besar di dalam Partai Golkar, yakni faksi Hijau Islam (ICMI hingga HMI), faksi Hijau Militer, dan faksi pengusaha. 

Kendati demikian, ketiga faksi tersebut bisa saling memiliki irisan dan positifnya, bisa saling merekatkan kepentingan satu sama lain. 

Menariknya, “konflik kepentingan” yang muncul dalam ketiga faksi besar seolah mengalami pergeseran, tak lagi berbasis fungsional, melainkan berbasis kelompok pertemanan.  

Namun, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dari semua faksi yang ada di dalam Partai Golkar, belum ada satu pun tokoh yang kiranya dirasa cocok dengan elektabilitas yang mumpuni untuk menjadi representasi Partai Golkar di level nasional. 

Atas dasar itu, jika “memaksakan” Ahmed Zaky yang namanya masih kurang familiar untuk maju dalam Pilgub DKI kiranya merupakan sebuah perjudian besar yang bisa menjadi bumerang.

RK adalah Jawaban? 

Meskipun, sebelumnya Partai Golkar telah menunjuk Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaky untuk maju dalam perebutan kursi DKI-1 lewat mekanisme Musyawarah Daerah (Musda), tampaknya Golkar tetap harus mempertimbangkan kemungkinan RK untuk maju di Pilgub DKI. 

Mengingat, saat ini RK sudah menjadi kader dari Partai Golkar, bukan tidak mungkin jika ini adalah kesempatan bagi Partai Golkar maupun RK untuk menghasilkan simbiosis politik yang signifikan. 

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, untuk saat ini tampaknya belum ada lagi politisi yang dapat menarik atensi seperti Kang Emil. Secara hitung-hitungan politik tampaknya ini juga akan menguntungkan bagi Golkar nantinya. 

Niek Mouter dalam tulisannya yang berjudul The Politics of Cost-Benefit Analysis menjelaskan jika aktor politik harus mempertimbangkan kerugian (cost) dan keuntungan (benefit) dalam memutuskan tindakan politik. 

Berkaca dari apa yang dijelaskan oleh Mouter, Partai Golkar harus mempertimbangkan untuk mendorong RK maju dalam Pilgub DKI dibandingkan Pilgub Jabar karena kemungkinan lebih banyak keuntungan yang diraih dibandingkan kerugiannya. 

RK memiliki catatan prestasi dalam membangun infrastruktur, memperbaiki transportasi, dan memajukan sektor pendidikan dan kesehatan. Ketiga masalah ini yang kiranya dibutuhkan warga Jakarta untuk diselesaikan segera. 

Selain itu, RK memiliki pendukung yang kuat dan cukup populer di kalangan masyarakat, terutama di media sosial. 

Argumen itu didukung oleh survei Centre for Strategic and International Studies (CSIS) pada April 2022 lalu yang membeberkan 10 nama tokoh yang dinilai mumpuni untuk memimpin Jakarta.  

Kepala Departemen Politik dan Sosial CSIS Arya Fernandes menjelaskan pihaknya mendapatkan 10 nama tokoh itu berdasarkan survei kepada ahli yang memahami isu di Jakarta. 

RK sendiri berada di urutan teratas untuk memimpin The Big Durian kelak. Kang Emil mengalahkan nama-nama seperti Erick Thohir, Tri Rismaharini, Sandiaga Uno, hingga Ahmad Sahroni dalam survei CSIS tersebut. 

Meskipun sesama level gubernur, posisi DKI/Jakarta-1 kiranya lebih strategis dibandingkan dengan Jabar-1. Hal ini terjadi karena telah lama menjadi pusat perhatian nasional. 

Dalam beberapa penelitian ditemukan fakta jika konten-konten media di Indonesia masih sangat Jakarta-sentris, termasuk dalam politik. Ini menjadikan jabatan DKI/Jakarta-1 mendapatkan eksposur yang lebih dibandingkan gubernur lainnya. 

Ada beberapa contoh kasus Gubernur DKI Jakarta memiliki probabilitas untuk setidaknya mengikuti kontestasi pilpres, yakni Anies Baswedan dan Joko Widodo (Jokowi). Bahkan, nama terakhir berhasil menjadi presiden dua periode.  

Pencalonan RK di Jakarta kiranya akan menjadi investasi jangka panjang Golkar dalam kancah perpolitikan nasional. 

Terlebih, jika RK dapat menorehkan prestasi selama menjadi DKI-1 hingga kemudian nantinya mengantarkan dirinya dalam kontestasi Pilpres 2029. 

