PinterPolitik.com

“Hills have eyes. The hills have eyes” – The Weeknd, “The Hills” (2015)

Warganet (netizen). Kata ini biasa digunakan untuk menyebut mereka yang menjadi penduduk dalam ruang dunia maya. Biasanya, istilah “warganet” ini merujuk pada orang-orang yang secara aktif terlibat dalam ruang publik yang terbentuk melalui platform media sosial (medsos) atau media baru (new media).

Meski sebenarnya istilah ini bersifat netral, konotasi negatif juga melekat pada kata ini. Bagaimana tidak? Banyak pihak menggunakan istilah “netizen” sebagai pengguna-pengguna medsos yang sangat “berkuasa”.

Dalam hal ini, netizen dinilai sangat berpengaruh dalam memengaruhi diskursus di dunia maya. Bahkan, netizen dianggap memperkeruh ruang publik dunia maya dengan berbagai konten negatif, seperti berita bohong (hoaks).

Tidak jarang, saking berpengaruhnya netizen di Indonesia, sejumlah pihak menilai  netizen sering membuat onar di ruang daring (online). Salah satunya adalah sebuah survei yang dilakukan oleh Microsoft.

Survei yang dilakukan sepanjang tahun 2020 itu menyebutkan  netizen Indonesia merupakan kelompok warganet yang dianggap paling tidak sopan di kawasan Asia Tenggara dalam berjejaring di medsos. Dari 32 negara, Indonesia menempati posisi ke-29 sebagai kelompok warganet yang memiliki tingkat kesopanan yang rendah.

Sontak saja, para warganet Indonesia tidak terima. Sejumlah akun Instagram yang berasal dari Indonesia langsung menyerang akun Instagram milik Microsoft. Berbagai komentar buruk masuk ke kolom komentar – membuat akun tersebut menonaktifkan komentar di akunnya.

Baca Juga: McD-BTS Meal, Jokowi Perlu Waspada?

Tidak hanya fenomena survei Microsoft, warganet baru-baru ini juga menyerang seri drama asal Korea Selatan (Korsel) yang berjudul Racket Boys (2021-sekarang). Seri drama tersebut dinilai bertindak diskriminatif terhadap Indonesia dalam salah satu episodenya.

Tepatnya dalam episode kelima, Indonesia sebagai tuan rumah perlombaan bulu tangkis digambarkan bersifat tidak adil pada kontingen Korsel. Bahkan, para pendukung (supporters) atlet Indonesia dinilai bersikap seenaknya sendiri karena mengolok kontingen Korsel.

Persoalan bulu tangkis ini juga bukan hanya sekali ini saja menjadi perhatian para warganet. Dalam polemik All England 2021 – di mana kontingen Indonesia dipaksa mundur, warganet juga mengecam keras Badminton World Federation (BWF) karena dinilai bersikap tidak adil.

Masuk akal sebenarnya apabila warganet Indonesia turut berjuang membela negaranya. Namun, sikap keras ala warganet ini menimbulkan sejumlah pertanyaan – khususnya mengapa fenomena-fenomena ini terjadi.

Apa yang membuat para warganet Indonesia bersikap keras di ruang siber seperti medsos? Lantas, apakah sikap reaktif para pengguna dunia maya ini memiliki konsekuensi dan kesempatan strategis bagi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)?

Menyoal Cyber-nationalism

Apa yang terjadi dalam sikap-sikap keras yang ditunjukkan oleh para warganet Indonesia ini bisa tergolong sebagai cyber-nationalism (nasionalisme siber). Nasionalisme jenis ini secara sederhana dapat dipahami sebagai nasionalisme yang menggunakan jejaring maya (internet) sebagai wadahnya.

Konsep nasionalisme siber ini dibahas juga lebih lanjut oleh M.F. Palmer dalam tulisannya yang berjudul Cyber-nationalism: Terrorism, Political Activism, and National Identity Creation in Virtual Communities and Social Media. Palmer menyebutkan bahwa medsos kini menjadi ruang spasial di mana nasionalisme dapat tersebar – menciptakan partisipasi sipil di dunia maya.

Fitur utama dalam nasionalisme sendiri adalah pembedaan antara “kita” dengan “mereka”. Pembedaan ini terjadi melalui produksi kebudayaan (cultural production) yang berujung pada perasaan memiliki (belonging) dan identitas serta keunikan nasional (national identity).

Meminjam istilah yang digunakan oleh Michael Billig, Palmer menyebutkan bahwa ada jenis nasionalisme yang disebut sebagai banal nationalism. Berbeda dari nasionalisme secara tradisional yang terbentuk melalui mitos dan keyakinan akan asal-usul nasional, nasionalisme banal ini dibentuk melalui penciptaan ulang (reproduction) atas simbol, gambar, dan hal-hal lain yang merepresentasikan sebuah bangsa di ruang media baru.

