PinterPolitik.com

Akhir bulan Agustus 2021 lalu, Wakil Presiden Amerika Serikat (Wapres AS), Kamala Harris melakukan kunjungan diplomatis ke dua negara Asia Tenggara, yaitu Vietnam dan Singapura. Kunjungan ini berhasil mencetak sejarah baru bagi AS karena untuk pertama kalinya negeri Paman Sam itu mengirim seorang Wakil Presiden untuk berkunjung langsung ke Vietnam.

Kedatangan Harris ke dua negara tersebut berhasil menyita perhatian para pengamat internasional lantaran ia membahas mengenai panasnya dinamika politik di wilayah Laut Tiongkok Selatan (LTS).

Pada bulan sebelumnya, Menteri Pertahanan (Menhan) AS, Lloyd Austin juga melakukan tur diplomatis ke Vietnam, Singapura, dan Filipina dengan membahas hal yang sama, yaitu mengenai pergerakan Tiongkok di LTS. Austin bahkan sempat melontarkan ancaman halus kepada Tiongkok untuk tidak melakukan kesalahan fatal dengan melakukan agresi terhadap kawan-kawan AS di Asia Tenggara.

Di sisi lain, dua minggu setelah Kamala Harris melakukan tur diplomatisnya, Tiongkok pun meluncurkan pendekatan diplomatis ke Asia Tenggara dengan mengirimkan Menteri Luar Negeri (Menlu), Wang Yi ke Vietnam, Singapura, dan Kamboja.

Wang Yi menyebut tur ini bertujuan mempererat relasi, membicarakan implementasi Belt and Road Initiative (BRI), dan juga untuk menegaskan kepada Asia Tenggara bahwa pembicaraan mengenai LTS tidak perlu dibesar-besarkan. Ini dikatakan dalam kunjungannya ke Vietnam pada 11 September 2021 lalu.

Baca Juga: Tak Mungkin Jokowi Lepas Tiongkok?

Profesor Universitas California dan juga Koresponden Voice of America, Ralph Jennings menyebut fenomena ini dengan istilah “tarik tambang”, yang terjadi antara AS dan Tiongkok. Ia menilai saat ini Vietnam dan Singapura telah menjadi negara yang berperan sebagai penyeimbang antara kepentingan AS dan Tiongkok di LTS. Condongnya dukungan negara-negara ini akan berpengaruh besar bagi stabilitas keamanan maritim LTS.

Sementara itu, sebagai kepingan jawaban teka-teki strategi AS, salah seorang pejabat senior AS yang tidak bersedia disebut namanya mengkonfirmasi bahwa kawasan Asia Tenggara telah menjadi kawasan yang sangat penting bagi kepentingan Amerika Serikat.

Menurutnya, Wapres Kamala Harris mengakui bahwa sejarah abad ke-21 akan banyak ditulis di kawasan Indo-Pasifik. Oleh karena itu AS mulai kembali menaruh kepentingan yang besar di wilayah ini dan membangun kekerabatan dengan negara-negara yang bersinggungan dengan Indo-Pasifik, seperti negara-negara ASEAN dan Jepang.

Indonesia sebagai negara Asia Tenggara yang juga memiliki porsi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di wilayah sengketa LTS, dinilai memiliki kemungkinan besar untuk “digoda” oleh AS dan Tiongkok.

Lantas, apa yang harus dilakukan Indonesia di bawah komando Presiden Joko Widodo (Jokowi)?

AS-Tiongkok Membentuk “Boneka”?

Menanggapi dinamika ini, Menlu RI, Retno Marsudi pada sebuah pertemuan virtual tanggal 14 September 2021 menyebutkan bahwa Indonesia tidak akan berdiri di posisi yang dapat menimbulkan adanya permusuhan.

Meskipun Retno mengakui bahwa persaingan antara Tiongkok dan AS semakin meruncing, ia berharap Indonesia dan ASEAN akan berupaya semampu mungkin supaya wilayah Asia Tenggara dan Asia-Pasifik tidak menjadi panggung rivalitas antara dua kekuatan besar Timur dan Barat tersebut.

Retno juga menggarisbawahi relevansi politik luar negeri bebas aktif yang dianut Indonesia, ia membantah anggapan bahwa prinsip bebas aktif merupakan ketakutan pemerintah merespons rivalitas AS dan Tiongkok di LTS.

