PinterPolitik.com

“Izinkan aku untuk terakhir kalinya…” – Reza Artamevia, “Berharap Tak Berpisah” (2002)

Penyesalan kerap datang di akhir. Itulah ungkapan yang sering dilontarkan oleh banyak orang ketika kita telah melakukan sebuah kesalahan – seakan-akan kesempatan untuk memperbaiki langsung lenyap saat kesalahan itu terjadi.

Namun, semua menjadi berbeda bila kita hidup di alternate universe Bumi-XX. Pasalnya, orang-orang di sana – khususnya di Negara Kepulauan Indonesia – sangat memegang prinsip “kesempatan kedua”. Semua ini berkat usulan dari Ahmad Husen – seorang pemikir yang sangat dihormati.

Alhasil, banyak orang sangat memahami apa pentingnya untuk memberi kesempatan kedua. Salah satu program penting yang akhirnya dicanangkan berdasarkan prinsip “kesempatan kedua” ini adalah operasi tanpa tangkap (OTT).

Cara kerja OTT ini adalah dengan memberi tahu terlebih dahulu mengenai kesalahan yang dilakukan agar tidak diulangi oleh si pembuat kesalahan pada kesempatan kedua nantinya. Kalau ternyata diulangi, baru si pembuat kesalahan ditangkap.

Saking dihormatinya nilai “kesempatan kedua” ini, Komisi Pemberi Kesempatan (KPK) pun menjadikannya sebagai kebijakan andalan. Hal ini pun terjadi ketika Juli yang kala itu masih menjabat sebagai Kepala Departemen Sosial melakukan sejumlah kesalahan.

Bahri: Juli! Anda melakukan kesalahan. Coba Anda lihat kebijakan bantuan sosial dari kementerian Anda. Ini kenapa dana bantuan sosial terpotong?

Juli: Hmm. Anu. Itu saya melakukan kesalahan penghitungan. Mohon maaf sebelumnya, Pak Ketua KPK.

Bahri: Waduh. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan ulangi lagi ya. 

Juli: Wah, kalau nanti tidak sengaja terulang bagaimana, Pak?

Baca Juga: Di Balik Seteru KPK vs Greenpeace

Bahri: Ya, nanti tergantung putusannya aja. Paling hukumannya juga dipotong karena Pak Juli dulu sering di-bully kan?

Juli: Iya, Pak. Kita harus say no to bullying!

Bahri: Ya, namanya juga risiko jadi pejabat. Yang penting, prinsip “kesempatan kedua” perlu kita jaga. Lagipula, kita semua kan manusia pasti pernah melakukan kesalahan.

Juli: Iya, Pak. Saya kemarin ketemu teman saya yang suka nyanyi. Enak lho suaranya.

Bahri: Wah, siapa tuh?

Juli: Ini orangnya.

(Rag’n’Bone pun tiba dan bergabung dalam percakapan.)

Rag’n’Bone: Yes. I’m only human after all. Don’t put the blame on me.~

Bahri: Nah, ini nih. Bagus buat jadi motto untuk melawan gerakan anti-korupsi. Eh, maksud saya mendukung gerakan anti-korupsi. 

Juli: Sip. Saya paham kok, Pak. Tenang, selalu ada “kesempatan kedua”, Pak. Hehe.

(A43)

Baca Juga: Saatnya Eks-KPK Buat Partai Baru?

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Dalam sebuah hubungan, nggak bisa dipungkiri sejumlah persoalan akan muncul di tengah jalan. Bahkan nih, nggak jarang pertengkaran hebat juga bisa terjadi lho.

Ketika akan menentukan tempat makan yang akan dikunjungi, misalnya, sering kali perbedaan pendapat menghantui. Bahkan tuh, pertengkaran kecil senantiasa terkadang mengikuti.

Nah, biasanya tuh, perseteruan sepasang kekasih semacam ini baru bakal bisa berakhir ketika salah satu dari mereka akhirnya mengalah. Hmm, kalau kata orang sih, pihak yang selalu mengalah adalah pihak lelaki.

Ada pepatah umum yang bilang kalau pihak perempuan dalam sebuah hubungan selalu benar. Bahkan, ada juga yang bilang kalau cowok itu selalu salah lho di mata perempuan.

Hmm, situasi seperti ini mungkin mirip-mirip nih dengan apa yang dialami oleh mantan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK). Soanya nih, Pak JK ini tampaknya kerap dituding lho tiap ada peristiwa politik baru-baru ini.

Soal kepulangan Habib Rizieq Shihab (HRS), misalnya, JK sempat dirumorkan jadi sosok Chaplin yang disebutkan oleh Ferdinand Hutahaean. Ketua Umum (Ketum) Palang Merah Indonesia (PMI) tersebut bahkan disebut-sebut jadi penyokong kepulangan HRS – meski akhirnya sudah ditampik oleh Pak JK.

Belum berhenti di situ, Pak JK lagi-lagi kena tudingan lho, yakni soal penangkapan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Edhy Prabowo. Rumor ini mencuat setelah Calon Wali Kota Makassar Danny Pomanto menyebut JK lah aktor di balik penangkapan Edhy.

Wah, Pak JK ini kayak­-nya sial terus ya. Masa semua-semuanya jadi salah Pak JK ya? Kan, kasian juga. Hehe. Hmm, mungkin Pak JK ini pengaruhnya emang besar ya. Soalnya, sebagai mantan Wapres sekaligus pebisnis besar, Pak JK ini kerap disebut-sebut banyak berperan lho di pemerintahan dulu, misal soal Rizal Ramli yang dicopot dari posisi Menteri Koordinator Kemaritiman.

