PinterPolitik.com

“As my memory rests, but never forgets what I lost, wake me up when September ends” – Green Day, “Wake Me Up When September Ends” (2004)

Siapa yang nggak sensitif ketika mendengar nama kelompok PKI alias Partai Komunis Indonesia? Banyak orang langsung menghindar atau menyatakan ketidaksukaan mereka bila mendengar nama tersebut.

Namun, tahu nggak sih kenapa nama itu begitu sangat tidak disukai? Apa alasan yang melatarbelakangi ketidaksukaan dan kebencian kita pada kelompok-kelompok yang identik dengan spektrum politik kiri?

Ya, ada yang bilang kalau PKI adalah partai dan kelompok yang bermanuver untuk memberontak kepada pemerintah Indonesia yang sah pada tahun 1965 silam. Ada juga yang bilang bahwa kelompok komunis merupakan kelompok yang berideologi menentang terhadap agama.

Terlepas dari apapun alasannya, kebencian orang-orang terhadap PKI ini bisa dibilang terbentuk akibat memori kolektif yang terbangun di benak dan pikiran masyarakat secara luas. Maurice Halbwachs dalam bukunya Les Cadres Sociaux de la Mémoire menjelaskan bahwa memori kolektif merupakan sebuah informasi dan ingatan yang dimiliki bersama oleh sekelompok orang – bisa dikonstruksi dan diteruskan secara turun-menurun.

Mungkin, ingatan buruk inilah yang akhirnya mempengaruhi persepsi kita dengan nama tersebut. You know what lah. Boleh jadi, ini pula yang akhirnya membuat mantan Panglima TNI Jenderal (Purn.) Gatot Nurmantyo selalu muncul dan angkat bicara di publik terkait bahaya dan ancaman dari kebangkitan PKI di masa kini.

Pada tahun 2021 lalu, misalnya, Gatot menuding terkait kemungkinan penyusupan PKI di TNI setelah sejumlah patung diorama di Museum Dharma Bakti, Markas Kostrad, hilang dari tempat semula. Kala masih menjabat sebagai Panglima TNI, Gatot juga menginstruksikan penayangan rutin atas film Pengkhianatan G30S/PKI (1984).

Eh, tapi nih, kok di tahun sekarang Pak Gatot tampaknya nggak muncul sampai bikin heboh lagi ya? Wah, ke mana nih Pak Gatot?

Hmm, apa mungkin Pak Gatot lagi in mood dengan lagunya Green Day yang judulnya “Wake Me Up When September Ends” (2004) ya? Siapa tahu, karena saking tidak sukanya dengan memori buruk bulan September, Pak Gatot memutuskan tidur aja sampai September berakhir? Who knows, kan? Hehe. (A43)

PinterPolitik.com

Terkadang, kerasnya kenyataan membuat banyak dari kita kabur ke dunia-dunia yang maya. Salah satu hiburan yang kerap menjadi tempat escape ini adalah cerita-cerita fiktif seperti film dan seri yang banyak tersedia di layanan-layanan streaming.

Mungkin, film inilah yang menjadi tempat escape bagi Gatot – seorang penjaga yang sepanjang malam mengawasi situasi di Museum Dharma Bhakti Kostrad versi alternate universe Bumi-45 yang berlokasi di Jayakarta. Gatot pun sangat suka dengan salah satu franchise film Night at the Museum yang dibintangi oleh Ben Stiller.

Seperti tokoh Larry Daley, Gatot pun sangat mencintai pekerjaannya. Bahkan, dia hapal kisah-kisah sejarah apa saja dari tiap patung yang ada di museum tersebut, khususnya soal peristiwa Gerakan 30 September – yang mana menjadi aset utama dari museum ini.

Namun, pada suatu malam, tanpa sepengetahuan Gatot, pihak administrasi museum mendapatkan kunjungan aset dari Amerika Serikat (AS) – salah satunya adalah tablet Ahkmenrah. Sontak, semua patung yang ada di museum itu pun hidup.

Gatot yang kaget dengan hilangnya patung-patung tersebut langsung panik. “Apakah PKI telah menyusupi museum ini kembali?” tanya Gatot dalam batinnya. Dengan bergegas, Gatot langsung mencari patung-patung tersebut dan, kemudian, bertemu dengan patung Mayjen Soeharto.

Soeharto: Prajurit, ayo segera berkumpul! Kita susun rencana untuk melawan ancaman daripada para komunis.

Gatot: Nuwun sewu, Pak Harto.

Soeharto: Lah, kamu siapa? Ayo, segera bergabung dengan kami untuk menumpas para pengkhianat daripada PKI ini!

Gatot: Eh, tapi, Pak Harto, PKI sudah lama tidak ada di bumi pertiwi kita ini. Sudah begitu sejak sekitar tahun 1968.

Soeharto: Lho, bagaimana ini, Pak Sarwo Edhie? Tweede Mapanget-nya batal dong? Tapi ini kan kantor saya. Kamu ngapain di kantor saya? Terus ini emangnya sekarang tahun berapa? (sambil mondar-mandir kebingungan)

Baca Juga: Apa yang Terjadi Bila PKI Berkuasa?

Gatot: Hmm, anu, Pak. Sekarang sudah tahun 2021. Kantor Pak Mayjen ini sekarang sudah menjadi Museum Dharma Bhakti yang secara khusus diperuntukkan untuk mengenang penumpasan PKI. Ngomong-ngomong, kalau boleh tahu, Pak Harto pernah kepikiran pengen nggak jadi presiden?

