Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terjadi di berbagai tempat. Mengapa seorang menteri dengan latar belakang akademisi seperti Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli belum bisa membuat kebijakan berarti?

PinterPolitik.com

“Our greatest strength is the exact opposite of narrow specialization. It is the ability to integrate broadly” – David Epstein, Range: Why Generalists Triumph in a Specialized World (2019)

Kenny, lulusan teknik mesin dari universitas ternama, baru saja kehilangan pekerjaannya di sebuah pabrik otomotif yang merumahkan ratusan karyawan. Duduk di kos-kosannya di Bekasi, ia menghabiskan waktu membuka portal berita dan mencari tahu siapa sebenarnya menteri ketenagakerjaan (menaker) saat ini.

Ia menemukan nama Yassierli, seorang profesor teknik industri dari Institut Teknologi Bandung yang pernah menulis banyak jurnal soal produktivitas kerja dan ergonomi industri. “Wah, harusnya beliau paham banget soal sistem kerja yang manusiawi,” gumam Kenny, sambil membaca latar belakang akademiknya.

Namun kenyataan yang Kenny hadapi terasa jauh dari teori yang dibahas sang menteri. Tidak ada kebijakan yang terasa melindungi para pekerja seperti dirinya, apalagi membuka peluang kerja baru di tengah badai pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

Kenny mulai mempertanyakan mengapa banyak perusahaan bisa seenaknya merumahkan karyawan tanpa kejelasan, sementara negara terasa absen dalam memberi perlindungan. Ia merasa seolah kebijakan ketenagakerjaan terlalu dingin, kaku, dan tak menyentuh realitas hidup sehari-hari.

Di media sosial, Kenny membaca banyak cerita serupa: sopir ojek daring, pekerja ritel, sampai staf startup yang tiba-tiba kehilangan pekerjaan. Ia menyadari bahwa krisis pengangguran ini bukan sekadar soal angka, tapi soal kegagalan menjawab kebutuhan nyata masyarakat pekerja.

Kenny pun menuliskan di blog pribadinya, “Kalau menterinya ahli banget di bidang ketenagakerjaan, kenapa aku dan ribuan orang lain tetap kehilangan pekerjaan tanpa arah?” Lalu ia menutup tulisannya dengan sebuah pertanyaan: mengapa orang yang ahli dalam bidangnya ternyata belum tentu bisa mengatasi persoalan yang ada?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Dilema Specialist vs Generalist

Kenny, yang baru saja kehilangan pekerjaannya akibat PHK massal, masih ingat bagaimana ia sempat berharap pada sosok menaker yang baru, Yassierli. Ia berpikir, jika yang memimpin kementerian adalah seorang profesor teknik industri, setidaknya kebijakan ketenagakerjaan Indonesia akan lebih ilmiah dan solutif.

Namun setelah berminggu-minggu menanti perubahan, Kenny belum merasakan dampaknya. Ia pun mulai mencari tahu lebih dalam, bukan hanya soal Yassierli, tapi juga soal kenapa orang yang sangat ahli sekalipun bisa gagal menangani krisis.

Dalam pencariannya, Kenny menemukan buku Range karya David Epstein yang menjelaskan pentingnya kemampuan lintas-disiplin dalam menghadapi masalah kompleks. Epstein menulis, “the more successful people tend to have range – a broad base of knowledge and diverse experiences – rather than hyperspecialization.”

Kenny mulai memahami bahwa keahlian mendalam, seperti yang dimiliki Yassierli, mungkin sangat berguna di laboratorium atau ruang kuliah. Tapi ketika dihadapkan pada kenyataan sosial-politik yang penuh dinamika, keahlian teknis saja tidak cukup.

Ia membayangkan bagaimana seorang spesialis bisa kesulitan beradaptasi di ruang yang menuntut negosiasi politik, empati sosial, dan kemampuan komunikasi massa. Dalam konteks inilah, menurut Epstein, seorang generalist justru lebih mampu menangani tantangan yang tidak punya jawaban tunggal.

Bagi Kenny, pertanyaan itu makin relevan ketika ia melihat para pekerja terus terlantar meski sang menteri begitu “pintar.” Maka ia pun bertanya dalam hati: mengapa menteri yang punya pengetahuan luas di bidangnya tidak menjamin keberhasilannya dalam mengatasi krisis atau membuat kebijakan?

