Tiga presiden dan elite RI berkumpul saat krisis perang Iran memanas. Apakah ini kunci selamatkan Indonesia?

PinterPolitik.com

“In anarchy, security is the highest end. Only if survival is assured can states safely seek such other goals as tranquility, profit, and power.” – Kenneth N. Waltz, Theory of International Politics (1979)

Cupin menyeruput kopinya perlahan sambil menatap layar ponsel yang menampilkan sebuah berita mengejutkan di Selasa malam, 3 Maret 2026. Ia sungguh tak menyangka Istana Merdeka akan menjadi saksi berkumpulnya konfigurasi elite paling masif sejak era berjalannya Reformasi.

Bagi seorang pengamat politik amatir seperti Cupin, ini jelas bukanlah sekadar agenda silaturahmi biasa menjelang masuknya bulan suci Ramadan. Pertemuan tertutup selama tiga setengah jam itu terjadi tepat ketika dunia sedang berada di tepi jurang krisis militer yang amat mengerikan.

Ingatan Cupin langsung melayang pada rentetan laporan berita tentang eskalasi mematikan ketika Amerika Serikat dan Israel menggempur jantung daratan Iran. Serangan bersandi Operation Roaring Lion dan Epic Fury yang dimulai pada tanggal 28 Februari 2026 itu bahkan dilaporkan telah menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei.

Dampak balasan dari pihak Iran juga tidak kalah mengerikan di mata Cupin. Korps Garda Revolusi Iran langsung merespons dengan menutup Selat Hormuz serta menghujani 27 pangkalan militer AS di negara-negara Teluk dengan serangan rudal masif.

Kepanikan skala global itu seketika langsung mencekik urat nadi ketahanan energi Indonesia. Dua kapal tanker raksasa kebanggaan nasional, yakni Pertamina Pride dan Gamsunoro, dilaporkan ikut terjebak secara tragis di dalam pusaran perairan Teluk Persia.

Krisis ini menjadi semakin menakutkan karena sekitar sembilan belas persen pasokan minyak mentah utama Indonesia sangat bergantung pada jalur laut yang kini tertutup rapat tersebut. Kondisi diperparah dengan gejolak pasar finansial di mana harga emas dunia terpantau telah menembus angka ekstrem 5.400 dolar AS per troy ounce.

Bahkan, Cupin sempat membaca adanya ancaman mengerikan dari seorang pejabat senior Garda Revolusi Iran yang mengultimatum bahwa harga minyak mentah bisa menyentuh 200 dolar AS per barel. Rentetan petaka multi-teater inilah yang diyakini memaksa Presiden Prabowo Subianto bertindak sangat cepat dengan mengumpulkan mantan presiden Joko Widodo dan Susilo Bambang Yudhoyono.

Langkah konsolidasi yang mendesak ini juga turut melibatkan kehadiran tiga mantan wakil presiden, tiga mantan menteri luar negeri, dan sejumlah perwakilan sektor riil pengusaha kelas atas. Bagi Cupin, kalkulus strategis dari pemimpin Jakarta ini membuktikan pesan tegas bahwa segala bentuk ego politik faksional harus segera dikubur hidup-hidup saat sebuah krisis eksistensial mengancam negara.

Namun, Cupin hanya bisa bertanya-tanya di dalam hati, apakah pertemuan luar biasa antar-elite ini memiliki sebuah preseden sejarah dalam tradisi ketatanegaraan peradaban global? Mampukah langkah mengumpulkan para tetua bangsa ini benar-benar efektif untuk menavigasi ancaman nyata dari hantu perang dunia?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Menyoal Council of Elders dan Sistem Genro

Langkah taktis Prabowo dalam mengumpulkan para mantan pemimpin bangsa sesungguhnya mengingatkan kita semua pada tradisi pembentukan sebuah dewan tetua informal di kala negara dilanda krisis. Fenomena statecraft tingkat tinggi semacam ini merupakan sebuah pola berulang dalam sejarah politik internasional untuk meredam kepanikan publik secara terukur.

Praktik pengumpulan kebijaksanaan ini sangat lekat dengan lembaran sejarah Kekaisaran Jepang pasca-Restorasi Meiji pada tahun 1868 melalui pelembagaan sistem Genro. Para Genro ini merupakan sekelompok negarawan senior berpengalaman yang beroperasi murni di balik layar demi membimbing negara saat melewati masa transisi dan krisis perang yang besar.

Meskipun tokoh sekaliber Itō Hirobumi dan Yamagata Aritomo tidak memegang jabatan eksekutif resmi pemerintahan, pengaruh gagasan mereka terhadap pengambilan keputusan strategis Kekaisaran Jepang bersifat quasi-konstitusional. Mereka mendedikasikan diri sebagai dewan penjaga kelanjutan institusi negara ketika sistem formal yang ada belum cukup tangguh untuk menanggung beban berat krisis zaman.

Sejarawan Paul Schroeder di dalam literatur akademiknya yang bertajuk The Transformation of European Politics 1763-1848 juga mengkaji secara tajam mengenai esensi pembentukan sistem tatanan The Concert of Europe pada tahun 1815. Schroeder membedah bagaimana sistem yang tercipta pasca-Perang Napoleon ini berhasil memaksa kekuatan raksasa Eropa untuk mensubordinasikan ambisi politik individual mereka demi menjaga stabilitas keamanan kolektif.

Apa yang sedang kita saksikan di ruang tertutup Istana Merdeka tersebut sesungguhnya adalah bentuk manifestasi domestik dan kontemporer dari sebuah The Concert of Jakarta. Konsensus elite lintas rezim yang diinisiasi ini secara tersirat menyepakati bahwa stabilitas keamanan nasional merupakan harga mati yang tidak boleh dieksploitasi secuil pun demi keuntungan faksional.

Di era tata dunia modern, implementasi cemerlang dari konsep dewan ini terlihat jelas dari pembentukan kelompok The Elders pada tahun 2007 oleh mendiang tokoh perdamaian Nelson Mandela. Tokoh-tokoh dunia paling dihormati seperti Kofi Annan dan Jimmy Carter beroperasi di wadah ini sebagai sebuah kekuatan moral independen yang bertugas memediasi berbagai zona konflik.

Logika krusial dalam mengumpulkan kebijaksanaan akumulatif ini juga terlihat gamblang dalam manuver brilian kabinet perang yang dibentuk Winston Churchill pada sekitar tahun 1940 silam. Tepat di saat Inggris terancam eksistensinya oleh cengkeraman Nazi Jerman, Churchill dengan berani membentuk kabinet perang kecil yang melintasi garis batas partai demi mengonsolidasikan elemen buruh.

Republik Singapura pun tercatat pernah mengadopsi prinsip dewan penasihat yang sama persis ketika sang pendiri bangsa, Lee Kuan Yew, memutuskan untuk mundur dari kursi perdana menteri. Ia tetap sudi memberikan konsultasi strategis tingkat tinggi melalui perannya sebagai Minister Mentor tanpa harus terbebani oleh hiruk-pikuk operasional kabinet harian.

Lantas, sejauh mana porsi peran spesifik yang diampu oleh tiap-tiap tokoh yang hadir di meja bundar Istana Merdeka pada malam penuh ketegangan itu? Mampukah rajutan kombinasi pengalaman lintas generasi kenegaraan ini menciptakan sebuah sistem pertahanan pertahanan ekonomi yang benar-benar kebal dari hantaman badai?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Orkestrasi Krisis Melalui Council of Elders ala Prabowo

Setiap figur penting yang diundang oleh Presiden Prabowo Subianto di malam bersejarah itu sejatinya membawa beban peran geopolitik yang sangat spesifik dan tak tergantikan. Mereka semua bukan didudukkan sebagai sekadar pajangan simbolis belaka, melainkan dirancang sebagai para pemegang kunci dari perumusan Grand Strategy negara dalam menghadapi badai eskalasi regional terbesar di Timur Tengah.

Susilo Bambang Yudhoyono diplot memainkan perannya sebagai seorang Diplomat-Strategist yang berbekal rekam jejak mumpuni dalam menyelamatkan perahu Indonesia dari ancaman nyata krisis finansial global 2008 tanpa sovereign default. Sentuhan insting strategis dan memori institusional SBY sangat esensial untuk menjaga pendulum diplomasi non-blok agar tetap berada pada titik ekuilibrium di tengah benturan keras poros kekuatan global.

