Audio ini dibuat menggunakan AI.

Pergeseran Erick Thohir dari Menteri BUMN ke Menpora dan dinamika yang terjadi setelahnya tampak bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan strategi halus salami slicing. Di balik langkah lembut itu, berlangsung transformasi senyap, yakni dari kekuatan figur menuju tata kelola institusional negara.

PinterPolitik.com

Terlepas dari hasil Timnas Sepak Bola Pria Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, rotasi Erick Thohir dari Menteri BUMN ke posisi Menteri Pemuda dan Olahraga kiranya bukan sekadar peristiwa administratif, melainkan sebuah sinyal politik.

Itu terjadi bersamaan dengan lahirnya Danantara, entitas superholding yang kini menaungi BUMN strategis di bawah kendali pemerintah. Perpindahan ini menandai pergeseran penting dalam tata kelola kekuasaan ekonomi negara, dari yang semula berporos pada figur ke arah mekanisme yang lebih terinstitusionalisasi.

Sejak awal, Erick identik dengan korporatisasi BUMN dan ekspansi kapital negara melalui instrumen bisnis. Namun, setelah Danantara berdiri, BUMN kunci justru dialihkan ke struktur baru yang lebih kolektif.

Seolah kekuatan personal yang dulu melekat pada Kementerian BUMN kini tengah dilucuti lapis demi lapis. Di sini, impresi eksis bahwa pemerintah salami slicing tengah terjadi, yakni pemangkasan halus dan bertahap terhadap kekuasaan individu tanpa menciptakan friksi karena tentu dalam konteks kebijakan negara dan kemaslahatan rakyat.

Konteks ini diperkuat oleh kritik keras pemerintah terhadap kinerja BUMN yang dinilai stagnan dan tidak optimal dalam mendorong agenda ekonomi rakyat. Pembentukan Danantara pun diposisikan sebagai solusi sistemik, cara elegan untuk memperbaiki struktur tanpa mengguncang stabilitas.

Dalam logika politik kekuasaan, langkah ini lebih dari sekadar reformasi birokrasi, ia boleh jadi adalah strategi depersonalization, cara mengubah sumber kekuatan dari manusia ke institusi.

Salami Slicing, Terbaik?

Dalam studi strategi politik, salami slicing kerap digunakan untuk menjelaskan bagaimana partai atau rezim dapat menguasai kekuasaan dengan menggerus lawan secara bertahap, bukannya melalui konfrontasi langsung.

Namun dalam konteks pemerintahan modern, konsep ini dapat dibaca ulang secara positif, yaitu sebagai teknik manajemen kekuasaan yang bertujuan menjaga stabilitas dengan mengatur ulang keseimbangan antar-elite dan institusi.

Konteks tersebut memungkinkan perubahan besar dilakukan melalui serangkaian keputusan kecil yang tampak administratif namun memiliki efek struktural.

Dengan memindahkan tokoh tertentu dari posisi strategis ke jabatan yang lebih simbolis, pemerintah menghindari benturan politik terbuka sambil mengalihkan sumber daya dan otoritas ke institusi baru yang lebih mudah dikontrol secara kolektif.

Dalam kerangka governance, ini adalah bentuk institutional drift yang terkendali—pergeseran fungsi tanpa deklarasi revolusioner. Politik kekuasaan tidak lagi mengandalkan konfrontasi vertikal, tetapi rekayasa horizontal antar-lembaga.

Figur-figur yang sebelumnya dominan di sektor tertentu tidak dihapus, melainkan diserap ke orbit yang lebih periferal, sementara pusat kekuasaan perlahan berpindah ke entitas baru yang dirancang untuk menggabungkan legitimasi politik dan efisiensi ekonomi.

Dalam kasus ini, Danantara menjadi simbol transformasi tersebut. Superholding itu tidak hanya mengonsolidasikan aset BUMN, tetapi juga mengkristalkan logika baru kekuasaan negara, pengendalian ekonomi dijalankan lewat sistem, bukan ketokohan.

Erick Thohir yang sebelumnya menjadi figur sentral di BUMN kini ditempatkan di posisi dengan beban politis lebih ringan, namun tetap dalam lingkar kekuasaan. Pergeseran ini menandakan bahwa pemerintah tidak sedang menyingkirkan, melainkan menata kembali sumber pengaruh agar lebih sesuai dengan arsitektur politik baru.

Dari perspektif teori principal–agent, langkah ini agaknya mencerminkan upaya pemerintah mengatasi problem klasik dalam tata kelola negara, ketidaksesuaian antara kepentingan individu pelaksana dan tujuan institusional negara.

Dengan menyalurkan kembali kekuasaan dari tangan satu aktor ke dalam lembaga kolektif, pemerintah mungkin sedang memperkuat fungsi principal, negara sebagai pemegang mandat publik, atas agent, yakni individu atau kementerian yang mengelola asetnya.

