Ada yang naik terus, ada yang turun terus

Berdasarkan hasil quick count, elektabilitas, dan polling duet Prabowo-Gibran tampak memiliki tren keterpilihan yang terus meningkat, setidaknya sejak Agustus 2023 (cawapres belum ditentukan).

Sementara di sisi lain, Ganjar-Mahfud terus menukik dan di saat yang sama membuat duet Anies-Imin naik ke urutan 2.

Menurut kalian gimana soal rangkaian hasil elektabilitas, polling, hingga quick count Pilpres 2024? Dan kira-kira apa penyebab melesat dan menukiknya masing-masing paslon? Berikan pendapatmu yaa

#anies #prabowo #ganjar #quickcount #litbangkompas #lsidennyja #pilpres2024 #infografis #pinterpolitik #politikindonesia #beritapolitik

Hmm, angka-angkanya udah di atas 50% buat Prabowo-Gibran. Tapi mungkinkah benar-benar akan hanya 1 putaran saja? Share pendapat kalian di kolom komentar ya! 

Berdasarkan rilis survei elektabilitas partai politik yang dikeluarkan LSI Denny JA, PAN dan PPP adalah partai Senayan yang tidak memenuhi ambang batas parlemen 4 persen. Sementara itu, PDIP masih konsisten menempati posisi pertama dengan 22,7 persen. Partai-partai baru dan partai politik non-parlemen juga terlihat belum menembus ambang batas parlemen.

PinterPolitik.com

Siapa yang dalam hidupnya tidak pernah dirundung dilema? Dilema selalu hadir mewarnai kehidupan kita, mulai dari dilema memilih makan hingga memilih pasangan hidup.

Nah, rupanya dilema juga menghantui dunia politik loh. Hal ini diungkapkan oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI Denny JA) yang menyebut Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri tengah menghadapi dilema pencalonan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

LSI Denny JA membagi dilema Mega dalam tiga skema. Pertama, Mega dianggap dilema jika berkoalisi dengan Gerindra karena sulit memilih siapa calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang sesuai.

Mega dinilai enggan menjadikan Puan ataupun Ganjar sebagai cawapres Prabowo. Ada kemungkinan pilihan lain, yaitu untuk meninggalkan Prabowo dan mengusung kadernya sendiri sebagai capres.

Skema kedua adalah jika Mega akhirnya menyerahkan Puan sebagai cawapres untuk Prabowo, maka besar potensi bagi Ganjar akan dipinang oleh partai lain sebagai capres.

Dan untuk skema dilema ketiga, yaitu jika menyerahkan Ganjar sebagai cawapres bagi Prabowo, bukankah elektabilitas Ganjar lebih tinggi dan PDIP hari ini lebih besar dibanding Gerindra.

Kenapa pilihannya skema dilema selalu PDIP sebagai cawapres? Tentu, hal ini tidak lepas dari komitmen Gerindra yang sudah menegaskan mengusung Prabowo sebagai capres.

Anyway, soal skema dilema, muncul pertanyaan lanjutan. Apakah Mega dengan pengalamannya yang panjang di dunia politik Indonesia sulit untuk keluar dari jebakan-jebakan dilema seperti ini?

Kristin Samah dalam bukunya Megawati Dalam Catatan Wartawan: Menangis Dan Tertawa Bersama Rakyat menceritakan bagaimana Mega berhasil buktikan kemampuannya di tengah sinisme lawan politik yang tidak menyukainya.

Perjalanan sejarah membuktikan bahwa Megawati mampu menjawab keraguan terhadap pandangan miring itu. Ia tak hanya memiliki semangat perjuangan yang diwariskan ayahnya, Megawati juga mampu membaca bahasa rakyat.

Melihat kemampuan Mega haruslah dilihat sebagai seorang elite politik yang tidak hanya punya pengalaman, melainkan juga otentisitas kemampuan “politik perempuan” yang secara alami melekat dalam dirinya.

Carol Gilligan dalam bukunya Dalam Suara Yang Lain menjelaskan konsep otentisitas politik perempuan sebagai alternatif melihat kemampuan perempuan tanpa ada bias gender.

Gilligan melihat budaya patriarki yang melahirkan konsep gender berikut tali-temalinya telah menyebabkan pandangan bias gender yang, selain mengakibatkan ketidakadilan, juga telah menyebabkan kurang akuratnya ilmu-ilmu kemanusiaan.

Gilligan melihat perempuan tidak seharusnya menerima keadaan begitu saja sehingga kemampuan otentitas yang dimilikinya itu bisa muncul.

Prinsip etika semacam ini mirip dengan konsep virtue yang dikemukakan oleh filsuf Niccolo Machiavelli. Virtue menggambarkan pada kualitas-kualitas utama seorang pemimpin dalam mencapai kegemilangan dengan melepaskan ketergantungan pada pihak lain.

Konsep ini berbeda dengan fortune yang berarti nasib baik. Fortune adalah dimensi yang selalu mengelilingi dan menentukan arah hidup kita. Alih-alih menerima nasib ketika di tekan atau disudutkan, Mega pasti punya cara untuk membalikkan keadaan.

By the way, soal kemampuan perempuan untuk membalikkan keadaan, jadi ingat ungkapan Erick F. Gray, seorang penulis buku Nasty Girls kelahiran New York, Amerika Serikat (AS). 

Gray menyebut, “Whatever you give a woman, she will make greater.” Kurang lebih, artinya dalam Bahasa Indonesia berbunyi, “Apapun yang kau berikan kepada perempuan, dia akan membuatnya lebih besar.”

Kutipan di atas terasa mengagetkan tidak hanya bagi kaum laki-laki tetapi juga kaum perempuan sendiri yang tak pernah berpikir bahwa mereka selalu membalas apa yang diberikan laki-laki dengan balasan yang lebih besar. 

Hmm, kalau skema dilema yang dinyatakan LSI itu terjadi pada tahun 1980-an, mungkin akan membuat Mega benar-benar ragu memilih sikap politik. Namun, Mega yang dulu bukan-lah Mega yang sekarang. Hehehe. (I76)

PinterPolitik.com

“Pay the knockoff to come model us” – Dreezy, penyanyi rap asal Amerika Serikat (AS)

Siapa yang tidak bosan dengan kehidupan karantina di tengah pandemi virus Corona (Covid-19) ini? Sebagian besar masyarakat mungkin sudah merasa bosan dan frustrasi dengan kehidupan isolatif di tengah kebijakan pemerintah yang disebut sebagai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Mungkin, kali ini, pemerintah berusaha mendengarkan aspirasi rakyat. Pasalnya, di tengah penyebaran Covid-19 yang tampaknya belum sepenuhnya mereda, pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) – meski telah menegaskan belum ada kebijakan pelonggaran PSBB – dikabarkan tengah mengkaji dan membahas mengenai berbagai skenario dan rencana agar masyarakat dapat kembali beraktivitas secara produktif.

Presiden Jokowi juga sempat menganjurkan agar masyarakat mulai dapat berdamai dengan Covid-19 ini. Kabarnya, ucapan mantan Wali Kota Solo tersebut mengacu pada ungkapan dari World Health Organization (WHO) terkait tidak mungkinnya virus ini untuk hilang seratus persen dari permukaan bumi.