Di sudut lain, Joko Widodo mengemban peran sentral sebagai Pragmatic Shield yang bertugas memastikan ketahanan infrastruktur utama serta urat nadi perekonomian negara tetap berdetak. Insting pragmatis warisan Jokowi mengenai keamanan pangan serta energi seketika menjelma menjadi bantalan pelindung pamungkas ketika rantai pasokan dunia benar-benar terancam lumpuh.

Guna menjinakkan potensi liarnya sentimen sektarian di akar rumput dalam negeri, kehadiran Jusuf Kalla dan Ma’ruf Amin dioptimalkan guna mengemban fungsi Islamic Backchanneling yang solid. Jaringan lobi informal berskala luas ke berbagai entitas dunia Islam akan memastikan bahwa letupan solidaritas umat Muslim di Indonesia selalu diarahkan secara konstruktif ketimbang bermutasi menjadi gelombang radikalisasi.

Tidak ketinggalan pula, eksistensi dari tiga mantan menteri luar negeri secara bersamaan berhasil membentuk sebuah wadah ad-hoc Diplomatic Deep State yang melintasi berbagai epos kebijakan luar negeri. Figur Hassan Wirajuda, Alwi Shihab, dan Marty Natalegawa bersatu-padu menjadi sebuah trisula diplomasi yang menyuplai mekanisme komunikasi, legitimasi pendekatan, dan kerangka keseimbangan dinamis dalam menempatkan kompas posisi Indonesia.

Sementara itu, turut hadirnya teknokrat senior Boediono bersama barisan elite Kadin, Apindo, dan Hipmi melengkapi formasi pertahanan dengan membangun sebuah Economic War Room yang tangguh. Mereka memikul tanggung jawab krusial untuk mempertahankan arus kas nasional serta memastikan piring makan rakyat jelata tetap terisi di tengah memanasnya temperatur geopolitik.

Fenomena bersatunya faksi yang berseberangan ini dapat direfleksikan secara paripurna melalui lensa teoretis dalam literatur akademis mengenai Neorealisme Struktural. Sang cendekiawan hubungan internasional Kenneth Waltz melalui karyanya Theory of International Politics menggarisbawahi dalil bahwa negara yang bertindak rasional pasti akan memprioritaskan perilaku penyeimbangan pertahanan kolektif ketika sedang dihimpit oleh ancaman anarkis.

Sikap unjuk konsensus yang diorkestrasikan Prabowo ini sekaligus sukses memancarkan dua sinyal deterrence kuat untuk mencegah keliaran spekulan domestik dan mengirim pesan ketahanan pada kekuatan hegemonik dunia. Prabowo dengan berani menampilkan kapasitas kepemimpinan krisis tingkat tinggi yang menjauhkan diri dari monopoli keputusan, serta mantap memosisikan dirinya sebagai figur utama di antara rekan sejawatnya.

Sejarah dan waktu pulalah yang kelak akan menguji dengan seksama apakah konsensus elite lintas rezim ini mampu diinstitusionalisasikan dan berdiri tegar melampaui kepentingan pragmatis belaka. Kepemimpinan bervisi jauh ke depan dan kolaborasi tulus antargenerasi akan selalu menjadi tumpuan harapan sekaligus kompas terbaik bagi sebuah bangsa besar saat terpaksa menavigasi pusaran kelam krisis global. (A43)

Kemana arah politik Kiai Ma’ruf Amin ya kira-kira? 

Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin belakangan cukup aktif merespons situasi politik tanah air. Selain mengomentari debat capres, Ma’ruf juga mewakili pemerintah hadir di HUT PDIP hari ini.

Arah dukungan Ma’ruf di Pemilu dan Pilpres 2024 sendiri mulai diterka berdasarkan sejumlah variabel. Mulai dari kecenderungan arah komentar Ma’ruf, putrinya yang telah mendukung Ganjar-Mahfud, hingga kehadirannya di HUT PDIP di saat Presiden Jokowi sebagai kader PDIP absen.

Menurut kalian gimana soal kemungkinan arah politik dan dukungan Kiai Ma’ruf Amin? Berikan pendapatmu yaa! 

#marufamin #ganjarmahfud #hutpdip #jokowi #pilpres2024 #pinterpolitik #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini

PinterPolitik.com

“There is no harm in repeating a good thing.” – Plato

Dinamika politik menjelang Pemilu 2024 semakin memanas sejak deklarasi Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden. Mereka berdua resmi dideklarasikan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Nasional Demokrat (NasDem). Tidak hanya nama capres, diskursus juga dipadati dengan pembahasan soal nama-nama potensial untuk dijadikan sebagai calon wakil presiden.

Calon wakil presiden jelas memegang posisi krusial bagi koalisi partai dalam memenangkan pilpres. Hal ini dikarenakan figur cawapres akan mengisi celah suara yang tidak bisa dijangkau capres. Selain itu, cawapres kerap diambil dari tokoh yang familiar ataupun bagian dari kelompok religious, terutama Nahdlatul Ulama (NU).

Dengan pakem nasionalis-religius yang masih menjadi favorit menjelang pilpres, kombinasi tersebut tengah menjadi jantung pembahasan. Akhir-akhir ini Imam Masjid Besar Istiqlal Nasaruddin Umar masuk radar untuk menjadi cawapres Ganjar. Hal ini diungkapkan oleh Romahurmuziy, di mana Romi mengklaim bahwa Nasaruddin memenuhi semua kriteria untuk mendampingi Ganjar Pranowo.

Sebagai imam Masjid Istiqlal dan ‘ulama moderat, tidak heran apabila Nasaruddin sedang “dirayu” Partai Persatuan Pembangunan untuk menjadi cawapres Ganjar. Nasaruddin dinilai dapat menjadi magnet bagi mayoritas kaum Nahdilyin untuk memilih Ganjar. Nasaruddin dinilai akan mengokohkan basis pendukung Ganjar dari Nahdlatul Ulama.

Lantas, apakah Nasaruddin Umar akan mengulang cerita Ma’ruf Amin di Pilpres 2019?

Pertautan Kembali Ulama dan Politik

Ulama sebagai tokoh agama terkemuka masih menjadi favorit untuk menjadi pemimpin negara. Hal ini tidak bisa dinafikan dari komposisi masyarakat Indonesia yang kental akan nilai-nilai agama.

Sebagaimana pernyataan Clifford Geertz dalam buku The Religion of Java, ulama menjadi patron yang diperhitungkan dalam tatanan masyarakat dikarenakan ulama lebih berpengetahuan perihal agama.

Pengetahuan inilah yang memberikan otoritas bagi ulama dalam mempengaruhi perilaku masyarakat, baik itu memberikan fatwa atau bahkan merekomendasikan suatu calon. Pada konteks Indonesia, otoritas dari ulama tetap berpengaruh besar dalam mengubah arah politik bangsa. Hal ini tidak lepas dari tingginya penghormatan masyarakat kepada ulama dikarenakan dipandang mampu memberikan solusi kehidupan kepada umat.

Selain itu, tindakan ulama diklaim akan membawa keselamatan bagi masyarakat, sehingga masuknya ulama dalam politik akan memperkuat otoritasnya sebagai tokoh spiritual. Hal inilah yang disebut sebagai religious authority, di mana otoritas ulama berasal dari legitimasi akan pengetahuan dan karisma mereka. Legitimasi ini kemudian membuka akses untuk berkiprah dalam politik, termasuk menjadi pemimpin politik maupun mobilisasi massa.

M. Alkaf dalam artikelnya The Authority of ‘Ulama toward Politics menyebutkan bahwa besarnya pengaruh ulama dalam politik tidak bisa dilepaskan dari statusnya sebagai tokoh spiritual. Status ini tidak jarang dimanfaatkan untuk mendapatkan akses lebih luas dalam meniti karier politiknya dan bersamaan dengan status tersebut, maka pengaruhnya akan lebih kuat di mata masyarakat.

Terpilihnya Ma’ruf Amin sebagai Wapres periode 2019-2024 menjadi contoh bagaimana seorang ulama besar terpilih sebagai orang nomor dua Indonesia. Selain karena statusnya sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), banyak pihak menyebut Ma’ruf dipilih untuk mengamankan suara Nahdliyin.

Hal yang sama juga dinilai akan berlaku apabila Nasaruddin Umar terpilih sebagai cawapres Ganjar. Selain merupakan pentolan MUI dan imam masjid terbesar di Indonesia, kiprah dan pandangan agama Nasaruddin bisa dikatakan seimbang dengan Ma’ruf Amin.

