Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin berbeda pendapat dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut BInsar Pandjaitan mengenai OTT KPK. Ma’ruf mengatakan OTT KPK masih diperlukan sebagai salah satu trisula pemberantasan korupsi, dan menyebut itu masih diperlukan selama pendidikan dan pencegahan korupsi belum berhasil. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD juga sepakat bahwa OTT KPK saat ini cukup produktif dan menjadi sebuah prestasi tersendiri bagi lembaga antirasuah. 

Sebelumnya, Luhut mengatakan OTT gencar yang dilakukan KPK belakangan ini tidak baik dan menyiratkan hal itu kurang positif bagi citra negara. 

PinterPolitik.com

“Salahmu. Enak aja, salahmu” – Project Pop, “Maramaramara”

Hampir semua orang pasti tidak mau disalahkan ketika terjadi persoalan. Pasti ada aja lah alasan di balik kesalahan yang diperbuat. Lagipula, sebenarnya nih, siapa juga sih yang mau membuat kesal orang lain?

Nggak jarang, sikap tidak mau disalahkan ini juga berakhir pada upaya untuk mencari kambing hitam – atau bahkan menyalahkan pihak lain sebagai orang yang dianggap bertanggung jawab. Kan, jadi makin problematik dong persoalannya kalau gitu.

Mungkin, suasana saling menyalahkan ini tergambarkan dengan baik dalam sebuah lagu yang dinyanyikan oleh grup musik Project Pop. Seingat mimin, judul lagu tersebut adalah “Maramaramara”.

Nah, suasana saling menyalahkan seperti ini juga terasa lho dalam dunia politik. Ya, namanya juga politik ya, gaes. Pasti semua pihak mau menangnya sendiri. Itulah apa yang biasa disebut sebagai politik praktis. Hehe.

Baca Juga: MLB PKB, Comeback Keluarga Wahid?

Terbaru nih, upaya saling menyalahkan ini terjadi di antara dua partai politik (parpol) pemerintah, yakni PDIP dan PKB. Keduanya kabarnya tidak mau mengakui sosok Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat yang baru saja kena operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Malahan nih, kedua parpol ini malah semacam saling menuding mengenai keanggotaan Novi. “Kami baca beritanya yang viral di media saat itu menyebutkan Pak Novi masuk kepengurusan PKB Jawa Timur,” begitu ucap Wakil Ketua DPD PDIP Jawa Timur Deni Wicaksono.

Hmm, di tengah momen-momen damai dalam merayakan kemenangan Idulfitri, nggak harusnya saling maramaramara kan ya? Mbok ya para partai politik (parpol) ini saling meminta maaf ajalah ya, terutama ke rakyat yang selalu diumbari janji setiap lima tahun sekali. Hehe.

Ya, terlepas dari saling maramaramara dan saling tuding antara PKB dan PDIP ini, mimin akhirnya tahu siapa sebenarnya kader PDIP yang ada di Nganjuk, Jawa Timur. Jawabannya adalah Wakil Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi.

Lho, kok bisa mimin yakin? Lha, wong namanya aja Pak Marhaen. Kan, banyak yang bilang PDIP itu memegang nilai-nilai Marhaen. Apakah Pak Marhaen ini yang dulunya menginspirasi pemikiran politik Marhaenisme ala Soekarno ya? Kan, siapa tahu? Hehe. (A43)

Baca Juga: Bupati Nganjuk ‘Dibuang’ PDIP-PKB?

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Publik mungkin sudah bosan mendengar kabar ditangkapnya pejabat atau kepala daerah akibat praktik korupsi. Bahkan di tengah situasi pandemi Covid-19 pun, para pemburu rente ini tidak lah berhenti mengatur siasat untuk mencurangi anggaran sekalipun kondisi negara tengah terombang-ambing gelombang krisis. 

Meski sudah menjadi fenomena “lumrah”, namun terciduknya Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru-baru ini tetap saja menyita perhatian publik. Bagaimana tidak? Nurdin memang bisa dibilang memiliki tiga identitas kombo yang melekat pada dirinya sekaligus, yakni sebagai kepala daerah, peraih penghargaan Bung Hatta Anti-Corruption Awards, dan politikus partai penguasa, PDIP.

