PinterPolitik.com

Penanganan persebaran virus Corona (Covid-19) ini sepertinya memang tidak bisa ya, gengs, dijalankan sendirian – harus bekerja sama dan saling bergandengan antara satu pihak dengan yang lain. Jangan sampai deh terjebak dengan ego antara kelompok – apalagi ego pribadi yang dapat menyebabkan kondisi semakin kacau.

Soalnya, tidak sedikit nih pihak yang tampaknya masih saja egois. Hehehe. Nah, dengan cara pandang saling bergandengan seperti ini, dijamin deh penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia akan dapat berjalan dengan lebih baik dan lebih optimal.

Ngomong-ngomong terkait kerja sama untuk penanganan persebaran Covid-19 nih, gengs, banyak loh berbagai pihak yang akhirnya mencoba memberikan solusi. Organisasi kepemudaan seperti IDE Indonesia misalnya, kemarin menyelenggarakan kuliah umum dengan mengundang lima belas ahli dan tokoh Indonesia.

Tidak hanya organisasi kepemudaan seperti mereka, cuy, bahkan tokoh penting Muhammadiyah sekaligus Ketua Dewan Petimbangan Majlis Ulama Indonesia (MUI) – Din Syamsuddin – juga angkat bicara loh. Dengan banyaknya ahli dan tokoh yang angkat bicara, hal ini menandakan bahwa kondisi Indonesia memang sedang tidak baik-baik saja, cuy.

Sebentar nih, gengs, setelah mengundurkan diri sebagai utusan khusus presiden, lama tidak terlihat kemana saja nih, pak? Semoga sehat-sehat saja ya. Hehehe.

Nah, untuk mengatasi persebaran virus Corona ini, Din Syamsuddin meminta agar pemerintah Indonesia jujur dalam penanganan wabah Corona cuy. Eitss, maksudnya pemerintah selama ini gak jujur alias bohong begitu, pak? Waduhh, apa benar begitu, cuy? Mungkin pihak pemerintah yang lebih tahu ya gengs.

Tidak hanya itu, gengs. Doi juga meminta agar pemerintah membatalkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja yang biasa disebut sebagai Omnibus Law, membatalkan proyek pemindahan Ibu Kota Negara (IKN), dan meminta pemerintah mengusut tuntas kasus korupsi Jiwasraya, cuy.

Wadadaww, lama tidak terlihat Pak Din langsung smash pemerintah nih ibaratnya. Bayangin cuy yang dianjurkan beliau banyak banget. Kalah deh gerbong kereta. Hehehe.

View this post on Instagram

Di tengah pandemi Covid-19 Jokowi dinilai terlalu banyak menerima masukan. Benarkan @jokowi alami ujian kepemimpinan? Simak infografis lainnya di Pinterpolitik.com #corona #covid #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #dirumahaja #jokowi #infografis #infografik #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Apr 6, 2020 at 5:00am PDT

Semoga pemerintah gak bingung ya dalam menanggapinya. Jangan lupa dicatat nih pejabat pemerintah Indonesia. Takutnya ntar kelupaan loo apa yang diimbau oleh Pak Din – apalagi hanya masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Upsss, kan sering tuh para elite di atas tidak menggubris masukan dari pihak luar. Hehehe.

Menurut doi, pemindahan proyek IKN memang masih belum terlalu penting dan belum menjadi kebutuhan yang mendesak, cuy. Bahkan, doi mengatakan bahwa hal tersebut hanya terkesan menghambur-hamburkan uang, gengs.

Terus, nasib para calon investor gimana ya, gengs? Eitss, jangan berasumsi, biar waktu saja yang menjawab. Hehehe.

Memang, di satu sisi, ada benarnya juga sih, cuy, usulan dari Pak Din Syamsuddin ini. Pasalnya, dana abadi pendidikan yang sangat penting bagi generasi penerus bangsa saja sampai dipangkas banyak, cuy.

Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 yang disahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) 31 Maret lalu, dana abadi Lembaga Pengelola dana Pendidikan (LPDP) juga “disunat” cuy. Masak dana yang lain tidak. Hehehe.

By the way nih, dengar-dengar bukannya ada pembahasan diam-diam tentang pembatalan – atau penundaan – pembangunan IKN ya, cuy. Kok Pak Din masih mengkritik hal tersebut. Apa jangan-jangan doi tidak mendapat bocoran soal itu? Upsss.

Selain itu, kabarnya, ada beberapa proyek pembangunan yang berkaitan dengan ibu kota baru telah dibatalkan lho. Pembangunan pasar oleh pemerintah pusat di Kabupaten Penajem Paser Utara misalnya, dikabarkan telah ditarik anggarannya gara-gara dananya dialokasikan untuk penanganan Covid-19 lho.