Hmm, tapi ya kalau diingat-ingat lagi, Pak JK ini jadi ramai di publik akhir-akhir ini setelah muncul di channel YouTube-nya Karni Ilyas sih. Wah, kalau gitu, semua ini jadi salah Pak JK atau sebenarnya malah salah Bang Karni nih? Tentuin sendiri aja deh. Hehe. (A43)

PinterPolitik.com

Akhir-akhir ini, publik dikejutkan dengan sejumlah penangkapan para pejabat pemerintahan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Gimana nggak kaget? Wong sejumlah pejabat ditangkap secara beruntun dalam waktu yang terbilang tidak lama.

Setelah Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Edhy Prabowo, kini giliran Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara yang diduga melakukan tindak pidana korupsi terhadap kebijakan bantuan sosial (bansos). Sedihnya lagi nih, kebijakan bansos ini pada mulanya ditujukan untuk mereka yang terdampak secara ekonomi oleh pandemi Covid-19 lho.

Ya, namanya berita-berita fenomenal pasti mengundang perhatian dan komentar berbagai pihak dong. Salah satunya datang dari seorang pengamat politik yang bernama Rocky Gerung.

Melihat berita penangkapan beruntun ini, Pak Rocky ini pun menganalogikan fenomena-fenomena ini bak sebuah permainan. “Skor 1-1 antara Hambalang dan Teuku Umar. Draw. Buat Jokowi (Joko Widodo) 2-0,” begitu ujar Rocky dalam sebuah video di YouTube.

Hambalang yang dimaksud Pak Rocky di sini adalah Prabowo Subianto dan Partai Gerindra. Sementara, Teuku Umar adalah Megawati Soekarnoputri dan PDIP.

Wah, kalau menganalogikan dengan perolehan skor begini, jadi ingat klasemen ala Liga Inggris deh. Soalnya tuh, peringkat klasemen dalam liga-liga sepak bola ini juga dipengaruhi oleh perolehan skor gol dalam masing-masing pertandingan. Hehe.

Hmm, kalau dibawa ke situasi politik Indonesia gini, siapa ya yang bakal memuncaki klasemen? Biasanya kan PDIP dan Gerindra tuh yang memuncaki klasemen – apalagi udah mendominasi di berbagai Pemilu juga.

Jadi ingat dengan salah satu tim yang dijuluki Setan Merah. Kalau nggak salah tuh, tim yang bernama Manchester United (MU) dulu juga kerap jadi juara lho. Hmm, tapi, kalau sekarang gimana ya? Mungkin, para penggemar sepak bola bisa menjawab. Hehe.

Kan, namanya juga dinamika politik. Nggak ada yang nggak mungkin. Apalagi, partai berlambang kepala banteng ini kan udah beberapa kali tuh terjegal kasus korupsi – misal kasus Harun Masiku yang sampai sekarang belum ditangkap. Hehe.

Ya, terlepas dari itu semua – dan meski sama-sama berwarna merah nih, semoga aja dua perisitiwa penangkapan baru-baru ini bisa sama-sama jadi motivasi buat koreksi ya. Mari kita amati saja kembali dinamika klasemen liga KPK mendatang. (A43)

PinterPolitik.com

Gengs, apa sih di pikiran kalian ketika mendengar nama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pertama kali? Pasti yang ada di pikiran kalian yaitu sebuah lembaga yang bagaikan pahlawan dengan kesederhanaan dan integritas tinggi.

Bahkan, berdasarkan pengalaman mimin nih ketika dulu mengadakan kegiatan dan mengundang salah satu pimpinan di KPK, doi dibayar pun tidak mau, gengs. Lah, kok dibayar, dijemput di bandara – bahkan hanya sekedar makan saja – mereka tuh menolak.

Hanya ambil minum air botol yang harganya tidak lebih dari Rp 5.000,00. Kalau itu maklum lah ya, habis ngomong panjang lebar masa sih nggak minum sedikit pun. Kan seret, cuy. Hehehe.

Nah, identitas yang telah lama dibentuk itu lambat laun kelihatannya mulai luntur dan hilang, sob. Kenapa mimin mengatakan bahwa itu semua mulai hilang? Pasalnya, secara mengejutkan, KPK Jilid V di bawah komando Bapak Firli Bahuri ini mengajukan anggaran pembelian mobil dinas kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), cuy.

Mobil dinas yang diusulkan untuk ketua KPK, yaitu Pak Firli sendiri, senilai Rp 1,45 miliar. Dalam hal nilai dan spesifikasi mobil, doi meminta sekelas kendaraan baru para menteri dan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) serta DPR, yaitu Toyota Crown 2.5 HV G-Executive. Sementara, mobil dinas yang diusulkan untuk wakil ketua masing-masing mencapai Rp 1 miliar dan dewan pengawas serta pejabat eselon 1 Rp 702 juta.

Coba kalian bayangkan dan berpikir sejenak. Berapa total anggaran yang diajukan? Anggap saja komposisi KPK yaitu satu ketua, empat wakil ketua, lima dewan pengawas, dan empat pejabat eselon I. Beh, Rp 1 triliun lebih, sob, kalau dihitung.

Weleh-weleh, ini bagaimana ya Pak Firli Bahuri? Kalau kata Bu Tejo, “Hati nuraninya loh”. Mbok ya dipikir dan direnungkan terlebih dahulu sebelum meminta. Ini kan kondisinya sedang pandemi Covid-19. Masyarakat jelas lebih membutuhkan anggaran tersebut. Hadeuhh.