Dua identitas terakhir itu yang agaknya membuat publik semakin mengernyitkan dahi ketika mendengar kabar ditangkapnya Nurdin. Bagaimana mungkin seseorang yang meraih penghargaan  anti-korupsi justru terjerat kasus korupsi? Sementara terkait PDIP, Nurdin menambah daftar panjang kader partai banteng yang terjerat kasus rasuah. 

Dalam enam bulan terakhir ini, KPK telah menangkap empat kader PDIP. Pertama ada nama Juliari Peter Batubara yang saat menjabat sebagai Menteri Sosial terjerat dugaan suap bantuan sosial (bansos) Covid-19.

Selanjutnya, Andreau Misanta Pribadi yang merupakan staf khusus (stafsus) Edhy Prabowo saat menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan dalam kasus suap izin ekspor benih benih lobster. Selain itu, masih ada nama Wenny Bukamo yang menjabat sebagai Bupati Banggai laut dalam perkara dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Banggai Laut. 

Banyaknya kader-kader PDIP yang ditangkap KPK sebenarnya telah disadari oleh sang Ketua Umum, Megawati Soekarnoputri. Medio 2020 lalu, saat memberikan arahan kepada peserta Sekolah Partai, Mega mengaku dirinya sedih jika mendengar kabar ada kadernya yang digelandang oleh KPK, lembaga yang Ia dirikan sewaktu menjabat sebagai Presiden ke-5 RI. 

Kendati begitu, Presidium Gerakan Pro Demokrasi Indonesia, Andrianto menyebut banyaknya kader PDIP yang silih berganti terlibat perkara rasuah justru tak bisa dilepaskan dari jabatan ketua umum yang diduduki terlalu lama oleh Megawati. Baginya, pola kepemimpinan feodalis yang diterapkan partai ”wong cilik” itu telah menyebabkan proses kaderisasi internal cenderung mandek dan terkesan “asal-asalan”. 

Lantas benarkah akar persoalan menjamurnya korupsi di tubuh PDIP justru disebabkan oleh kepemimpinan ketua umumnya sendiri?

Mega Pemimpin Otokratis?

Diskursus mengenai siapa kelak yang akan menggantikan Mega memimpin PDIP adalah wacana yang sudah cukup lama dibicarakan. Namun pada Agustus 2019 silam, pengurus DPD dan DPC PDIP se-Indonesia kembali mengukuhkan Megawati sebagai Ketua Umum PDIP. Mega sendiri telah memimpin partai tersebut sejak berdiri pada tahun 1999.

Marcus Mietzner dalam Indonesia’s 2009 Elections: Popullism, Dynasties, and the Consolidation of the Party System mengatakan bahwa mandeknya regenerasi di tubuh partai banteng tersebut berawal dari pemikiran yang menyebut bahwa PDIP haruslah dipimpin oleh trah Soekarno. 

Dalam konteks itulah, PDIP bisa disebut sebagai personalized party atau partai yang memiliki sosok sentral tertentu – dalam hal ini Megawati.

PDIP memang punya kaderisasi dan proses organisasi yang sangat jelas. Namun, di sisi lain, karakterisitik personalized party ini membuat pucuk kekuasaan partai sepenuhnya dikendalikan oleh satu orang, dan bahkan memiliki hak veto, atau dalam bahasa PDIP, hak prerogatif. 

Gaya kepemimpinan Mega yang menempatkan semua keputusan penting berada di tangannya dinilai sangat identik dengan konsep kepemimpinan otokratis (autocratic leadership).

Kendra Cherry dalam Autocratic Leadership: Key Characteristics, Strengths, and Weaknesses menyebut bahwa gaya kepemimpinan autocratic ditandai dengan sosok pemimpin yang mengontrol semua keputusan tanpa dipengaruhi anggota kelompok. 

Kendra mengakui bahwa konsep kepemimpinan ini sangat cocok diterapkan di proyek atau pekerjaan yang membutuhkan kepemimpinan kuat untuk menyelesaikan sejumlah persoalan dengan cepat dan efisien. Namun di sisi lain, gaya kepemimpinan otokratik juga dapat menimbulkan persoalan jika diimplementasikan di waktu atau situasi yang tidak tepat. Ia menandaskan bahwa konsep kepemimpinan ini juga berpotensi merusak moral kelompok.

Otokratis Berbuah Korupsi?