Waduh, beneran lanjut apa nggak ya ini? Bisa-bisa, mimpi ibu kota baru sejak era Presiden Soekarno batal lagi nih gara-gara Corona. Tak ada yang tahu jawabannya. Mungkin, Pak Din bisa tanyakan langsung ke Pak Jokowi. Hehe. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Sudah menjadi rahasia umum bahwasanya Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memiliki hubungan yang khusus dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bahkan, dalam tulisan Aaron L. Connelly di Lowy Institute, disebutkan bahwa pertemuan keduanya pertama kali terjadi pada 2008 ketika Jokowi menjadi rekan bisnis Luhut untuk mengubah kayu mentah dari konsesi hutannya di Kalimantan menjadi produk jadi.

Menurut Connelly, dari hubungan bisnis tersebut, hubungan keduanya terus berjalan, hingga Luhut disebut-sebut sebagai salah satu sosok yang “menjamin” sumber dana bagi setiap kampanye Jokowi.

Tidak hanya sebagai penyandang dana, Luhut bahkan dinilai sebagai sosok yang melindungi Jokowi dari berbagai tekanan politik. Hal ini misalnya disebutkan oleh Kanupriya Kapoor dalam tulisannya Indonesian President Treads Fine Line by Empowering Chief of Staff, yang menyebutkan bahwa Luhut berperan sebagai “bumper” dari tekanan politik PDIP di tengah memburuknya hubungan Jokowi dengan partai banteng tersebut.

Merujuk pada analis politik dari Northwestern University, Jeffrey Winters yang menyebutkan Jokowi sebagai presiden terlemah secara politik sejak masa Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Kemudian, dengan sosoknya yang merupakan outsider – tidak berasal dari elite parpol – mudah untuk menyimpulkan bahwa Jokowi membutuhkan sosok berpengaruh seperti Luhut sebagai bumper tekanan politik.

Konteksnya menjadi semakin rumit ketika menimbang pada temuan Leo Suryadinata dalam tulisannya Golkar’s Leadership and the Indonesian President, bahwa berbagai petinggi PDIP ternyata tidak begitu menyukai Jokowi sejak 2014. Tentunya itu membuat posisi mantan Wali Kota Solo tersebut semakin rawan secara politik.

Akan tetapi, seperti yang diungkap oleh Suryadinata, Jokowi yang sadar bahwa dirinya tidak disukai oleh PDIP, sejak 2014, ia mulai membangun relasi yang baik dengan Golkar. Terlebih lagi, partai berlambang pohon beringin tersebut memang bersedia untuk mendukungnya.

Konteks tersebut tentunya semakin mengeratkan hubungan Jokowi dengan Luhut yang merupakan sosok berpengaruh di Golkar.

Kemudian, dengan bertambahnya cakupan wewenang Luhut dengan penambahan bidang investasi, memperlihatkan secara jelas bagaimana Jokowi telah memberikan porsi wewenang yang luas kepada politisi Golkar tersebut.

View this post on Instagram

Menko Kemaritiman tidak masuk dalam keanggotaan Gugus Tugas Covid-19? #luhutbinsarpandjaitan #bnpbindonesia #gugustugascovid19 #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Mar 26, 2020 at 2:15am PDT

Konteks bertambahnya wewenang Luhut tersebut juga yang menjadi sorotan The Jakarta Post dalam tulisan Jokowi Gives Minister Luhut more Powers through New Regulation, yang mana dinilai bahwa penambahan bidang investasi terjadi karena vitalnya posisi Luhut dalam memastikan Indonesia menjadi target investasi dari Tiongkok, Amerika Serikat (AS), ataupun Uni Emirat Arab.

Akan tetapi, di luar lekatnya hubungan Luhut dan Jokowi, sebuah fakta menarik justru muncul seiring dengan terjadinya pandemi Covid-19. Sebagaimana diketahui, melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 7 Tahun 2020, dibentuklah Gugus Tugas Covid-19 guna mempercepat penanganan atas pandemi yang telah menggoyang berbagai sektor tersebut.

Konteksnya menjadi menarik karena Menko Kemaritiman dan Investasi ternyata tidak masuk dalam susunan keanggotaan Gugus Tugas Covid-19. Pun begitu dalam Keppres Nomor 9 Tahun 2020 yang menyempurnakan dan menambah wewenang Gugus Tugas untuk melakukan impor alat medis, jabatan Luhut juga tidak tertera di dalamnya.

Lantas, menimbang pada Gugus Tugas Covid-19 memiliki kewenangan yang teramat besar, dan tengah menjadi perhatian utama publik. Benarkah dengan absennya Luhut di susunan keanggotaan, itu adalah indikasi bahwa Jokowi tengah berupaya membatasi kewenangan sosok yang dijuluki sebagai menteri segala urusan tersebut?

Hubungan Jokowi-Luhut Retak?

Kori Schake dalam tulisannya di Foreign Policy menyebutkan bahwa dengan adanya pandemi Covid-19, AS tidak akan lagi dipandang sebagai pemimpin internasional karena dinilai tidak mampu untuk memimpin dunia dalam menanggulangi pandemi tersebut.