IG

Waspada Menteri-menteri Berikut?

Alhasil, Kenny tak hanya sibuk melamar pekerjaan baru, tapi juga mulai mempertanyakan sistem yang membuatnya terpuruk. Ia penasaran kenapa pemerintah seolah gagap menghadapi gelombang PHK, padahal kementerian tenaga kerja kini dipimpin oleh seorang profesor yang sangat ahli di bidang produktivitas kerja.

Kenny pun membuka laptopnya dan membaca lebih dalam tentang Yassierli, Menteri Ketenagakerjaan yang merupakan akademisi teknik industri dari ITB. Ia juga menemukan konsep bernama policy triangle framework—kerangka yang menjelaskan bahwa kebijakan publik tidak hanya bergantung pada isi (content), tapi juga konteks (context), aktor (actors), dan proses (process).

Ia lalu membandingkan Yassierli dengan tipe menteri lain: konsultan, politisi, dan pialang. Kenny menyadari bahwa masing-masing punya kelebihan, tapi juga membawa kelemahan mendasar bila terlalu mengandalkan satu jenis keahlian saja.

Sebagai akademisi, Yassierli mungkin unggul dalam merancang kebijakan yang logis dan sistematis. Tapi Kenny merasa kebijakan itu gagal menyentuh realitas sosial karena tak cukup mempertimbangkan konteks lapangan, jaringan kekuasaan, atau proses politik yang tak selalu rasional.

Ia membayangkan seorang konsultan mungkin bisa merancang solusi efisien tapi kurang sensitif secara sosial, sementara politisi bisa membangun legitimasi publik namun sering terjebak populisme. Di sisi lain, broker atau pialang mahir dalam negosiasi tapi rawan konflik kepentingan.

Dari pembacaan itu, Kenny menyimpulkan bahwa krisis tenaga kerja tidak bisa diselesaikan oleh orang yang hanya ahli dalam satu hal. Pemerintahan yang efektif justru membutuhkan pemimpin yang sadar akan batas keahliannya dan mampu melengkapi kelemahannya melalui kolaborasi. Bukan begitu? (A43)

PinterPolitik.com

Di dunia yang serba digital, masyarakat Nusantara di alternate universe Bumi-45 pun merasakan perlunya keharusan untuk mengikuti perkembangan zaman. Hal ini berlaku di berbagai platform dunia maya – mulai dari Instangram, BukuWajah, Cuitter, hingga TekTok.

Urgensi untuk hadir di semua layanan media sosial (medsos) ini bahkan tidak hanya dirasakan oleh mereka yang supel, melainkan juga mereka-mereka yang ingin menyampaikan pesan-pesan penting kepada masyarakat. Ambil lah Menteri Tenaga Kerja (Menteker) Ida Fauziyo sebagai salah satu contohnya.

Ida merasa bahwa masyarakat perlu sadar bahwa peran kementeriannya, yakni Kementerian Tenaga Kerja (Kemteker), memiliki andil penting – misalnya terkait pentingnya penilaian pegawai tetap terhadap anak-anak magang yang dianggap terlalu rajin. Semua orang pun tahu bahwa isu anak magang ini tidaklah seramai isu-isu lainnya – seperti isu kenaikan upah minimum.

Itulah sebabnya Kemteker membuat video-video unik nan lucu di TekTok. Untungnya, akun TekTok milik Kemteker ini mendapatkan banyak tanggapan. Tidak hanya itu, Ida pun sampai menggelar Kompetisi Video TekTok 2021 di kementeriannya.

Ida: Oke, kawan-kawan. Eh, mungkin, saya manggilnya bro dan sis ya, biar kita semua merasakan energi muda melalui platform TekTok ini.

Giring: Lho, itu kan sudah jadi ciri khas partai saya, Bu.

Ida: Oh, iya, iya. Mohon maaf kalau begitu.

Chuck Imin: Bagaimana kalau pakai branding partai kita saja, Bu? TekTok siap ngentup.

Ida: Waduh, ngentup-ngentup gini bahaya nih.

Chuck Imin: Barang kali, kita bisa tuh bikin tren challenge di TekTok. Siapa tahu kan bisa masuk #fyp? Hehe.

