Pemerintahan Jokowi disebut ubah format KTT G20 2022

Berbagai selebriti dan perusahaan membeli lahan virtual di Metaverse

Metaverse adalah sebuah dunia virtual dengan ekosistem sendiri yang mampu berfungsi secara utuh dan menyerupai dunia nyata. Dengan demikian orang-orang bisa membangun jaringan bisnis sendiri di dunia virtual. Nah, meski janji-janji yang disebutkan dalam beberapa artikel berita tentang metaverse terlihat sebagai solusi modern dari berbagai keterbatasan dunia nyata, beberapa pihak, utamanya pemerintah, mulai mengkritisi dan membatasi kekuatan yang dimiliki para perusahaan besar teknologi alias big tech ini. Kekhawatirannya adalah kapabilitas teknologi big tech yang semakin berkembang dapat mengganggu tatanan sosial, ekonomi, bahkan politik. Saat ini big tech semakin menunjukkan potensinya sebagai aktor monopoli ekonomi modern, apakah benar Metaverse bentuk dari Techno-Feudalism? Yuk simak video selengkapnya!

PinterPolitik.com

Bagi kalian yang senang dengan pop-culture, tentu tidak asing dengan buku dan film Ready Player One. Di dalamnya, diceritakan sebuah platform digital bernama Oasis, di mana kita melakukan apa saja, menjadi siapa saja, dan bahkan menciptakan hiburan digital apapun dengan bebas, tanpa dibenahi batasan yang ada di dunia nyata. 

Surga digital buatan ini kemudian mendapat istilah sendiri, yaitu metaverse. Istilah ini diambil dari sebuah novel karya Neal Stephenson berjudul Snow Crash, yang membayangkan sebuah dunia virtual di mana manusia bisa saling berinteraksi secara intens layaknya di dunia nyata.

Pada dasarnya, metaverse adalah manifestasi dari potensi internet yang sesungguhnya, sebuah dunia tiga dimensi yang memiliki ekosistem sendiri, yang juga dapat berfungsi secara utuh. Meskipun metaverse diimajinasikan terjadi jauh di masa depan, faktanya, saat ini kita sudah dihadapi generasi awal metaverse. Contohnya seperti gim video Minecraft, Roblox, dan VR Chat. 

Dan belakangan ini, metaverse kedatangan pendatang baru. Ia tidak lain adalah perusahaan media sosial raksasa, Facebook yang telah ganti nama jadi Meta. Mark Zuckerberg, CEO Meta, mengatakan penggantian nama ini adalah komitmen perusahaannya untuk menyambut metaverse, yang dianggapnya sebagai generasi selanjutnya dari internet.

Baca Juga: Google, Facebook, dan Twitter Mengancam Demokrasi?

Orang-orang ada yang mengapresiasi, tidak sedikit juga yang antusias, karena Mark dianggap telah menjadi pendobrak generasi internet yang baru. Namun di sisi lain, banyak yang kemudian memberikan kritik negatif lantaran Mark malah mewujudkan masa depan kelam ala novel Stephenson, di mana ketergantungan orang pada dunia virtual justru akan berakibat bahaya bagi keselamatan sipil.

Beberapa bahkan mengaitkan metaverse idaman Mark menggambarkan apa yang selalu diingatkan George Orwell dalam bukunya 1984, yaitu sebuah masa depan tanpa adanya perlindungan rahasia pribadi.

Padahal, semua kritik yang dilemparkan itu bersifat spekulatif, Meta sendiri bahkan belum benar-benar bisa meluncurkan metaverse setidaknya dalam 5 tahun mendatang. 

Pertanyaannya kemudian adalah, mengapa Mark dan Meta terkesan terlalu dipojok-pojokkan?

Mark Tidak Sepenuhnya Salah?

