PinterPolitik.com 

Untuk yang gemar membaca sejarah, kalian mungkin tidak asing dengan nama-nama pemimpin seperti Joseph Stalin, Fidel Castro, dan Mao Zedong. Wajar saja kalau kalian familiar dengan tokoh-tokoh tersebut, karena mereka adalah orang-orang yang kerap dianggap sebagai simbol dari kepemimpinan sebuah negara yang otoriter dan diktatorial. 

Namun, meskipun kepemimpinan nama-nama besar tadi berlangsung selama masa Perang Dingin, berakhirnya masa ketegangan tersebut tidak berarti gaya kepemimpinan otoriter turut hilang bersamanya. Yap, setelah beberapa dekade, otoritarianisme tampak masih menjadi bagian dalam perpolitikan manusia. 

Sebuah penelitian yang diungkapkan organisasi nirlaba Freedom House pada tahun 2021 mengungkap fakta menarik tentang otoritarianisme. Berdasarkan data yang mereka kumpulkan, disimpulkan bahwa saat ini sedang terjadi percepatan penurunan demokrasi global. alam beberapa tahun terakhir politisi-politisi semakin berani mengemban nilai-nilai otoriter selama tahun 2020. 

Menurut kesimpulan Freedom House, hanya kurang dari seperlima populasi dunia kini tinggal di negara-negara yang bebas secara demokratis. Ini adalah bagian dari tren penurunan demokrasi dan meningkatnya otoritarianisme yang telah berlangsung di seluruh dunia selama 30 tahun terakhir. Saat ini, kata Freedom House, semakin banyak pemimpin dunia yang berani melaksanakan kebijakan-kebijakan yang sifatnya otoriter. 

Dan kalau kita lihat keadaan politik sekarang di Indonesia, temuan yang diungkapkan Freedom House tadi sepertinya mampu membuat kita sedikit merenung. Beberapa waktu lalu misalnya, rezim Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun sempat dituding bersifat otoriter oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), karena menelurkan setidaknya 27 kebijakan yang dinilai menghambat kebebasan sipil. 

Di luar negeri, khususnya di Amerika Serikat (AS), well, berdasarkan laporan Freedom House tadi, Negeri Paman Sam termasuk dari lima negara dengan penurunan nilai demokrasi tertinggi. Sebagian warga di sana bahkan mulai menilai penangkapan Presiden ke-45 AS, Donald Trump sebagai bukti terbaru dari gaya kepemimpinan pemerintah AS yang otoriter.  

Dari fenomena-fenomena ini, rasanya penting bagi kita untuk mempertanyakan, kenapa semakin banyak negara di dunia yang menjalankan sifat-sifat otoritarianisme?

Akibat Tuntutan Globalisasi dan Kapitalisme? 

Sebuah adagium populer berbunyi: “tidak akan ada asap bila tanpa api”. Layaknya sebuah api yang membara di tengah ladang Afrika, peningkatan otoritarianisme pun bisa kita asumsikan tidak berkembang secara tiba-tiba tanpa adanya pemicu.  

Dari perkembangannya yang sekilas tampak tidak bersalah, sepertinya ada satu hal yang membuat kenapa semakin banyak pemimpin dunia merasa berani dan perlu menjalankan kebijakan-kebijakan yang bersifat otoriter. Dan untuk mengetahui alasan tersebut, tampaknya kita perlu sedikit berdiskusi dengan salah satu filsuf modern ternama yang berasal dari Slovenia, Slavoj Žižek. 

Dalam sebuah video eksplainernya bersama Big Think, yang berjudul Democracy and Capitalism Are Destined to Split Up, Žižek berpendapat bahwa sistem pemerintahan yang demokratis memang lambat laun akan semakin ditinggalkan karena negara-negara di dunia merasa lebih perlu mengejar tuntutan sistem kapitalistik yang teramplifikasi oleh adanya globalisasi. 

Mengapa bisa demikian? Well, sederhananya, ini karena sistem kapitalisme global menuntut negara untuk dapat menggunakan segala sumber dayanya seefektif dan secepat mungkin agar bisa menghasilkan keuntungan dan mengalahkan kecepatan para kompetitornya. Sebagai akibatnya, hal itu membuat negara tersebut berfungsi layaknya perusahaan. Dampaknya? Demokrasi akan dipandang sebagai sesuatu yang menghambat keperluan mengejar tuntutan industri. 

Bagaimana tidak? Ibaratnya begini, bila sebuah pemerintahan yang kapitalistik memegang teguh nilai-nilai demokratisnya, maka mereka perlu menunggu waktu yang lama untuk meloloskan sebuah izin investasi asing karena harus mendapatkan persetujuan dari para perwakilan rakyat.  

Hal tersebut tentu berbeda dengan sebuah negara yang otoriter, kalau negara otoriter merasa sebuah investasi asing akan sangat menguntungkan ekonominya, maka mereka tidak perlu menghabiskan banyak tenaga dan waktu hanya untuk memperdebatkan izin, mereka hanya perlu meloloskannya secara sepihak.  

Mindset yang demikian tentu tidak hanya berlaku pada urusan investasi saja. Dalam konteks politik, kapitalisme mampu membuat seorang pemimpin bersifat lebih otoriter karena ia harus menjamin kemampuan negaranya mengejar tuntutan industri tidak terganggu oleh kepentingan politik oposisi yang ingin menggulingkannya. Akibatnya, pemimpin yang berpikir seperti itu akan melihat kebijakan-kebijakan yang sifatnya mengambat kebebasan berpendapat sebagai solusi. 

Lantas, apakah kapitalisme bisa kita jadikan sebagai antagonis utama? Sejujurnya tidak juga, karena bagaimanapun peran kapitalisme adalah untuk meningkatkan kapabilitas ekonomi, baik secara individu maupun negara. Kalau kata Žižek, fenomena ini hanya membuktikan bahwa kapitalisme dan demokrasi, secara esensinya, tidak cocok untuk satu sama lain. Dalam kata lain, meskipun kapitalisme mampu membuat sebuah negara menjadi otoriter, tidak masalah bila negara tersebut bisa menjamin kesejahteraan para penduduknya.  

Hal ini kemudian membawa kita pada pertanyaan selanjutnya. Bagaimana sebuah negara dengan sistem demokrasi bisa belajar dari fenomena sosial politik modern ini? 

Otoritarianisme yang Penuh Kebajikan? 

Penting untuk kita sadari bahwa demokrasi sesungguhnya tidak hanya tentang kebebasan berpendapat saja. Pengamat politik Duke University, Michael Munger dalam artikelnya Democracy is a Means, Not an End, menjelaskan bahwa demokrasi sejatinya bukan diciptakan sebagai tujuan akhir dari sistem pemerintahan, tetapi hanya cara untuk mewujudkan pemerintahan yang sistematis dan terstruktur. 

Munger merefleksikan demokrasi dengan analogi nahkoda kapal yang disampaikan sejarawan Yunani, Polybius, dalam tulisannya The Histories, pada abad ke-2 SM. Di dalamnya, Polybius mengartikan negara demokrasi layaknya kapal di laut yang sedang menghadapi ancaman badai.  

Jika seluruh awak memiliki kepercayaan pada nahkodanya tentang langkah terbaik yang perlu dilakukan, sebuah badai yang menyerang kapal kemungkinan tidak akan menjadi bahaya yang lebih besar, karena seorang nahkoda yang kompeten tentunya akan tahu bagaimana caranya menghadapi bahaya-bahaya di laut.  

Namun, jika seluruh awak kapal diberikan kesempatan untuk menentukan apa yang dilakukan, maka bisa dipastikan kapal tersebut akan karam dengan cepat akibat tidak ada persiapan menghadapi terpaan badai. Akan ada awak yang ingin pulang, ada juga yang ingin mengarungi badai, dan ada juga yang ingin semuanya meninggalkan kapal dan naik sekoci.  

Dari analogi itu, Munger mengambil kesimpulan bahwa demokrasi yang efektif bukanlah demokrasi yang menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk mendengar semua aspirasi publik. Karena menurutnya, peran utama demokrasi bukanlah untuk menghilangkan perbedaan pendapat, melainkan untuk mencegah perselisihan politik berkembang menjadi konflik yang lebih berbahaya dan untuk menjaga keselamatan masyarakatnya bisa terjamin.  