Berbagai pihak melihat bahwa situasi Ganjar hari cukup mirip dengan Joko Widodo (Jokowi) pada Pilpres 2019. Meskipun tidak seekstrem Jokowi, Ganjar juga membutuhkan wakil yang religius, serta kuat di Jawa Timur atau Nahdlatul Ulama.

Lantas, katakanlah benar Nasaruddin terpilih sebagai cawapres Ganjar dan kemudian menang di Pilpres 2024, apakah kiprah Nasaruddin akan lebih baik dibandingkan pendahulunya, Ma’ruf Amin?

Mengulang Cerita?

Dominasi presiden dalam kepemimpinan nasional praktis menenggelamkan peran wapres. Alih-alih menjadi dwitunggal layaknya Soekarno-Hatta, Wapres seolah ditakdiran menjadi “figuran” untuk mencegah adanya matahari kembar. Alhasil, perebutan posisi wapres pada gilirannya berbanding terbalik dengan performanya dalam kabinet.

Hal itu banyak disorot pada posisi Ma’ruf Amin saat ini, di mana wapres tidak didesain powerful secara politik. Kendati sebelum Pilpres 2019 posisi Ma’ruf sangat diperhitungkan, namun setelah menjadi Wapres, nilai politiknya tidak lagi sebesar dahulu.

Michael Nelson dalam tulisannya The Curse of the Vice Presidencymenyebutkan bahwa wakil presiden memang sudah “dikutuk” untuk tetap diam karena hukum itu sendiri yang menghendakinya.

Sistem presidensial menitikberatkan presiden sebagai “tokoh utama” yang serba bisa dalam menakhodai negara, dan wakil presiden seolah hanya berfungsi ketika presiden tidak ada.

Kendati demikian, apa yang terjadi pada Ma’ruf ataupun wakil presiden lainnya sebenarnya adalah lumrah.

Dalam artikel PinterPolitik yang berjudul Wakil Presiden Memang Seharusnya “Ban Serep”?, telah dijelaskan bahwa secara konstitusional wakil presiden memang sudah seharusnya di bawah bayang-bayang presiden. Dalam bahasa kasarnya, wapres memang adalah ban serep.

Pada kasus Jusuf Kalla (JK) yang dinilai begitu powerful, itu sebenarnya adalah anomali. JK bukan berpengaruh karena posisinya sebagai wapres, melainkan pengaruh politik personalnya. Itu bukan karena posisi Wapres tiba-tiba menguat, melainkan karena besarnya pengaruh personal JK.

Pada kasus Nasaruddin Umar, jika nantinya garis tangan menetapkannya sebagai wakil presiden, ada dua opsi yang sekiranya tersedia. Pertama, jika mengikuti konstitusi, memang sudah seharusnya Nasaruddin di bawah bayang-bayang Ganjar.

Kedua, jika ingin menonjol, Nasaruddin dapat meniru JK dengan membangun kekuatan dan jejaring politiknya. (D90)

PinterPolitik.com

“Reputasi Anda justru paling terancam oleh apa yang Anda katakan untuk membelanya.” – Nassim Nicholas Taleb

Mengulang pernyataannya pada Oktober 2022, Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya kembali mengungkit kriteria calon wakil presiden (cawapres) Anies Baswedan. Yang menarik adalah, Willy menggunakan diksi “penggunting pita” dan “ban serep”.

“Kita tentu harus belajar dari sejarah, Wapres bukan penggunting pita, bukan ban serep. Kita ingin menciptakan dwi tunggal,” ungkap Willy pada 2 Januari 2023. 

Pernyataan Willy terbilang menarik karena mengingatkan kita pada pembahasan umum warganet. Kita tentu pernah mendengar istilah away from keyboard (AFK) yang ditujukan kepada Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin.

Terlebih, Juru Bicara Wakil Presiden Masduki Baidlowi juga secara lugas menggunakan istilah ban serep. “Jadi kalau Wapres di bawah Presiden itu ya biasa. Namanya ban serep itu di mana-mana ya kadang-kadang dipakai, kadang-kadang tidak dipakai. Namanya ban serep kan,” ungkap Masduki pada 12 April 2021.

Terlepas dari siapa sosok yang akan diusung sebagai cawapres Anies, menarik kiranya membahas pernyataan Willy Aditya. Ia berharap pasangan capres-cawapres merupakan dwi tunggal. Posisi cawapres diharapkan tidak lagi menjadi sekadar pelengkap.

Pertanyaannya adalah, mungkinkah visi dwi tunggal yang disebutkan Willy itu? Bagaimana jika posisi Wakil Presiden memang seharusnya merupakan “penggunting pita” atau “ban serep”? 

Tidak Ada Matahari Kembar

Pertama-tama, kita tentu perlu melihat konstitusi. Moh Kusnardi dalam bukunya Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem UUD 1945, menjelaskan terdapat empat tugas Wakil Presiden. 

Pertama, membantu Presiden dalam melakukan kewajibannya. Kedua, menggantikan Presiden jika Presiden meninggal dunia, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatan yang telah ditentukan. 

Ketiga, memperhatikan secara khusus, menampung masalah yang perlu penanganan menyangkut bidang tugas kesejahteraan rakyat. Keempat, melakukan pengawasan operasional pembangunan, dengan bantuan departemen, lembaga non departemen, dalam hal ini inspektur jenderal dari departemen yang bersangkutan atau deputi pengawasan dari lembaga non departemen yang bersangkutan.

Secara jelas tugas Wakil Presiden dapat dirangkum menjadi dua kata, yakni membantu dan menggantikan. Suka atau tidak, dua tugas itu lekat kaitannya dengan istilah “ban serep”. Wapres Ma’ruf Amin sendiri bahkan juga mengiyakan persoalan ini. 

“Kan saya ini Wakil Presiden. Yang nonjol kan Presiden. Kalau Wakil Presidennya menonjol nanti ada matahari kembar,” ungkap Ma’ruf pada 29 Januari 2020.

Tidak hanya terjadi di Indonesia, fenomena kalahnya sinar Wakil Presiden juga terjadi di hampir seluruh negara demokrasi, termasuk Amerika Serikat (AS). Secara umum, posisi Wapres memang kerap dinilai tidak begitu signifikan, baik secara politik maupun pengampu kebijakan. 

Michael Nelson dalam tulisannya The Curse of the Vice Presidency menyebut fenomena ini dengan “kutukan Wakil Presiden”. Nelson melihat terdapat kecenderungan mereka yang menjabat sebagai Wapres mengalami penurunan pengaruh politik. Ini juga tidak terlepas dari posisi Wapres yang memang lemah secara konstitusional.

JK adalah Anomali?

Terkait fenomena “kutukan Wakil Presiden”, berbagai pihak mungkin akan merujuk Jusuf Kalla (JK) sebagai sebuah bantahan. Ketika menjadi Wapres Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), misalnya, karena begitu menonjol, tidak sedikit pihak yang menyebut ada matahari kembar atau dua matahari di pemerintahan. 

Saat itu, JK berperan sebagai kepala staf kabinet yang bertugas melakukan koordinasi dan sinkronisasi di antara menteri-menteri kabinet. JK juga diperankan untuk lebih menangani bidang-bidang tertentu, seperti pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, hingga percepatan pembangunan kawasan timur Indonesia.

Pada Pilpres 2014, berbagai pihak juga menduga akan muncul matahari kembar di pemerintahan apabila Jokowi-JK keluar sebagai pemenang. Meskipun kemudian peran JK dilihat tidak sebesar ketika mendampingi SBY, perannya tetap dilihat cukup besar, khususnya dalam urusan diplomasi, baik dalam dan luar negeri.

Terkait fenomena JK, kita perlu membedakan antara position power dengan personal power. Apakah menonjolnya JK karena posisinya sebagai Wapres atau karena kekuatan personalnya?

Kembali pada penjelasan sebelumnya. Tidak hanya di Indonesia, di berbagai negara demokrasi posisi Wapres memang lemah secara konstitusional. Sekali ini, peran Wapres adalah “membantu” dan “menggantikan” Presiden.

Dengan kata lain, besarnya pengaruh JK ketika menjadi Wapres di era SBY dan Jokowi adalah sebuah anomali. Itu bukan karena posisi Wapres tiba-tiba menguat, melainkan karena besarnya pengaruh personal JK.

Jika kasus JK tetap digunakan untuk membuktikan Wapres tidak selamanya di bayang-bayang Presiden, itu adalah false cause alias keliru dalam menentukan sebab-akibat. JK bukan berpengaruh karena posisinya sebagai Wapres, melainkan pengaruh politik personalnya. 