James R. Hollyer dalam Corruption in Autocracies, menyebut bahwa kepemimpinan otokratis yang mengandalkan kesetiaan ideologis dari para pengikutnya cenderung menikmati korupsi. 

Ia menyebut, meskipun menimbulkan biaya ekonomi yang besar, korupsi juga dapat menjadi cara yang tepat untuk memberikan keuntungan berupa uang bagi mereka yang melaksanakan kehendak para penguasa. Dalam pengertian ini, korupsi secara sistematis berfungsi sebagai alat yang digunakan penguasa untuk menyelesaikan persoalan-persoalan moral yang melibatkan bawahannya.

Selain itu, rezim otokratis tersebut berpotensi mengatur peluang untuk korupsi, dengan memberikan jabatan-jabatan kepada anggota-anggotanya yang paling setia. Hal ini secara tak langsung memberikan kesempatan mereka untuk berbuat korupsi. Maka dari itu, biasanya pejabat yang paling korup kemungkinan besar juga yang paling setia. 

Guillermo Medina dalam Reflections on Corruption and Political Regeneration kemudian mencoba menawarkan solusi bagi lembaga politik yang telah terjebak dalam korupsi sistemik. Menurutnya, hal itu bisa diatasi dengan melakukan regenerasi. 

Demokrasi menurutnya tidak lah menciptakan orang yang korup, tetapi orang yang korup lah yang justru merusak demokrasi. Ini kemudian menjadikan korupsi menjadi masalah struktural dan sistemik. Di saat seperti ini, pemberantasan korupsi hanya mungkin dilakukan dalam konteks regenerasi politik dan kelembagaan yang lebih luas.

Dalam konteks PDIP, wacana untuk melakukan regenerasi sebenarnya sudah sempat diutarakan Mega. Pada medio Juli tahun lalu misalnya, Mega sempat menyebut bahwa partainya akan melakukan regenerasi total pada 2024 mendatang. 

Meski tak menjelaskan secara rinci maksud regenerasi total yang Ia sampaikan, namun pengamat politik Universitas Paramadina Jakarta, Ahmad Khoirul Umam memaknai pernyataan Mega ini sebagai buah dari refleksi atau kesadaran politik akan kebutuhan kepemimpinan baru di PDIP.

Namun di titik ini, yang jadi pertanyaan adalah apakah kepemimpinan otokratis Mega menjadi satu-satunya alasan banyaknya kader PDIP yang terjerat kasus korupsi?

Persoalan Sistemik

Meski disebut dapat memicu korupsi, namun pada kenyataanya tak semua pemerintahan bergaya otokratis bercokol dengan praktik korupsi. Untuk membuktikan hal ini, tak ada negara yang lebih pas untuk dijadikan rujukan selain Tiongkok di bawah rezim otokratis Xi Jinping.

Farida Chawala dalam Xi Jinping’s Anti-Corruption Campaign: Party Strategy or Way Forward to Corruption-free China menyebutkan bahwa kendati kampanye anti-korupsi Xi Jinping jamak dinilai sebagai upaya konsolidasi kekuasaan politik Xi, namun pada hasilnya, kampanye tersebut memang berhasil menurunkan tingkat korupsi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Ia kemudian mengutip laporan Bank Dunia yang berjudul Ease of Doing Business. Dalam laporan tersebut, posisi Tiongkok meningkat secara signifikan sejak kampanye dilakukan. Dari posisi ke-99 di 2012, menjadi ke-78 pada 2017, dan ke posisi ke-46 di 2018.

Melihat adanya perbedaan ini, maka dapat dikatakan bahwa gaya kepemimpinan otokratis belum tentu menjadi akar persoalan menjamurnya praktik korupsi di tubuh PDIP. Untuk dapat menemukan faktor yang sebenarnya, kita agaknya harus mendudukan persoalan ini dalam konteks yang lebih fundamental dan sistemik. 

Para pejabat publik seperti kepala daerah dan legislator yang tertangkap melakukan korupsi merupakan hasil dari proses demokrasi yang dinamakan pemilu – tepatnya pilkada. Untuk itu patut dicurigai bahwa pangkal persoalannya justru ada di sistem pemilu itu sendiri. 