Demi Hajat Stabilitas?

Kembali, dalam logika seperti yang telah diinterpretasi di atas, reposisi Erick bukan tindakan represif, melainkan bagian dari proses diferensiasi peran dalam struktur pemerintahan.

Dengan membatasi konsentrasi kekuasaan ekonomi pada satu figur, negara menciptakan ruang bagi sistem pengawasan yang lebih objektif dan rasional.

Langkah ini kiranya juga merefleksikan pergeseran paradigma dalam politik kekuasaan Indonesia, dari era personifikasi birokrasi ke era institusionalisasi.

Pemerintah tampaknya memahami bahwa efektivitas kebijakan tidak bergantung pada karisma tokoh, melainkan pada kekuatan sistem yang menopangnya. Salami slicing, dalam bentuknya yang halus, memungkinkan transisi ini tanpa menimbulkan resistensi elite.

Pada titik ini, publik kiranya perlu membaca manuver pemerintah secara lebih jernih. Pergeseran Erick Thohir bukan sekadar perubahan posisi, melainkan bagian dari restrukturisasi kekuasaan ekonomi negara.

Secara revolusioner, pemerintah tampaknya tengah menyiapkan desain besar untuk menempatkan BUMN sebagai instrumen pembangunan, bukan arena politik. Danantara hadir sebagai wajah baru ekonomi negara, dan salami slicing adalah metode yang memastikan proses ini berlangsung tanpa guncangan.

Dalam kerangka teori kekuasaan Michel Foucault, apa yang terjadi dapat dipahami sebagai reconfiguration of power, kekuasaan tidak hilang, hanya berganti bentuk dan titik sirkulasinya.

Ia berpindah dari figur ke sistem, dari personalisasi ke prosedur, dari simbol ke struktur. Dengan demikian, pergeseran Erick bukan penghapusan, tetapi transformasi dalam mekanisme distribusi otoritas.

Pertanyaannya, mungkinkan salami slicing akan terjadi di posisi lain? Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (J61)

Setelah disebut oleh salah satu tersangka korupsi BT Kominfo yang turut menyeret eks Menkominfo Johnny G. Plate, Menpora Dito Ariotedjo akan diperiksa Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Senin (3/7).

Dana janggal sebesar Rp243 miliar suap BTS sendiri diduga mengalir ke sejumlah oknum, termasuk di DPR, untuk menghindari sorotan parlemen dan penegak hukum.

PinterPolitik.com

“Saya akan pasang badan untuk memajukan olahraga di Indonesia,” – Dito Ariotedjo, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) 

Kalian pernah merasakan nggak pada saat di bangku sekolah mendapat tugas dengan tenggat waktu (deadline) pengumpulan yang mepet? Pasti dari kalian ada yang relate nih – mengerjakan tugas menjadi sangat terburu-buru. Alhasil, terpaksa tuh menggunakan jurus andalan yang disebut sistem kebut semalam (SKS).

Sistem kebut semalam biasanya dijadikan sebagai istilah untuk mengerjakan suatu tugas pekerjaan rumah (PR) yang didapat – antara waktu pengerjaan  dengan  waktu pengumpulan singkat hanya dikerjakan pada satu malam.

Wah, tentu saja, pengerjaan tugas yang diberikan mendekati deadline menjadi sangat terburu-buru karena terdapat tekanan supaya bisa menyelesaikan tepat waktu.

Mungkin nggak kalau hal tersebut dirasakan juga oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo? Pasalnya, Dito resmi dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di sisa akhir periode dengan ekspektasi dan harapan yang cukup besar.

Pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan Dito dimulai dari turnamen besar sampai pembinaan atlet. Turnamen besar perdana yang akan ditangani Dito adalah menyiapkan kontingen Indonesia untuk bertanding pada ajang SEA Games 2023 yang diselenggarakan di Kamboja.

Di luar Asia Tenggara, ada turnamen besar lainnya yang menanti Dito, yaitu Asian Games 2022 yang akan diselenggarakan pada September 2023 mendatang di Tiongkok. Belum cukup sampai situ, ada juga pelaksanaan Olimpiade 2024 di Paris, Prancis.

Turnamen lain seperti World Beach Games 2023 yang diselenggarakan di Bali, Indonesia, juga akan menjadi tantangan untuk Dito dalam menyelesaikan polemik penolakan Israel – buntut dari gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20.

Hmm, PR-nya yang menanti banyak juga nih untuk Mas Dito. Jelas, semua itu nggak bisa diselesaikan semua dengan jurus andalan SKS ala para siswa dan mahasiswa.

Terlepas dari itu, ada fakta menarik lho terkait Mas Dito ini. Siapa sangka kalau Dito berasal dari kelahiran generasi ‘90-an? Ini menjadikan Mas Dito menteri pertama yang berasal dari generasi kelahiran dekade tersebut lho.