Rencana pelonggaran dan anjuran dari presiden ini tentu membuat beberapa pihak merasa geram dan mengungkapkan kritik. Salah satunya datang dari mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang mempertanyakan imbauan tersebut.

Belum lagi, tagar #IndonesiaTerserah hingga kini masih mewarnai lini masa media sosial. Tagar tersebut pun disertai dengan kekesalan para tenaga kesehatan yang merasa usahanya semakin sia-sia di tengah pandemi ini.

Uniknya, meski beberapa penolakan dan kritik mencuat terhadap rencana pelonggaran PSBB, muncul beberapa hasil survei dan usulan dari lembaga-lembaga survei untuk mendukung rencana pemerintah itu. Lingkaran Survei Indonesia (LSI Denny JA) misalnya memberikan rekomendasi yang mengatakan bahwa Indonesia telah layak membuka kembali aktivitas ekonomi per Juni 2020 nanti.

look at this…..lembaga survei ngasi rekomendasi pelonggaran psbb dengan metodologi riset non-epidemiologis yang sangat amat ajaib!! pic.twitter.com/ST8xtgOZxT

— Joel Picard (@sociotalker) May 17, 2020

Tak hanya LSI Denny JA, Median juga merilis hasil survei yang mengatakan bahwa 49,8 persen masyarakat sepakat dengan rencana pelonggaran PSBB. Menurut survei tersebut, sebagian besar responden ingin kembali bekerja dan berharap ekonomi dapat kembali berjalan seperti semula.

Boleh jadi, hasil survei dan usulan dari lembaga-lembaga ini patut diperhitungkan oleh pemerintah. Bagaimana pun juga, pemerintah juga perlu mempertimbangkan aspirasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan, bukan?

Meski begitu, beberapa pertanyaan pun masih tersisa di benak dan pikiran kita. Mengapa hasil riset dan usulan lembaga-lembaga survei ini perlu dipertimbangkan? Lantas, apa pengaruh yang dimiliki oleh lembaga-lembaga ini?

Untuk Pemerintahan?

Dalam jalannya kebijakan dan pemerintahan, lembaga survei kerap mengisi posisi penting. Biasanya, lembaga survei dinilai mampu menangkap aspirasi dan suara masyarakat umum terhadap jalannya pemerintahan.

Matt Henn dari Nottingham Trent University dalam tulisannya yang berjudul Polls and the Political Processmenjelaskan bahwa polling pendapat masyarakat sebenarnya mengambil peran yang signifikan dalam demokrasi. Biasanya, polling yang dilakukan oleh lembaga survei digunakan oleh pemerintah, partai politik, dan media massa.

Hasil-hasil survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga seperti LSI Denny JA dan Median dinilai dapat memberikan kesempatan bagi para aktor politik untuk mengartikulasi pandangan, kebutuhan, dan aspirasi dari warga terhadap urusan-urusan politik.

Dalam pemikiran J.A. Schumpeter – dikutip oleh Henn dalam tulisannya, lembaga dan hasil survei memiliki posisi penting dalam demokrasi perwakilan (representative democracy). Bila selama ini elite politik dianggap memiliki kekuatan politik lebih besar dari masayrakat, lembaga survei dinilai justru membalikkan keseimbangan kekuatan kepada rakyat dengan menyuarakan aspirasi mereka.

Schumpeter menyebut kondisi pembalikan keseimbangan tersebut sebagai popular sovereignty (kedaulatan rakyat). Dalam skenario proses politik ini, aspirasi yang dibawakan oleh hasil survei merupakan upaya yang sekaligus bertujuan agar desentralisasi kekuatan politik elite sehingga dapat menghalau kekuatan dominan mereka dalam masyarakat.

Henn mencontohkan bahwa peran lembaga dan hasil survei seperti ini pernah terjadi di Hongaria pada tahun 1991. Pemerintah negara tersebut akhirnya mengadakan polling terhadap masyarakatnya terkait kebijakan reformasi tanah (land reform).

Lembaga dan hasil survei (pollsters) memiliki posisi penting dalam demokrasi
Share on X

Selain Hongaria, terdapat juga negara-negara poskomunis yang disebutkan oleh Henn. Beberapa di antaranya adalah Romania. Pada tahun 1990, Perdana Menteri Petru Roman mengadakan survei melalui perusahaannya yang bernama IRSOP guna mengidentifikasi mana rencana kebijakan reformasi ekonomi dan pasar yang disepakati oleh publik.

Bila lembaga survei di Romania dan Hongaria digunakan untuk mencari preferensi kebijakan yang sesuai, bagaimana dengan di Indonesia di tengah pandemi Covid-19 ini?

Bukan tidak mungkin kemunculan survei-survei ini mampu memberikan masukan kepada pemerintah terkait preferensi kebijakan yang dapat digunakan dalam penanganan pandemi Covid-19 ini. Usulan dan hasil survei yang dijalankan oleh LSI Denny JA dan Median boleh jadi mengisi peran serupa.

Mengacu pada pemikiran Schumpeter, bukan tidak mungkin juga rekomendasi dan hasil survei tersebut memunculkan gagasan-gagasan lain mengenai kondisi pandemi Covid-19 ke permukaan ruang publik Indonesia. Apalagi, tak dapat dipungkiri dampak ekonomi dari pandemi ini juga terasa luas di masyarakat.

Namun, meski dapat mengemukakan gagasan yang berbeda tersebut, bagaimana dampak sebenarnya yang ditimbulkan oleh lembaga dan hasil survei kepada masyarakat? Apa kekuatan politik tersendiri yang dimiliki oleh mereka?

Kekuatan Foucauldian

Kehadiran hasil dan lembaga survei di tengah pandemi Covid-19 ini bukan tidak mungkin disertai dengan kekuatan dan pengaruh politik lainnya. Bagaimana pun juga, pengetahuan turut menghasilkan kekuatan (power).

Apa yang dijelaskan oleh Schumpeter mungkin berfokus pada bagaimana dinamika kekuatan politik dapat memengaruhi preferensi kebijakan dalam sebuah demokrasi.

Namun, seperti yang dijelaskan oleh seorang filsuf berkebangsaan Prancis yang bernama Michel Foucault, kekuatan tidak bersifat statis. Bukan tidak mungkin lembaga survei sendiri memiliki kekuatan politik melalui upayanya dalam menangkap pendapat masyarakat.

Dampak lembaga survei ala Foucauldian ini dijelaskan oleh James R. Beniger dalam tulisannya yang berjudul The Impact of Polling on Public Opinion. Beniger setidaknya menjelaskan bahwa kekuatan (power) dalam kacamata Foucault lebih terletak pada proses dan praktik dibandingkan sebagai sesuatu yang dimiliki secara statis.

View this post on Instagram

Lembaga survei rilis statistik PSBB #lembagasurvei #lsidennyja #psbb #pembatasansosialberskalabesar #coronavirus #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #tidakmudik #dirumahaja #cucitangan #tetapsehat #pakaimasker #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on May 20, 2020 at 1:49am PDT

Dalam hal ini, praktik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei tentu membawa konsekuensi power terhadap masyarakat karena – mengacu pada pemikiran Foucault – power sendiri tidak bergantung pada penggunaan force oleh negara, melainkan pada kontrol melalui aliran informasi secara resiprokal. Foucault menyebutnya sebagai upaya untuk memproduksi pengetahuan (production of knowledge).

