Support Us

Available for Everyone, funded by readers

Contribute
E-Book
Home > In-Depth > Jokowi Perlu ‘Politik Rekognisi’ Papua?

Jokowi Perlu ‘Politik Rekognisi’ Papua?


B68 - Monday, August 30, 2021 8:00
Presiden Joko Widodo (Jokowi) (tengah) siswa-siswi SD dari Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Asmat, Papua, menuruni tangga halaman Istana Merdeka, Jakarta, pada 11 Oktober 2019. (Foto: Setkab)

0 min read

Isu penghargaan terhadap kelompok minoritas nasional dan lain-lain menjadi topik yang selalu diperbincangkan secara hangat di Indonesia. Salah satu yang terbaru adalah mengenai identitas Papua dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Otonomi Khusus Papua. Tanggapan pemerintah terhadapnya dapat menjadi gambaran skala penghormatan terhadap kelompok-kelompok tersebut.


PinterPolitik.com

Pada tanggal 17 Juli 2021 silam, Dewan Perwakilan Rakyat telah menjadikan RUU Otonomi Khusus (Otsus) Papua sebagai Undang-Undang (UU) dalam rapat paripurna. Revisi UU tersebut memuat berbagai ketentuan yang dianggap penting bagi jalannya pemerintahan di bumi Cendrawasih.

Kendati memuat beberapa perubahan yang penting, UU tersebut tetap dikritik oleh beberapa pihak, Beberapa kritikannya yang menonjol berkaitan dengan minimnya keterlibatan elemen setempat dalam penyusunannya dan perkara identitas Papua.

Memang betul bahwa tujuan perumusan dan pengesahan RUU Otsus Papua adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam sambutannya sebagai perwakilan pemerintah di DPR untuk pembahasan RUU Otsus Papua. Menurutnya, peningkatan kesejahteraan yang telah disinggung merupakan bentuk pemenuhan komitmen pemerintah terhadap keadaan hidup masyarakat Papua.

Apabila kita melihat isinya, memang betul bahwa beberapa pasal yang diterakan dalam UU Otsus Papua yang sudah disahkan memuat unsur positif terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua. Salah satu unsur yang dimaksud adalah prinsip tindakan afirmatif yang diterapkan di bidang ekonomi. Contohnya, RUU tersebut mempertegas kembali pemenuhan hak-hak ekonomi warga setempat dengan memberikan penambahan dana otsus dari 2 persen menjadi 2,25 persen.

Baca Juga: Siasat Jokowi Tetapkan Teroris Papua

Jokowi Mau ke Papua

Selain itu, pemerintah juga terkesan menunjukkan komitmennya terhadap hak-hak politik warga Papua. Salah satunya adalah dengan memberikan kuota 30 persen kepada perempuan Orang Asli Papua (OAP) di lembaga-lembaga legislatif setempat. Kendati demikian, kebijakan-kebijakan seperti ini menemukan keraguan yang cukup luas dari masyarakat yang terbiasa melihat tindakan pemerintah yang mengganggu perkembangan iklim dan kesadaran politik masyarakat Papua.

Menimbang polemik yang ada, masyarakat dapat mengajukan sekurang-kurangnya dua pertanyaan penting. Pertama, mengapa pemenuhan hak-hak ekonomi tanpa perkembangan yang berarti dalam pemenuhan rekognisi identitas tidak akan menenangkan situasi di Papua? Kemudian, apa dampaknya bagi Indonesia dalam skala Papua dan nasional jika pemerintah tidak dapat menanggapi permasalahan ini dengan baik?

Kenyataan yang Mengecewakan?

Salah satu poin yang diajukan oleh kritikus UU Otsus Papua yang terbaru adalah keberadaan jarak antara kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dengan hasil-hasilnya yang dihadapi oleh masyarakat setempat sebagai kenyataan yang muncul. Bertolak dari pelaksanaannya selama 20 tahun terakhir, akademisi Universitas Cendrawasih, Elvira Rumkabu, menilai bahwa UU Otsus Papua tidak berjalan secara efektif. Indikator yang memperkuat pendapat itu adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) setempat yang rendah.

