Audio dibuat menggunakan AI.

Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis

KATA PEMRED #17
PinterPolitik.com

Tiga pesawat meninggalkan landasan yang sama di jam yang berbeda. Yang pertama menuju kota tempat kekuasaan tidak pernah benar-benar meninggalkan abad ke-19 — Moskow, di mana istana menyimpan janji energi di balik dinding setebal empat ratus tahun. Yang kedua turun di koridor marmer tempat perang tidak diumumkan, melainkan dikelola. Yang ketiga mendarat di kota tempat negara bisa runtuh tanpa satu peluru pun ditembakkan. Tidak ada satu pun penumpangnya yang membawa pesan yang sama. Tapi ketiganya membawa mandat dari orang yang sama.

Pada 13 April 2026, Indonesia tidak sekadar menjalankan diplomasi. Ia menggelar sebuah eksperimen. Presiden Prabowo Subianto duduk berhadapan dengan Vladimir Putin di Kremlin — kunjungan ketiganya ke Rusia sejak dilantik — membicarakan keamanan energi di tengah blokade Selat Hormuz. Itu sayap pertama. Di belahan bumi lain, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menandatangani Kemitraan Kerja Sama Pertahanan Utama dengan Pete Hegseth di Pentagon. Dan sayap ketiga: Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, di New York, memaparkan strategi fiskal Indonesia kepada BlackRock, Lazard, HSBC, Lord Abbett, dan TD Asset Management.

Tiga kota. Satu hari. Tanpa jeda.

Media Indonesia meliput ketiganya sebagai tiga berita terpisah. Moskow masuk halaman politik. Pentagon di rubrik pertahanan. Wall Street di kolom ekonomi. Fragmentasi ini mencerminkan ketidakmampuan membaca arsitektur — karena yang terjadi bukan tiga agenda yang kebetulan bersamaan. Simultaneitasnya sendiri adalah pesannya. Diplomasi tradisional bekerja secara berurutan: negara mendekati A, lalu B, lalu C. Indonesia menghapus urutan itu. Semua pintu diketuk bersamaan, dan karena itu tidak ada satu pun yang merasa diprioritaskan — atau diabaikan. Ada dimensi lain yang luput: waktu sebagai instrumen kekuasaan. Dengan bertindak secara simultan, Indonesia memaksa setiap pihak memproses sinyal kompleks dalam waktu yang sama. Hasilnya adalah ketidakpastian — bukan bagi Indonesia, melainkan bagi mitra-mitranya. Jika Gerakan Non-Blok adalah seni menolak undangan, maka ini kebalikannya: menerima semua undangan tanpa pernah duduk terlalu lama di satu meja.

Bukan Non-Blok. Omni-Blok.

Charles de Gaulle memahami logika ini enam dekade lalu. Pada 1966, ia menarik Prancis dari komando militer NATO sambil tetap berada di dalam aliansi, membuka hubungan dengan Tiongkok dan Uni Soviet, membangun kekuatan nuklir independen. Hasilnya paradoks: semua manfaat aliansi tanpa beban kewajiban penuh. Henry Kissinger menyempurnakan prinsip itu dalam diplomasi segitiga 1972: dalam permainan tiga arah, kekuatan terbesar bukan milik negara terkuat, melainkan milik negara yang punya akses ke semua sisi tanpa terikat pada satu pun. Indonesia kini menggabungkan kedua pelajaran itu dalam trilateral baru: keamanan dari Washington, energi dari Moskow, modal dari Wall Street. Tiga sumber daya yang, jika salah satu saja putus, bisa melumpuhkan negara berkembang mana pun.

Perhatikan siapa yang dikirim ke mana. Ke Kremlin, presiden sendiri yang hadir — karena sistem Rusia beroperasi pada logika personal: hubungan antar individu lebih menentukan daripada institusi. Ke Pentagon, seorang jenderal dikirim — karena Amerika mempercayai struktur militer dan prosedur formal. Ke Wall Street, seorang teknokrat yang berbicara dalam satu-satunya bahasa yang mereka hormati: angka, defisit, dan kredibilitas fiskal. Ini bukan sekadar pembagian peran. Indonesia tidak bernegosiasi dengan negara. Ia bernegosiasi dengan sistem.