Mengacu pada Schake, dapat disebutkan bahwa pandemi Covid-19 telah menjadi semacam leadership test atau tes kepemimpinan bagi pemerintahan terkait.

Dengan demikian, jika Jokowi katakanlah berhasil dalam menanggulangi pandemi Covid-19, itu akan menjadi legacy atau warisan kesuksesan sendiri, yang mana namanya akan diingat sebagai pemimpinan yang luar biasa.

View this post on Instagram

Gugus Tugas #covid_19 memiliki kewenangan satu level di bawah UU Darurat Perang #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik #pandemicorona

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Mar 24, 2020 at 1:00am PDT

Atas itu pula, dapat dicurigai, dengan berbagai gelagat Luhut yang kontras dengan aspirasi publik terkait pandemi Covid-19, seperti pembelaannya terhadap turis Tiongkok untuk masuk ke Indonesia dan masuknya 49 tenaga kerja asing (TKA) Tiongkok di Kendari, Sulawesi Tenggara kendati telah terdapat larangan masuk bagi warga Tiongkok, penolakannya terhadap opsi lockdown (karantina wilayah), hingga pada tetap dilanjutkannya proyek pemindahan ibu kota baru.

Boleh jadi Jokowi merasa, dengan masuknya nama Luhut di susunan keanggotaan Gugus Tugas Covid-19, itu dapat menjadi batu ganjalan tersendiri. Terlebih lagi, sosok Luhut yang dikenal begitu berpengaruh, kemungkinan dapat menciptakan tumpang tindih pengaruh dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) selaku Ketua Pelaksana Gugus Tugas.

Jika benar demikian yang terjadi, maka, seperti yang ditulis oleh Profesor Emeritus Bidang Sejarah Pengobatan Universitas Yale, Frank M. Snowden, terjadinya pandemi ataupun epidemi memang kerap menimbulkan gejolak politik tersendiri.

Kemudian, mengacu pada Alejandro Quiroz Flores dalam tulisannya yang berjudul Indonesia’s Disaster Politics, disebutkan bahwa bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, dan lain sebagainya tidak hanya memberikan kerusakan fisik ataupun ekonomi, namun juga dapat merusak institusi demokrasi karena dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi terkait.

Dengan demikian, mengadaptasi temuan Flores, pandemi Covid-19 yang juga dapat dikategorikan sebagai bencana alam, tentu saja dapat mengikis kepercayaan publik terhadap legitimasi pemerintahan Jokowi jika tidak dapat ditanggulangi dengan baik. Oleh karenanya, konteks tersebut menguatkan indikasi bahwa Luhut nampaknya dinilai sebagai sosok yang dapat menghambat penanggulangan pandemi Covid-19, sehingga itu nantinya dapat menjadi ancaman terhadap legitimasi kekuasaan.

Strategi Menyebar Pasukan?

Pada titik ini mungkin dapat disimpulkan bahwa tidak adanya Menko Kemaritiman dan Investasi dalam susunan keanggotaan Gugus Tugas Covid-19 adalah langkah Jokowi membatasi ruang lingkup Luhut.

Akan tetapi, dengan fakta bahwa tidak terdapat pula Menko Perekonomian dalam susunan keanggotaan tersebut, membuat terdapat sudut pandang lain dalam melihat absennya nama Luhut. Pasalnya, baik Airlangga Hartarto selaku Menko Perekonomian dan Luhut, keduanya adalah sosok yang paling dominan dalam mengurus Omnibus Law ataupun pemindahan ibu kota baru.

Dengan kata lain, mungkinkah Jokowi telah menerapkan strategi “menyebar pasukan”, yang mana baik penanggulangan pandemi Covid-19, Omnibus Law, dan pemindahan ibu kota baru tetap berjalan?

View this post on Instagram

Walau pacarmu lupa ngirimkan pesan BNPB tetap setia kirim sms #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik #pandemicovid19 #coronaindonesia

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Mar 23, 2020 at 9:19pm PDT

Tom Mctague dalam tulisannya The Coronavirus Is More Than Just A Health Crisis, menyebutkan bahwa kendala penanganan pandemi Covid-19 adalah tidak mungkinnya seluruh sumber daya dialokasikan menimbang pada adanya keterbatasan sumber daya, dan adanya kebutuhan lainnya.

Artinya, dalam penanganan pandemi Covid-19, sangat tidak memungkinkan untuk melakukan strategi mengerahkan segala hal yang dimiliki, melainkan harus memiliki manajemen sumber daya, atau membuat skala prioritas.

Oleh karenanya, menimbang pada Omnibus Law dan proyek pemindahan ibu kota baru telah di tengah jalan, maka patut diduga bahwa Jokowi tidak ingin keduanya tidak berjalan di tengah terpaan pandemi Covid-19.