Di sinilah lembaga survei dapat menggunakan perannya melalui hasil survei dan penelitian yang dilakukannya. Berdasarkan kajian Limor Peer yang dikutip oleh Beniger, lembaga survei memiliki kontrol tersendiri terhadap masyarakat (societal control).

Hal ini disebabkan oleh adanya kekuatan disipliner (disciplinary power) dari lembaga survei yang tersalurkan melalui rasionalisasi, metodologi ilmiah, pengumpulan data, kuantifikasi, kalkulasi, dan sebagainya. Kekuatan seperti ini akhirnya menjadikan publik sebagai objek dari kekuatan itu sendiri.

Lantas, bagaimana dengan hasil survei dan riset yang dirilis oleh LSI Denny JA dan Median terkait pelonggaran PSBB?

Bukan tidak mungkin hasil-hasil riset tersebut dapat berujung pada kekuatan disipliner terhadap masyarakat Indonesia. Secara tidak sadar, lembaga-lembaga itu memiliki fungsi kontrol tertentu terhadap diskursus masyarakat.

Hal yang menjadi persoalan adalah apabila societal control tersebut berada di tangan aktor politik tertentu. Pasalnya, seperti yang telah ditengarai dalam Pilpres 2019 lalu, tak semua lembaga survei terbebas dari pengaruh politik.

LSI Denny JA misalnya disebut-sebut memiliki bias politik tertentu terhadap pemerintah. Isu ini juga semakin diperkuat dengan adanya rumor bahwa Denny Januar Ali (Denny JA) meminta posisi tertentu di pemerintahan Jokowi.

Bukan tidak mungkin kontrol societal tersebut dimanfaatkan untuk mendorong preferensi kebijakan yang diinginkan oleh para pelaku politik tersebut. Alhasil, masyarakat yang terperangkap dalam kekuatan disipliner ala Foucault tersebut terpengaruhi oleh hasil riset dan survei lembaga-lembaga pollster.

Meski begitu, gambaran kemungkinan ini belum tentu benar terjadi. Yang jelas, lembaga pollsters melalui hasil survei dan risetnya tetap memiliki kekuatan dan pengaruh politik dalam kadar tertentu, entah untuk apa pengaruh tersebut digunakan. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Tumbangnya rezim Soeharto, tidak hanya membuat masyarakat Indonesia merasakan mewahnya demokrasi langsung, melainkan juga turut melahirkan berbagai instrumen pendukung kontestasi elektoral, seperti hadirnya lembaga survei atau jajak pendapat.

Di bawah kepemimpinan Presiden BJ Habibie, Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Sosial dan Ekonomi (LP3ES) hadir sebagai pelaku terpenting dalam penyelenggaraan survei atas pemilihan legislatif pada tahun 1999.

Sejak saat itu, berbagai lembaga survei kemudian bermunculan seiring dengan majunya proses demokratisasi di Indonesia.

Kehadiran berbagai lembaga survei tersebut memberikan warna tersendiri dalam pagelaran demokrasi karena mampu memberikan semacam “gambaran masa depan” terkait sosok yang akan memenangkan kontestasi elektoral.

Atas itu pula, data-data yang dihadirkan oleh berbagai lembaga survei menjadi sumber perdebatan tersendiri di tengah masyarakat, serta dapat menjadi semacam rujukan bagi berbagai partai politik (parpol) dan politisi untuk membuat strategi kampanye.

Dalam perkembangannya, survei politik tidak hanya digunakan dalam mengukur tingkat elektabilitas parpol ataupun kandidat, melainkan juga menjadi semacam “jembatan” antara pejabat publik dengan masyarakat.

Itu terjadi karena lembaga survei juga mengukur tingkat keberhasilan program, ataupun kepercayaan dan kepuasaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan dan pejabat publik.

Terbaru, lembaga survei Indo Barometer mengumumkan hasil surveinya terkait tingkat kepuasan masyarakat terhadap 100 hari kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) – Ma’ruf Amin.

Dalam survei tersebut disebutkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap Presiden Jokowi menyentuh angka 70,1 persen, atau terjadi peningkatan dibandingkan dengan survei pada Maret 2019 yang hanya 64,9 persen.

View this post on Instagram

Survei tunjukkan kepuasan terhadap Jokowi menurun.⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Feb 14, 2020 at 12:08am PST

Menariknya, hasil survei tersebut justru bertolak belakang dengan temuan lembaga survei Alvara Research Center yang menyebutkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap Presiden Jokowi hanya mencapai 69,4 persen, atau terjadi penurunan dibandingkan survei mereka pada Januari 2015 yang menyentuh angka 77,2 persen.

Dua survei tersebut sebenarnya menunjukkan angka yang tidak berselisih jauh. Namun, konteks presentasi hasil survei dengan cara yang berbeda – yang satu menyebut ada kenaikan, sementara yang lain menyebut ada penurunan – membuat dua survei tersebut mendapatkan pemaknaan yang berbeda.

Tidak hanya itu, menurut CEO Alvara Research Center, Hasanuddin Ali, untuk pertama kalinya sejak 2018, tingkat kepuasan masyarakat terhadap Presiden Jokowi berada di bawah angka 70 persen.

Lantas, hal apakah yang dapat dimaknai dari temuan kontras kedua lembaga survei tersebut?

Penuh Isu Miring, Hasil Survei Ganjil?

Konteks tingginya tingkat kepuasaan masyarakat tersebut tidak hanya menjadi semacam deretan angka semata, melainkan, seperti yang diungkapkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, itu adalah bagaimana masyarakat menganggap pemerintah dapat diandalkan, cepat tanggap dan adil, serta mampu melindungi masyarakat dari risiko-risiko dan memberikan pelayanan publik secara efektif.

Mengacu pada hal tersebut, dapat dipahami bahwa tingginya tingkat kepuasaan akan berbanding lurus dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Konteks kepercayaan tersebut terbilang vital karena memiliki implikasi politik yang tinggi. Dalam tulisan yang dikeluarkan oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) disebutkan bahwa kepercayaan masyarakat adalah salah satu hal yang paling penting, di mana legitimasi dan keberlanjutan sistem politik dibangun.

Hal tersebut terjadi karena kepercayaan masyarakat dapat membentuk kohesi sosial, sehingga memungkinkan pemerintah untuk memerintah masyarakat tanpa melalui paksaan.

Singkat kata, kepercayaan yang dimiliki pemerintah adalah cara yang efisien untuk menurunkan biaya transaksi dalam hubungan sosial, ekonomi dan politik.

Imbasnya, mestilah pemerintah terkait melakukan berbagai cara untuk menumbuhkan tingkat kepercayaan. Akan tetapi, bagaimana jika kepercayaan tersebut didapatkan tidak dengan benar-benar memuaskan masyarakat (de facto), melainkan dengan cara melakukan penggiringan opini, misalnya melalui lembaga survei?

View this post on Instagram

Berdasarkan rilis BPS, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2019 mencapai 5,02%.⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Feb 5, 2020 at 5:00am PST

Konteks tersebut misalnya disoroti oleh sejarawan dan kritikus Amerika Serikat (AS), Arthur Schlesinger Jr. yang menyebut bahwa keberadaan lembaga survei justru melahirkan profesi baru yang disebutnya sebagai electronic manipulators.