Ida: FYP itu apa ya kalau boleh tahu?

Kristo (sambil menirukan suara Joko): Itu lho, Bu. Istilah untuk yang lagi ngetren gitu di TekTok. Hehehe.

Baca Juga: Menaker: Wasit Buruh vs Pengusaha

Ida: Lho, tak kira kamu Pak Joko. Kaget aku. Ya sudah, kalau gitu saya bikin TekTok sama tim saya dulu aja ya.

(Setelah membuat sebuah video TekTok, ternyata akun Kemteker mendapatkan banyak tanggapan.)

Ida: Lho, kok komennya pada begini? Kok dibilang nir-faedah?

Bowo Alpenliebedich: First time, Bu? Sabar, Bu. Netizen emang begitu kok. 

Ida: Kamu siapa ya?

Bowo Alpenliebedich: Saya Bowo, Bu.

Ida: Bowo? Bukan Bowo yang Menteri Pertahanan kan?

Bowo Alpenliebedich: Bukan dong. Kalau yang itu beda lagi.

Ida: Eh, by the way, kamu TekToker juga ya? Gimana sih caranya bikin TekTok yang bagus?

Pak Bas: Saya bantuin sini biar bisa bikin medsos yang kece.

Ida: Lho, Pak Bas? Pak Bas kan kerennya di akun Cuitter. Gimana sih caranya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUP) bisa bikin konten lucu gitu?

Pak Bas: Mungkin, Bu Ida harus bisa sekeren saya dulu. 😎

Alhasil, Bu Ida pun belajar kepada Pak Bas agar bisa membuat konten-konten medsos yang kreatif. Mampukah Bu Ida relate kepada anak-anak muda di Bumi-45? Itu semua kembali kepada Bu Ida yang mengepalai Kemteker – yang mana mengurusi banyak tenaga kerja yang kini berusia muda. (A43)

Baca Juga: Puzzle Game PAN untuk Menaker

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Gengs, pernah nggak sih kalian berpikir andai nggak ada buku-buku yang berisi teori perjuangan kelas dalam dunia ekonomi dan politik, kira-kira bakal ada nggak ya demo-demo menuntut kenaikan upah? Mimin sering tuh berpikir begitu.

Emang sih kadang-kadang relasi ekonomi ini diperhatikan hanya dari sisi tuntutan buruh saja. Padahal, bukankah para pengusaha atau pemilik modal ini justru yang menjadi penentu para buruh itu bisa mendapatkan upah atau tidak.

Coba kita lihat film-film Hollywood tentang persinggungan dua kelas ini. Di film Spartacus dan American Factory, misalnya, kelihatan banget loh bahwa yang paling utama tuh sisi kemanusiaan yang harmonis, bukan egoisme antar golongan.

Tapi, mimin juga sadar sih, kalau mewujudkan hal itu sangat sulit. Mungkin ini efek doktrin teori kali ya? Upps.

Makanya, karena mengharapkan keduanya berdamai secara alamiah itu susah, di sinilah peran negara dibutuhkan segera. Ibarat pertandingan sepak bola, mengharap kedua tim menjalankan pertandingan secara fair hanya mungkin terjadi manakala ada wasit di tengahnya.

Kalau diterjemahkan, omongan mimin yang berbusa-busa penuh semangat 45 di atas bisa dilihat dalam konteks tuntutan kenaikan upah yang diminta oleh serikat buruh untuk tahun 2021.

Coba bayangin saja, sob, ini kondisinya masih pandemi loh, kok tiba-tiba ada keinginan upah buruh naik. Andai kalian jadi pengusaha, pusing nggak sih kira-kira? Udah pemasukan terganggu, eh ditambah masalah seperti ini.

Tentu saja para pengusaha jadi berkeluh kesah dengan tuntutan ini. Lagian soal Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kerja (UMK) kan sudah diatur di dalam PP 78/2015. Jadi mbok ya semua pihak nurut sama peraturan itu, bukan tambah koar-koar tanpa kejelasan.

Meski begitu ya mimin sadar sih, buruh juga nggak bisa total disalahkan karena mungkin alasannya tuh sama, yakni kebutuhan. Bedanya, kebutuhan pengusaha ada di sektor makro, sedang buruh pada sisi domestik, seperti keluarga.