Salah satu fenomena nasionalisme siber yang paling terlihat adalah bagaimana para warganet Republik Rakyat Tiongkok (RRT) menyerang berbagai pihak – entah perusahaan atau individu – yang dianggap mengancam kedaulatan negaranya. Salah satunya adalah Versace yang terpaksa meminta maaf ketika produknya mengidentifikasikan Hong Kong sebagai negara yang terpisah.

Mengapa nasionalisme siber ala warganet Tiongkok ini dapat terjadi? Bukan tidak mungkin, sikap keras para warganet ini terbentuk melalui perasaan memiliki (sense of belonging) terhadap negaranya – di mana Hong Kong dan Taiwan dianggap sebagai bagian dari satu kesatuan Tiongkok (One China).

Selain itu, bisa jadi, nasionalisme siber ini terbangun melalui produksi ulang atas simbol dan gambar nasionalistis yang ada di ruang media baru – seperti yang dijelaskan oleh Billig. Ini terlihat dari bagaimana meme-meme nasionalistis tersebar di medsos Tiongkok seperti Weibo kala demonstrasi besar-besaran di Hong Kong terjadi pada tahun 2019.

Baca Juga: Biden Tantang Xi Jinping, Jokowi?https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?creatorScreenName=pinterpolitik&dnt=false&embedId=twitter-widget-1&features=eyJ0ZndfZXhwZXJpbWVudHNfY29va2llX2V4cGlyYXRpb24iOnsiYnVja2V0IjoxMjA5NjAwLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X2hvcml6b25fdHdlZXRfZW1iZWRfOTU1NSI6eyJidWNrZXQiOiJodGUiLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X3NwYWNlX2NhcmQiOnsiYnVja2V0Ijoib2ZmIiwidmVyc2lvbiI6bnVsbH19&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=1163786111136739328&lang=id&origin=https%3A%2F%2Fwww.pinterpolitik.com%2Fin-depth%2Famarah-netizen-bayangi-jokowi&sessionId=146721fa9ad7d49a28b5e7902c22c2e1391fe6c5&siteScreenName=pinterpolitik&theme=light&widgetsVersion=2582c61%3A1645036219416&width=550px

Lantas, bila nasionalisme siber di Tiongkok ini terjadi akibat reproduksi simbol dan gambar nasionalistis, bagaimana dengan Indonesia? Apakah nasionalisme siber warganet Indonesia memiliki konsekuensi strategis?

Bila bercermin pada fenomena nasionalisme siber di Tiongkok, bukan tidak mungkin hal yang sama juga terjadi di Indonesia. Pasalnya, sudah menjadi rahasia umum bahwa produksi kebudayaan ala masyarakat Indonesia juga diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari di dunia maya.

Dalam hal ini, bila mengacu pada penjelasan Palmer, nilai-nilai yang melekat di masyarakat Indonesia akan juga tersalurkan di ruang media baru. Budaya gotong royong, misalnya, disebut oleh Gumisawa Hideo dalam tulisannya yang berjudul On the Thought of ‘Gotong Royong’ sebagai salah satu konsep yang ditanamkan dalam gagasan nasionalisme Indonesia dari masa ke masa.

Di samping produksi kebudayaan dari nilai Gotong Royong, nasionalisme banal juga bisa saja memengaruhi nasionalisme siber ala Indonesia. Jika diperhatikan, sebagian besar bidang yang disoroti oleh para warganet adalah bidang-bidang yang biasa menjadi kebanggaan Indonesia, seperti bulu tangkis dan sepak bola.

Boleh jadi, bidang-bidang olahraga ini merupakan simbol dan gambaran akan identitas nasional yang terus diproduksi ulang dalam media baru. Lagipula, dalam sejarahnya, Indonesia kerap dianggap sebagai ‘raksasa’ dalam bidang-bidang olahraga ini, khususnya bulu tangkis.

Menjadi masuk akal apabila nasionalisme siber warganet Indonesia sangat kental di bidang-bidang ini. Belum lagi, ada juga sentimen negatif soal perasaan memiliki terhadap sejumlah negara seperti Malaysia – negara yang kerap menjadi sasaran sikap keras dari para warganet Indonesia.

Bayangi Jokowi?

Terlepas dari nasionalisme siber ini, bukan tidak mungkin sifat warganet Indonesia ini memiliki konsekuensi strategis. Pasalnya, dalam politik internasional di era kontemporer ini, ruang gagasan – khususnya di dunia maya – juga menjadi instrumen yang digunakan dalam persaingan antara dua negara adidaya, yakni Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok.

