Jawaban benar siswa SMA diberi nilai minus oleh juri MPR. Mengapa orang Indonesia begitu takut mengakui kesalahan?

PinterPolitik.com

“The existence of dissonance, being psychologically uncomfortable, will motivate the person to try to reduce the dissonance and achieve consonance. When dissonance is present, in addition to trying to reduce it, the person will actively avoid situations and information which would likely increase the dissonance.” – Leon Festinger, A Theory of Cognitive Dissonance (1957)

Cupin baru saja menyeduh kopinya ketika timeline meledak. Video berdurasi beberapa menit dari Pontianak menyebar ke mana-mana, menampilkan babak final Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR RI 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang berakhir dengan cara yang tidak seorang pun bayangkan.

Cupin menyimak video itu sambil mengernyitkan dahi. Pertanyaannya sederhana: lembaga mana yang pertimbangannya wajib diperhatikan DPR dalam memilih anggota BPK?

Regu C dari SMAN 1 Pontianak menjawab lebih dulu dengan menyebut bahwa anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden. Jawaban itu, secara konstitusional, benar.

Namun dewan juri yang dipimpin Kepala Biro Pengkajian Setjen MPR RI Dyastasita WB justru memberikan nilai minus lima. Alasannya, Regu C dianggap tidak menyebutkan unsur DPD dengan jelas.

Cupin mengulang video itu tiga kali, dan tiga kali ia mendengar kata “Dewan Perwakilan Daerah” terucap dari mulut peserta. Beberapa menit kemudian, Regu B dari SMAN 1 Sambas menjawab dengan substansi yang persis sama dan mendapat nilai sempurna: sepuluh.

Yang membuat Cupin berhenti menyeruput kopinya bukan skor yang timpang itu. Melainkan apa yang terjadi setelahnya, ketika Regu C memprotes dan juri diminta mengevaluasi ulang.

Alih-alih mengoreksi, juri kedua, Indri Wahyuni, justru menegur peserta agar memperbaiki artikulasi mereka. “Dewan Juri berhak memberikan nilai minus lima,” katanya dengan nada yang tidak menyisakan ruang untuk dialog.

Cupin meletakkan cangkirnya. Ia bukan ahli konstitusi, tapi ia tahu persis apa yang baru saja ia saksikan. Bukan kesalahan teknis, melainkan sesuatu yang jauh lebih akrab di telinga setiap orang Indonesia: refleks defensif dari pihak yang merasa otoritasnya digugat.

Video itu akhirnya memaksa Wakil Ketua MPR RI Abcandra Muhammad Akbar Supratman meminta maaf secara resmi. Dewan juri dan MC dinonaktifkan. Bahkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundang para siswa SMAN 1 Pontianak ke Jakarta.

Cupin mengangguk pelan membaca berita tindak lanjut itu. Tapi satu hal mengganggunya: koreksi datang dari tekanan viral, bukan dari sistem.

Mengapa begitu sulit bagi pemegang otoritas di Indonesia untuk berkata “saya keliru”? Dan apakah ada sesuatu dalam budaya kita yang membuat pengakuan kesalahan terasa seperti bunuh diri sosial?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Defensif adalah Budaya Kita?

Untuk menjawab pertanyaan Cupin, kita perlu mundur ke tahun 1946. Antropolog Ruth Benedict dalam bukunya The Chrysanthemum and the Sword memperkenalkan pembedaan klasik antara shame culture dan guilt culture.

Dalam guilt culture yang dominan di Barat, seseorang merasa bersalah karena melanggar standar internalnya sendiri, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Dalam shame culture, yang Benedict identifikasi pada masyarakat Timur, tekanan moral datang dari luar: dari tatapan orang lain, dari kemungkinan dipermalukan di depan publik.

Indonesia, dalam banyak studi, dikategorikan sebagai masyarakat yang condong pada shame culture. Implikasinya sangat konkret: yang paling ditakuti bukan perbuatan salah itu sendiri, melainkan ketahuan bahwa kita salah.

Sosiolog Belanda Geert Hofstede memberikan data kuantitatif yang memperkuat gambaran ini. Dalam skala dimensi budaya nasionalnya, Indonesia mencatat skor Power Distance Index sebesar 78, salah satu yang tertinggi di dunia, dengan skor Individualism hanya 14.

Angka 78 berarti masyarakat Indonesia secara kultural menerima bahwa kekuasaan terdistribusi secara tidak setara. Angka 14 berarti identitas individu sangat terikat pada kelompok dan hierarki tempatnya berada.