Apabila sudah begini, mimin pengen deh Bu Ida Fauziyah selaku Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) segera turun tangan. Kan, Bu Ida punya kekuasaan mengatur warga negara, ya tinggal panggil aja tuh perwakilan buruh dan pengusaha.

Berikan penjelasan tentang kondisi ekonomi yang sedang sulit. Sedikit-dikit sampaikan teori trickle down economy sekalian, Buk, biar mereka paham, bahwa jika cash flow perusahaan stabil, kesejahteraan buruh pun ikut stabil. Sedang kondisi sekarang kan masih sama-sama sulit. Kalau perlu ceramahi juga tentang menahan diri dan sabar, ya. Kan Bu Ida harusnya lebih paham kan ya? Upps. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Pinterpolitik.com

Memang benar ya, cuy, kata orang bijak bahwa segala sesuatu harus ditaruh pada tempatnya. Sebab, kalau tidak, urusan pasti akan jadi gawat.

Kira-kira seperti itulah kondisi yang terjadi saat Rapat Kerja (Raker) antara Komisi IX DPR RI dengan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah. Raker yang seharusnya membahas kondisi pekerja terdampak pandemi Covid-19 tersebut tiba-tiba anggota Komisi IX dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Intan Fauzi mengagetkan para tamu undangan.

Pasalnya, secara spontan, Bu Intan bilang begini, cuy, “Saya ingin bertanya, sebenarnya spesifik seperti apa sih, Bu, sehingga harus 500 TKA (tenaga kerja asing) yang didatangkan dan itu resistensinya besar.” Lebih-lebih, berulang kali Bu Intan memberikan penebalan pada kata ‘nurani’ seorang pemimpin.

Bak cacing kepanasan di kala musim kering, begitupun hati Bu Menaker serasa menggeliat sakit. Itu kelihatan banget sihdalam statement-nya Bu Ida berikut, “Saya kira ini pingin nangis jadinya, kita bisa mengatasnamakan nurani dengan secara proporsional tentu saja.”

Begitulah suasana rapat. Bukannya membahas nasib pekerja, eh malah saling berargumen soal ‘nurani’.

View this post on Instagram

Beri bantuan tapi ko gak ikhlas #prakerja #kartuprakerja #corona #coronavirus #covid19 #jagajarak #cucitangan #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jul 13, 2020 at 6:16am PDT

Mimin sebenarnya heran juga kenapa tiba-tiba Bu Intan bahasannya jadi melenceng? Lhawong dari dulu suara rakyat yang merengek menyuarakan ‘di mana hati nurani wakil rakyat’ dalam soal kehidupan yang banyak ragam saja nggak sampai membuat legislator ber-statement soal ‘nurani’ kok, masak tiba-tiba dalam rapat ini keluar secara spontan.

Nah, makanya, pikiran nakal mimin justru curiga kalau-kalau ternyata offside-nya Bu Intan ini sebenarnya menyimpan agenda politik tertentu untuk menurunkan citra Bu Menteri. Karena ternyata Bu Intan doang lho, cuy, yang membahas TKA ini. Sampai-sampai, ketua rapat pun menegur Bu Intan secara tegas.

Wah, jangan-jangan ada kaitannya dengan hasrat politik PAN nih, Bu? Secara Bu Intan kan dari PAN, jadi pasti tahulah kalau PAN sedang serius menanggapi soal reshuffle menteri.

Bahkan, Ketum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) sudah mempersiapkan nama lho – menyusul hasil riset Indonesia Political Opinion (IPO) tentang daftar menteri yang layak diganti, yakni Pak Yasonna, Pak Terawan, Bu Ida, dan seterusnya.

Apa mungkin rapat kemarin jadi ajang menggoyang kursi Bu Ida? Apalagi, isu TKA sangat menarik dan menjual. Ya sudahlah, daripada berspekulasi, mending mimin lanjutin tontonan drama reshuffle ini ya. Hehe. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Cuy, ada analogi menarik nih terkait kasus yang menimpa Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah saat mengatakan kalau tenaga kerja asing (TKA) dari Tiongkok yang didatangkan ke Indonesia mengemban fungsi transfer of knowledge atau berbagi pengetahuan kepada tenaga kerja lokal.