Nasionalisme siber ala Tiongkok atas Hong Kong dan Taiwan, misalnya, dinilai menjadi salah satu alat politis Partai Komunis Tiongkok untuk melawan gagasan-gagasan dari AS dan Barat yang – kurang lebih – mengatakan bahwa Hong Kong dan Taiwan berbeda dari Tiongkok daratan (mainland). Perang gagasan ini bisa saja terbawa ke Indonesia suatu saat nanti.

Apalagi, mengacu ke penjelasan Sarah Kreps dalam tulisannya yang berjudul Social Media and International Relations, medsos tentu juga dapat menjadi sebuah alat perang di politik antarnegara. Setidaknya, Kreps menjelaskan potensi medsos ini melalui perang propaganda yang terjadi antara AS dan Uni Soviet pada Perang Dingin dulu.

Pertempuran di ruang gagasan ini bisa jadi menjadi upaya perebutan kekuatan lunak (soft power) – kemampuan suatu negara untuk membuat negara lain memiliki kemauan yang sama. Dengan adanya kekuatan lunak ini, profesor politik dari University of Chicago, John J. Mearsheimer, menyebutkan bahwa kekuatan ini pasti perlu digunakan oleh negara yang cerdik – dengan kombinasi bersama kekuatan keras (hard power) seperti kemampuan militer.

Baca Juga: Membaca Siapa “Musuh” Jokowi

Uniknya lagi, pertempuran di ruang medsos ini bisa saja didominasi oleh AS sebagai pembuat jaringan dengan perusahaan-perusahaan teknologi seperti Facebook, Google, dan Twitter di belakang pemerintahan Joe Biden. Kekuatan ini disebut oleh Manuel Castells sebagai kekuatan yang tertanam di sebuah masyarakat jaringan (network society).

Bila benar AS akan menguasai ruang media baru di Indonesia, bisa saja nasionalisme siber ini akan menghantui pemerintahan Jokowi di kemudian hari. Sentimen negatif terhadap Tiongkok, misalnya, bukan tidak mungkin akan menghambat berbagai kerja sama infrastruktur antara Indonesia dan negara yang dipimpin Presiden Xi Jinping itu.

Apalagi, isu banyak masuknya tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok kerap menarik perhatian masyarakat tidak hanya di media massa, melainkan juga di medsos. Isu ini bisa dibilang mencuat terus-menerus dari tahun ke tahun.

Bila benar sentimen ini bisa membangkitkan nasionalisme siber, bukan tidak mungkin nasionalisme yang disebutkan oleh Mearsheimer dalam pidatonya kala menerima James Madison Award dapat terjadi. Bisa saja, muncul sebuah kondisi di mana masyarakat akan melihat pemimpin-pemimpinnya sebagai sosok yang tidak mempedulikan masyarakat Indonesia dan malah lebih memihak ke elite-elite asing.

Bukan tidak mungkin, situasi seperti ini akan mengancam siapapun yang berkuasa saat ini – entah itu pemerintahan Jokowi atau koalisi partai politik (parpol) di baliknya – seperti apa yang terjadi di pemilihan presiden (Pilpres) AS 2016 dengan kemunculan Donald Trump. Mari kita amati saja bagaimana kelanjutannya nanti. (A43)

Baca Juga: Jokowi di Simpang Infrastruktur dan Pandemi

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

[dropcap]W[/dropcap]akil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon meluruskan pernyataan pemimpin partainya, Prabowo Subianto terkait dengan penolakan untuk impor jika terpilih jadi presiden Indonesia.

Menurutnya, pernyatan tersebut hanya sekedar batasan untuk melakukan impor saja, bukan berarti Indonesia akan memberhentikan impor secara keseluruhan. Fadli menjelaskan, larangan impor yang dilakukan hanya untuk kebutuhan yang memang bisa dihasilkan dari dalam negeri. Weleh-weleh.

Bang-bang, berarti sama aja dong kayak jamannya Jokowi? Emang Bahan Bakar Minyak (BBM) bisa diolah di Indonesia? Emangnya kita bisa nanam gandum? Emangnya kita bisa melengkapi kebutuhan beras? Emangnya kita bisa memenuhi kebutuhan kedelai, daging sapi, susu sapi? Terus pernak-pernik aksesoris gadget juga emang bisa? Wkwkwk.

Jadi intinya, ga usah jauh-jauh deh ngomong negeri ini harus menjadi mandiri. Itu benerin aja dulu pidatonya biar enggak ngeblunder, biar terlihat lebih mandiri dan enggak usah minta dibantu sama wakilnya untuk perjelas visi misi. Wkwkwk.