Terlebih, sejak berdiri pada 2003, para pejabat KPK hanya menggunakan kendaraan pribadi. Selama empat periode memang tidak mengenal mobil dinas untuk para pimpinan. Meski tawaran mobil dinas sebenarnya sudah muncul sejak Jilid I, tetapi ditolak dan berlaku hingga Jilid IV.

Itu semua untuk apa, sob? Ya, jelas untuk menunjukkan integritas dan independen dari negara sehingga nanti, jika mau menangkap koruptor, bisa tanpa tedeng aling-aling langsung diringkus.

Apa lagi nih, gajinya Pak Firli ini nggak main-main dan cukup besar loh, yaitu totalnya Rp 123,9 juta per bulan. Karena adanya hal ini, sampai membuat Bung Saut Situmorang, sebagai mantan pimpinan KPK langsung angkat bicara dan menyarankan Pak Firli agar menggunakan uang tunjangan transportasi untuk kredit mobil baru saja.

Duh, rasanya melihat fenomena KPK yang seperti sekarang nih mimin jadi mau bernyanyi, “Aku yang dulu bukanlah yang sekarang”. Hehehe.

Lagian, apa Pak Firli nggak takut mendapatkan panggilan lagi nih? Sebelumnya kan sudah pernah dipanggil terkait pelanggaran kode etik. Masa sih mau jatuh di lubang yang sama? Keledai saja tidak akan masuk dua kali di lubang yang sama. Upss. (F46)

PinterPolitik.com

Ada yang bocor tapi bukan atap rumah nih, gengs. Kira-kira, apa hayo? Hadeh, ngapain sih mimin pakai tebak-tebakan? Wong ya kalian juga sudah pada tahu kok. Apalagi, ini konteksnya politik dan pemerintahan.

Lagian, emang ada jawaban lain selain kebocoran yang merujuk pada soal anggaran? Yaps, kali ini, “atap rumah” pemerintahan kita kembali mengalami kebocoran anggaran, cuy. Lagi, lagi, dan lagi. Perasaan dari dulu kok ya terus berulang.

Nggak ada kemajuan sistem monitoring yang ketje buat menyumpal parahnya kebocoran itu. Bagaimana nggak parah, cuy? Kebocoran ini nggak cuma berada di satu titik, melainkan sudah menguasai hampir seluruh atap keuangan kita – mulai dari yang disebabkan oleh penggerogotan secara sengaja oleh pejabat yang nggak amanah, sampai soal yang paling smooth tapi dampaknya luar biasa yakni efisiensi anggaran.

Nah, masalah yang belakang itu paling susah buat disadari karena orang Indonesia ini kan terkenal ‘kagetan’ sama sesuatu yang bombastis. Padahal, kebocoran anggaran sebab tidak efisien menggunakan uang negara merupakan perkara samar tetapi, kalau nggak segera disumpal, bisa-bisa jebol keuangan kita lho.

Ini kan mirip kayak pencuri yang melakukan aksinya di toko emas. Kalian tahu kan pasti rata-rata pemilik toko bakalan fokus pada pencuri-pencuri yang memang aksinya kentara? Makanya dikasih CCTV dan lain sebagainya.

Namun, sekarang coba diamati, berapa banyak para penjual yang sadar bahwa pencuri di tokonya nggak hanya berasal dari pencuri ‘orang luar’ dengan aksi ‘kentara’ tersebut? Padahal, pegawai yang nggak mengurangi satu laporan transaksi atau menilap uang kembalian juga termasuk pencuri kan?

Dan, justru apa yang disebut terakhir sudah jelas membuat toko dalam lubang kehancuran paling nyata. Sebab, di mana-mana, bergerak dalam senyap lebih berbahaya lho, cuy – kayak Robin Hood gitu deh.

Nah, kekhawatiran mimin tuh kelihatan banget kok pada penjelasan yang disampaikan oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu yang bilang, “Tidak sedikit pengeluaran pemerintah yang tidak efisien, banyak bocor, tidak perlu, yang tidak hasilkan nilai tambah besar.”

Ini mah parah menurut mimin, cuy, karena pasti menyangkut pada soal seperti perjalanan dinas, dan lain-lain. Parahnya tuh bukan hanya pada anggaran yang hilang sia-sia, tetapi rata-rata sangat sedikit pihak yang sadar akan bahaya ‘jalan-jalan yang nggak jelas’ itu lho.

Kalau memang sudah tahu begini, gimana nih Ibu Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani? Di mana Inspektorat Jenderal (Itjen) yang mempunyai fungsi sebagai pengawas di kementerian? Bisa loh Ibu Menkeu ini memanggil Itjen dan membahas ini secara mendalam.

Kalau memang dirasa tidak mampu sendirian, ya bisa juga menggandeng rekan dari luar kementerian – misal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan membuat laporan. Lagian, baik Kemenkeu dan KPK kan juga terikat oleh norma hukum soal penyelamatan anggaran sih. Hmm. (F46)

PinterPolitik.com

“Justice will prevail, you say? But of course it will. Whoever wins this war becomes justice.” – Donquixote Doflamingo, One Piece

Tidak sedikit orang kerap menganggap bahwa kekuasaan rentan menjadi lahan korupsi. Bahkan, tanpa disadari isu korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan semacam ini turut tertanam dalam berbagai produk budaya di banyak negara.

Seri anime yang berjudul One Piece misalnya menjadi salah satu produk budaya yang juga menyebutkan pesan politis semacam ini dalam alur ceritanya. Para penggemarnya mungkin bisa menemukan perilaku koruptif seperti ini pada World Government dan Marine.

Boleh jadi, World Government dan Marine menjadi musuh para bajak laut One Piece karena perilaku koruptif tersebut. Alhasil, bajak laut mana saja pasti selalu curiga dengan gerak-gerik mereka.