Kita harus menerima bahwa Wakil Presiden adalah pembantu Presiden. Suka atau tidak, sudah menjadi hal yang alamiahnya apabila Wakil Presiden berada di bawah bayang-bayang Presiden. (R53)

PinterPolitik.com

Salah satu pertanyaan yang tak luput dipertanyakan publik saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 berlangsung yaitu terkait kemana Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin berada. Pertanyaan itu tampaknya merupakan sebuah sindiran di mana Ma’ruf seringkali dijuluki away from keyboard (AFK) oleh netizen.

Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi kemudian menyampaikan Ma’ruf tak hadiri KTT G20 karena harus menyelesaikan pembagian tugas kenegaraan di Jakarta. Dirinya menyebutkan Ma’ruf mendapat banyak pelimpahan tugas dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sedang menghadiri KTT G20 di Bali.

Selain itu, dirinya juga menekankan bahwa pelimpahan tugas merupakan suatu hal yang lumrah. Presiden dan wapres harus saling melengkapi dan mendukung tugas satu sama lain.

Berdasarkan laman resmi Wapres, Ma’ruf nyatanya memiliki berbagai agenda di Jakarta sehingga dapat menjadi pembenaran atas pernyataan Masduki. Selain itu, pada tanggal 14 November lalu, Ma’ruf juga sempat melakukan kunjungan kerja ke Banten dan menerima tiga penjabat gubernur di daerah otonom baru (DOB) Papua di Istana Wapres Jakarta.

Hari berikutnya, Ma’ruf menerima kedatangan Ketua Akademi Ilmuwan Muda Indonesia (ALMI) dan jajaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Istana Wapres. Setelah itu di hari selanjutnya, dia memberikan Presidential Lecture pada Kegiatan Piloting Magang ASN Provinsi Papua dan menerima Pimpinan Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI).

Hal itu agaknya telah menunjukkan bahwa Wapres Ma’ruf memang tak banyak mendapat sorotan di hadapan publik. Lantas, bagaimana sebenarnya tugas pokok dan fungsi (tupoksi) wapres?

Sejarah “Ban Serep”

Merujuk pada dasar hukum negara, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 tupoksi wapres utamanya diatur dalam Pasal 4 Ayat 2 yakni sebagai pembantu presiden yang juga serupa dengan kedudukan menteri-menteri.

Adapun, tupoksi lebih lanjut wapres yakni bertugas untuk mendampingi presiden pada kunjungan kenegaraan di negara lain, membantu dalam melaksanakan tugas sehari-hari, dan menggantikan tugas presiden jika berhalangan hadir.

Selain itu, Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih dalam bukunya yang berjudul Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem UUD 1945 menjelaskan bahwa dasar negara tidak mengatur mekanisme pertanggungjawaban seorang wapres.

Aturan itu merupakan konsekuensi dari penjelasan UUD 1945 yang menyinggung terkait pihak yang menjalankan pemerintahan negara, kekuasaan dan tanggung jawab adalah di tangan presiden alias concentration of power and responsibility upon the president yang biasa kita kenal sebagai sistem presidensial.

Dari keseluruhan tupoksi wapres dan sistem negara dapat ditarik kesimpulan bahwa wapres dapat dilihat sebagai “pembantu” presiden. Namun, istilah itu tak memiliki makna yang jelas sehingga tampaknya mampu menimbulkan persepsi bahwa jabatan wapres hanya dipandang sebagai “ban serep”.

Jika merujuk pada sejarah, pada masa orde baru (orba) istilah “ban serep” mulai berkurang ketika B. J. Habibie yang masih menjabat sebagai wapres mendapat pelimpahan tugas untuk memulihkan krisis ekonomi dan mengembalikan kepercayaan dunia internasional terhadap pemerintahan Indonesia.

Setelah orba telah berakhir, sekaligus terpilihnya K.H. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sebagai RI-1, kepastian hukum kewenangan wapres dijelaskan pada Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2000 tentang Penugasan Presiden Kepada Wakil Presiden untuk Melaksanakan Tugas Teknis Pemerintahan Sehari-Hari.

Saat Megawati Soekarnoputri terpilih menggantikan Gus Dur, fenomena wapres sebagai “ban serep” muncul kembali lantaran hanya ditugaskan untuk mendampingi presiden dalam rapat kabinet dan kebijakan Hamzah Haz yang hanya berfokus pada faktor ekonomi saja.

Ketika era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), fenomena “ban serep” sirna kembali dikarenakan partai pengusung Wapres Jusuf Kalla (JK) yakni Partai Golkar mendapat persentase kemenangan di pemilihan legislatif (pilpres) daripada partai pengusung SBY yakni Partai Demokrat.

Kemenangan itu membuat JK mampu mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Wapres No. 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan Tim Nasional Penanggulangan Bencana di Aceh padahal bertentangan Tap MPR dan Undang-Undang (UU) sehingga SK itu mampu menjadikannya sebagai Ketua Penanggulangan Bencana Aceh.

Dia juga berhasil untuk menginisiasi adanya Perjanjian Helsinki pada 15 Agustus 2005 silam hingga menghasilkan memorandum of understanding (MoU) yang disepakati kelompok separatis Gerakan Aceh Merdeka untuk mencabut tuntutan memisahkan diri dari Indonesia.

Selanjutnya, pada periode kedua SBY, peran Boediono sebagai wapres terkesan hanya mengikuti perintah presiden. Boediono tampaknya selalu memiliki pandangan dan pendapat yang selaras dengan isi kebijakan yang dikeluarkan oleh SBY.

Berlanjut ke kepemimpinan periode pertama Jokowi, JK lagi-lagi menolak menjadi “ban serep” belaka dengan memberikan peran lebih aktif pada ranah politik luar negeri dengan menerapkan konsep diplomasi “tangan diatas” dengan memberikan berbagai bantuan kepada negara lain, terutama negara berkembang.

Upaya itu nyatanya mampu untuk menunjukkan eksistensi JK pada panggung internasional sehingga menciptakan legitimasi cukup baik bagi negara di panggung internasional.

Lantas, apakah Ma’ruf memang tidak cukup fenomenal jika dibandingkan dengan kesuksesan JK dalam membangun impresi politik?

Media Berpengaruh?

Survei untuk mengukur perbandingan kepuasan publik terhadap Jokowi dan Ma’ruf pernah dilakukan oleh Survei Indonesia Political Opinion (IPO). Survei tersebut menunjukkan bahwa kepuasan publik terhadap Ma’ruf jauh di bawah Jokowi.

Kepuasan publik terhadap Jokowi menunjukkan sebanyak 56 persen responden merasa sangat puas. Rinciannya antara lain sebanyak 58 persen puas pada bidang sosial, 55 persen merasa puas pada bidang ekonomi, dan 43 persen merasa puas pada bidang politik-hukum. Sementara itu, sebanyak 37 persen merasa tidak puas.

Di samping itu, kepuasan publik terhadap Ma’ruf dinilai puas oleh 36 persen responden dimana sebanyak 40 persen merasa puas pada bidang sosial, 29 persen merasa puas pada bidang ekonomi, dan 38 persen merasa puas pada bidang politik-hukum. Sementara itu, sebanyak 51 persen responden merasa tidak puas.

Survei itu memantik pendapat dari Jubir Wapres Masduki Baidlowi yang mengatakan hal tersebut sebagai sesuatu yang wajar dimana wapres berada di bawah posisi presiden.

Dirinya kemudian secara harfiah dan tersurat menjelaskan istilah “ban serep” yang memiliki makna dimana kadang-kadang dipakai, kadang-kadang tidak dipakai.

Selain itu, kinerja Ma’ruf dispekulasikan tidak lebih populer dari kinerja presiden. Pertama, pada dasarnya mengapa wapres seringkali tidak banyak diliput oleh media bisa jadi karena konten kinerja mereka tidak terlalu mengundang perhatian publik yang berkaitan dengan klik, views, dan sensasi.

Pandangan pertama di atas sesuai dengan apa yang disampaikan Tom Nichols dalam bukunya yang berjudul The Death of Expertise: The Campaign Against Established Knowledge and Why it Matters.

Di titik ini, sebenarnya Ma’ruf telah membagi tugas dengan Jokowi untuk menghadiri level konferensi yang sama. Ma’ruf dikabarkan menghadiri agenda PBB terkait dengan iklim pada KTT Conference of The Parties 27 (COP27) di Mesir pada 7 November lalu.