Anggota DPR Amerika Serikat (AS), Alexandria Ocasio-Cortez memberikan komentar pedas pada Mark tepat setelah Meta diumumkan di Twitter. Alexandria menyebut Meta adalah sebuah ‘kanker’ bagi sistem demokrasi AS, yang mengambil bentuk sebagai sebuah mesin pengawasan dan propaganda global, yang memiliki tujuan akhir menghancurkan kebebasan masyarakat sipil, hanya untuk keuntungan sepihak.

Memang, beberapa tahun terakhir ini, perusahaan media sosial terbesar di dunia tersebut dihujani sejumlah kasus besar, yang utamanya menyinggung tentang perlindungan data pribadi dan ujaran kebencian. Pada 2018 lalu contohnya, sebagian besar anggota DPR AS menuding Facebook mempromosikan kabar bohong dan propaganda.

Lalu, kita juga tidak bisa lupa bagaimana mantan karyawan Facebook sendiri yang bernama Frances Haugen, bertestimoni tentang berbagai sisi gelap Facebook. Beberapa tudingan keras yang dilemparkan adalah bagaimana Facebook hampir tidak melakukan tindakan apa-apa untuk menjaga privasi data penggunanya, dan juga cenderung diam saja terhadap penyebaran ujaran kebencian di berbagai negara berkonflik.

Terlepas dari benar atau tidaknya tudingan-tudingan tersebut, tampaknya kita bisa melihat bahwa akhir-akhir ini upaya untuk menjatuhkan kapasitas Facebook semakin digencarkan oleh negara-negara Barat, khususnya dari AS. Sebagai argumen utamanya, isu yang selalu digembar-gemborkan adalah privasi data dan pengizinan ujaran kekerasan di berbagai negara berkonflik seperti Myanmar dan Etiopia.

Ahmed Charai, seorang pengamat internasional, dalam artikelnya yang berjudul A Defense for Facebook and Global Free Speech menilai ada sebuah kejanggalan dari tuduhan yang dilemparkan orang-orang terhadap Mark dan Facebook. Semua tudingannya hampir selalu sama, yaitu hanya berfokus pada seberapa banyak aktivitas jahat yang tidak dapat dicegah oleh pimpinan ‘kejam’ Facebook, yang notabene adalah Mark. 

Sementara itu, hanya sedikit sekali yang memberi perhatian pada pelaku kekerasan itu sendiri, yang sebenarnya adalah pihak-pihak ekstremis di berbagai isu konflik yang sering disebut, seperti di Iran, Myanmar, dan Etiopia.

Baca Juga: Facebook Cs Lampaui Jokowi?

Charai bahkan tidak bisa memperkirakan seperti apa pusingnya Mark ketika setiap ada tuduhan baru yang dilemparkan pada dirinya maupun Facebook. Karena hampir semua tindak kekerasan dari berbagai konflik di negara asing dihamparkan ke hadapan Mark, padahal ia bukan politisi ataupun diplomat.

Lalu, apa yang sebenarnya terjadi di sini?

Ada sebuah pandangan menarik dari seorang pengamat politik, Timothy C. May. Di dalam tulisannya yang berjudul The Crypto Anarchist Manifesto, May melihat bahwa ketika teknologi siber semakin canggih, akan muncul sebuah fenomena politik yang ia sebut crypto-anarchism. Pada dasarnya, May berpendapat kemajuan teknologi siber akan menyebabkan pengaruh dan kekuatan negara menurun, bahkan mungkin runtuh secara tiba-tiba. 

Dengan semakin cepatnya ekspansi perusahaan ke dunia maya, melalui komunikasi yang terdedikasi, mata uang kripto, anonimitas dan nama samaran, serta berbagai interaksi yang dimediasi teknologi siber lainnya, akan sangat mengubah sifat ekonomi dan interaksi sosial suatu negara. Pemerintah akan kesulitan dalam mengumpulkan pajak, mengatur perilaku individu dan perusahaan. Uniknya, May juga memprediksi negara akan cenderung memaksa suatu entitas siber untuk tunduk ketika mulai terlihat kapabilitasnya melampaui apa yang bisa dilakukan oleh kedaulatan negara.