Soeharto: Ooooh. Jadi, PKI sudah berhasil ditumpas ya? Hmm, pertanyaanmu ini, siapa yang suruh kamu tanya begitu?

Gatot: Bukan kenapa-kenapa, Pak. Pak Mayjen nantinya berhasil menjadi presiden kedua setelah Pak Karno. Saat ini, yang memimpin adalah presiden ketujuh, Joko Widodo alias Jokowi.

Soeharto: Hmm, siapa itu Jokowi? Unik juga ya namanya. Mirip Bahasa Prancis, bagus buat kampanye. Joko? Oui! Hahaha. Sudah-sudah bercandanya, ngomong-ngomong, dari pada partai mana dia?

Gatot: Pak Jokowi ini dari PDIP, Pak. Partai ini dipimpin oleh Ketumnya, Megawati Soekarnoputri.

Soeharto: Tunggu, tunggu. Soekarno? Wah, kita harus bersiaga! Jangan sampai ada PKI baru yang mendekati Soekarno-Soekarno lain!

Gatot: Nggak kok, Pak Mayjen. PKI sudah habis.

Soeharto: Ya, tapi kan kita semua harus bersiaga. Siapa tahu PKI bisa menyusupi Indonesia lagi?!

Gatot pun berusaha meyakinkan Soeharto bahwa PKI telah ditumpas habis hingga matahari terbit dan patung-patung itu kembali mati. Namun, tanpa sepengetahuannya, ternyata patung-patung ini kembali hidup setiap September dari tahun ke tahun.

Ternyata, tablet Ahkmenrah tersebut merupakan hasil kerja sama tahunan. Mampukah Gatot meyakinkan Soeharto kembali bahwa PKI sudah tiada lagi setiap bulan September? Apakah memang takdir yang sudah tidak dapat dihindari bahwa ide akan PKI ini akan selalu hidup setiap bulan September? September, oh, September. (A43)

Baca Juga: Ada Apa dengan PKI dan Gatot?

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Seperti sudah menjadi agenda tahunan, isu seputar Partai Komunis Indonesia (PKI) selalu bangkit dari kuburnya setiap tanggal 30 September. Terbaru, publik dikejutkan dengan pernyataan mantan Panglima TNI Jenderal (Purn.) Gatot Nurmantyo yang menyebut institusi Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah disusupi ideologi komunisme. Klaim itu didasarkan pada hilangnya patung diorama sejumlah tokoh G30S/PKI di Museum Darma Bhakti Kostrad.

Tudingan itu mendapat reaksi keras dari petinggi militer, Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) Letjen Dudung Abdurachman memaparkan bahwa apa yang diungkap seniornya tersebut tak lebih dari sebuah tuduhan yang keji. Terkait hal ini, pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studios (ISESS), Khairul Fahmi, menilai ada unsur kepentingan politik dalam pernyataan yang dilontarkan mantan Panglima TNI tersebut.

Fahmi menilai Gatot sengaja konsisten mengangkat isu ini setiap mendekati peringatan peristiwa 30 September 1965 atau G30S untuk menjaga popularitasnya. Hal ini dikarenakan isu tersebut dinilai masih sangat menarik bagi sebagian masyarakat, terutama kelompok-kelompok Islam maupun kelompok-kelompok yang terasosiasi dengan militer.

Lalu, jika benar demikian, seberapa efektifkah isu ini? Apa sebenarnya kepentingan dan tujuan Gatot dibalik isu tersebut?

Manfaatkan Momentum?

John McBeth dalam tulisannya Military Ambitions Shake Indonesia’s Politics memberikan penjelasan penting. Menurutnya, Gatot adalah satu-satunya Panglima TNI setelah Reformasi yang secara terang-terangan menunjukkan ambisi politiknya saat masih menjabat. Secara spesifik, McBeth juga menyebut Gatot secara terbuka mendekati kelompok-kelompok agama dengan harapan meningkatkan keterpilihannya.

Dalam tulisannya, McBeth melampirkan pernyataan dari analis militer Barat terkait Gatot yang tampaknya menjadi jawaban mengapa Gatot kerap memainkan isu tentang Partai Komunis Indonesia (PKI). “Dia tidak memiliki karisma personal dan kecerdasan politik yang besar,” tulis McBeth.

Terkait hal ini Susan Baer dalam Powell: The Political General His Political Acumen Is Viewed as Both A Plus and A Minus menyebut bahwa eks-anggota militer yang bergelut dalam politik harus memiliki political acumen (kecerdasan politik) untuk menempatkan diri secara proporsional dan membaca situasi politik secara luas dan komprehensif.

Kecerdasan politik dalam membaca tendensi kejenuhan akan isu komunisme dan kebangkitan PKI tentu harus diperhatikan oleh Gatot. Terlebih, isu semacam ini jamak dianggap menjadi template isu tahunan dan jamak dinilai sebagai bumbu politik belaka. Apalagi, momentum Gatot melempar isu tersebut berdekatan dengan tanggal 30 September yang menjadi hari peringatan pemberontakan PKI, sehingga mudah saja dari berbagai pihak untuk menyebutkan Gatot hanya memanfaatkan momen ini.

Jika analisis tersebut tepat, maka mudah memahami mengapa Gatot kerap memainkan isu PKI. Itu karena Gatot tidak memiliki kecakapan dalam memainkan dan membuat narasi. Oleh karenanya, menjadi taktik yang mudah untuk memilih guna memainkan isu yang telah ada dan mudah mendapat atensi publik, yakni isu PKI.