Selain itu, tanpa adanya kehadiran Luhut ataupun Airlangga, dalam Gugus Tugas Covid-19 telah terdapat nama Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang pada Keppres Nomor 9 Tahun 2020 telah diubah posisi menjadi Sekretaris Pengarah. Artinya, itu membuat pengaruh Sri Mulyani dalam mengelola anggaran Gugus Tugas jauh lebih besar dari sebelumnya.

Jika benar Jokowi telah melakukan strategi menyebar pasukan, maka hal tersebut boleh jadi memiliki kemiripan dengan strategi perang komandan militer Mongolia, Genghis Khan yang membagi pasukannya dalam tiga sampai lima kelompok atau komando, yang mana setiap komando memiliki tanggung jawab khusus tersendiri.

Pada akhirnya, mungkin dapat disimpulkan bahwa absennya nama Luhut di susunan keanggotaan Gugus Tugas Covid-19 dapat dipahami dengan dua sudut pandang. Pertama, itu sebagai bentuk usaha Jokowi agar Luhut tidak mengintervensi Gugus Tugas tersebut. Kedua, itu sebagai bentuk strategi menyebar pasukan.

Namun, di luar itu semua, kita tentu berharap bahwa Gugus Tugas Covid-19 dapat menanggulangi pandemi Covid-19 dengan sebaik mungkin. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (R53)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Berbagai pihak kembali kritik rencana pemindahan Ibu Kota, pemerintah masih kesulitan mencari dana pemindahan Ibu Kota, Dikabarkan akan menjual aset negara senilai Rp 150 triliun.

Digunakan untuk bangun istana, pangkalan TNI, dan rumah dinas

PinterPolitik.com

Pada September 2014 lalu, Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID), Jajat Nurjaman memberikan prediksi terkait karier politik Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang menariknya benar-benar menjadi kenyataan. Saat itu, Jajat menanggapi sikap Ahok yang justru memilih keluar dari Partai Gerindra sebagai penanda bahwa karier politiknya akan berakhir pada 2017.

Terbukti, 2017 menjadi saksi bisu bagaimana Ahok mendapatkan hempasan hebat dalam karier politiknya, yang bahkan harus membuatnya mendekam di penjara selama dua tahun.

Setelah keluar dari penjara pada 2019 lalu, menariknya Ahok mengulangi pernyataan Jajat dengan menyebutkan bahwa karier politiknya telah berakhir karena ia tidak mungkin lagi dapat mengisi posisi jabatan publik.

Akan tetapi, alih-alih kariernya meredup, sosok yang belakangan ingin dipanggil sebagai BTP tersebut justru mendapatkan hujanan tawaran jabatan dari pemerintah. Tidak cukup ditunjuk sebagai Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina, kini nama Ahok bahkan masuk dalam empat calon Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara Baru.

Konteksnya menjadi semakin menarik karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri yang justru mengumumkan nama-nama tersebut. Sontak saja berbagai pihak langsung memberikan tanggapan sembari menyimpulkan bahwa itu menjadi indikasi kuat dekatnya hubungan sang presiden dengan Ahok.

Itu misalnya dikemukakan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon dalam akun twitter pribadinya yang menyebutkan bahwa Presiden Jokowi “memang percaya dan sayang” kepada Ahok.

View this post on Instagram

Lagi lagi Ahok. Kenapa? #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Mar 10, 2020 at 3:39am PDT

Tidak hanya itu, masuknya nama Ahok juga kembali menyulut aksi sejumlah Alumni 212 yang tergabung dalam Mujahid 212 yang secara terbuka menyerukan penolakan jika mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut dipilih menjadi Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara Baru.

Konteks akan adanya penolakan dari Mujahid 212 ataupun tudingan miring dari berbagai pihak tentu mudah diprediksi akan berdatangan.

Namun, mengapa pengumuman nama Ahok tetap dilakukan langsung oleh Presiden Jokowi? Seperti pernyataan Fadli Zon, apakah itu menunjukkan bahwa Ahok memang merupakan sosok yang begitu dekat dengannya?

Jokowi Alami Alternative Blindness?

Terkait pertanyaan tersebut, kegusaran pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komaruddin nampak menarik untuk direfleksikan. Gusarnya, dari 250 juta penduduk yang ada, mengapa nama Ahok yang justru dipilih oleh Presiden Jokowi?

Rolf Dobelli dalam bukunya yang tersohor The Art of Thinking Clearly, menyebutkan terdapat suatu bias kognitif yang kerap terjadi, yang mana itu membuat seseorang melupakan pilihan alternatif atas sesuatu. Bias kognitif tersebut disebut sebagai alternative blindness.

Menurut Dobelli, bias tersebut benar-benar menjadi langganan bagi aktivitas kognitif manusia, tak terkecuali bagi politisi.

Pada konteks Ahok, bias tersebut terlihat jelas, seperti yang diungkapkan oleh Ujang, mengapa Presiden Jokowi justru menyebut nama Ahok dari sekian banyak opsi yang tersedia. Di sini telah terjadi kebutaan akan alternatif lainnya.