Kombinasi keduanya menciptakan arsitektur sosial di mana koreksi dari bawah ke atas menjadi sangat mahal secara kultural. Ketika seorang siswa SMA memprotes keputusan pejabat eselon tinggi, ia bukan sekadar mempertanyakan skor, melainkan sedang menantang seluruh tatanan hierarkis yang menopang otoritas sang juri.

Benedict Anderson, ilmuwan politik Cornell University yang menghabiskan kariernya mempelajari Indonesia, pernah menguraikan bagaimana konsep kekuasaan dalam tradisi Jawa berbeda secara fundamental dari tradisi Barat. Kekuasaan bukan sekadar kapasitas untuk memutuskan, melainkan substansi yang melekat pada posisi, yang tidak boleh terlihat berkurang atau dipertanyakan.

Bandingkan dengan Jepang yang sama-sama beroperasi dalam kerangka shame culture. Di sana, tradisi jishoku atau pengunduran diri sukarela menyediakan jalur institusional bagi akuntabilitas tanpa konfrontasi publik yang memalukan.

Di Korea Selatan, ketika partai berkuasa kalah dalam pemilu parlemen 2024, Perdana Menteri Han Duck-soo dan seluruh penasihat senior presiden langsung menawarkan pengunduran diri. Frasa yang digunakan Presiden Yoon Suk Yeol adalah “merendahkan hati untuk menghormati” kehendak publik.

Di Skandinavia, dengan skor Power Distance yang rendah, seorang penilai yang menyadari kesalahannya dapat langsung berkata “maaf, Anda benar” tanpa merasa otoritasnya runtuh. Otoritas justru dikuatkan oleh kemampuan mengakui kekeliruan.

Indonesia belum memiliki mekanisme kultural semacam itu. Yang ada justru sebaliknya: sebuah ekosistem sosial di mana mengakui kesalahan dipersepsi sebagai pelucutan martabat.

Lantas, jika budaya membentuk kerangkanya, apa yang terjadi di dalam kepala individu ketika ia terpojok oleh kesalahannya sendiri? Dan apakah ada penjelasan psikologis mengapa semakin jelas seseorang bersalah, semakin keras pula ia mempertahankan posisinya?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Sindrom Defensif Sedari Pikiran?

Jawabannya sudah diformulasikan sejak 1957. Leon Festinger, psikolog sosial Amerika, memperkenalkan teori cognitive dissonance yang kini menjadi salah satu pilar psikologi modern.

Festinger menunjukkan bahwa ketika seseorang menyadari perilakunya bertentangan dengan keyakinannya, ia tidak otomatis memperbaiki perilaku tersebut. Yang lebih sering terjadi justru sebaliknya: ia memperkuat pembenaran atas tindakan yang salah untuk mengurangi ketidaknyamanan psikologis.

Festinger bahkan menyebut dorongan ini sefundamental rasa lapar. Ketika dewan juri MPR menyadari bahwa mereka telah membuat keputusan yang keliru, yang bekerja bukan logika koreksi, melainkan mesin rasionalisasi.

“Artikulasi tidak jelas” menjadi tameng. Keputusan juri dijadikan absolut. Fakta ditundukkan di bawah otoritas prosedural.

Sosiolog Kanada-Amerika Erving Goffman dalam karyanya The Presentation of Self in Everyday Life menambahkan lapisan lain. Goffman menunjukkan bahwa setiap individu dan institusi membangun face, sebuah citra publik yang harus dijaga.

Yang membedakan sistem yang sehat dari yang bermasalah adalah apa yang terjadi ketika face dan fakta berkonflik. Dalam sistem yang sehat, fakta menang. Dalam sistem yang disfungsional, face menang, berapa pun biayanya.

Psikolog mencatat tiga mekanisme pertahanan diri yang bekerja secara berurutan dalam situasi seperti ini. Pertama, penyangkalan: Dyastasita WB secara eksplisit menolak bahwa Regu C telah menyebut DPD, meskipun rekaman menunjukkan sebaliknya.

Kedua, rasionalisasi: ketika penyangkalan mulai goyah, Indri Wahyuni menggeser argumen ke wilayah yang lebih kabur, yaitu soal artikulasi. Ini adalah shifting goalpost klasik: ketika argumen utama runtuh, pertahanan baru yang lebih sulit dibuktikan atau disanggah langsung diciptakan.

