Menanti Gebrakan Ahok di BUMN

Menanti Gebrakan Ahok di BUMN
Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok. (Foto: Net)
6 minute read

Basuki Tjahaja Purnama (Ahok atau BTP) dikabarkan akan menduduki kursi petinggi dalam salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) usai bertemu dengan Menteri BUMN Erick Thohir. Kabarnya, Ahok akan terlibat di sektor energi. Gebrakan apa yang akan dibuat Ahok?


PinterPolitik.com

“My man dem will have your mandem on the ropes” – Dave, penyanyi rap asal Inggris

Langkah demi langkah memang tidak akan terhindar dari kegagalan dan hambatan. Namun, seperti yang banyak orang bilang, langkah jatuh-bangun itu akan senantiasa berakhir indah.

Mungkin, kesabaran itulah yang senantiasa menemani Basuki Tjahaja Purnama (BTP atau Ahok). Semenjak hukuman pidana penjaranya usai pada Januari lalu, banyak warganet memberi usulan atas karier lanjutan Ahok.

Usulan untuk menjadi Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Indonesia (PSSI) misalnya, sempat ramai dibicarakan di media sosial. Meski begitu, Ahok menolak usulan tersebut.

Daripada menjadi Ketum PSSI, Ahok tampaknya lebih menginginkan posisi Direktur Jenderal Bea dan Cukai di Kementerian Keuangan. Namun, guna mewujudkan keinginan ini, Ahok harus menunggu Keputusan Presiden (Keppres) Joko Widodo (Jokowi) yang tidak kunjung datang.


Bagaikan pelamar pekerjaan, Ahok harus bersabar lagi. Di sela-sela waktunya, mantan Gubernur DKI Jakarta ini akhirnya memutuskan mencoba beberapa kegiatan lain, seperti menciptakan sebuah aplikasi dan belajar menjadi komedian.

Sebagian warganet juga tetap berusaha membantu kelanjutan karier Ahok. Media sosial pun diwarnai oleh berbagai usulan posisi yang memungkinkan bagi mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut – seperti Ketua KPK, menteri di kabinet baru Jokowi, hingga sebagai Dewan Pengawas KPK – meskipun berakhir hanya sebagai ide.

Namun, Ahok akhirnya mendapatkan berita menggembirakan ketika bertemu dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. Selain diajak oleh Erick, Presiden Jokowi disebut juga memberikan rekomendasi mengenai posisi Ahok.

Kabarnya, pendiri Mahaka Group tersebut mengundang Ahok untuk bergabung dan terlibat dalam salah satu BUMN di sektor energi. Beberapa pihak menyebutkan bahwa Ahok akan menjadi komisaris utama di Pertamina.

Baca juga :  Menguak Kekuatan Politik Rocky Gerung

Mungkin, inilah momen yang tepat untuk Ahok memunculkan gebrakan barunya setelah selama ini tidak aktif di bidang pemerintahan. Kira-kira, gebrakan apa yang akan ditampilkan oleh Ahok?

Potensi Ahok

Ahok yang akan menduduki kursi petinggi BUMN bisa jadi berhubungan dengan langkah-langkah pemerintah di sektor energi. Bukan tidak mungkin mantan Gubernur DKI Jakarta ini dapat menjadi jembatan bagi pelaksanaan kebijakan di sektor tersebut.

Di sisi lain, rekomendasi Presiden Jokowi untuk pencalonan Ahok sebagai petinggi BUMN boleh jadi merupakan langkah strategis presiden. Pasalnya, sektor ini disebut-sebut menjadi salah satu perhatian utama mantan Wali Kota Solo itu.

Proyek-proyek strategis kilang minyak misalnya, dianggap oleh Jokowi sebagai fokus penting pemerintahannya. Presiden mengklaim bahwa impor bahan bakar minyak (BBM) merupakan salah satu penyumbang terbesar dalam defisit perdagangan Indonesia.

Kehadiran Ahok di sektor ini mungkin saja ditujukan untuk memperlancar pelaksanaan proyek-proyek ini. Apalagi, proyek-proyek migas ini dikabarkan banyak tertunda dalam periode kepresidenan pertama Jokowi.

Selain itu, kegiatan impor migas juga disebut-sebut banyak diwarnai oleh mafia migas. Hal ini terungkap dalam kasus Pertamina Energy Trading Ltd. (Petral)-Pertamina Energy Service Pte. Ltd. (PES) yang disebut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai salah satu kasus yang diperhatikan oleh Jokowi.

Ahok berpengalaman dalam menggunakan pola consolidated tender guna menyediakan pengadaan yang lebih cepat dan efisien. Click To Tweet

Di sisi lain, rekomendasi Jokowi untuk Ahok juga berkaitan dengan investasi migas yang kini akan lebih mengakomodasi dana-dana asal Jepang dan Arab Saudi. Negosiasi investasi Saudi Aramco di kilang Cilacap misalnya, kini masih berada di tahap negosiasi.

Mungkin, rekomendasi Jokowi untuk Ahok ini sejalan dengan persamaan visinya dalam menjalankan politik konsesi. Mengacu pada tulisan Danang Widoyoko dari Australian National University yang berjudul Ahok and the Rise (and Fall?) of State Capital menjelaskan bahwa keduanya menggunakan pola consolidated tender guna menyediakan pengadaan yang lebih cepat dan efisien.