Terjadinya bias tersebut boleh jadi memang tidak terlepas dari hubungan Presiden Jokowi dan Ahok yang disebut begitu dekat. Pada Mei 2018 lalu misalnya, Ahok pernah menjawab bahwa Presiden Jokowi adalah sahabatnya ketika ditanya tentang siapa sosok yang dianggapnya sebagai sahabat. Lanjut Ahok, Presiden Jokowi juga pasti akan menjawab namanya jika ditanya pertanyaan yang sama.

View this post on Instagram

Pemerintah berencana bentuk Badan Otorita Ibu Kota Baru (BOI).⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Feb 27, 2020 at 6:32pm PST

Selain itu, ditempatkannya Ahok di posisi strategis, seperti Komut PT Pertamina ataupun katakanlah nantinya akan menjadi Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara Baru juga dapat dipahami sebagai sebuah strategi politik.

George C. Edwards III dalam tulisannya yang berjudul Neustadt’s Power Approach to the Presidency, menyebutkan bahwa perluasan pengaruh presiden dapat dilakukan melalui relasi-relasi yang dimilikinya. Melalui relasi-relasi tersebut, presiden dapat menyebarkan pengaruhnya di tempat-tempat kekuatan lain.

Artinya, dengan menempatkan Ahok di berbagai posisi, itu menjadi semacam jaminan bagi Presiden Jokowi untuk menjaga pengaruhnya di posisi-posisi tersebut.

Apalagi, proyek pemindahan ibu kota yang disebut menelan biaya sampai Rp 466 triliun tentu saja membutuhkan sosok yang begitu dipercayai untuk menjamin ambisi besar Presiden Jokowi tersebut terlaksana. Ahok yang dikenal memiliki kemampuan pengawasan anggaran yang sangat baik tentu menjadi pilihan yang masuk akal untuk menjaga agar tidak terjadi korupsi di mega proyek tersebut.

Jokowi Terapkan Hypodermic Needle Theory?

Pada titik ini, mungkin dapat dipahami bahwa Presiden Jokowi telah mengalami alternative blindness karena kedekatannya dengan Ahok ataupun terkait strategi politiknya untuk menjaga pengaruh di proyek pemindahan ibu kota.

Akan tetapi, bagaimana jika terdapat intrik politik lain di balik pengumuman langsung Presiden Jokowi yang menyebut nama Ahok?

Pasalnya, mantan Wali Kota Solo tersebut pasti mengetahui bahwa hal tersebut akan semakin menciptakan kegaduhan di tengah masyarakat. Terlebih lagi, saat ini pemerintah tengah dilanda oleh gelombang isu miring.

Keheran serupa juga diungkapkan oleh Direktur eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago yang menyebutkan bahwa Presiden Jokowi tengah melawan emosi publik dan gagal dalam membaca sentimen, yang mana itu adalah potensi untuk menciptakan kegaduhan dan mengganggu stabilitas politik.

Merujuk pada hal tersebut, serta menimbang pada status Ahok yang telah menjelma menjadi magnet perhatian publik dan media massa, apakah mungkin Presiden Jokowi sengaja melempar isu Ahok adalah calon Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara Baru sebagai strategi untuk mengalihkan isu tertentu?

View this post on Instagram

SuperAhok bangkit kembali? #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Mar 7, 2020 at 11:49pm PST

Pasalnya, berdasarkan hypodermic needle theory atau magic bullet theory, status Ahok tersebut sangat tepat digunakan untuk menjadi “peluru ajaib” atau konten pemberitaan yang mumpuni karena ketenaran dan kontroversinya, sehingga dapat langsung bersarang di benak publik.

Teori itu sendiri menjelaskan bahwa pemberitaan di media massa – terlebih lagi apabila informasinya berasal dari orang yang begitu penting – dapat memiliki kekuatan yang dapat mengontrol pandangan pembaca.

Artinya, dengan fakta isu tersebut dihembuskan langsung oleh Presiden Jokowi, itu tentu menciptakan efek kontrol yang kuat, yang mana akan membuat pandangan dan perhatian publik begitu tertuju.

Lantas, jika demikian yang terjadi, isu apakah yang sedang dialihkan oleh pemerintah? Mungkinkah isu virus Corona?

Saat ini, dengan fakta adanya kasus virus Corona di Indonesia, itu telah menjadi semacam tamparan hebat bagi penolakan pemerintah selama ini yang menyebut kasus virus Corona masih negatif.

Tidak hanya itu, hal tersebut juga menunjukkan bahwa pemerintah boleh jadi tidak memiliki langkah preventif yang mumpuni dalam menangkal penyebaran virus yang berasal dari Kota Wuhan, Tiongkok tersebut.