Oh iya gengs, menurut Fadli contoh komoditas yang seharusnya tidak diimpor adalah beras, komoditas pertanian dan sebagainya.
Share on X

Ia pun menilai bahwa polemik pernyataan Prabowo tersebut karena sengaja diplesetkan oleh kubu lawan politik, sehingga berdampak pada kesalahpamahan masyarakat. Ini juga banyak diplesetkan karena kalimat itu tidak diambil secara utuh. Apalagi impor itu dilakukan secara masif di masa musim panen.

Duh aduh, bang-bang, bukanya potong memotong video juga suka dilakukan kubu abang ya? Jadi jangan salahin oposisi bang. mungkin lebih elok berkaca dulu sebelum berbicara. Daripada nanti abis bicara diplesetin sama para pengacara alias penganguran banyak acara yang sukanya bikin meme. Wkwkwk.

Gengs, intinya mah daripada pusing mikirin klarifikasi kayak begini, mending kalian pikirin deh ungkapannya Martin Luther King. Kali aja kan gatel kalian yang mau nyinyirin politisi menghilang. Ehehehe:

“Kegelapan tidak bisa mengusir kegelapan; hanya cahaya yang bisa melakukannya. Kebencian tidak akan mampu menghapus kebencian; hanya cinta yang mampu melakukannya.” (G35)

PinterPolitik.com

[dropcap size=big]U[/dropcap]ngkapan keheranan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto ini mungkin juga mewakili pertanyaan segelintir masyarakat lainnya. Dibalik tingkat kepercayaan masyarakat yang menurut Gallup World Poll (GWP)  tertinggi sedunia karena mencapai 80 persen, namun di dalam negeri kondisinya bertolak belakang. Terutama di dunia maya, sepak terjang Presiden Joko Widodo nyaris selalu salah di mata netizen.

Apa mungkin survei lembaga internasional itu tidak menggambarkan kondisi sebenarnya? Anehnya, berbagai lembaga survei Indonesia pun juga memperlihatkan kalau tingkat popularitas dan elektabilitas Jokowi tinggi. Berdasarkan survei Indo Barometer pada 22 Maret 2017, diketahui bahwa posisi Jokowi lebih tinggi dari rivalnya Prabowo Subianto, yaitu 50,2 persen dibanding 28,8 persen. Begitu juga menurut hasil survei Saiful Mujani Research Center (SMRC) pada 8 Juni 2017, yaitu Jokowi di posisi 53,7 persen dan Prabowo 37,2 persen. Lalu mengapa hujatan itu begitu gencar dilontarkan?

Bila dibandingkan dengan presiden-presiden Indonesia lainnya, mungkin hanya Jokowi saja yang seakan ‘rela’ (atau tidak peduli?) dirinya dijadikan olok-olok media maupun media sosial (medsos). Bahkan begawan ekonomi Hermawan Kartajaya dalam sebuah seminar pernah berseloroh, kalau saja Presiden Soeharto masih hidup dan berkuasa saat ini, mungkin beliau akan meninggal terkena serangan jantung hanya karena membaca serangan kritik dari para netizen di medsos. Sekali lagi, ini hanya perandaian semata.

Sisa Luka Lama?

“Ujian terbesar dari keberanian di dunia adalah menanggung kekalahan tanpa kehilangan hati.” ~ Robert Green Ingersoll, pengacara AS

Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 lalu, bisa dibilang merupakan Pilpres paling dramatis di Indonesia. Saat itu, suara rakyat Indonesia terbelah antara pendukung Jokowi dan Prabowo. Kemenangan Jokowi-JK yang tipis, yaitu 53,15 persen sementara Prabowo-Hatta Rajasa 46,85 persen, juga diiringi dengan drama penarikan diri Prabowo yang menolak hasil Pemilu karena dituding tidak demokratis dan penuh kecurangan.

Pada akhirnya, kesan tidak menerima kekalahan ini pun menjalar ke hampir sebagian besar pendukungnya. Banyak pendukung Prabowo yang meyakini kalau Jokowi hanyalah sosok yang mengandalkan pencitraan. Pendapat ini memang tidak sepenuhnya salah, karena Jokowi mempergunakan media – baik itu konvensional maupun media sosial untuk mempublikasikan sepak terjangnya, lebih baik dibanding Prabowo.