Baca juga :  Sukmawati dan Misteri Pengkultusan Soekarno

Dalam pola ini, pemerintah biasanya akan mengkonsolidasikan berbagai proyek dalam satu nilai besar. Akibatnya, proses pembangunan proyek dapat berjalan lebih cepat dan tidak memakan waktu yang lama.

Pola konsolidasi tender ala pemerintahan Ahok di Jakarta ini juga kerap melibatkan dan menguntungkan BUMN. Bukan tidak mungkin pengalaman mantan Gubernur DKI Jakarta ini menjadi bekal ketika nantinya menjabat posisi petinggi BUMN.

Di sisi lain, beberapa pihak menilai Ahok memiliki pemahaman yang cukup dalam industri minyak dan gas. Hal ini pernah diungkapkan oleh kuasa hukumnya pada awal tahun 2019 lalu ketika menceritakan langkah selanjutnya setelah Ahok bebas.

Terlepas dari ada atau tidaknya pengalaman dan pemahaman mendalam mengenai sektor energi, mengapa Jokowi perlu merekomendasikan Ahok untuk menjadi petinggi BUMN?

Siap Menggebrak?

Dukungan Jokowi untuk Ahok bisa jadi memiliki elemen politik di dalamnya. Boleh jadi, dengan kehadiran Ahok, presiden dapat mengonsolidasikan kekuatannya.

Asumsi ini setidaknya dapat dijelaskan melalui konsep kekuatan presiden milik Richard Neustadt. Dalam konsep ini, dijelaskan bahwa kekuatan presiden sebenarnya terletak pada sejauh mana presiden dapat memengaruhi aktor-aktor politik lainnya – mengingat politik merupakan ruang plural yang terdiri atas banyak kekuatan lain.

George C. Edwards III dalam tulisannya yang berjudul Neustadt’s Power Approach to the Presidency menjelaskan bahwa perluasan pengaruh presiden dapat dilakukan melalui relasi-relasi yang dimilikinya. Melalui relasi-relasi tersebut, presiden dapat menyebarkan pengaruhnya di tempat-tempat kekuatan lain.

Asumsi inilah yang mungkin diungkapkan oleh Arya Fernandes – peneliti dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) – yang menilai bahwa penunjukan Ahok merupakan cara pemerintah agar dapat menjaga elite-elite tetap dekat dengan pemerintah. Cara ini juga dilakukan dalam penempatan Fadjroel Rachman sebagai komisaris PT Adhi Karya dan Alexander Lay sebagai komisaris Pertamina.

Adanya upaya perluasan pengaruh melalui relasi ini boleh jadi sejalan dengan kepentingan Jokowi untuk menjalankan berbagai kebijakan ekonominya. Pasalnya, visi Jokowinomics – sebutan untuk pendekatan kebijakan ekonomi Jokowi yang berfokus pada pembangunan – bukan tidak mungkin dapat menghadapi berbagai kekuatan lain yang memiliki kepentingan yang berbeda seperti yang dijelaskan oleh Edwards III dalam tulisannya.

Namun, keraguan atas terwujudnya upaya ini bisa saja kembali muncul. Pasalnya, apa yang menjamin Ahok dapat menjadi perpanjangan relasi kekuatan dan pengaruh Presiden Jokowi?

Keduanya memang memiliki citra reformis yang kerap dipuji dalam menjalankan kebijakan-kebijakannya. Namun, bukan berarti kepentingan keduanya akan selalu sejalan.

Presiden Jokowi sebagai politisi outsider kerap disebut-sebut rentan terhadap berbagai pengaruh partai politik. Terhadap partai politiknya sendiri, presiden kerap berbenturan dengan PDIP dan ketumnya, Megawati Soekarnoputri.

Sedikit berbeda dengan rekan kader PDIP-nya tersebut, Ahok boleh jadi memiliki hubungan yang lebih dekat dengan Megawati. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini beberapa kali sempat menyebutkan bahwa dirinya merupakan “orangnya” Ibu Mega ketika bergabung dengan PDIP.

Bisa jadi, hubungan PDIP-Ahok ini menjadi bagian dari upaya partai berlambang banteng ini guna menekan kekuatan politik lainnya. Mafia-mafia migas di kasus Petral-PES misalnya, disebut-sebut melibatkan beberapa elite partai politik yang kini diduga memiliki hubungan buruk dengan PDIP.

Meskipun begitu, gambaran dampak politik atas kehadiran Ahok sebagai petinggi BUMN ini belum pasti akan benar-benar terjadi. Kepastian akan posisi Ahok nanti juga kemungkinan akan baru jelas pada Desember nanti.

Namun, bila gambaran politik ini benar adanya, lirik rapper Dave di atas bisa saja mencerminkan kemungkinan tersebut. Orang-orang terdekatnya bisa saja menjadi ancaman bagi pihak-pihak lain, entah pihak mana yang benar-benar terancam. Menarik untuk dinanti gebrakan Ahok di masa mendatang. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.