Masih berjalannya proyek infrastruktur di saat pandemi menjadi polemik di tengah masyarakat. Besarnya anggaran yang digelontorkan untuk pembangunan infrastruktur dianggap menjadi sikap pemerintah yang menomorduakan penanganan pandemi, terutama besarnya dorongan pemberlakuan lockdown. Lantas mengapa Jokowi masih menjalankan pembangunan infrastruktur di saat pandemi masih melanda?
“Economic growth without investment in human development is unsustainable – and unethical.” – Amartya Sen, ekonom pemenang Penghargaan Nobel tahun 1998
Di tengah pandemi dan keterpurukan ekonomi, proyek infrastruktur Jokowi masih berjalan bahkan dikebut pembangunannya. Hal ini dikritik oleh berbagai pihak karena penanganan pandemi dirasa menjadi prioritas nomor dua.
Pakar menilai bahwa infrastruktur Jokowi tidak memiliki perencanaan yang matang karena banyak proyek yang mangkrak. Ada sekitar 36 persen proyek infrastruktur mangkrak dan lelet. Berdasarkan laporan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, sejak tahun 2020 hingga 2021 ada 36 kasus korupsi infrastruktur.
Banyak pihak menilai anggaran untuk infrastruktur seharusnya dialokasikan untuk penanganan Covid-19, seperti pemberlakuan lockdown. Lockdown didorong oleh para pakar kesehatan agar diberlakukan segera, namun pemerintah daerah mengaku terkendala masalah anggaran.
Baca Juga: Biden Tantang Xi Jinping, Jokowi?
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan bahwa biaya lockdown sebenarnya bisa ditutup dengan dana infrastruktur yang anggarannya mencapai Rp 413 triliun. Jika lockdown dilaksanakan selama dua minggu, maka hanya perlu mengambil 30 persen anggaran infrastruktur.
Namun, dalam keterangan terbaru, Presiden Jokowi terlihat menolak diberlakukannya lockdown dan memilih kebijakan PPKM mikro. Pembangunan infrastruktur pun tetap masih berjalan.
Walaupun daya ekonomi nasional melemah pada masa pandemi, mengapa Jokowi masih ingin melanjutkan pembangunan infrastruktur?
Pembangunan Berbasis Infrastruktur
Agenda infrastruktur menjadi program prioritas Jokowi sedari awal dan menjadi “jualan” utama. Jokowi melakukan pembangunan infrastruktur secara masif dan menyusun rencana pembangunan infrastruktur dalam lima tahun saat periode pertamanya.
Setelah menggenjot berbagai proyek infrastruktur di periode pertama, Jokowi mengatakan pada periode kedua akan berfokus pada sumber daya manusia. Namun, jika dilihat dari pidato inagurasi Jokowi di periode kedua, infrastruktur masih menjadi agenda utama karena tertulis pada poin pertama dari visi pembangunannya.
Jokowi berulang kali mengatakan pentingnya infrastruktur untuk menggenjot ekonomi nasional. Pernyataan ini menjelaskan arah kebijakan Jokowi yang menggunakan model infrastructure-based development. Model tersebut merupakan kombinasi Rooseveltian dan Neo-Keynesian, di mana sumber daya negara diarahkan pada aset jangka panjang, seperti infrastruktur.
Pinjaman besar turut mendanai pembangunan infrastruktur di mana infrastruktur dipercaya akan menggenjot ekonomi dan mengurangi pengangguran. Strategi ini dianut oleh beberapa negara, seperti Jerman, Amerika Serikat, Singapura dan Tiongkok.
Jokowi percaya bahwa infrastruktur sebagai investasi jangka panjang dapat merangsang pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah Indonesia. Kunjungan kerja Jokowi juga banyak untuk agenda mengunjungi proyek pembangunan yang berjalan.
Bahkan di saat pandemi, proyek infrastruktur masih berjalan. Saat ini, ada 41 proyek utama pembangunan yang masih berjalan. Infrastruktur dipercaya menjadi solusi atas lesunya ekonomi akibat pandemi.
Infrastruktur sering kali menjadi bahan “pamer” karena dilihat sebagai prestasi nasional. Media sosial, seperti Twitter menjadi medium bagi Jokowi untuk menunjukkan progres dan keberhasilan pembangunan. Menjelang pelantikan periode kedua, Jokowi menunjukkan sejumlah infrastruktur yang telah dibangun dalam lima tahun pertama. Infrastruktur juga dipamerkan kepada sejumlah pengusaha di Afrika pada acara Indonesia-Africa Infrastructure Dialogue (IAID) 20019 di Bali.
Keuntungan ekonomi dari infrastruktur bersifat jangka panjang. Menurut Vincent Bazi dan M. Nicholas Firzli dalam tulisannya Infrastructure Invesments in an Age of Austerity: The Pension and Sovereign Funds Perspective, infrastruktur menjadi aset investasi yang penting bagi negara karena memiliki liabilitas jangka panjang yang memberikan keuntungan di masa depan. Para investor juga melihat infrastruktur sebagai investasi jangka panjang yang aman akan inflasi.