Ketiga, proyeksi: alih-alih menempatkan masalah pada keputusan juri, beban justru diletakkan pada peserta. Korban diminta bertanggung jawab atas kekeliruan pelaku.

Amy Edmondson, profesor Harvard Business School, dalam risetnya tentang psychological safety menunjukkan bahwa organisasi dengan tingkat keselamatan psikologis tertinggi justru adalah yang paling terbuka terhadap pengakuan kesalahan. Ketika orang merasa aman untuk berkata “saya keliru” tanpa dihukum, seluruh sistem menjadi lebih adaptif, lebih cepat belajar, dan lebih terpercaya.

Indonesia, dalam banyak hal, masih beroperasi pada kutub yang berlawanan. Gelar bertambah, jabatan naik, sertifikat berjejer, tetapi kerendahan hati untuk menerima koreksi justru semakin langka.

Insiden di Pontianak, pada akhirnya, bukan soal lomba cerdas cermat. Ia adalah cermin kecil yang memantulkan pola besar: sebuah ekosistem sosial di mana mengakui kekeliruan masih dianggap lebih berbahaya daripada mempertahankan kesalahan.

Cupin mungkin tidak punya jawaban tunggal untuk semua ini, tapi ia tahu satu hal: bangsa yang ingin maju perlu belajar bahwa mengakui kesalahan bukanlah tanda kelemahan, melainkan syarat pertama dari kematangan. (A43)

Dicari jodoh (wakil rakyat) yang mau susah bareng…

#Prabowo #PrabowoSubianto #APBN #anggaran #efisiensianggaran #SriMulyani #DPR #MPR #pinterpolitik #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini  

Gimana menurut kalian soal anggaran DPR dan MPR yang tidak ikutan dipangkas?

Wih, dari bos Lion Air menjadi Wakil Ketua MPR 

MPR aja bisa ngemaafin mantan. Masa kamu nggak bisa? 

#Soekarno #Soeharto #AbdurrahmanWahid #GusDur #MPR #TAPMPR #KetetapanMPR #pinterpolitik #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini  

Gimana menurut sobat PinPol? Setuju enggak nih kalau MPR kembali menjadi lembaga tertinggi negara?

KPK rilis data kepatuhan LHKPN setiap lembaga

PinterPolitik.com

“Everybody keeps falling back to the same patterns without doing too much dramaturgy.” – Mitchell Hurwitz, penulis Amerika Serikat

Baru-baru ini Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tengah menarik atensi publik. Namun, ini bukan soal amendemen UUD NRI 1945, melainkan pernyataan Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad yang meminta Sri Mulyani dicopot dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan (Menkeu).

“Maka kami, ini atas nama pimpinan MPR Republik Indonesia mengusulkan kepada Presiden Republik Indonesia untuk memberhentikan saudari Menteri Keuangan, karena kami anggap Menteri Keuangan tidak etik, tidak cakap dalam mengatur kebijakan pemerintahan kita demi untuk kelanjutan,” ungkapnya pada 30 November 2021 lalu.

Usulan pencopotan itu bertolak dari kebijakan Sri Mulyani yang mengurangi anggaran MPR — dari Rp750,87 miliar pada 2021 menjadi Rp695,7 miliar pada 2022. “Kami di MPR ini kan pimpinannya 10 orang, dulu cuma 4 orang kemudian 10 orang. Anggaran di MPR ini malah turun, turun terus,” ungkap Fadel.

Selain persoalan anggaran, seperti yang juga disebutkan Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet), Sri Mulyani juga kerap membatalkan rapat dengan MPR. “Dua hari sebelum diundang rapat, dia selalu membatalkan datang. Ini menunjukkan bahwa Sri Mulyani tidak menghargai MPR sebagai lembaga tinggi negara,” ungkap Bamsoet pada 1 Desember 2021.

Mudah ditebak, berbagai pihak memberi respons, hingga mempertanyakan mengapa pernyataan semacam itu bisa keluar. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus, misalnya, menyebut permintaan MPR untuk mencopot Sri Mulyani dapat dikatakan kekanak-kanakan karena persoalan anggaran tidak diputuskan sendiri oleh Menteri Keuangan. 

Tentu pertanyaannya, mengapa pernyataan vulgar seperti itu keluar dari petinggi MPR?

