PinterPolitik.com

Bagi penikmat dinamika politik, pasti akrab dengan frasa “Kepak Sayap Kebhinekaan”. Itu adalah frasa yang terpampang dalam baliho Ketua DPR Puan Maharani. Meskipun tidak pernah diakui secara eksplisit, mudah menyimpulkannya sebagai upaya mendorong Puan maju di Pilpres 2024.

Seperti yang telah dibahas dalam artikel PinterPolitik sebelumnya, Operasi Intelijen di Balik Baliho Puan, tebaran baliho itu adalah upaya infiltrasi wajah Puan ke tengah masyarakat. Sedikit mengulang, tebaran baliho bukan dimaksudkan untuk menaikkan elektabilitas, melainkan untuk meningkatkan popularitas sang Ketua DPR.

Well, terlepas dari tebaran baliho itu diniatkan untuk apa, yang jelas, elektabilitas merupakan variabel penting yang diperhitungkan partai politik untuk mengusung capres. Ini misalnya terlihat dari fenomena yang dijelaskan Leo Suryadinata dalam tulisannya Golkar’s Leadership and the Indonesian President. 

Terangnya, berbagai petinggi PDIP sebenarnya tidak begitu menyukai Joko Widodo (Jokowi), tetapi Megawati Soekarnoputri tetap mengusungnya pada Pilpres 2014 karena elektabilitasnya yang tinggi. Sebagai pemegang hak veto partai banteng, konteks ini menunjukkan Megawati tengah berlaku rasional.

Ini pula yang disebutkan oleh Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, ketika mengomentari siapa yang akan diusung PDIP di Pilpres 2024. Menurutnya, PDIP merupakan partai rasional yang melihat dan membaca realitas elektabilitas, tren, serta kemungkinan terbesar kemenangan.

Lantas, mengacu pada penegasan Pangi Syarwi, jika nantinya elektabilitas Puan Maharani tetap rendah, apakah Megawati akan menggantinya dengan sosok lain?  

Tatam adalah Alternatif?

Melihat hamparan pemberitaan, mudah menebak bahwa berbagai pihak akan menyebut Megawati bisa saja menggantikan Puan dengan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo. Komentar seperti ini mudah ditemukan dalam berbagai unggahan infografis PinterPolitik di Instagram. Warganet menilai serangan atas Ganjar merupakan drama politik untuk meningkatkan popularitas, dan pada ujungnya akan diusung PDIP.

Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun oleh tim Penelitian dan Pengembangan (Litbang) PinterPolitik, serta memetakan gestur-gestur terkini elite PDIP, anggapan semacam itu dapat dikatakan keliru. Faktanya, memang terjadi friksi internal yang tajam antara pendukung Ganjar dan Puan Maharani.

Keluarnya elite PDIP seperti Trimedya Panjaitan dan Bambang Wuryanto untuk mengkritik Ganjar secara terbuka juga semakin menegaskan ketegangan itu nyata adanya. 

Lantas, jika demikian kondisinya, situasi PDIP dapat dikatakan sangat menarik saat ini. Dengan dicoretnya nama Ganjar, siapa yang dapat didorong Megawati jika kalkulasi politik menunjukkan Puan sulit untuk menang?

Pengamat politik Hendri Satrio (Hensat) memiliki pandangan menarik yang dapat direnungkan. Dalam rangka menanggapi sosok pengganti Megawati sebagai Ketua Umum PDIP, Hensat menilai putra sulung Megawati, yakni Mohammad Rizky Pratama atau Tatam dapat menjadi alternatif.

Menurutnya, dengan kemiripan wajah Tatam dengan Soekarno, sosoknya dapat menjadi solusi jika terjadi deadlock antara kubu Puan dengan kubu Muhammad Prananda Prabowo.

Nah, di sini konteksnya menjadi menarik. Mengutip Hensat, jika Tatam dapat menjadi alternatif Ketua Umum PDIP, mungkinkah Tatam juga dapat menjadi alternatif capres partai banteng di Pilpres 2024?