Inilah yang tidak pernah tertulis di communiqué mana pun.

Skeptis tentu punya argumen yang kuat. Menandatangani kemitraan pertahanan dengan Amerika pada hari yang sama presiden Prabowo merangkul Putin tidak  bisa dibaca sebagai kebingungan arah. Washington bukan kota yang santai soal loyalitas strategis — pejabat Pentagon yang baru berjabat tangan dengan Sjafrie bisa merasa dikhianati melihat foto Prabowo-Putin pada malam yang sama. Dan kebisingan tentang fiskal Indonesia bukan khayalan: utang PLN melampaui Rp 711 triliun, target pertumbuhan ambisius di tengah perlambatan global, dan beberapa lembaga pemeringkat dianggap terlalu cepat mengubah peringkat ketika data belum lengkap. Semua ini nyata.

Tapi ada satu fakta yang mengubah seluruh kalkulasi itu. Indonesia sudah melaksanakan lebih dari 170 latihan militer bersama Amerika setiap tahun — secara de facto, itu kerja sama setara NATO tanpa kewajiban Pasal 5 — klausul yang mengharuskan seluruh anggota ikut berperang jika satu anggota diserang. Pentagon sudah terlalu terinvestasi untuk mundur. Bahkan India semakin kesulitan mempertahankan hubungan pertahanan serupa dengan Rusia di bawah tekanan sanksi Amerika. Indonesia tampaknya menemukan jalan yang bahkan New Delhi belum kuasai. Hedley Bull, filsuf hubungan internasional dari Oxford, pernah menulis bahwa dalam tatanan dunia yang anarkis, negara menengah bertahan melalui diversifikasi akses, bukan kesetiaan pada satu patron. Moskow bukan ancaman bagi Washington — justru leverage yang mempercepat formalisasi kemitraan.

Dan di sinilah letak hal yang benar-benar luput dari perhatian publik. Bahasa dalam dokumen Kemitraan Pertahanan Utama yang ditandatangani hari itu mencakup pengembangan bersama kemampuan asimetris canggih, teknologi generasi berikutnya di domain maritim, bawah laut, dan sistem otonom. Itu bukan bahasa untuk mitra biasa. Itu bahasa yang biasanya dicadangkan untuk sekutu perjanjian: Jepang, Australia, Inggris. Indonesia baru saja mendapat akses kelas sekutu — tanpa menanggung beban kewajiban sekutu. Dan mereka melakukannya pada hari yang sama presidennya duduk di Kremlin. Seharusnya itu mustahil. Kecuali satu penjelasan: Amerika membutuhkan Indonesia untuk arsitektur Indo-Pasifik lebih dari kebutuhannya menghukum Indonesia atas hubungan dengan Rusia.

Di era ini, kekuatan negara menengah bukan lagi kemampuan menolak blok. Melainkan kemampuan membuat semua blok terlalu berkepentingan untuk menghukumnya. Indonesia pada 13 April memeluk Pentagon, berbisik dengan Kremlin, dan meminjam dari Wall Street — dan tidak satu pun yang bisa marah tanpa merugikan dirinya sendiri. Kerja sama pertahanan dengan Amerika menjadi alat keamanan. Hubungan dengan Rusia menjadi saluran energi. Keterlibatan dengan pasar global menjadi sumber likuiditas. Tiga hubungan, tiga fungsi, tanpa narasi ideologis tunggal. Albert Hirschman akan mengenali pola ini: negara yang memiliki paling banyak pintu keluar adalah negara yang paling jarang diminta keluar. Bukan soal siapa yang mereka dukung. Melainkan siapa yang tidak mampu kehilangan Indonesia.