Terkait dengan hal ini, Burhanuddin Muhtadi dalam bukunya Kuasa Uang: Politik Uang dalam Pemilu Pasca-Orde Baru menerangkan bahwa sejak jatuhnya rezim Orde Baru, masifnya kemunculan parpol justru menjadi preseden kuat atas lahirnya budaya politik uang sebagai strategi pemilu. Budaya tersebut tidak hanya terbentuk dalam iklim parpol, melainkan juga di tengah masyarakat.

Kemudian, Edward Aspinall dan Ward Berenschot dalam Democracy for Sale: Pemilu, Klientelisme, dan Negara di Indonesia juga mengatakan dalam kepentingannya untuk melakukan kontrol ekonomi dan kebijakan politik, oligarki telah menjadi pemasok dana bagi para calon kepala daerah yang maju di pilkada.

Postulat analis-analis tersebut nyatanya sempat dibenarkan oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Pada akhir 2019 lalu, Tito sempat membeberkan biaya yang harus dikeluarkan seseorang untuk dapat maju menjadi bupati yang mencapai Rp 30-50 miliar. 

Di sisi lain, gaji yang diperoleh selama lima tahun sebagai bupati tentu lah tidak lebih dari Rp 12 miliar – hitungan kasar. Hal ini rasionalnya akan membuat para pejabat publik mencari pendapatan tambahan, salah satunya dengan melakukan korupsi.

Pada akhirnya, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab terhadap korupsi yang menjangkiti kader-kader PDIP tak bisa serta merta ditimpakan kepada Mega seorang. 

Faktor bahwa korupsi merupakan persoalan yang dapat ditemukan di hampir semua parpol menunjukkan bahwa akar persoalannya lebih bersifat sistemik, terutama dalam konteks tingginya biaya pemilu.  

Maka dari itu, solusi yang dapat dilakukan tentu bukan hanya melakukan regenerasi di level parpol, melainkan juga mereformasi sistem demokrasi dengan mewujudkan pemilihan yang lebih inklusif dan tak hanya mengutamakan mereka yang mengantongi modal besar. Mari kita nantikan apakah itu dapat terwujud atau tidak. (F63)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Nurdin Abdullah, Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada minggu, 28 Februari 2021, dini hari. Penangkapan tersebut karena diduga sang Gubernur menerima uang dari Direktur PT Agung Perdana Bulukumba, Agung Sucipto (AS) melalui Sekretaris Dinas PUTR Provinsi Sulsel, Edy Rahmat (ER) sejak awal Februari 2021.

AS dan ER yang menjadi perantara Nurdin telah melakukan komunikasi secara intensif. Komunikasi tersebut bertujuan untuk memastikan AS mendapatkan kembali proyek yang diinginkannya pada 2021. Sejak 2019, AS diketahui terlibat dalam proyek pembangunan jalan ruas Palampang-Munte-Bontolempangan dengan nilai sebesar Rp28,9 miliar.

Pada 2020, masih dalam proyek yang sama, dengan nilai proyek Rp 15,7 miliar dan mendapatkan lagi dengan nilai proyek senilai Rp 19 miliar. Masih di tahun yang sama, pembangunan jalan pedestrian dan penerangan jalan kawasan wisata Bira dengan nilai proyek mencapai Rp 20,8 miliar. Di tahun yang sama, pembangunan lahan parker kawasan wisata Bira dengan nilai proyek Rp7,1 miliar.

Dalam kasus ini, sejak awal Februari 2021, Nurdin diduga menerima suap sebesar Rp 2,2 miliar. Lalu, pada pertengahan Februari, kembali mendapatkan Rp 1 miliar dan pada 26 Februari mendapatkan Rp 2 miliar.

OTT yang menimpa Nurdin terbilang mengejutkan karena sosok ini dikenal sebagai pemimpin karismatik, bersih, dan berprestasi. Lantas, apa yang dapat dimaknai dari OTT Gubernur Sulawesi Selatan tersebut?

Nurdin Pemimpin Karismatik

Berbagai pihak memperlihatkan keterkejutannya atas OTT Nurdin. Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani, misalnya, mengaku kaget karena Nurdin Abdullah dikenal sebagai Gubernur yang kreatif dan inovatif.

Pun begitu dengan Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu, Bambang Wuryanto yang menegaskan bahwa  Nurdin adalah Gubernur yang santun, salatnya 5 waktu, dan juga sering memberikan ceramah.

