Pinterpolitik.com – Tahun 431 SM, Athena dalam kondisi sejahtera. Laut Aegea dikuasai penuh dan perdagangan sedang puncak-puncaknya. Ekonomi pun tumbuh signifikan. Tapi riak-riak pertentangan mulai muncul di kawasan. Athena yang punya proyek pembangunan tembok bikin Sparta mulai was-was.

Puncaknya, Athena mulai bertentangan dengan Megara, negara yang diklaimnya melakukan pelanggaran pada tanah suci dan dituduh terlibat pembunuhan pembawa pesan Athena. Athena melarang Megara berdagang di pasar mana pun milik Athena. Larangan ini dikenal sebagai Megarian Decree – sejenis embargo ekonomi versi zaman Yunani kuno. Efeknya? Megara kelaparan. Lumbung dagangnya lumpuh.

Dan karena Megara adalah sekutu Sparta… Sparta pun geram. Dan boom.Perang Peloponnesia meletus. Yang kita bicarakan ini adalah salah satu perang terpanjang dan paling brutal di dunia Yunani kuno. Tiga dekade penuh darah, politik kotor, hingga akhirnya kekaisaran Athena runtuh. Dan yes, perang ini bukan sekadar soal perbenturan militer — tapi soal ekonomi. Tarif. Embargo.

Dendam dagang. Narasi yang kayaknya hari-hari ini sedang ramai kita pergunjingkan. Well, kalau dulu Athena melarang Megara berdagang, hari ini Amerika Serikat mengenakan tarif tinggi pada produk Tiongkok. Nggak tanggung-tanggung, 245% saat video ini dibuat. Berkali-kali lipat nggak tuh harga-harga barangnya. Dan pertanyaannya… Akankah perang tarif kali ini juga berujung pada apa yang terjadi di era Athena dulu? Hmm, mari kita bahas.

Dengan Perang Dagang yang terus memanas antara Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Presiden Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Xi Jinping, mungkinkah Presiden RI Prabowo Subianto bidani kelahiran Gerakan Non-Blok 2.0?

PinterPolitik.com

“States engage in balancing to ensure that no single power dominates the system.” – John J. Mearsheimer, The Tragedy of Great Power Politics (2001)

Kenny menatap layar televisi yang menampilkan berita tentang meningkatnya ketegangan ekonomi antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok. Presiden Donald Trump kembali menaikkan tarif impor terhadap produk-produk asal Tiongkok, dan Presiden Xi Jinping membalas dengan kebijakan serupa terhadap barang-barang dari AS.

Perang tarif ini sudah berlangsung kala Trump menjabat masa jabatan pertamanya tetapi kini situasinya makin intens dan dampaknya mulai terasa ke berbagai penjuru dunia. Perusahaan-perusahaan multinasional mulai menyesuaikan rantai pasok mereka, sementara pasar finansial menunjukkan gejolak yang mengkhawatirkan.

AS menuduh Tiongkok melakukan praktik perdagangan tidak adil, termasuk subsidi terhadap perusahaan milik negara dan pencurian kekayaan intelektual. Sementara, Tiongkok menilai tindakan Trump sebagai bentuk proteksionisme yang merugikan stabilitas ekonomi global.

Di balik saling serang ini, dunia berada dalam posisi sulit—terutama negara-negara berkembang yang ekonominya sangat bergantung pada kestabilan dua kekuatan besar tersebut. Banyak negara mulai mencari jalan untuk menjaga hubungan baik dengan kedua belah pihak tanpa terjebak dalam tekanan geopolitik.

Kenny, yang mengikuti perkembangan ini dari kejauhan, mulai merasakan bahwa perang dagang ini bukan sekadar urusan dua negara. Ini adalah perebutan pengaruh global yang bisa memengaruhi masa depan ekonomi dan politik di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

Ia pun mulai bertanya-tanya, di tengah konflik antara dua raksasa dunia ini, apa yang akan dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto? Mengapa ia bisa memiliki peran strategis dalam situasi global seperti ini?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Belajar dari Soekarno?

Kenny masih duduk di kafe yang sama, tapi kini di hadapannya terbuka sebuah buku sejarah Perang Dingin yang ia ambil dari rak pinjam baca di pojok ruangan. Di tengah hiruk-pikuk pengunjung yang sibuk dengan kopi dan percakapan ringan, pikirannya justru melayang ke masa lalu yang penuh ketegangan global.

Ia membaca tentang bagaimana dunia pernah terbagi dalam dua kutub besar—AS dan Uni Soviet—yang tak pernah benar-benar berperang secara langsung, tapi terus berkompetisi dalam pengaruh, senjata, dan ideologi. Perang Dingin, begitu sebutannya, adalah perang diam yang meresap ke segala sendi hubungan internasional.

Dalam salah satu halaman yang ia tandai, Kenny menemukan kutipan dari John J. Mearsheimer yang membuatnya tertegun: “States engage in balancing to ensure that no single power dominates the system.” Bagi Kenny, kutipan itu terasa sangat relevan dengan situasi hari ini—di mana Tiongkok dan AS kembali saling dorong berebut posisi dominan.

Ia pun mulai mengingat bagaimana Indonesia pernah menghadapi dunia yang juga terbagi dua kutub itu, dan di tengahnya, Soekarno berdiri dengan keberanian dan kecerdikan diplomasi. Soekarno memilih jalan bebas aktif, menolak tunduk pada satu kekuatan besar, dan justru membentuk poros baru melalui Gerakan Non-Blok bersama negara-negara yang juga ingin menjaga kemerdekaan arah politiknya.

Kenny merasa bahwa apa yang dilakukan Soekarno bukan hanya keberanian, tapi juga strategi yang tajam—mengerti betul bahwa kekuatan kecil bisa tetap punya suara jika tahu bagaimana memainkan peta besar. Soekarno tidak hanya menyeimbangkan kekuatan, tapi juga menciptakan ruang dialog alternatif yang memberi makna bagi negara-negara yang kerap dianggap pinggiran. Kini, dengan dunia kembali tegang oleh persaingan dua kekuatan raksasa, Kenny merasa Indonesia sekali lagi berada di persimpangan penting sejarah.

Ia menyesap kopi terakhirnya yang sudah dingin dan menatap ke luar jendela yang memantulkan langit mendung. Ia bertanya dalam benaknya, “Mungkinkah Prabowo perlu meniru strategi Soekarno? Peran strategis apa yang bisa diambil Prabowo?”

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Mungkinkah Prabowo dan Potensi Gerakan Non-Blok 2.0

Kenny sudah duduk lebih dari dua jam di kafe itu, dan karena terlalu asyik membaca, ia sampai memesan secangkir kopi kedua. Di hadapannya, layar tablet menampilkan sebuah jurnal hubungan internasional yang membuatnya terpaku sejak tadi.

Ia tengah membaca tulisan Andrew F. Cooper dalam Niche Diplomacy: Middle Powers after the Cold War yang menyebut bahwa negara seperti Indonesia memiliki kapasitas unik untuk memediasi dan memengaruhi isu global tertentu tanpa menjadi kekuatan dominan. Bagi Kenny, konsep middle power ini menarik karena memberi harapan bahwa negara seperti Indonesia tetap bisa punya suara dalam pusaran geopolitik besar.

Cooper menyebut middle powers sebagai negara yang punya kekuatan bukan dari superioritas militer atau ekonomi, melainkan dari kecakapan membangun koalisi dan memainkan peran dalam diplomasi multilateral. Kenny merasa Indonesia punya semua prasyarat itu—baik secara geografis, historis, maupun kultural.

Posisi Indonesia yang berada di jalur utama perdagangan global, serta keanggotaannya dalam G20, ASEAN, dan APEC menjadikan negeri ini sebagai pemain penting dalam arsitektur kawasan. Belum lagi pengalaman historisnya sebagai pendiri Gerakan Non-Blok dan peran aktif dalam berbagai misi internasional.

Namun, Kenny menyadari bahwa status middle power bukan otomatis berlaku. Seperti yang ditulis Cooper, kekuatan itu harus dijalankan secara sadar dan aktif melalui strategi luar negeri yang tajam dan penuh perhitungan.