Jika skenario ini terjadi, ini akan menjadi kader pertama Golkar yang ikut kontestasi pilpres setelah Jusuf Kalla (JK) pada 2009 lalu. Sebagai partai legendaris di Indonesia, ini tampaknya menjadi jalan pembuka untuk mengembalikan kejayaan Golkar. 

Namun, jalan RK menuju DKI/Jakarta-1 tampaknya tidak akan mulus. Hal ini karena Ahmed Zaky sudah mendapat mandat terlebih dahulu untuk maju di Pilgub DKI. 

Jika ingin membatalkannya, Partai Golkar harus melakukan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) untuk meresmikan RK maju di Pilgub Jakarta, sekaligus membatalkan keputusan untuk mengusung Ahmed Zaky.  

Selain itu, masih ada hal lain yang dapat menunda keputusan penunjukan RK, yakni tanda tanya Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) tentang apakah pemimpin Jakarta kelak masih melalui pemilu atau penunjukan pasca tak lagi menjadi ibu kota. 

Dengan berbagai keuntungan dan kerugian yang dijelaskan diatas, nama RK kiranya harus dipertimbangkan Golkar untuk maju bertarung memperebutkan kursi DKI/Jakarta-1. (S83)

Hasil hitung cepat (quick count) dari berbagai lembaga survei menunjukkan calon presiden nomor urut satu, Anies Baswedan, tidak akan melanjutkan perjuangannya di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Apakah ini saatnya Anies kembali ke DKI Jakarta?

PinterPolitik.com

“Is you say, ‘Daddy’s home, home for me’” – Usher, “Hey Daddy (Daddy’s Home)” (2010)

Dengan koreografi yang begitu meliuk-liuk, pria ini bermanuver menunjukkan keahliannya dalam mengolah tubuh. Dalam video klipnya, Usher menghibur kembali TikTok dengan lagu lamanya “Hey Daddy (Daddy’s Home)” (2010).

Lagu itu bercerita tentang kembalinya seorang lelaki ke rumahnya. Di rumahnya, pasangannyapun menunggu dan siap untuk bertemu lagi dengan laki-laki itu.

Mungkin, cerita yang sama juga bisa diaplikasikan dalam dunia nyata, khususnya dalam dunia politik Indonesia. Namun, kali ini, lelaki ini bukan sosok yang pandai mengolah gerakan tubuh, melainkan pandai dalam mengolah kata.

Sosok itu adalah calon presiden (capres) nomor urut satu, Anies Baswedan. Setelah berbagai hasil hitung cepat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 dibuka ke publik, Anies kemungkinan besar tidak akan melanjutkan perjuangannya di tahun politik ini.

Namun, seperti kata banyak orang, pintu lain akan terbuka saat satu pintu telah tertutup. Pintu itu bisa jadi adalah pintu Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2024. 

Berdasarkan jadwal dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 akan digelar pada 27 November 2024. Pendaftaran pasangan calon (paslon) akan dilaksanakan 27-29 Agustus 2024.

Anies-pun baru menjabat Gubernur DKI Jakarta selama satu periode, yakni pada tahun 2017-2022. Artinya, Anies masih memiliki kesempatan untuk mendaftar guna maju sebagai calon gubernur (cagub) DKI Jakarta pada akhir Agustus nanti.

Lantas, mungkinkah Pilgub DKI 2024 bisa menjadi “pintu lain” bagi Anies? Mengapa Anies perlu mempertimbangkan “pintu lain” ini?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Karier Anies Belum Habis?

Layaknya pekerjaan-pekerjaan lain, politisi juga memiliki perjalanan karier mereka. Bukan tidak mungkin, karier politik seorang politisi juga bisa melampaui jenjang-jenjang yang lebih tinggi – misal hingga mencapai jabatan tertinggi di cabang eksekutif, legislatif, ataupun yudikatif.

Presiden ke-44 Amerika Serikat (AS) Barack Hussein Obama, misalnya, tidak serta merta menjadi leader of the free world. Dalam karier politiknya, Obama mengawali perjalanannya dari seorang pengacara hak sipil di Davis, Miner, Barnhill & Galland pada tahun 1993.

Seiring berjalannya waktu, Obama akhirnya terpilih menjadi senator Illinois pada tahun 1997-2004 dan menjadi senator AS pada tahun 2005-2008. Obama akhirnya berhasil menjadi presiden AS selama dua periode, yakni pada tahun 2009-2013 dan 2013-2017.

Hal yang sama bisa saja juga berlaku untuk seorang Anies. Layaknya Obama, Anies juga memulai karier politiknya dengan bergerak di bidang sosio-politik.