Pemerintahan Jokowi juga tidak sepenuhnya didukung anggota Parlemen, di mana partai oposisi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP), jumlahnya lebih banyak dibanding partai pendukung pemerintah. Sehingga di awal pemerintahannya, Jokowi menerima guncangan hebat yang efeknya dirasakan merugikan masyarakat. KMP saat itu terdiri dari Partai Gerindra, PPP, PKS, dan Golkar, sementara Demokrat memilih netral.

Walaupun kemudian beberapa partai seperti Golkar, PPP, dan PAN, menyatakan bergabung dalam Koalisi Kerjasama Partai Pendukung Pemerintah (KP3), namun Gerindra tetap bersikukuh berada dipihak menentang setiap kebijakan pemerintah. Hampir setiap kebijakan pemerintah, selalu dikomentari miring oleh Gerindra yang kemudian ditelan mentah-mentah oleh para pendukung Prabowo.

Presiden Pejabat Partai

“Ada banyak manusia yang punya prinsip di partai-partai politik di sebuah negara, tapi tidak ada partai yang punya prinsip.” ~Alexis de Tocqueville, sejarawan Prancis

Sistem pemilihan umum Indonesia yang sulit menempatkan calon independen sebagai pemenang, membuat posisi partai politik (parpol) begitu kuat. Begitulah kondisi Jokowi saat ini, sebagai presiden sipil pertama yang bukan berasal dari partai, Jokowi memang dianggap lemah. Salah satunya karena ia dianggap tidak bisa ‘berkutik’ saat partai pendukungnya, yaitu PDI Perjuangan ikut campur tangan dalam kebijakan pemerintahan.

Posisi Jokowi yang kerap dianggap sebagai ‘Presiden Pejabat Partai’, membuat tingkat kepercayaan masyarakat pada independensi dan niat baik Jokowi dalam menjalankan pemerintahan menjadi rendah. Lebih parah lagi, Jokowi dianggap hanya sebagai ‘presiden boneka’ karena disetiap kesempatan, Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Sukarnoputri selalu terlihat mendampingi sang presiden.

Jadi presiden pun presiden boneka sgala kebijakan tergantung si pembuat boneka tersebut… Lihat, dengar dan rasakan… pic.twitter.com/Mqhx7MxaCs

— Suara Dari Samping. (@Veryira84141391) 18 Juli 2017

Namun secara perlahan, Jokowi sepertinya telah mulai terlihat melepaskan diri dari bayang-bayang Megawati. Banyak yang melihat, hubungan Jokowi-Mega sempat merenggang pada 2015. Bahkan peneliti dari Saiful Mujani Research dan Consulting (SMRC) Burhanuddin Muhtadi pernah mengkritik PDI Perjuangan karena melihat sikap Jokowi yang berusaha mandiri ini sebagai ancaman, bukan peluang.

Salah Naik Kendaraan?

“Saya selalu mengatakan bahwa dalam politik, musuh-musuhmu tak dapat menyakiti kamu, tapi teman-temanmu akan membunuhmu.” ~ Ann Richards, politisi AS

Dari sisi politis, Jokowi telah mampu mengendalikan Parlemen. Ini terlihat dari bagaimana Undang-undang Penyelenggaraan Pemilu (UU Pemilu) berhasil disahkan dengan ambang batas Presidential Threshold (Pres-T) yang sesuai dengan keinginan pemerintah, yaitu 20-25 persen. Walaupun PAN membelot dengan ikut walk out, namun ini memperlihatkan fakta bahwa suara parpol pendukung pemerintah masih solid.

Sepertinya, Jokowi juga punya kalkulasi politik tersendiri. Sejauh ini, ia membuktikan masih piawai dalam menjaga hubungan dengan Megawati, PDI Perjuangan, maupun parpol koalisi sehingga berhasil membawa stabilitas politik dan pemerintahan. Ini terlihat dari semakin banyaknya parpol yang mendeklarasikan dukungannya pada Jokowi dalam Pilpres 2019 mendatang. Sejauh ini, sudah ada Golkar, Hanura, Nasdem, PKB, PPP, PKPI, PSI, dan Perindo yang telah resmi menyatakan dukungannya.

Hingga kini, PDI Perjuangan belum mendeklarasikan dukungannya pada Jokowi pada Pilpres 2019 mendatang. Namun tanpa PDI Perjuangan pun, gabungan suara dari Golkar (14,75 persen), Nasdem (6,72 persen), PPP (6,53 persen), dan Hanura (5,26 persen), Jokowi sebenarnya sudah memiliki suara yang cukup. Namun apakah dukungan empat parpol tersebut akan membuat masyarakat tertarik untuk memilihnya?