Sebagai generasi ’90-an pertama di kabinet, Dito kerap diragukan dan dipertanyakan atas komitmen kerja nyata yang akan dia perbuat – apalagi dengan sisa masa jabatan yang sangat singkat.

Sebenarnya, jika mengutip tulisan Tracey Stelkon dalam tulisannya Taking young people as political actors seriously: opening the borders of political geography, terdapat dua kontradiktif untuk aktor politik muda. Aktor politik muda bisa dianggap sebagai aktor yang berkompeten dan berpotensi dengan gaya politik yang berbeda tetapi ada juga yang menganggap kalau aktor politik muda tidak berkompeten karena dianggap sulit diandalkan dan tidak memiliki tanggung jawab.

Hmm, jadi wajar nih, kalau dilantiknya Dito sebagai Menpora dari generasi ’90-an masih memunculkan kontradiksi yang berbeda. Hmm, akankah dia berkompeten dalam menyelesaikan semua PR yang ada dengan sisa waktu masa periode yang singkat—layaknya mengerjakan tugas dengan SKS? (S85)

Dito Ariotedjo dikabarkan akan dilantik sebagai Menpora sore ini

Setelah menyetujui pengunduran diri Zainudin Amali dari jabatan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bahwa dirinya telah menerima beberapa nama calon Menpora baru dari Partai Golkar.

Presiden Jokowi pun menyebutkan bahwa salah satu kriteria dari calon Menpora baru adalah berusia muda. Hmm, mantan Wali Kota Solo itu juga menyebutkan bahwa nama-nama itu tidak berbeda jauh dengan nama-nama yang beredar.

Sejak akhir Februari lalu, sejumlah nama pun disebut-sebut berpotensi menjadi Menpora baru. Beberapa nama tersebut adalah Puteri Komarudin (29 tahun), Dito Ariotedjo (32 tahun), dan Ilham Permana (44 tahun).

Partai Golkar disebut tengah mempersiapkan nama Menpora pengganti Zainudin Amali yang akan fokus sebagai Wakil Ketua Umum PSSI. Sebelumnya, Amali dikabarkan akan mengundurkan diri dan telah mendapat izin dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sejumlah nama kader Partai Golkar tampaknya cocok untuk menggantikan Amali. Mulai dari Airin Rachmi Diany, Tantowi Yahya, Nurdin Halid, Erwin Aksa, Andika Hazrumy, hingga Ridwan Kamil.

PinterPolitik.com

Di akhir pekan lalu, seperti biasa, mimin mengisi hari-hari mimin dengan rebahan di tempat tidur. Ya, mungkin, bisa dibilang, mimin ini adalah bagian dari kaum rebahan lah ya. Lha, emang-nya mau ngapain lagi kan? Wong sekarang juga masih ada Pemberlakuan Pemberantasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 1-4.

Mirip kaum rebahan pada umumnya, mimin pun melakukan kegiatan lain sambil menjalankan habit ini, yakni sambil scrolling timeline berbagai media sosial (medsos) – mulai dari Twitter, Instagram, sampai TikTok dah. Tapi, mimin menemukan satu postingan yang menarik tuh di Instagram.

Postingan itu berasal dari salah satu influencer dan podcaster YouTube terkenal, yakni Deddy Corbuzier (@mastercorbuzier). Intinya sih, di video tersebut, Om Deddy mengajak masyarakat agar rajin berolahraga di tengah pandemi Covid-19 yang membayangi Indonesia.

Sontak aja, mimin langsung bersemangat tuh buat berolahraga – ya meskipun hanya mampu bertahan selama 10-15 menit sih. Gaapa dong. Sedikit demi sedikit menjadi bukit, kan? Hehe.

Tapi, sepertinya nggak hanya mimin nih yang akhirnya mendapatkan efek dari postingan dari Om Deddy. Salah satunya ada juga Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali.

Baca Juga: Luhut Perlu ke Deddy Lagi?

Gimana nggak? Wong Pak Menpora ternyata sempat disindir tuh di postingan tersebut. “Mau tag @Kemenpora tapi enggan,” ujar Om Deddy. Beeuh, sadis juga nih dissing-nya Om Deddy. Hehe.

Tapi, tenang, gaes. Pak Menpora langsung membalas dengan aksi kok, yakni dengan mengajak influencer lain yang bernama Raffi Ahmad. Rencananya sih, Pak Menpora dan Bang Raffi bakal melakukan senam virtual bersama dengan tajuk Senam SAH (Stay at Home) yang disebut bakal memecahkan rekor lho. Widih.

Uniknya lagi, ada yang bilang kalau Om Deddy bisa menggantikan Pak Zainudin sebagai Menpora lho. Wah, kalau Om Deddy jadi menteri, kasihan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dong – wong biasanya bajunya Om Deddy lebih sederhana lagi tuh dibandingkan kemeja putih andalan Pak Jokowi. Hehe.