Di tengah meningkatnya ketegangan dagang antara AS dan Tiongkok, ia semakin yakin bahwa posisi Indonesia sangat rentan jika tak memainkan peran cerdas. Dalam dunia yang kian terhubung melalui perdagangan dan teknologi, efek dari satu kebijakan tarif saja bisa merembet panjang ke seluruh lapisan ekonomi global.

Berbeda dengan Perang Dingin yang lebih bersifat ideologis, perang dagang hari ini terjadi dalam sistem dunia yang sudah didominasi AS sejak akhir abad ke-20. Kenny menatap cangkir kopinya yang kini tinggal setengah dan bergumam dalam hati.

Semua ini, pikirnya, pada akhirnya bergantung pada bagaimana Prabowo menjalankan diplomasi—mampukah ia menjadikan Indonesia benar-benar memainkan peran sebagai middle power strategis? Hanya waktu yang bisa menjawab. (A43)

Waduh, beneran perang dagang atau gertak sambal aja nih? 

#infografis #pinterpolitik #beritapolitik #beritapolitikterkini #donaldtrump #justintrudeau #kanada #amerikaserikat #perangdagang #tarifamerika #politikinternasional

PinterPolitik.com

“In general, American are not very good at nation-building and not very good colonialist.” – Francis Fukuyama, penulis buku The End of History

Dalam berbagai serial film ataupun anime, untuk menciptakan alur cerita yang menarik, adanya persaingan antar tokoh utama kerap kali dihadirkan. Dalam serial anime Naruto misalnya, Naruto selaku tokoh utama diceritakan bersaing keras dengan sahabatnya Sasuke sejak awal cerita.

Tidak hanya sekedar membuat alur cerita menjadi lebih menarik, kehadiran tokoh pesaing seperti Sasuke ini, nyatanya kerap kali menyaingi bahkan melampaui kharisma dari tokoh utama yang diceritakan. Konteks persaingan Naruto dengan Sasuke tersebut, tampaknya dapat kita lihat dari seteru dua negara besar, yakni Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok.

Jika mengacu pada Francis Fukuyama dalam bukunya The End of History, kita mungkin dapat menganalogikan bahwa AS sebagai Naruto atau tokoh utama. Sementara, Tiongkok merupakan Sasuke atau tokoh yang kharismanya menyaingi negeri Paman Sam.

Telah menjadi rahasia umum, AS yang disebut-sebut sebagai tokoh utama dunia dengan label negara digdaya, nyatanya tengah dirongrong oleh Tiongkok dalam beberapa tahun terkahir. Bahkan jauh sebelum itu, berbagai pihak telah memberikan prediksi bahwa perkembangan pesat ekonomi negeri Tirai Bambu merupakan ancaman bagi dominasi politik dan ekonomi AS.

Namun, tidak seperti dalam serial anime Naturo, di mana sang tokoh utama tetap menjadi pusat perhatian, posisi AS sebagai pemeran utama tampaknya benar-benar tengah terancam oleh Tiongkok.

View this post on Instagram

Reuni Luhut dengan Prabowo, apakah ada sesuatu? #luhutbinsarpandjaitan #luhutpandjaitan #prabowo #corona #coronavirus #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #cucitangan #pakemasker #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jun 16, 2020 at 11:35pm PDT

Konteks tersebut misalnya turut disinggung oleh Fukuyama dalam suatu wawancara pada 2018 lalu yang menyebutkan demokrasi liberal AS tidak hanya menemui tantangan dari sosialisme, melainkan juga dari fakta keberhasilan model kapitalisme negara Tiongkok.

Lantas, apa yang dimaksud Fukuyama perihal kapitalisme Tiongkok adalah ancaman dari demokrasi liberal AS? Bukankah yang pertama adalah konteks ekonomi, dan yang satunya adalah konteks politik?

Liberalisme dan Ketidakpastian Pasar

Membaca sekilas, kita tentu merasa ganjil, mengapa kedua konteks yang berbeda tersebut disandingkan oleh Fukuyama? Memang benar, secara pemetaan teoretis keduanya berbeda. Akan tetapi, konteks politik yang disebutkan penulis buku The End of History ini berimplikasi pada persoalan ekonomi.

Fukuyama menegaskan bahwa demokrasi liberal, kendatipun ia mampu mengakomodir kebebasan berpendapat, sistem ini nyatanya tidak mampu mengakomodir dalam hal stabilitas ekonomi. Pasalnya, seperti halnya yang disorot oleh Erhard Eppler dalam bukunya The Return of the State, demokrasi liberal yang menciptakan liberalisme pasar berkonsekuensi pada ketidakpastian pasar itu sendiri.

Tidak hanya menciptakan ketidakstabilan pertumbuhan ekonomi, liberalisme pasar, nyatanya berimplikasi pada berbagai krisis moneter hebat yang mengguncang perekonomian AS dan dunia. Hal ini kemudian yang dilihat Fukuyama sebagai celah untuk memunculkan kembali narasi sosialisme yang memang menawarkan stabilitas ekonomi dan kesetaraan.

Namun, beda halnya dengan sosialisme yang masih menawarkan konsep, tantangan hebat atas demokrasi liberal AS datang dari kapitalisme negara Tiongkok yang memang telah terbukti secara empiris memberikan pertumbuhan ekonomi yang pesat dan stabil.

Ian Bremmer dalam tulisannya The Secret to China’s Boom: State Capitalism turut menerangkan bahwa kapitalisme negara atau state capitalism merupakan faktor yang mendorong perkembangan pesat ekonomi Tiongkok.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Joshua Kurlantzick dalam tulisannya State Capitalism and the Return of Economic Interventionism, kapitalisme negara yang sukses akan memberikan surplus perdagangan, menghasilkan pertumbuhan yang cukup untuk menyerap tenaga kerja, memperkuat industri terkemuka, dan mendorong berbagai inovasi ekonomi.

Menurut Geng, Yang, dan Janus dalam tulisannya State-Owned Enterprises in China Reform Dynamics and Impacts, penerapan kapitalisme negara Tiongkok setidaknya telah mulai dibangun sejak tahun 1978. Itu misalnya terlihat dari pemerintah negeri Tirai Bambu yang memulai reformasi intensif, dan privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) – state-owned enterprise.

Dana sampai Rp 677 triliun buat krisis kesehatan #COVID19 kalau sampai ada yang korupsi, hukumannya diasingkan aja ke Planet Pluto. 🙃 #infografis #politik #pinterpolitikhttps://t.co/7Wtvlk9ECg pic.twitter.com/nHUrecnYlh

— Pinterpolitik.com (@pinterpolitik) June 17, 2020

Hasrat akan Ekonomi

Tentu pertanyaannya, apakah keberhasilan ekonomi Tiongkok akan berimplikasi atas mulai dipertanyakannya demokrasi liberal AS?

Di titik ini, dalam berbagai pemaparannya, Fukuyama kerap mengutip pemikiran Plato terkait thumos, yang menerangkan perihal adanya rasa marah yang benar, kebutuhan, dan keinginan untuk melawan ketidakadilan yang dirasakan jiwa manusia.

Thumos yang berisi hasrat (desire) dan rasionalitas (rationality) ini, menurut Fukuyama adalah hal yang begitu melekat pada persoalan ekonomi. Secara sederhana, kita tentu memahami bahwa hasrat adalah hal yang membuat manusia menginginkan sesuatu. Sedangkan rasionalitas, adalah hal yang membuat manusia dapat menciptakan kalkulasi atau perencanaan untuk mendapatkan sesuatu.

Seperti yang diungkit Fukuyama sebelumnya, dengan adanya ketidaksetaraan dan ketidakstabilan ekonomi, itu tentu dapat memantik thumos dalam jiwa manusia. Alhasil, kapitalisme negara Tiongkok yang terbukti sukses menciptakan kestabilan ekonomi, boleh jadi kemudian dilirik sebagai suatu solusi.

Senada dengan konsep thumos, Taylor AJW dalam tulisannya Affirming The Importance of Justice as a Basic Human Need juga menegaskan bahwa rasa keadilan memang menjadi kebutuhan dasar dari psikologis manusia.