Dengan demikian, penciptaan trust (kepercayaan) pada sistem pemerintahan menjadi satu hal esensial yang perlu dijaga dalam sistem yang demokratik (patut diingat, bukan sistem demokrasi).  

Oleh karena itu, kita bisa merenungkan, mungkin ini adalah momen demokrasi berevolusi menjadi sebuah hal yang baru. Kalau kita merenungkan apa yang dikatakan Niccolo Machiavelli, sebenarnya mungkin tidak ada salahnya bila suatu pemerintahan menjalankan sifat-sifat yang otoriter, dengan catatan mereka tetap memegang teguh nilai-nilai demokratik dan memastikan tingkat kepuasan publik tetap tercapai. 

Ini barangkali jadi satu hal yang kerap luput diperhatikan oleh negara-negara yang secara malu-malu mulai menjadi otoriter. Persoalan kebebasan sipil bisa jadi perdebatannya sendiri, akan tetapi di samping itu, kepuasan masyarakat tetap jadi satu hal yang sama sekali tidak boleh diabaikan segenting apapun kondisinya.  

Pada akhirnya, tentu semua yang diungkapkan dalam tulisan ini hanyalah interpretasi belaka. Yang jelas, tidak dipungkiri bahwa globalisasi telah menjadi kekuatan yang mampu menggoyang prinsip-prinsip demokrasi sebuah negara. Semoga saja, apapun yang terjadi, kepuasan dan keselamatan publik tetap jadi hal pertama yang dipikirkan oleh para pemimpin kita. (D74) 

PinterPolitik.com

Satu lagi ilmuwan yang menguak kemudaratan otoritarianisme rezim Tiongkok. Li-Meng Yan, seorang ahli virologi dan imunologi dari Hong Kong School of Public Health, berhasil melarikan diri ke Amerika Serikat (AS) dan membeberkan bahwa negaranya, Tiongkok, menutupi bahaya virus Corona (Covid-19) di awal kemunculannya dengan berbagai cara.

Hal ini dinilai mempertegas apa yang dikatakan oleh Zeynep Tufekci dalam How the Coronavirus Revealed Authoritatrian’s Fatal Flaw, bahwa authoritarian blindness atau kebutaan otoritarian merupakan masalah abadi Tiongkok era Mao Zedong yang dibangkitkan lagi oleh Xi Jinping saat ini dengan karakteristik pembiasan informasi, propaganda hingga represi.

Karakteristik tersebut diimplementasikan pada bagaimana rezim Xi Jinping dengan mengkriminalisasi para ilmuwan seperti Li Wenliang, Jiang Xueking, hingga Mei Zhongning yang berusaha memperingatkan keberadaan Covid-19 yang berbahaya di awal kemunculannya.

Apa yang diungkapkan oleh Tufekci tersebut dapat dimaknai secara lebih mendalam bahwa meskipun wabah, epidemi, maupun pandemi merupakan bagian tak terpisahkan dari tantangan peradaban manusia, karakteristik rezim otoritarian Tiongkok dinilai turut andil dalam memperparah penyebaran Covid-19 beserta dampak turunannya yang dirasakan secara global, dan bahkan belum diketahui secara pasti sampai kapan akan berlangsung.

Kontra argumen yang defensif akan mengatakan bahwa tendensi tersebut sebagai blame game terhadap Tiongkok. Akan tetapi narasi yang semakin gamblang mengemuka membuat agak sulit kiranya untuk tidak mengatakan bahwa rezim otoritarian Tiongkok diduga kuat menjadi salah satu biang keladi pandemi Covid-19 dan berbagai kekacauan yang timbul setelahnya.

Selain itu, tampaknya terdapat sebuah makna tersirat lain ketika Li-Meng Yan memilih AS sebagai negara pelarian sekaligus tempat untuk mengutarakan pengakuannya atas kebobrokan otoritarianisme Tiongkok yang turut andil menyebabkan pandemi saat ini.

Hmm, nyari perkara sama netizen Indonesia nih. Makin jadi ntar diserang sama warga +62. 😤😠 #politik #pinterpolitik #infografis https://t.co/ZBB91hWI2N pic.twitter.com/CfRHqh5h5a

— Pinterpolitik.com (@pinterpolitik) July 13, 2020

Ya, makna tersebut tak lain ialah karena AS merupakan satu-satunya kekuatan berbentuk entitas negara yang dinilai mampu memimpin, menghentikan, atau bahkan mengintervensi otoritarianisme Tiongkok. Terlebih ketika pada spektrum berbeda, semakin banyak negara yang skeptis dan terusik dengan ekspansi maupun manuver Tiongkok seperti Australia dan beberapa negara yang terlibat persengketaan wilayah dengan negeri Tirai Bambu.

Lantas, mampukah AS secara konkret melaksanakan tugasnya sebagai hegemoni saat ini dengan mengintervensi atau bahkan mengubah rezim otoritarian Tiongkok yang dianggap berkontribusi melahirkan tendensi minor bagi peradaban manusia hingga dinamika geopolitik global?

Misi Mustahil?

Beberapa waktu lalu, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), António Guterres dalam satu kesempatan wawancara dengan Fareed Zakaria di CNN menyiratkan bahwa karakteristik rezim Tiongkok menghadirkan kecanggungan dalam tatanan kerjasama dan geopolitik global. Bahkan, ia juga berharap hak sipil dan politik negeri Tirai Bambu akan lebih baik di masa mendatang.

Akan menjadi misi yang sangat sulit memang untuk berusaha mengintervensi atau merubah sebuah rezim otoritarian sebesar Tiongkok “dari luar”. Namun berdasarkan aspek historis, AS sebenarnya dapat dengan mudah bersandar pada justifikasi pendongkelan rezim otoritarianisme sekaligus mempromosikan demokrasi sebagai pangkal untuk mengintervensi Tiongkok, seperti yang mereka mampu lakukan kepada Irak.

Prasyarat untuk mengintervensi Tiongkok memang cukup relevan jika dikomparasikan dengan rasionalisasi AS ketika mengintervensi Irak dengan langkah invasi militer seperti yang dijelaskan Ahsan Butt dalam Why Did the US Invade Iraq in 2003?.

Dalam tulisannya tersebut, Butt menyebut secara komprehensif kepentingan dan justifikasi AS ketika hadir di Iraq yakni rasionalisasi yang tampak di permukaan seperti non-proliferasi senjata pemusnah massal dan menumbangkan kediktaroran Saddam Husein sekaligus mempromosikan demokrasi, serta justifikasi “lain” seperti kepentingan cadangan minyak dan perfomative war atau unjuk kekuatan sebagai hegemon dunia.

Memang rasionalisasi yang serupa tapi tak sama bisa saja digunakan negeri Paman Sam terhadap Tiongkok, namun fundamental kebijakan luar negeri AS di bawah Presiden Donald Trump saat ini tampaknya tak segarang mantan Presiden George W. Bush saat mengintervensi Irak 17 tahun lalu.

Wih, strategi perimbangan yang jitu oleh Pak @prabowo di tengah sengkarut AS-Tiongkok? #infografis #politik #pinterpolitikhttps://t.co/U52DXxM3Hj pic.twitter.com/aPj7auAdRJ

— Pinterpolitik.com (@pinterpolitik) July 6, 2020

Ya, ketika itu Bush Doctrine atau Doktrin Bush yang berupa unilateralisme serta preemptive war, menjadi landasan solid kebijakan luar negeri agresif AS seperti yang dikatakan oleh Robert Kaufman dalam In Defense of the Bush Doctrine. Doktrin tersebut mampu membuat koalisi pimpinan AS menumbangkan rezim otoriter di Irak yang dianggap mengancam perdamaian dunia, sekaligus menancapkan pengaruh serta supremasi AS yang kuat di timur tengah saat ini.