Bila dilihat dari keterpopulerannya, keempat parpol tersebut kurang mendapatkan simpati masyarakat. Sementara PDI Perjuangan yang memiliki cukup banyak massa, juga tidak seluruhnya solid mengikuti keputusan partai. Ini terlihat pada kasus Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Pilkada DKI Jakarta lalu. Berbeda dengan dua parpol oposisi pemerintah yang sudah memastikan akan kembali mendukung Prabowo, yaitu Gerindra dan PKS. Keduanya cukup banyak memiliki anggota dengan loyalitas tinggi.

Pihak oposisi inipun cukup lihai untuk ‘menggoreng’ berbagai isu yang menjatuhkan citra pemerintah. Sikap tegas pemerintah dengan menangkap tokoh yang diduga makar dan membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) melalui Peraturan Pengganti Undang-undang (Perppu) Organisasi Massa yang hingga kini menuai kontroversi, merupakan umpan empuk untuk membenturkan masyarakat dengan pemerintah melalui isu agama.

Pada akhirnya menjelang Pilpres 2019 nanti, Jokowi harus banyak menimbang berbagai kebijakan yang mampu merangkul semua kalangan. Para pengamat menilai, acara zikir akbar di halaman Istana Presiden lalu dan upaya menggandeng ormas Islam terbesar Nahdlatul Ulama (NU), merupakan strategi untuk meraih kembali simpati umat Islam. Apalagi upaya kader Gerindra dengan menyamakan PDI Perjuangan sebagai komunis, malah membuat partai ini terpleset sendiri.

PDIP: Kami Kerap Kena Isu PKI, Dari Bu Megawati Sampai Pak Jokowi https://t.co/E8Su8LLuXG pic.twitter.com/RD1lTMKY7N

— detikcom (@detikcom) 2 Agustus 2017

Selain kesan Jokowi anti-Islam, banyak pihak juga menilai masyarakat belum puas karena Jokowi belum dianggap mampu mengendalikan harga pangan, nilai tukar rupiah, serta penyediaan lapangan kerja. Menurut sebuah survei, penilaian kinerja Jokowi di ketiga aspek ini menurun, terutama pada ketersediaan lapangan kerja. Di ketiga isu inilah yang menjadi kunci ketidakpuasan publik, sekaligus menjadi celah bagi para Jokowi haters dalam menilai kekurangan dari kinerja pemerintahan Jokowi.

Melakukan sosialisasi program dan menyediakan informasi yang terbuka pada publik, adalah cara jitu untuk meredam nyinyiran haters. Selain itu, mungkin sudah saatnya bagi Jokowi untuk mulai menimbang parpol yang layak sebagai “kendaraannya” di Pilpres 2019 nanti. Bagaimana pun juga, tingkat keterpercayaan masyarakat terhadap parpol saat ini sangat rendah.  Jangan sampai elektabilitas pribadinya yang tinggi, jatuh hanya karena “kendaraan yang salah”.  (R24)

PinterPolitik.com

Panghinggar Irawan (35) sempat mengenalkan dirinya sebagai Indra dalam video pertama yang berdurasi 1 menit 5 detik. Di video berikutnya, yang berdurasi 1 jam 44 menit, ia telah siap dengan seutas tali dan mengalungkannya ke leher. Kejadian miris yang terjadi pada Jumat tersebut membuat heboh masyarakat, khususnya netizen. Walaupun sudah dihapus oleh Facebook, video tersebut terakhir telah dilihat sebanyak lebih dari 57.000 kali.

Seperti yang dilansir dari Warta Kota, sebelum Indra melakukan aksi bunuh diri, ia dan istri, Dina Febrianti, sempat cekcok hingga melibatkan Ketua RT setempat, Mohammad Sidik. Menurutnya, Dina cemburu karena menemukan pesan chatting suaminya dengan perempuan lain. Setelah berkonsultasi, Mohammad Sidik tidak mengetahui kalau Dina membawa anak-anaknya pergi dari rumah. Saat itulah, Indra melakukan aksinya.

Dalam teori 4 jenis  bunuh diri, Emile Durkheim menjabarkan terdapat jenis bunuh diri Egoistic Suicide, Altruistic sicide, Anomic suicide, dan Fatalistic suicide. Menilik dari aksi bunuh diri yang dilakukan oleh Panghinggar atau Indra dalam jenis bunuh diri versi Durkheim, ia masuk dalam jenis aksi bunuh diri Egoistic suicide, dimana aksi bunuh diri terjadi karena rendahnya integrasi sosial yang terjadi oleh pelaku bunuh diri. Ketika seseorang melakukan bunuh diri jenis egoistic suicide, mereka tidak didukung oleh lingkaran sosial, merasa diri asing, dan merasa tidak memiliki siapapun selain dirinya. Dalam keadaan tertekan akibat perselisihan dengan sang istri, Indra merasa tak berdaya dan takut, namun di sisi lain ia mengaku tak memiliki pilihan lain. Hal tersebut sempat disampaikannya dalam video bahwa ia sebenarnya takut.