Saat menjabat sebagai rektor Universitas Paramadina, Anies menginisiasi sebuah gerakan edukasi bernama Indonesia Mengajar pada tahun 2009. Nama Anies menjadi populer di tingkat nasional dengan inisiatif uniknya untuk menyebarkan lulusan-lulusan perguruan tinggi untuk mengajar di berbagai wilayah Indonesia.

Bukan tidak mungkin, popularitas Anies ini juga yang akhirnya mengantarkan dirinya untuk memiliki ambisi politik. Ini terlihat dari manuver Anies pada tahun 2013 yang turut menjadi peserta bakal calon presiden (bacapres) di konvensi Partai Demokrat – partai yang kala itu dipimpin oleh Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Manuver Anies untuk mengincar jenjang karier politik yang lebih tinggi ini sejalan dengan penjelasan Gordon S. Black dalam tulisannya yang berjudul A Theory of Political Ambition: Career Choices and the Role of Structural Incentives.

Dalam tulisan itu, Black menjelaskan bahwa politisi memiliki kecenderungan untuk mengincar jabatan-jabatan yang lebih tinggi. Misal, seorang gubernur atau kepala daerah tingkat provinsi bukan tidak mungkin akan mengincar jabatan eksekutif di tingkat nasional.

Hal yang sama juga ada pada Anies. Setelah selesai menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta pada tahun 2022 kemarin, Anies-pun mengincar jabatan presiden dengan menjadi kandidat presiden pada Pilpres 2024.

Kini, setelah kemungkinan untuk memenangkan Pilpres 2024 menjadi semakin kecil, bukan tidak mungkin, Anies perlu mencari cara agar tetap menjalankan ambisinya sebagai politisi, yakni untuk menjadi presiden RI. 

Lantas, mengapa menjadi gubernur DKI Jakarta kembali bisa menjadi langkah strategis untuk karier Anies ke depan? Apakah menjadi gubernur kembali adalah satu-satunya pilihan Anies?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Anies Perlu Kembali ke DKI?

Kembali menjadi gubernur DKI Jakarta bisa menjadi jawaban untuk Anies. Pasalnya, Anies harus tetap menjadi pembahasan di publik untuk menjadi presiden RI di masa mendatang.

Menjaga pembahasan politik atas si politikus bisa menjadi penting. Ini berkaitan juga dengan prinsip dalam pemasaran (marketing), yakni konsep top-of-mind awareness (TOMA).

TOMA sendiri, mengacu pada tulisan Ulla Hakala, Johan Svensson, dan Zsuzsanna Vincze yang berjudul Consumer-based Brand Equity and Top-of-mind Awareness: A Cross-country Analysis, didefinisikan sebagai bagaimana sebuah produk bisa diingat selalu oleh konsumen tanpa memerlukan bantuan untuk mengingat-ingat kembali. 

Contoh paling sederhana adalah ketika konsumen membutuhkan air mineral. Tanpa perlu mengingat-ingat kembali, konsumen bisa saja memilih produk yang paling dia kenal dan ingat untuk dibeli.

Hal yang sama juga berlaku dalam politik. Dengan sosok politikus – atau entitas politik lainnya – selalu ada dalam ingatan publik, sosok itu akan selalu menjadi salah satu preferensi dalam pasar suara.

Bila kecil kemungkinan Anies bisa menjadi presiden di tahun 2024 ini, ada sejumlah jalan yang bisa dilakukan Anies agar bisa selalu berada dalam TOMA masyarakat, yakni menggunakan bias negativitas, menjadi bagian dari pemerintah, atau menjadi pejabat publik yang tidak terikat langsung dengan pemerintah.

Anies bisa saja menggunakan bias negativitas, yakni dengan terus-menerus mengkritik pemerintah. Pasalnya, narasi-narasi negatif bisa menarik perhatian lebih dari publik.

Kedua, Anies bisa saja menjadi bagian dari pemerintahan selanjutnya – misal dengan menjadi menteri atau pejabat pemerintahan eksekutif. Namun, kemungkinan ini menjadi sulit bila Anies tetap mengajukan narasi perubahan.

Ketiga, Anies bisa saja menjalankan peran eksekutif tetapi berada di luar lingkaran pemerintah pusat yang baru. Ini bisa dilakukannya dengan menjabat sebagai kepala daerah yang membuatntya lebih terbebas dari pengaruh pusat dengan adanya otonomi daerah.