Itu karena lembaga survei memiliki kapabilitas untuk memanipulasi opini publik dengan hasil survei yang dimilikinya. Pada level tertentu, disebut pula memang terdapat upaya dari lembaga survei terkait untuk melakukan manipulasi opini.

Simpulan tersebut agaknya menarik diperhitungkan menimbang pada adanya hasil survei yang kontras dengan temuan Indo Barometer.

Apalagi, dengan adanya berbagai isu miring yang menggentayangi awal pemerintahan Presiden Jokowi, seperti revisi UU KPK, RKUHP, isu Natuna, isu radikalisme, kasus Jiwasraya yang disebut-sebut memiliki kaitan dengan Pilpres 2019, stagnasi pertumbuhan ekonomi, sampai pada kasus suap yang melibatkan KPU dan PDIP – agaknya sulit untuk membayangkan bagaimana bisa terjadi peningkatan tingkat kepuasan masyarakat.

Terlebih lagi, sebelum dilantiknya Presiden Jokowi pada 20 Oktober 2019, berbagai lembaga survei seperti Parameter Politik, Lembaga Survei Indonesia (LSI), hingga Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kompas memaparkan temuan yang menunjukkan terdapat penurunan kepuasaan masyarakat terhadap Presiden Jokowi.

Konteks kompaknya temuan tersebut menjadi semakin menarik karena Kompas yang selama ini cenderung mengkritik pemerintah secara halus, tiba-tiba memuat perbandingan tingkat kepercayaan masyarakat antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Presiden Jokowi pada 19 Oktober 2019 lalu, atau sehari sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih.

Perbandingannya pun signifikan karena Presiden SBY mendapatkan angka sebesar 75 persen, sementara Presiden Jokowi hanya sebesar 58,8 persen.

Dengan kata lain, melihat berbagai variabel yang ada, seperti pemerintah yang tengah diterjang oleh gelombang isu miring.

Lalu adanya hasil survei yang justru menunjukkan penurunan tingkat kepuasan terhadap Presiden Jokowi, nampaknya itu terpaksa membuat kita harus menyimpulkan bahwa hasil survei yang menyebutkan adanya peningkatan kepuasan masyarakat terhadap Presiden Jokowi sepertinya sukar untuk dipahami.

Konteksnya bukan pada bagaimana pendekatan ilmiah yang digunakan di dalamnya, tetapi bagaimana bahasa yang digunakan untuk menjelaskan hasil survei tersebut.

View this post on Instagram

Seskab @pramonoanungw larang Presiden @jokowi berkunjung ke Kediri, Jawa Timur.⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik #jawatimur

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Feb 17, 2020 at 1:30am PST

Lembaga Survei dan Politik

Marcus Mietzner dalam tulisannya Political Opinion Polling in Post-Authoritarian Indonesia: Catalyst or Obstacle to Democratic Consolidation? memaparkan hal menarik yang mungkin dapat membantu kita memahami persoalan terkait lembaga survei tersebut.

Menurut Mietzner, sejak masa kampanye Pemilu 2004, telah dilahirkan “jenis baru” lembaga survei politik karena tenaga pendorong utamanya tidak lagi kuriositas atau keingintahuan akademik, melainkan juga memiliki motif komersial, di mana lembaga survei tidak keberatan untuk ikut dalam mengorganisir kampanye bagi parpol dan kontestan Pemilu.

Contoh paling gamblang dalam membuktikan simpulan Mietzner tersebut adalah adanya pengakuan  Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA yang menyebutkan pihaknya menjadi konsultan politik Partai Golkar di Pemilu 2014.

Tidak hanya Golkar, Peneliti LSI Denny JA, Adjie Alfaraby bahkan mengungkapkan bahwa pihaknya juga mempunyai sejumlah klien lain untuk Pemilu 2014.

Lalu ada pula pengakuan dari Pemilik LSI, Denny JA sendiri yang menyebutkan dirinya telah menjadi konsultan politik yang memenangkan presiden tiga kali berturut-turut pada 15 Januari 2020 lalu.

Namun, apakah Indo Barometer memiliki motif komersial seperti LSI atau tidak, itu tentunya tidak diketahui secara pasti.

Akan tetapi, satu hal yang jelas, temuan lembaga survei yang dinahkodai oleh Muhammad Qodari tersebut dapat menciptakan efek bahwa penurunan kepercayaan publik terhadap Presiden Jokowi nampaknya tidak benar terjadi. Itulah kekuatan bahasa. (R53)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“When a poll is really, really out of whack with what I want to happen, I do have a tendency to disregard it”.

:: Rush Limbaugh, host talk show radio ::

[dropcap]L[/dropcap]embaga survei alias pollster sering kali dianggap sebagai peramal. Menggunakan metodologi sampling – yang dipelajari dalam statistika – mereka memprediksi hasil akhir sebuah kontestasi politik.

Survei elektabilitas atau tingkat keterpilihan kandidat memang telah menjadi hal yang populer dilakukan di negara-negara demokrasi – sekalipun konteks tersebut hanya bagian kecil dari survei opini publik yang umumnya dilakukan.

Para pollster itu menggunakan metodologi yang dimiliki untuk memprediksi hasil akhir Pemilu dan memprediksi kandidat mana yang akan memenangkan kontestasi tersebut.

Mereka memang bukan Pythia – sekelompok orang yang dianggap punya kebijaksanaan dan mampu meramal masa depan – dalam kisah Delphic Oracle di era Yunani Kuno. Mereka juga bukan Gamamaru – kodok besar yang mengenakan toga dalam serial manga Naruto Shippuden – yang mampu melihat masa depan.

Namun, dengan hitung-hitungan yang tepat, lembaga-lembaga survei itu bisa melihat siapa yang akan menjadi penguasa negeri, bahkan bisa mempengaruhi hasil akhir kontestasi elektoral. Setidaknya hal itulah yang ingin disampaikan oleh mantan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli.

Dalam salah satu pernyataannya yang ditulis oleh portal RMOL, pria yang identik dengan jurus Rajawali Ngepret itu menyebutkan bahwa setidaknya ada 12 lembaga survei yang mempengaruhi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri agar menyetujui pencalonan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Pilpres 2014.

Pilpres 2014, 12 lembaga survey disewa oleh backers Jkw. Kesimpulannya: Jika PDIP calonkan JKW, PDIP naik dari 16% ke 33-35%. Tapi klo PDIP calonkan Mega, PDIP bakal anjlok ke 12%. RR mempekirakan “JKW Effect” hanya 2%. Jkw terpilih jadi Pres 2014, PDIP hanya naik ke 18,4% ??

— Dr. Rizal Ramli (@RamliRizal) March 22, 2019

Tanpa merinci lembaga-lembaga survei mana yang ia maksudkan, Rizal Ramli menyebutkan bahwa Megawati sebetulnya masih meragu terkait pencalonan Jokowi tersebut.

Namun, lembaga-lembaga itu merekomendasikan bahwa jika tak mencalonkan Jokowi, suara PDIP akan anjlok ke 12 persen dari posisi elektabilitas yang kala itu menyentuh 16 persen. Sementara jika mencalonkan Jokowi, suara PDIP bisa melonjak hingga 33 persen bahkan bisa mencapai 35 persen.