Meskipun intervensi secara militer terdengar sangat ekstrem dan hampir mustahil dalam konteks menyikapi Tiongkok, prasyarat minimal berupa fundamental tegas serupa Bush Doctrine itulah yang dinilai tidak dimiliki Presiden Trump. Hal ini membuat respon “keras” AS seolah selalu terkesan abstrak ketika berhadapan dengan manuver rezim otoritarian Tiongkok.

Visi Make America Great Again justru diartikulasikan Trump ke dalam kebijakan dalam dan luar negeri yang mengutamakan proteksionisme. Bahkan, sikap “keras” Trump kepada Tiongkok dinilai hanya retorika belaka ketika bersinggungan dengan fakta bahwa meskipun rezimnya otoriter, Tiongkok merupakan mitra dagang terbesar AS.

Dengan kata lain, di era saat ini kontradiksi karakteristik rezim maupun ideologi antara AS dan Tiongkok semakin tak menjadi soal ketika bertemu dengan kepentingan bermotif ekonomi yang jauh lebih menguntungkan dibandingakan harus terlibat konfrontasi secara fisik.

Lantas, dengan tendensi ketidakberdayaan AS atas rezim otoritarian Tiongkok yang semakin perkasa, apakah itu mengindikasikan bahwa cengkraman pengaruh negeri Mao Zedong akan menjadi sebuah keniscayaan di negara mitranya selama ini, khususnya Indonesia?

Tiongkok Hegemon yang “Tak Menyenangkan”?

Ketidakberdayaan AS atas Tiongkok paling tidak dapat terlihat dari pengaruh kekuatan keduanya di Asia Tenggara. Di bawah Presiden Trump, pengaruh AS di kawasan ASEAN tampak semakin tergantikan oleh Tiongkok.

Yen Nee Lee dalam China’s Influence in Southeast Asia is Growing menjabarkan bahwa Tiongkok telah memiliki pengaruh ekonomi dan politik yang sangat kuat di Asia Tenggara, mengalahkan AS secara telak. Bahkan di Indonesia, pengaruh kekuatan ekonomi dan politik Tiongkok di tanah air di masa yang akan datang disebut akan jauh lebih dari apa ada yang sekarang.

Inisiatif investasi Belt and Road yang menjadi salah satu faktor keunggulan Tiongkok bahkan sudah menjadi trademark bagi asal muasal berdirinya sejumlah infrastruktur strategis di berbagai wilayah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Namun demikian, Lee juga menyebut bahwa proporsi pengaruh Tiongkok tersebut tak membawa benefit secara keseluruhan dan justru dianggap detrimental atau merugikan ketika tidak tercipta keseimbangan kerjasama antar negara.

Secara harfiah, akibat hubungan yang tercipta cenderung dependensi ketimbang interdependensi, membuat campur tangan Beijing berpotensi besar akan semakin dalam memengaruhi berbagai lini kebijakan pemerintah. Hal ini pula yang disinyalir sedang terjadi di Indonesia.

View this post on Instagram

Benar nggak sih tuduhan ada kekuatan asing di belakang RUU HIP? #ruuhip #haluanideologipancasila #asing #corona #coronavirus #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #cucitangan #stayhealth #pakemasker #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jul 2, 2020 at 4:37am PDT

Lalu apa maknanya? Jamie Seidel dalam China’s Destabilisation Strategies Show Bold Plan to Attack Democracies from Within menyoroti bahwa Tiongkok terbukti memiliki agenda memengaruhi proses politik di negara mitranya, Australia, dengan saluran perpanjangan tangan rezim otoritarian Tiongkok (Partai Komunis Tiongkok, PKT) yang tersebar di negara tersebut. Isu tersebut belakangan semakin menghangat di negeri Kangguru karena dianggap sebagai sebuah rencana sangat berani untuk menyerang demokrasi dari dalam.

Apa yang terjadi di Australia dikhawatirkan telah terjadi dan tidak terdeteksi di Indonesia ketika Presiden Jokowi cenderung tidak bisa lepas dari ketergantungan investasi Tiongkok. Isu ketidakmampuan menghadang aliran tenaga kerja asing (TKA) Tiongkok dinilai menjadi salah satu indikasi awalnya.

Berdasarkan intisari tulisan Seidel, kemungkinan terburuk dari serangan rezim otoritarian Tiongkok atas demokrasi Indonesia dari dalam tanpa disadari akan mendegradasi demokrasi itu sendiri dan mengancam prioritas pemenuhan kepentingan hajat hidup rakyat Indonesia.

Penurunan hegemoni AS di bawah Presiden Trump memaksa negara seperti Indonesia harus sangat berhati-hati dan cermat dalam menaruh ketergantungan pada hegemon lain, dalam hal ini Tiongkok, yang secara akar kultur politik dan karakteristik rezim kontradiktif dengan semangat demokrasi Pancasila. Kecermatan itulah yang sangat dibutuhkan saat ini. (J61)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Tertawalah sebelum tertawa itu dilarang, slogan Warkop DKI kritisi otoritariasme Orde Baru. kembali ramai setelah kasus Bintang Emon

PinterPolitik.com

Beberapa waktu yang lalu, penulis buku Sapiens dan Homo Deus, Yuval Noah Harari, dalam tulisan lainnya yang berjudul The World After Coronavirus memetakan kondisi yang mungkin terjadi setelah pandemi virus Corona (Covid-19) berakhir. Menariknya, tidak seperti prediksi lainnya yang berfokus pada aspek ekonomi, Harari justru menyebutkan bahwa pandemi Covid-19 dapat menjadi preseden atas kebangkitan otoritarianisme.

Poin utama yang diungkapkan oleh Harari yang menjadi potensi kuat kebangkitan otoritarianisme atau totalitarianisme adalah hadirnya surveillance state atau negara pengawasan. Itu terjadi karena tingkat penularan Covid-19 yang tinggi membuat pemerintah harus menjaga agar physical distancing tetap terjadi dengan menempatkan berbagai CCTV.

Uniknya, dengan adanya pandemi Covid-19, Harari justru menyebutkan bahwa saat ini, baik pemerintah maupun masyarakat telah mengecualikan hak privasi untuk menghadirkan negara pengawasan.

Sebelumnya, Harari juga telah mengkritik Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu karena menggunakan pandemi Covid-19 sebagai alasan untuk “membunuh” demokrasi di Israel.

Netanyahu yang kalah dalam pemilihan justru memanfaatkan momen Covid-19 untuk menutup parlemen Israel, memerintahkan masyarakat untuk tetap di rumah, dan menetapkan keadaan darurat. Atas hal tersebut, Harari menyebut Netanyahu sebagai seorang diktator karena menetapkan keadaan darurat padahal ia tidak memperoleh mandat dari masyarakat karena kalah dalam pemilihan.

Atas kritik tersebut, anak Benjamin Netanyahu, yakni Yair Netanyahu kemudian membandingkan Harari dengan Albert Einstein dan menyimpulkan bahwa penulis buku Sapiens tersebut tidak mengerti politik kendati ia adalah seorang yang cerdas.

Jika Harari memberikan pandangan negatif terkait bangkitnya – atau setidaknya potensi kebangkitan – pemerintah otoriter dalam menangani pandemi Covid-19, berbagai pihak justru menempatkan diri berseberangan dan menyebutkan otoritarianisme memang bentuk pemerintah yang dibutuhkan untuk memerangi virus yang pertama kali diidentifikasi di Wuhan, Tiongkok, tersebut.

Shaun Walker dalam tulisannya di The Guardian misalnya – dengan mengutip ilmuwan politik asal Bulgaria, Ivan Krastev – menyebutkan bahwa, dengan adanya pandemi Covid-19, masyarakat di berbagai belahan dunia telah memiliki toleransi atau penerimaan atas pemerintah yang berlaku otoriter dalam upayanya memerangi Covid-19.

View this post on Instagram

Otoritarianisme bisa jadi alat paksa agar Covid-19 bisa dikendalikan penyebarannya. Setujukah kalian hal tersebut perlu terjadi di Indonesia? – #dirumahduluaja #tundamudik #corona #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #dirumahaja #infografis #infografik #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Apr 9, 2020 at 4:09am PDT

Uniknya, beberapa waktu yang lalu, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto memberikan pernyataan bahwa alasan tidak diterapkannya lockdown (karantina wilayah) di Indonesia adalah karena pemerintah tidak ingin berlaku otoriter.