Mungkin, sikap curiga inilah yang perlu setiap saat dimiliki oleh lembaga antirasuah di negara manapun. Hal ini tentu juga berlaku bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia.

Dalam kebijakan program Kartu Prakerja yang dicanangkan oleh pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) kala pandemi virus Corona (Covid-19) misalnya, dugaan konflik kepentingan dan penyalahgunaan kekuasaan justru mencuat di masyarakat. Sorotan publik pun sempat ramai setelah beberapa perusahaan start-up yang dimiliki Adamas Belva Syah Devara – kala itu menjabat sebagai Staf Khusus Presiden – terlibat dalam kerja sama di program itu.

Kegeraman ProDEM pada UU No.2/2020 bertambah karena ada temuan masalah @KPK_RI atas proyek pelatihan Kartu Pra Kerja. Tapi temuan @KPK_RI itu hanya dianggap sebagai kajian.

Bangkrut dan ancur, kalau Rezim Sontoloyo ini tak segra disudahi.

Iya gak sih? https://t.co/cvm86LBF1k

— RealKetuaProDEM (@KetumProDEM) June 24, 2020

Terkait dugaan itu, Ketua KPK Firli Bahuri mengirimkan sebuah surat kepada Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Pasalnya, program Kartu Prakerja berada di bawah urusan Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian.

Dalam surat yang dikirim Firli, terdapat juga beberapa poin lain yang menjadi perhatian, seperti jumlah peserta dengan data pekerja terdampak pandemi virus Corona (Covid-19) yang tidak sebanding, kurasi materi yang kurang kompeten, dan fitur pengenal wajah yang dianggap tidak efisien.

Airlangga pun langsung merespons dengan revisi regulasi terkait program tersebut. Mantan Menteri Perindustrian (Menperin) tersebut bahkan menyebutkan bahwa kementeriannya lah yang mengajukan diri untuk diawasi.

Terlepas dari drama lempar narasi terkait polemik program Kartu Prakerja ini, bukan tidak mungkin dinamika politik turut menyertai. Kira-kira, dinamika seperti apakah yang melandasi? Lalu, bagaimana efek dan dampak dari sorotan KPK ini ke depannya?

Efek KPK

Sorotan KPK terhadap pejabat dan politisi tentu dapat selalu membawa efek politis. Bukan tidak mungkin, sorotan lembaga antirasuah ini dapat berdampak pada hasil politik lainnya di masa mendatang.

Dampak seperti ini tercerminkan dalam beberapa kasus korupsi yang menjerat figur politisi penting. Pada tahun 2019 misalnya, mantan Ketua Umum PPP Muhammad Romahurmuziy (Rommy) terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK soal kasus jual-beli jabatan di Kementerian Agama (Kemenag).

Tentu, begitu nama tersebut disebut oleh KPK, publik pun tidak hanya tinggal diam. Masyarakat akan memberikan penilaian melalui pemilihan umum (Pemilu).

Kala itu, koalisi Jokowi-Ma’ruf Amin juga dibuat khawatir terkait dampaknya terhadap perolehan suara Piplres 2019. Pasalnya, Rommy sendiri dikenal memiliki kedekatan politik dengan sang presiden.

Banyak media dan pengamat politik menyebut fenomena tersebut sebagai Rommy Effect. Efek itu ditakutkan dapat membawa para pemilih menyeberang ke kubu lawan, yakni Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Pasalnya, PPP kala itu juga telah terpecah.

Sorotan lembaga antirasuah KPK ini bisa saja dapat berdampak pada hasil politik di masa mendatang.
Share on X

Rommy Effect seperti ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari bagaimana kecenderungan masyarakat secara psikologis dapat memengaruhi Pemilu. Tendensi kognitif seperti ini biasa disebut sebagai negativity bias.

Bias inilah yang dijabarkan oleh Amrisha Vaish dari Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology dalam tulisannya bersama rekan-rekannya yang berjudul Not All Emotions Are Created Equal. Mereka menyebutkan bahwa terdapat kecenderungan pada orang dewasa untuk lebih menggunakan informasi-informasi negatif dalam mengambil keputusan.

Itulah mengapa Rommy Effect ini bisa saja berdampak pada hasil Pemilu. PPP sendiri misalnya, disebut-sebut berada dalam ambang “kehancuran” karena kasus tersebut. Partai itu juga mengalami penurunan perolehan suara dari 6,53 persen pada tahun 2014 menjadi hanya 4,52 persen pada tahun 2019.

Bukan tidak mungkin, hal yang serupa dapat terjadi pada Airlangga selaku Ketum Partai Golkar. Bagaimana pun juga, Airlangga perlu menggunakan taktik tertentu agar sorotan KPK ini tak dapat berujung pada efek yang sama dengan Rommy Effect.

Meski Airlangga telah menangkis sorotan ini dengan memberikan janji revisi regulasi, bukan tidak mungkin dinamika politik lainnya tetap berlanjut. Kira-kira, dinamika apa yang melandasi sorotan KPK pada program Kartu Prakerja yang ditangani oleh Airlangga ini?

Strategi PDIP?

Bagaimana pun juga, sikap politis KPK bukan hanya sekali ini dicurigai ada. Dalam beberapa kasus, KPK juga dianggap menjadi instrumen politik dengan jeratan kasus korupsinya.

Manuver politik melalui KPK ini pernah disebut-sebut digunakan oleh Presiden Jokowi untuk menjerat dan merangkul lawan-lawan politiknya. Ketum Perindo Hary Tanoesoedibjo misalnya disebut-sebut pernah terkena strategi jerat-rangkul melalui kasus hukum tertentu.