Sebagaimana diketahui, narasi liberalisme pasar, atau narasi neoliberal memang kerap menjadi kambing hitam atas terjadinya ketimpangan ekonomi global. Narasi-narasi itu, tentunya dapat menciptakan asumsi ketidakadilan tengah terjadi, atau setidaknya asumsi tengah terjadi sesuatu yang salah.

Efeknya bagi BUMN Indonesia?

Sekarang, kita mungkin dapat menyimpulkan bahwa pertengkaran AS dengan Tiongkok, tampaknya tidak hanya pada level ekonomi seperti Perang Dagang, melainkan juga turut menyasar level ideologis karena terancamnya demokrasi liberal AS.

Menariknya, boleh jadi hal tersebut akan memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap perekonomian Indonesia ke depannya. Pasalnya, tidak sedikit pihak yang menyebutkan bahwa di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), kapitalisme negara ala Tiongkok tampaknya tengah ditiru. Itu misalnya terlihat jelas dari besarnya porsi pelibatan BUMN dalam aktivitas ekonomi.

Hmm, ini yang namanya singgung menyinggung menjadi satu, itulah Indonesia. #politik #infografis #pinterpolitikhttps://t.co/HDyS7I8kEw pic.twitter.com/e5YobLWGBK

— Pinterpolitik.com (@pinterpolitik) June 16, 2020

Konteks tersebut misalnya dikeluhkan beberapa kali oleh Mardigu Wowiek atau Bossman Sontoloyo yang menyebutkan BUMN layaknya kartel karena menjadi prioritas dalam tender proyek yang dilakukan oleh pemerintah. Masalah tersebut kemudian didengungkan banyak pihak dengan menyebutkan BUMN telah mematikan peran swasta karena persaingan pasar tidak lagi terjadi.

Jika benar Indonesia telah menerapkan kapitalisme negara seperti di Tiongkok. Lantas, jika nantinya AS benar-benar merelokasi pabrik-pabriknya dari Tiongkok ke Indonesia, mungkinkah perjanjian untuk meninggalkan model ekonomi tersebut menjadi persyaratan dari negeri Paman Sam?

Praktik semacam itu misalnya dapat kita lihat pada kasus pinjaman dana dari International Monetary Fund (IMF) ataupun Bank Dunia yang disebut selalu memberikan persyaratan tertentu kepada negara terkait agar pinjaman dapat diberikan.

Erhard Eppler dalam bukunya The Return of the State turut menegaskan bahwa AS memang memiliki visi untuk menyebarkan liberalisme ke seluruh dunia. Itu misalnya terlihat dari usaha AS dalam mengintervensi penerapan demokrasi di berbagai negara di Afrika.

Tidak hanya itu, Eppler juga menegaskan bahwa AS memang memiliki tujuan untuk menciptakan liberalisme pasar dari visi tersebut. Mengacu pada tulisan mantan Menteri Kerja Sama Pembangunan dan Internasional Jerman ini, boleh jadi AS nantinya akan membuat syarat bahwa Indonesia harus melepaskan diri dari kapitalisme negara agar BUMN tidak lagi memonopoli pasar. Singkatnya, perjanjian itu akan membuat terjadinya liberalisme pasar.

Pada titik yang lebih ekstrem, mungkin dapat pula dibayangkan bahwa bisa jadi BUMN akan diminta diberlakukan layaknya perusahaan swasta untuk menjaga keberlangsungan persaingan pasar. Pasalnya, dengan status sebagai perusahaan negara, mudah saja dibuat regulasi agar BUMN mendapatkan prioritas dalam pemenangan tender.

Namun, tentunya persoalan ini hanyalah prediksi semata. Benar tidaknya akan ada perjanjian tertentu dari AS agar mau merelokasi pabriknya ke Indonesia tentu hanya diketahui oleh pihak-pihak terkait. Kita tunggu saja kelanjutannya. (R53)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Persaingan Amerika Serikat (AS) dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) memang telah lama menjadi perhatian dunia internasional. Terlebih, kedua negara saat ini menduduki peringkat pertama dan kedua ekonomi dunia jika ditinjau dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau GDP.

Digdaya kedua negara sebagai adidaya baik secara global maupun kawasan Indo-Pasifik juga tidak mengenai ekonomi saja, melainkan juga secara militer dan bidang-bidang lain yang berkorelasi.

Berbagai peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini sebagaimana diberitakan oleh berbagai media asing menunjukkan eskalasi yang memanas antar keduanya: mulai dari persaingan blok kerja sama perdagangan, perang dagang yang tidak berkesudahan, sengketa Laut China Selatan (LCS), pandemi Covid-19, intervensi urusan Hong Kong dan Taiwan, hingga wacana pecahnya Perang Dunia III.

Tentunya menjadi sangat riskan ketika dampak memanasnya hubungan antar kedua negara ini pada stabilitas kawasan Indo-Pasifik di berbagai sektor. Lantas, apa artinya bila hubungan AS dan Tiongkok kini semakin memanas?

Rivalitas Blok Dagang: RCEP vs TPP

Kawasan Indo-Pasifik, yang meliputi lingkar Samudra Hindia dan Samudra Pasifik menjadi medan pertaruhan yang sengit antar kedua negara – terutama di Samudra Hindia yang saat ini memiliki proporsi 35,5 persen dari perekonomian global.

Untuk itu, RRT bersama dengan negara-negara ASEAN+6 kecuali India (negara-negara ASEAN, Australia, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru) membentuk blok dagang yang disebut sebagai Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) pada tahun 2012 pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Kamboja. Negeri Tirai Bambu berharap banyak bahwa akan dapat bisa mendominasi perdagangan di kawasan yang strategis ini.

Peluang ini tidak disia-siakan oleh pemerintahan Beijing, karena kelima belas negara yang sedianya menandatangani kerja sama dagang ini mewakili 30 persen dari populasi di dunia dan 30 persen dari PDB dunia. Kendati belum ditandatangani, RCEP berpotensi mengancam eksistensi AS yang juga berkepentingan dalam perekonomian Indo-Pasifik.

AS pun tidak mau kalah dengan membuat draf perjanjian kerja sama ekonomi yang kemudian disebut sebagai Trans-Pacific Partnership (TPP) pada 5 Oktober 2015 bersama dengan 11 negara yang terdiri atas Australia, Brunei Darussalam, Cili, Jepang, Kanada, Malaysia, Meksiko, Peru, Selandia Baru, Singapura, dan Vietnam.

Sayangnya, kesepakatan dagang TPP tidak berlangsung lama. Ketika Pemilu AS pada tahun 2016 memenangkan Donald Trump sebagai presiden, TPP yang merupakan warisan dari Presiden Barack Obama ini dibatalkan ketika AS mulai memperkenalkan doktrin America First di bawah kepemimpinannya.

Saat AS mulai menarik diri dari TPP, RRT tetap mengeksekusi agenda ekonomi globalnya dengan meneruskan proyek ekonomi yang berbeda: proyek investasi infrastruktur transportasi dan energi masif di bawah nama Belt and Road Initiative (BRI).

Indonesia menjadi salah satu di antara sekitar 130-an negara yang terlibat dalam kerja sama yang mencoba menjadi alternatif dari Washington Consensus ini, yang mana dana investasi disalurkan melalui Asia Infrastructure Investment Bank (AIIB). AIIB meniru pola ADB dengan memberikan pinjaman dana untuk pembangunan bagi negara-negara anggotanya.

Fase Berikutnya: Perang Dagang

Memang langkah Washington terlihat kontras apabila dibandingkan dengan kebijakan Presiden Obama sebelumnya untuk menempuh langkah yang damai dengan RRT melalui kebijakan pivot-to-Asia. Karena setelah keluar dari TPP, Trump justru memulai Perang Dagang dengan RRT.

Perang Dagang ini dimulai dari kenaikan tarif impor pada barang jadi seperti panel surya dan mesin cuci, hingga barang setengah jadi seperti baja dan aluminium. Hal ini dianggap Trump untuk memberikan keseimbangan dagang yang lebih adil dengan berdasarkan pada pasal 301 Trade Act tahun 1974. Trump mengklaim RRT melanggar properti intelektual.