Bukan Pernyataan Denotatif

Untuk menjawabnya, kita dapat mengutip pernyataan Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahuddin ketika mengomentari pertemuan Surya Paloh dan Sohibul Iman pada Oktober 2019. Menurutnya, pertemuan tersebut merupakan gertakan politik yang ditujukan untuk menaikkan posisi tawar partai.

Dalam konteks tersebut, sekiranya mudah menyimpulkan, itu adalah gertakan politik Nasdem karena dikabarkan kurang puas dengan formasi kabinet pada periode kedua. Pertemuan itu dilakukan Surya Paloh agar kepentingan politik Nasdem dapat diakomodir. 

Melihat pada sejarah, gertakan politik atau political bluff merupakan strategi yang paling banyak digunakan agar kepentingan si penggertak terakomodir. Salah satu gertakan politik paling hebat di dunia adalah peristiwa yang disebut dengan The Capitulation of Stettin di Prusia.

Diceritakan, pada 29 Oktober 1806, brigade kavaleri Prancis yang dipimpin Jenderal Brigade Antoine Lasalle yang hanya membawa 800 prajurit berkuda dan 2 senjata, secara mengejutkan mampu membuat Romberg, komandan Benteng Stettin untuk menyerah. 

Ini mengejutkan karena Benteng Stettin memiliki hampir 300 meriam dan 5.000 tentara. Jumlahnya sangat jauh dibanding 800 prajurit yang dibawa Lasalle. Lalu, bagaimana Lasalle membuat Romberg menyerah? 

Sederhana, dengan gertakan.

Lasalle menggertak Romberg dengan menyebut ia membawa 30.000 korp tentara. Untuk meyakinkan Romberg, Lasalle memerintahkan para tentaranya menyeret gerbong-gerbong kereta untuk membuat debu beterbangan agar tercipta ilusi terdapat puluhan ribu tentara yang sedang berjalan di belakang.

Melihat tingginya debu di belakang Lasalle, Romberg ketakutan dan menyerahkan kunci Benteng Stettin. Ya, Romberg menyerah oleh “pasukan hantu”, sebuah keputusan yang sangat disesali olehnya.

Pada kasus permintaan pencopotan MPR terhadap Sri Mulyani, bukan tidak mungkin, itu adalah “pasukan hantu” ala Lasalle. Bukan tanpa alasan, Fadel Muhammad dan Bamsoet merupakan politisi dan pebisnis senior yang memiliki pengaruh besar. Mereka tengah menekan Sri Mulyani untuk menyerahkan kunci Benteng Stettin. 

Namun, perlu dicatat, kunci Benteng Stettin bukanlah agar Sri Mulyani dicopot, melainkan agar sang Menkeu memberi perhatian kepada MPR. Seperti pernyataan Bamsoet, ada indikasi mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu tidak melihat MPR memiliki daya tawar yang besar.

Simpulan ini terbukti dengan unggahan foto Sri Mulyani bersama Bamsoet beberapa hari kemudian di acara pembukaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin di Nusa Dua, Bali. “Selfie ini beribu makna,” tulis Sri Mulyani pada unggahannya di Instagram @smindrawati pada 3 Desember 2021.

Secara khusus, ketegangan yang kemudian mereda ini dapat dilihat dari konsep dramaturgi yang dipopulerkan oleh Erving Goffman. Selayaknya drama, kehidupan politik juga bagaikan panggung pertunjukan, terdapat setting dan akting yang dipertontonkan oleh tiap individu sebagai aktornya. Goffman menyebutkan dua panggung, yakni panggung depan (front stage) dan panggung belakang (backstage).

Dalam lanskap politik, interaksi yang riil seringkali yang berada di panggung belakang. Umumnya, panggung depan dipertontonkan karena lobi di belakang layar tidak berjalan semestinya. Oleh karenanya, aktor-aktor politik merasa perlu memainkan panggung depan sebagai gertakan politik atau sekadar menaikkan daya tawar agar lobi panggung belakang dapat diteruskan.

Mengacu pada konsep dramaturgi, pernyataan Fadel Muhammad untuk mencopot Sri Mulyani tidak boleh dimaknai secara denotatif, melainkan sebagai pernyataan penarik atensi. Itu semata-mata dilakukan untuk menarik perhatian Sri Mulyani dan kemudian dilanjutkan di panggung belakang. 