Negara yang mengetuk tiga pintu sekaligus tidak sedang tersesat. Ia sedang membangun koridor.

Jika eksperimen ini bertahan — jika Indonesia bisa mempertahankan kemitraan Pentagon sambil terus mengamankan energi Rusia dan menarik modal Wall Street — maka ia bukan sekadar melindungi dirinya sendiri. Ia sedang menulis template baru bagi negara-negara menengah di seluruh Global South yang selama ini dipaksa memilih. Vietnam akan menonton. India akan mencatat. Brasil akan menimbang. Dan arsitektur aliansi eksklusif Perang Dingin akan semakin tidak relevan — bukan karena runtuh, melainkan karena ada negara yang membuktikan bahwa ia bisa hidup di luarnya dan tetap aman. Prabowo mungkin tidak menyebutnya doktrin. Tapi sejarah akan menamainya.

Enam puluh tahun setelah De Gaulle, di sebuah landasan pacu di Jakarta Timur, prinsipnya menemukan pemikir baru. Ketiga pesawat dari Halim itu akan kembali ke landasan yang sama — di jam yang berbeda pula. Penumpangnya akan turun membawa cerita yang berbeda — tentang salju Kremlin, tentang marmer Pentagon, tentang kaca-kaca Manhattan yang memantulkan cahaya sore. Tapi landasan yang menerima mereka kembali tetap satu. Dan mungkin itulah satu-satunya hal yang perlu diketahui dunia tentang Indonesia hari ini: bukan ke mana ia terbang, melainkan ke mana ia selalu pulang.

**********************

Tentang Penulis

Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis

PinterPolitik.com

Siapa yang tidak kenal dengan soda jenis cola. Soda yang biasanya berwarna hitam gelap ini merupakan salah satu jenis soda yang bisa ditemui di negara mana pun.

Namun, seperti yang kita tahu, ada juga berbagai merek dan perusahaan yang menjual soda minuman jenis ini. Mungkin, dua merek yang paling populer adalah Coca-Cola dan PepsiCo.

Meski Pepsi kini tidak lagi hadir di Indonesia, dua merek populer ini saling bersaing di berbagai belahan dunia. Bahkan, persaingan keduanya ini disebut sebagai cola wars.

Tajuk cola wars ini bukan asal nama. Lihat saja bagaimana strategi marketing dua perusahaan soft drink terbesar di dunia ini bersaing satu sama lain. Mulai dari selebriti, atlet, pesepakbola, ajang olahraga, dan lain sebagainya, laris manis jadi bintang iklannya. Dikotomi ini pun terjadi di berbagai sektor hiburan, seperti: Beyonce dengan Pepsi vs Taylor Swift dengan Coca-Cola, Lionel Messi dengan Pepsi vs LeBron James dengan Coca-Cola, dan seterusnya.

Namun, pernahkah kalian berpikir bagaimana sebetulnya persaingan ini bisa terjadi? Benarkah tajuk cola wars ini dimenangkan oleh Coca-Cola?

Asal-Usul Dua Raksasa Soft Drinks

Dibandingkan Pepsi, Coca-Cola telah ada lebih dahulu. The Coca-Cola Company berdiri pada tahun 1892 di Atlanta, Georgia, Amerika Serikat (AS), walaupun sebenarnya formula resep Coca-Cola telah ditemukan oleh pharmacist John Stith Pemberton pada tahun 1886.

Baca Juga: Saatnya Minum “Jamu” ala Jokowi?

Sementara, PepsiCo sebagai perusahaan memang baru berdiri pada 1965. Namun, merek minuman ini telah ada sejak tahun 1893 dengan nama Brad’s Drink dan diperkenalkan oleh Caleb Bradham – sebelum diubah namanya menjadi Pepsi-Cola pada tahun 1898. 