Untuk memahami fenomena ini, gelagat politik yang ditunjukkan oleh AS dan Tiongkok menggambarkan apa yang disebut dengan istilah sistem San Fransisco atau sistem hub-and-spoke.

Menurut Victor Cha, peneliti senior Centre for Strategic and International Studies (CSIS), dalam bukunya Powerplay: Origins of the US Alliance System in Asia, menjelaskan sistem hub-and-spoke adalah pembangunan hubungan bilateral yang dirancang oleh negara besar untuk mengerahkan kontrol maksimum atas sekutu yang lebih kecil.

Biasanya, negara-negara yang lebih kecil ini juga memiliki hubungan buruk dengan negara besar lainnya yang sekaligus juga rival dari negara besar pembangun sistem hub-and-spokes tadi. Tujuannya, diharapkan membuat negara besar tersebut tidak harus terlibat dalam konfrontasi secara langsung dengan negara rivalnya.

Victor Cha menjelaskan sistem hub-and-spoke  mulai diterapkan oleh AS ketika masa Perang Dingin untuk mencegah meningkatnya dukungan komunisme Uni Soviet dari berbagai negara di dunia. Namun, selain untuk meredam dukungan komunisme, sistem ini juga memberikan AS akses eksklusif ke wilayah Asia, sehingga bisa terus melakukan check and balance terhadap negara-negara Asia yang bukan sepenuhnya sekutu AS.

Pengamat politik Asia, Deep Pal dan Suchet Vir Singh dalam tulisannya Multilateralism With Chinese Characteristics: Bringing in the Hub-and-Spoke, menjelaskan bahwa saat ini Tiongkok pun mulai mengadaptasi sistem hub-and-spoke melalui pemasaran agenda politik BRI ke negara-negara Asia dan Eropa. Menurut mereka, Tiongkok akan menjadi pusat atau hub, sementara negara lain bertindak sebagai juru bicara atau spoke, yang menghubungkan Tiongkok dengan dunia.

Baca Juga: LTS, Jokowi Pilih AS Ketimbang Tiongkok?

Dalam konteks persaingan kekuatan militer di LTS, dorongan AS pada negara-negara Asia Tenggara untuk menekan intimidasi bersenjata Tiongkok di LTS tampaknya berangkat dari konsep yang bernama perang proxy. Ini adalah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan konflik antar negara yang bertindak atas hasutan atau atas nama pihak lain yang tidak terlibat secara langsung dalam suatu perseteruan.

Menurut Geraint Hughes, dosen King’s College London dan juga penulis buku My Enemy’s Enemy: Proxy Warfare in International Politics, perang proxy dibangun di atas hubungan jangka panjang langsung antara aktor eksternal dan pihak yang terlibat dalam pertempuran. Hubungan yang dimaksud bisa berupa kerja sama seperti kerja sama militer, transfer teknologi senjata, atau bentuk bantuan material lainnya yang dapat membantu pihak yang bertempur dalam upaya-upaya penjagaan kedaulatannya.

Jadi, dalam pengertian sederhana, di dalam perang proxy akan ada negara-negara yang berperan sebagai boneka, dalam konteks ini negara-negara Asia Tenggara, dan ada negara yang berperan sebagai desainer, yakni negara besar Seperti AS. Alasannya cukup sederhana, yaitu karena AS sadar bahwa konfrontasi langsung antara dirinya dan Tiongkok akan terlalu merugikan, bahkan jika AS memenangkan pertempuran.

Lantas, apa yang harus dilakukan pemerintahan Jokowi?

Apa yang Perlu Dilakukan?

Mengenai posisi Indonesia, Menlu Retno berkeyakinan bahwa konflik terbuka antara AS dan Tiongkok tidak akan terjadi, karena kembali lagi, konflik terbuka hanya akan membawa kerusakan bagi semua pihak yang terlibat, dan yang tidak terlibat secara langsung.

Retno juga menegaskan sentralitas dan kesatuan ASEAN untuk mencegah adanya ketidakseimbangan kekuatan. Terkait hal ini, peneliti senior CSIS, Rizal Sukma menyatakan bahwa Indonesia di masa yang genting ini perlu mengangkat nilai dan arti penting ASEAN yang dinilainya merosot.