Konteks ini terlihat jelas dalam pernyataan Bamsoet pada 3 Desember 2021, “Mengingat berbagai polemik yang terjadi belakangan ini antara Kemenkeu dengan MPR, bukan lah terkait masalah anggaran melainkan lebih kepada masalah komunikasi dan koordinasi terkait tugas-tugas kelembagaan.”

Di titik ini, sekiranya ada satu pertanyaan tersisa, dengan besarnya pengaruh politik Fadel Muhammad dan Bamsoet, mengapa petinggi MPR perlu memainkan dramaturgi politik alias panggung depan untuk menarik perhatian Sri Mulyani?

Macan Ompong Tak Bercakar?

Untuk menjawabnya, kita perlu membaca buku Menko Polhukam Mahfud MD yang berjudul Politik Hukum di Indonesia. Menurut Mahfud, tidak hanya menjadikan MPR sebagai lembaga tinggi negara biasa – sebelumnya lembaga tertinggi negara, amendemen UUD NRI 1945 juga telah menghapus TAP MPR sebagai peraturan (regeling).

Tadinya, TAP MPR merupakan peraturan perundang-undangan derajat kedua – di bawah UUD. Namun sekarang, TAP MPR hanya sebagai penetapan (beschikking), sehingga tidak heran kemudian apabila ada yang menilai TAP MPR hanya seperti formalitas semata. 

Seperti pernyataan Rachmawati Soekarnoputri pada 12 Agustus 2019, MPR saat ini layaknya seperti macan ompong. Namun, tampaknya kurang tepat disebut macan ompong, melainkan macan ompong tak bercakar. Pasalnya, MPR tidak hanya kehilangan kekuatan hukum, melainkan juga mengalami downgrade kekuatan politik.

Rasionalisasi ini terlihat dari keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam memberikan hak veto kepada Menko agar memiliki daya tawar di hadapan para menteri. Setelah dievaluasi, ternyata banyak menteri yang tidak menghadiri rapat bersama Menko, sehingga perlu ada daya tawar tambahan, berupa hak veto agar Menko lebih didengarkan.

Sebagai solusi untuk keluar dari status macan ompong tak bercakar, MPR perlu diperkuat secara politik, misalnya dengan memberikan kewenangan hukum khusus. Jika tidak demikian, mungkin perlu ada langkah radikal untuk menghapus lembaga yang dulunya begitu powerful ini.

Well, sebagai penutup, saran untuk menghapus MPR juga merupakan dramaturgi. Saran ini tidak boleh dimaknai secara denotatif. Ini merupakan kalimat penarik atensi. (R53)

Panas soal anggaran MPR vs Menkeu

PinterPolitik.com

Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) lagi-lagi membuat tanah Papua berdarah. Pada pertengahan September ini kelompok tidak bertanggung jawab tersebut melakukan penyerangan ke Pegunungan Bintang. Dalam penyerangan ini KKB membakar Puskesmas Kiwirok dan membunuh tenaga kesehatan (nakes) bertugas yang bernama Gabriela Meilan.

Insiden mengerikan ini kemudian dikecam keras oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo atau yang akrab dipanggil Bamsoet. Ia mengatakan bahwa sudah saatnya pemerintah mengerahkan prajurit di seluruh matra TNI dan Polri untuk memberantas habis ancaman KKB di Papua.

Dalam penegasannya, Bamsoet menyebutkan TNI dan Polri tidak perlu lagi terhambat oleh permasalahan Hak Asasi Manusia (HAM). Pernyataan ini ia lontarkan lantaran KKB Papua sudah terlalu banyak mengambil korban jiwa, mulai dari TNI-Polri, masyarakat biasa, guru, sampai tenaga kesehatan. Bamsoet juga mempertanyakan peran para aktivis HAM yang dinilai diam terkait peristiwa ini. Menurutnya, aktivis HAM hanya berteriak ketika aparat berusaha menumpas KKB.

Baca Juga: Jokowi Perlu ‘Politik Rekognisi’ Papua?

Ucapan kekesalan juga disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sufmi Dasco yang meminta aparat keamanan, baik TNI maupun Polri, untuk bersikap tegas dalam menumpas KKB. Ia menilai apa yang dilakukan kelompok tersebut akhir-akhir ini tidak bisa ditolerir dan harus ditumpas sampai ke akar-akarnya. Menariknya, Dasco melihat tindakan kekerasan ini memang disengaja oleh KKB guna mencari perhatian dunia internasional.