Pada kesempatan itu, Ma’ruf melakukan pidato untuk melakukan kerja sama bersama negara-negara yang hadir di pertemuan itu terkait kebijakan-kebijakan terkait lingkungan, termasuk penciptaan pasar karbon yang efektif dan berkeadilan, investasi untuk transisi energi, dan pendanaan untuk aksi iklim.

Uniknya, sebagai pakar dan praktisi keuangan Islam, Ma’ruf mendorong dunia untuk mengeksplorasi keuangan Islam sebagai sumber pembiayaan alternatif dan inovatif untuk green economy recovery dan aksi iklim. Tentunya, pidato tersebut menjadi pembuka kerja sama dengan negara-negara lain, terutama dari segi pendanaan program maupun kebijakan.

Kedua, pergerakan politik Ma’ruf tidak mengundang banyak perhatian publik. Hal ini dikarenakan dirinya yang merupakan wapres yang berasal dari non partai. Fakta itu kemudian mendorong lahirnya pandangan bahwa dirinya hanya lah alat politik Jokowi untuk meraup suara pada pemilihan umum (Pemilu) 2019 lalu.

Kala itu, kubu Jokowi yang dinilai beraliran nasionalis perlu melawan Prabowo-Sandi yang beraliran Islamis. Impresi itu bahkan memunculkan sebuah istilah cebong dan kampret yang seringkali memicu keributan di sosial media oleh pendukung masing-masing calon.

Lantas, bagaimana popularitas Ma’ruf setelah dipasangkan dengan Jokowi? Akankah tupoksi wapres dan presiden juga berpengaruh pada kampanye calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres)?

Jokowi Lebih “Bersinar”?

Satu hal yang tentunya berpengaruh dari pencalonan Jokowi-Ma’ruf yaitu dari segi popularitas. Ma’ruf lebih dikenal oleh masyarakat luas karena pencalonannya, namun hal ini tidak selaras dengan perhatian masyarakat yang masih terpusat kepada capres.

Bisa jadi pemusatan perhatian publik kepada capres juga dipengaruhi oleh faktor tupoksi wapres yang – lagi-lagi – terlalu menggantung kepada istilah “pembantu presiden”.

George E. Marcus dan Michael B. MacKuen dalam tulisannya yang berjudul Anxiety, Enthusiasm, and the Vote: The Emotional Underpinnings of Learning and Involvement During Presidential Campaigns telah membuktikan bahwa faktor emosionalitas juga berperan dalam pemrosesan informasi masyarakat saat kampanye yang berhubungan dengan kecemasan dan antusiasme.

Selain itu, jika melihat pergerakan politik Ma’ruf dirinya tidak memiliki background politik yang se-fenomenal Jokowi dan tidak terlihat memiliki ambisi kekuasaan yang besar sehingga di beberapa kesempatan dia tidak mampu mengalahkan popularitas Jokowi yang lebih bersinar.

Pada akhirnya jika Ma’ruf ingin mematahkan stigma “ban serep” yang seringkali menjadi julukan negatif bagi wapres sebelum-sebelumnya, dirinya perlu menunjukkan kontribusi dan eksistensinya pada program maupun kebijakan yang lebih strategis sehingga mampu mengundang perhatian publik dan media. (Z81)

Pinterpolitik.com

Apa yang terbesit di benak kita jika mendengar kata surga? Kemungkinan besar yang menghampiri imajinasi kita, yaitu sebuah tempat yang penuh dengan kenikmatan yang melimpah dan abadi. Dan tentunya semua orang ingin sekali masuk ke tempat itu. 

Baru-baru ini, Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin memberikan pernyataan bahwa kebanyakan penduduk atau penghuni surga adalah bangsa Indonesia. Meski  ini menjadi kabar gembira, tapi muncul pertanyaan, kok bisa sih orang Indonesia mayoritas penghuni surga? 

Dalam penjelasannya, Ma’ruf merujuk pada hadis Nabi Muhammad SAW tentang orang yang mengucapkan kalimat tauhid.  Nah, dari sini ia mengaitkan dengan banyaknya orang Indonesia yang memeluk agama Islam. 

Masuk akal sih, soalnya kan jumlah penduduk muslim terbanyak itu Indonesia. Otomatis nantinya secara kuantitas Indonesia punya peluang lebih banyak dibandingkan bangsa lain untuk masuk surga. Bisa aja nih Kyai Ma’ruf. Hehehe. 

Ngomongin soal surga jadi ingat nasehat salah satu ulama besar kita, yaitu almarhum Ahmad Syafii Maarif yang akrab disapa Buya Ma’arif, pernah mengungkapkan bahwa Indonesia seperti kepingan surga yang bisa berubah menjadi  kepingan neraka.

Hal semacam itu bisa terjadi, jika pemerintah tidak pernah melakukan perbaikan dalam pengelolaan negara. Ini adalah kritik Buya Syafii kepada pemerintah, bahwa pembenahan dari dalam tidak boleh berhenti, tidak boleh merasa puas dengan capaian yang ada. 

Dalam konteks yang lain, pernyataan tentang surga dari Ma’ruf dapat menimbulkan pertanyaan nyinyir dari warganet loh. Misal, kenapa ngomongin surga? Emang saat ini Indonesia seperti neraka, jadi butuh surga? Upss. 

Bisa jadi apa yang dihadapi Indonesia saat ini, seperti beratnya melakukan pemulihan usai pandemi kemudian juga imbas konflik Rusia-Ukraina, seolah memperlihatkan bahwa Indonesia saat ini sedang mengalami situasi yang mirip dengan neraka. 

Dalam kondisi seperti ini, surga maupun janji  tentang surga menjadi begitu menarik untuk didengarkan. Meskipun, tidak sedikit juga orang yang apatis, bahwa janji surga bukanlah solusi yang relevan terhadap permasalahan nyata dalam realitas kehidupan kita. 

Dalam politik, janji surga semacam ini juga sering kita jumpai. Saking banyaknya janji surga yang kita dengar saat seorang tokoh atau partai tertentu berkampanye, membuat kita meremehkan, mengolok-olok dan tidak menganggap penting saat mengucapkan atau mendengar janji. 

Padahal janji begitu penting dalam tatanan sosial kehidupan kita. Bayangkan jika kata “janji” dibuang dari khazanah perbendaharaan bahasa kita, maka kita akan kehilangan cara untuk membina kepercayaan satu sama lain di luar  kontrak yang tertulis, berdasarkan hukum. 

Hmm, sampai di sini kita mulai memahami begitu penting makna dari sebuah janji. Dan sebenarnya masyarakat Indonesia tidak muluk-muluk menuntut ke surga kok, janji-janji pemerintah untuk menstabilkan harga minyak goreng dan BBM (Bahan Bakar Minyak) terpenuhi, pasti mereka sudah merasa berada di surga loh. Hehehe. (I76)

PinterPolitik.com

Sejauh ini, sosok calon presiden (capres) menjadi perbincangan hangat jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang semakin dekat.

Bersamaan dengan itu, pembahasan dan jajak pendapat sosok cawapres dari sudut pandang à la carte atau terpisah dari konteks pasangan calon (paslon) juga mulai mengemuka dalam beberapa waktu terakhir.

Teranyar, Charta Politika merilis hasil survei cawapres terfavorit di tiga provinsi di Pulau Sumatera, yakni Provinsi Lampung, Provinsi Sumatera Selatan, dan Provinsi Sumatera Utara.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno tercatat menjadi cawapres dengan elektabilitas nomor wahid di tiga provinsi tersebut. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, dan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil bersaing ketat di belakang Sandi.

Diskursus cawapres sendiri tampaknya akan terus memikat. Apalagi, belakangan terdapat beberapa kisah yang menguak bahwa sejumlah tokoh prominen nyatanya hampir menjadi kandidat wakil presiden (wapres).

Salah satunya datang dari sebuah buku berjudul Panda Nababan, Lahir Sebagai Petarung: Sebuah Otobiografi, Buku Kedua: Dalam Pusaran kekuasaan, yang menyebut Luhut Binsar Pandjaitan nyaris menjadi duet Joko Widodo (Jokowi) di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014.

Hasrat Luhut cukup serius kala itu ketika membentuk Tim Bravo 5 yang terdiri dari abiturien AKABRI ’70, angkatan Luhut. Namun, pada akhirnya sosok yang kini menjabat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) itu urung dan memfokuskan Bravo 5 untuk menyokong Jokowi.

Sebelumnya, Tim Penelitian dan Pengembangan (Litbang) PinterPolitik juga telah merilis kandidat cawapres meskipun dalam format pasangan calon. Tercatat ada nama AHY, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Erick Thohir, Ridwan Kamil, anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Habib Luthfi bin Yahya, serta putra sulung Megawati Soekarnoputri, yakni Mohammad Rizky Pratama atau Tatam.