Bukan tidak mungkin, strategi serupa kini dilakukan kembali oleh aktor politik yang berbeda. Apalagi, situasi politik pada tahun 2024 bisa saja menjadi semakin sulit dikontrol.

View this post on Instagram

KPK minta program Prakerja dihentikan, kenapa ya? #kpk #kartuprakerja #prakerja #menkoperekonomian #corona #coronavirus #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #cucitangan #stayhealth #pakemasker #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jun 23, 2020 at 7:05pm PDT

Bila diamati kembali, sosok politisi yang menjadi sorotan kini adalah Airlangga yang sekaligus menjabat sebagai Ketum Golkar. Partai berlambang pohon beringin ini juga merupakan salah satu partai dengan suara terbanyak pada Pemilu 2019 lalu.

Bukan tidak mungkin, kekuatan Golkar yang besar kini dapat menjadi keuntungan maupun kerugian bagi kekuatan lain. Pasalnya, Golkar ini digadang-gadang oleh banyak pengamat politik untuk menjadi poros ketiga dalam Pemilu 2024 – menyaingi dua poros utama lainnya, yakni poros PDIP dan poros PKS.

Terdapat juga anggapan bahwa Golkar merupakan salah satu partai yang menjadi kekuatan poros ketiga yang ingin dibangun oleh Jokowi. Pasalnya, Jokowi sendiri disebut-sebut ingin melepaskan diri dari pengaruh Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Boleh jadi, dinamika inilah yang mendasari sorotan KPK pada Airlangga terkait program Kartu Prakerja. Asumsi ini juga didukung dengan dugaan di masyarakat yang mengatakan bahwa KPK kini turut dipengaruhi oleh PDIP dengan Firli Bahuri sebagai pimpinannya.

Mungkin, KPK di bawah kepemimpinan Firli inilah yang menjadi instrumen strategi jerat-rangkul baru ala PDIP. Lagi pula, PDIP sendiri semakin ke sini semakin terlihat kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintahan Jokowi di tengah pandemi Covid-19.

Kemungkinan penggunaan strategi ini tentu juga sejalan dengan game theory (teori permainan) – di mana berjalan sebuah permainan di antara aktor-aktor yang berlawanan. Biasanya, dalam prinsip zero-sum game, kerugian yang dialami pihak lawan dapat menjadi keuntungan bagi pihak tertentu.

Kerugian politis semacam ini bisa saja dialami Airlangga dan Jokowi dengan sorotan KPK terhadap kebijakan Kartu Prakerja. Dengan adanya bias negatif, bukan tidak mungkin kekuatan Golkar dan Jokowi untuk tahun 2024 mendatang secara perlahan digembosi.

Meski begitu, gambaran kemungkinan manuver politis seperti ini belum pasti benar adanya. Yang jelas, bagaimana pun, sorotan KPK terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi ini bisa saja berdampak secara politis ke depannya. Menarik untuk dinanti kelanjutannya. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Gengs, kalian tahu gak sih film The Pursuit of Happyness (2006)? Film itu diambil dari kisah nyata loh – bercerita tentang pria yang bernama Chris Gardener yang berharap menjadi cepat kaya dan bergabung dalam bisnis MLM alat dokter hingga menghabiskan semua tabungan yang dimilikinya dan istri. Namun, karena barang tersebut ternyata sulit dijual, akhirnya perekonomian keluarganya mengalami kehancuran dan ditinggalkan oleh sang istri.

Singkat cerita, dia mengajukan diri magang di sebuah perusahaan tanpa dibayar. Berkat semangat dan kerja kerasnya, akhirnya dia diterima sebagai karyawan tetap dan diberikan gaji fantastis. Kalau penasaran coba tonton sendiri aja ya. Hehehe.

Nah, mengingat film tersebut yang menunjukkan semangat kerja keras dan banting tulang Chris Gardener, mimin jadi teringat sesuatu nih, cuy, sebenarnya. Kayak ada mirip-miripnya gitu dengan jargon seseorang. Kalian pasti sudah mengetahui lah ya tanpa mimin jelasin secara panjang lebar.

Selain teringat sosok yang mempopulerkan jargon itu, mimin juga teringat tentang program Kartu Prakerja yang mendapatkan banyak kritikan dari berbagai pihak itu, cuy. Kalau polemik kemarin, itu kan banyak orang menilai bahwa masalahnya itu terkait ketidakjelasan konten yang diberikan oleh layanan kartu tersebut.

Kali ini ada permasalahan lagi, cuy, tapi berbeda masalahnya dari yang sebelumnya. Jika kemarin banyak pihak yang mengatakan bahwa program ini rawan diselewengkan (dikorupsi), ternyata kali ini kelihatannya omongan itu menjadi perhatian salah satu lembaga penegak hukum.

Soalnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan kejanggalan terkait sejumlah masalah dalam program Kartu Prakerja. Sebenarnya, ada beberapa masalah, tapi kalau mimin sebutin semuanya kan kurang menarik, jadi kita ambil masalah yang krusial saja ya.

View this post on Instagram

Happy Late Birthday Pak @jokowi semoga makin sabar dan kuat menghadapi tantangan di periode kedua kekuasaan #presidenjokowi #jokowi #ulangtahunjokowi #corona #coronavirus #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #cucitangan #stayhealth #pakemasker #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jun 22, 2020 at 9:23pm PDT

Data dari Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa sebenarnya ada 1,7 juta pekerja terdampak (whitelist). Namun, faktanya, hanya sebagian kecil dari whitelist tersebut yang mendaftar secara daring, yaitu 143.000 orang.