Kemungkinan ketiga bisa saja terjadi. Bila melihat kembali hasil hitung cepat, Anies masih berada di ingatan publik DKI Jakarta. Apalagi, Anies sebelumnya menjabat sebagai gubernur mereka.Well, keputusan untuk mengikuti langkah Usher yang memilih pulang ke rumah tetaplah berada di tangan Anies. Apakah Anies akan memilih untuk “pulang ke rumah” di pemerintahan DKI Jakarta? Tidak ada yang tidak mungkin. (A43)

PinterPolitik.com

“There’s always the little guy who’s the sidekick to the tall, good-looking guy who gets the girl” – Curtis Armstrong, aktor asal Amerika Serikat (AS)

Pahlawan super (superheroes) terkadang juga membutuhkan seorang teman yang bisa membantunya dalam melawan kejahatan. Biasanya, mereka disebut sebagai sidekick – seseorang yang memiliki otoritas lebih rendah tetapi sangat dipercaya.

Nah, salah satu contoh sidekick yang paling mudah diingat adalah Robin. Robin yang usianya jauh lebih muda dibandingkan Batman biasanya dipilih oleh Bruce Wayne untuk membantunya dalam melawan kejahatan di Kota Gotham.

Selain Robin, ada juga contoh-contoh sidekick lainnya. Beberapa di antaranya adalah John H. Watson – lebih dikenal sebagai Dr. Watson – yang merupakan sidekick dari Detektif Sherlock Holmes dalam karya-karya Sir Arthur Conan Doyle.

Ya, intinya sih, sidekick ini tugasnya adalah melengkapi sang tokoh utama. Mary McNamara dalam tulisannya berjudul Sidekicks are Second Bananas No More menyebutkan bahwa sidekick memiliki peran untuk menjadi pengiring tandingan – seperti cara pandang yang berbeda – terhadap tokoh utama.

Nah, mungkin nih, peran sidekick seperti ini bisa diisi oleh Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie. Gimana nggak? Muncul usulan dari sejumlah pihak agar Grace menjadi calon wakil gubernur (cawagub) untuk seseorang yang disebut-sebut berpotensi maju sebagai calon gubernur (cagub) di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024, yakni Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka.

Memang sih, sosok putra sulung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu kabarnya bersinar di Kota Solo, Jawa Tengah. Maka dari itu, mulai ramai juga dorongan agar Gibran maju di Pilkada DKI Jakarta 2024 – meskipun Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto tidak menyebutkan nama Gibran saat membahas siapa-siapa saja yang bisa diusung partainya di Pilkada tersebut.

Hmm, bagus sih kalau ternyata Mbak Grace nanti bisa jadi sidekick-nya Mas Gibran. Siapa tahu bisa cocok tuh? Kan, PDIP (25 kursi) dan PSI (8 kursi) lumayan besar tuh di DPRD DKI Jakarta. 

Namun, bukan berarti bakal gampang juga nih jalannya. Elite-elite politik belum tentu mau lho, apalagi ageism – pembedaan berdasarkan umur – masih merajalela tuh di diskursus politik Indonesia.

Ya, semoga aja – kalau jadi – PSI dan Mbak Grace nggak labil. Soalnya nih, Jason Todd yang pernah jadi Robin akhirnya berubah menjadi jahat karena kelabilan yang dimilikinya – menjadi Red Hood.

Dengar-dengar nih, PSI sempat mengumumkan untuk tidak membahas politik selama masa duka atas Tragedi Kanjuruhan. Namun, PSI juga yang tetiba membatalkan janjinya dan mengumumkan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Wah, seperti Red Hood di komik-komik Batman, apakah PSI nantinya akan jadi the Red Hoodie – mengingat jaket hoodie berwarna merah adalah pakaian yang kerap digunakan oleh kader-kader PSI? Hehe. (A43) 

PinterPolitik.com

Big match tarung antar-dinasti berpeluang terjadi di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta pada tahun 2024. Jika sebelumnya putra Presiden Joko Widodo yang juga Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka santer akan mengikuti jejak sang ayah di ibu kota, kini giliran sanak famili eks-penguasa Banten, Ratu Atut Chosiyah, yang diisukan muncul.

Dia adalah mantan Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Airin Rachmi Diany yang kembali mendapatkan dukungan untuk maju sebagai calon Gubernur DKI. Support itu didapatkan saat bersilaturahmi ke keluarga besar Pengurus Cabang Nadhlatul Ulama (NU) Jakarta Utara pada Ahad kemarin.

Politisi Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik yang turut hadir pada kesempatan itu memberikan dukungannya pula kepada Airin. Gestur yang membuat elite Gerindra lain gusar karena partai besutan Prabowo Subianto itu telah memproyeksikan Ahmad Riza Patria di Pilkada DKI kelak.

Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra Habiburokhman langsung menegaskan bahwa pihaknya tak segan memecat Taufik sebagai kader partai jika ia terbukti tidak loyal dan mendukung Airin.

Intrik sokongan terhadap Airin diprediksi tidak hanya sampai di situ saja. Airin yang merupakan kader Golkar juga dihadapkan pada keputusan final partai yang telah mengusung Bupati Kabupaten Tangerang saat ini yang juga Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar.

Akan tetapi, Golkar tampaknya masih terbuka dengan peluang Airin di ibu kota. Pasalnya, elite partai terlihat santai merespons dukungan terhadap adik ipar dari mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah itu.

Ini dibuktikan dengan tanggapan dari Ketua DPP Golkar Dave Laksono yang memaklumi silaturahmi Airin dan menjelaskan ada mekanisme musyawarah internal yang harus dilalui jika ingin mengubah calon yang telah diusung.

Tak hanya itu, pertemuan antara Ketua Umum (Ketum) Gokar dan Ketum Partai Nasdem Surya Paloh pada Maret lalu bahkan memunculkan penjajakan duet Airin dengan kader Nasdem Ahmad Sahroni di Pilkada DKI Jakarta.

Namun, pertanyaannya adalah mengapa Airin muncul sebagai sosok yang diperhitungkan untuk berkompetisi di Pilkada DKI Jakarta? Serta mengapa sosok Airin bisa saja krusial dalam dinamika politik ibu kota?

Airin-Sahroni Bermodal Local Strongman?

Dukungan terhadap Airin di permukaan mungkin tampak menarik dan cukup meramaikan bursa calon DKI-1. Akan tetapi, paket yang ditawarkan Golkar-Nasdem dengan menduetkan Airin dan Ahmad Sahroni agaknya bisa jauh lebih menjanjikan.

Jika disandingkan, baik Airin maupun Ahmad Sahroni sama-sama memiliki rekam jejak dan modal mesin politik berupa local strongman. Joel S. Migdal dalam bukunya yang berjudul State in Society: Studying How States and Societies Transform and Constitute One Another menjelaskan secara komprehensif bagaimana local strongman terbentuk dan menjalankan fungsinya dalam tatanan masyarakat.

Migdal mendefinisikan local strongman atau orang kuat lokal sebagai entitas yang memiliki kekuatan informal dengan jejaring persekutuan birokrat, elite partai politik, pengusaha, militer, serta partikelir yang saling bekerja dalam mutualisme.

Kemunculannya berawal dari kesenjangan peran negara terhadap masyarakat di wilayah tertentu yang kemudian dimanfaatkan oleh kekuatan lokal tadi untuk melakukan kontrol sosial dan politik.

Kata kunci berupa patronase, jawara/ormas, insan bisnis, serta ulama menjadi intisari bagaimana local strongman bertransformasi membentuk dinasti politik yang kuat, sebagaimana disiratkan Yoes Kenawas dalam The Rise of Political Dynasties in a Democratic Society.

Airin sendiri merupakan pemimpin daerah di wilayah yang kental dengan peran local strongman. Sebagai adik ipar Ratu Atut, ia turut menikmati privilese yang mengantarkannya ke pucuk pimpinan Kota Tangsel.

Dinasti Ratu Atut di Banten berangkat dari ayahnya, Tubagus Chasan Sochib, yang merupakan seorang jawara sekaligus merintis koneksi dengan entitas politik dan birokrat melalui Partai Golkar sejak era Orde Baru.

Tangsel juga merupakan wilayah penyangga ibu kota yang kemungkinan besar memiliki jejaring aglomerasi local strongman dan dapat dikapitalisasi oleh Airin. Ini pun belum termasuk modal serupa yang dapat dikombinasikan dari ormas serta sayap partai yang terafiliasi dengan Golkar.

Di sisi lain, Ahmad Sahroni tampaknya juga mulai memiliki modal tersebut. Sebagai politisi parlemen sekaligus seorang crazy rich Priok, bisa dibilang kekuatan koneksinya di Jakarta kini cukup memadai dan dapat terus berkembang.

Modal politik itulah yang kiranya membuat Airin memiliki daya tawar tersendiri dan kerap mendapat dukungan dari sejumlah tokoh, termasuk ketika disandingkan dengan Ahmad Sahroni oleh penjajakan yang dilakukan partainya masing-masing.

Hal itu praktis membuat peluang pertarungan sengit antar dinasti di Pilkada DKI Jakarta 2024 terbuka andaikata Gibran Rakabuming Raka benar-benar diusung PDIP seperti sang ayah dahulu.