Rizal kemudian menyatakan posisi, respons, dan cara Indonesia mengatur diri dalam rivalitas AS-Tiongkok juga sangat krusial. Ini tergambar setidaknya di sektor hukum kemaritiman. Indonesia perlu memastikan ketaatan negara-negara atas aturan hukum internasional melalui Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS).

Mantan Menlu RI periode 2009-2014, Marty Natalegawa di kesempatan yang sama melontarkan kritik terhadap kebijakan luar negeri Indonesia. Marty mengatakan Indonesia saat ini perlu menggarisbawahi makna dari kata “aktif “ dalam politik luar negeri bebas aktif.

Menurutnya, di tengah persaingan geopolitik AS-Tiongkok, pemerintah harus mewujudkan kata “aktif” dalam bentuk respons secara konkret. Inilah yang ia nilai masih sulit ditemukan dalam kebijakan-kebijakan luar negeri Indonesia saat ini.

Sebagai upaya memahami relevansi kebijakan politik luar negeri bebas aktif dalam perseteruan kekuatan besar, kita perlu melihat kembali teori Balance of Power dari Kenneth Waltz dalam bukunya Theory of International Politics.

Menurut Waltz, secara rasional sifat anarkis politik internasional akan mendorong negara-negara membangun kapabilitasnya melalui upaya penyelarasan dengan negara-negara di sekitarnya. Jika negara tersebut adalah negara kecil yang terperangkap di antara dua ambisi negara besar, maka ia akan terdorong untuk mendukung salah satu negara besar tersebut.

LTS merupakan wilayah yang sangat menggiurkan bagi Tiongkok, AS, dan dunia, oleh karena itu, kedua negara ini tidak akan menyerah kepada satu sama lain dengan mudah.

Baca Juga: Saatnya Jokowi Tinggalkan Bebas-Aktif?

Dari sini Indonesia harus berkaca kembali pada kebijakan luar negerinya. Kebijakan yang tidak hanya mengarah untuk mencari simpati, tetapi juga berupaya memperoleh kapabilitas ekonomi dan militer yang tinggi perlu menjadi pertimbangan agar Indonesia tidak hanya dianggap sebagai negara pendukung, melainkan juga mampu menjaga kepentingannya di LTS tanpa perlu berafiliasi.

Lagi-lagi, Indonesia perlu mengandalkan diplomat-diplomatnya. Saat ini diplomat kita sudah sukses dalam melaksanakan diplomasi vaksin, saatnya bagi diplomat kita juga untuk berkelit mencari posisi yang ideal dalam isu sengketa LTS.

Cepat atau lambat, akan tiba saatnya di mana Indonesia didesak oleh AS dan Tiongkok untuk memilih pihak mana yang akan kita bela jika sengketa LTS tidak kunjung mereda. Untuk saat ini kita hanya bisa berharap jika waktu itu tiba, Indonesia tidak akan pasrah menjadi “boneka perang” AS ataupun Tiongkok. (D74)

PinterPolitik.com

Program latihan bersama militer bertajuk “Garuda Shield” ini sebenarnya bukanlah hal yang baru bagi kedua negara. Program ini sendiri tercatat telah terselenggara sejak sebelas tahun lalu. Akan tetapi ada yang berbeda dalam penyelengaraan program tersebut pada tahun ini.

Pertama, “Garuda Shield” tahun ini total melibatkan 4.528 prajurit gabungan dari Indonesia dan Amerika Serikat (AS) yang membuat latihan kali ini menjadi latihan militer gabungan terbesar bagi kedua negara sepanjang sejarah.

Kedua, latihan gabungan militer ini berlangsung di tengah-tengah ketegangan antara AS dan Tiongkok – sehubungan dengan peningkatan kehadiran militer Beijing di Laut Tiongkok Selatan (LTS).

Laporan dari Nikkei Asia menyebut latihan gabungan ini merupakan bagian dari usaha Washington untuk membangun front dengan Jakarta guna menghadapi peningkatan militer Beijing di LTS.

Lantas, apakah pemerintahan Jokowi lebih condong ke AS terkait LTS?

Mendekat ke AS?

Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi saat melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu AS, Antony Blinken memaparkan bahwa Indonesia telah memasuki “era baru” dalam hubungan bilateral dengan AS.

Merujuk pada latihan gabungan militer yang saat ini sedang berlangsung, Retno menyambut baik “keterlibatan” lebih AS di kawasan Asean dan menyatakan harapannya agar Indonesia dapat terus meningkatkan hubungan bilateral dengan Washington di bawah pemerintahan Joe Biden.