Terkait hal ini, dalam manajemen isu, terdapat dua kategori. Pertama, menciptakan isu baru untuk dimainkan. Kedua, mengkapitalisasi isu yang telah ada untuk dimainkan. Terkhusus yang kedua, ini disebut sebagai pengelolaan isu organik.

Baca Juga: Apa yang Terjadi Bila PKI Berkuasa?

Dalam isu PKI yang akhir-akhir ini kembali menjadi headline pemberitaan dan top of mind masyarakat, Gatot tampaknya mendapatkan durian runtuh karena ia memiliki kesempatan emas untuk memainkan isu organik ini untuk mendapat atensi politik. Meski begitu, taktik Gatot ini pun perlu diuji kembali.

Apa iya dengan mengangkat isu Gatot juga akan menjadi top of mind di masyarakat? Atau, mungkin, Gatot memiliki siasat lain di balik pengangkatan isu PKI ini?

Isu PKI, Efektif?

Isu PKI sebenarnya bukan baru kali ini saja disinggung Gatot. Berdasarkan catatan pemberitaan, mantan Panglima TNI tersebut sudah membahas persoalan PKI sejak 2016.

Peter Hays Gries dalam Does Ideology Matter? menyebut bahwa ideologi inheren yang tertanam, baik secara langsung maupun tidak langsung, di suatu negara tetap merupakan penggerak dan pemersatu sikap masyarakat yang kuat.

Survei yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) terhadap 2.858 responden menyatakan sebanyak 12.6 persen masyarakat percaya akan isu kebangkitan PKI. Sisanya, 86,8 persen mengatakan tidak percaya dan 0,6 persen tidak tahu atau tidak menjawab.

Lebih lanjut, walaupun dalam survei tersebut terbukti saat ini masyarakat mayoritas sudah tidak percaya dengan isu PKI, SMRC menjelaskan isu ini dinilai masih konsisten mendapat tempat di berbagai kalangan – di antaranya kalangan pemilih yang terafiliasi dengan militer dan kelompok Islam. Menariknya, dua kalangan tersebut seperti yang diungkap ISEES dianggap merupakan segmentasi pemilih utama Gatot.

Dalam konteks ini, bisa jadi tujuan yang ingin direngkuh Gatot di balik isu PKI berada dalam dimensi survival atau keberlangsungan politik ia sendiri. Seperti yang diketahui sebagai salah satu sosok mantan petinggi militer yang dianggap secara terang-terangan menunjukkan ambisi politiknya, belakangan nama Gatot ini sendiri menghilang dari pemberitaan hal ini beriringan pula dengan terdepaknya mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu dari bursa calon presiden (capres) 2024.

Mengacu pada hal tersebut dan jika dilihat dengan saksama, meredupnya Gatot juga karena Ia tidak memiliki wadah politik yang benar-benar relevan, yakni sokongan partai politik (parpol). Manuver terakhir Gatot sendiri yang cukup mencolok ialah saat menolak menghadiri penyematan Bintang Mahaputera Adipradana pada November 2020 lalu. Setelah itu, praktis tak ada langkah berarti dan justru sikap politiknya nyaris tak terdengar hingga saat ini.

Terkait hal ini, peneliti politik dari University of Essex, Britania Raya (Inggris), Roi Zur menyebutkan istilah distinguished ideological position yang mana ihwal ini cukup penting bagi kesuksesan aktor politik secara elektoral serta juga merupakan bentuk survival atau mempertahankan eksistensi aktor politik dalam perpolitikan karena secara khusus merepresentasikan segmen tertentu dengan jelas.

Sejauh ini, tampaknya posisi ideologi semacam itulah yang mungkin dianut Gatot di balik sokongannya terhadap isu PKI. Hal ini selaras dengan argumen Ioannis Kolovos dan Phil Harris dalam Political Marketing and Political Communication, bahwa dalam mencapai tujuan elektoral maupun signifikansi politik, terus mempertahankan relevansi atau engagement dengan publik menjadi hal yang penting – utamanya dalam menyelaraskan opini publik yang tengah berkembang dengan visi sang aktor maupun kelompoknya.

Baca Juga: Di Balik Gatot dan Poros Serpong

Di sinilah mungkin kita mendapatkan jawabannya, isu PKI seperti yang dikatakan di atas dianggap masih sangat relevan bagi beberapa kalangan khususnya segmentasi pemilih yang dekat dengan Gatot. Maka dari itu, menjadi penting baginya untuk terus mempertahankan relevansi dan menyelaraskan opini dengan pendukungnya tersebut untuk terus menjaga eksistensi.

Sudut pandang itu yang mungkin membuat Gatot merasa perlu untuk kembali mengungkit isu ideologis seperti komunisme ke dalam tatanan politik kontemporer tanah air untuk kesekian kalinya.

Jika benar demikian, maka langkah yang dilakukan Gatot dinilai  tepat. Di sini, mantan Panglima TNI tersebut justru pandai memainkan momentum dan menjaga eksistensinya di balik isu PKI ini – sekaligus mematahkan asumsi McBeth bahwa dia tidak memiliki kecerdasan dalam membangun narasi politik. Lantas, apa sebenarnya kepentingan dan tujuan Gatot di balik isu tersebut?

Menyasar Jokowi?