Barulah kemudian RRT membalas dengan menerapkan tarif impor bagi produk-produk yang diimpor dari AS, meliputi pesawat, mobil, daging babi, dan kedelai yang memiliki tarif 25%. Juga buah, kacang, dan pipa baja yang bertarif 15%. Retaliasi atau saling berbalas tarif ini diperbolehkan oleh WTO yang kemudian membuat dinamika perdagangan antar keduanya tidak kunjung berhenti.

Barulah pada 15 Januari 2020, fase pertama kesepakatan dagang AS-RRT ditandatangani di Gedung Putih oleh Presiden Trump dan Wakil Perdana Menteri RRT Liu He yang memberikan kelonggaran tarif terutama menyangkut produk-produk yang berkaitan dengan penanganan wabah virus Corona (Covid-19).

Covid-19: Trump Salahkan RRT

Ketika sebagian besar belahan dunia dilanda pandemi Covid-19 yang dimulai dari RRT, AS memang negara yang tergolong terlambat bereaksi dalam penyebaran virus ini. Pasalnya, hingga saat ini AS menjadi negara dengan jumlah terkonfirmasi terbanyak di dunia yakni sebesar 1,85 juta orang dengan jumlah sembuh 412 ribu dan meninggal 107 ribu.

Penanganan yang berjalan di tempat di AS tidak disertai dengan kesediaan warga AS untuk tetap melakukan kegiatan sesuai dengan protokol kesehatan, melainkan justru turun ke jalan berdemonstrasi mengenai penerapan kebijakan lockdown pada sejumlah negara bagian yang dipimpin oleh Gubernur dari partai Demokrat.

Kepentingan politis yang masuk dalam ranah penanganan pandemi ini justru direspons Trump dengan berkicau melalui akun Twitter resminya seolah memberikan dukungan. Uniknya, Presiden Trump justru menuding RRT pada 29 Mei 2020 dalam pernyataan resminya di halaman Gedung Putih.

Ia berujar “The world is now suffering as a result of the malfeasance of the Chinese government.” Yang mana artinya Trump sepenuhnya menyalahkan Beijing atas pandemi Covid-19 yang sudah menjadi fenomena global ini.

Tidak berhenti sebatas menyalahkan RRT, Trump juga menyalahkan WHO karena dalam setiap pernyataan pers yang dibuat oleh dr. Tedros, Dirjen WHO, dianggap telah menyembunyikan fakta sesungguhnya mengenai jumlah korban pandemi COVID-19 di RRT.

Hong Kong, Taiwan, dan LCS

Persoalan demonstrasi di Hong Kong terjadi buntut kekecewaan masyarakat negara eks-jajahan Inggris tersebut terhadap kebijakan RRT yang hendak meniadakan garis istimewa yang membatasi kedua negara, serta revisi terhadap Hukum Hak Asasi Manusia dan Demokrasi yang akan memutar 180 derajat tatanan one country two systems yang diterapkan pula di Makau.

Hal ini kemudian memicu AS di bawah Trump untuk intervensi pada isu bilateral yang sedang diterpa keduanya, melalui hukum yang disebut “Hong Kong bill” yang dapat memberikan sanksi kepada RRT atas pelanggaran HAM terhadap masyarakat Hong Kong.

Begitu pun dengan kasus Taiwan. Negara yang selalu memiliki pandangan yang berbeda terhadap kebijakan One China Policy di setiap partai yang berkuasa ini sedang dalam tensi yang cukup panas dengan Beijing. Pemerintahan partai Democratic Progressive Party yang dipimpin oleh Presiden Tsai-Ing Wen yang menegaskan bahwa Taiwan tidak mengenal one country two systems sebagaimana yang diterapkan di Hong Kong dan Makau.

Ia lebih cenderung mendukung kedua negara untuk hidup berdampingan. CNN, Asia Times, dan Foreign Policy bahkan memprediksi bahwa RRT “bisa saja” menginvasi Taiwan secara militer meskipun tidak dalam waktu dekat berhubung masih terjadi pandemi virus Covid-19.

Belum lagi sengketa Laut China Selatan (LCS) yang masih belum surut. Klaim atas kepulauan karang Spratly dan Paracel atas dasar Nine-Dashed Line (NDL) membuat geram negara-negara yang tergolong claimant seperti Brunei Darussalam, Filipina, Malaysia, Taiwan, dan Vietnam.

Negara-negara ini telah menempuh jalan yang mulai dari yang tergolong damai melalui KTT Asia Timur, atau bahkan mengajukan banding ke IMO dan saling mendaftarkan perairan yang tergolong hak berdaulat mereka ke PBB. Langkah yang terakhir sempat ditempuh Indonesia dalam kasus Laut Natuna Utara yang dianggap bersinggungan dengan NDL.

Pemerintahan Trump tidak diam dengan mengirim beberapa kapal perang AS di bawah US Indo-Pacific Command dengan alasan berpatroli atau sekadar melakukan latihan perang. Hal ini tentunya memicu RRT melakukan hal yang sama dengan meningkatkan kehadiran AL-nya di LCS.

Pada tahun 2018, kapal perang AS dan RRT hampir saling bertabrakan. Dan, kehadiran kapal AS terus berdatangan menggunakan asas freedom of navigation dari UNCLOS sebagaimana RRT masih menempatkan deretan kapal perusaknya pada kedua kepulauan yang diklaim atas dasar NDL.

Potensi Perang Dunia III atau Hot Peace?

Dari sejumlah isu yang disebutkan di atas, tampak kedua negara saling menebar ketegangan satu dengan yang lain. Sejumlah pakar internasional menyebut sejumlah skenario yang akan terjadi: pengulangan peristiwa sejarah yang besar apakah itu berujung pada Perang Dunia III atau Perang Dingin.

Pihak-pihak yang menyebut akan potensi pecahnya kedua perang ini berargumen bahwa AS dan RRT telah menyiapkan sumber daya untuk berperang sebagaimana yang ditunjukkan pekan lalu di mana kedua negara saling meningkatkan anggaran militernya. Meskipun kemudian belum teruji apakah langkah untuk mengirimkan tentara ke wilayah sengketa di dekat RRT akan benar-benar dilakukan.

Namun, menarik untuk melihat pandangan alternatif sebagaimana yang diajukan oleh Michael McFaul, mantan dubes AS untuk Rusia dan guru besar ilmu politik di Stanford University. Baginya, fenomena memanasnya hubungan AS dengan Rusia saat ini dapat dikategorikan sebagai hot peace.

Pasalnya, kondisi yang terjadi saat ini tidak mengarah pada bahaya perang laten sebagaimana pada Perang Dingin yang berkutat pada penggunaan senjata pemusnah massal seperti nuklir. Namun memicu pada sejumlah “hot war” yang berskala lebih kecil. Level friksi yang ditimbulkan justru jauh lebih sempit daripada perang dingin yang memecah dunia pada dua blok yang berbeda.

Hot peace antara kedua negara ini dapat dibuktikan dalam beberapa indikasi. Pertama, AS di bawah kepemimpinan Donald Trump secara pribadi (atau sebagai presiden) terus menebar ujaran bernada konfrontatif terhadap RRT.

Kedua, dalam tataran implementasi, kebijakan Indo-Pasifik tidak secara tegas memosisikan RRT apakah sebagai mitra ataupun rival. Sangat kontras dengan era kepresidenan Obama yang mengutamakan solusi damai melalui pivot–to-Asia.

Ketiga, gertakan untuk perang baru dalam level kedua negara saling mengirimkan angkatan laut untuk berlayar di dalam perairan yang menjadi objek sengketa, semacam tindakan bully atau perundungan.

Keempat, belum ada pernyataan resmi dari Beijing untuk menantang keberadaan AS dengan bersiap untuk perang. Sejauh ini bahasan yang dikeluarkan kementerian luar negeri kedua negara bernada normatif.

Tulisan milik Probo Darono Yakti, Asisten Peneliti di Emerging Indonesia Project dan Alumnus S2 Hubungan Internasional Universitas Airlangga.

“Disclaimer: Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.”