Sementara, sebagian besar peserta yang mendaftar untuk tiga gelombang yaitu sebesar 9,4 juta pendaftar, bukanlah target yang disasar oleh program ini. Wadadaww, yang tidak sesuai dengan sasaran program ternyata banyak banget ya, cuy.

Melihat kondisi ini, mimin pengen ngajak kalian sedikit flashback nih. Mimin yakin kalian masih ingat semangat Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam upaya pemberantasan korupsi di tengah pandemi. Bahkan nih, Presiden Jokowi pada saat membicarakan anggaran percepatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional meminta agar langsung digigit jika ada oknum yang mencoba main-main. Behh, garang banget deh pokoknya.

Pada saat itu, mimin langsung standing applause sambil geleng-geleng kepala, cuy. Gokil keren banget nih Bapak Presiden. Namun, ternyata, ketika ada dugaan kasus korupsi terkait program Kartu Prakerja, pihak istana malah seakan terkesan saling lempar bola gitu ketika dimintai keterangan.

Bahkan, Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono dan Juru Bicara Presiden Fajroel Rachman memberikan jawaban yang sama, yaitu meminta agar langsung menanyakan saja kepada pihak Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Hadeuhh, kok jadi begini ya, cuy. Padahal, anggaran dalam program ini kan besar banget. Terlebih, indikasi konflik kepentingan ini terjadi di tengah pandemi Covid-19 seperti sekarang. Harusnya kan pihak istana juga responsif menyangkut hal ini.

Mendengar hal ini, semangat mimin jadi langsung melempem sambil ngelus dada nih. Kalau dipikir secara mendalam, kok begini banget ya hidup di Indonesia. Kok seperti ada benarnya juga ya judul film Watchdoc Documentary. Darikerja, prakerja, eh, akhirnya kita malah dikerjai. Hadeeh. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Adakah yang pernah lihat balap liar? Pasti pernah lah ya, minimal balapan di depan komplek antarsepeda ontel. Kalau mimin boleh ngasih gambaran sedikit, balap liar itu ada persamaan dengan balap resmi, seperti harus ada pembalapnya, minimal dua, terus harus punya aturan yang jelas, dan pastinya harus mengutamakan kesepakatan taruhan antar pelaku.

Perbedaannya sederhana kok. Cuma terletak pada persoalan perizinan. Ya, kan emang disebut liar sebab nggak mau diatur sama petugas berwajib. Hehehe. Jadi, sebenarnya banyak persamaannya daripada perbedaannya sih.

Tapi gengs, ada lho balapan yang pesertanya resmi diakui oleh lembaga berwenang. Pokoknya, siapa yang tanggap dan cepat dia yang terhebat.

Yang terbaru, balapan seperti itu bisa dilihat lewat persaingan antara Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) vs Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Begitu lah kira-kira.

Kali ini keduanya dipertemukan dalam laga bertajuk ‘derby klasik’ pengawalan anggaran. Dibandingin KPK, dalam arena Covid-19 sekarang, Polri kayaknya lebih gercep deh, pemirsa.

View this post on Instagram

Tuai kritikan, komitmen Presiden Jokowi untuk KPK dipertanyakan #KPK #komisipemberantasankorupsi #jokowidodo #corona #coronavirus #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #cucitangan #tetapsehat #pakemasker #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jun 13, 2020 at 2:17am PDT

Hal itu kelihatan kok. Setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta penegak hukum supaya serius mengawal dana, secepat kilat si Polri langsung ber-statement akan memberi sanksi tegas kepada pihak yang menyelewengkan dana penanganan Covid-19.

Bahkan, Kapolri Idham Aziz sudah membentuk Satuan Tugas (Satgas) di bawah kemudi Komjen Listyo Sigit Prabowo yang punya tugas khusus ‘menyikat’ oknum penyeleweng. Wih, kayak petir nih Polri.

Wah, kalau begitu KPK kalah start banget nih, cuy. Secara, saat Polri sudah melangkah, KPK malah masih terjebak pada banyak isu, termasuk  isu kenaikan gaji pimpinan. Astaga naga, kok begini ya? Padahal lho, ini sudah mulai banyak bermunculan dugaan-dugaan korupsi dana Covid-19 seperti yang dialami Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat.

Itu kalau KPK nggak segera sadar akan perannya, bisa berabe kan. Soalnya, kemarin-kemarin Presiden menaruh harapan supaya KPK turut mengawasi dana Covid-19 ini. Bahkan, nama KPK langsung di-mention. Hehehe.

Harusnya, berlomba-lomba dalam kebaikan boleh, kan? Kalau sudah begitu, kira-kira siapa nih yang bakal menang di hati publik soal penanganan dana Covid-19. Polri atau KPK? Kita lihat saja ke depan. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Gengs, masih ingat lagu milik Marzuki alias Kill the DJ yang liriknya dikutip di awal tulisan gak? Lagu yang tenar sekitar 10 tahun yang lalu tiba-tiba melintas di telinga mimin e, cuy. Lagu itu mengingatkan kita pada konflik si cicak – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) – melawan si buaya ‘Polri’ yang dipotret oleh Majalah Tempo dari hasil mewawancarai Susno Duadji. Eks Kabareskrim Polri itu melempar kalimat yang menggelitik begini, “Cicak kok mau melawan buaya.”

Saat itu sih, banyak yang masih meragukan pernyataan Susno, sebab KPK ternyata berangsur menjadi lembaga yang dielu-elukan masyarakat. Sampai dengan tahun 2018 saja, KPK selalu berada di klasemen atas dan berhasil unggul dari Polri dalam beberapa survei tentang kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga negara.