Penanganan Kesehatan Mental di Indonesia

Penyelenggaraan kesehatan mental di Indonesia masih memiliki banyak persoalan. Data dari Riskesdas (Riset Kesehatan Dasar) tahun 2013 mengemukakan bahwa gangguan kesehatan mental emosional yang ditunjukan dengan gejala depresi dan kecemasan sebesar 6% untuk usia 15 tahun ke atas atau sekitar 14 juta orang.

Sedangkan data dari WHO (World Health Organization) menyatakan satu dari empat orang di dunia terjangkit gangguan mental dalam beberapa waktu dalam hidup. Sekitar 450 juta orang saat ini mengalami gangguan kesehatan mental dan 1 juta orang melakukan bunuh diri setiap tahun.

Kesadaran tentang pentingnya kesehatan mental di Indonesia masih belum tinggi. Hal ini berkaitan dengan baru tiga tahun disahkannya UU nomor 18 tahun 2014 tentang kesehatan mental. Proses pembentukan UU ini dijelaskan oleh salah satu penggagasnya yakni, Nova Riyanti Yusuf, lahir melalui dobrakan atau desakan oleh publik. Ia juga berharap hadirnya UU tentang kesehatan mental ini akan menstimulasi perbaikan dan kesadaran masyarakat atas kesehatan mental.

Sudah 3 tahun diimplementasikan di Indonesia, perubahan signifikan belum terlihat. Prosedur kesehatan negara yang bertalian dengan pengesahan UU no 18 tahun 2014, juga tidak memudahkan warga untuk berobat atau memeriksa keadaan jiwanya.

BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan) tidak memberi informasi mengenai pelayanan kesehatan mental melalui badannya. Sedangkan  melalui Permenkes (Peraturan Menteri Kesehatan) 59 tahun 2014, jelas disebutkan bahwa penyakit kejiwaan dijamin oleh BPJS.

Kenaikan harga iuran yang terjadi dalam dua tahun berturut turut mewarnai BPJS. Pada 1 April 2016 dan sesuai Peraturan Presiden nomor 19 tahun 2016, iuran peserta BPJSKes dinaikan menjadi Rp23,000 yang sebelumnya Rp19,225 per bulan. Bagi Pekerja Penerima Upah (PPU) swasta, tidak mengalami perubahan. Sementara , PNS, Anggota TNI, Polri, pejabat negara, pimpinan DPRD, dan pegawai pemerintah non-PNS, dikenakan keniakan 5 persen dari total upah 3 persen akan membayar 2 persen. Adapun, bagi peserta Bukan Penerima Upah (PPBU) dan Peserta Bukan Pekerja untuk kelas III, akan dikenakan Rp,30,000 per bulan yang sebelumnya Rp25,5000. Peserta kelas I membayar Rp51,000 per bulan yang sebelumnya Rp42,500. Dan untuk peserta kelas I, iuran menjadi Rp80,000 dari yang sebelumnya Rp59,500.

Alasan yang dikemukakan oleh pihak BPJSKes adalah, untuk menjaga keberlangsungan pelayanan sistem jaminan kesehatan ‘universal’ ini. Pilihan ini menjadi rasional mengingat BPJSKes tidak mungkin menurunkan jumlah manfaat atau meningkatkan proporsi anggaran mereka dalam APBN. Maka dari itu, mereka sesumbar dengan meningkatkan kualitas pelayanan terhadap seluruh peserta yang ada, melalui kenaikan iuran.

Penyebab Bunuh Diri

Direktur dari Anxiety and Phobia Treatment Center di Amerika Serikat, Frederic Neuman, mengungkapkan ada beberapa faktor yang menyebabkan munculnya dorongan bunuh diri. Faktor tersebut adalah depresi, rasa takut, kemarahan, kebencian, kebingunan, kesepian, benci pada diri sendiri, kekecewaan mendalam, ketidakberdayaan, hingga tidak mau dikalahkan. Namun, seperti halnya semua perilaku manusia, bunuh diri merupakan hasil pemikiran yang berbeda dan kadang bertentangan.