Ini sangat relevan jika kita melihat perseteruan antara Facebook dan AS. Secara teknologi, Facebook sudah mulai bisa memberikan pengaruh besar pada sistem politik internasional, khususnya dalam meredam konflik. 

Namun di sisi lain, negara belum memiliki aturan yang memadai untuk mengatur perusahaan seperti Facebook, selain karena masih terbatasnya diskursus keilmuan di bidang siber, juga karena isu ini mulai menyangkut kepentingan negara lain. Jika tidak diperhatikan, negara yang terkonflik bisa saja menuntut AS sebagai negara asal Facebook atas kekerasan yang terjadi di negaranya. Mungkin ini yang jadi alasan kenapa Facebook sangat dicecar.

Lantas, apakah gejolak politik semacam ini adalah hal yang lumrah?

Pengaruh Kekuatan Elemen ke-5

Tidak dipungkiri, perkembangan teknologi siber itu ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi, dapat memberikan manfaat yang belum pernah terlihat sebelumnya dalam sejarah peradaban manusia, tetapi di sisi lain juga sangat mengkhawatirkan karena belum ada pihak yang benar-benar bisa mengatur aktivitas dunia siber.

Richard A. Clarke dalam buku The Fifth Domain, memperingatkan bahwa dunia siber adalah zona kelima setelah laut, udara, darat, dan antariksa. Zona siber bisa menjadi wilayah paling rentan konflik di masa depan. Ada banyak hal yang perlu ditakuti di sudut-sudut gelap dunia siber. Richard menilai kita telah memasuki zaman di mana ancaman online dapat membawa konsekuensi yang sangat riil dunia nyata. 

Akan tetapi, Richard mengatakan bahwa ketidakpastian ini tidak hanya akan memunculkan kriminal siber mengamuk di ranah digital, tapi juga kalangan otokrat yang terlalu ambisius dalam menerapkan aturan di zona baru ini. 

Joseph S. Nye dalam bukunya yang berjudul Cyber Power juga mengatakan pengaruh dan kekuatan di ranah siber akan menjadi hal yang sangat diincar oleh negara pada abad ke-21. Ini karena masalah yang terjadi di dunia siber lebih banyak terjadi di luar kendali dan pemahaman, bahkan negara yang paling kuat sekalipun. Nye menilai proliferasi informasi dunia siber telah menjadi sama pentingnya dengan proliferasi senjata pemusnah massal.

Baca Juga: Sulit Menkominfo Johnny Lindungi Data Pribadi?

Selain itu, karena semua pihak dapat menjadi aktor penting di dunia siber, aktor non-negara seperti perusahaan seolah-olah akan semakin terdorong menjadi kompetitor entitas negara. Kelebihannya adalah perusahaan hanya bergantung pada kapabilitas teknologinya sendiri, sementara negara banyak bergantung pada kontraktor-kontraktor swastanya.

Pada akhirnya, tampaknya kita perlu melihat kasus tudingan Meta dan Mark Zuckerberg sebagai konsekuensi perkembangan teknologi. Suka atau tidak, saat ini kita sedang dihadapkan pada dunia yang baru, layaknya Christopher Columbus saat pertama kali ke Benua Amerika. 

Perbedaannya adalah, saat Columbus diserang warga pribumi, dirinya bisa melihat mereka datang membawa pedang, sementara di dunia siber, kita hanya bisa membayang-bayangkan pedang tersebut. Siapa yang tahu, barangkali ada pihak yang sedang memantau Anda ketika membaca artikel ini.

Tentu kita harap Indonesia bisa mempersiapkan diri menghadapi transformasi ini. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) menjadi sebuah urgensi yang perlu diperkuat sesegera mungkin. Kita tidak ingin negara ini dan penduduknya menjadi sekadar ladang data bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. 