Selain untuk mempertahankan eksistensi politik, manuver Gatot yang kembali memainkan narasi PKI ini juga bisa dimaknai lain. Bisa jadi, dalam kasus terbaru ini institusi TNI yang dituduh mantan Panglima TNI tersebut telah disusupi PKI hanyalah sasaran antara – secara tidak langsung Gatot mungkin ingin menyerang Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal ini menjadi masuk akal karena beberapa faktor, pertama, secara positioning, selama ini Gatot merepresentasikan dirinya sebagai oposisi pemerintah. Manuver politik Gatot yang cukup mencolok bersama Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) dianggap semakin menegaskan posisi mantan Panglima TNI tersebut berseberangan dengan pemerintah.

Kedua, salah satu politisi yang dianggap menjadi sasaran utama dari maraknya isu PKI yang selama ini beredar adalah Presiden Jokowi. Dalam konteks yang lebih luas, isu PKI merupakan bagian dari kampanye yang masif tercatat sejak 2014 lalu. Pada saat itu, seperti yang diketahui, isu ini dimunculkan oleh orang-orang yang punya tendensi politik berseberangan dengan Jokowi.

Terkait hal ini survei SMRC menunjukkan ada 5,1 persen responden percaya bahwa Jokowi adalah PKI. Bahkan, secara angka, diprediksi ada 9 juta warga Indonesia yang percaya bahwa mantan Wali Kota Solo tersebut adalah PKI.

Dari kedua alasan tersebut, sah-sah saja kita menilai bahwa TNI hanya merupakan sasaran antara Gatot dalam manuvernya yang kembali mengangkat isu PKI. Karena dilihat dari situasi dan kalkulasi politik, rentan bagi mantan Panglima TNI tersebut untuk menyerang langsung Presiden Jokowi dalam isu ini.

Langkah Gatot tersebut dapat kita pahami melalui politik catur. Saat ini, permainan catur telah dijadikan metafora untuk memahami situasi dan strategi politik. Hugh Patterson dalam tulisannya The Politics of Chess menyebutkan, baik dalam catur ataupun politik, menghindari serangan yang prematur adalah taktik yang penting untuk meminimalisir risiko kekalahan. Artinya, suatu pergerakan harus dilakukan dengan cermat.

Pada akhirnya, pemaparan-pemaparan di atas menunjukkan bahwa sulit untuk tak menilai bahwa ada unsur kepentingan politik dibalik pernyataan mantan Panglima TNI tersebut tentang isu PKI. Namun, terlepas dari semua pro-kontra dibalik itu, bagi Gatot, tampaknya bulan September memang masih menjadi momentum yang tepat untuk melakukan manuver politik. (A72)

Baca Juga: Kudeta Demokrat Untungkan Gatot?

PinterPolitik.com

Tanggal 14 Oktober 1952 bisa dibilang menjadi salah satu momen-momen terakhir salah satu pemimpin paling berpengaruh di dunia, yakni pemimpin komunis Uni Soviet Joseph Stalin. Kala Kongres Partai Komunis Soviet digelar pada hari itu, Stalin yang beberapa kemudian meninggal dunia – tepatnya pada 5 Maret 1953 mengucapkan terima kasih pada para pendukungnya.

Meski Stalin menjadi salah satu sosok yang paling dihormati dalam gerakan Marxis-Leninis, bukan rahasia umum lagi apabila pemimpin Uni Soviet tersebut menjadi sosok yang paling dikenal karena kekejamannya. Kurang lebih, diperkirakan ada 23 juta orang yang tewas di bawah kekuasaannya.

Dari sini, tidak salah lagi apabila Stalin kerap dianggap sebagai sosok yang memiliki pengaruh dan kekuasaan (power) yang kuat. Pemimpin Uni Soviet adalah gambaran paling kuat dari citra kekuasaan komunisme pada sebuah negara.

Mungkin, signifikansi Stalin ini pun membuat sejumlah orang bertanya-tanya. Coba bayangkan bila ada sosok simbol kekuasaan komunisme di Indonesia bak Stalin di Uni Soviet. Bila itu benar terjadi, bukan tidak mungkin semua hal yang kita pelajari akan sejarah negara ini akan berubah total.

Baca Juga: Apa Sebenarnya Masalah PKI?

Konteks ini menarik untuk ditelusuri mengingat tragedi di tahun 1965 – yang disebut-sebut melibatkan Partai Komunis Indonesia (PKI) – punya beberapa jalur kekuasaan yang bisa berdampak secara berbeda. Jika Soekarno tetap mampu mengendalikan kekuasaan saat itu, misalnya, mungkin wajah Indonesia akan berbeda dari yang sekarang.

Kemungkinan yang lain adalah jika teori revolusi Aidit dengan 30 persen tentara ternyata bisa terjadi dan berhasil mengambil alih pemerintahan, hal yang berbeda juga bisa terjadi. Jika demikian, akan seperti apa Indonesia kalau PKI ternyata berhasil memenangkan perebutan kekuasaan? Mungkinkah Indonesia akan berujung menjadi seperti Uni Soviet era Stalin atau model negara komunis yang lain?

Apa Sebenarnya PKI?

Sebelum membahas nasib Indonesia kalau PKI berhasil menjadi partai penguasa, mungkin kita perlu sedikit membahas karakteristik perjuangan PKI. Semua pasti sudah tahu bahwa komunisme berangkat dari pemikiran Karl Marx terkait perjuangan kelas dalam masyarakat yang menjadi dasar dari sejarah peradaban manusia.