Meskipun kemenangan dan pencalonannya sendiri belum dapat dipastikan, proyeksi memperluas dinasti Atut sampai ke Jakarta kiranya cukup menarik jika mampu ditorehkan Airin. Akankah itu dapat terjadi?

Jalan Terjal Airin Menuju Jakarta

Kendati tampak memiliki modal politik mumpuni, jalan menuju Balai Kota di Medan Merdeka Selatan masih cukup terjal, khususnya bagi Airin saat ini.

Selain terkendala Golkar yang kadung mencalonkan Ahmed Zaki Iskandar dan butuh negosiasi politik tersendiri, prestasi Airin di Tangsel pun tidak terlalu mentereng dan terkesan biasa-biasa saja.

Aspek rekam jejak kinerja tentu akan menjadi hambatan serius bagi Airin. Tak hanya jika berhadapan dengan Gibran, tetapi juga saat kemungkinan berhadapan dengan Wagub DKI Jakarta saat ini Ahmad Riza Patria yang jadi kartu As Gerindra di Pilkada DKI mendatang.

Ahmad Riza Patria kerap tampil cukup apik dengan komunikasi politiknya dan menjadi “back-up” Anies Baswedan di banyak lika-liku pemerintahan provinsi sejak mengisi kekosongan yang ditinggalkan Sandiaga Uno.

Begitu pun dari sisi perhitungan matematis jika bersanding dengan Ahmad Sahroni, Nasdem dan Golkar hanya mengumpulkan 13 kursi DPRD DKI Jakarta. Angka ini masih belum cukup untuk memenuhi syarat formil pencalonan sebesar 20 persen atau minimal 35 kursi.

Bahkan, niat DPD Gokar DKI Jakarta yang ingin memperkuat Koalisi Indonesia Bersatu bersama PAN dan PPP hingga ke wilayah masih belum cukup, karena masing-masing parpol hanya dapat menyumbang sembilan dan satu kursi.

Reputasi dinasti yang melekat padanya juga tentu menjadi pertimbangan lain bagi pemilih. Belum termasuk empat kasus rasuah sekaligus yang menjerat sang suami Tubagus Chaeri Wardana saat Airin sedang menjabat Wali Kota Tangsel.

Walaupun akan kehilangan statusnya sebagai ibu kota, tidak lantas membuat sorotan publik dan media terhadap berbagai isu di Jakarta meredup begitu saja.

Ross Tapsell dalam bukunya Media Power in Indonesia, mengatakan bahwa berkumpulnya hampir semua kantor pusat media di Jakarta, secara tak langsung menyebabkan pemberitaan media-media akan berkiblat pada “kepentingan Jakarta”. Pada akhirnya, membuat isu regional Jakarta seolah-olah menjadi isu nasional.

Artinya, akan selalu ada akuntabilitas yang jelas dan dituntut oleh publik atas berbagai isu yang meliputi dinamika politik dan pemerintahan Jakarta, tidak terkecuali rekam jejak calon yang akan berkompetisi memperebutkan singgasana DKI-1.

Namun kembali, di atas semua itu, peluang pertarungan dinasti Atut dan dinasti Jokowi masih terbuka lebar dalam Pilkada DKI Jakarta mendatang.

Paling tidak, Airin dan Gibran menjadi dua nama prominen yang muncul dan mewakili adanya tendensi politik dinasti dalam dinamika politik tanah air.

Persis seperti apa yang diprediksi pengamat politik dari Universitas Paramadina Arif Susanto, bahwa politik kekerabatan atau politik dinasti menunjukkan kecenderungan peningkatan jumlah setiap penyelenggaraan pilkada.

Bagaimanapun, para kandidat di Pilkada DKI Jakarta 2024 agaknya tetap akan dituntut memiliki gagasan yang dapat diterjemahkan secara konkret, serta memiliki komunikasi politik yang baik di hadapan aktor pendukung dan masyarakat. (J61)

PinterPolitik.com

“When they recognize that you got what it takes to succeed and that’s around the time that your idols become your rivals” – Drake, “Thank Me Now” (2010)

Bagi kalian yang menggemari musik rap dan hip-hop, penyanyi yang dikutip di awal tulisan ini pasti tidak asing lagi terdengar di telinga kalian. Yup, kutipan itu berasal dari salah satu lagu yang ditulis oleh seorang penyanyi rap populer asal Kanada yang bernama Drake.

Mungkin nih, lirik tersebut seakan menjadi ramalan yang menjadi kenyataan bagi Drake nih. Pasalnya, meski Drake pernah mengaku bahwa penyanyi rap lainnya, JAY-Z, adalah inspirasinya, rapper tersebut juga pernah menjadi “rival” lho.