Dua nama terakhir mungkin cukup menarik karena sangat jarang masuk dalam bursa cawapres. Akan tetapi, baik Habib Luthfi maupun Tatam punya peluang untuk mengulangi kejutan terpilihnya Ma’ruf Amin sebagai cawapres Jokowi pada Pilpres 2019.

Intrik di menit akhir yang melibatkan kandidat kuat lain yaitu Mahfud MD ketika itu membuat esensi cawapres memiliki lebih banyak ruang untuk ditelaah pada pilpres edisi mendatang.

Itu agaknya akan menambah variabel “pemanas” dalam diskursus dan survei cawapres secara spesifik yang terus mengemuka.

Lantas, mengapa sosok cawapres menjadi penting? Apakah preseden intrik pencalonan Ma’ruf Amin plus kinerjanya saat ini akan memengaruhi Pilpres 2024?

Bukan Sekadar Pelengkap?

Di atas kertas, karakteristik cawapres tampak memiliki nilai lebih, baik di hadapan konstituen, partai politik, serta capres itu sendiri.

Hal itu sebagaimana dijabarkan Christopher J. Devine dan Kyle C. Kopko dalam buku berjudul Do Running Mates Matter?: The Influence of Vice Presidential Candidates in Presidential Elections.

Devine dan Kopko menjelaskan esensi cawapres sebagai running mate effects yang dianggap cukup vital dalam upaya pemenangan calon kepala negara.

Pertama, dari sudut pandang sang capres. Sosok wakil dikatakan cenderung merepresentasikan keyakinan bahwa mereka dapat memperoleh suara, atau bahkan memenangkan pemilihan, berdasarkan pilihan pasangan yang tepat.

Itu mengacu pada tujuan komplementer akumulasi kapital politik, serta meningkatkan daya tarik kepada pemilih, termasuk target pemilih dalam kelompok geografis, demografis, atau ideologis tertentu.

Kedua, dilihat dari perspektif pemilih, cawapres akan dihantui tanda tanya apakah dapat merepresentasikan mereka secara politik dan memiliki kecocokan atau chemistry dengan capres.

Ditambah, dalam konteks sistem multipartai Indonesia, kesepakatan parpol dalam “jatah” cawapres kiranya dapat menjadi esensi ketiga di luar apa yang disebutkan Devine dan Kopko.

Dalam buku tersebut, keduanya juga memberikan gelaran Pilpres Amerika Serikat (AS) 2016 sebagai sampel analisis akan pentingnya sosok cawapres.

Mike Pence yang menjadi wakil Donald Trump dan Tim Kaine yang menjadi pendamping Hillary Clinton disebut punya karakteristik signifikan yang menentukan hasil akhir pertarungan menuju Gedung Putih.

Impresi debat cawapres dikatakan memiliki pengaruh dalam menentukan arah undecided voters atau pemilih yang belum menentukan sikap sejak awal.

Secara personal, masing-masing juga punya kontribusi dalam dimensi yang berbeda. Pence dianggap punya andil merangkul koneksi kuat, yakni para donor besar yang berpengaruh secara politik.

Sementara di sudut seberang, meski kalah dari Trump, Kaine dianggap membantu Hillary memenangkan suara di negara bagian Virginia, penganut Katolik, serta masyarakat keturunan Latin.

Kembali ke Indonesia, peneliti politik dari Universitas Airlangga, Suko Widodo turut menyatakan hal serupa. Bahkan, menurutnya peranan cawapres cukup penting dan signifikan dalam mendokrak suara dalam pertarungan yang diprediksi akan berlangsung sengit.

Lebih lanjut, Suko menyebut Pilpres 2024 akan ditentukan oleh suara kalangan muda, termasuk korelasinya dengan impresi cawapres.

Jika mengacu pada komposisi pemilih, segmen milenial dan generasi Z diperkirakan akan mencakup 60 persen dari total suara konstituen di pesta demokrasi 2024. Dengan kata lain, kesan pemilih muda akan sosok cawapres boleh jadi akan turut memengaruhi hasil akhir Pilpres.

James Tilley dalam Hard Evidence: do we become more conservative with age? menyebutkan bahwa milenial dan generasi Z memiliki karakteristik tersendiri dalam menginterpretasikan politik. Media sosial, misalnya, menjadi wadah utama interaksi dan penerimaan informasi mereka sebagai digital natives.

Secara politik, dua kelompok itu dinilai Tilley cenderung menganut social liberalism atau liberalisme sosial yang menjunjung tinggi perluasan hak sipil dan politik.

Merujuk pada hal itu, kiranya dapat disimpulkan bahwa pilihan politik kelompok muda terhadap representasi politik dan aktor di dalamnya adalah mereka yang beraliran moderat, inklusif, dan cepat beradaptasi.

Dalam beberapa kasus, karakteristik milenial dan generasi Z agaknya tidak jarang memengaruhi perilaku generasi sebelumnya, terutama dalam meleburnya persepsi di media sosial sebagai instrumen interaksi utama yang kini terus diisi berbagai kelompok usia.

Artinya, tak keliru kiranya untuk mengatakan bahwa di atas kertas, terdapat benang merah antara sosok cawapres dan konstruksi perspektif dari pemilih lintas generasi dalam keseluruhan pertarungan elektoral pemimpin kepala negara.

Lalu, bagaimana kecenderungan dan pengaruh esensi itu terhadap Pilpres 2024 mendatang?

Efek Ma’ruf Amin?

Jika penjabaran sebelumnya menunjukkan signifikansi cawapres dan aspek keterpilihannya di atas kertas, secara praktik hal yang berbeda agaknya akan terjadi, terlebih dalam konteks Indonesia. Mengapa demikian?

Preseden penunjukan di menit akhir sosok Ma’ruf Amin sebagai cawapres Jokowi kiranya dapat menjadi contoh paling konkret untuk menjadi titik tolak pengaruh kandidat pendamping capres secara kontekstual.

Di dalam setting ekosistem multipartai, faktor impresi pemilih – generasi apapun itu – terhadap cawapres tampaknya tidak akan jadi pertimbangan utama aktor politik.

Pemilih tidak punya pilihan lain ketika koalisi parpol punya kuasa penuh menentukan capres dan cawapres.

Koalisi parpol tampaknya cenderung memilih kandidat berdasarkan kalkulasi dan kepentingan para aktor politik di dalamnya semata. Hal ini selaras dan tersirat dalam artikel Pinter Politik sebelumnya yang berjudul Operasi Intelijen di Balik Pilpres 2024.

Antropolog AS Clifford Geertz dalam bukunya Negara Teater menyebut pertunjukan kekuasaan di Indonesia tak ubahnya seperti teater yang memperlihatkan dan memainkan simbol-simbol.

Menurut Geertz, rakyat atau pemilih seperti tidak punya pilihan dan kehilangan daya kritis, sehingga larut begitu saja dalam lakon kekuasaan. Hal ini kiranya juga terjadi dalam penentuan sosok cawapres.

Lagi-lagi, pada Pilpres 2019, tidak ada “cek ombak” berarti ketika Ma’ruf Amin serta-merta keluar sebagai pasangan Jokowi. Pun demikian dengan case Sandiaga Uno yang menjadi “kompatriot” Prabowo Subianto.

Dengan demikian, realitasnya, pemilih akhirnya harus memilih nama-nama yang ditentukan parpol suka ataupun tidak.

Selain itu, eksistensi nama calon seolah juga disusupkan atau diinfiltrasi ke memori masyarakat layaknya sebuah operasi intelijen. Bahkan, kecenderungan tersebut tampaknya dilakukan sejak dini lewat baliho dan berbagai gelombang narasi sosok tertentu secara berkesinambungan.

Tidak jarang, infiltrasi itu agaknya diiringi dengan preseden-preseden pemilu di edisi sebelumnya. Terbaru, komparasi dengan Ma’ruf Amin digaungkan oleh selebriti kontroversial yang juga politisi Partai Bulan Bintang (PBB) Aldi Taher ketika mempromosikan diri sebagai kandidat cawapres pendamping Anies Baswedan.

Meskipun jamak dianggap sebagai bahan lelucon, segala dimensi dari “efek Ma’ruf Amin” bisa saja menjadi bagian dari strategi infiltrasi untuk menelurkan sosok cawapres dari para aktor lainnya menuju kompetisi elektoral mendatang.