Pesona Soekarno Masih Kuat

Kata kunci atas hipotesis itu adalah pernyataan Hensat yang menyebut wajah Tatam mirip dengan Soekarno. Melihat fotonya, memang harus diakui bahwa sosok Soekarno tua terlihat hadir dalam diri Tatam. Atas kemiripan ini, PDIP dapat menjalankan strategi branding atau marketing politik untuk menarasikan Tatam adalah the next Soekarno. Seperti yang diketahui, telah lama Soekarno menjadi sosok yang dikultuskan. Tidak hanya oleh PDIP, melainkan juga banyak masyarakat Indonesia.

Xavier Marquez dalam tulisannya A Model of Cults of Personality menyebut pengkultusan sosok ini sebagai flattery inflation atau inflasi pujian. Ketika suatu sosok dikultuskan, terdapat tendensi yang kuat untuk melakukan pujian atau sanjungan secara berlebihan.

Budayawan Hilman Farid menyebut sosok Soekarno banyak dikultuskan karena konsep, gagasan, dan pemikirannya dianggap masih relevan hingga saat ini. Salah satunya adalah konsep Trisakti, yakni berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang kebudayaan. Konsep ini juga kerap dikutip oleh Presiden Jokowi. 

Kemudian, sosok Soekarno juga menjadi representasi nasionalisme yang kuat. Konteks itu sangat penting, karena menurut Erhard Eppler dalam bukunya The Return of the State?, pesatnya globalisasi yang meningkatkan kesenjangan ekonomi telah membangkitkan kesadaran atas pentingnya nasionalisme.  

Nah, sekarang pertanyaannya adalah, berhasilkah strategi menarasikan Tatam sebagai the next Soekarno?

Mungkinkah Berhasil?

Di titik ini, khususnya kaum terpelajar perkotaan mungkin memandang sinis narasi semacam itu. Dalam benak banyak pihak akan mengatakan, “sudah bukan zamannya lagi mengkultuskan sosok tertentu”. Pernyataan semacam ini tidak salah, namun tidak tepat.

Untuk menilai tingkat keberhasilan strategi itu, kita perlu mengetahui bagaimana kondisi psikologis pemilih di Indonesia. Nyimas Latifah dalam tulisannya Peran Marketing dalam Dunia Politik, menyebut ada empat tipe pemilih di Indonesia, yakni pemilih rasional, pemilih kritis, pemilih tradisional, dan pemilih skeptis. Menurutnya, pemilih tradisional merupakan pemilih mayoritas di Indonesia.

Kelompok pemilih ini lebih mengutamakan kedekatan sosial budaya, nilai, asal-usul, paham dan agama sebagai indikator untuk calon pemimpin dan partai politik. Biasanya mereka memiliki tingkat pendidikan yang rendah, sehingga lebih mudah dimobilisasi. 

Kemudian, menurut M. Arief Virgy dalam tulisannya Perburuan Rente Hantui Pilkada?, alasan masyarakat sulit bertindak sebagai pemilih rasional adalah, karena mereka masih berkutat pada masalah ekonomi. Akibatnya, daripada memilih pemimpin secara objektif dan komprehensif, kebanyakan pemilih melakukan tindakan pragmatis dengan menerima politik uang atau memilih berdasarkan kesukaan (selera).

Nah, dominasi pemilih tradisional pragmatis adalah kunci keberhasilan menarasikan Tatam sebagai the next Soekarno. Situasi ekonomi global yang tak menentu akibat pandemi Covid-19 dan perang Rusia-Ukraina merupakan bahan baku yang mudah dibakar untuk membakar semangat nasionalisme ekonomi.

Pada konteks itu, menarasikan Tatam sebagai pembawa semangat berdikari ekonomi Soekarno adalah pilihan yang sangat masuk akal. 