Ada banyak penulis dan akademisi yang mencoba membagi periodisasi pada PKI. Namun, secara garis besar arah perjuangannya, setidaknya ada tiga periode besar yang terjadi pada PKI.

Periode pertama adalah periode waktu yang berujung pada pemberontakan di tahun 1926. Periode kedua adalah periode waktu yang berujung pada pemberontakan di tahun 1948 dan periode yang ketiga yang berujung pada peristiwa 1965. Di ketiga periode ini, PKI memiliki arah perjuangannya masing-masing dengan karakter yang cukup berbeda.

Periode sebelum 1926 adalah era ketika PKI yang sebelumnya bertumbuh dari Indische Sociaal-Democratische Vereeniging (ISDV) yang digagas oleh Hendricus Josephus Franciscus Marie Sneevliet yang dikenal sebagai Henk Sneevliet. Organisasi ini didirikannya untuk mencari dukungan dari masyarakat pribumi.

Di era ini, sosok-sosok seperti Semaun, Tan Malaka, dan Darsono adalah beberapa tokoh yang tertarik pada gagasan komunisme ini. ISDV kemudian juga membangun basis yang kuat dengan menginfiltrasi Sarekat Islam (SI) yang kemudian berujung pada perpecahan dalam organisasi tersebut.

ISDV kemudian berubah menjadi Perserikatan Komunis Hindia (PKH) – menjadi partai komunis pertama di Asia yang menjadi anggota Communist International (Comintern). Baru, kemudian di tahun 1924, PKH yang mulai berkonsentrasi pada serikat pekerja memutuskan untuk meningkatkan disiplin dan menuntut pembentukan Republik Indonesia Soviet, serta berganti nama menjadi Partai Komunis Indonesia.

PKI kemudian merencanakan pemberontakan terhadap pemerintah Hindia Belanda – berangkat dari gagasan bahwa menghancurkan kolonialisme adalah kunci awal untuk menuju ke masyarakat anti-kelas – sekalipun pemberontakan tersebut berujung gagal. Secara umum, mengutip tulisan Ruth McVey dalam buku The Rise of Indonesian Communism, PKI di awal-awal ini bisa dibilang jadi salah satu entitas partai komunis dari negara jajahan yang paling dekat dengan Comintern.

Baca Juga: Isu PKI Gerus KAMI?

Garis politik ini sedikit berbeda dengan PKI era 1948 dengan Musso sebagai sentralnya. Musso pulang dari Soviet membawa arah baru perjuangan lewat apa yang ia sebut sebagai “Jalan Baru untuk Republik Indonesia”. Musso dengan PKI periode kedua ini mengusung garis pemikiran Doktrin Zhdanov – diambil dari nama Andrei Zhdanov yang kala itu menjabat sebagai Central Committee Partai Komunis Soviet.

Rezim Zhdanov ini juga menjadi pembeda dari rezim Dimitrov – dari nama Georgi Dimitrov – yang menjadi Sekjen Comintern di tahun 1935-1943. Intisari dari pemikiran Zhdanov ini membagi dunia menjadi dua kelompok, yakni imperialis di bawah Amerika Serikat (AS) dan demokratis di bawah Uni Soviet.

Intinya, Musso menganggap perjuangan revolusi di Indonesia kala itu tidak lagi murni dari kelas pekerja, melainkan revolusi kelompok borjuis. Oleh karenanya, revolusi sudah selayaknya kembali ke khitahnya sebagai gerakan buruh.

“Jalan Baru” Musso juga menghendaki satu partai kelas buruh dengan memakai nama PKI. Untuk itu harus dilakukan fusi tiga partai yang bermazhab Marxsisme-Leninisme, yakni PKI ilegal, Partai Buruh Indonesia (PBI), dan Partai Sosialis. Musso juga melontarkan pentingnya kabinet presidensial diganti jadi kabinet front persatuan.

Ujung aksi Musso adalah pecahnya peristiwa 1948 di Madiun dan beberapa daerah lainnya. Musso pun menemui ajalnya  dalam peristiwa ini.

Terakhir, periode ketiga adalah ketika PKI dipimpin oleh D.N. Dua tahun setelah peristiwa 1948, Aidit muncul lagi bersama Njoto dan Lukman. Ia mengkonsolidasikan kekuatan partai dan mengambil alih kekuasaan dari kelompok tua, Alimin dan Tan Ling Djie, serta membawa PKI menjadi partai terbesar keempat dalam Pemilu 1955. Posisi ini juga membuatnya kemudian dekat dengan Soekarno yang menggunakan komunisme sebagai salah satu pilar kekuasaannya dalam Nasakom (Nasionalis, Agama, dan Komunis).

Garis politik Aidit yang mendekat ke Soekarno yang nasionalis terjadi bukan tanpa alasan. Ide Aidit menurut M.C. Ricklefs dalam A History of Modern Indonesia Since c.1200 adalah mengajak kelompok borjuasi kecil dan nasionalis bersama dengan buruh dan tani untuk melawan kaum borjuis komprador dan kelas-kelas feodal besar. Ricklefs menyebut Aidit cenderung menggunakan pendekatan politik yang pragmatis untuk makin membesarkan sayap politiknya kala itu.