Padahal nih, ombudsman kita sudah bilang dalam investigasinya bahwa sebagian besar TKA tersebut datang ke Indonesia cuma jadi pekerja kasar. Analogi kasus itu begini, cuy: tahu Alexandre Pato kan? Anak bola pasti tahu lah.

Doi sangat fenomenal di masanya apalagi saat di AC Milan. Namun, seiring perjalanan kariernya, performanya menurun. Bisa dibilang sudah habis skill magisnya di lapangan hijau deh.

Namun, entah bisikan dari mana, tiba-tiba di tahun 2016, saat Pato benar-benar sudah tidak nyaring dielu-elukan oleh fans. Hal ini terjadi ketika si Biru London – sebutan Chelsea – mendatangkannya dari Corinthians.

Awalnya sih, Pato sempat menjawab keraguan dengan menyumbangkan satu gol kala melawan Aston Villa. Dan, ternyata itu jadi gol pertama dan terakhirnya bersama Chelsea. Kayak menyesal, Chelsea pun akhirnya mendepaknya balik ke Corinthians lagi.

Maka, tidak heran deh kalau pembelian Pato ini dianggap sebagai ‘hanya kepanikan Chelsea’. Ya kasihan Pato, sih, tapi lebih kasihan Chelsea deh, cuy. Pasalnya, ini menyangkut kesuksesan komunal bukan individual.

View this post on Instagram

Nampaknya pemerintah perlu tiru kebijakan Trump soal Tenaga Kerja Asing disaat pandemi #tka #tenagakerjaasing #donaldtrump #trump #jokowi #corona #coronavirus #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #cucitangan #stayhealth #pakemasker #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jun 25, 2020 at 11:36pm PDT

Ya, hampir sama dengan kasus Pato dan Chelsea, Indonesia soal TKA Tiongkok ini dikhawatirkan juga begitu. Soalnya nih, kedatangannya TKA saja sudah menggambarkan seakan Indonesia lagi panik ekonomi.

Bayangkan lho di tengah pandemi bukannya manfaatkan tenaga lokal, eh, malah TKA. Sudah gitu, alih-alih seperti Bu Menaker berharap TKA ini bisa jadi media untuk transfer knowledge, eh, lha kok dilihat dari investigasi Ombudsman pun, komposisi tenaganya justru kebanyakan diisi pekerja kasar.

Ya, mimin sih jujur aja nggakpapa kalau Menaker mendatangkan TKA – asal dari unsur tenaga ahli lah, biar serius gitulho transfer pengetahuannya. Kalau cuma tenaga kasar, yang lokalan sudah melimpah ruah. Tahan banting pula.

Mimin curiga deh ada kepentingan di belakang ini. Bau-baunya tercium saat mimin melihat aktor yang nyaring suaranya justru Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Panjaitan. Ini ketika doi meminta agar berbicara soal TKA Tiongkok dalam rapat dengan tiga menteri lainnya, yakni Yasonna Laoly (Menteri Hukum dan HAM), Ida Fauziah (Menaker), dan Retno Marsudi (Menteri Luar Negeri).

Itu aneh, cuy, soalnya yang layak bicara nih justru ketiga menteri yang memilih diam itu. Kecurigaan mimin bertambah apalagi Yasonna menyebut bahwa Pak Luhut diberi waktu bicara lebih banyak soalnya ini berkaitan dengan investasi.

Lha kalau memang investasi, otomatis kan ada hukum ‘kalau bagus, ya dilanjut’. Terus andai benar, buat apa pernyataan Bu Ida soal durasi kontrak dan hanya transfer of knowledge? Jujur saja deh, kalau ternyata nanti memuaskan, pastinya lanjut kan? Hadeuh. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Gengs, pandemi Corona (Covid-19) ini memang memberikan pengaruh besar terhadap berbagai sektor ya. Tidak hanya terkait kesehatan, tetapi juga pada sektor lain, sepeti politik, stabilitas ekonomi, hingga kesejahteraan masyarakat.

Terkait kesehatan, mungkin sudah banyak banget ya, gengs, yang memberikan pandangan dan perhatian, tetapi terkait stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat ini harus diperhatikan juga loh, cuy.