Menurutnya hal itulah yang masih terjadi hingga kini, di mana lembaga survei masih berperan dalam menentukan arah politik nasional – hal yang dinilai Rizal Ramli cenderung negatif terhadap konteks demokrasi di Indonesia. Tentu pertanyaanya adalah, jika tuduhan Rizal Ramli tersebut benar, masihkah lembaga-lembaga survei itu membantu kandidat tertentu untuk menang pada Pilpres kali ini?

Lembaga Survei Bukan Dukun

Survei elektabilitas kandidat memang menjadi momok pemberitaan dan pergunjingan publik dalam beberapa waktu terakhir jelang Pilpres 2019.

Dirilisnya survei elektabilitas oleh Litbang Kompas beberapa hari lalu misalnya, dianggap membawa angin segar – setidaknya dari kacamata kubu oposisi pemerintah dan dalam konteks tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga yang menyelenggarakan jajak pendapat.

Pasalnya dari sekian banyak survei yang sudah dirilis, Litbang Kompas mungkin menjadi satu di antara sedikit lembaga survei yang menempatkan elektabilitas pasangan Jokowi dan Ma’ruf Amin di bawah 50 persen.

Pasangan petahana ini meraih 49,2 persen suara, berbanding 37,4 persen milik Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Selain itu, jarak suara di antara keduanya tinggal 11,8 persen atau lebih rendah dari persentase pemilih yang masih merahasiakan pilihan politiknya yang jumlahnya mencapai 13,4 persen.

Kubu Prabowo-Sandi menyebutkan bahwa konteks survei Litbang Kompas ini menunjukkan bahwa lembaga-lembaga survei secara umum tak mampu lagi menutupi animo masyarakat untuk mendukung pasangan penantang tersebut.

Hal ini beralasan, mengingat mayoritas lembaga survei yang melakukan survei elektabilitas kandidat beberapa waktu terakhir, hampir semua menempatkan Jokowi-Ma’ruf unggul dengan persentase di atas 50 persen dibandingkan lawannya.

Pernyataan oposisi itu mendapatkan pembenaran lebih mengingat Litbang Kompas yang merupakan bagian dari raksasa grup media Kompas Gramedia, punya track record dan reputasi yang cukup mentereng dalam survei opini publik. Sehingga, hasil survei tersebut bisa dianggap sebagai pukulan untuk kubu Jokowi-Ma’ruf, sekaligus angin segar untuk Prabowo-Sandi.

Secara keseluruhan, konteks persoalan survei politik tersebut juga semakin sering disorot karena lembaga-lembaga yang mengeluarkan survei elektabilitas kandidat dituduh terlibat dalam upaya pembentukan opini publik serta mengarahkan masyarakat untuk memilih kandidat tertentu.

Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA misalnya, menjadi salah satu lembaga yang dikritik oleh kubu pendukung Prabowo-Sandi. Pasalnya, lembaga yang cukup sering melakukan survei pilihan politik publik itu dianggap terlalu mengunggulkan pasangan petahana Jokowi dan Ma’ruf Amin.

View this post on Instagram

Rizal Ramli soal lembaga survei yang dibayar Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #lembagasurvei #rizalramli #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Mar 22, 2019 at 6:22am PDT

Pada awal Maret 2019 lalu misalnya, survei LSI Denny JA menyebut jarak elektabilitas antara Jokowi dan Prabowo telah terpaut lebih dari 20 persen. Jokowi-Ma’ruf unggul dengan 58,7 persen, sementara Prabowo-Sandi memperoleh angka 30,9 persen. Bahkan jarak keduanya sudah hampir menyentuh angka 30 persen.

Konteks itulah yang membuat kubu Prabowo-Sandi mengkritisi lembaga survei tersebut. Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah bahkan menyebut survei LSI Denny JA “nggak mutu”.

Sementara Prabowo – sekalipun tidak menunjuk langsung – juga menyebutkan bahwa belakangan ini makin banyak lembaga survei yang berbohong dan bekerja sesuai pesanan. Denny JA sendiri membantah tuduhan-tuduhan tersebut.

Ilmiah atau Politis?

Irisan antara lembaga survei dengan fungsinya sebagai jasa konsultan politik memang seringkali menjadi persoalan serius. Pasalnya, hal inilah yang membuat konteks tujuan pemenangan kandidat mempengaruhi arah presentasi hasil survei dan penekanan yang ingin dicapai dari publikasinya. Apalagi, posisi sebagai jasa konsultan menjadi salah satu sumber pemasukan lembaga survei.

Umumnya, lembaga survei yang berperan sekaligus sebagai konsultan politik mengejar dua efek, yaitu bandwagon effect dan underdog effect untuk pembentukan opini publik terhadap kandidat tertentu. Bandwagon effect diartikan sebagai efek ikut-ikutan yang menunjukkan kecenderungan pemilih untuk ikut memilih tokoh yang tertinggi dalam hasil survei.

Sementara sebaliknya, underdog effect adalah efek kecenderungan pemilih mendukung tokoh yang dianggap underdog atau tidak diperhintungkan. Umumnya, dua efek politik ini mengarah pada kelompok pemilih yang belum menentukan pilihan politiknya.

Dengan demikian, memang bisa dipastikan akan ada pertaruhan dari lembaga-lembaga survei yang melayani kandidat tertentu ketika merilis hasil survei. Hal ini salah satunya disebutkan oleh konsultan politik dari Lincoln Strategy Group, Dan Centinello dalam sebuah kolom di US News.

Centinello menyebutkan bahwa ada dilema yang sangat besar terjadi pada lembaga-lembaga survei ketika harus mempublikasikan hasil survei tanpa mengabaikan kepentingan klien yang mereka bantu. Di satu sisi ada pertanggungjawaban akademis atas metodologi yang digunakan, namun di sisi lain ada benturan ketika hasil survei cenderung kontraproduktif dengan misi memenangkan klien yang telah membayar mereka.

Sementara, sejarawan dan kritikus Amerika Serikat (AS), Arthur Schlesinger Jr. pernah menyebut bahwa keberadaan lembaga survei justru melahirkan profesi baru yang disebutnya sebagai electronic manipulators. Istilah ini mengacu pada upaya untuk “memanipulasi” opini publik dengan instrumen-instrumen yang dimiliki – dalam hal ini hasil survei.

Benturan posisi lembaga-lembaga survei ini memang menjadi fenomena yang cukup kekinian dalam politik Indonesia, setidaknya sejak Pilpres 2014. Apa yang dikatakan oleh Rizal Ramli terkait 12 lembaga survei adalah contohnya. Bahkan dalam pengambilan kebijakan di tingkat partai, lembaga-lembaga survei pun bisa menyingkirkan peran para elite untuk kebijakan tertentu.

Hal ini salah satunya ditulis oleh Sidney Blumenthal dalam bukunya The Permanent Campaign. Ia menyebutkan bahwa para konsultan politik seringkali punya posisi yang sangat kuat dalam pengambilan kebijakan partai-partai politik, bahkan menggantikan elite-elite lama yang seharusnya berkuasa menentukan kebijakan politik organisasi.

Selain itu, publik juga ingat bahwa pada Pilpres 2014, lembaga-lembaga survei yang melakukan quick count atau hitung cepat justru mengeluarkan hasil yang berbeda-beda dan sempat memicu gejolak di masyarakat. Artinya, memang lembaga-lembaga ini berperan besar dalam pembentukan wacana dan perspektif yang terjadi di masyarakat lewat produk-produknya.