Terlebih lagi, seperti yang dibahas dalam artikel PinterPolitik sebelumnya, PAN Tolak Usung Airlangga?, PDIP memiliki pengalaman sukses menaikkan drastis popularitas dan elektabilitas Ganjar Pranowo hanya dalam waktu tujuh bulan pada Pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2013. Ketika diusung PDIP, popularitas Ganjar hanya 6,3 persen. Jauh tertinggal dari pesaingnya, Bibit Waluyo, yang memiliki popularitas sebesar 77 persen. 

Dan yang utama, seperti yang telah diulas dalam artikel PinterPolitik yang berjudul Operasi Intelijen di Balik Pilpres 2024, persepsi-persepsi politik, seperti popularitas dan elektabilitas sebenarnya adalah buah dari strategi pemenangan. Itu adalah operasi penggalangan intelijen yang disebut dengan cipta kondisi.

Artinya, dengan modal memiliki wajah yang mirip Soekarno dan kondisi ketidakpastian ekonomi global, mesin pemenangan PDIP akan mudah menarasikan Tatam sebagai Soekarno baru yang dapat membawa dan menjadi harapan bagi masyarakat luas.

Well, sebagai penutup, kira-kira demikian strategi pemenangan yang dapat dilakukan PDIP jika Megawati benar-benar mengganti Puan dengan Tatam di Pilpres 2024. Sekarang tentu pertanyaannya pada Puan. Apakah elektabilitasnya dapat naik, atau justru berjalan stagnan seperti sekarang. Kita lihat saja. (R53)

PinterPolitik.com

Belum surut ingatan publik atas kasus dugaan penistaan agama dalam puisi “Ibu Indonesia” yang dibuatnya, kini Sukmawati Soekarnoputri terkena delik serupa terkait pidatonya yang memiliki tendensi untuk membandingkan peran Nabi Muhammad dengan Soekarno dalam hal kemerdekaan Indonesia di awal abad 20.

Sukmawati, ibarat menyiram bensin di atas nyala api, sontak saja membuat berbagai elemen masyarakat langsung mengkritik dirinya. Bahkan saat ini, laporan atas dugaan penistaan agama telah masuk di Polda Metro Jaya. Adalah Ratih Puspa Nusanti, salah satu anggota Koordinator Bela Islam (Korlabi) yang menjadi sosok terdepan dalam pelaporan tersebut.

Tidak hanya karena ketidakjeliannya dalam melihat tensi publik yang sensitif terhadap hal-hal yang berbau agama, Sukmawati seolah tidak belajar dari kesalahan pada puisi “Ibu Indonesia” dan terjatuh di lubang yang sama.

Ketua Bantuan Hukum Front Pembela Islam (FPI) Sugito Atmo Prawiro misalnya, juga menuturkan penyesalannya atas kesalahan berulang yang dilakukan oleh Sukmawati.

Sadar akan tingginya tensi publik terhadap dirinya, Sukmawati lantas memberi klarifikasi bahwa ia tidak bermaksud untuk menghina Nabi Muhammad. Menurutnya, pidato tersebut disampaikan semata-mata untuk melihat pengetahuan sejarah para peserta acara diskusi terkait kemerdekaan Indonesia.

Di luar persoalan tendensi penistaan atas diri Nabi Muhammad, pidato tersebut memang terbilang tidak proporsional.

Jika menganalisis pidato tersebut menggunakan “logika” – yaitu metode bernalar yang mengkaji mana argumentasi yang valid dan yang tidak valid – dengan merujuk pada Bradley H. Dowden dalam Logical Reasoning, pidato Sukmawati tersebut termasuk ke dalam kekeliruan bernalar yang bernama fallacy of faulty comparison atau kekeliruan komparasi.

Lantas, kekeliruan apa itu dan mengapa hal itu dapat terjadi?

View this post on Instagram

Sukmawati Soekarnoputri dilaporkan atas dugaan pelecahan agama.⠀ ⠀ Simak artikel selengkapnya di https://pinterpolitik.com⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Nov 17, 2019 at 10:13pm PST

Kekeliruan Bernalar Sukmawati

Mengulang pernyataan sebelumnya, pidato Sukmawati memang terbilang aneh dan mengandung kekeliruan bernalar yang disebut dengan fallacy of faulty comparison, atau yang sederhananya bisa disebut tidak apple to apple.