Tidak hanya dikenal baik, Nurdin juga merupakan sosok yang bergelimang prestasi. Pada 2017, Nurdin Abdullah meraih penghargaan Bung Hatta Anti Corruption Award (BHACA) bersama Dirjen Bea-Cukai RI, Heru Pambudi. Ketika itu Nurdin masih menjabat Bupati Bantaeng, Sulawesi Selatan.

Baca Juga: Corona dan Bahaya Laten Korupsi

Di tahun yang sama, Ia juga meraih penghargaan atas predikat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik dari Ombudsman. Setahun sebelumnya, atau pada 2016, Nurdin menerima Tanda Bintang Jasa Utama Bidang Koperasi dan UKM dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Selain penghargaan, Nurdin juga memiliki jaringan yang mumpuni. Pertama, jaringan pendidikan. Ini ditunjukkan dengan dia menjadi Ketua Persatuan Alumni dari Jepang – Sulawesi Selatan, Ketua Umum Persatuan Sarjana Kehutanan Sulawesi Selatan, dan Badan Penasihat PGRI Kabupaten Bantaeng.

Kedua, jaringan bisnis, yaitu pernah menjadi Presiden Direktur PT Maruki Internasional Indonesia, President Director of Global Seafood Japan, dan Director of Kyusu Medical Co. Ltd. Japan. Ketiga, jaringan pemerintah. Nurdin pernah menjadi Koordinator Wilayah Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Provinsi Sulawesi Selatan.

Keempat, jaringan organisasi sipil seperti dia pernah menjadi Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bantaeng, dan Ketua Umum Masyarakat Perhutanan Indonesia Reformasi Sulawesi Selatan.

Kelima, jaringan Islam dengan menjadi Ketua Badan Majelis Jami’ah Yayasan Perguruan Islam Athirah Bukit Baruga.

Atas berbagai penghargaan dan jaringan yang ada, tidak sedikit yang menilai Nurdin sebagai sosok pemimpin karismatik yang dapat membawa perubahan. Selain kedua hal itu, karisma Nurdin juga tersirat dalam kampanye politik yang dilakukannya. Ada dua pesan kunci dalam kampanye politik Nurdin, yakni partisipasi dan integritas akademisi.

Pertama, partisipasi ditunjukkan melalui jargon “Partisipasi untuk Sulsel Jaya” yang mengajak masyarakat untuk berdonasi 10 ribu rupiah untuk membangun Sulawesi Selatan. Jargon ini juga ditambahkan dengan istilah nostalgik yang digunakan seperti untuk kembali ke masa kejayaan Sulawesi Selatan. Kedua, integritas akademisi ditunjukkan dengan menggunakan istilah Profesor Andalan.

Sebagai konsekuensi dari karier politik yang dibangun berbasis karisma, Nurdin membuat berbagai kebijakan populis guna membendung ketidakpuasan dari DPRD. Di bidang pendidikan, Ia memiliki program 1 desa 1 PAUD, dan program ini dibimbing oleh istrinya, Liestiaty.

Di bidang kesehatan, Ia membangun rumah sakit internasional dan menginisiasi pembentukan Brigade Siaga Bencana (BSB). Unit layanan kesehatan ini melakukan kegiatan terpadu layanan kesehatan gratis dengan melibatkan 20 dokter, delapan perawat, dan ditunjang mobil ambulans.

Penelitian Darmawan Syah, Hafied Cangara, dan Iqbal Sultan mengenai Opini Dan Sikap Masyarakat Terhadap Pembaharuan Dan Kepemimpinan Bupati Nurdin Abdullah mendokumentasikan sejumlah pendapat soal Nurdin. Dari sisi legislatif, Nurdin dianggap sukses menyelesaikan pembebasan lahan Bantaeng Industrial Park.

Baca Juga: Menteri Korupsi, Jokowi-Fadli Zon Sehati?

Dari sisi eksekutif, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantaeng menyatakan masyarakat yang berada di titik-titik pembangunan memiliki prioritas untuk menempati kios yang dibangun pemerintah daerah tanpa dibebankan pembayaran dan retribusi. Lalu, dari sisi warga sipil, seorang kepala sekolah menyatakan bahwa berbagai fasilitas yang dibangun membuat rasa bangga dan dapat diakses masyarakat karena gratis.

Akan tetapi, karisma yang tersematkan nyatanya tetap membawa Nurdin berurusan dengan kasus rasuah. Mengapa ihwal itu sekiranya terjadi?