Padahal, berbagai elemen masyarakat, seperti Kepala Daerah maupun Ikatan Dokter Indonesia (IDI) telah menyerukan pemerintah untuk menerapkan lockdown guna mencegah penularan Covid-19. Dengan kata lain, seperti pernyataan Walker, masyarakat seyogianya telah memiliki toleransi atau penerimaan apabila nantinya pemerintah berlaku otoriter untuk memerangi virus tersebut.

Lantas, apakah Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus menerapkan pemerintah otoriter untuk memerangi pandemi Covid-19 di Indonesia?

Covid-19 dan Kebangkitan Otoritarianisme

Florian Bieber dalam tulisannya Authoritarianism in the Time of the Coronavirus, sama halnya dengan Harari juga menyebutkan bahwa pandemi Covid-19 memang telah menjadi preseden atas kebangkitan pemerintah otoriter di berbagai negara.

Bagaimana tidak? Untuk mencegah penularan Covid-19 yang begitu cepat, langkah-langkah represif besar seperti lockdown, pengerahan kepolisian dan militer, pemberian denda, hingga melakukan monitoring ketat telah dilakukan oleh berbagai negara – bahkan negara demokratis sekalipun.  Suka atau tidak, intervensi penuh semacam itu, tentu saja merupakan pengejawantahan dari otoritarianisme.

Konteks kebangkitan otoritarianisme tersebut dengan lugas dijelaskan oleh ilmuwan politik asal Bulgaria, Ivan Krastev, yang menyebutkan bahwa ketika masyarakat merasakan adanya ancaman bahaya di mana-mana – yang dalam konteks ini adalah Covid-19 – maka masyarakat akan merasa bahwa hanya pemerintah yang dapat menolongnya.

Dengan demikian, keinginan untuk ditolong tersebut telah terkonfigurasi menjadi rasa penerimaan atas berbagai bentuk kebijakan otoriter, yang jika pada masa normal mestilah mendapatkan penolakan atau pertentangan.

Senada dengan Krastev, Harari juga menyebutkan bahwa pandemi Covid-19 akan menjadi titik balik meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Profesor sejarah di University of Washington, Margaret O’Mara, bahkan menyebutkan dengan pandemi Covid-19  yang telah membuat pemerintah jauh lebih terlihat oleh masyarakat daripada biasanya, itu menjadi indikasi atas dibutuhkannya kehadiran big government atau pemerintah besar untuk mengatasi krisis atas pandemi tersebut.

Di luar perdebatan mengenai kebangkitan otoritarianisme tersebut, Rachel Kleinfeld dalam tulisannya Do Authoritarian or Democratic Countries Handle Pandemics Better?, memberikan penekanan yang cukup menarik. Pungkasnya, perihal penanganan Covid-19, sebenarnya bukanlah menjadi perdebatan apakah putusan yang diambil adalah otoriter atau demokratis karena perdebatan yang seharusnya dilakukan adalah seberapa efektif putusan tersebut mengatasi pandemi.

Dengan kata lain, Kleinfeld hendak mengatakan, dalam situasi krisis seperti pandemi Covid-19, sudah seharusnya kebijakan-kebijakan merujuk pada sains medis. Oleh karenanya, tidak perlu lagi ditemukan perdebatan terkait apakah penerapan lockdown ataupun hadirnya surveillance state misalnya merupakan bentuk pemerintah otoriter atau tidak.

View this post on Instagram

Di tengah pandemi Covid-19 Jokowi dinilai terlalu banyak menerima masukan. Benarkan @jokowi alami ujian kepemimpinan? Simak infografis lainnya di Pinterpolitik.com #corona #covid #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #dirumahaja #jokowi #infografis #infografik #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Apr 6, 2020 at 5:00am PDT

Mengacu pada Kleinfeld, dengan adanya dorongan dari IDI selaku kelompok sains medis untuk menerapkan lockdown atau setidaknya pengawasan diperketat, menjadi pertanyaan tersendiri mengapa Menhan Prabowo justru mengangkat argumentasi tidak ingin menjadi otoriter sebagai dasar untuk menolak penerapan lockdown.

Dengan demikian, dalam rangka memerangi pandemi Covid-19, pemerintah sebenarnya memiliki alasan yang kuat untuk berlaku otoriter. Apalagi, terdapat pula produk hukum seperti Undang-Undang (UU) Darurat Bencana ataupun UU tentang Kekarantinaan Kesehatan yang memang memayungi langkah otoriter seperti pembatasan hak sipil guna menanggulangi pandemi tersebut.

Otoriter yang Keliru?

Suka atau tidak, dengan melihat berbagai langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah Jokowi, sebelum diterapkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), sebenarnya berbagai putusan otoriter untuk menanggulangi pandemi Covid-19 telah dilakukan.

Itu misalnya terlihat dengan dikerahkannya aparat kepolisian untuk membubarkan berbagai kerumunan agar physical distancing tetap terjadi.

Selain itu, atas dalih untuk mencegah penularan Covid-19 di lingkungan lembaga pemasyarakatan (lapas), melalui Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), pemerintah juga telah memutuskan untuk membebas 30 ribu narapidana.

Apalagi, terdapat pula wacana dari Menkumham Yasonna Laoly untuk merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yang mana itu akan membuat narapidana korupsi berkesempatan untuk dibebaskan.

Kendati Presiden Jokowi telah menegaskan revisi tersebut tidak pernah disebutkan dalam rapat, namun dengan wacana tersebut sempat bergulir, tentu itu menjadi indikasi bahwa revisi PP No. 99/2012 memang telah menjadi opsi pembahasan oleh kalangan tertentu.

Kemudian, Presiden Jokowi juga telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 terkait anggaran penanggulangan Covid-19 dan dampak sosial dan ekonominya. Menariknya, dalam Perppu tersebut, tepatnya pada Pasal 27 terdapat ketentuan yang membuat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) tidak dapat dituntut secara hukum kendati kebijakan yang diambilnya mengakibatkan kerugian bagi negara nantinya.

Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Marwan Cik Asan dengan lugas menyebutkan bahwa ketentuan tersebut telah membuat KSSK yang terdiri dari Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Otoritas Jasa Keuangan, dan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan telah menjadi kebal hukum karena tidak dapat dituntut secara pidana ataupun perdata.

View this post on Instagram

Virus corona, sudah saatnya para politisi mendengarkan para medical sains – Selengkapnya dalam artikel di Pinterpolitik.com – #politikus #dokter #corona #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #dirumahaja #infografis #infografik #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Apr 8, 2020 at 6:00am PDT

Tidak ketinggalan, tentu terkait surat telegram bernomor ST/1100/IV/HUK.7.1/2020 yang dikeluarkan oleh Kapolri tentang penanganan perkara dan pedoman pelaksanaan tugas selama masa pencegahan penyebaran Covid-19.

Menariknya, dalam telegram tersebut justru memiliki poin bahwa penghinaan kepada penguasa/presiden dan pejabat pemerintah termasuk dalam bentuk pelanggaran, yang mana pelakunya dapat dijerat pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Atas surat telegram tersebut, Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bahkan sampai memberikan penyesalan. Menurutnya, dengan situasi pandemi Covid-19 yang telah meningkatkan ketegangan di tengah masyarakat, surat tersebut justru dapat meningkatkan eskalasi ketegangan, sehingga sudah seharusnya dievaluasi.

Kendati berbagai putusan otoriter tersebut ditujukan sebagai langkah penanganan Covid-19, sebenarnya menjadi pertanyaan tersendiri karena tiga di antaranya justru terkesan keliru.

Pertama, terkait adanya wacana revisi PP No. 99/2012, suka atau tidak, itu tentu menimbulkan kesan bahwa pandemi Covid-19 telah dijadikan sebagai momen untuk membebaskan narapidana korupsi.