Lalu, bagaimana signifikansi dan penentuan sosok cawapres di Pilpres 2024? Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (J61)

PinterPolitik.com

Sebagian orang menyoroti momen janggal saat pengumuman reshuffle kabinet pada 15 Juni 2022 lalu. Meski saat itu ramai dihadiri oleh para ketua umum partai politik koalisi pemerintah, tapi masih terasa janggal karena Wakil Presiden Ma’ruf Amin tidak ikut bergabung.

Momen ini tentu berbeda dengan reshuffle sebelumnya pada 2020. Saat Presiden Jokowi mengumumkan adanya pergantian komposisi enam menteri di tubuh kabinetnya, saat itu Ma’ruf terlihat hadir menemani Jokowi.

Pada reshuffle kali ini sosok Ma’ruf tidak tampak, baik itu secara fisik maupun secara virtual saat pelantikan. Hal ini yang kemudian menjadi tanda tanya besar dalam benak publik, ke mana Ma’ruf saat itu?

Jika pertanyaan ini dijawab secara harfiah, maka jawabannya bisa merujuk pada informasi yang diterbitkan oleh Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres). Berdasarkan agenda kegiatan Setwapres, Ma’ruf pada saat yang sama dengan agenda reshuffle sedang menggelar rangkaian kunjungan kerja ke Bangka Belitung dan Jambi.

Masduki Baidlowi, Juru Bicara Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin, mengatakan bahwa agenda kunjungan kerja ke daerah Bangka Belitung dan Jambi merupakan penugasan khusus dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tentunya karena ini tugas khusus maka wajib dilaksanakan.

Hmm, literally dapat kita tangkap alasan ketidakhadiran Ma’ruf, tapi sebagai aktor politik, tentunya perlu penjelasan lebih mendalam terkait konteks tidak hadirnya Wapres saat reshuffle. Hal ini yang juga dipertanyakan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang merupakan partai oposisi pemerintah saat ini.

Mardani Ali Sera, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS, berpendapat, meski Ma’ruf saat itu tengah melakukan kunjungan kerja di Jambi, tapi akan terlihat indah suasana pelantikan jika Ma’ruf  tetap hadir secara virtual.

Mardani menitikberatkan peran Ma’ruf yang juga banyak membantu Jokowi saat pemenangan Pilpres 2019 lalu, sehingga kehadiran Ma’ruf dianggap penting sebagai simbol etika politik, setidaknya ada ”unggah-ungguh”.

Kata unggah-ungguh di sini menjadi kunci memahami ketidakhadiran Ma’ruf dalam konteks etika. Istilah unggah-ungguh menurut bahasa adalah gabungan dari dua kata, yaitu kata unggah dan kata ungguh.

Unggah dalam leksikon bahasa Jawa mirip dengan kata munggah yang artinya naik, mendaki, memanjat. Mengartikan kecenderungan orang Jawa dalam menghormati orang lain didasarkan pada tingkat kedudukan atau derajat yang lebih tinggi. Sedangkan ungguh artinya berada, bertempat, pantas, cocok sesuai dengan sifat-sifatnya.

Di sini mulai menarik. Seharusnya Jokowi sebagai aktor politik Jawa dapat memperlihatkan etika politik Jawa yang dianggap kuat dan mampu membentuk simpul kekuasaan lebih kokoh. Secara historis, etika kekuasaan dalam politik Jawa selalu menghadirkan cita-cita kolektif untuk membangun keharmonisan.

Mayoritas orang Jawa menghormati orang lain dan selalu berhati-hati dalam membawa diri. Sikap berhati-hati dan waspada bermaksud agar tingkah lakunya sesuai, pantas, dan tidak mengganggu orang lain atau menimbulkan konflik dalam masyarakat.

Hmm, sejauh ini sih Abah Ma’ruf santai-santai saja dan tidak merasa terganggu meskipun tidak hadir dalam reshuffle. Apa jangan-jangan, kita saja yang baru sadar kalau Abah Ma’ruf seolah tidak dibutuhkan Jokowi, sedangkan Abah Ma’ruf sudah tahu itu sejak lama, jadi santuy. Hehehe.

Soalnya kan, Masduki Baidlowi sempat mengibaratkan kalau Ma’ruf ibarat ban serep di pemerintahan Jokowi. (I76)

PinterPolitik.com

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) seringkali mengundang kontroversi di setiap pernyataan-pernyataannya. Masih segar dalam ingatan, Cak Imin beserta sejumlah ketua umum partai pendukung pemerintah kompak mengusulkan penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Setelah demonstrasi besar mahasiswa yang dipelopori oleh Badan Eksekutif Mahasiswa se-Indonesia (BEM-SI) meminta pemerintah dan DPR konsisten menjalankan konstitusi, barulah para elite merubah sikap  tentang wacana ini.

Bahkan pemerintah, sebelum demonstrasi berlangsung, melalui Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan klarifikasi dan sikap tegas bahwa Pemilu 2024  pasti akan dilaksanakan sesuai jadwal. Seketika itu, semua pengusul wacana penundaan termasuk Cak Imin membuat klarifikasi.

Cak Imin mengatakan ide tunda Pemilu 2024 dilontarkan bertujuan untuk membantu Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin. Kata Cak imin, “Kenapa menolong Kiai Ma’ruf? Supaya nanti di akhirat ditanya, kurang ini kurang itu. Mesti alasannya dua  tahun pandemi enggak bisa ngapa-ngapain”.

Menurut Cak Imin, penundaan pemilu disampaikan karena ada sejumlah pekerjaan yang belum diselesaikan pemerintah imbas pandemi Covid-19. Proyek pemindahan ibu kota negara (IKN) juga belum sempat tergarap.

Oleh karena itu, ide penundaan tersebut baginya masuk akal. Meski dalam beberapa pernyataan Cak Imin menegaskan menolak jika dianggap ngotot Pemilu 2024 ditunda. Karena baginya, wacana tersebut hanya sebatas menyampaikan usulan, dan jika ada yang menolak maka itu wajar.

Alasan Cak Imin yang menyeret nama Ma’ruf Amin dinilai sebagai cara untuk cuci tangan dan menutupi kesalahannya terkait wacana penundaan pemilu. Apalagi ditambah dengan alasan pandemi membuat efektivitas kerja pemerintah tidak maksimal, upaya menutup kesalahan dinilai semakin terlihat.

Ahmad Khoirul Umam, pengamat politik Universitas Paramadina, melihat apa yang dilakukan Cak Imin adalah cara untuk cuci tangan dari kontroversi besar yang dibuatnya sendiri.

Bahkan, Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali, mengatakan Cak Imin tidak pantas menyeret nama Ma’ruf Amin dalam pusaran wacana penundaan Pemilu 2024. Apalagi mengaitkan isu ini dengan urusan kehidupan akhirat, seperti pernyataannya di atas.

Meskipun telah dikonfirmasi Masduki Baidlowi, Juru Bicara Wapres, bahwa pernyataan Cak Imin adalah sebuah guyonan yang biasa di Nahdlatul Ulama (NU), tetapi masalahnya dia sebagai Ketum PKB, dan harus bisa menempatkan pernyataan dalam situasi yang tepat.

Apalagi pernyataan berkaitan dengan wacana yang jadi sorotan publik, yaitu penundaan Pemilu. Dan menyeret nama Ma’ruf Amin bukanlah perkara yang sederhana. Sebagai Tokoh inti di kalangan Nahdliyin, Ma’ruf Amin sangat diperhitungkan.

Lantas, sebelum kita melihat dampak pernyataan Cak Imin. Muncul pertanyaan, terdapat hubungan seperti apa sosok Ma’ruf Amin dan NU?

Ma’ruf Amin dan NU

Fathoni dalam tulisannya Jejak NU Tinggalkan Politik Praktis dan Perkuat Khittah 1926, menjelaskan praktik politik NU yang digagas oleh K.H. Sahal Mahfudh, dikenal dengan  istilah siyasah aliyah samiyah (politik tingkat tinggi), bukan siyasah safilah (politik tingkat rendah).

Politik tingkat rendah biasa disetarakan dengan politik kekuasaan, yang merupakan bagian dari politik praktis yang sering dipraktekkan oleh partai-partai politik selama ini. Sedangkan NU berperan pada politik tingkat tinggi, yaitu politik kebangsaan, politik kerakyatan, dan etika berpolitik.

Dan tokoh yang dipercaya dapat menerapkan peran politik tingkat tinggi seperti ini adalah para alim, sebuah bentuk singular dari ulama, yang maknanya secara sederhana berarti orang terpelajar. Dan Ma’ruf Amin merupakan salah satu tokoh yang saat ini punya predikat tersebut.