Hmm, kalau Om Deddy yang jadi Menpora, mungkin, Om Deddy sendiri yang bakal berangkat jadi atlet di Olimpiade Tokyo 2020 di Jepang tuh. Kan, beliau juga biasa melakukan olahraga angkat beban. Bisa-bisa rekor baru tuh kalau ada Menpora yang bisa memenangkan medali – jadinya nggak cuma rekor senam tuh. Upss.

Lagipula, ajang olahraga seperti Olimpiade 2020 ini bisa jadi menjadi kegiatan penting dalam sejarah manusia ke depannya. Siapa tahu masyarakat di masa depan melihat kegiatan ini sebagai simbol bahwa umat manusia tetap bisa berjalan maju di tengah rongrongan Covid-19. Bukan begitu? (A43)

Baca Juga: Jokowi Butuh Deddy Corbuzier

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Syed Saddiq minta maaf secara resmi terkait video peristiwa pengeroyokan WNI di Malaysia dan sempat disebut hoaks oleh Syed Saddiq, sangkal terkait sepak bola

Pinterpolitik.com

Urusan media sosial kayaknya sekarang jadi amat penting ya, bahkan untuk instansi pemerintahan sekalipun. Biasanya kan, kantor-kantor pemerintah itu serius-serius dan gak menyentuh hal populer semacam ini, tapi sekarang media sosial seperti jadi kewajiban bagi mereka.

Lihat saja, akun Twitter milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Wah, ini mungkin jadi salah satu akun media sosial pemerintah yang paling lucu. Gimana enggak, kadang-kadang menterinya sendiri, Basuki Hadimuljono jadi bahan bercandaan akun tersebut. Gak takut kualat ya?

Nah, perkara pentingnya akun media sosial ini sepertinya ditekankan pula kepada Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali ketika ia sedang rapat bersama Komisi X DPR RI. Saran tentang penggunaan media sosial ini diungkapkan oleh anggota Komisi X dari PDIP Putra Nababan.

Kalau kata Pak Putra, Pak Zainudin ini kan memimpin kementerian yang mengurusi pemuda, tapi tidak dianggap kurang pandai untuk berkomunikasi dengan media sosial.

Pernyataan itu mungkin gak asal keluar, soalnya menurut Pak Putra dia sudah mengaudit semua media sosial dari kementerian itu dan engagement rate-nya cukup minim, gak ada interaksi dengan anak muda. Padahal, kaum milenial itu dianggap biasa berkomunikasi melalui media sosial.

#kom10 Putra Nababan @PDI_Perjuangan
#JKT1 : Kemenpora ini kurang pintar berkomunikasi dgn millenials karna sy telah mengaudit engagement rate bgmn Kemenpora bisa berkomuniaksi dgn millenial baik di instagram, twitter dan jg facebook, ini lah yg hrs diperbaiki.

— WikiDPR 3 (@WikiDPR3) November 7, 2019

Sebentar, audit media sosial. Oke deh.

Pernyataan Pak Putra itu mungkin ada benarnya ya. Gimana mungkin ada kementerian yang mengurusi kepemudaan tapi gak dekat dengan para pemuda. Memang betul sih, komunikasi dari kementerian itu penting biar bisa menyampaikan kebijakan dengan baik.

Tapi, mohon maaf nih, Kemenpora ini kayaknya punya banyak prioritas lain yang harus dikerjakan dari sekadar engagement rate. Salah satu yang paling mendesak sih, tidak lain dan tidak bukan membersihkan kementerian itu dari kasus korupsi.

Jabatan Menpora ini kan lumayan ngeri-ngeri sedap soalnya udah dua menteri mereka yaitu Andi Mallarangeng dan Imam Nahrawi ditangkap karena perkara rasuah. Nah, kayaknya Pak Zainudin ini kayaknya lebih bermanfaat  untuk mengurusi ini ketimbang fokus berlebih untuk media sosial.

Memang sih komunikasi itu penting, tapi apakah kerjaan menteri itu hanya engagement di media sosial doang?
Share on X

Memang, sosial media penting buat berkomunikasi, tapi untuk jabatan Menpora lebih penting untuk memperbaiki indeks korupsinya ketimbang engagement rate di media sosial.

Apalagi, Indonesia mau ada gelaran cukup besar yaitu Piala Dunia U-21 yang kerap jadi peluang terjadinnya korupsi. Kayaknya, Pak Menpora lebih penting untuk menyukseskan ajang ini dan membebaskan dari tangan-tangan korup ketimbang mengurusi engagement rate.

Eh, ternyata kalau menurut netizen, engagement Kemenpora ini justru masuk lima besar terbaik, jadinya gimana nih? (H33)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.