Di sisi lain, Indonesia juga harus mampu menjadi pengatur tunggal yang mumpuni, dengan lebih dahulu mengantisipasi konsekuensi apa saja yang dapat terjadi dari aktivitas perusahaan multinasional. (D74)

PinterPolitik.com

Dunia di Bumi-45 telah berubah sejak kehadiran teknologi-teknologi canggih. Bagaimana tidak? Dengan pandemi besar yang melanda penduduk alternate universe Bumi-45 – ditambah dengan perubahan dan kemajuan teknologi baru, para manusia semakin jarang bertemu langsung face–to–face, termasuk masyarakat di Negara Indonesia.

Salah satu perkembangan teknologi baru yang turut mengubah kebiasaan penduduk Bumi-45 itu adalah Metaverse, sebuah dunia virtual berbentuk tiga dimensi yang tidak berbatas. Setiap penggunanya dapat bertemu satu sama lain tanpa perlu mempertimbangkan tempat dan waktu.

Dengan melihat situasi Bumi-45 yang seperti ini, muncul sebuah gagasan dari Ilham kala itu menjabat sebagai Kepala Komisi Pemilihan Undi (KPU). Ide Ilham pun akhirnya terwujud dan terlaksana, yakni untuk melaksanakan debat calon presiden (capres) di Metaverse.

Ilham: Selamat malam dan selamat datang, bapak dan ibu sekalian. Di Metaverse yang indah ini, izinkan kami membuka debat calon presiden dan calon wakil presiden untuk Pemilihan Presiden 2024 mendatang. Acara debat akan dipandu oleh dia dan bukan yang lain, Mr. Mark Zuckerberg. I’m Ilham and here alongside me is Mark!

Mark: Hi, Ham. Hello everyone! I’m really really excited to be here. 

Sandi: Hmm, kayak pernah dengar kalimat ini.

(Mark mengaktifkan AI penerjemah milik Metaverse.)

Mark: Sebagai orang yang ikut terlibat dalam membangun Metaverse ini, saya akan membantu bapak dan ibu sekalian untuk mengikuti pagelaran debat Capres Negara Indonesia yang baru pertama kali digelar di Metaverse. Pertanyaan akan diberikan kepada calon yang dipilih secara acak dan tidak berurutan. Baik, mari kita mulai.

Baca Juga: Google, Facebook, dan Twitter Mengancam Demokrasi?

(Mark membuka secarik kertas.)

Mark: Pertanyaan pertama, bagaimana menurut Anda situasi politik Indonesia dengan kemunculan teknologi dan platform baru? Apakah teknologi baru ini membantu atau malah justru menciptakan gangguan? Silakan, Kak Ganjar.

Kak Ganjar: Kalau menurut saya, teknologi itu ada untuk membantu manusia. Sama seperti alat yang dipakai manusia purba, mereka berguna untuk tujuan tertentu. Semisal, ada tagar #LapakGanjar yang bisa ngebantu UMKM, termasuk njenengan. Kan, terbantu oleh bisnis teknologi, kan?

Mark: Hmm, gagasan yang menarik. Selanjutnya, ke Mbak Puan.

Puan: Saya menilai apapun yang membantu masyarakat pasti bagus. Jangan buat rakyat susah. Selama semua bisa tenang dan gampang, tentu tidak perlu dibuat susah. Tapi, ada syaratnya. Pemerintah perlu menjamin data pribadi masyarakat terlindungi.

Mark: Uuuh, well. Privacy is important… Oke, bisa dilanjutkan ke Pak Prabowo.

Bowo: Teknologi baru adalah ancaman baru. Selama kita bisa mengatasi ancaman itu, kita pasti aman. Sekarang dunia adalah medan perang siber. Tapi, mengapa kita kesulitan menghalau ancaman itu? Karena kita tidak punya uang!