Ma’ruf Amin dikenal sebagai ulama yang sangat mumpuni dan memiliki banyak pengalaman dalam jabatan-jabatan pemerintah. Di umur yang sudah tidak muda lagi, Ma’ruf Amin juga memegang jabatan penting di beberapa organisasi Islam.

Sebelum mencalonkan sebagai wakil presiden, sempat menjabat sebagai Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2015-2020 dan Ketua Umum MUI periode 2015-2020. Selain itu, Ma’ruf Amin merupakan ulama yang sangat disegani serta menjadi rujukan oleh kebanyakan umat Muslim di Indonesia.

Faktor nasab, mungkin masih berpengaruh dalam tradisi keagamaan di NU. Diketahui, Ma’ruf Amin merupakan turunan dari ulama besar, yaitu Syaikh Nawawi al-Bantani. Merupakan ulama yang memiliki segudang keilmuan dan sangat disegani baik di Indonesia maupun di dunia internasional.

Vanny El Rahman dalam tulisannya Profil Lengkap Cawapres Ma’ruf Amin, mengatakan dalam karier politiknya, Ma’ruf Amin pernah menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) urusan Agama dan Hubungan Negara-negara Islam pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada tahun 2007.

Kemudian, Ma’ruf Amin juga pernah menjabat sebagai anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), anggota MPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Ketua Komisi VI DPR RI.

Bahkan, terdapat cerita menarik saat menjabat sebagai anggota DPRD DKI Jakarta. Terdapat kontribusi Ma’ruf Amin karenai pernah meloloskan perpanjangan masa tahun dalam plat nomor kendaraan, yang mana ini ditujukan untuk memudahkan pemeriksaan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Cerita di atas menggambarkan bahwa Ma’ruf bukan hanya ulama. Ia juga dikenal sebagai politikus. Dan dengan diusungnya menjadi wapres oleh warga NU, membuktikan bahwa Ma’ruf merupakan orang terpenting dalam NU itu sendiri.

Dalam konteks pernyataan Cak Imin, seolah ia memperlihatkan sikap yang kurang elok dilihat karena menyeret nama tokoh besar seperti Ma’ruf Amin hanya untuk sebagai bahan klarifikasi terkait dukungannya terhadap penundaan pemilu.

Tentunya hal ini sangat disayangkan, dan di lain sisi seolah menjadi bukti bahwa ada jarak (gap) pada level berpolitik yang disinggung di atas, yaitu level politik tingkat tinggi dan level politik tingkat rendah.

Dan level politik tingkat rendah ini adalah kenyataan lain dari praktik komunikasi buruk politisi yang menandakan kian menguatkan gejala retrogresi politik. Gejala retrogresi ini bisa dimaknai sebagai pemburukan kualitas berpolitik yang diakibatkan hilangnya kepekaan dan komitmen untuk menghormati norma dan keadaban.

Well, lantas mungkinkah sikap Cak Imin mempunyai dampak politik bagi dirinya dan PKB?

Salah Langkah?

Ketika Cak Imin ikut menyuarakan penundaan Pemilu 2024, tanpa sadar ia telah mempertontonkan kapasitasnya ke hadapan publik. Ditambah pula dengan alasan menyelamatkan Wapres Ma’ruf Amin, membuat pernyataannya dianggap irasional dan cenderung mengada-ada.

Pengamat sosial keagamaan Fachry Ali, menyoroti sikap  Cak Imin dan mengatakan, bahwa yang diperlihatkan Cak Imin itu benar-benar sebuah anti-intelektual, bahkan dapat menjadi sebuah pelecehan kecerdasan publik.

Menurut Fachry, PKB kemungkinan besar akan mendapat dampak negatif akibat sikap Cak Imin, mengingat basis suara mereka adalah dari kalangan Islam NU. Apalagi tradisi kaum nahdliyin yang banyak menelurkan intelektual Muslim, pernyataan tersebut bertolak belakang dengan predikat tersebut.

Kemudian yang terpenting, saat ini hubungan Cak Imin dan PKB sedang tidak baik dengan PBNU yang memanas setelah Cak Imin melakukan safari politik di Jawa Timur. Hal ini lantaran PCNU Kabupaten Banyuwangi dan Sidoarjo diduga terlibat politik praktis dengan mendukung Cak Imin sebagai capres 2024.

Kekuatan NU terletak pada kiai dan santri yang dikenal dengan kesederhanaan dan solidaritas tinggi, yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Dan kekuatan PKB terletak pada NU yang punya ikatan historis saat pendirian partai ini.

Bagi PKB sukar untuk eksis tanpa dukungan NU dan pesantren. Hasil terbesar suara PKB nasional berasal dari kantong NU dan pesantren seperti di Jawa Timur (Jatim), Jawa Tengah (Jateng), dan Jawa Barat (Jabar), juga sebagian di Lampung, Kalimantan Selatan (Kalsel), dan Sulawesi Selatan (Sulsel).

Data memperlihatkan bahwa 31 dari 58 anggota Fraksi PKB DPR RI hasil Pemilu 2019 berasal dari Dapil Jatim dan Jateng. Di Dapil Jateng, suara terbesar PKB berasal dari kawasan pesisir yang identik dengan kantong NU dan pesantren.

Sebagai penutup, di tengah cuaca politik yang sedang tidak bersahabat bagi PKB dan juga posisi  dilematis PKB terhadap NU dalam konteks dukungan politik. Bijak jika  Cak Imin meredam untuk tidak  memperkeruh dengan pernyataan-pernyataan yang nantinya berdampak buruk bagi dirinya dan PKB ke depan. (I76)

PinterPolitik.com

Ingat dengan nasihat yang sering terucap kala kita tengah bersedih sendirian karena tidak kunjung menemukan sosok ayang yang ditunggu-tunggu? Ya, benar sekali. Sering kali, mereka mengatakan bahwa semua orang sudah diciptakan berpasang-pasangan. 

Kita hanya belum saja menemukan sosok yang pas dan sesuai. Biarkan waktu yang menjawab semua pertanyaan soal perjodohan.

Nah, dualisme semacam ini mungkin juga berlaku bagi Wakil Presiden (Wapres) RI K.H. Ma’ruf Amin. Pada 30 Maret 2022 lalu, kala berkunjung ke Provinsi Jawa Timur (Jatim), Pak Wapres meninjau perkebunan pisang Cavendish yang ada di Ponorogo.

Kata Pak Wapres, sepasang buah pisang ternyata memiliki gizi yang baik – bahkan bisa menggantikan seporsi nasi putih. “Kalau Bapak/Ibu makan dua buah pisang, itu artinya sudah cukup mengenyangkan,” begitu pernyataan yang diterbitkan oleh Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres).

Pemahaman yang mengandung dualisme seperti ini mungkin didapatkan Pak Wapres dari filosofi ala Zou Yan yang hidup di Tiongkok pada tahun 305-240 SM. Prinsipnya dikenal dengan nama Yin dan Yang – bahwa dunia selalu diisi oleh dua hal yang saling menyeimbangkan.

Benar saja. Sebagian dari kita juga suka mengonsumsi mi instan dua porsi (alias double). Kabarnya, mengonsumsi satu bungkus saja masih kurang. Bahkan, ada juga sejumlah produsen mi instan yang menjual produknya sebanyak dua porsi dalam sebungkus.

Namun, nyatanya, ajaran dualisme Yin dan Yang bukanlah satu-satunya filosofi yang dikenalkan oleh peradaban Tiongkok kuno. Ada juga konsep yang disebut sebagai Sanqing (Tiga Dewata Murni).

Konsep yang dikenalkan oleh filsuf Lao Tzu (570-470 SM) itu menyebutkan, “Tao menghasilkan Satu. Satu menghasilkan Dua. Dua menghasilkan Tiga. Tiga menghasilkan Segala sesuatu.” Dari sini, kita mungkin bisa belajar bahwa dua saja tidak cukup.

Mungkin, konsep inilah yang tengah ramai dibicarakan oleh khalayak umum Indonesia. Pasalnya, bila Ma’ruf mengatakan dua saja cukup, ternyata ada sejumlah elite politik yang malah mengusung tiga. 

Hmm, apakah mungkin wacana tiga periode pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) bisa menghasilkan lebih dari rasa cukup Ma’ruf terhadap dua pisang?  Pilihannya pun kembali pada hanya dua saja atau bahkan perlu tiga. (A43)