Derek Grossman, analis pertahanan senior dari Rand Coorporation US memaparkan bahwa penyelenggaraan latihan militer terbesar antar kedua negara ini jelas merupakan indikasi bahwa AS berupaya meningkatkan kehadirannya di Indonesia untuk melawan pengaruh Tiongkok, terutama dalam konflik Laut Tiongkok Selatan.

Grossman menambahkan, melihat kondisi ini Beijing akan mengharapkan Jakarta untuk menjaga keseimbangan.

Baca Juga: Biden, Jokowi dan Perangkap Thucydides

Namun, jika nantinya hubungan AS-Indonesia mulai menambahkan bentuk-bentuk baru kerja sama keamanan, maka Tiongkok mungkin mulai bertanya-tanya, apakah perlu khawatir tentang perubahan status non-blok Indonesia.

Institute for Defence and Strategic Studies (IDSS) menjelaskan bahwa sejak awal Indonesia menjadikan AS sebagai mitra utama dalam hal pertahanan dan keamanan, sementara hubungan dengan Tiongkok lebih cenderung bersifat ekonomis.

Akan tetapi, semakin intensnya hubungan kedua negara di bidang pertahanan ditambah penunjukan Indonesia sebagai koordinator kerja sama Asean-AS, dikabarkan membuat Beijing sedikit khawatir terutama di tengah konflik perebutaan wilayah Laut Tiongkok Selatan.

Dalam konteks ini, keterlibatan AS yang bukan negara pengklaim dalam sengketa LTS, secara teoritis dapat dikategorikan sebagai bentuk intervensi pihak ketiga.

Dalam situasi konflik, pihak yang berkonflik sulit untuk mempercayai pihak lawannya, sehingga proses komunikasi langsung sulit terjadi. Oleh karena itu pihak ketiga diharapkan dapat menjembatani ketidakpercayaan antar pihak dan membuat mereka mampu memasuki proses komunikasi langsung.

Secara teoritis tidak ada kewajiban bahwa pihak ketiga harus netral atau bebas kepentingan dalam berbagai aspek. Bahkan, pihak ketiga dimungkinkan untuk melakukan pemberdayaan terhadap salah satu pihak ketika terjadi defisiensi kekuatan.

Dalam menjalani peran sebagai “pihak ketiga”, AS dan Indonesia jelas memiliki motif dan tujuan yang berbeda. AS misalnya menggunakan strategi “power projection” dalam menangani konflik sengketa wilayah di LTS.

Mark A. Gunzinger dalam tulisannya yang berjudul Power Projection menjelaskan bahwa power projection (proyeksi kekuatan) merupakan pengaplikasian kekuatan militer oleh otoritas komando nasional untuk mencapai tujuan politik tersembunyi di luar batas wilayah negara tersebut.

Sementara Indonesia, walau bukan pengklaim dalam sengketa wilayah ini, akan tetapi secara tidak langsung tetap memiliki kepentingan.

Hal ini dikarenakan sebagian wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia masuk dalam wilayah klaim Beijing di LTS, sehingga menganggap tetap ada potensi ancaman militer yang meluas ke wilayah Indonesia jika konflik ini terus berlangsung.

Dengan posisi seperti ini, Indonesia dikabarkan lebih memilih untuk berperan menjadi pihak ketiga dalam proses penyelesaian sengketa. Peluang ini tidak akan diperoleh jika Indonesia ikut menyatakan klaim di wilayah tersebut.

Peran yang dilakukan Indonesia secara teoritis menjalankan apa yang disebut Bleddyn Bowen sebagai “deterrence strategy”, yaitu upaya persuasi untuk mencegah pihak musuh melakukan suatu tindakan tertentu yang dapat merugikan negara.

Walaupun memiliki peran dan tujuan yang berbeda, akan tetapi kedua negara dinilai saling membutuhkan satu sama lain dalam upaya penyelesaian konflik ini.

Zack Cooper, peneliti senior di American Enterprise Institute, sekaligus mantan anggota Dewan Keamanan Nasional memaparkan, bagi AS keberadaan Indonesia sangatlah strategis dalam isu ini, terutama dari segi teritorial dan pengaruh besar yang dimiliki di kawasan Asean.

Baca Juga: Perang Dunia III, Biden Lawan Tiongkok-Rusia?