Soalnya, tidak sedikit tokoh yang sudah mewanti-wanti bahwa jangan sampai karena terlalu fokus pada sektor kesehatan masyarakat, stabilitas ekonomi jadi terlupakan di tengah persebaran Covid-19 ini. Early warning ini memang patut diperhatikan ya, gengs, kalau ditelaah dan diresapi. Ciyeilee, diresapi kayak lagi “mabuk cinta” aja. Hehehe.

Hal ini tentu bukan tanpa alasan, cuy. Bahkan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan negara anggota G20 berpendapat bahwa pandemi ini akan memicu terjadinya krisis ekonomi. Duh duh, bahaya banget ya, gengs.

Pemerintah harus sigap nih. Jangan diremehkan seperti sebelumnya. Awalnya meremehkan wabah Corona, eh, akhirnya kelimpungan juga. Upsss. Intinya, jangan sombong dan takabur, gengs. Hehehe.

Titik awal untuk mengamati stabilitas ekonomi adalah tentu dengan melihat kepada sektor kesejahteraan masyarakat, cuy, seperti sektor ketenagakerjaan misalnya. Dalam kondisi seperti ini pemerintah Indonesia harus memberikan perhatian lebih juga terhadap mereka para pekerja.

View this post on Instagram

Covid-19 melahirkan "wabah" PHK #poster #corona #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #tundamudikdulu #dirumahaja #cucitangan #pakaimasker #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Apr 13, 2020 at 10:04pm PDT

Pasalnya, saat ini sudah lebih dari 2,8 juta buruh kena pemutusan hubungan kerja (PHK), cuy. Weleh-weleh, parah banget ya, gengs, ini. Kasihan mereka sudah di tengah pandemi Corona, eh, malah terkena PHK. Hmmmm, kalau ini terus berlanjut, tentu jumlahnya bisa terus meningkat.

By the way nih, gengs, kalau mereka terkena PHK, tentu mereka tidak mendapatkan gaji yang bisa digunakan untuk melakukan aktivitas pembelian. Kalau hal ini terus berlanjut, ya sudah tentu, cuy, bakal mempengaruhi sirkulasi perekonomian dan keuangan negara dan berimbas besar pada stabilitas ekonomi. Muaranya pasti tidak jauh dari krisis ekonomi. Serem, cuy.

Untuk menangani hal ini, harusnya sih Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah tampil dan memberikan solusi cepat, cuy, sebagai bagian penting dari pemerintah. Eittsss, tapi ngomong-ngomong di mana ya doi kok jarang kelihatan?

Jangan sampai nih disalip sama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Terlebih nih, dengar-dengar, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah melakukan langkah zig-zag gitu, cuy. Katanya sih, doi sudah sampai membentuk grup percakapan WhatsApp dengan beberapa pebisnis besar ibu kota untuk mengantisipasi kondisi ini. Wahh, bagus tuh berarti langkah Pak Anies.

Tetapi, terlepas dari itu semua nih, gengs, kalau boleh memberi saran sebagai rakyat biasa, memang Menaker harusnya bisa mencontoh langkah Gubernur DKI Jakarta tuh sehingga nanti bisa diskusi dengan berbagai kalangan untuk mencari solusi bersama yang tidak memberatkan berbagai pihak, entah itu pihak pengusaha ataupun para pekerja. Bahasa kerennya sih win-win solution gitu, cuy. Hehehe. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

[dropcap]P[/dropcap]residen Jokowi memanjakan rakyat Indonesia dengan menggalakkan pembangunan infrastruktur, sehingga akses masyarakat menjadi mudah.

Ya walaupun memang banyak yang ambruk sebelum jadi, semangat sih boleh diacungi jempol lah.

Apalagi Jokowi sangat senang sekali membagikan sertifikat tanah, hmmm, sungguh baik hati sekali, ya walaupun bagi sertifikat itu tugas dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), ya Jokowi rela blusukan sembari bagi – bagi. Uhuuukk, uhuuukkk, pencitraan. Huussss, jangan gitu ah, udah tau bener, weleeeh weleeeh.

Tak hanya berhenti di situ loh, Jokowi juga sangat mengayomi masyarakatnya dengan memberikan sepeda kepada siapa saja yang bisa menjawab pertanyaan pamungkas dari Jokowi. Mulai dari nama ikan sampe pertanyaan ujiannya anak SD.