Kedua, terkait Perppu No. 1/2020, sebagaimana yang juga disorot oleh banyak pihak, Perppu tersebut justru tidak berfokus pada penanganan Covid-19, melainkan pada bagaimana menjaga perekonomian. Selain itu, dengan adanya ketentuan KSSK tidak dapat dituntut, suka atau tidak, itu tentu dapat menjadi celah bagi pihak-pihak tertentu untuk melakukan penyalahgunaan anggaran.

Ketiga, terkait surat telegram Kapolri, alih-alih memperkuat pengawasan atas physical distancing – seperti dalam seruan IDI – pemerintah justru mengeluarkan kebijakan untuk menjerat penghina pejabat pemerintahan.

Terang saja, atas ketiga hal tersebut, pemerintah yang saat ini memiliki alasan kuat untuk membuat kebijakan otoriter justru seolah telah berlaku tidak tepat sasaran. Di luar itu, seperti yang diharapkan oleh berbagai pihak, tentu kita berharap bahwa pemerintahan Jokowi dapat menjadi “bahtera Nabi Nuh” yang akan menyelamatkan kita dari pandemi Covid-19. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (R53)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Sedari dulu telah terdapat usaha radikal dalam memetakan apa perbedaan antara manusia dengan hewan. Sejak era Yunani Kuno, ketika filsuf-filsuf besar masih bertumbuh – seperti Socrates, Plato, ataupun Aristoteles – disimpulkan bahwa perbedaan mendasar manusia dengan hewan adalah kapabilitas berpikirnya.

Kini, setidaknya disimpulkan terdapat satu perbedaan yang begitu radikal dalam kapabilitas berpikir manusia dengan hewan, yakni kemampuannya dalam mengembangkan proyeksi masa depan. Atas kemampuan itu pula, manusia mampu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menciptakan teknologi.

Tidak hanya berguna memungkinkan manusia dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, Lawrence R. Samuel dalam tulisannya Why Do We Think So Much of the Future?, menyebutkan bahwa masa depan telah berfungsi sebagai tempat untuk menampung ketakutan terburuk ataupun harapan manusia.

Menurutnya, prediksi masa depan telah menjadi semacam pemenuhan hasrat psikologis yang selalu membawa kesan misterius karena memiliki semacam kemampuan untuk mengetahui sesuatu yang belum diketahui.

Konteks psikologis tersebut, sekiranya tengah terlihat saat ini, yang mana berbagai pihak mulai mengembangkan prediksi untuk menjabarkan bagaimana kondisi dunia setelah berakhirnya pandemi virus Corona (Covid-19).

Satu di antaranya adalah penulis buku Sapiens dan Homo Deus, Yuval Noah Harari yang telah memetakan berbagai kondisi yang mungkin akan terjadi setelah pandemi tersebut berakhir.

Menariknya, tidak seperti prediksi lainnya yang berfokus pada aspek ekonomi, Harari justru menyebutkan bahwa pandemi Covid-19 dapat menjadi preseden atas kebangkitan otoritarianisme.

Lantas, setelah dunia dihantam oleh gelombang demokratisasi setelah Perang Dunia II, akankah pandemi Covid-19 menjadi pembalik atas hal tersebut? Jika benar demikian, bagaimana hal tersebut dapat terjadi?

View this post on Instagram

Bagaimana Dunia setelah #pandemicorona ? #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik #covid19indonesia

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Mar 22, 2020 at 11:29pm PDT

Hadirnya Surveillance State

Poin utama yang diungkapkan oleh Harari yang menjadi potensi kuat kebangkitan otoritarianisme atau totalitarianisme adalah hadirnya surveillance state atau negara pengawasan.

Radha D’Souza dalam tulisannya yang berjudul The Surveillance State menjelaskan bahwa kemunculan negara pengawasan sebenarnya bermula dari lahirnya negara modern. Dibandingkan dengan negara-negara feodal yang mensyaratkan kesetiaan warga kepada pemilik tanah (landowners), kesetiaan di negara modern berubah menjadi terpusat pada entitas negara konstitusional.

Secara spesifik, D’Souza menyebutkan bahwa landasan filosofis atas negara pengawasan berakar dari filsafat politik Thomas Hobbes yang menyebutkan bahwa warga negara telah menyerahkan seluruh haknya untuk diberikan kepada negara. Dengan perpindahan kesetiaan ke negara konstitusional, tidak mengherankan mengapa negara merasa berhak untuk menjadi pengawas atas warga negaranya.

Akan tetapi, seperti yang disebutkan oleh Aleksander Dardeli dalam tulisannya Democracy at Risk, entitas-entitas negara konstitusional modern – termasuk negara demokrasi – justru telah didera oleh gelombang penurunan kepercayaan publik.

Artinya, kesetiaan atas negara yang menjadi akar dari negara pengawasan justru tengah berada di titik nadir saat ini. Atas itu pula, gagasan atas negara pengawasan telah mendapatkan berbagai kritik dan penolakan karena dinilai melanggar hak privasi warga negara.

Menariknya, dengan adanya pandemi Covid-19, Harari justru menyebutkan bahwa saat ini, baik pemerintah maupun masyarakat telah mengecualikan hak privasi untuk menghadirkan negara pengawasan. Itu terjadi karena tingkat penularan Covid-19 yang tinggi membuat pemerintah harus menjaga agar social distancing – jarak sosial – tetap terjadi dengan menempatkan berbagai CCTV.

Bahkan tidak hanya CCTV, berbagai negara, seperti Tiongkok, Inggris, Prancis, dan Filipina juga menyiagakan aparat kepolisian dan personel militer untuk berpatroli agar masyarakat tidak melanggar protokol social distancing.

Di Indonesia, pengunaan aparat untuk menjaga social distancing, terlihat jelas terjadi di Surabaya ketika polisi membubarkan para pengunjung kafe untuk mencegah penyebaran Covid-19. Uniknya, langkah tersebut mendapatkan tanggapan baik dari warganet. Padahal, tindakan serupa besar kemungkinan akan mendapat cibiran jika dilakukan pada situasi sebelum pandemi Covid-19.

View this post on Instagram

Hukuman mati bagi korupsi #pandemicorona – #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik #covid19indonesia #kpk

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Mar 23, 2020 at 1:30am PDT

Menurut Harari, kendatipun nantinya penularan Covid-19 menjadi “nol”, pemerintah akan tetap menjaga hadirnya negara pengawasan – yang disebut Harari sebagai biometric surveillance – karena menilai itu sebagai langkah preventif atas gelombang selanjutnya dari Covid-19 ataupun atas penyakit menular lainnya.

Lebih jauh, Harari bahkan menyebutkan bahwa pandemi Covid-19 akan menjadi preseden atas kembalinya kepercayaan masyarakat terhadap negara. Dengan penanganan Covid-19 yang berpusat pada pemerintah, itu membuat masyarakat mau tidak mau harus menaruh kepercayaannya kepada pemerintah.

Mengacu pada pandemi sebelumnya – seperti SARS pada 2003 lalu – umumnya pandemi terjadi minimal selama satu tahun. Artinya, jika negara pengawasan terjadi dalam kurun waktu satu tahun, boleh jadi itu akan membangun kebiasaan baru di tengah masyarakat bahwa mereka terbiasa untuk diawasi oleh pemerintah.

Antara Kepercayaan Publik dan Otoritarianisme

Professor sejarah di University of Washington, Margaret O’Mara, juga menyebutkan hal yang sama dengan Harari bahwa pertempuran melawan pandemi Covid-19 telah membuat pemerintah jauh lebih terlihat oleh masyarakat daripada biasanya. Menurutnya, pandemi tersebut telah membuat masyarakat menaruh kepercayaan dan mencari bantuan kepada para pemimpin pemerintahan.

Menariknya, O’Mara menyebutkan bahwa untuk mengatasi krisis atas pandemi tersebut, dibutuhkan kehadiran dari big government atau pemerintah besar.

Konteksnya menjadi semakin menarik karena big government merupakan bentuk pemerintah yang melakukan intervensi berlebihan atas semua aspek kehidupan warganya. Atas itu pula, bentuk pemerintah ini dinilai bertentangan dengan kebebasan yang diperjuangkan dalam politik demokrasi.