Apapun itu, yang jelas isu Ahok dan mega proyek ibu kota Presiden Jokowi telah berhasil menarik perhatian banyak pihak. Kita nantikan saja bagaimana perputaran isu tersebut nantinya. (R53)

View this post on Instagram

Angka kekerasan terhadap #perempuan terus meningkat setiap tahun, baik itu kekerasan fisik maupun kekerasan seksual. Saat ini Indonesia bahkan telah ada dalam kondisi darurat kekerasan seksual menurut laporan dari #KomnasPerempuan. Nyatanya, ada persoalan ketidakseimbangan relasi kuasa antara perempuan dan laki-laki di #Indonesia yang menjadi salah satu akar persoalan ini. Ini juga terjadi akibat budaya dominasi laki-laki yang sangat kuat. ⠀ ⠀ Temukan selengkapnya di Talk Show: “Dominasi dan Legacy Male Power terhadap Wanita Indonesia, Kenapa? Dari Mana? Masih Perlu?”⠀ ⠀ Tiket dapat dibeli di: http://bit.ly/TalkShowPinterPolitik ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik #EventPinterPolitik #TalkShowPinterPolitik #komnasperempuan #rockygerung

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Mar 8, 2020 at 10:25pm PDT

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Siapa yang tidak kenal dengan tokoh yang biasa disebut dengan nama panggilan Ahok? Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BTP) itu merupakan sosok yang kontroversial.

Walau beliau dikenal banyak orang sebagai politisi yang bertindak bersih dan berani dalam membasmi korupsi, Pak Ahok ini juga diingat sebagai orang yang dianggap telah menistakan agama. Kasus penistaan agama itu pula lah yang disebut-sebut membuat beliau gagal memenangi Pilkada DKI Jakarta 2017 dan harus mendekam di penjara untuk menjalani sanksi pidana.

Setelah beliau bebas dari hukuman penjara pada Januari 2019 lalu, banyak pihak tampaknya masih mengharapkan kehadiran beliau di pemerintahan. Alhasil, berbagai desas-desus mengenai karier Pak Ahok banyak berseliweran di media massa, lini masa media sosial, dan masyarakat pada umumnya.

Kabar yang menyebutkan bahwa beliau diusulkan menjadi Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Indonesia (PSSI) misalnya, sempat ramai pada tahun 2019 lalu karena Pak Ahok dinilai dapat menjadi tokoh yang dibutuhkan bagi dunia persepakbolaan Indonesia yang dianggap penuh dengan tindakan koruptif.

Selain Ketum PSSI, Pak Ahok juga sempat diisukan akan menjadi menteri dalam kabinet periode kedua Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bahkan, citranya yang “bersih” itu juga membuat beliau dirumorkan akan menjadi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

View this post on Instagram

Sejumlah titik di Jakarta kembali terendam banjir setelah hujan lebat.⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Feb 25, 2020 at 4:01am PST

Ya, tapi, desas-desus dan rumor itu akhirnya nggak benar-benar kejadian. Pak Ahok malah mendapatkan posisi sebagai Komisaris Utama (Komut) bagi perusahaan minyak dan gas milik negara, Pertamina. Katanya sih, Pak Ahok ini bakal ngebasmi mafia-mafia migas lho.

Tapi nih, belum lama menjadi Komut Pertamina, muncul lagi kabar kalau misalnya Pak Ahok ini bakal mengisi peran dan bagian penting dalam visi Pak Jokowi, yakni pemindahan ibu kota negara.

Dari beberapa sumber yang didapatkan oleh media Tempo, Pak Ahok merupakan salah satu nama yang dipertimbangkan oleh Pak Jokowi untuk memimpin Badan Otorita yang akan mengurusi ibu kota baru. Posisi tersebut nantinya bakal jadi jabatan yang setingkat dengan menteri.

Tapi, Pak Ahok bakal punya pesaing nih. Selain mantan Gubernur DKI Jakarta itu, ada beberapa nama lain, seperti Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) Bambang Brodjonegoro dan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Budi Gunadi Sadikin.

Ya, kalau Pak Ahok jadi dipilih beneran, beliau bakal ngurusin ibu kota lagi dong. Kan, sebelumnya udah pernah tuh memimpin ibu kota dulu. Hehe. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

View this post on Instagram

Ibukota pindah Kalimantan, orang utan pindah kemana? Simak karya Coretan Politik lainnya di Pinterpolitik.com #ibukota #ibukotabaru #ibukotapindah #ibukotabaruindonesia #cupin #kartun #ilustrasi #ilustration #karikatur #editorial #cartoon #politik #politikindonesia #kartunpolitik #celotehpolitik #cartoonpolitic #cuitanpolitik #dagelanpolitik #coretanpolitik

A post shared by Coretan Politik (@coretanpolitik) on Aug 29, 2019 at 12:38am PDT

PinterPolitik.com

“Whoever controls the media, the images, controls the culture.”

:: Allen Ginsberg (1926-1997), penyair dan filsuf asal AS ::

Bak berita perceraian Song Joong Ki dan Song Hye Kyo – pasangan aktor dan aktris asal Korea Selatan – yang membuat heboh para penggemar drama Korea di seluruh dunia, mungkin seperti itulah efek pengumuman yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait perpindahan ibu kota beberapa waktu lalu.