Mark: Oke oke. Sedikit informasi ya. Sebenarnya, saya sudah tahu lho siapa yang menang di antara bapak dan ibu sekalian. Bagaimana nggak? Saya bisa lihat dari data soal preferensi para pemilih yang menggunakan Meta. Apalagi, data penduduk Indonesia gampang sekali diperoleh. Data BPJS bocor. Data KPU bocor. Kalau datanya mudah didapatkan, ngapain pakai ada Pemilu ya? Jadi, bagaimana, bapak dan ibu sekalian?

Ganjar, Puan, Bowo, Emil, Anies, & Sandi: Waduh! 

(A43)

Baca Juga: Facebook Cs Lampaui Jokowi?

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Bagi para pengguna layanan pesan instan WhatsApp pasti telah menerima pemberitahuan terkait pembaruan syarat dan ketentuan bagi pengguna. Isi notifikasi itu bahkan sedikit bernada mengancam lantaran WhatsApp menyebut pengguna harus mengotorisasi pembaruan itu sebelum 8 Februari 2021 untuk dapat terus menggunakan layanan tersebut. 

Ada tiga hal krusial yang disampaikan WhatsApp terkait pembaruan ini, yakni cara mereka memproses data pengguna, cara bisnis menggunakan layanan yang di-hosting oleh Facebook untuk menyimpan dan mengelola data percakapan, hingga yang berkaitan dengan mitra untuk menawarkan integrasi produk.

Terkait dengan permintaan persetujuan ini, pengguna menaruh perhatian pada kebijakan layanan yang di-hosting oleh Facebook. Banyak yang khawatir bila diotorisasi, pengguna berarti memberikan persetujuan kepada perusahaan besutan Mark Zuckerberg itu untuk mengakses data pribadi dalam WhatsApp yang selama ini dilindungi oleh teknologi enkripsi end-to-end. 

Terkait dengan hal itu, WhatsApp sendiri telah memberikan klarifikasinya. Mereka menegaskan bahwa pada kebijakan privasi dan persyaratan layanan baru ini tetap digunakan sistem enkripsi secara end-to-end, sehingga akses percakapan pribadi pengguna tidak dapat diakses oleh WhatsApp dan Facebook.

Kendati begitu, pembaruan kebijakan privasi WhatsApp ini terlanjur menuai polemik di berbagai negara, termasuk Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) beberapa waktu lalu juga telah memanggil pihak Facebook dan WhatsApp regional Asia-Pasifik untuk meminta penjelasan.

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate meminta pihak WhatsApp transparan terkait kebijakan baru yang berlaku ini, termasuk membeberkan apa saja jenis-jenis data pribadi yang dikumpulkan, diproses oleh WhatsApp, dan dibagikan kepada pihak ketiga. 

Selain itu, politikus Partai NasDem tersebut juga berharap mereka dapat memberikan penjelasan konkret kepada para penggunanya di Indonesia terkait tujuan dan dasar dari pemrosesan data pribadi tersebut.

Menyikapi polemik ini, mengapa kiranya WhatsApp dan Facebook mengeluarkan kebijakan pembaruan tersebut? Lalu jika memang benar pembaruan ini memungkinkan Facebook untuk mengakses data pengguna WhatsApp, apa kira-kira konsekuensi yang akan terjadi?

Alat Propaganda Mumpuni?

Pada akhir 2017 lalu, WhatsApp mengumumkan bahwa mereka telah mengumpulkan total 2 miliar pengguna di seluruh dunia. Bahkan pertumbuhan pengguna WhatsApp kala itu mencapai 500 juta pelanggan baru dalam dua tahun terakhir. 

Di Indonesia sendiri, WhatsApp juga merupakan aplikasi pesan instan yang paling banyak digunakan masyarakat. Menurut data Digital Report 2019 dari We Are Social dan Hootsuite, mencatat 83 persen pengguna internet di Indonesia atau sebanyak 143 juta orang merupakan pengguna WhatsApp.