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Siapa yang tidak kenal dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump? Politisi sekaligus pengusaha ini dikenal dengan berbagai kebijakan dan pernyataan yang dianggap kontroversial.

Kebijakan beliau untuk menyatakan perang dagang terhadap Tiongkok misalnya, dianggap membuat banyak negara lain merasakan dampaknya, termasuk Indonesia. Pertumbuhan ekonomi global disebut turut melambat atas adanya kompetisi dagang itu.

Tapi, tahu nggak sih kalau masa jabatan Trump akan segera berakhir pada Januari 2021 nanti? Meski masa jabatan itu segera berakhir, pengusaha satu ini kembali mencalonkan diri sebagai calon presiden dari Partai Republik dalam Pilpres AS 2020 tuh – bahkan menjadi satu-satunya calon yang paling kuat di kalangan internal partai.

Wah, melihat Trump yang berupaya kembali untuk duduk di kursi kepresidenan pada tahun 2021 nanti, ada beberapa pihak berharap agar pengusaha ini tak terpilih kembali. Bagaimana tidak? Kepresidenan beliau membawa banyak “perubahan” lho, baik secara domestik maupun luar negeri.

Hmm, kontestasi politik di negeri adidaya satu ini memang kerap menarik perhatian negara-negara lain. Dalam Pilpres AS 2016 lalu misalnya, Rusia disebut-sebut turut ikut campur (meddling) dalam memengaruhi kemenangan Trump.

View this post on Instagram

Pemungutan suara Senat putuskan Trump tetap jabat Presiden AS.⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Feb 6, 2020 at 3:00am PST

Kalau pada tahun 2016 aja Rusia diduga ikut campur, negara mana lagi ya yang bakal mencampuri urusan dalam negeri Paman Sam ini? Jawabannya adalah Indonesia.

Yup. Seenggaknya, campur tangan Indonesia bakal disalurkan melalui doa tuh. Beberapa waktu lalu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengajak masyarakat untuk berdoa agar Trump tidak terpilih lagi supaya pertumbuhan global dapat naik kembali.

Eits, jangan salah sangka lho. Nggak ada yang tahu seberapa kuat kekuatan doa. Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto saja kagum dengan kekuatan doa yang bisa mencegah penyebaran virus Corona (Covid-19) di Indonesia. Hmm, bisa-bisa, Indonesia lebih jago daripada Rusia tuh.

Tapi, ya, dampak Perang Dagang AS-Tiongkok terhadap Indonesia dinilai nggak terlalu besar kok. Kata ekonom Chatib Basri, ekonomi Indonesia masih bisa lebih tumbuh dibandingkan negara-negara lain yang hanya bergantung pada sektor perdagangan. Bahkan, lanjut Pak Chatib Basri, dampaknya nggak sebesar waktu Krisis Finansial 2008 lho.

Lagi pula, masa nasib perekonomian Indonesia harus bergantung pada terpilih atau tidaknya Trump sih? Apa pemerintah nggak menyiapkan diri dalam menghadapi berbagai konsekuensi yang bisa aja datang di masa mendatang? Ya, mari berdoa (lagi) saja agar pemerintah bisa siap dalam menangani rintangan-rintangan ekonomi – seperti Perang Dagang dan virus Corona – ini. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Suatu waktu, tepatnya pada 11 Januari, melalui akun Twitternya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat cuitan yang cukup menarik perhatian. Isi cuitan tersebut seperti dikutip dari akun resmi Presiden Jokowi adalah sebagai berikut:

Indonesia memiliki 13 juta ha kebun kelapa sawit dengan produksi 46 juta ton per tahun. Uni Eropa memunculkan isu bahwa minyak kelapa sawit (CPO) tidak ramah lingkungan.

Ini soal perang bisnis antarnegara saja karena CPO bisa lebih murah dari minyak bunga matahari mereka. pic.twitter.com/YzzihBQggX

— Joko Widodo (@jokowi) January 11, 2020

Pernyataan tersebut datang dari beberapa kebijakan yang diberlakukan oleh Uni Eropa yang salah satunya adalah Renewable Energy Directive II atau RED II yang dituangkan dalam regulasi turunan (Delegated Act).

Dalam regulasi tersebut, terdapat konsep Indirect Land Use Change (ILUC) dimana konsep tersebut menetapkan kelapa sawit sebagai tanaman yang memiliki risiko tinggi terhadap deforestasi sehingga tidak bisa digunakan untuk biofuel. Alhasil, biofuel yang berasal dari sawit akan dilarang dan pelarangan tersebut dimulai sejak tahun 2024, serta akan berlaku total pada tahun 2030.

Terlepas dari dampak lingkungan yang diakibatkan oleh ekspansi sawit, mungkin pernyataan Presiden Jokowi tersebut – apabila ditilik dari sudut pandang ekonomi-politik – menganggap bahwa Uni Eropa sedang melakukan praktik neo-merkantilis. Sebelum masa perdagangan bebas, tepatnya ketika merkantilisme masih populer, upaya hambatan perdagangan salah satunya dilakukan dengan cara penerapan hambatan tarif.

Penerapan hambatan tarif secara umum bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara dan melindungi industri dalam negeri dari persaingan dengan produk asing serta untuk meningkatkan neraca perdagangan dengan mereduksi impor dan meningkatkan ekspor.

Namun, dikarenakan regulasi tersebut diatur dan dikurangi atau bahkan ditiadakan – karena adanya regulasi yang dibuat oleh World Trade Organization (WTO), maka muncul merkantilisme gaya baru yakni neo-merkantilisme yang mengedepankan cara-cara perlindungan ekonomi melalui penerapan hambatan perdagangan non-tarif.

Dalam konteks sawit Indonesia, adapun hambatan yang dimaksud yaitu diterapkannya standar produk pada komoditas impor minyak kelapa sawit oleh Uni Eropa melalui kebijakan RED II.

Kebijakan tersebut dalam kacamata neo-merkantilisme merupakan upaya yang alamiah guna memainkan perannya untuk melindungi perekonomian nasional dibalik aturan ataupun kesepakatan yang dicapai melalui praktik perdagangan bebas yang lazim. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Gilpin, bahwa semakin pasar berkembang, maka negara akan semakin mencari peluang untuk mengontrol perdagangan.

Alhasil, Presiden Jokowi mungkin merasa bahwa kebijakan yang dibawa oleh Uni Eropa kontradiktif dengan posisi lembaga supranasional itu sebagai champion of open, rules based free, dan fair trade. Selain itu, cuitan Presiden Jokowi yang menyatakan bahwa kelapa sawit merupakan komoditas minyak nabati yang lebih unggul dibandingkan dengan komoditas minyak nabati diperkuat pula oleh riset.

Minyak kelapa sawit merupakan minyak nabati yang paling banyak varian produk turunannya dibandingkan dengan jenis minyak sayur lainnya sehingga nilai utilitasnya sangatlah tinggi. Kelapa sawit apabila dibandingkan dengan minyak nabati lain juga lebih efisien di mana kelapa sawit hanya membutuhkan 0,3 hektare (ha) untuk menghasilkan 1 ton minyak.

Sementara, kedelai, bunga matahari, dan rapeseed membutuhkan 2,17 ha, 1,52 ha, dan 0,75 ha untuk menghasilkan jumlah yang sama. Oleh karenanya, Presiden Jokowi menarasikan bahwa persoalan kelapa sawit Indonesia dengan Uni Eropa hanyalah perihal perang dagang.

Namun, apa yang dilakukan oleh Uni Eropa seharusnya dapat menjadi refleksi bagi tata kelola sawit Indonesia. Riset dari Kemen G. Austin, Amanda Schwantes, Yaofeng Gu, dan Prasad S Kasibhatla menunjukkan bahwa ekspansi perkebunan kelapa sawit dari tahun 2001-2016 menyebabkan hilangnya 23 persen hilangnya tutupan hutan Indonesia. Riset lain yang dilakukan oleh Austin juga menunjukkan dari tahun 1995 hingga 2015, laju deforestasi dari pembukaan kebun kelapa sawit di Indonesia rata-rata 117.000 hektar per tahun.