Mereka bisa mendorong elektabilitas tokoh tertentu yang tidak punya rekam jejak bagus untuk menjadi pemimpin dengan sekedar memasukkannya dalam publikasi hasil survei. Sekalipun elektabilitasnya mungkin tak begitu besar, namun keberadaan nama dan pemberitaan sudah lebih dari cukup untuk mendorong popularitas seseorang.

Pada akhirnya, peran lembaga-lembaga survei masih akan sangat menentukan hasil akhir Pilpres 2019 nanti. Namun, dengan konteks masyarakat yang terpolarisasi seperti sekarang ini, pertaruhan politik yang terjadi tetap sangat besar.

Apalagi, di era post truth seperti sekarang ini – di mana kebenaran sering kali didasarkan pada preferensi – publik tentu tak akan begitu saja menerima hasil-hasil survei. Sebab, seperti kata Rush Libaugh di awal tulisan, sering kali orang hanya mempercayai hasil survei yang sesuai dengan pilihan politiknya.

Sementara pada saat yang sama, 12 lembaga survei yang disebut oleh Rizal Ramli masih akan tetap jadi misteri. Mungkin hanya Gamamaru yang tahu. Kuchiyose no jutsu! (S13)

PinterPolitik.com

[dropcap]S[/dropcap]urvei elektabilitas menjadi sebuah indikator penting dalam setiap gelaran pesta demokrasi lima tahunan alias pemilu.

Menjelang Pilpres 2019 di Indonesia, memasuki 2 bulan masa kampanye, hasil perolehan elektabilitas dari kedua kubu yang akan bertarung, menunjukkan angka yang stagnan.

Hal ini diungkap oleh hasil survei terbaru Lingkaran Survei Indonesia Denny JA (LSI) di bulan November 2018 yang menyebut bahwa elektabilitas pasangan Jokowi-Ma’ruf stagnan berada pada angka 53,2 persen dan Prabowo-Sandiaga sebesar 31,2 persen. Sementara responden yang masih belum menentukan pilihan sebesar 15,6 persen.

Sedangkan menurut Indikator Politik Indonesia, tren elektabilitas Jokowi-Ma’ruf mengalami penurunan berdasarkan hasil survei Februari hingga September 2018.

Pada Februari 2018, elektabilitas Jokowi mencapai 61,8 persen. Sebulan kemudian, angkanya turun menjadi 60,6 persen. Elektabilitas Jokowi kembali melemah pada Juli 2018 sebesar 59,9 persen dan turun lagi menjadi 57 persen pada survei September lalu.

Di kubu penantang, tren elektabilitas Prabowo cenderung naik dan turun selama periode yang sama. Survei Indikator pada Februari 2018 menunjukkan bahwa elektabilitas Prabowo sebesar 29,4 persen.

Kepastian kemenangan dalam Pilpres 2019 masih menjadi misteri dan akan membuat kedua kubu semakin kesulitan memaksimalkan suara
Share on X

Perolehan suara Prabowo pada Maret 2018 turun menjadi 29 persen dan meningkat pada Juli 2018 menjadi 32,1 persen. Namun kemudian turun sebesar 0,8 persen pada survei September ini.

Naik turun perolehan survei ini menjadi persoalan serius bagi kubu yang akan bertarung mengingat bahwa kepastian pemilih adalah jaminan penting bagi kemenangan salah satu kandidat.

Dinamika naik turunnya elektabilitas kedua kandidat tersebut bisa jadi menjadi jebakan serius. Lalu bagaimana sebenarnya bentuk jebakan tersebut? Mungkinkah survei elektabilitas masih memiliki dampak signifikan secara politik?

Masih Berharap Efek Bandwagon

Di saat lembaga survei memprediksikan stagnansi dan fluktuasi keterpilihan kedua pasangan calon, menariknya tim pemenangan kedua kubu kini saling mengklaim bahwa kandidat yang diusungnya memiliki potensi elektabilitas yang cenderung naik.

Hal ini diungkap oleh Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga yang mengklaim elektabilitas keduanya hampir menyamai lawannya. Bahkan jarak elektabilitas capres Prabowo-Sandi hanya terpaut 6 persen lebih kecil dari capres Jokowi-Maruf Amin.

Sementara itu, politikus PDIP Pramono Anung juga tak sepakat jika ada pihak yang menyebut elektabilitas pasangan petahana menurun dan mengklaim juga memiliki data internal dan tidak dipublikasikan yang menunjukkan secara keseluruhan elektabilitasnya itu menjadi lebih kuat.

Mungkin sudah jeblok dimana2. Bukan hanya turun. Hanya saja mereka berpura2 elektabilitas masih tinggi. Dibantu lembaga survey abal2, mereka mencoba menggiring rakyat utk percaya bhw mereka msh laku. Itu sebabnya jubirnya nyolot terus, emosi tingkat tinggi https://t.co/XH3xfAI35e

— Sri harmini (@Sriharmini12) December 5, 2018

Dengan saling mengklaim kemenangan, apa yang sebenarnya ingin dimaksimalkan oleh kedua kubu?

Dalam sebuah pemilihan umum, menunjukkan bahwa pasangan kandidat yang didukung memperoleh suara mayoritas adalah sebuah keharusan. Dalam teori pemilu, hal ini disebut sebagai efek bandwagon.

Bandwagon effect adalah efek ikut-ikutan yang muncul dari sebuah fenomena popular. Fenomena ini ditandai dengan adanya kecenderungan seseorang misalnya untuk mengikuti apa yang orang lain pakai karena jumlah orang yang menggunakan hal tersebut semakin banyak.

Dalam kaitan dengan survei politik, sering kali hasil survei mempengaruhi psikologi pemilih yang akan memberikan suaranya pada saat pemilu.

Dengan demikian, untuk mengejar bandwagon effect ini, menampilkan bahwa kandidat capres mengalami peningkatan elektabilitas menjadi penting bagi kedua kubu.

Dengan klaim keunggulan suara satu pasangan tertentu, kedua tim sukses dapat dikatakan sedang berlomba untuk mengkonstruksi popularitas kedua calon dan berharap masyarakat akan mendapat gambaran bahwa orang tersebutlah yang akan menjadi pilihan mayoritas dan bisa ikut didukung.

Dalam konteks efektifitas bandwagon effect ini berdampak cukup signifikan khususnya jika masyarakat mudah berubah pilihan politiknya akan mengikuti pilihan yang dipilih banyak orang dan itu adalah pilihan yang terbaik. Namun pertanyaannya adalah, seberapa berhasil efek bandwagon ini menjelang Pilpres 2019?

Paradoks Efek Bandwagon

Jika dilihat dari ukuran keberhasilan, efek jenis ini memang masih kontroversial. Namun setidaknya, jika dibandingkan dengan beberapa pemilu sebelumnya, efek ini dapat dikatakan cukup bekerja.

Misalnya, jika belajar dari pemilu sebelumnya di tahun 2014, efek bandwagon ini cukup bekerja dalam memenangkan sosok Jokowi. Banyak pengamat yang menyebut bahwa bandwagon effect ini bekerja karena sosok Jokowi yang populis dan merupakan fenomena baru dalam politik Indonesia sehingga memunculkan apa yang disebut sebagai Jokowi effect.

Bahkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menikmati efek bandwagon ini dari figur Jokowi. Di tengah elektabilitas dan tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi yang terus meningkat, tingkat keterpilihan PDIP pun juga semakin meroket.

Namun demikian, dalam masyarakat sudah semakin melek dan sadar politik, bandwagon effect yang ingin di capai beresiko memunculkan paradoks.

Dalam konteks Pilpres 2019, tidak efektifnya efek bandwagon ini dapat terlihat dari polarisasi pemilih yang telah jelas berada di kedua kubu.

Tim Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandiaga dinilai masih berkutat pada isu-isu sensasional dan tidak substantif. https://t.co/SzDO2RX8pc

— Kompas.com (@kompascom) December 7, 2018

Selain itu, efek bandwagon ini juga sangat dipengaruhi oleh momentum politik yang diciptakan oleh kandidat yang akan bersaing. Namun,  kedua kandidat justru cenderung gagal dalam menciptakan momentum politik tersebut.

Hal ini diungkapkan oleh Neil Malhotra, seorang profesor ekonomi politik di Universitas Stanford yang menyebut bahwa momentum politik dan efek bandwagon memiliki korelasi dalam sebuah pemilu.

Dia mengatakan bahwa momentum politik dalam kadar tertentu akan mempengaruhi tingkat keberhasilan efek bandwagon, utamanya bagi pemilih yang belum menentukan pilihan.

Namun sayangnya, baik Jokowi maupun Prabowo belum cukup berhasil dalam menciptakan momentum poltik tersebut.

Hal ini dapat dilihat dari survei LSI Denny JA yang menyebut bahwa kedua kandidat calon mengalami kegagalan dalam menciptakan efek elektoral dari beberapa isu yang berkembang di masyarakat dalam dua bulan terakhir ini.

Survei ini mencatat delapan dari 14 isu yang efek elektoralnya tidak terlalu signifikan karena tingkat pengenalan atau popularitas terhadap isu tersebut di bawah 50 persen.

Selain momentum politik, kedua calon juga tak berhasil melakukan kampanye secara maksimal di mana petahana dan tim masih terlihat ikut terlibat dalam percakapan yang penuh sensasi di masa awal kampanye.

Sementara, di pihak penantang belum ada satu pun program kerja yang terdengar masif di telinga publik selama periode awal kampanye.

Jika merujuk pada realitas tersebut, kedua calon sama-sama tak bisa mengandalkan efek bandwagon dalam pemilu kedepan.

Jika dilihat trennya, hal ini akan berpotensi menjadi jebakan karena stagnansi dan fluktuasi elektabilitas yang tidak signifikan.

Waspada Elektabilitas Stagnan

Kegagalan menciptakan momentum politik dan tidak bekerjanya efek bandwagon menjadi peringatan serius bagi kedua kubu.

Kini nampaknya voters behavior di Indonesia mengalami pergeseran. Hal ini terlihat dari indikasi stagnasi elektabilitas kedua calon dan angka golput serta pemilih yang masih belum menentukan pilihan meskpun hari pencoblosan semakin dekat.

Harapan kemenangan keduanya kini berada di tangan undecided voters dimana sebesar 15,6 persen pemilih belum menentukan pilihan.

Kyai Ma'ruf sama sekali tidak memberi kontribusi bagi elektabilitas 01 https://t.co/K36R4PHpmb

— #99 (@PartaiSocmed) December 5, 2018

Jika dalam sisa waktu yang kampanye kedua tim tak berhasil memperoleh kenaikan elektabilitas secara signifikan, bisa jadi mereka tengah berhadapan dengan jebakan silent majority.

Silent majority sendiri  adalah sekelompok besar orang atau kelompok yang tidak mengekspresikan pendapat atau pilihan politik mereka secara terbuka. Mereka adalah kelompok pemilih yang sulit dideteksi bahkan melalui survei pemetaan suara sekalipun.

Secara teoritis, jebakan tersebut dapat disebut sebagai Wilder effect yakni teori tentang ketidaksesuaian hasil antara jajak pendapat dalam sebuah pemilu dengan hasil pemilu.

Wilder effect tersebut terjadi di pemilu AS 2016 ketika silent majority ini memiliki efek yang signifikan dalam memenangkan presiden Donald Trump. Padahal, pada waktu itu Hillary Clinton memenangkan suara di beberapa survei elektabilitas.

Jika merujuk pada teori tersebut, kepastian kemenangan dalam Pilpres 2019 masih menjadi misteri dan akan membuat kedua kubu semakin kesulitan memaksimalkan suara.

Meski unggul, kubu Jokowi tak boleh bersenang hati, karena sebagai petahana, elektabilitasnya masih belum mencapai batas aman.

Sementara kubu oposisi, meskipun tertinggal secara elektabilitas, masih memiliki peluang untuk mengejar ketertinggalan.

Pada akhirnya, strategi selanjutnya yang digunakan oleh kedua kubu dalam waktu yang semakin sempit ini menjadi penting untuk dirumuskan secara matang. Jika tidak, tentu konstelasi politik menjelang Pilpres akan semakin suram dan tak terprediksi. (M39)

[dropcap]L[/dropcap]embaga Survei Indonesia (LSI) merilis hasil survei terkait pergeseran dukungan Capres-Cawapres setelah Ijtima Ulama II. Hasil survei dari lembaga yang didirikan Denny JA tersebut menyebutkan bahwa Ijtima Ulama II mengubah pergeseran suara masyarakat, tetapi tidak banyak berpengaruh untuk mendongkrak suara Prabowo-Sandi.

Disebutkan setelah Ijtima Ulama II, suara Prabowo-Sandi di kalangan Persaudaraan Alumni 212 (PA 212) dukungan terhadap Prabowo naik dari 61,1% ke 75%, sedangkan di kalangan Nahdlatul Ulama (NU) justru turun dari 27% ke 26,1%.

Sementara, dukungan kalangan NU terhadap Jokowi-Ma’ruf naik dari 54,7% ke 55,5%. Selain NU, Jokowi-Ma’ruf juga mendapatkan suara dari kalangan non-muslim sebesar 56,8%, sedangkan Prabowo-Sandi hanya 28,6%.

Mengapa Setelah dukungan Ijtimak Ulama 2 yang penuh mendukung Prabowo-Sandi, dukungan total pemilih Jokowi- Maruf masih unggul telak? pic.twitter.com/WiOPk85T7Y

— Denny JA (@DennyJA_WORLD) September 28, 2018

Akan tetapi, ada hal menarik dalam hasil survei LSI tersebut. LSI memiliki sampel-sampel khusus yaitu masyarakat yang menginginkan Indonesia seperti Timur Tengah dan mereka yang mendukung  Pancasila.

Hasilnya adalah 50,0% masyarakat yang menginginkan Indonesia seperti Timur Tengah mendukung Prabowo-Sandi. Sementara itu, masyarakat yang mendukung agar Indonesia tetap khas dengan Pancasila hanya sebesar 29,8% yang mendukung Prabowo-Sandi.

Yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa isu mengenai Pancasila dan negara Islam ala Timur Tengah disinggung oleh survei LSI? Di titik itu, masyarakat bisa saja bertanya-tanya, adakah maksud terselubung di balik hembusan isu Indonesia akan menjadi seperti Timur Tengah?