Berkembang pesatnya WhatsApp sebagai salah satu penyedia layanan pesan instan terkemuka di dunia disebabkan karena teknologi enkripsi end-to-end yang mereka usung. Teknologi tersebut memastikan bahwa semua konten dalam obrolan dijamin keamanannya. Bahkan WhatsApp tidak dapat membaca pesan atau mendengarkan panggilan yang terjadi di antara para peserta percakapan. 

Kendati demikian, terciptanya ruang privasi tersebut menimbulkan kekhawatiran bagi sejumlah kalangan. Tak sedikit yang khawatir bahwa WhatsApp dapat dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan tertentu. 

Nic Dias dalam tulisannya yang berjudul The Era of WhatsApp Propaganda Is Upon Us pernah memprediksi bahwa suatu hari nanti WhatsApp akan menjadi alat propaganda di dunia maya, menggantikan peran media sosial. Menurutnya, hal ini terjadi seiring dengan mulai menurunnya popularitas Facebook dan Twitter sebagai sumber informasi. 

Untuk membuktikan prediksinya itu, Nic menukil Survei YouGov pada tahun 2017 yang melibatkan 70.000 orang di 36 negara sebagai responden. 

Hasil dari survei tersebut menyebutkan bahwa 23 persen responden mengakui memanfaatkan layanan pesan instan untuk mencari, berbagi, dan mendiskusikan berita. Di negara-negara Asia dan Amerika Latin seperti Malaysia dan Brasil, angka itu bahkan mendekati 50 persen. 

Perangkap Dilema Keamanan?

Nic menyebut layanan pesan instan seperti WhatsApp lebih digemari sebagai forum diskusi lantaran memberikan ruang privat yang dibutuhkan oleh masyarakat. Namun di saat yang sama hal ini berpotensi membuat WhatsApp menjadi sumber misinformasi dan disinformasi. 

Dua sisi mata uang tersebut kiranya menggambarkan fenomena yang disebut dengan dilema keamanan digital. Fenomena tersebut terjadi ketika urgensi untuk melindungi data pribadi berbenturan dengan kepentingan untuk menjaga keamanan dan stabilitas suatu kawasan. 

Dave Weinstein dalam tulisannya di Wall Street Journal pernah mengatakan bahwa privasi dan keamanan dalam konteks digital merupakan diskursus tak berujung. Menurutnya, pilihan mana yang lebih penting tergantung dari sisi mana seseorang memandang fenomena tersebut. 

Weinstein misalnya mencontohkan ketika  tengah menginvestigasi kasus peretasan oleh hacker ulung, dirinya akan cenderung membela hak-hak privasi. Namun ketika Ia sedang berada di kantor polisi dan menemukan sebuah kabinet berisi telepon genggam sebagai barang bukti, dirinya tak bisa menyangkal bahwa teknologi untuk menjamin privasi seperti enkripsi memang menyulitkan aparat keamanan dalam menjalankan tugasnya. 

Fenomena dilema keamanan digital ini pun dapat dibuktikan dari sentimen minor dunia terhadap teknologi enkripsi WhatsApp demi alasan keamanan. Di India, pemerintah setempat bahkan telah menyerukan regulasi yang memberikan akses ke data terenkripsi. Di Australia dan Inggris, undang-undang serupa juga sedang dibahas.

Adanya dilema keamanan digital ini kemudian bisa saja memicu Facebook untuk melakukan intervensi dengan mulai mengontrol data-data para pengguna WhatsApp lewat pembaruan privasi tersebut. Ini menjadi masuk akal mengingat Facebook merupakan salah satu platform media sosial yang selama ini cukup ketat dalam menyisir informasi-informasi yang diduga palsu. 