Citra Anti Korupsi vs Realitas Korupsi

Anna Person, Bo Rothsein, dan Jan Teorell membuka artikelnya The failure of Anti-Corruption Policies dengan realitas menyedihkan di Afrika soal anti-korupsi. Mereka membedah bahwa masalah utama gagalnya anti-korupsi disebabkan salahnya mendefinisikan korupsi yang selalu didasarkan pada principal agent theory.

Dalam teori ini, tindak pidana korupsi dipahami sebagai akibat adanya asimetri informasi dan kepentingan antara agen (baik berupa birokrat maupun penguasa) dan pelaku (baik dalam bentuk penguasa atau warga negara). Tujuan utama dari setiap upaya anti-korupsi karenanya harus meningkatkan biaya tindakan korupsi untuk agen.

Teori tersebut punya implikasi pada kebijakan. Dengan teori tersebut, berarti perlu dibuat berbagai mekanisme dan kelembagaan formal, termasuk mekanisme pemantauan, peningkatan transparansi, checks and balances, mekanisme pemilihan yang demokratis, kebebasan pers, pembentukan lembaga anti-korupsi yang independen, kenaikan upah untuk pejabat publik, penguatan masyarakat sipil, serta pengenalan sistem pengadilan independen.

Nah, kebijakan anti-korupsi yang dibangun di Sulawesi Selatan mengikuti cara berpikir principal agent theory tersebut. Pemerintah daerah Sulawesi Selatan mengklaim usaha anti-korupsi tercermin dalam beberapa aspek.

Pemda Sulsel mengembangkan apps android Baruga Pelayanan Masyarakat untuk menyampaikan keluhan masyarakat termasuk korupsi. Lalu, indeks reformasi birokrasi di Sulawesi Selatan mendapatkan Kategori Baik Sekali (BB) pada 2021 yang ini berubah dari Kategori Baik (B) di 2020 dan cukup (CC) pada 2019.

Selain itu, berbagai survei yang berkaitan dengan korupsi di lakukan di berbagai lembaga daerah seperti indeks persepsi korupsi BNN Sulsel, Pengadilan Tinggi Negeri Makassar, hingga survei Ombudsman menunjukkan kategori bersih dari korupsi dalam persepsi masyarakat. Selain survei, berbagai banner dan baliho anti-korupsi juga dipasang di kantor pemerintah daerah seperti di BKTM Makassar.

Baca Juga: Memahami Logika Juliari Korupsi Bansos Covid-19

Namun, seperti yang diketahui, OTT Nurdin justru berkata sebaliknya. Dalam blog yang ditulis oleh Anti-Corruption Committee (ACC) Sulawesi, pada 2013 korupsi di bidang infrastruktur menempati posisi ketiga.

Pengadaan barang dan jasa menempati posisi pertama sebesar kurang lebih Rp 518 miliar, sumber daya alam sebesar Rp 500 miliar dan infrastruktur sebesar Rp 273 miliar. Pada 2019, ada 132 kasus tindak pidana korupsi (tipikor) yang ditangani penegak hukum di Sulawesi Selatan (Sulsel) yang diketahui mandek.

Artinya apa? Berbagai langkah yang dilakukan oleh berbagai lembaga daerah nyatanya tidak dapat mendeteksi korupsi Nurdin. Fokus hanya pada penguatan lembaga bukan berarti apa-apa, tanpa melihat bahwa bukan hanya agen, dalam hal ini Gubernur, yang akan bertindak korup, tapi juga semua pihak.

Di sinilah pentingnya collective action theory. Melalui teori ini, kita bisa mengetahui bahwa motif Nurdin untuk melakukan korupsi tidak terlepas dari motif Agung Sucipto. Masing-masing dari mereka punya alasan rasional. Keputusan Edy Rahmat untuk terlibat dalam ini juga sangat tergantung pada tindakan kedua orang ini dan mungkin saja berpikir “orang boleh korup, kenapa saya engga”.

Setiap aktor baru muncul, maka akan langsung terserap ke dalam pusaran ini yang akhirnya korupsi menjadi laku kolektif dan di sinilah korupsi mempunyai apa yang disebut sebagai structure of incentives. Korupsi bukanlah satu tragedi/sekali pentas, tapi rantai yang terus mengundang tiap aktor baru untuk masuk. (F65)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.