Kendala yang mungkin menjadi sebab rendahnya indeks IPM di Papua adalah pengaturan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang buruk. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi (PPATK) melaporkan bahwa APBD yang bernilai sebesar Rp 14 triliun beserta dana otsus sebesar Rp 8 triliun yang diberikan pemerintah pusat rentan dikorupsi oleh pihak-pihak di pemerintahan daerah dan elemen-elemen lainnya yang berinteraksi dengannya selama ini.

Permasalahan ini, yang berkaitan erat dengan inefisiensi anggaran mendorong beberapa kelompok untuk meminta agar pemerintah mengevaluasi UU Otsus Papua sebelum memutuskan akan dilanjutkan atau tidak. Sayangnya, Elvira mengatakan bahwa suara ini tidak didengarkan oleh pemerintah.

Ketidakpekaan pemerintah terhadap berbagai aspirasi yang disuarakan oleh kelompok tersebut hanya merupakan satu di antara lainnya yang membentuk sikap umum pemerintah selama penyusunan RUU Otsus Papua yang terbaru.

Sikap tersebut adalah pengabaian terhadap beberapa aspirasi-aspirasi yang bersifat kritis dan konstruktif dari pihak-pihak yang terlibat langsung dalam kehidupan sosial-politik dan ekonomi di bumi Cendrawasih. Elvira bahkan mengatakan bahwa pemerintah selama ini tidak melibatkan elemen-elemen yang penting di Papua, yaitu perwakilan adat, gereja di Papua, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM)s yang beroperasi di sana. Hal ini menunjukkan kecacatan fundamental dalam penyusunan RUU yang telah disinggung.

Baca Juga: Vaksinasi Papua Rendah, Trust Issue?

Ironisnya, dalam menyusun dan mengesahkan undang-undang yang seharusnya memberikan masyarakat Papua otonomi yang lebih terhadap urusan perekonomian wilayahnya, pemerintah pusat telah menyempitkan ruang beraspirasi. Seharusnya, pemerintah menyadari bahwa penyaluran aspirasi beserta upayanya untuk mendengarkan aspirasi-aspirasi tersebut merupakan batu pokok perwujudan otonomi – karena melalui sikap tersebut pemerintah menunjukkan bahwa masyarakat setempat dapat mengurusi dirinya sendiri.

Terbelenggu Rasisme?

Diniatkan atau tidak, sengaja atau tidak, tindakan pemerintah untuk tidak melibatkan berbagai elemen penting dalam penyusunan RUU Otsus Papua terbaru memperburuk catatan pemerintah dalam berinteraksi dengan masyarakat Papua. Mulai dari penanganannya terhadap kelompok bersenjata yang sering dinilai terlalu militeristis hingga hubungan antara institusi-institusi negara terhadap warga Indonesia yang berasal dari Timur – semua diperberat oleh pengesahan UU Otsus Papua yang kurang melibatkan elemen setempat.

Rekam jejak pemerintah beserta institusi-institusi negara di bawahnya dalam berhadapan dengan isu seputar Papua terkenal kurang baik. Dalam ruang lingkup domestik, terdapat pendapat pengamat seperti Suhendra Hadikuntono yang menegaskan bahwa pendekatan kekerasan pemerintah di Papua gagal untuk mendamaikan wilayah tersebut.

Sementara itu, Indonesia juga kerap dituding melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap orang-orang di Papua yang dilontarkan oleh perwakilan Vanuatu di sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Semua itu memiliki dampak yang kurang baik terhadap upaya pemerintah pusat untuk semakin menggandeng masyarakat Papua dan memperkuat opininya untuk tetap bertahan sebagai bagian dari Indonesia. Perkara ini dapat dikaji dengan menggunakan konsep rekognisi dalam politik. Menurut akademisi Binghamton University, Mattias Iser, rekognisi atau penghormatan terhadap suatu kelompok masyarakat sangat penting untuk mendorong mereka agar turut serta dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kasus ini masyarakat Indonesia.