Kekeliruan tersebut ditunjukkan pada suatu pernyataan yang telah gagal melakukan perbandingan karena hal yang dibandingkan tidak sebanding.

Pada kasus pidato Sukmawati yang membandingkan peran Nabi Muhammad dengan Soekarno bagi kemerdekaan Indonesia di awal abad 20, terlihat jelas kekeliruan tersebut telah terjadi.

Pasalnya, Sukmawati membandingkan peran kedua sosok yang terpaut lebih dari 1.000 tahun masa hidupnya. Dengan kata lain, dengan konteks pertanyaan siapa yang berperan atas kemerdekaan Indonesia di awal abad 20, tentu saja jawabannya akan merujuk pada Soekarno. Hal ini karena hanya Soekarno-lah yang memenuhi kategori sosok yang berada di awal abad 20, dan berperan bagi kemerdekaan Indonesia.

Entah disadari atau tidak oleh putri ketiga Soekarno ini, pertanyaan tersebut seolah telah didesain agar jawabannya pasti merujuk pada Soekarno.

Pandangan serupa juga diungkapkan oleh Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas, bahwasanya pertanyaan tersebut memiliki tendensi untuk mengarahkan jawaban pada Soekarno terkait siapa yang berperan pada kemerdekaan Indonesia.

Mengadaptasi istilah epistemik dari filsuf sekaligus fisikawan Thomas Samuel Kuhn dalam The Structure of Scientific Revolutions, kekeliruan perbandingan tersebut dapat disebut sebagai incommensurability atau dua hal yang tidak dapat diperbandingkan.

Melihat pada pernyataan dalam pidato tersebut, tentu membuat publik bertanya mengapa Sukmawati begitu percaya diri untuk melontarkan pertanyaan yang membandingkan Nabi Muhammad yang merupakan sosok yang begitu agung bagi umat Islam dengan Soekarno?

Bukankah seharusnya Sukmawati dapat sedikit peka bahwa membawa nama besar seperti Nabi Muhammad begitu rentan menimbulkan gesekan publik?

Lalu, pertanyaan yang lebih krusial adalah, mengapa nama Soekarno ingin coba dibandingkan dengan Nabi Muhammad?

View this post on Instagram

Jokowi terapkan state capitalism?⠀ ⠀ Simak artikel selengkapnya di https://pinterpolitik.com⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Nov 15, 2019 at 5:00pm PST

Pengkultusan Sosok Soekarno

Terlepas dari kekeliruan bernalar yang terjadi pada Sukmawati, melihat pada cara kerja psikologisnya, perbandingan suatu hal tertentu sangat mungkin berasal dari asumsi bahwa hal yang dibandingkan pasti dianggap setara. Dengan kata lain, Sukmawati besar kemungkinan memiliki asumsi bahwa Soekarno dan Nabi Muhammad adalah dua sosok yang dapat diperbandingkan.

Atas dasar ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa telah terjadi pengkultusan Soeakrno yang pada titik tertentu membuat sifatnya jadi sama dengan bagaimana umat Islam mengkultuskan Nabi Muhammad.

Melihat pada track record-nya, banyak pihak memang menilai bahwa Sukmawati adalah keturunan Soekarno yang paling mendekati ideologi sang ayah. Ini misalnya terlihat dari usaha Sukmawati yang mendirikan Partai Nasional Indonesia (PNI) Soepeni pada 1998, yang kemudian berganti nama menjadi PNI Marhaenisme pada 2002. Nama yang terakhir terbaca jelas merupakan ideologi yang diusung oleh Soekarno.