Wah, emang sih. Biasanya, seorang idola merupakan mereka yang menjadi inspirasi bagi kita. Namun, ada pepatah yang mengatakan kalau kita itu harus bekerja keras hingga suatu saat idola kita berakhir menjadi rival kita lho. Hmm.

Mungkin nih, hal yang sama juga berlaku nih buat dunia politik Indonesia. Soalnya nih, beberapa waktu lalu, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengatakan bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok adalah idolanya lho.

Baca Juga: Manuver Ahok dan Gibran

Pengakuan Mas Gibran ini diungkapkan setelah bertemu dengan Pak Ahok yang tengah berkunjung ke Rumah Dinas Wali Kota Solo di Loji Gandrung, Jawa Tengah. Bahkan, bisa dibilang mantan Gubernur DKI Jakarta itu memberi sejumlah inspirasi pada Mas Gibran, seperti soal pembangunan ruang-ruang hijau yang bisa memberikan manfaat lingkungan yang lebih baik bagi masyarakat.

Tapi nih, mungkin nggak ya apa yang terjadi dengan Drake-JAY-Z bisa terjadi juga pada Gibran-Ahok? Pasalnya nih, dengar-dengar, Mas Gibran ini disebut-sebut bisa lho maju di Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2024 nanti.

Di sisi lain, Pak Ahok juga disebut masih masuk dalam bursa Calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta. Kalau gini caranya, Pak Ahok bisa-bisa malah jadi seorang idola yang berakhir sebagai rival bagi Mas Gibran dong.

Hmm, tapi, tenang dulu, guys. Pak Ahok belum tentu bisa kok buat maju sebagai Cagub dalam Pilkada DKI Jakarta 2024 – mengingat beliau menyandang status mantan narapidana (napi). Lagipula, Mas Gibran dan Pak Ahok ini kan masih satu partai.

Ya, kalau gitu, mungkin Mas Gibran sama Pak Ahok bisa lah rival-rival-an di bidang yang lain. Misalnya nih, di bidang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sekarang tengah digeluti oleh Pak Ahok. Kan, siapa tahu? Hehe. (A43)

Baca Juga: Mencari Suhu untuk Gibran

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Setiap orang pasti memiliki kegemaran tersendiri soal makanan. Biasanya sih, makanan dan masakan yang dijadikan makanan favorit adalah jenis-jenis makanan yang mengambil tempat yang spesial dalam hati kita.

Nigel Ng yang merupakan seorang pelawak asal Malaysia, misalnya, memiliki perasaan khusus lho dengan nasi goreng (fried rice). Sampai-sampai nih, dengan alter ego-nya yang bernama Uncle Roger, Nigel sangat suka tuh mengomentari para koki atau selebriti lainnya kala memasak nasi goreng.

Nggak hanya Nigel nih yang kerap diidentikkan dengan masakan-masakan spesifik. Tokoh kucing kartun yang bernama Garfield, misalnya, juga memiliki kegemaran tersendiri pada sebuah masakan asal Italia yang bernama lasagna.

Hmm, kalau mimin sih juga punya kegemaran kok soal makan. Salah satu makanan favorit mimin adalah soto. Soalnya nih, buat mimin, soto itu bisa mengingatkan mimin dengan aroma dan rasa yang khas ala ‘rumah’.

Ternyata, oh, ternyata nih, nggak hanya mimin lho yang suka dengan soto. Ada juga politikus yang tengah naik daun yang kebetulan juga suka dengan jenis masakan satu ini. Nama politikus itu adalah Gibran Rakabuming Raka alias Mas Wali Kota Solo.

Lha, gimana nggak? Mas Gibran ini selalu menjadikan soto sebagai andalan ketika bertemu dengan politisi lain. Ketika bertemu dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gerindra Ahmad Muzani, misalnya, Mas Gibran juga memilih soto sebagai menu makan bersama.

Baca Juga: Gibran, The ‘King’ of Solo?

Nggak hanya dengan Pak Muzani, Mas Gibran juga memilih buat menyantap soto kala bertemu dengan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo. Uniknya lagi nih, soto juga jadi andalan ketika Mas Gibran bertemu dengan Ketua Umum (Ketum) PAN Zulkifli Hasan (Zulhas).

Wah wah, kayak-nya ada yang maniak banget nih pada jenis masakan yang dikenal sebagai soto ini. Sampai-sampai, gaya blusukan-nya Mas Gibran juga menjadikan soto sebagai salah satu menu utama pada September 2020 lalu.