Fakta lain menunjukkan – walaupun terdapat Instruksi Presiden (Inpres) No. 8 tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit atau Inpres Moratorium Sawit – bahwa nyatanya komitmen untuk menjalankan kebijakan tersebut masih dipertanyakan.

Dalam laporan Kemana Arah Implementasi No. 8 Tahun 2018 Berjalan yang dibuat oleh beberapa lembaga swadaya masyarakat (NGO) yang bergerak di bidang lingkungan, ditemukan perizinan pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan sawit di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, atas nama PT. Hartati Inti Plantations seluas 9.964 hektare.

Izin tersebut dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan nomor Nomor SK.517/MENLHK/SETJEN/PLA.2/11/2018. Seharusnya, hingga tiga tahun ke depan sejak Inpres ini dikeluarkan, perizinan pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit tidak diperkenankan sebagaimana diinstruksikan oleh Inpres. KLHK sebagai salah satu lembaga yang diinstruksikan untuk menjalankan kebijakan ini pun telah gagal untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Fakta selanjutnya menunjukkan – berdasarkan penelitian Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 2018 – bahwa ada sekitar 2,8 juta hektar lahan sawit yang berada di kawasan hutan dan 65 persennya merupakan milik perusahaan. Bahkan, temuan dari Yayasan Madani Berkelanjutan menemukan bahwa sekitar lebih dari satu juta hektar lebih kawasan hutan primer dan lahan gambut berisi perkebunan kelapa sawit.

Keberadaan lahan kelapa sawit jelas merupakan sebuah pelanggaran hukum karena berdasarkan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria harus mendapatkan izin Hak Guna Usaha dari Pemerintah dan perkebunan kelapa sawit hanya diizinkan ditanam di wilayah Area Peruntukan Lain (APL) sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentutan-Ketentuan Pokok Kehutanan. Hal ini menunjukkan bahwa instruksi untuk melakukan evaluasi terhadap perizinan perkebunan kelapa sawit yang ada masih belum diimplementasikan dengan baik.

Melihat narasi developmentalism yang selama ini digaungkan oleh Presiden Jokowi dan salah satunya terjawantahkan dalam cuitan tersebut, alangkah lebih baik apabila diimbangi oleh komitmen yang serius terhadap perlindungan lingkungan hidup karena lemahnya komitmen terhadap perlindungan lingkungan hidup akan berdampak pada perkembangan ekonomi.

Dalam laporan World Economic Forum berjudul The Global Risks Report 2020, lebih dari 200 perusahaan besar di dunia memperkirakan bahwa perubahan iklim akan menelan kerugian total hampir USD 1 triliun (sekitar Rp 13.661 triliun) jika tidak ada rencana aksi yang serius.

Perubahan iklim juga akan memengaruhi perdagangan dengan mendistorsi harga dan mengganggu rantai pasok, serta bank-bank sentral semakin melihat bahwa perubahan iklim muncul sebagai risiko sistemis terhadap konstelasi pasar modal global.

Pada akhirnya, komitmen yang serius terhadap perlindungan lingkungan hidup selain menghindari kerugian ekonomi juga dapat memperkuat legitimasi dari pernyataan pemerintah bahwa apa yang dilakukan oleh Uni Eropa hanyalah perang bisnis dalam konteks industri kelapa sawit Indonesia.

Tulisan milik M. Arief Virgy, Insight Analyst di Yayasan Madani Berkelanjutan.

“Disclaimer: Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.”

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Di tengah-tengah ingar-bingarnya perang dagang yang terjadi antara Tiongkok dan Amerika Serikat (AS) yang belum berakhir, muncul perang dagang lain yang melibatkan dua negara sekutu terdekat AS di Asia Timur, yaitu Jepang dan Korea Selatan (Korsel).

Perang dagang ini diawali dengan pengumuman dari pemerintah Jepang pada awal Juli lalu yang akan memperketat ekspor tiga bahan kimia ke Korsel. Jenis bahan-bahan kimia yang dimaksud adalah polimida, asam fluorida dan fotoresis. Ketiga bahan itu merupakan bahan baku yang sangat diperlukan untuk industri elektronik untuk membuat tampilan layar (display screen) dalam ponsel pintar atau komputer, serta microchip dalam barang-barang elektronik.

Selain memperketat regulasi terhadap eksportir barang-barang kimia, Jepang — dikutip dari situs resmi Kementerian Perdagangan, Ekonomi, dan Industri Jepang – telah mencoret Korsel dari daftar negara yang mendapatkan perlakuan istimewa dalam hubungan dagang pada 2 Agustus lalu.

Perlakuan istimewa ini sebelumnya membebaskan produk-produk Korsel dari inspeksi ketat sehingga dapat mempercepat proses persetujuan atas masuknya barang-barang yang diimpor dari negara-negara dalam daftar tersebut.

Hambatan-hambatan dagang Jepang itu akhirnya dibalas oleh sebagian masyarakat Korsel dengan aksi pemboikotan atas barang-barang impor dan pariwisata Jepang. Aksi agar tidak berlibur ke Jepang ini dinilai telah mengakibatkan penurunan signifikan atas jumlah turis di negara berlambang matahari tersebut – hingga menyentuh angka terendah.

Dengan situasi perang dagang di antara keduanya yang semakin memanas, beberapa pertanyaan pun timbul. Latar belakang apa yang mendasari perang dagang tersebut? Lalu, bagaimana dampaknya secara luas?

Penyebab Politik

Beberapa sumber menilai bahwa penyebab perang dagang antara kedua negara ini merupakan penolakan Jepang untuk membayar ganti–rugi kepada Korsel atas kejahatan perang yang dilakukanny semasa pendudukan Semenanjung Korea pada tahun 1910-1945 – meliputi kerja paksa, perbudakan, dan pemerkosaan. Sebelumnya, pengadilan tertinggi Korsel pada tahun lalu menuntut Jepang atas pembayaran ganti-rugi tersebut.

Meski begitu, latar belakang lain tetap dapat menjadi alasannya. Lindsay Maizland dalam tulisannya di Council of Foreign Relations (CFR) menjelaskan bahwa perang dagang ini dapat disebabkan oleh perbedaan pendapat kedua negara dalam mengendalikan stabilitas regional, katakanlah dukungan Korsel atas pelonggaran sanksi terhadap Korut yang ditentang Jepang.

Dalam perspektif hubungan internasional, Korsel cenderung menggunakan pendekatan liberal dalam melakukan politik luar negerinya terutama dengan Korut dan Tiongkok. Sementara, Jepang berpandangan realis terhadap Korut dengan memandangnya sebagai ancaman karena beberapa uji coba Korut selalu melintasi wilayah Jepang dan mengancam nyawa warganya.

Hubungan antara kedua Korea semakin membaik sejak ditandantanganinya Deklarasi Panmunjom pada tahun lalu – secara resmi mengakhiri konflik antara kduanya dan mempercepat denuklirisasi semenanjung Korea meskip Korut masih melakukan tes rudal pada Agustus 2019 lalu sebagai bentuk protes atas bergabungnya Korsel dalam latihan militer gabungan dengan AS.

Tiongkok juga dianggap berpeluang untuk menjadi mitra baru Korsel dalam kerja sama pertahanan dan keamanan. Sementara, Jepang lebih melihat Tiongkok sebagai ancaman. Belum lagi, Korsel dan Jepang juga sempat berseteru mengenai insiden – turut melibatkan Rusia – yang terjadi di wilayah Dokdo atau Takeshima yang disengketakan.

Selain itu, hubungan kedua Korea yang membaik dijadikan sebagai alasan oleh Jepang untuk memperketat ekspor ketiga bahan kimia yang penting dalam industri semikonduktor yang sangat penting dalam industri elektronik yang merupakan industri penopang ekonomi Korsel.

Alasan pengetatan regulasi tersebut adalah tuduhan pemerintah Jepang terhadap Korsel yang tidak mengawasi penggunaan bahan-bahan kimia produksinya secara ketat dan memberikan akses kepada Korea Utara (Korut) untuk memilikinya dengan tujuan militer – meski telah dibantah oleh pemerintah Korsel.