Lane Kenworthy misalnya, dalam tulisannya di Evonomics, dengan tegas menyimpulkan bahwa big government adalah bentuk pemerintah yang buruk bagi kebebasan, masyarakat sipil, hingga kebahagiaan masyarakat karena ketiga hal tersebut dapat direduksi.

Dengan demikian, mengacu pada otoritarianisme yang juga mereduksi kebebasan sipil, sekiranya dapat disimpulkan bahwa kehadiran big government sebagai jawaban atas pandemi Covid-19 merupakan kebangkitan atas otoritarianisme.

View this post on Instagram

Jusuf Kalla dorong pemerintah berlakukan Lockdown? #lockdownindonesia #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Mar 20, 2020 at 2:34am PDT

Bukti keras atas pertautan kepercayaan publik yang melahirkan big government dengan otoritarianisme misalnya terlihat di Singapura.

Keluarga Lee yang memimpin negara tersebut selama puluhan tahun telah lama menerapkan ajaran Konfusius, yang mana menjaga kepercayaan publik dinilai sebagai aspek paling penting bagi seorang pemimpin. Atas besarnya kepercayaan publik tersebut, pemerintah Singapura disebut lebih mampu untuk melakukan kontrol ketat terhadap warga negaranya.

Audrey Jiajia Li dalam tulisannya Is Singapore Still the Model Authoritarian State for China?, juga menyebutkan bahwa pemerintah Singapura memiliki kemampuan untuk meyakinkan warganya melakukan kompromi atas kebebasan individu demi kepentingan kolektif jangka panjang.

Atas kapabilitas tersebut, tidak mengherankan pemerintah Singapura mampu melanggengkan sistem politiknya yang sebenarnya berjalan secara otoriter.

Konteks kontrol kuat – seperti lockdown – dalam penangangan pandemi Covid-19 dengan otoritarianisme juga terlihat jelas dari pernyataan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang menyebutkan bahwa pemerintah tidak mengambil opsi lockdown karena tidak ingin menjadi otoriter dengan membatasi aktivitas masyarakat.

Pada akhirnya, benar tidaknya prediksi Harari bahwa pandemi Covid-19 dapat memicu otoritarianisme atau pemerintah totaliter, tentu hanya waktu yang dapat menjawabnya. Akan tetapi, jikapun berbagai negara ingin membangkitkan bentuk pemerintahan tersebut – seperti di Singapura – maka menjaga kepercayaan publik adalah hal yang utama. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (R53)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Belakangan ini, isu amendemen kelima terhadap UUD 1945 mencuat ke permukaan, isu ini berkembang setelah banyak tokoh politik di tingkat nasional baik itu yang mendukung maupun yang sebelumnya merupakan oposisi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), menggagas dilakukannya amendemen kelima.

Sekilas, tidak ada yang salah dengan gagasan tersebut, mengingat UUD 1945 yang sekarang berlaku – merupakan hasil dari amendemen sebanyak empat kali di tahun 1999-2002 – masih memiliki beberapa kelemahan konseptual, seperti soal ketiadaan batasan untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu); serta lemahnya kewenangan legislasi DPD. Oleh sebab itu, adanya gagasan melakukan amendemen kelima dapat menjadi suatu langkah yang baik untuk menyempurnakannya.

Persoalannya adalah gagasan mengamendemen konstitusi yang beredar sekarang tidak ditujukan untuk menyempurnakan ketentuan-ketentuan yang bermasalah tersebut. Gagasan ini justru hendak menghidupkan kembali norma-norma yang dahulu terdapat dalam UUD 1945 sebelum amendemen (kerap diistilahkan sebagai “UUD 1945 versi asli”).

Contohnya, wacana membuat Presiden dipilih kembali MPR yang baru-baru ini dihembuskan Hendropriyono – seorang pensiunan jenderal pendukung pemerintahan Jokowi, serta wacana menghidupkan kembali sistem perencanaan ekonomi berdasarkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang digulirkan PDIP – partai asal Jokowi.

Secara konseptual kedua gagasan tersebut akan kembali menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi negara sebagaimana yang terdapat dalam UUD 1945 versi asli. Sebab, pelaksanaan GBHN hanya mungkin dilakukan apabila Presiden tidak dipilih langsung rakyat melainkan oleh MPR.

Mencermati persoalan di atas, tak pelak lagi muncul dugaan bila gagasan ini hanyalah kedok untuk menutupi tujuan sebenarnya yakni menghidupkan kembali UUD 1945 versi asli. Kecurigaan tersebut diperkuat dengan dukungan beberapa tokoh yang sejak lama dikenal menginginkan Indonesia kembali ke UUD 1945 versi asli seperti mantan lawan politik Jokowi, yakni Prabowo Subianto.

Bila benar wacana di atas hanyalah dalih untuk menutupi tujuan kembali ke UUD 1945 versi asli, maka gagasan amendemen kelima boleh dibilang sangat krusial bagi masa depan demokrasi Indonesia, sebab keberhasilan mereka menghidupkan lagi UUD 1945 versi asli atau setidaknya mengaktifkan kembali beberapa ketentuan yang ada di dalamnya bisa menjadi penentu hidup-matinya demokrasi di Indonesia.

Konstitusi Otoriter Soepomo

Anggapan bila UUD 1945 versi asli berbahaya bagi demokrasi bukan tanpa sebab karena, berbeda dengan UUD 1945 yang berlaku saat ini, yang telah diubah untuk memenuhi cita-cita reformasi mewujudkan suatu negara yang demokratis serta menghargai hak-hak asasi manusia (HAM), UUD 1945 versi asli justru dibentuk dengan paradigma yang bertolak belakang, yaitu pemikiran integralistik Soepomo – sang arsitek utamanya.

Sebagai seorang ahli hukum adat, Soepomo bercita-cita menciptakan konsep bernegara yang berlandaskan budaya asli masyarakat Indonesia. Karena itulah, ia mengadopsi paradigma kepemimpinan masyarakat Jawa yang melihat pemimpin sebagai suatu kesatuan dengan rakyatnya (manunggaling kawulo gusti) tatkala merumuskan konsep integralistik.

Tidak hanya terpengaruh konsepsi kepemimpinan masyarakat Jawa, Soepomo juga mengambil pemikiran totalitarian Nazi Jerman serta pemerintahan fasis Jepang sebagai inspirasi bagi konsep integralistik. Ia secara eksplisit mengatakan jika kedua pemikiran tersebut yang melihat negara sebagai satu kesatuan dengan rakyatnya “amat cocok dengan budaya ketimuran masyarakat Indonesia”.

Beranjak dari pemikiran-pemikiran tersebut, Soepomo kemudian menegaskan bila negara dalam konsepsi integralistiknya tak memerlukan norma-norma yang bersifat membatasi kekuasaan seperti jaminan HAM. Sebab, pemerintah berperan sebagai ayah yang bertugas membimbing anaknya (rakyat) kepada tujuan yang benar. Maka itulah, ia percaya bahwa negara dalam konsepsinya tak mungkin mencelakakan rakyat.

Pandangan integralistik tersebut kemudian ia ejawantahkan dalam UUD 1945 versi asli, di mana konstitusi tersebut merupakan sebuah konstitusi yang amat singkat yang hanya memiliki sedikit sekali jaminan HAM, tidak memberi batasan sampai berapa kali seseorang dapat dipilih sebagai Presiden oleh MPR, serta memberikan kekuasaan legislasi yang begitu besar bagi Presiden.

Konstitusi ini juga menolak adanya mekanisme pengujian undang-undang (judicial review) seperti yang saat ini dimiliki MK. Sebab, menurut Soepomo, mekanisme tersebut hanya terdapat di negara-negara liberal yang selalu mencurigai kekuasaan pemerintah. Hal ini, menurutnya, bertentangan dengan konsep integralistik yang memandang negara sebagai suatu kesatuan dengan rakyatnya.

Dengan norma-norma yang hampir tak memiliki mekanisme untuk membatasi kekuasaan, tak pelak bila kemudian setiap diberlakukan konstitusi ini selalu melahirkan pemerintahan yang otoriter.