Berangkat dari tulisan Bazi dan Firzli, infrastruktur dapat menjadi lahan bisnis yang subur. Corporate Finance Group Head PT Jasa Marga (Persero) Tbk Eka Setya Adrianto mengatakan walaupun menggarap infrastruktur akan sulit di awal, namun memiliki prospek jangka panjang.
Baca Juga: Tantangan Infrastruktur Jokowi yang Sesungguhnya
Pada 1998, Jasa Marga sendiri ditimpa krisis akibat peralihan Orde Baru ke Reformasi. Namun, krisis yang menimpa Jasa Marga relatif singkat karena pada akhirnya masyarakat tetap membutuhkan infrastruktur jalan. Kebutuhan masyarakat akan infrastruktur menjadikan bisnis infrastruktur langgeng dan berprospek.
Selain kepentingan ekonomi, Jokowi juga sering menyebutkan “daya saing” sebagai salah satu alasan akan pentingnya infrastruktur. Ia mengatakan bahwa infrastruktur menumbuhkan daya saing agar dapat berkompetisi dengan daerah, bahkan negara lain. Jokowi juga mencontoh negara-negara maju yang memiliki infrastruktur yang baik.
Melihat pernyataan Jokowi, mungkin saja memang ada upaya infrastruktur sebagai rumus ekonomi loncat katak atau leapfrog. Bisa jadi, dengan mencontoh infrastruktur di negara maju, ada harapan agar Indonesia bisa naik “status” ekonominya menyamai negara maju sehingga memiliki kapabilitas untuk bersaing.
Lantas, apakah infrastruktur itu sendiri akhirnya sesuai dengan harapan pemerintahan Jokowi?
Pembangunan Tak Ideal?
Pembangunan infrastruktur tentu menambah konektivitas antar wilayah. Infrastruktur pun rasanya sudah menjadi kebutuhan utama manusia untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitas.
Walaupun Jokowi sudah mendorong infrastruktur sedari awal, namun berdasarkan laporan Global Competitiveness Report 2019, Indonesia berada di peringkat 50 dari 141 negara. Data menunjukkan bahwa Indonesia turun lima setrip dari tahun sebelumnya. Daya saing Indonesia pun turun menjadi 64,6. Turun 0,3 poin dibandingkan tahun sebelumnya.
Tentu penurunan angka ini bisa dipengaruhi banyak faktor, namun banyak infrastruktur yang tidak memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Bambang Prijambodo selaku staf ahli Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur, mengatakan bahwa pemerintah akan mulai menyortir proyek infrastruktur.
Bambang menyasar kepada proyek yang tidak memiliki nilai ekonomi tinggi. Namun, Bambang enggan untuk merinci proyek tersebut.
Dari pernyaaan Bambang, artinya tidak semua infrastruktur memiliki nilai guna. Ekonom juga menilai beberapa infrastruktur Jokowi justru mubazir dan tidak begitu signifikan dalam menggenjot ekonomi. Contohnya, proyek rail link Bandara Soekarno-Hatta yang penumpangnya hanya mencapai kurang dari 30 persen dari total kapasitas.
Indonesia sendiri dinilai memiliki jumlah bandara internasional yang terlalu banyak, sedangkan utilitasnya cenderung rendah bahkan sebelum pandemi melanda. Misalnya Bandara Kertajati yang meraup dana hingga Rp 2,6 T namun berakhir menjadi bengkel pesawat karena sepi penumpang.
Adapula Bandara International Kualanamu di Medan yang tidak memberikan dampak ekonomi pada Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos, dan Logistik Indonesia (Asperindo). Hal ini disebabkan ketiadaan fasilitas penunjang untuk kegiatan bongkar muat kargo yang lebih cepat.
Selain itu, ledakan pembangunan infrastruktur sebenarnya juga belum menjawab kebutuhan masyarakat sepenuhnya. Hal ini dapat dijelaskan melalui konsep development as freedom dari ekonom Amartya Sen.
Sen mengatakan bahwa ada korelasi antara pembangunan dan kebebasan. Pembangunan yang ideal merupakan pembangunan yang bisa menjadi kebebasan manusia dalam memenuhi hak dasarnya dalam ekonomi, politik dan sosial. Pembangunan memberikan akses kepada masyarakat untuk dapat menikmati haknya secara maksimal.
Baca Juga: Menanti Jokowi Ubah Paradigma Infrastruktur
Kebebasan ini sendiri yang luput dari program pembangunan Jokowi sehingga membentuk masyarakat yang disebut “unfreedom” oleh Amartya Sen. Ada begitu banyak permasalahan penikmatan hak, seperti hak kebebasan berpendapat akibat UU ITE dan polisi virtual. Indeks demokrasi Indonesia sendiri mengalami kemunduran, di mana menjadi posisi terendah dalam 14 tahun terakhir menurut The Economist Intelligence Unit.
Pembangunan infrastruktur tentu menjadi hal yang vital, namun perencanaannya harus matang agar tidak mubazir dan menjadi proyek mangkrak. Merujuk perspektif Amartya Sen, infrastruktur tidak berbasis bangunan dan gedung fisik, namun pemerintah perlu melihat pembangunan berbasis kebutuhan manusia sehingga manusia menikmati kebebasan dalam memenuhi hak dasarnya. (R66)
► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