Menurutnya lagi, ada tiga sebab seseorang dapat melakukan bunuh diri, yakni disebabkan oleh faktor biologis, psikologis, dan sosio kultural. Faktor biologis yang mempengaruhi biasanya terletak secara genetis. Neuman melanjutkan bahwa, keluarga yang mempunyai catatan bunuh diri, akan menurunkan kemungkinan bunuh diri juga. Artinya, jika salah seorang anggota keluarga melakukan bunuh diri, di masa depan kemungkinan anggota keluarga melakukan bunuh diri dapat terjadi. Penyebab secara biologis ini berkaitan pula pada persoalan genetik yang membawa trait pada kepribadian tertentu.

Faktor psikologis penyebab bunuh diri berputar pada depresi, gangguan kognitif, dan stress akut. Sedangkan penyebab karena faktor sosio kultural, dilatarbelakangi oleh alienasi individu dengan lingkungan sosialnya. Lingkungan sosial yang tidak menghargai eksistensi seseorang, mampu mendorong seseorang melakukan bunuh diri.

Cara Bunuh Diri

Menyiarkan aksi bunuh diri secara langsung melalui media sosial Facebook, tidak pertama kali ini terjadi. Sebelumnya seorang remaja berusia 14 tahun asal Florida, Amerika Serikat juga melakukan hal yang sama. Naika Venant melilit lehernya menggunakan scarf atau kain di pintu kamar mandi pada pukul 03.00 pagi saat semua penghuni panti sosial terlelap. Naika tinggal bersama pengasuh di panti sosial sejak kecil.

Berbeda dengan Negara Jepang, mereka ingin aksi bunuh diri sangat personal dan private. Praktik bunuh diri yang sudah mencapai tahap mengkhawatirkan di Jepang, membawa nama aokigahara familiar di berbagai belahan negara. Hutan Aoki atau aokigahara dikenal sebagai hutan tempat melangsungkan bunuh diri. Konon, lebih dari 105 jasad ditemukan dalam hutan pada 2003. Kebanyakan dari mereka menggantung diri atau overdosis obat-obatan. Pada tahun 2011, pemerintah setempat meminta media berhenti mengasosiasikan aokigahara dengan bunuh diri. Hingga akhirnya, kini tempat tersebut menjadi destinasi wisata terkenal di Jepang.

Bila dibandingkan dengan Jepang, Indonesia belum mencapai angka dan fenomena sosial demikian. Tentu hal tersebut kita haus antisipasi agar tidak terjadi. Namun, faktor kurangnya tenaga psikiater sama-sama melanda Indonesia dan Jepang dalam menghadapi kasus bunuh diri. Selain itu, ketabuan membahas gangguan kesehatan mental juga melanda masyarakat Jepang dan Indonesia.

Perbaikan dari Pemerintah

“Each victim of suicide gives his act a personal stamp which expresses his temperament, the special conditions in which he is involved, and which, consequently, cannot be explained by the social and general causes of the phenomenon.” Emile Durkheim.

Dalam tiap aksi bunuh diri, seseorang meninggalkan sebuah cap yang menggambarkan tempramen dan kondisi hidup, yang tidak bisa dijelaskan oleh fenomena sosial dan keadaan umum dari keadaan tersebut. Kegagapan, bahkan ketidaksensitifan kita ketika berhadapan dengan kasus Indra yang melakukan aksi bunuh diri secara langsung, hanya dapat membuat masyarakat, terutama netizen, memberi beragam komentar. Sehingga, seakan kasusnya idak mempunyai korelasi apapun tentang latar belakang sosial dan hal-hal umum lainnya.

Benny Prawira, pendiri komunitas peningkatan kesadaran pencegahan bunuh diri, Into The Light Indonesia, mengungkapkan bahwa kata-kata menghakimi, merendahkan, atau memancing sebaiknya tidak diucapkan pada seseorang yang hendak bunuh diri tersebut. Cara yang paling sederhana dan mudah dilakukan adalah dengan bersikap empati dan menjadi lawan bicara yang bak dan mau mendengarkan.

Sedangkan di negara maju, seperti Inggris, usaha mereduksi ketimpangan finansial menjadi soal yang ditempuh untuk meredam angka gangguan kesehatan mental di negaranya. Mereka menemukan fakta bahwa ketidakpastian pekerjaan, kecilnya pendapatan, hingga beban hutang-hutang membuat Inggris berhadapan dengan kasus bunuh diri warganya.

Lalu apa yang harus dilakukan Indonesia? Tentu, meredam jarak ekonomi adalah langkah yang perlu diperjuangkan. Tetapi, dukugan pemerintah untuk menyediakan fasilitas kesehatan dan kemudahan akses pada kesehatan mental adalah hal yang paling dekat dilakukan. Selain itu, keseriusan pengimplementasian akan UU nomor 18 tahun 2014 mengenai kesehatan mental, harus serius diberlakukan. (A27)