Soekarno misalnya, membangun rezim otoriter Demokrasi Terpimpin dengan memberlakukan kembali UUD 1945 versi asli melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 setelah sebelumnya konstitusi tersebut sempat tak berlaku. Tindakannya itu menandai matinya era “Demokrasi Liberal” (1949-1958), dan, melalui UUD 1945 versi asli itulah, Soekarno mengangkat dirinya sebagai Presiden seumur hidup.

Sementara itu, penggantinya – Soeharto – menggunakan UUD 1945 versi asli sebagai sarana berkuasa selama 32 tahun, rezim Orde Baru-nya (Orba) juga memanfaatkan ketiadaan jaminan HAM yang ada di UUD 1945 untuk melakukan kekerasan-kekerasan terhadap rakyat seperti pembantaian terhadap simpatisan PKI di tahun 1965, pembunuhan terhadap aktivis Marsinah, penembakan massal di Tanjung Priok, serta penculikan terhadap aktivis-aktivis mahasiswa menjelang reformasi 1998.

Gagasan yang Harus Ditolak

Bagi para pendukung gagasan menghidupkan UUD 1945 versi asli, persoalan ini bisa jadi merupakan masalah ideologis. Bagi Hendropriyono dan Prabowo sebagai anak kandung Orba, mereka tentunya dididik untuk mensakralkan UUD 1945 versi asli, seperti yang tercermin dalam salah satu jargon utama Orba “melaksanakan UUD 1945 (versi asli) secara murni dan konsekuen.” Karenanya, wajar bila sekarang mereka hendak menghidupkannya kembali.

Di sisi lain, bagi PDIP yang mengklaim sebagai penerus ideologi Soekarnois. Menghidupkan kembali UUD 1945 versi asli, merupakan suatu langkah untuk mengimplementasikan warisan Soekarno. Sebab, Soekarno bersama-sama Soepomo merupakan salah satu perumus utamanya.

Masalahnya, para pendukung gagasan ini kerap tak menyadari bila UUD 1945 versi asli selain memiliki karakter otoritarian akibat pengaruh pemikiran Soepomo, ia merupakan suatu konstitusi sementara yang dibentuk untuk masa revolusi kemerdekaan. Bahkan, Soekarno mengistilahkannya sebagai “revolutionarie grondwet” untuk menunjukan sifat kesementaraannya.

Karena itulah, dokumen tersebut memberi kekuasaan yang amat besar bagi pemerintah. Hal ini bertujuan agar pemerintah dapat bekerja dengan efisien di masa revolusi yang kerap dihiasi dengan konflik dan peperangan sehingga wajar jika kemudian UUD 1945 versi asli selalu melahirkan pemerintahan yang otoriter ketika diberlakukan.

Anggota-anggota MPR di awal masa reformasi pun menyadari permasalahan struktural dari dokumen tersebut sehingga mereka memutuskan untuk mengamendemennya pada tahun 1999 sampai 2002. Lewat amendemen tersebut, kini UUD 1945 berhasil menghilangkan sifat kesementaraannya – terbukti dengan di adopsinya jaminan HAM serta dibatasinya kekuasaan Presiden.

Berkaca dari konteks sejarah tersebut, bisa dikatakan bila gagasan mengembalikan UUD 1945 versi asli merupakan suatu ide yang tidak rasional dan juga tak sesuai kebutuhan masa kini sebab Indonesia tidak sedang berada di masa revolusi yang penuh peperangan. Oleh sebab itu, patut dicurigai jika terdapat kepentingan pihak-pihak tertentu di balik gagasan ini.

Adapun, pemeritahan Jokowi merupakan pihak yang perlu dicurigai memiliki kepentingan terbesar atas isu ini – mengingat pemerintahannya akan memiliki kekuasaan yang hampir tak terbatas jika gagasan ini sampai terwujud.

Apalagi, saat ini, ahli-ahli politik serta hukum tata negara telah memperlihatkan fakta bila kualitas demokrasi Indonesia mengalami penurunan yang amat signifikan di masa pemerintahannya sebagai konsekuensi atas tindakan-tindakannya menabrak norma-norma demokrasi.

Maka dari itulah, dalam isu ini, seluruh elemen masyarakat sipil harus menolak gagasan amendemen kelima yang sesungguhnya berkedok upaya memberlakukan kembali UUD 1945 versi asli yang otoriter. Sebab, dengan konstelasi politik yang ada sekarang – di mana hampir absennya oposisi atas gagasan ini, boleh dibilang satu-satunya harapan untuk mencegahnya hanyalah perlawanan yang dilakukan rakyat.

Tulisan milik Abdurrachman Satrio, Peneliti Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.

“Disclaimer: Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.”

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com 

Menurut Freedom House, skor kebebasan sipil di Indonesia mengalami penurunan dari yang tadinya “bebas” (free) pada 2013 menjadi “sebagian bebas” (partly free) sejak 2014. Pun tahun ini skor kebebasan terus mengalami penurunan.

Penelitian yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) juga mengatakan hal yang sama. Menurut BPS, meskipun indeks demokrasi Indonesia meningkat, terjadi penurunan dalam hal aspek kebebasan sipil.

Kepala BPS Surhariyanto juga menjelaskan bahwa kebebasan sipil yang menurun adalah hak politik masyarakat untuk mengkritik dan memberikan masukan kepada penyelenggara negara maupun pemerintahan.

Kondisi ini juga dilihat oleh Haris Azhar, aktivis HAM sekaligus Direktur Eksekutif Lokataru, yang menyebutkan bahwa pemerintah makin otoriter karena berusaha menekan gerakan mahasiswa melalui ancaman sanksi dari Menristekdikti.

Memang, prediksi akan berubahnya pemerintahan Jokowi menjadi otoritarian sendiri sudah diprediksi setidaknya sejak 2018 oleh Thomas P. Power, akademisi asal Australian National University.

View this post on Instagram

Indonesia berada di ambang otoritarianisme? Simak artikel selengkapnya di pinterpolitik.com #editor #editorial #editorschoice #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Sep 27, 2019 at 5:00am PDT

Mau Otoriter Seperti Apa?

Terdapat beberapa jenis pemerintahan otoriter. Ada total authoritarian, competitive authoritarian, electoral authoritarian, dan bentuk otoritarian lainnya.

Lalu bentuk pemerintahan otoriter seperti apa yang dapat terjadi di Indonesia? 

Menurut Steven Levitsky adan Lucan A. Way, competitive authoritarian alias otoriter kompetitif adalah bentuk pemerintahan yang tidak sepenuhnya demokratis, namun tidak juga sepenuhnya otoriter. Pemerintahan model inilah yang sangat mungkin terjadi di Indonesia.

Di satu sisi pemerintahan jenis ini tetap memiliki atau mempertahankan kriteria-kriteria minimum demokrasi.

Pemerintah tetap mempertahankan pembagian kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif, pemilihan umum (pemilu), hak memilih, kebebasan pers, dan pemerintahan yang dijalankan oleh mereka yang memenangkan pilkada atau pemilu.

Namun ,di sisi lain pemerintahan yang sama juga sering melakukan pelanggaran serius terhadap kriteria-kriteria demokrasi di atas, khususnya terhadap oposisi ataupun pihak-pihak yang mengkritik.

Levitsky dan Way juga menjelaskan bahwa dalam bentuk otoritarianisme ini pemerintah masih mempertimbangkan dampak negatif jika dirinya dilihat sebagai pemerintah otoriter.

Oleh sebab itu, pelanggaran demokrasi tidak dilakukan secara terbuka melainkan melalui cara-cara yang lebih halus atau tertutup seperti pemberian suap, persekusi, dan penggunaan institusi negara untuk membuat pelanggaran demokrasi yang dilakukan seolah-olah merupakan sesuatu yang legal.

Kondisi ini pada titik tertentu menjadikan kriteria-kriteria demokrasi di negara dengan pemerintahan otoriter kompetitif hanya sebagai formalitas atau prosedural saja karena pemerintah dapat seenaknya, secara terbuka ataupun tertutup, melanggar kriteria demokrasi.