Xavier Marquez dalam A Model of Cults of Personality menyebut pengkultusan sosok ini sebagai flattery inflation atau inflasi pujian. Istilah tersebut memang terbilang tepat. Pasalnya, ketika suatu sosok telah dikultuskan, terdapat tendensi yang kuat untuk melakukan pujian atau sanjungan, baik yang dilakukan secara sewajarnya, maupun yang sering kali juga dilakukan secara berlebihan.

Pengkultusan sosok ini kerap kali terjadi pada pemimpin-pemimpin bertangan besi atau otoriter, yang jika merujuk pada istilah sosiolog terkemuka Jerman, Max Weber, disebut sebagai charismatic leader atau pemimpin karismatik.

Dalam definisi Weber, karisma adalah kualitas tertentu dari kepribadian individu yang dianggap luar biasa dan diperlakukan sebagai diberkahi dengan supranatural, manusia super, kekuatan atau kualitas luar biasa. Artinya, pemimpin yang karismatik adalah pemimpin yang dianggap memiliki kekuatan atau kualitas yang luar biasa.

Melihat pada rekam jejak Soekarno sebagai Presiden Indonesia, dirinya memang merupakan sosok pemimpin berkarisma, walaupun ujung-ujungnya kekuasaannya mengarah pada absolutisme ketika muncul wacana pengangkatannya sebagai presiden seumur hidup.

Ini tentu memperlihatkan bagaimana kuatnya pengaruh seorang Soekarno dalam dinamika perpolitikan tanah air pada saat itu. Ia juga sosok yang sangat populer di masyarakat kala itu.

Konteks pengkultusan semacam ini memang bisa berdampak negatif, katakanlah misalnya yang terjadi pada presiden penerusnya, Soeharto. Pengkultusan Soeharto adalah salah satu cara presiden yang dijuluki The Smiling General itu untuk mengokohkan kekuasaannya.

Besar kemungkinan terdapat upaya untuk menjaga karisma Soekarno agar dapat menjadi jargon politik yang mumpuni.
Share on X

Adapun sampai saat ini, karisma Soekarno sendiri memang belum pudar. Bahkan mungkin, karisma tersebut sepertinya memang sengaja dijaga dan dimanfaatkan. Kendati sosoknya telah tiada secara materil, berbagai pihak nyatanya masih mengagungkan nama salah satu orator terhebat Indonesia tersebut.

Ini misalnya terlihat dari berbagai kunjungan ke makam Soekarno yang kerap dipertontonkan oleh berbagai politisi, yang seolah menjadi semacam ritual sebelum berlaga di kontestasi elektoral.

Pada masa kampanye Pilpres 2019 lalu misalnya, baik Joko Widodo (Jokowi) maupun Prabowo Subianto bahkan menyempatkan diri untuk berziarah ke makam Soekarno di Blitar, Jawa Timur.

Suka atau tidak, nama Soekarno entah bagaimana telah menjadi jargon politik yang begitu mumpuni. Para penerus trah Seokarno macam Sukmawati ataupun Megawati Soekarnoputri telah merasakan bagaimana membawa nama Soekarno di belakang nama mereka dapat menjadi magnet politik tersendiri.

Mega yang bahkan telah begitu dominan bersama PDIP, nyatanya masih kerap menggunakan nama Soekarno sebagai dalih putusan politik. Misalnya saja pada alasan perpindahan ibu kota ke Kalimantan yang disebut sebagai pesan Soekarno.

Kasus serupa yang pernah menimpa Sukmawati yang kemudian dihentikan oleh Mabes Polri karena diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP3), juga tak sedikit yang menyimpulkan kaitannya dengan pengaruh Soekarno tersebut.

Pada akhirnya dapat dipahami bahwa kekeliruan bernalar yang terjadi pada Sukmawati dapat terjadi karena adanya pengkultusan sosok Soekarno yang kemungkinan besar dianggap sebagai pemimpin yang bergitu karismatik. Tidak hanya itu, karisma Soekarno sepertinya memang sengaja dipertahankan agar namanya dapat menjadi jargon politik yang mumpuni. (R53)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.