Komnas HAM pun ikut mendukung tindakan tegas dari negara. Frits Bernard Ramandey, Perwakilan Komnas HAM Papua menyebutkan tindakan penganiayaan dan kekerasan yang dilakukan tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun. Tenaga kesehatan, guru, dan masyarakat sipil seharusnya sama sekali tidak boleh menjadi korban. Berdasarkan Undang-undang RI (UU RI) Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, profesi yang memenuhi hak atas kesehatan dan pendidikan wajib dilindungi negara. Oleh karena itu, Fritz menyebutkan negara harus melakukan tindakan hukum.

Di balik semua pernyataan yang mendorong adanya tindakan tegas dari pihak berwajib, tampaknya masih terdapat satu permasalahan penting yang patut kita pertanyakan. Perlukah Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan tindakan keras untuk mengakhiri cerita teror di Bumi Cendrawasih? Atau justru seharusnya negara jangan terpancing oleh aksi teror KKB dan lebih mengutamakan dialog?

Tarik Pelatuk Tak Selesaikan Masalah

Dari berbagai respons spontan yang ditunjukkan, seperti dari Bamsoet, kita bisa melihat sepertinya ada motif ingin membawa fragmentasi insiden kekerasan di Papua menjadi persoalan keamanan negara. Perilaku yang seperti ini di dalam studi hubungan internasional disebut sebagai tindakan sekuritisasi.

Menurut Ole Wæver dalam bukunya Security: A New Framework for Analysis, menjelaskan sekuritisasi sebagai upaya politisasi versi ekstrem yang mengizinkan cara apapun demi menjaga keamanan. Wæver berpendapat speech act atau pernyataan yang dikeluarkan seorang tokoh besar negara adalah salah satu indikasi awal dalam proses sekuritisasi. Dari sini pembicara berupaya membawa isu tertentu ke ranah keamanan yang kemudian berusaha menjustifikasi upaya kekerasan sebagai tindakan yang perlu dilakukan. 

Namun, sifat doktrin sekuritisasi yang represif dinilai tidak akan cocok diterapkan dalam isu kekerasan Papua. Gagalnya pendekatan ini dibuktikan oleh mantan Presiden Soeharto ketika mengatasi konflik antara proyek Freeport dengan penduduk asli menggunakan kekuatan militeristik. Karena mekanisme konvensional yang simplistik ini, ketidakpuasan masyarakat Papua justru semakin kompleks dan panjang, hingga sekarang.

Terlebih lagi, berdasarkan laporan dari Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC) yang berjudul The Current Status of The Papuan Pro-Independence Movement menyebutkan Organisasi Papua Merdeka (OPM) terdiri dari fraksi-fraksi yang saling bersaing. Disebutkan ada kelompok bersenjata yang cenderung ekstrem dan ada juga yang begerak untuk mendapat pengakuan internasional.

Salah satu kelompok bersenjata ekstrem ini dikomandoi oleh Egianus Kogoya, yang memulai konflik bersenjata antara TNI dan KKB di Nduga pada tahun 2020. KKB sendiri diduga sebutan yang diberikan pada Tentara Pertahanan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM) yang menyatakan perang kepada Indonesia pada tahun 2018.

Baca Juga: Mungkinkah Dialog Papua Terwujud?

Oleh karena itu, kita perlu melihat insiden penembakan yang dilakukan KKB akhir-akhir ini sebagai bagian dari kesatuan permasalahan yang lebih besar, yang berkaitan dengan OPM, bukan sebagai kejadian yang muncul tanpa sebab. Dengan demikian, jika kita bisa melakukan pendekatan dengan kubu OPM yang terbuka atas usulan dialog, kita akan memperoleh informasi pemetaan fragmentasi sosial di Papua yang lebih akurat, yang tentunya akan bermanfaat untuk formulasi penyelesaian konflik.

Ahmad Taufan Damanik, Ketua Komnas HAM menekankan negara tidak perlu menunjukkan sifat yang represif dalam mengatasi permasalahan KKB. Walaupun upaya penegakan hukum harus tetap dilakukan kepada pihak yang melakukan kekerasan, pemerintah juga harus selalu melakukan pendekatan dialog dan diskusi dengan tokoh-tokoh agama, adat, dan kepala daerah sekitar untuk mencapai solusi bersama agar tindakan kekerasan bisa diredam semampu mungkin.