Bentuk otoritarianisme inilah yang bisa jadi sedang dituju oleh Indonesia.

Di satu sisi pemerintah tetap mempertahankan nilai-nilai demokrasi seperti pemilu, keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mengkritisi pemerintah, dan kebebasan pers.

Namun, di beberapa kesempatan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga bertanggung jawab atas banyak insiden yang dinilai tidak demokratis, seperti meningkatnya penangkapan terkait UU ITE UU dan Pasal Penodaan Agama dalam RKUHP.

Pejabat pemerintah dan tokoh politik seperti Jokowi, Bambang Soesatyo, dan Fahri Hamzah juga mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang mengklaim dirinya atau institusinya memiliki komitmen demokrasi.

Namun banyak pihak, seperti yang sudah disebutkan di awal, menilai justru kebebasan sipil Indonesia menurun dan Indonesia sedang mengarah pada otoritarianisme.

Legislatif Sumber Otoriter?

Selama ini tuduhan bahwa pemerintah otoriter lebih banyak diarahkan kepada lembaga eksekutif khususnya Presiden Jokowi dan menteri-menterinya.

Namun, tidak menutup kemungkinan jika otoritarianisme juga berasal dari lembaga legislatif, dalam hal ini partai politik (parpol) dan DPR.

Salah satu bentuk otoritarianisme yang akhir-akhir ini dinilai dipraktekkan oleh DPR adalah pembahasan berbagai Rancangan Undang-Undang (RUU) yang tidak melibatkan masyarakat.

Menurut Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti, pada kasus RUU KPK, DPR melakukan politik otoriter.

Hal ini dikarenakan revisi dan pengesahan RUU tetap dilakukan di tengah-tengah kritik dan penolakan keras masyarakat.

Hal senada juga diungkapkan Feri Amsari, pakar hukum tata negara.

Menurut Feri, dibahasnya RKUHP menunjukkan bahwa proses legislasi di Indonesia akhirnya menjadi otoritarian karena pembahasan tidak mempedulikan penolakan masyarakat.

Ia juga menjelaskan bahwa kasus ini membuat publik terpaksa tunduk kepada kekuatan eksekutif dan legislatif.

Lalu, apa sumber otoritarian DPR?

Menurut Lisa Blayed yang mengkaji rezim otoriter di Mesir, otoritarianisme bisa muncul karena adanya pemilihan legislatif (pileg) yang kompetitif dan perilaku elite politik khususnya parpol.

Kursi yang terbatas dan besarnya manfaat yang diterima jika seseorang berhasil menjadi anggota parlemen membuat pileg di Mesir dijadikan sebagai ajang pelelangan parpol terhadap mereka yang ingin masuk ke parlemen.

Kondisi ini, menurut Blayed, menjadikan pileg di Mesir sebagai salah satu sumber otoritarianisme karena partai-partai bisa mengendalikan siapa yang masuk ke parlemen dan pada akhirnya hanya elite tertentu yang duduk di kursi legislatif.

Pun setelah duduk di parleman, para anggota dewan harus menunjukkan loyalitasnya pada partai jika tidak ingin dikeluarkan. Hal ini menyebabkan anggota parlemen lebih mementingkan kepentingan parpol dibanding rakyat

Blayed juga menjelaskan bahwa rezim otoriter mempertahankan adanya badan legislatif, parpol, dan pileg untuk memberikan kesan seolah-olah rezim tersebut memiliki legitimasi.

Di Indonesia beberapa pihak juga menilai bahwa anggota DPR lebih loyal ke partainya dibanding ke masyarakat.

Ray Rangkuti misalnya, menilai bahwa loyalitas anggota DPR ada untuk partainya, bukan masyarakat yang memilihnya.

Loyalitas ini juga disebabkan oleh adanya kemampuan parpol untuk mengganti kadernya di DPR dengan kader yang lain jika ia merasa kader tersebut tak menguntungkannya.

Oleh sebab itu, anggota DPR cenderung harus mengikuti keinginan parpol, meskipun keinginan tersebut bersifat otoriter

Tidak berhenti di situ, dalam perpolitikan Indonesia ada fenomena yang dinamakan sebagai kartelisasi parpol.

Kartelisasi parpol merupakan fenomena di mana parpol-parpol yang secara ideologi atau dalam pemilu berbeda pandangan, bergabung dengan koalisi pemerintahan demi mendapatkan akses sumber daya finansial dan politik negara.

Kartelisasi ini menunjukkan bahwa Parpol lebih mengutamakan pembagian kursi kekuasan dan kepentingkannya sendiri dibanding menjaga suara pemilihnya.

Pola hubungan partai seperti ini juga dinilai beberapa pengamat sebagai hal yang merusak demokrasi.

Beberapa pihak juga menilai bahwa RKUHP dijadikan sebagai alat dagang atau tukar guling politik antara DPR dengan pemerintah (presiden).

Freedom House juga mengatakan bahwa turunnya skor kebebasan sipil di Indonesia, sebagai salah indikator rezim otoriter, juga bersumber dari badan legislatif dalam hal korupsi, keterbukaan dan transparansi, serta kebijakan yang dikeluarkan oleh DPR.

Jika benar terjadi, itu artinya anggota DPR, demi kepentingan politik dan loyalitas ke partainya, rela mengambil sikap otoriter dengan tidak mendengarkan penolakan masyarakat terhadap berbagai RUU bermasalah. (F51)

Mau tulisanmu terbit di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Mati satu tumbuh seribu, sepertinya peribahasa tersebut juga berlaku untuk permasalahan politik yang ada di Indonesia.

Baru saja masalah sidang sengketa Pemilu selesai, sudah tumbuh lagi aja masalah rekonsiliasi kubu Prabowo yang katanya akan bergabung ke koalisi Jokowi.

Mulai dari Jokowi yang inisiatif ajak Prabowo rekonsiliasi, lalu katanya Prabowo akan menjadi Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia (Wantimpres), dan juga rumor-rumor tentang Gerindra, Demokrat dan PAN yang ada kemungkinan untuk gabung ke pemerintah.

Memangnya kenapa sih Indonesia butuh oposisi? Kenapa nggak semuanya aja gabung ke kubu Jokowi, kan masyarakat lihatnya jadi adem tuh kalau pemimpin-pemimpin mereka masuk ke satu geng yang sama.

Tapi ternyata, ketidakhadiran oposisi itu tidak seindah yang dibayangkan loh.

Kalau mau dianalogikan, oposisi itu memiliki peran seperti vaksin dalam tubuh manusia. Wih. Kalo gitu oposisi bisa dianggap haram juga dong kayak vaksin yang beberapa waktu lalu sempat jadi perdebatan? Hehehe.

Meskipun vaksin bukan bagian alamiah dari tubuh manusia, namun fungsi utama vaksin adalah untuk mencegah dan menyerang penyakit-penyakit tertentu berkembang di dalam tubuh.

Agak mirip juga dengan oposisi, meskipun oposisi bukan bagian dari pemerintah, namun peran oposisi di DPR itu sangat besar dampaknya. Oposisi di dalam DPR dapat mengkritik pemerintah dan mencegah lahirnya kebijakan-kebijakan pemerintah yang cenderung otoriter dan tidak berpihak kepada rakyat.

Jadi oposisi bukan masalah halal atau haram lagi lah ya. Hehehe.

Kalau melihat ke belakang, bukannya waktu masa Orde Lama dan Orde Baru peran partai opsisi cenderung mandul dan tak berfungsi, sehingga melahirkan pemerintahan yang otoriter ya.

Hmm. Jangan-jangan inisiatif Jokowi melakukan rekonsiliasi dari awal itu karena memang bertujuan untuk menguasai oposisi kali ya?

Berarti kalau semua partai politik pada akhirnya bergabung dengan pemerintah, nggak ada lagi partai oposisi yang menjadi penyeimbang di DPR.

Kalau begini ceritanya, jangan-jangan bener lagi kata para pengamat politik yang bilang kalau Pak Jokowi itu neo-otoriter. Wah. Bisa-bisa sejarah pemerintahan masa lalu yang otoriter keulang lagi dong. Upss. (R50)