Berbagai pihak menyatakan semakin meruncingnya konflik di Laut Tiongkok Selatan tidak menutup kemungkinan akan adanya bentrokan yang dapat memaksa negara-negara untuk memihak.

Lalu. dalam konflik ini tepatkah strategi pemerintahan Jokowi yang cenderung “mendekat” dengan AS?

Langkah Tepat

Beberapa saat terakhir, konflik yang terjadi di LTS kembali memanas setelah Amerika Serikat mengerahkan kapal perang dan kapal induk memasuki perairan dekat Taiwan.

Armada kapal induk USS Theodore Roosevelt pekan lalu dikabarkan berlayar di Laut Tiongkok Selatan untuk menggelar latihan militer sebagai bagian dari operasi kebebasan bernavigasi. Tak hanya itu, AS kembali mengirim kapal perang USS John S. McCain, yang berlayar dan transit di Selat Taiwan yang menjadi wilayah sensitif bagi Beijing dan Taipei.

Tiongkok menyebut latihan rutin AS sebagai sebuah upaya “unjuk kekuatan”. Tak lama dari itu, Beijing mengumumkan akan melakukan latihan militer serupa di Laut Tiongkok Selatan.

Seperti yang dikatakan di atas, meruncingnya konflik di LTS tidak menutup kemungkinan akan adanya bentrokan yang dapat memaksa negara-negara untuk memihak.

IDSS juga memaparkan bahwa Indonesia sejak awal telah menjadikan AS sebagai mitra utama dalam hal pertahanan dan keamanan, dalam konflik ini cenderung mendekat ke AS.

Kecenderungan itu sekiranya dapat dimengerti. Pasalnya, jika dianalisis dari segi kekuatan militer, AS jauh lebih superior dari Tiongkok.

Data yang dirilis Global Fire Power yang bertajuk 2021 Military Strength Ranking mencatat AS berada di peringkat pertama. Sementara kemampuan pertahanan Tiongkok membuntut di urutan ketiga dari 139 negara.

Masih dalam rilis yang sama, dari segi anggaran militer AS juga lebih unggul. Mereka mempunyai anggaran pertahanan sebesar US$740 miliar, sedangkan Beijing mengalokasikan biaya pertahanan hanya sebesar US$178 miliar.

Begitu pula dalam perbandingan alutsista militer yang dimiliki, AS masih unggul jauh dari Tiongkok.

Satu-satunya indikator militer yang menjadi keunggulan Tiongkok atas AS adalah terkait jumlah personel militernya. Tiongkok memiliki 2,1 juta personel aktif dengan 510 ribu tentara cadangan. Sementara AS hanya memiliki 1,4 juta tentara aktif dengan tambahan 845 ribu pasukan cadangan.

Oriana Skylar Mastro, pakar kebijakan keamanan Tiongkok dari Universitas Stanford memaparkan, secara umum kemampuan militer Tiongkok masih jauh di bawah AS. Militer Beijing dianggap belum memiliki kemampuan dan pengalaman yang mumpuni. Seperti yang diketahui mereka telah absen perang selama 40 tahun terakhir.

Dari semua data terkait perbandingan kekuatan militer antara AS–Tiongkok, keputusan Indonesia untuk meningkatkan hubungan diplomatik di bidang pertahanan dengan AS merupakan langkah yang tepat.

Baca Juga: Perang AS-Tiongkok, Jokowi Harus Bersiap?

Pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia, Prof. Hikmahanto Juwana memaparkan bahwa dari perspektif Tiongkok, keberpihakan Indonesia terhadap AS dalam konflik ini diyakini tidak akan memengaruhi hubungan bilateral antara Beijing dan Jakarta.

Hal ini justru akan menjadi cambuk bagi Tiongkok untuk meningkatkan diplomasi di bidang lain, seperti perdagangan dan ekonomi untuk mengimbangi posisi AS di Indonesia.

Jika demikian, jelas kondisi ini sangat baik bagi Indonesia karena berpotensi mendapat keuntungan dari dua sisi, yaitu pertahanan dan ekonomi.

Well, pada akhirnya dalam konflik ini keberpihakan pemerintahan Jokowi kepada AS sebagai salah satu negara yang mempunyai kemampuan militer terbaik bisa dianggap sebagai langkah yang bijak untuk meminimalisir segala risiko terburuk yang terjadi di Laut Tiongkok Selatan. (A72)