Coca-Cola awalnya dibuat untuk obat – berbeda dengan Pepsi yang sedari awal memang sudah dibuat untuk minuman ringan bersoda. Coca-Cola bahkan awalnya punya kandungan cocaine di dalamnya – meskipun kadar kandungannya kecil – yang kemudian dihapuskan oleh presiden perusahaan tersebut, Asa Candler, pada 1903.

Sementara, Pepsi mendapatkan namanya dari Pepsis atau Pepsin yang dari bahasa Yunani yang artinya pencernaan. Walaupun belum bersaing sengit, sejak awal Pepsi memang dituduh sebagai “peniru” Coca-Cola.

Pada tahun 1932, Pepsi yang saat itu dimiliki oleh Charles Guth sempat bangkrut dan sempat ditawarkan kepada Robert Winship Woodruff yang saat itu menjadi Presiden Coca Cola Company. Namun, tawaran itu ditolak. Artinya, Coca-Cola sebetulnya sudah bisa “menghancurkan” Pepsi jika saat itu tawarannya diterima.

Saat Perang Dunia II bergulir, Woodruff yang merasa bisnisnya terancam akibat rationing atau pembatasan penjualan gula pergi ke Gedung Putih dan bicara pada pemerintah bahwa Coca-Cola adalah kebutuhan mendesak masa perang alias wartime necessity. Upayanya berhasil dan Coca-Cola dipasok ke banyak kamp militer Amerika Serikat.

Ini juga menjadi penanda bagaimana Coca-Cola dan iklannya menjadi icon patriotism AS di kancah internasional ketika logonya juga ada di berbagai medan perang yang didatangi tentara AS – selain juga karena tampil di Olimpiade. Hal ini tidak didapatkan oleh Pepsi – utamanya terkait sugar rationing tersebut.

Ada catatan yang mengatakan bahwa, selama era Perang Dunia II, para tentara dan sukarelawan perang AS mengonsumsi 10 miliar botol Coca-Cola. Bisa jadi, strategi di perang ini tercatat sebagai salah satu strategi marketing yang paling brilian dalam sejarah.

Di era Perang Dunia II ini juga, Coca-Cola memperkenalkan brand Fanta yang pertama kali diproduksi oleh Coca-Cola Company cabang Jerman akibat embargo yang diterapkan Adolf Hitler – membuat banyak bahan pembuatan Coca-Cola dari AS tak bisa masuk ke negara tersebut.

Baca Juga: Minuman Ringan Kena Cukai Sri Mulyani?

The Old vs The New

Pasca-Perang Dunia II, Coca-Cola merasa menjadi pemenang. Kedekatannya dengan pemerintah juga menjadi salah satu kunci utamanya. Namun, semuanya berubah perlahan sejak tahun 1950-an hingga 1960-an ketika industri soft drink dunia mengalami perubahan signifikan.

Perusahaan-perusahaan soft drink mulai menciptakan lebih dari satu brand minuman dengan rasa yang bervariasi. Selain itu, tak seperti Coca-Cola yang dikuasai secara tunggal oleh Woodruff, Pepsi misalnya punya lebih dari satu tokoh kunci perusahaan sehingga membuat dinamika dan inovasi berjalan lebih lancar – seperti iklan di televisi (TV).

Pepsi juga tidak berfokus pada generasi Perang Dunia II, tetapi pada generasi muda kala itu. Generasi peminum Pepsi juga diidentikkan dengan anak-anak muda yang tidak tradisional. Pangsa pasar Pepsi terus meningkat.

Hal ini bertambah buruk bagi Coca-Cola ketika pada tahun 1975, Pepsi meluncurkan Pepsi challenge. Jadi mereka melakukan semacam blind taste test dan memperlihatkan bahwa ketika konsumen tak tahu produk mana yang mereka minum, mereka cenderung lebih suka rasa dari Pepsi.

Kala itu, diklaim ada sekitar 11 juta orang di seluruh AS ikut dalam challenge ini. Momen inilah yang meningkatkan posisi market share Pepsi – bahkan mampu melampau Coca-Cola di tahun 1980-an di beberapa wilayah penjualan. Dekade ini memang menjadi “masa agak suram” bagi Coca-Cola.