Meski terdapat banyak kemungkinan penyebab, perang dagang ini tentunya membawa dampak tertentu. Kira-kira, apa saja dampak perang dagang Jepang-Korsel ini?

Smartphone Jadi Mahal?

Korsel sebagai importir bahan-bahan baku kimiawi merasa sangat dirugikan. Hal ini mengingat bahan-bahan tersebut merupakan bahan baku industri semikonduktor dan Jepang merupakan negara penghasil terbesar bahan-bahan kimia tersebut. Setidaknya, 70 persen polimida dan fotoresis, serta 90 persen asam fluorida diproduksi di Jepang.

Perang dagang yang dimulai dengan pengetatan regulasi ekspor di Jepang yang memperpanjang waktu inspeksi menjadi 90 hari sebelum pengiriman membuat rantai distribusi bahan baku display screen dan microchip menjadi terganggu. Akibatnya, produsen-produsen microchip dan display screen terbesar di Korsel seperti Samsung, LG, dan SK Hynix terpaksa mencari penyuplai baru selain Jepang dalam waktu kurang lebih tiga bulan setelah regulasi pengetatan dikeluarkan.

Dampak dari perang dagang Korsel dan Jepang terhadap industri smartphone yang diprediksi akan mengakibatkan pada kenaikan harga smartphone disebabkan oleh sangat bergantungnya produsen-produsen smartphone – seperti, Apple, Huawei, Samsung – kepada microchip buatan Korsel

Microchip merupakan komponen inti dan krusial dalam smartphone yang berfungsi untuk mengolah data dan melakukan proses komputasi. Sebagian besar produksi microchip dilakukan di tiga produsen terbesar di Korsel, yaitu Samsung, SK Hynix, dan LG. Ketiga produsen  asal Korsel tersebut memproduksi 61 persen kebutuhan microchip dunia dan merupakan penyuplai terbesar bagi Apple, Huawei, Samsung.

Jika ketiga produsen itu tidak kunjung menemukan penyuplai bahan-bahan baku kimiawi guna memproduksi microchip dan display screen, maka harga microchip akan meningkat. Akibatnya, kenaikan harga smartphone juga menghantui pasar.

Ketiga produsen terbesar tersebut sedang melakukan berbagai usaha untuk mengamankan suplai ketiga bahan baku tersebut, salah satunya yang dilakukan Samsung dengan salah satu anak perusahaan penyuplai mereka di Belgia. Sementara, SK Hynix memilih untuk meminta perusahaan penyuplai ketiga bahan baku tersebut dari Jepang untuk membangun fasilitas produksinya di Tiongkok untuk menghindari kemungkinan yang jauh lebih buruk.

Hal yang sama juga diikuti oleh produsen-produsen bahan kimiawi dari Jepang agar memudahkan dalam pengiriman ke Korsel tanpa menunggu ijin selama 90 hari melalui upaya pemindahan fasilitas produksinya ke negara ketiga. Selain membeli bahan baku dari anak perusahaan penyuplai di negara lain di luar Jepang, para produsen juga mulai mendiversifikasi penyuplai agar memungkinkan produksi tidak terganggu.

Pada akhirnya, perusahaan semikonduktor atau microchip, serta perusahaan penyuplai bahan baku asal Jepang tentu saja tidak kehabisan akal dalam mengakali hal tersebut supaya rantai suplai bahan baku tetap terjaga dan harga smartphone tetap stabil. Meski begitu, ancaman kenaikan harga smartphone akibat naiknya ongkos produksi dari dampak perang dagang antar kedua negara tetap menghantui selama perang dagang antar kedua negara tetap berlanjut.

Tulisan milik Adyuta Banurasmi Balapradhana, mahasiswa Hubungan Internasional di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta

“Disclaimer: Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.”

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“I’m dead in the middle of two generations” – J. Cole, penyanyi rap asal Amerika Serikat

Beberapa hari lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengadakan rapat terbatas (ratas) bersama menteri-menterinya guna membicarakan Antisipasi Perkembangan Perekonomian Dunia. Dalam ratas tersebut, sang presiden mengungkapkan bocoran yang didapatkannya terkait perang dagang yang dihadapi oleh negara kepulauan ini.

Mantan Wali Kota Surakarta tersebut bercerita mengenai pertemuan yang dilakukannya dengan perwakilan Bank Dunia. Mengacu pada momen yang terjadi pada beberapa bulan lalu, Jokowi menelan sebuah fakta yang membuatnya prihatin, yakni tidak diliriknya Indonesia sebagai negara destinasi oleh pihak-pihak yang melarikan diri dari situasi “perang” di negara lain.

Perang Dagang yang kini antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok ini dinilai telah membuat beberapa pihak melarikan diri dari negeri Tirai Bambu. Berbeda dengan para pencari suaka Timur Tengah dan Myanmar yang melarikan diri dari kekerasan dan persekusi, perusahaan-perusahaan pencari “suaka ekonomi” kini, dikabarkan oleh Bank Dunia, lebih memilih negara-negara Asia Tenggara lain dibandingkan Indonesia, yakni Vietnam, Malaysia, Kamboja, dan Thailand.

Mungkin, menjadi sebuah pukulan bagi presiden yang dalam berbagai kesempatan secara terbuka mengundang investasi asing ke negara kepulauan ini. Ekspektasi presiden mungkin juga jatuh dari yang sebelumnya menganggap Indonesia memiliki potensi untuk mendapat keuntungan dari perang dagang yang terjadi antara AS dan Tiongkok.

9. Dalam rapat terbatas ini, Presiden @jokowi memaparkan bahwa sekira kurang lebih dua bulan lalu, terdapat 33 perusahaan mancanegara yang keluar dari Tiongkok #JokowiBangunOptimisme pic.twitter.com/RZVyDS5Ku5

— Kantor Staf Presiden (@KSPgoid) September 4, 2019

Selain itu, perang dagang ini kabarnya membuat kondisi ekonomi global melambat. Bahkan, perseteruan dua negara besar ini dinilai turut melukai kondisi perekonomian AS sendiri – negara yang memulai perang dagang.

Jika perseteruan perdagangan ini melukai ekonomi global dan AS sendiri, mengapa negara Paman Sam tersebut tetap mendorong perang ini? Lalu, bagaimana posisi Indonesia di tengah-tengah konstelasi ekonomi ini?

Pre-emptive Strike Tiongkok

Perang dagang yang terjadi di antara dua kekuatan global ini dimulai dari ketidakpuasan pemerintah AS atas tidak seimbangnya neraca perdagangannya dengan Tiongkok. Meski begitu, perseteruan ini dinilai merupakan bagian dari strategi AS untuk menghalau pengaruh geopolitik Tiongkok.

Perseteruan perdagangan ini diprakarsai oleh Presiden AS Donald Trump yang menuding Tiongkok sebagai negara yang menjalankan praktik-praktik perdagangan yang tidak adil. Defisit perdagangan yang membengkak antara AS dan Tiongkok juga menjadi alasan Trump untuk menerapkan berbagai hambatan tarif terhadap negara Tirai Bambu tersebut.

Namun, Kishore Mahbubani – mantan diplomat Singapura yang kini aktif di Asia Research Institute, National University Singapore – melihat penyebab Perang Dagang dari sisi yang berbeda. Dalam wawancaranya dengan South China Morning Post, Mahbubani menilai bahwa Perang Dagang justru lebih dimotivasi oleh kepentingan geopolitik.

AS dinilai telah menggunakan hambatan-hambatan tarif tersebut guna menghentikan berkembangnya pengaruh Tiongkok. Pasalnya, negara yang kini dipimpin oleh Presiden Xi Jinping itu – menurut Mahbubani – tengah berusaha mengembangkan taktik lain.

Taktik Tiongkok yang dimaksud ini adalah prakarsa Belt and Road Initiative (BRI) – atau dikenal juga dengan One Belt, One Road (OBOR). Bagaimana tidak? Prakarsa ini benar-benar bersifat masif dengan tujuan untuk meningkatkan interkoneksi perdagangan di antara berbagai negara.