Pragmatisme ini pada akhirnya membuat PKI makin membesar. Aidit menolak pandangan yang menyebutkan bahwa komunisme adalah gagasan yang tidak fleksibel. Bahkan, jika mengutip AD/ART PKI yang diterbitkan tahun 1963, Marxisme-Leninisme bahkan disebut bukan sebagai dogma, melainkan pedoman aksi.

AD/ART ini memang sarat akan gagasan Aidit – misal gagasan periodisasi perkembangan Indonesia yang kala itu disebutnya masih setengah kolonial dan setengah feodal. Aidit mengklasifikasikan perkembangan Indonesia dalam tujuh periode dalam Revolusi Indonesia dan Tugas-Tugas Mendesak PKI yang dibuat Aidit sebagai laporan untuk Partai Komunis Tiongkok.

Baca Juga: Jerman di Petamburan, Risalah PKI

Mungkin, laporan ini juga menjadi pertanda bahwa PKI era Aidit memiliki kedekatan yang lebih dengan Tiongkok. Ia beberapa kali mengunjungi Tiongkok, termasuk beberapa bulan sebelum pecahnya tragedi 1965. Aidit bahkan bertemu dengan Mao Zedong dan mendiskusikan kondisi kesehatan Soekarno yang disebut menderita cerebral vasospasm – gangguan pembuluh darah di otak.

Kisah Aidit akhirnya berakhir pada peristiwa 1965. Ia ditangkap dan dieksekusi oleh militer di Boyolali. Lalu, kembali ke pertanyaan awal, apa yang akan terjadi pada Indonesia kalau PKI ternyata berhasil mengambil alih kekuasaan?

Bila PKI Berkuasa di Indonesia

Untuk menjadi negara komunis seperti Soviet di bawah Stalin, agaknya itu sulit untuk terwujud di awal-awal – katakanlah kalau PKI berkuasa. Pasalnya, jika itu adalah Aidit yang menjadi pemimpin utamanya, maka ia harus berhadapan dengan tokoh-tokoh dari kelompok Islam dan kelompok nasionalis.

Jika berhasil “mengatasi” dua kekuatan ini, masih ada 70 persen kelompok militer lagi yang juga harus ditaklukkan. Kalau itu sudah berhasil, dengan pandangan pragmatisme Aidit dan kedekatannya dengan Tiongkok, Indonesia paling mungkin mengikuti model komunisme Tiongkok.

Dalam AD/ART-nya, PKI menyebut tujuan awalnya adalah menciptakan Demokrasi Rakyat – sebelum kemudian menuju sosialisme dan pada akhirnya komunisme Indonesia. Namun, hal yang menarik dari AD/ART tersebut adalah PKI menyebut penggunaan cara-cara tanpa kekerasan untuk perjuangannya. Padahal, konteks kekerasan dalam AD/ART tersebut “terkamuflase” dalam frasa “tak ada perjuangan melawan imperialisme dan pemberontakan yang terjadi dalam cara damai”.

Pada akhirnya, PKI bisa saja akan berubah menjadi partai tunggal, sistem politik dan ekonomi Indonesia menjadi sentralistik – meskipun PKI menekankan pada sistem sentralistik tetapi demokratis, serta mungkin nama negara Indonesia akan berubah menjadi Republik Rakyat Indonesia alias RRI – atau mungkin Republik Soviet Indonesia.

Soal agama, ini mungkin akan jadi misteri terbesarnya. Aidit adalah sosok yang berlatarbelakang agamis. Bisa jadi, Aidit akan bipikir ulang untuk sampai pada titik di mana PKI benar-benar melarang agama. Selain itu, pertaruhan politiknya akan menjadi sangat besar karena melarang agama mungkin akan jadi jalan untuk perang sipil besar di Indonesia.

Aidit sendiri dalam wawancaranya dengan Solichin Salam menyebutkan bahwa PKI menghormati hak setiap orang untuk memeluk agama. “Dalam AD/ART PKI tidak melarang anggota untuk memeluk agama asalkan anggota-anggota itu menjalankan program politik PKI,” ujar pemimpin PKI tersebut.

Pada intinya, meskipun kita berandai-andai akan apa yang terjadi bila masa lalu tidak demikian, sejarah bagaimana pun tidak bisa dibalikkan. Hal yang dapat kita petik hanyalah pelajaran bahwa apapun yang terjadi masa lampau akan turut membentuk situasi dan keadaan di masa kini – termasuk apabila PKI benar-benar berhasil merebut kekuasaan.

Baca Juga: Kemelut FPI Bukan PKI

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“Third rule is don’t talk to commies” – Ramones, grup band punk-rock asal Amerika Serikat (AS)

Beberapa waktu lalu, Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, Dr H. Mulyanto sempat membuat geger publik. Pernyataan yang terdengar tidak biasa dikeluarkan oleh Mulyanto saat menyentil Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Mulyanto mendesak agar Ketetapan MPRS XXV/1966 yang berisi tentang pelarangan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan penyebaran ideologi komunisme, marxisme, dan leninisme dimasukkan dalam RUU HIP.

Senada dengan Mulyono, Prof. Jimmly Asshiddiqie pun menegaskan bahwa TAP MPRS mesti menjadi roh hirearkis yang layak diposisikan sebagai dasar pembentukan undang-undang, mengingat kedudukan yang tidak bisa serampangan dalam aturan Indonesia sebagai negara hukum. Tidak hanya mereka berdua, desakan demi desakan untuk memasukkan TAP MPRS tentang PKI beserta ideologinya itu pun didengungkan oleh banyak lapisan masyarakat.