Seluruh Indonesia menjadi begitu heboh akibat pengumuman tersebut, bahkan publik seolah melupakan semua kisruh politik, tarik ulur kursi menteri, termasuk aksi demonstrasi dan kerusuhan yang terjadi di Papua dan Papua Barat.

Ya, pengumuman Jokowi yang menyebutkan bahwa ia telah memilih sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kutai Kartanegara sebagai ibu kota baru seolah menjadi gula yang manarik semut. Semua pemberitaan, perdebatan di warung kopi, hingga obrolan makan siang abang-abang ojek online menjadi riuh membicarakan persoalan tersebut.

Di tengah situasi ibu kota Jakarta yang memang semakin hari semakin tidak menentu, wacana pemindahan ibu kota ini layaknya menjadi tawaran solusi yang tiba-tiba muncul dari langit.

Persoalan-persoalan macam kemacetan yang tak berujung, masalah penurunan permukaan tanah Jakarta yang berpotensi membuatnya akan tenggelam pada 2050 nanti, hingga persoalan polusi yang makin hari makin mengkhawatirkan, memang membuat wacana pindah ibu kota tak hanya sekedar menjadi solusi biasa.

Jokowi juga cukup konsen dengan isu-isu yang berkaitan dengan ketahanan ibu kota, katakanlah jika melihat kejadian mati lampu beberapa waktu lalu yang memang bisa berdampak besar untuk negara secara keseluruhan sebab pusat pemerintahan ada di Jakarta.

Namun, tidak sedikit pula kritik yang datang terkait wacana ini. Beberapa pihak menyebut sang presiden membuat pengumuman yang cenderung tergesa-gesa. Pilihan waktu pengumumannya yang tiba-tiba  mendadak juga membuat sebagian pihak bertanya-tanya terkait apakah mungkin hal ini hanya menjadi wacana untuk mengalihkan perhatian publik dari persoalan lain.

Pasalnya, persoalan pemindahan ibu kota ini masih harus diusulkan ke DPR – sekalipun jika berkaca pada kondisi pasca Pileg 2019, besar kemungkinan DPR periode berikutnya juga akan dikuasai oleh koalisi Jokowi. Artinya, jika – karena suatu kondisi tertentu – DPR tidak menyetujui hal tersebut, maka boleh jadi wacana ini tidak akan bisa dikerjakan.

Bagaimanapun juga, pemindahan ibu kota juga perlu payung hukum – yang lagi-lagi saat ini belum ada – dan menjadi wilayah kewenangan DPR. Hal inilah yang membuat tuduhan bahwa isu ini menjadi pengalihan terhadap berbagai persoalan yang sedang dihadapi pemerintah, menjadi masuk akal.

Beberapa isu yang mencuri perhatian publik tentu saja adalah terkait kerusuhan yang ada di Papua sebagai buntut dari aksi rasisme, serta beberapa isu di bidang ekonomi, misalnya wacana kenaikan iuran BPJS hingga dua kali lipat, pun dengan berbagai isu ekonomi yang saat ini mendera pemerintahan Presiden Jokowi.

Lalu benarkah wacana pemindahan ibu kota ini adalah pengalihan isu seperti yang selalu dituduhkan tokoh oposisi macam Wakil Ketua DPR Fadli Zon?

View this post on Instagram

Belajar dari Timor Leste, Jokowi diminta langsung tangani Papua Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #timorleste #papuadamai #papua #infografis #infografik #politik #politikindonesia #pinterpolitik #berikanpendapatmu

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Aug 30, 2019 at 6:00pm PDT

Mengalihkan Dari Apa?

Kritik terkait isu pemindahan ibu kota ini memang berasal dari tokoh-tokoh yang linear dengan kubu oposisi. Mulai dari politisi senior macam Amien Rais, lalu Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, serta mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin.

Hampir semuanya satu suara meminta Jokowi mengurusi dulu persoalan yang terjadi di Papua, ketimbang memikirkan pemindahan ibu kota.

Jika menggunakan garis pemikiran pemerintah vs oposisi, maka bisa dipastikan bahwa pernyataan Amien dan tokoh-tokoh oposisi ini bisa saja dianggap sebagai contra agenda atau wacana tandingan.

Pasalnya, pengamat media sosial dari Drone Emprit, Ismail Fahmi menyebutkan bahwa percakapan soal pemindahan ibu kota di Twitter memang mengalahkan isu Papua yang sempat ramai menjadi pembahasan netizen. Setelah diumumkan oleh Jokowi, isu pindah ibu kota ini seolah menutupi berbagai pemberitaan dan percakapan di media sosial tentang Papua.