Ya walaupun sering jadi bahan kritik orang sih, masa Presiden jadi spesialis sepeda, weleeeeh weelehhh.

Wadidaaw, jangan lupa kini era Jokowi memiliki spirit besar untuk memberantas ujaran kebencian dan hoax, makanya disiapkan badan khusus. Alhasil kelompok – kelompok yang katanya produsen hoax sudah dipenjara, ya walaupun ga terbukti bersalah. Yang hoax yang mana ya, upppssss, ini yang namanya hoax membangun kali ya, hadeuuuhh.

Weeeeiitttss, makanya ga aneh para partai politik itu kebanyakan pada dukung Jokowi di periode kedua, mungkin melihatnya dari bagaimana cara Jokowi memanjakan rakyatnya.

Manjakan rakyat dengan ambruknya infrastruktur, mengayomi rakyat dengan melangkahi tugas BPN, dan mungkin yang dikenang hanya sepeda peninggalannya nanti, huhuhu.

Saking luar biasanya ingin memanjakan rakyat, Jokowi ingin memberikan arena pembelajaran bagi rakyat untuk berkompetisi dalam dunia kerja. Weleeeh weleeeh, lumayan nih bisa dapet kerja. Akhirnya para pengangguran dapet pekerjaan nih, hayooo siap – siap kerja ya, uhuuyyy.

Tapi entah terlalu bikin manja atau gimana, Jokowi kini telah menandatangani peraturan yang bermuara pada kemudahan masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia. Cieeee, manjain sih manjain, kalau digituin nanti lapak rakyat disikat sama orang asing dong.

Lah kalau Jokowi mau bener – bener manjain rakyat, sejauhmana Pemerintah memaksimalkan angkatan kerja Indonesia untuk memiliki kemampuan agar mampu bertarung dengan orang asing.

Jangan cuma bikin arenanya doang, tapi ga tau rakyat bisa tarung atau engga, weleeeh weleeeeh. (Z19)

pinterpolitik.com

WASHINGTON DC – Kontroversi selalu membayangi pemilihan menteri di kabinet Presiden Trump. Setelah melantik Betty DeVos yang dianggap tidak pantas menjabat sebagai Menteri Pendidikan, pilihan calon menteri ketenagakerjaan yang dipilih Trump pun dianggap sangat bertolak belakang dari yang diharapkan.

Berbeda dengan DeVos yang masih mendapatkan dukungan dari sebagian senator Partai Republik, Puzder kemungkinan besar akan mendapat tentangan dari mayoritas suara senat. Melihat situasi tersebut, Puzder akhirnya batal hadir di acara pelantikan dan mengundurkan diri dari pencalonannya tersebut.

“Saya mengundurkan diri dari pencalonan saya sebagai menteri ketenagakerjaan. Saya merasa terhormat telah dipertimbangkan dan berterima kasih kepada semua orang yang sudah mendukung saya,” kata Puzder melalui akun  Twitternya, sepertis dikutip the Guardian, Kamis (16/2).

Sedikitnya enam senator telah meminta Gedung Putih untuk tidak melakukan uji kompetensi terhadap Puzder, karena tidak layak dipilih sebagai menteri.  Ini dibenarkan oleh Senator asal Negara Bagian Vermont, Bernie Sander. Ia melihat Puzder sebenarnya memang tidak layak dicalonkan sebagai menteri ketenagakerjaan.

“Hal yang sebenarnya, dilihat dari hubungannya dengan para karyawan di perusahaan yang dipimpinnya. Ia tidak layak memimpin suatu departemen yang bertanggung jawab membela hak-hak para pekerja,” kata Sander, bakal calon presiden dari Partai Demokrat di pemilihan presiden sebelumnya.

Penolakan CEO CKE Restaurants, jaringan gerai makanan cepat saji termasuk Hardee dan Carl Jr ini terganjal kasus tidak membayar pajak selama lima tahun untuk pengurus rumah tangganya yang ternyata imigran ilegal. Sebagai pemimpin perusahaan pun, pria berusia 66 tahun ini dikenal pelit dalam membayar upah bagi pekerjanya.