Bahkan saking kencangnya tuntutan ini, tidak sedikit dari massa yang menempuh jalan aksi, seperti yang terjadi di beberapa daerah menjelang hari kelahiran Partai Komunis Indonesia (PKI). Pada 19 Mei kemarin di Sampang, Jawa Timur, misalnya, puluhan ulama beserta habaib dan elemen masyarakat lain mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat untuk menyuarakan kekhawatirannya tentang potensi kebangkitan PKI manakala TAP MPRS XXV/1966 tidak dimasukkan dalam pertimbangan RUU HIP.

Meski sudah dijawab oleh pihak DPRD setempat bahwa TAP MPRS masih berlaku dan oleh karenanya secara otomatis menjadi jaminan ketidakmunculan PKI tetapi kekhawatiran tetap menjadi momok yang menakutkan. Pasalnya, kejadian ini tidaklah berlangsung setahun dua tahun saja.

Hampir bisa dipastikan, terutama saat tanggal 30 September dan 1 Oktober, masyarakat disibukkan oleh isu seputar PKI. Kalau hanya sekadar mempelajari sejarah, tidak ada masalah.

FPDIP di DPR menolak usulan kami. Mrk tak setuju memasukkan TAP MPRS XXV/1966 soal PKI sbg Partai terlarang&larangan penyebaran ideologi Komunisme, pd konsideran Menimbang, dlm RUU HIP(Haluan Ideologi Pancasila). RUU HIP sbgmn biasa,akan dibahas dg Pemerintah juga. @mohmahfudmd. https://t.co/1J4LQ0G1pC

— Hidayat Nur Wahid (@hnurwahid) June 2, 2020

Namun, yang menjadi soal adalah ketika ingatan akan sejarah kelam masa lalu itu menjadi kekerasan stigmatikyang kemudian menimbulkan kecurigaan antar warga negara. Padahal, dalam penelitian yang dilakukan oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada tahun 2017 tentang persepsi masyarakat soal potensi kemunculan PKI, hasilnya berkata bahwa hampir 86,8 persen responden tidak menyetujui bahwa terdapat usaha PKI untuk bangkit kembali.

Meski demikian, tetap saja, dalam penelitian itu masih ada sebanyak 12,6 persen orang yang menganggap saat ini sedang terjadi konsolidasi untuk membangkitkan PKI. Sekali lagi, ini bukan soal angka kuantitatif, tetapi penelitian ini harus dibaca sebagai fakta bahwa sejarah kelam masa lalu ternyata masih terwarisi sampai sekarang.

Benarkah warisan sejarah ini akan “muncul” kembali di kemudian hari atau hanya menjadi polemik pada momen tertentu? Lantas, mengapa kebangkitan PKI tetap selalu menarik perhatian dalam perpolitikan Indonesia – khususnya bagi PKS?

Politik Elektoral

Dengan mengutip Noorhaidi Hasan, Gerry van Klinken dan Ward Berenschot dalam sebuah buku yang berjudul In Search of Middle Indonesia menjelaskan bahwa Islam Indonesia telah mengalami proses gentrifikasi, mendukung teknologi tinggi global dan selera Islam konsumeris.

Penjelasan yang dikutip dari Guru Besar UIN Yogyakarta tersebut setidaknya memberi tiga bahan normatif yang mendasar untuk membicarakan kelas menengah Muslim di Indonesia, yakni mereka bergerak maju, cinta kemapanan, dan pragmatis sehingga para ilmuwan sosial kerap menggunakan pendekatan yang dominan ekonomi politik (seperti Hadiz dan Robison) daripada sosial dan kultural (seperti Geertz) dalam studi mereka.

Di mata penganut mazhab ilmu sosial ala Marxis, ‘kelas’ merupakan fenomena yang sepantasnya dipandang secara dialektis-kritis, di mana persinggungan (konflik) dengan kelas lain merupakan hal yang tidak bisa dielakkan.

Berbekal premis persinggungan kelas tersebut, van Klinken mencoba menjelaskan posisi kelas menengah yang menyebutkan bahwa kelas menengah merupakan pusat mediasi antar dua titik geografis, yakni pusat-perifer, kelas menengah memainkan peran sebagai sebuah proses sosial yang diliputi dua aspek, formal, dan informal, serta kelas menengah merupakan respons dari keinginan untuk mempertahankan perlindungan negara terhadap aktivitas mereka maupun transformasi harapan dari kelas bawah.

Bila ketiga poin deskriptif tersebut dimasukkan dalam sebuah analisis, maka kelas menengah bisa diartikan sebagai kelompok sosial yang selalu memiliki ketersinggungan, baik secara ekonomis maupun politis, dengan kelas-kelas yang lain.

Persoalannya, di Indonesia, apakah relasi tersebut berjalan lancar? Tentu saja tidak. Kelas menengah yang memiliki potensi ekonomis dan politis tersebut akan membentuk gerombolan sendiri sesuai dengan keinginan masing-masing.

Dalam pemilihan umum, kelas menengah acap kali mendapat perhatian lebih, yakni sebagai pemain ‘terusan’ sekaligus komoditas isu.
Share on X

Apabila dibuat catatan, premis tersebut bisa dikembangkan menjadi tiga dinamika, yakni pembuatan jejaring yang menentukan ‘mana kawan sehaluan dan mana yang tidak’. Kemudian, jejaring yang awalnya berkutat di ranah formal itu kemudian merangsak masuk ke kanal-kanal politik mulai hulu sampai hilir.