Untuk menghadapi persaingan dengan Pepsi, perusahaan tersebut bahkan mempertimbangkan untuk mengubah “secret ingredient” alias resep rahasianya yang akhirnya berujung pada peluncuran produk bernama New Coke. Namun, penerimaannya jauh dari yang diharapkan. Masyarakat AS tak menyukai rasa baru tersebut dan melihatnya sebagai “pendobrakan tradisi”.

Bahkan, banyak orang membentangkan spanduk “Anti-New Coke”, menelepon perusahaan tersebut puluhan ribu kali untuk komplain, dan lain sebagainya. Banyak yang bahkan berseloroh bahwa mengubah rasa Coca-Cola lebih buruk daripada mengganti Konstitusi AS.

Baca Juga: Hengkangnya Pepsi dan Regulasi Sri Mulyani

Kejadian ini menjadi perayaan tersendiri bagi Pepsi yang merasa diri sebagai pemenang dari The Cola Wars. Pepsi yang dahulunya dituduh sebagai imitator bahkan merayakannya dengan meliburkan semua pegawainya selama sehari.

Akibat kejadian ini, Coca-Cola akhirnya kembali meluncurkan produk klasik mereka dengan resep yang sebelumnya dipakai. Ini perlahan kembali menaikkan nama mereka dalam persaingan dengan Pepsi yang terus terjadi hingga saat ini.

Pada tahun 2018 lalu, nilai Coca-Cola Company mencapai US$230.6 miliar atau sekitar Rp 3.342 triliun dengan market share di AS mencapai 43,3 persen. Sementara, pada saat yang sama PepsiCo bernilai US$182.8 miliar atau sekitar Rp 2.649 triliun dengan market share di AS mencapai 24,9 persen. Coca-Cola mungkin masih lebih unggul tetapi ada sejarah ketika ia sempat terkapar dibandingkan Pepsi.

Politik Soda

Persaingan Coca-Cola dan Pepsi ini memang punya dimensi pembelajaran yang luas. Selain terkait strategi marketing-nya, kita juga jadi tahu bahwa Coca-Cola punya kedekatan dengan pemerintah AS hingga saat ini

Bahkan dalam salah satu dokumen Wikileaks disebutkan bahwa Coca-Cola punya kedekatan tersendiri dengan Bill Clinton dan Hillary Clinton – hal yang mungkin tak dipunyai oleh Pepsi.  

Marion Nestle – seorang profesor sosiologi, nutrisi, food studies dan public health dari New York University – dalam bukunya berjudul Soda Politics menyebutkan bahwa pertarungan politik antara Coca-Cola Company dan PepsiCo juga melibatkan strategi pemasaran yang menyasar ke kelompok anak-anak, minoritas, dan masyarakat low income, dan tidak sedikit yang menggunakan lobi untuk membatasi kritik terkait dampak kesehatan yang diakibatkan terlalu banyak mengonsumsi soda.

Lalu, bagaimana menurut kalian? Bila Pepsi memang sudah tersingkir dari pasar Indonesia, lantas, seperti apa persaingan antara Coca-Cola dan Pepsi ini harus dimaknai? Lalu, kalian ada di tim mana, Coca-Cola atau Pepsi?

Baca Juga: Apple vs Microsoft: Rival Jiplak dan Musuh yang Diciptakan?

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Turut berduka untuk para korban 

Presiden Rusia Vladimir Putin menyiratkan pembalasan kepada pelaku penembakan massal di Crocus City Hall, Moskow pada Jumat malam kemarin lusa.

Kendati satu kelompok teror mengklaim telah bertanggung jawab, spekulasi tetap berkembang. Namun, penyelidikan mendalam terus dilakukan oleh otoritas Rusia.

#putin #rusia #crocus #crocuscityhall #infografis #pinterpolitik #politikindonesia #beritapolitik