Menggiring Timur Tengah ke Prabowo

Timur Tengah adalah representasi dari dunia Islam. Wilayah tersebut selalu diidentikan dengan kekacauan, kekerasan, ekstremisme dan terorisme.  Aturan dalam negara Islam juga sering kali dipandang telah mengesampingkan Hak Asasi Manusia (HAM) dan tidak sesuai dengan  perkembangan zaman.

Peneliti dari Australia Halim Rane, Jacqui Ewart dan John Martinkus dalam buku Media Framing of the Muslim World mengatakan media-media baratlah yang berperan dalam pembentukan opini tersebut. Oleh karena itu, dunia Islam dipandang sebagai suatu hal menakutkan.

Di Indonesia sendiri, narasi tentang fundamentalisme agama dan hal yang erat dengan stereotip Timur Tengah ala Barat mulai menguat beberapa tahun terakhir. Salah satu yang mirip misalnya adalah isu mengenai ancaman sistem khilafah di Indonesia. Sistem itu dan para pembela di belakangnya dianggap akan menggantikan Pancasila dengan sistem khilafah. Khilafah menjadi korban framing buruk setara dengan gambaran Timur Tengah ala Barat.

Tidak berhenti disitu, tuduhan yang juga mirip sering kali ditujukan ke arah Front Pembela Islam (FPI). Organisasi asuhan Rizieq Shihab itu dianggap oleh media Barat telah mewakili representasi dunia Islam atau Timur Tengah yang identik dengan kekerasan.

Dalam konteks politik Indonesia saat ini perkembangan isu bahwa Indonesia akan menjadi seperti Timur Tengah bisa saja akan merugikan Prabowo-Sandi. Pasalnya, sebagian besar pendukung Prabowo adalah kelompok-kelompok Islam seperti disebutkan di atas.

Masyarakat bisa saja tak memilih Prabowo karena ia akan dianggap sebagai representasi dunia Islam dengan para pendukung di belakang layar yang selalu dituding ingin mengubah Indonesia menjadi seperti Timur Tengah dengan segala stereotipnya.

Tuduhan yang mirip sebenarnya sudah diarahkan ke Prabowo sejak lama. Prabowo pernah dituduh akan menggantikkan Pancasila dengan sistem khilafah. Mantan Danjen Kopassus itu pun langsung membantah mentah-mentah tudingan tersebut. Ia menyebut isu khilafah adalah bentuk propaganda licik.

Saat ini, kubu Prabowo seperti mendapatkan hantaman baru. Pasalnya, tuduhan itu kini sudah didukung oleh data dari lembaga sekelas LSI. Hasil survei lembaga survei Denny JA tersebut mengatakan bahwa pendukung Prabowo ingin Indonesia menjadi seperti Timur Tengah, atau berubah haluan menjadi negara Islam.

Maka bisa dikatakan hasil survei LSI Denny JA cenderung mendiskreditkan kubu Prabowo karena dianggap akan mengubah Indonesia setara dengan negara Timur Tengah lengkap dengan segala stereotipnya. Sebaliknya, hal ini bisa saja akan menguntungkan kubu Jokowi karena dianggap akan mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara.

Melawan Wacana

Sebelum hasil survei LSI dirilis, muncul wacana mengenai pemutaran film G30S/PKI pada tanggal 30 September. Tokoh-tokoh di balik wacana pemutaran film tersebut adalah Rizieq Shihab, Gatot Nurmantyo, hingga kader Golkar Dedi Mulyadi.

Dedi Mulyadi mengajak untuk memutar film Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (G30S/PKI) karena selama ini pendukung Jokowi selalu mendapat stigma alergi terhadap film tersebut. Merujuk pada pendapat Dedi, kubu Jokowi memang sering kali dituduh sebagai komunis.

Tuduhan komunis sudah sejak lama di arahkan ke Jokowi, bahkan sejak ia mendeklarasikan diri sebagai calon presiden tahun 2014. Tuduhan itu pun tidak menghilang ketika Jokowi menjadi presiden. Beberapa kebijakan Jokowi seperti pembagian sertifikat tanah kepada petani justru diplesetkan sejalan dengan cita-cita PKI tentang reformasi agraria.

Sangatlah wajar ketika ketakutan di kubu Jokowi muncul ketika kelompok oposisi mengimbau masyarakat untuk memutar film G30S/PKI. Bukan karena Jokowi benar seorang komunis, melainkan karena pemutaran film itu cenderung mendiskreditkan Jokowi dan para simpatisan. Tentu hal tersebut akan merugikan Jokowi secara elektoral.

Akan tetapi, hasil survei dari LSI mengenai keinginan pendukung Prabowo untuk merubah Indonesia menjadi negara Islam seperti di Timur Tengah seperti menampar wajah kubu Prabowo. Propaganda beberapa tokoh di kubu Prabowo tentang ancaman kebangkitan PKI seperti coba dibenamkan oleh hasil survei dari LSI.

Lembaga survei tersebut seperti sedang menyodorkan data bahwa keinginan mengubah haluan negara justru datang dari para pendukung Prabowo. Bukan justru Jokowi yang selama ini dituduh sebagai pengkhianat negara semacam PKI.

Menariknya, hasil survei tersebut datang dari LSI, sebuah lembaga riset yang juga sering kali merangkap sebagai konsultan politik. Dalam kontestasi politik Indonesia, LSI Denny JA mengklaim telah memenangkan 3 calon presiden, 33 calon gubernur, dan 60 bupati/walikota di Indonesia.

Selain itu, LSI juga merupakan salah satu konsultan politik Jokowi di tahun 2014. Peneliti LSI Adjie Alfaraby mengakui bahwa Direktur Eksekutif LSI, Denny JA adalah konsultan politik Jokowi pada tahun 2014. Maka bukan tidak mungkin saat ini LSI kembali menjadi konsultan politik Jokowi dalam menghadapi Pilpres 2019. Artinya, dugaan bahwa LSI berusaha membentuk opini pada hasil survei itu mungkin saja benar.

Peneliti LSI Adjie Alfaraby mengakui bahwa Direktur Eksekutif LSI, Denny JA adalah konsultan politik Jokowi pada tahun 2014
Share on X

Menurut Peter Hitchens dalam buku The Broken Compass, lembaga survei adalah salah satu alat untuk membentuk opini publik. Maka keberpihakan lembaga survei kepada salah satu kandidat tentu menjadi masalah tersendiri bagi keberlangsungan demokrasi. Hal itu dikarenakan sebuah lembaga survei bisa menggiring opini tertentu untuk menguntungkan klien politiknya, terkait dengan fungsi mereka yang kerap merangkap sebagai konsultan.

Baik Jokowi ataupun Prabowo pasti sama-sama memiliki konsultan politik di belakang mereka. Dalam kontestasi Pilpres, peran lembaga survei amat dibutuhkan untuk mengetahui dengan cermat apa keinginan publik, sekaligus bisa membantu kedua kandidat untuk menggiring opini demi memenangkan kompetisi Pilpres 2019.

Pada akhirnya, publik yang bisa menilai, apakah survei tentang pendukung Prabowo pro Indonesia seperti Timur Tengah ini murni hal yang ilmiah ataukah penggiringan opini. Kalau menurutmu, bagaimana? Berikan pendapatmu. (D38)