Wih, emang sangar sih KPK dulu. Tapi itu dulu lho, ya. Seperti kata Andreas Nugroho, si motivator handal, “Dunia ini berubah dengan cepat.” Pun demikian halnya dengan klasemen lembaga-lembaga negara tersebut di mata masyarakat.

Nyatanya, untuk musim 2020 ini, peringkat klasemen KPK resmi berada di bawah Polri. Buyh byuh, apa perkataan Pak Susno mulai terbukti ya, semacam ramalan gitu. Upss.

Sebentar, mimin masih kaget sih sebenarnya. Kok bisa KPK yang pada tahun 2018 menurut Indonesian Corruption Watch (ICW) berhasil mengantongi 85 persen suara sehingga menjadi lembaga paling dipercaya publik, kali ini di tahun 2020 dari survei Indikator Politik melandai di angka 74,7 persen, dan berada di peringkat empat di bawah Polri.

View this post on Instagram

Tuai kritikan, komitmen Presiden Jokowi untuk KPK dipertanyakan #KPK #komisipemberantasankorupsi #jokowidodo #corona #coronavirus #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #cucitangan #tetapsehat #pakemasker #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jun 13, 2020 at 2:17am PDT

Ya, mimin sih awalnya mencoba husnuzon. Jangan-jangan beda lembaga survei, beda metode dan hasil. Tapi tetap saja, hati kecil mimin bilang kalau hasil itu kayaknya memang pantas sih.

Dan, akhirnya, mimin mengerti sekarang. Mungkin, ini efek dari gejolak Revisi Undang-undang (UU) KPK di tahun 2019 dan proses pergantian kepemimpinan KPK.

Sudah begitu, ada lagi isu yang bikin hati mimin semakin mantap kalau KPK ini pantas berada di papan bawah, yakni pembicaraan gaji pimpinannya yang mau dilambungkan menjadi Rp 300 juta-an. Wow. Aduh, bundo, kinerja penangkapan Nurhadi – buron KPK dalam korupsi yang melibatkan pejabat Mahkamah Agung (MA) – aja masih butuh waktu yang lama.

Masa gaji pimpinan udah ngebet pengen dinaikkan? Mending tuh gaji dibuat biaya operasional tim kan.

Sebagai bukti kecintaan mimin sama lembaga negara, kayaknya mimin perlu ngutip kalimat dari Chairil Anwar deh, “Ada yang berubah, ada yang bertahan. Karena zaman tak bisa dilawan. Yang pasti kepercayaan harus diperjuangkan”.

Nah, artinya, kalau memang KPK merasa prestasinya di depan publik kok melorot, tingkatkan kinerjanya. Ingat lho, ya, yang ditingkatkan tuh kinerja, bukan hanya anggarannya saja. Hehehe. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang dapat merugikan keuangan Negara dan dapat berdampak pada terhambatnya kesejahteraan masyarakat. Dengan korupsi yang sudah dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa, maka dibutuhkan penanggulangan atau pemberantasan korupsi yang luar biasa pula.

Terdapat komitmen dari berbagai Negara untuk dapat mengatasi kejahatan korupsi yang begitu kompleks dewasa ini, ada negara yang hanya menggunakan produk undang-undang untuk memberantas korupsi seperti di Mongolia dan terdapat pula Negara yang membentuk lembaga khusus pemberantasan korupsi sekaligus membentuk produk hukum untuk menanggulangi korupsi, seperti Indonesia, Singapura, Hongkong, dan Negara lainya.

Untuk Indonesia, sebenarnya lembaga antikorupsi sudah dibentuk sejak era Orde Lama hal itu dapat ditandai dengan munculnya lembaga-lembaga anti korupsi seperti Badan Koordinasi Penilik Harta Benda (1957), Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara (1959), Panitia Retooling Aparatur Negara (1960), Operasi Budi (1963), Komando Retooling Aparatur Revolusi (1964).

Di era Orde Baru terdapat lembaga anti korupsi seperti, Tim Pemberantasan Korupsi (1967),  Operasi Penertiban (1977), Tim Pemberantasan Korupsi (1982), dan juga lembaga anti korupsi. Di era reformasi seperti Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (2000), Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (2002), Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (2005). Hingga saaat ini KPK yang masih bertahan untuk melakukan agenda-agenda pemberantasan korupsi.

Politik hukum pembentukan KPK dimulai dengan adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Setelah beberapa tahun berlaku, resmi pada bulan September 2019 Undang-Undang 30 Tahun 2002 direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK.

Terdapat beberapa hal yang menjadi kontroversi dalam rumusan Undang-Undang KPK yang baru. Terhitung munculnya persoalan didalamnya terkait dengan kedudukan KPK yang berada dalam rumpun eksekutif dan keberadaan Dewan Pengawas yang dipilih oleh Presiden sebagai ancaman bagi independensi KPK.

Pasca Revisi Undang-Undang KPK

Setelah beberapa bulan berlaku sejak disahkan pada tahun 2019, terdapat budaya baru dalam diri KPK. Kita begitu minim melihat atau mendengar pemberitaan di beberapa media terkait pelaksaan fungsi penindakan yaitu Operasi Tangkap Tangan (OTT), tercatat begitu sedikitnya OTT yang dilakukan oleh KPK pasca aturannya direvisi. Hal ini menjadi tanda tanya besar apakah ini merupakan keberhasilan dibidang pencegahan atau malah justru KPK sudah tidak bertaring lagi dibidang penindakan.

Kasus terbaru yaitu OTT yang dilakukan penyidik KPK terhadap pejabat di Universitas Negeri Jakarta. Kasus itu terkait adanya dugaan dari pihak Rektorat yang berinisiatif memberikan tunjangan hari raya kepada pejabat di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Permasalahan muncul ketika KPK justru menyerahkan perkara ini kepada Kepolisian Republik Indonesia.