Jalur Sutera yang menghubungkan peradaban Barat dan Timur di masa lampau disebut-sebut menjadi inspirasi Tiongkok untuk menjalankan prakarsa ini. Dengan posisinya sebagai raksasa ekonomi baru, Tiongkok menggunakan prakarsa tersebut guna membagikan kemampuannya dalam pembangunan infrastruktur, termasuk Indonesia.

Meski OBOR dan pengembangan infrastruktur di Indonesia menimbulkan manfaat tertentu bagi Indonesia, Mahbubani menilai bahwa Tiongkok justru menggunakan prakarsa tersebut sebagai instrumen geopolitik. OBOR ini dinilainya sebagai serangan yang ditujukan untuk mendahului AS (pre-emptive strike).

Boleh jadi, Tiongkok telah menyadari bahwa AS tidak mungkin mau berbagi kekuasaan dengannya dalam tatanan dunia yang dibangun oleh Paman Sam. Negara Tirai Bambu tersebut – entah secara diam-diam atau tidak – juga dinilai telah melakukan upaya tertentu untuk membangun tatanan dunia versinya sendiri melalui OBOR dan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB).

Mahbubani menyebutkan bahwa, melalui instrumen-instrumen ekonomi itu, Tiongkok tengah berusaha mengantongi dukungan negara-negara lain bila di kemudian hari AS melakukan kebijakan pembendungan (containment policy) – seperti yang pernah dilakukan mereka dalam Perang Dingin guna membendung tersebarnya pengaruh komunisme Uni Soviet.

Tiongkok menggunakan prakarsa Belt and Road (OBOR) sebagai instrumen geopolitik.
Share on X

Taktik mendahului milik Tiongkok ini sepertinya juga menunjukkan beberapa hasil. Setidaknya, dengan prakarsa-prakarsa ekonominya, Tiongkok membuat negara-negara lain menjadi lebih terikat secara politik, katakanlah taktik diplomasi perangkap utang (debt-trap diplomacy) yang disebut-sebut menghantui negara-negara penerima OBOR.

Selain itu, Madhu Sudan Ravindran dalam tulisannya yang berjudul China’s Potential for Economic Coercion in the South China Sea Disputes menjelaskan bahwa kemampuan ekonomi Tiongkok membuat beberapa negara Asia Tenggara rapuh terhadap kepentingan politik negara Asia Timur tersebut.

Salah satu kasus yang menunjukkan besarnya pengaruh instrumen ekonomi Tiongkok adalah pembatasan impor terhadap industri pisang Filipina pada tahun 2012 akibat adanya Insiden Karang Scarborough yang terjadi antara kapal Filipina dan Tiongkok. Ravindran menjelaskan bahwa sekitar 16 persen ekspor pisang Filipina pada tahun 2011 menjadikan Tiongkok sebagai destinasi – menyebabkan kerugian hingga Rp 271,49 miliar.

Jika memang Tiongkok menjadi semakin kuat dengan instrumen ekonominya, bagaimana respon AS terhadap taktik mendahului tersebut? Lalu, bagaimana posisi Indonesia di tengah-tengah dua pertarungan strategi ini?

Kebijakan Pembendungan Baru

Adanya taktik mendahului Tiongkok ini mungkin kini telah disadari oleh pemerintahan Trump di AS. Pasalnya, negara Paman Sam kini dikabarkan telah menyiapkan beberapa strategi guna menghalau pengaruh Tiongkok.

Pada era Perang Dingin, AS pernah melancarkan strategi dan kebijakan pembendungan (containment policy) guna menghalau pengaruh ideologi komunis Uni Soviet. Dalam penerapan strateginya, terdapat dua cara yang dilakukan AS – bergantung pada presiden yang berkuasa, yakni détente dan rollback.

Détente merupakan taktik pembendungan yang dilakukan dengan membangun atau relaksasi hubungan dengan negara lain. Sementara, rollback merupakan taktik yang dilakukan dengan cara-cara koersif, seperti dengan invasi militer atau penggantian rezim.

Dalam kasus Tiongkok, selain menggunakan perang dagang, AS mungkin tengah mengkombinasikan kedua taktik tersebut. Taktik rollback kini mungkin tengah dilakukan oleh AS dengan menjalankan kerja sama militer dengan beberapa negara di kawasan Asia-Pasifik, seperti Jepang, Filipina, Australia, dan India.

AS juga mengandalkan diplomasi kapal perang (gunboat diplomacy) dengan mengirimkan kapal-kapal perangnya untuk berlayar di Laut China Selatan yang diklaim oleh Tiongkok sebagai wilayah kedaulatannya. Berbeda dengan kebanyakan negara, AS memiliki prinsip bahwa laut bukanlah milik per negara, melainkan sebagai ruang yang digunakan dalam hal navigasi secara bebas.

Di sisi lain, taktik détente juga pernah dilakukan oleh pemerintahan Barack Obama terhadap Kuba pada tahun 2016. Di tengah-tengah meningkatnya pengaruh ekonomi Tiongkok terhadap Kuba, Obama memutuskan untuk melakukan normalisasi hubungan dengan negara Karibia yang kerap menjadi ganjalan diplomasi bagi AS.

View this post on Instagram

Pertemuan Moeldoko dengan Asisten Menlu AS isyaratkan penguatan hubungan Indonesia – Amerika Serikat. Nantikan artikelnya di pinterpolitik.com #jokowi #indonesia #amerikaserikat #hubungandiplomatik #moeldoko #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Sep 4, 2019 at 5:00am PDT

Jika memang AS tengah melakukan kebijakan pembendungan dengan taktik-taktik itu, pertanyaannya, bagaimana posisi Indonesia di bawah strategi Paman Sam ini?

Indonesia bisa saja menjadi bagian penting dalam strategi pembendungan AS. Pasalnya, bila diperhatikan kembali, negara Paman Sam tersebut tampaknya menggunakan taktik détente guna menghalau pengaruh Tiongkok di Indonesia.

Hal ini terlihat dari bagaimana ganjalan-ganjalan yang selama ini menghantui hubungan diplomatik AS dan Indonesia mulai dikurangi. Pertemuan Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Pertahanan (Menhan) AS, Patrick Shanahan, dengan Menhan Ryamizard Ryacudu beberapa bulan lalu misalnya, berujung pada pembicaraan mengenai kemungkinan latihan bersama Kopassus-AS – setelah satu dekade lalu dikenai sanksi oleh AS atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi di Timor Leste.

Pemerintahan Jokowi juga sempat dikabarkan melakukan negosiasi dengan AS terkait rencana pembelian pesawat-pesawat militer dari negeri Paman Sam itu. John McBeth dalam tulisannya di Asia Times menjelaskan bahwa pembelian pesawat tersebut ditujukan untuk menghindari kemungkinan sanksi ekonomi dari AS.

Baru-baru ini, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko juga melakukan pertemuan dengan Asisten Menteri Luar Negeri AS untuk Urusan Asia Timur dan Pasifik, David Stilwell. Dalam pertemuan tersebut, Moeldoko mendiskusikan beberapa isu, dari perkembangan sengketa Laut China Selatan hingga kerusuhan yang terjadi di Papua dan Papua Barat.

Selain bidang pertahanan, Bank Dunia – bagian dari sistem tatanan ekonomi Bretton Woods milik AS – juga melakukan pertemuan dengan Jokowi beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan tersebut, Bank Dunia dikabarkan memberikan beberapa rekomendasi kebijakan terkait Perang Dagang, berupa penyederhanaan regulasi investasi dan tenaga kerja asing di Indonesia.

Dengan upaya-upaya détente tersebut, bisa jadi AS ingin Indonesia dapat terlepas dari kerangka pre-emptive strike Tiongkok. Pada akhirnya, dengan semakin panasnya persaingan kedua negara tersebut, bukan tidak mungkin Indonesia juga menjadi medan bagi perebutan pengaruh keduanya.

Mungkin, apa yang dihadapi Indonesia kini mirip dengan situasi yang dihadapi J. Cole yang harus berada di tengah-tengah dua kekuatan yang tumbuh dalam periode waktu yang berbeda, yakni di antara kekuatan lama AS dan kekuatan baru Tiongkok. Menarik untuk diamati lebih lanjut ke depannya. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.