Kegagalan pemerintah untuk menghadirkan pandangan yang baik dari elemen-elemen masyarakat yang ada di Papua dan daerah-daerah lainnya akan menanamkan perasaan bahwa mereka kurang dihormati oleh masyarakat Indonesia yang luas. Hal ini memunculkan dua implikasi yang fatal bagi integrasi nasional.

Pertama, mereka bisa saja memutuskan menjadi separatis; atau, mereka akan menghadirkan perlawanan signifikan untuk memperoleh rekognisi yang sebagai bagian dari Indonesia yang identitas dan hak-haknya tidak dapat dikesampingkan.

Baca Juga: Membaca Keberadaan Ma’ruf Amin di Papua

Sah Sudah Otsus Papua 2.0

Singkatnya, buruknya perlakuan rasial beberapa pihak di Indonesia terhadap orang-orang Papua di ruang publik dan dalam kehidupan bernegara dapat memunculkan perasaan marah di benak orang-orang Papua. Hal tersebut kemudian dapat berujung kepada disintegrasi atau kericuhan seperti yang kita saksikan dalam aksi-aksi unjuk rasa di Papua pada tahun 2019 silam, ketika masyarakat Papua turun ke jalanan untuk memprotes sikap rasisme yang ditunjukkan oleh beberapa pihak di pemerintahan kepada mereka.

Oleh sebab itu, selain pemenuhan ekonomi, pemerintah juga harus memperhatikan politik rekognisi yang menjadi salah satu keprihatinan masyarakat Papua yang selama ini menemukan sikap pemerintah yang cenderung bersifat rasis. Hal tersebut dapat dimulai dengan lebih melibatkan elemen-elemen yang beraktivitas langsung di bumi Cendrawasih – seperti dalam mengevaluasi UU Otsus Papua terbaru yang seharusnya meningkatkan kualitas otonomi di wilayah tersebut, baik di bidang ekonomi maupun lainnya.

Untuk Mencegah Konflik

Seperti banyak perkara lainnya yang berakhir dengan terjadinya konflik antara elemen-elemen masyarakat dan pemerintahan, isu Papua yang ada di sekitar UU Otsus Papua yang baru disahkan juga berawal dari adanya kemarahan. Rasa tersebut pada gilirannya muncul dari apa yang disebut sebagai deprivasi relatif.

Mengambil pengertian dari Robert K. Merton dan Kitt, deprivasi relatif diartikan sebagai kondisi yang dialami seseorang ketika dirinya menghadapi ketidaksesuaian antara apa yang diharapkan dan yang diperoleh dalam kenyataannya. Hal tersebut kemudian berkembang menjadi rasa amarah.

Dalam kasus ini, orang-orang Papua juga sedang menghadapi situasi yang serupa. Meskipun kebanyakan dari mereka masih bersikap pro terhadap Otsus dan setia kepada Indonesia, mereka juga berhadapan dengan ketidaksesuaian antara apa yang diwacanakan dan dijanjikan pemerintah dengan apa yang diperoleh. Tidak berhenti di sini, sepanjang implementasi UU Otsus Papua yang terbaru pun masih terdapat kemungkinan akan terus seperti itu.

Secara tidak langsung, permasalahan ini menjadi ujian bagi Indonesia untuk mengatasi perkara-perkara rekognisi lainnya. Apakah pemerintah bisa cukup peka terhadap keinginan berbagai kelompok minoritas, baik sosial maupun nasional lainnya untuk diakui dan dihormati identitasnya?

Sekarang masih belum terlambat untuk menunjukkan hal itu demi menghindari terjadinya konflik yang lebih sulit untuk diatasi. Hal yang penting untuk dipahami oleh pemerintah Indonesia adalah asumsi bahwa permasalahan yang dihadapi dalam kasus ini tidak hanya seputar ekonomi saja. Menarik untuk dilihat kelanjutan kebijakan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) di Papua ke depannya. (B68)

Baca Juga: Sulit Jokowi Selesaikan Isu Papua


► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Berita Terkait