Mungkin nih, Mas Gibran mau menerapkan filosofi soto itu sendiri nih. Ada yang bilang kalau soto itu memiliki filosofi dalam budaya Jawa, sebagai bagi roso, bagi roto, padha roso, padha roto yang artinya kurang lebih adalah berbagi rasa dan berbagi rata.

Hmm, mungkin, filosofi ini juga nih yang diterapkan oleh Pak Presiden Joko Widodo (Jokowi). Buktinya, Pak Jokowi mau tuh berbagi dengan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno yang notabene adalah lawan presiden dalam Pilpres 2019 lalu. Hehe.

Tapi, ya, terlepas dari filosofi itu, ini juga jadi penanda kalau gaya blusukan ala Mas Gibran dan Pak Jokowi nggak benar-benar persis sama. Kan, sering tuh, ketika sang ayah tidak suka menggunakan air conditioner (AC) dalam ruangan, si anak malah nggak bisa kalau tanpa AC. Hehe.

Eh, apa mungkin ini bentuk “keunikan” Mas Gibran juga ya? Biasanya tuh, kalau Ibu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, nasi goreng justru jadi andalan “diplomasi” kan? Kalau ini, apa mungkin ya jadi diplomasi soto? Menarik juga nih – karena mimin juga suka soto kali ya. Hehe. (A43)

Baca Juga: Petuah Sakti Cak Imin untuk Gibran

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“No such thing as bad student, only bad teacher. Teacher say, student do” – Mr. Miyagi, The Karate Kid (1984)

Dalam menjalani kehidupan, manusia pasti perlu belajar. Inilah mengapa sebagian besar dari kita diwajibkan untuk belajar di bangku sekolah. Bahkan, banyak yang bilang bahwa belajar merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan di setiap momen kehidupan kita.

Nah, terkadang nih, manusia juga memerlukan bimbingan dalam belajar. Itulah mengapa kita memerlukan seorang guru yang bisa memberikan petunjuk akan apa yang benar dan salah. Bisa dibilang inilah bagaimana cara kerja sebuah masyarakat.

Tentu saja, dalam belajar, tidaklah ada sesuatu yang terjadi secara instan. Dalam menyerap ilmu dengan baik, kita juga memerlukan proses dan waktu. Tidak mungkin dalam sekejap seseorang dapat cakap sepenuhnya dalam bidang tertentu.

Mungkin, itulah mengapa sosok-sosok remaja seperti Daniel LaRusso dan Johnny Lawrence membutuhkan seorang guru – atau sensei – ketika mempelajari karate. Dalam film The Karate Kid (1984), mereka berdua pun harus melalui berbagai ujian untuk menguasai teknik-teknik karate dengan apik.

Nggak hanya soal karate, dunia politik pun juga dunia “liar” yang penuh dengan ketidakpastian. Bukan tidak mungkin, sosok politikus baru seperti Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka memerlukan bantuan dan bimbingan dari mereka yang telah lebih dahulu mengarungi dunia politik.

Baca Juga: Jalan Terjal “Mas Wali” Gibran

Mungkin, guna menemukan guru yang tepat, Gibran bisa nih meniru upaya pengembaraan-pengembaraan yang kerap digambarkan oleh film-film silat dan kung fu nih. Siapa tahu kan Mas Wali Kota menemukan sosok yang mampu memberi inspirasi?

Misalnya nih, ada nama Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok yang pernah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Lagipula, Pak Ahok ini dulu pernah juga menjadi Wakil Gubernur bagi ayahanda Gibran, Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang pernah menjadi Gubernur DKI Jakarta juga.

Apalagi nih, Mas Gibran baru saja membuat kebijakan untuk membagikan nomor telepon pribadinya agar masyarakat Solo bisa setiap saat menyampaikan keluhan kepada sang Wali Kota. Hmm, kalau diingat-ingat, kebijakan ini mirip dengan punya Pak Ahok lho yang dulu masyarakat DKI Jakarta bisa mengadu via pesan singkat atau SMS.

Wah, mungkin bisa nih Pak Ahok memberi pelajaran lebih banyak buat Mas Gibran. Dengar-dengar nih, ada kabar burung yang bilang kalau Mas Wali Kota bakal disiapkan untuk maju juga lho di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2024. Barang kali, Pak Ahok bisa memberi wejangan sebagai sosok yang berpengalaman. Hehe.

Ya, semoga aja dengan belajar ke Ahok, Mas Gibran bisa dengan lancar mengarungi dunia politik nantinya. Kita nantikan ajalah jurus-jurus dari Mas Gibran – asal jangan jurus silat lidah yang bisa bikin kepleset. Hehe. (A43)

Baca Juga: Jurus Pendekar ala Prabowo

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.