Misalnya, pada kuartal I 2019 lalu, Facebook menghapus sekitar 753,7 juta akun palsu demi mempersempit penyebaran hoaks dengan menggunakan teknologi kecerdasan buatan miliknya. Selain itu, perusahaan yang bermarkas di Menlo Park, California, Amerika Serikat (AS) itu juga disebut-sebut merekrut 20 ribu pegawai baru khusus untuk menangani akun palsu.

Namun di sisi lain, kebijakan WhatsApp yang memungkinkan Facebook untuk dapat mengakses data penggunanya bisa juga merupakan strategi mereka untuk mengkapitalisasi big data. Big data atau maha data sendiri merupakan teknik pengumpulan dan penggunaan informasi dari berbagai sumber dalam jumlah besar yang tak memungkinkan untuk disortir secara manual. 

Maha data ini dapat dimanfaatkan untuk membuat keputusan yang lebih baik di berbagai sektor, termasuk untuk mengatasi masalah bisnis yang sebelumnya tidak dapat ditangani. 

Lalu jika Facebook nantinya benar-benar bisa mengakses data pengguna WhatsApp, kira-kira apa konsekuensi yang akan terjadi?

Munculkan Pemerintahan Otoriter?

Terlepas dari apa sebenarnya tujuan di balik pembaruan kebijakan pengguna, namun pemberian akses data WhatsApp kepada Facebook, jika benar-benar akan dilakukan, berpotensi menimbulkan banyak persoalan. Kebijakan ini bisa saja jadi celah bagi pemerintah untuk merenggut ruang private masyarakat. 

Yuval Noah Harari dalam bukunya yang berjudul 21 Challenges in 21st Century pernah memprediksi fenomena munculnya diktator-diktator digital. 

Mengutip pernyataannya yang dimuat di Indian Express, Ia menyebutkan bahwa perkembangan teknologi telah menggoda berbagai pemerintah di seluruh dunia untuk membangun rezim totaliter yang belum pernah terjadi sebelumnya. Rezim ini akan memantau dan mengendalikan semua orang sepanjang waktu lewat teknologi baru seperti internet. 

Dalam konteks politik Indonesia, kecenderungan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) untuk menjadi rezim totaliter jenis baru itu terlihat dari pendekatannya yang selama ini terlihat begitu getol mengontrol aktivitas daring masyarakatnya. Kecenderungan tersebut semakin diperparah jika kita mengingat saat ini, regulasi hukum mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia masih belum jelas. 

Tendensi pemerintah tersebut nyatanya kerap mendapat dukungan dari pihak Facebook. Misalnya pada gelaran Pilpres 2019 lalu, di mana pihak WhatsApp dan Facebook memang terkesan begitu kooperatif dengan rezim dalam memberantas hoaks. Ini bisa jadi dipengaruhi oleh sifat pragmatis dari para pebisnis. 

Ian Bremmer dan Preston Keat dalam tulisan mereka yang berjudul The Fat Tail: The Power of Political Knowledge for Strategic Investing mengatakan sifat pragmatis itu dapat mendorong para pebisnis untuk melakukan adaptasi dalam lingkungan politik di suatu negara. Singkatnya, Ia menilai investor yang beroperasi di negara-negara dengan sistem politik yang tak pasti akan selalu beradaptasi dengan jalan mencari aman dengan kecenderungan berdamai dengan rezim.

Kendati demikian, dalam dimensi yang berbeda, pemerintah bisa saja berdalih bahwa tindakan mengendalikan arus informasi di internet diambil demi menjaga keamanan dan stabilitas nasional. Meski itu harus dilakukan dengan menerobos hak-hak privat masyarakat. 

Pada akhirnya, apakah nantinya kebijakan terbaru WhatsApp itu benar-benar akan memberikan akses kepada Facebook  terhadap data pribadi penggunanya hanya lah waktu yang sanggup menjawabnya. Mari berharap saja sekali pun nantinya itu benar-benar akan dilakukan, pemerintah tak akan memanfaatkannya celah ini untuk melangkahi privasi warganya sendiri. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (F63)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.