Padahal, sejatinya menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Pimpinan Perguruan Tingi Negeri merupakan pejabat Negara. Berdasarkan hal tersebut maka KPK seharusnya yang berperan untuk menangani perkara ini.

Kasus berikutnya yang begitu menyita perhatian publik yaitu korupsi yang dilakukan oleh salah satu Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) yaitu Wahyu Setiawan. Kasus tersebut terkait suap yang diduga dilakukan oleh caleg PDIP yaitu Harun Masiku kepada Wahyu Setiawan mengenai pergantian antar waktu.

Kasus tersebut juga diduga melibatkan salah satu pimpinan dari partai PDIP. Pasca undang-undang KPK direvisi seolah KPK kesulitan dalam memberantas korupsi di negeri ini. Hal itu dapat dilihat dari Harun Masiku yang menjadi buronan hingga beberapa bulan ini belum ditemukan keberadaannya.

Padahal, kalau kita melihat KPK memiliki berbagai instrumen yang cukup canggih untuk melakukan penangkapan terduga korupsi. Selain dua kasus tersebut, terdapat beberapa penghentian penyelidikan oleh KPK. Padahal sebelumnya KPK tidak pernah mengumumkan penghentian penyelidikan.

Kalau kita lihat sejatinya beberapa perkara tersebut masih memungkinkan dilanjutkan pada tahap penyidikan, jika ditemukan bukti tambahan baru dikemudian hari. Beberapa kejadian pasca direvisinya undang-undang KPK ini menjadi ironi tersendiri bagi masa depan pemberantasan korupsi.

Mendambakan KPK yang Ideal

Setelah disahkanya revisi undang-undang KPK menjadi undang-undang KPK yang baru, setidak-tidaknya terdapat dua persoalan utama terkait kedudukan dan independensi KPK. Pertama, terkait kedudukan KPK sebagaimana diatur dalam pasal 3 undang-undang nomor 19 tahun 2019, yang menempatkan KPK termasuk bagian dari rumpun eksekutif. Dapat diartikan bahwa rumusan pasal 3 ini mengisysrakatkan kedudukan KPK secara kelembagaan termasuk bagian dari lembaga eksekutif dan secara fungsional terbebas dari kekuasaan manapun.

Sebagaimana kita ketahui KPK merupakan lembaga Negara independen yang lahir dari rahim reformasi. Maka rumusan pasal 3 ini bertolak belakang dengan salah satu karakteristik lembaga Negara independen yang digagas oleh Zainal Arifin Mochtar menurutnya “lembaga Negara independen adalah lembaga yang lahir dan ditempatkan tidak menjadi bagian dari cabang kekuasaan yang ada, meskipun pada saat yang sama ia menjadi lembaga independen yang mengerjakan tugas yang dulunya dipegang oleh pemerintah”.

Dapat diartikan bahwa kedudukan KPK sebagai lembaga Negara independen seharusnya secara kelembagaan maupun secara fungsional tidak termasuk dalam lembaga Negara manapun, sehingga kemungkinan adanya intervensi dari lembaga Negara lain dapat ditanggulangi.

Persoalan kedua terkait independensi KPK, ketika kita mengacu pada pasal 37 A undang-undang nomor 19 tahun 2019 maka disitu terdapat intrumen pengawasan baru yaitu dengan dibentuknya Dewan Pengawas. Lebih tepatnya, di dalam pasal 37 E ayat (1) yang berbunyi “Ketua dan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 A diangkat dan ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia.”

Pasal ini memberikan satu pesan khusus bahwa Presiden berpotensi dapat mengintervensi KPK dengan kewenangannya memilih Dewan Pengawas. Hal ini berbahaya karena dapat mengganggu kerja-kerja KPK dalam pemberantasan korupsi yang melibatkan penyelenggara Negara, sehingga dapat dikatakan independensi KPK akan terancam. Rumusan ini begitu kontradiktif dengan pandangan Denny Indrayana, menurutnya, “Dengan tugas super berat yang dihadapi KPK, maka tidak ada pilihan lain bagi suatu komisi anti korupsi, kecuali berpijak pada konsepsi kelembagaan Negara yang independen. Tanpa independensi kelembagaan, maka modal dan syarat utama bagi keberhasilan komisi anti korupsi sudah tidak hadir sedari awal, alias ia tidak akan berhasil dalam menjalankan tugasnya dalam memberantas korupsi.”

Dapat diartikan bahwa independensi menjadi suatu hal yang penting untuk ditanamkan pada diri KPK, agar dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat sesuai dengan cita-citanya untuk memberantas korupsi di Indonesia tanpa pandang bulu. Untuk itu, dalam  mendambakan komisi anti korupsi yang ideal harus sesuai dengan teori dan perkembangan ketatanegaraan yang ada, terutama terkait kedudukan dan keindependensianya, agar komisi anti korupsi tersebut dapat menunjukkan taringnya untuk melakukan tugas mulia dalam memberanntas korupsi.

Selanjutnya ketika mengubah atau merevisi produk undang-undang merupakan sebuah keniscayaan, terlebih khusus untuk merevisi undang-undang KPK karena seiring perkembangan zaman maka kebutuhan dan persoalan masyarakat juga semakin kompleks. Namun, perubahan undang-undang KPK harus diiringi komitmen untuk memperkuat KPK dalam melaksanakan agenda-agenda pemberantasan korupsi.

Tulisan milik Aldo Ibrahim, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

“Disclaimer: Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.”

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.