Ketika Partai Demokrat mengusulkan kenaikan Upah Minimun Nasional menjadi US$ 15, Puzder adalah orang yang paling lantang menentang usul ini. Ia juga dengan tegas menolak usulan biaya lembur bagi pekerja, dan kerap melecehkan pegawainya dengan perkataan yang merendahkan.

Namun menurut Trump, sosok seperti Puzder layak dijadikan sebagai menteri tenaga kerja. “Andy Puzder telah membuka dan mendorong karir ribuan warga Amerika. Ia banyak memperjuangkan tenaga kerja. Itu yang membuatnya ideal sebagai kandidat yang memimpin Departemen Ketenagakerjaan,” katanya dalam sebuah pernyataan.

Puzder merupakan salah satu donor terbesar Partai Republik selama kampanye. Bersama istrinya, Puzder memberikan sumbangan US$ 332 ribu atau setara Rp 4,42 miliar kepada tim pemenangan Trump, tak heran bila Trump “ngotot” memberinya jabatan tinggi. Tapi bila sikapnya bertentangan dari yang seharusnya dia perjuangkan, apakah pantas? (Berbagai sumber/R24)

pinterpolitik.com

JAKARTA – Indonesia melalui Kemenaker melakukan pembaruan kerjasama Indonesian-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) yang bertujuan agar tenaga kerja Indonesia (TKI) bisa memperluas akses dalam mencari pekerjaan di Eropa.

Dalam pertemuan yang merupakan lanjutan dari kesepakatan antara Presiden Joko Widodo dengan Presiden Komisi Eropa Jean Claude Juncker pada 21 April 2016 dan 18 Juli 2016 di Brussel, Belgia ini, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri meminta peningkatan akses bagi tenaga kerja Indonesia di Eropa.

Di sisi lain, Uni Eropa (UE) yang menyatakan keseriusannya untuk turut terlibat dalam pengembangan keterampilan tenaga kerja Indonesia, juga mengajukan permohonan penambahan durasi masa kerja warga negara UE di Indonesia. Menurut Hanif, UE juga menghendaki kemudahan akses bagi warganya untuk bisa bekerja di Indonesia.

Peraturan yang ada saat ini, izin bekerja bagi WN asing di tanah air hanya setahun dan harus diperpanjang setiap tahun. “Mereka (UE) minta durasinya ditambah menjadi dua tahun, sekalian panjang lima tahun, atau berapa. Itu akan jadi catatan kami dan kami akan lihat perkembangannya,” ujar Hanif.

Pertemuan ini, lanjut Hanif, juga membicarakan tentang terbukanya peluang kerja bagi TKI di UE, terutama di sektor medis. “Salah satu yang mereka minta dokter, tapi soal itu masih harus dibicarakan dulu dengan Kementerian Kesehatan,” lanjutnya.

Selain penyediaan lapangan kerja, UE juga punya rencana untuk berinvestasi di Indonesia dengan mendirikan sekolah vokasi atau Balai Latihan Kerja (BLK) bagi sektor industri. Menurut Hanif, pemerintah kemungkinan akan memberikan peluang investasi itu sebagai salah satu cara meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia yang saat masih kekurangan tenaga ahli.

Walau banyak sisi positifnya, namun Ekonom Universitas Indonesia Fithra Faisal mengingatkan agar pemerintah berhati-hati dalam mengambil sejumlah kesepakatan, khususnya rencana dalam bidang ketenagakerjaan. Indonesia harus belajar dari kerjasama yang ada, seperti Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA).

“Dalam kerjasama dengan IJEPA, terbukti perawat kita di sana mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dan beradaptasi,” kata Fithra, Rabu (15/2). Ia meminta pemerintah memperhatikan secara teliti apakah kerjasama ini nantinya hanya untuk memenuhi kebutuhan kerja secara kuantitas, sebab jika itu terjadi, maka proses transfer pengetahuan yang diharapkan tidak akan efektif.

Pada intinya, terbukanya peluang bagi TKI untuk bekerja di negara-negara Eropa adalah kesempatan yang sangat besar bagi Indonesia, tinggal sekarang bagaimana mempersiapkan mereka agar dapat masuk dan beradaptasi dengan baik. Caranya, tentu dengan peningkatan ketrampilan dan bahasa di tempatnya bekerja nanti. (Berbagai sumber/R24)