Dalam dinamika yang terakhir, jejaring yang sudah bercampur dengan pertimbangan saling menguntungkan pada aspek ekonomis dan politis mempengaruhi secara kognitif dan afirmatif mereka tentang pandangan dan perilaku politik.

Maka dari itu, dalam urusan politis dan akses ekonomis – kita tidak akan menemukan pertarungan soal like atau dislike dalam hal yang lain (seperti perfilman) – ini, kelas menengah akan terpolarisasi secara nyata.

Dalam pemilihan umum, kelas menengah acap kali mendapat perhatian lebih, yakni sebagai pemain ‘terusan’ sekaligus komoditas isu.

Secara mudah, pada perkembangannya karakter kelas menengah yang di awal sudah dijelaskan van Klinken, saat dikontekskan di Indonesia terkesan abu-abu. Tidak heran apabila para peniliti justru lebih senang menyebut fenomena di Indonesia ini sebagai pseudo-middle-class daripada kelas menengah murni.

Sebab, geliat aktivisme kelas menengah yang dipraktikkan di Indonesia masih sering kali tidak berdiri sendiri (independen), melainkan menempel pada satu kelas di atasnya atau di bawahnya. Selain itu juga masih melibatkan isu-isu primordial sehingga terkesan lebih konservatif daripada progresif.

Bahkan, menyimak catatan Saiful Mujani, beberapa kali aktivitas kelas menengah Indonesia berhadapan langsung dengan prinsip-prinsip demokrasi. Hal itu tercermin dalam suasana Pemilu terakhir, mulai pusat sampai daerah. Betapa isu-isu agama kerap kali menyeruak ke muka, terutama yang dimainkan oleh antar kelas menengah Muslim sendiri.

Strategi Politik PKS?

Mengapa harus berfokus pada diksi ‘Muslim’? Selain alasan mayoritas orang Indonesia beragama Islam, terdapat juga fakta bahwa Islam sudah menjadi ideologi perebutan ruang ekonomi dan politik merupakan alasan mendasar yang patut dijadikan pijakan, seperti yang tercermin dalam momentum-momentum isu agama selama perhelatan politik elektoral.

Ciri utama konservatisme bisa dilihat dari dua hal, yakni, saat semua isu yang menguntungkan kelompok mereka dijual ke hadapan publik. Salah satu isu yang seksi tentu saja komunisme atau jelasnya jika di Indonesia PKI. Saat isu menggema, secepat kilat akan membagi kelas menengah menjadi tiga kutub yang bisa diidentifikasi, yakni pro, kontra, dan silent, di mana kesemuanya memiliki target politis masing-masing.

View this post on Instagram

RUU HIP jadi perdebatan, apakah mungkin bangkit lagi? #pki #komunis #ruuhaluanideologipancasila #corona #coronavirus #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #cucitangan #tetapsehat #pakemasker #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on May 29, 2020 at 4:24am PDT

Dari sinilah partai politik dapat masuk memanfaatkan konservatisme yang ada pada kelas menengah Indonesia. Partai politik bukan tidak mungkin akan menyesuaikan pandangan kelompok menengah ini.

PKS misalnya kerap berseberangan dengan partai-partai nasional. Dalam spektrum kelompok Islam yang dibuat oleh Angel Rabasa dalam sebuah buku yang berjudul The Muslim World After 9/11, PKS sendiri termasuk dalam kelompok modernis yang mendorong nilai-nilai inti dalam Islam.

Adanya dorongan agar mempromosikan nilai-nilai inti dalam Islam ini bukan tidak mungkin sejalan dengan konservatisme yang berkembang di kelas menengah Indonesia. Gambaran ini sejalan dengan penjelasan milik Adhi Primarizki dan Dedi Dinarto dari S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS) dalam sebuah tulisan yang berjudul Capturing Anti-Jokowi Sentiment and Islamic Conservative Masses.

Setidaknya, Primarizki dan Dinarto menganggap bahwa PKS berupaya mengembangkan basis suaranya dengan membangun hubungan dengan beberapa kelompok Islam yang dikenal konservatif. Strategi inilah yang diterapkan ketika bersaing dalam Pemilu 2019.

Bisa jadi, dengan mendorong dimasukkanya TAP MPRS dalam RUU HIP, PKS menerapkan strategi serupa guna meningkatkan identifikasi partainya (party identification). Russell J. Dalton dalam tulisannya yang berjudul Party Identification and Its Implications menjelaskan bahwa identifikasi partai merupakan identifikasi jangka panjang yang afektif dan psikologis terhadap suatu partai politik tertentu.

Identifikasi partai ini berhubungan dengan sistem kepercayaan (belief system) yang dimiliki oleh seseorang. Dengan mengutip teori identitas sosial, Dalton menjelaskan bahwa identifikasi ini juga berhubungan dengan keanggotaan dalam kelompok sosial, seperti kelas sosial dan nilai keagamaan.

Dengan menguatkan posisi politik terhadap isu-isu yang dianggap penting bagi kelompok konservatif menengah, PKS bisa jadi telah mencari kesetiaan dalam kelompok tersebut. Lagi pula, identifikasi partai inilah yang menentukan basis loyalitas suara yang dimiliki oleh suatu partai. Menarik untuk diikuti bagaimana PKS dapat bersaing dalam Pemilu selanjutnya. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.