Drone Emprit menjabarkan bahwa percakapan terkait Papua pada 26 Agustus 2019 lalu menunjukkan angka 75.564 dan sehari setelahnya mengalami penurunan hingga 48.832. Sementara percakapan pindah ibu kota di hari yang sama sebesar 97.773 dan terus naik hingga 107.284 pada 27 Agustus 2019.

Dari konteks ini saja sudah terlihat bahwa ada pergeseran percakapan dan opini publik yang digiring pada wacana pemindahan ibu kota. Isu Papua memang masih tetap dibicarakan dan diberitakan, namun porsinya tentu menjadi jauh lebih kecil.

Dampaknya juga terlihat dari pemberitaan di beberapa media internasional di hari-hari pengumuman tersebut. Hampir semua media malah menyoroti pemindahan ibu kota, ketimbang persoalan spesifik yang terjadi di Papua, misalnya “perampasan” hak masyarakat Papua atas layanan internet yang diblokir oleh pemerintah di wilayah tersebut.

Publik juga tak banyak membicarakan aktivitas kelompok tertentu yang mengibarkan bendera Bintang Kejora – yang menjadi simbol kemerdekaan Papua – di dekat Istana Negara. Dengan kata lain, hal ini bisa disebeut sebagai diversion tactics atau taktik pengalihan, hal yang salah satunya pernah ditulis oleh Leonid Bershidsky terkait Presiden Donald Trump di Amerika Serikat (AS).

Selain itu, faktor tergesa-gesanya Jokowi mengumumkan pemindahan ibu kota tanpa adanya publikasi kajian dan dasar hukum yang masih harus dibuat memang menunjukkan ada faktor diversion yang diperhitungkan dari pengumuman pemindahan ibu kota ini.

Namun, tampaknya, strategi ini tak cukup berhasil. Pasalnya kini, hampir semua pemberitaan justru kembali menyoroti persoalan yang terjadi di Papua, apalagi setelah konflik yang terjadi terus mengekskalasi.

View this post on Instagram

Perkembangan pesat kelapa sawit di Papua menimbulkan polemik Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #kelapasawit #papua #papuabarat #polemik #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Aug 28, 2019 at 1:17am PDT

Gagalnya Politik Agenda Setting?

Mengendalikan opini masyarakat dan pemberitaan yang dikonsumsi publik adalah salah satu bagian dari strategi politik kekuasaan. Hal ini sesuai dengan hypodermic needle theory atau teori jarum suntik yang menyebutkan bahwa media dan pemberitaan yang dimuat akan menjadi dasar pembentukan opini publik.

Teori ini berangkat dari pernyataan penulis dan reporter Amerika Serikat, Walter Lipmann pada tahun 1920-1930 yang menyebutkan bahwa masyarakat umumnya memiliki pengetahuan yang terbatas tentang pemerintahan.  Sehingga, apa yang diberitakan oleh media akan menjadi planted ideas atau ide-ide yang tertanam yang membentuk persepsi terhadap pemerintahan berkuasa.

Sekalipun kini akses informasi tentang pemerintahan menjadi lebih terbuka seiring kemajuan teknologi, namun hypodermic theory masih bisa dipakai untuk melihat dampak pemberitaan terhadap persepsi dan dukungan politik masyarakat pada penguasa.

Kerusuhan yang terjadi di Papua memang bisa menjadi jalan masuk justifikasi kegagalan pembangunan yang selama ini dijalankan Jokowi di wilayah tersebut. Pemerintah memang mau tidak mau akan membentuk agenda atau topik yang harus dibicarakan oleh publik sebagai lawan dari kuatnya isu rasisme terhadap masyarakat Papua yang kini berkembang menjadi isu pro kemerdekaan wilayah paling timur Indonesia itu.

Pada era digital seperti sekarang ini memang telah terjadi banjir informasi yang membuat posisi media menjadi alat yang berkuasa untuk membentuk opini masyarakat.

Dalam ilmu kebijakan publik, terdapat teori penyusunan agenda atau agenda setting theory. Teori ini menjelaskan bahwa media memiliki kemampuan untuk memilah agenda yang akan diberitakan. Dalam konteks pemindahan ibu kota, pemerintahan Jokowi tentu sadar bahwa isu ini akan mampu menutupi berbagai pemberitaan yang lain.

Dengan demikian memang ada hal lain yang dikejar dari diumumkannya wacana pemindahan ibu kota ini.

Namun, efek pengalihan ini bisa saja gagal jika publik memiliki alternatif sumber informasi. Pemutusan jaringan internet di Papua adalah salah satu bukti bahwa baik hypodermic needle effect maupun agenda setting bisa mengalami kebuntuan ketika bertemu dengan kuatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, pun jika persoalan yang terjadi punya signifikansi dan ekskalasi yang besar.

Yang jelas, publik memang bisa membaca bahwa mungkin saja apa yang dilakukan oleh Jokowi terkait pengumuman pemindahan ibu kota bisa menjadi sebuah pengalihan. Namun, benar atau tidaknya, hanya Jokowi yang tahu. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (S13)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.