Perkataan Ahmad perlu kita renungi karena berdasarkan temuan Polri, KKB disebutkan sering masuk ke pemukiman penduduk dan berbaur dengan warga sipil. Karena dasar ini, kita tidak bisa dengan begitu saja melakukan serangan senjata, ada warga tidak bersalah yang berisiko menjadi korban tak diinginkan.

Pendekatan Sosio-Kultural dan Hukum Lebih Relevan

Tulisan Papua Road Map karya Muridan Widjojo menawarkan solusi yang bagus untuk menyelesaikan konflik di Papua. Muridan menyarankan pendekatan jalur hukum di mana Indonesia bisa membuat sebuah catatan publik tentang peristiwa di Papua melalui suatu komisi kebenaran. Komisi kebenaran dan rekonsiliasi akan menjadi katalisator untuk meredakan pola konflik yang sedang berlangsung di Papua, dan membuka jalan menuju solusi jangka panjang.

Muridan berpendapat, agar efektif, komisi kebenaran ini membutuhkan akses ke arsip rahasia dan pejabat pemerintah, di masa lalu, dan sekarang. Kemudian perlu membuat catatan publik tentang peristiwa-peristiwa penting dan mempublikasikan nama-nama pelaku dan korban. Pejabat sipil dan militer yang terbukti terlibat dalam kekerasan di masa lalu perlu diadili. Negara juga harus mengakui korban dan penderitaan mereka melalui permintaan maaf publik dan pernyataan tekad bahwa kekerasan seperti itu tidak akan terulang kembali. Negara dapat mendirikan monumen untuk mengenang para korban.

Selama bertahun-tahun upaya mendamaikan Papua selalu tarik ulur antara pengembangan ekonomi dan legitimasi keamanan. Pendekatan Jokowi dengan pembangunan infrastruktur seperti proyek Trans-Papua Highway dianggap tidak efektif karena warga Papua menganggap proyek ini tidak menguntungkan bagi mereka, hanya investor luar Papua. Tekanan sosial dan ekonomi seperti ini memicu siklus konflik di Papua, kecuali jika siklus tersebut dapat diputus. Ketidakpuasan orang Papua Barat akan terus ada, entitas kekerasan seperti KKB akan terus muncul, sebagai akibatnya Indonesia akan lebih keras pada keamanan.

Seorang jurnalis senior sekaligus pengamat dinamika politik Melanesia yang bernama Johny Blades dalam tulisannya yang berjudul West Papua: The Issue That Won’t Go Away for Melanesia, menyebut bahwa sesungguhnya konflik di Papua adalah permasalahan yang muncul dari adanya alienasi penduduk asli dari lingkungan dan sumber daya mereka sendiri. Oleh karena itu, pendekatan politis non-kekerasan akan lebih efektif jika kita ingin menyelesaikan perseteruan di Bumi Cendrawasih.

Baca Juga: Membaca Siasat Tito Mekarkan Papua

Warga Papua secara etnis adalah kerabat warga negara-negara Melanesia. Dengan demikian, jika Indonesia bisa melakukan pendekatan ke negara seperti Fiji, Vanuatu, dan Kepulauan Solomon, Indonesia bisa memperoleh kesempatan yang lebih tinggi untuk melakukan persuasi terhadap pemberontakan Papua. Blades pun menyarankan proses dialog akan lebih berhasil jika melibatkan satu pihak mediator netral sebagai orang ketiga.

Johny Blades dalam tulisannya juga menyampaikan usulan yang cukup menarik, yaitu pendekatan pembangunan rantai komersial dengan wilayah Melanesia. Untuk contohnya, karena negara-negara Melanesia adalah pecinta sepak bola, Indonesia bisa menjadikan tim Persipura sebagai pembuka gerbang komersil, di mana tim sepakbola itu bisa bermain di acara olahraga negara-negara Melanesia.

Pada akhirnya, kembali lagi kita harus mulai bisa menerawang suatu peristiwa dari perspektif yang lebih luas agar kita bisa mencari solusi yang mampu menjawab segala permasalahan. Kebijakan represif yang gegabah  hanya akan menyulut kekerasan lebih lanjut.

Akan tetapi, meskipun pendekatan dialog bisa menjadi jawaban yang tepat, kita tidak boleh membiarkan pelaku penembakan masyarakat sipil pergi begitu saja tanpa diadili. TNI dan Polri harus tetap melacak pelaku-pelaku kejahatan ini karena mereka sudah melecehkan nilai HAM sekaligus jaminan keselamatan warga sipil di Papua. (D74)