Support Us

Available for Everyone, funded by readers

Contribute
E-Book
Home > In-Depth > Saatnya Eks-KPK Buat Partai Baru?

Saatnya Eks-KPK Buat Partai Baru?


B68 - Thursday, October 21, 2021 15:46
Novel Baswedan dan sejumlah mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di depan Gedung KPK. (Foto: Detik)

0 min read

Beberapa eks-pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dipecat sebagai buntut dari permasalahan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) ingin membentuk partai politik. Hal tersebut dipandang bisa membantu keberlangsungan perjuangan anti-korupsi di Indonesia. Kenyataan politik kepartaian menunjukkan bahwa pandangan seperti itu keliru.


PinterPolitik.com

Polemik yang berawal dari pemecatan 57 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada bulan September silam ternyata belum berakhir. Dalam perkembangan terbarunya, pegawai-pegawai yang dipecat mengumumkan keinginan mereka untuk membentuk suatu partai politik. 

Kendati niat para pengusung yang mungkin baik, publik harus bersikap was-was terhadap wacana ini. Sebab, pembentukan partai ini berpotensi menambah permasalahan baru ketimbang menyelesaikan perkara korupsi di Indonesia.

Wacana tersebut diungkapkan oleh mantan pegawai KPK Rasamala Aritonang. Sosok yang dahulu menjabat sebagai Kepala Bagian Perancangan dan Produk Hukum KPK berpandangan bahwa partai politik merupakan kendaraan strategis untuk memperjuangkan anti-korupsi di Indonesia. Apabila terwujud, Rasamala juga menginginkan agar partainya kelak menjadi teladan bagi partai-partai lainnya yang sudah ada – dengan sikapnya yang bersih, berintegritas dan akuntabel.

Wacana pembentukan partai tersebut – yang rencananya akan diberi nama Partai Serikat Pembebasan (PSP) – sudah memperoleh respons yang beragam dari masyarakat. Hal tersebut telah disambut baik oleh Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI). 

Koordinator MAKI Boyamin Saiman telah mengatakan bahwa pihaknya antusias dengan prospek pembentukan partai politik oleh mantan pegawai-pegawai KPK. Seolah-olah ingin memperteguh keyakinan para inisiator partai politik dari kalangan anggota KPK yang dipecat, Boyamin juga berharap bahwa mereka benar-benar membentuk suatu partai anti-korupsi.

Kendati respons positif yang diterima oleh para inisiator partai, mereka juga berhadapan dengan pertentangan. Terdapat juga tanggapan yang meminta agar mantan pegawai-pegawai KPK yang dipecat bersikap dengan penuh kehati-hatian apabila mereka ingin membentuk suatu partai politik. 

Baca Juga: Enggan KPK Tangkap Harun Masiku?

Rebutan Para Eks Pegawai KPK

Pusat Kajian Politik (Puskapol UI) dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) sama-sama mengingatkan bahwa proses administratif yang harus dilewati sangatlah rumit. Tidak hanya itu, Perludem juga mengungkit biaya mahal yang harus dibayar untuk berpolitik. 

Pernyataan-pernyataan tersebut memunculkan keraguan terhadap masa depan partai yang sedang diwacanakan – apabila terwujud. Dengan semua pro-kontra yang ada di dalam pusaran kontroversi pembentukan partai politik anti-korupsi, kita dapat menanyakan dua hal. 

Pertama, apakah wacana ini sudah tepat dan harus diteruskan? Kedua, mengapa wacana eks pegawai-pegawai KPK untuk membentuk suatu partai bisa dikatakan kurang tepat? 

Mengenal Para Inisiator 

Sebelum kita membahas wacana pembentukan partai politik anti-korupsi, ada baiknya kita mengenal pihak-pihak yang menjadi otak dari pembentukannya. Ide pembentukannya dicetuskan oleh beberapa eks pegawai KPK yang tergabung dalam Indonesia Memanggil 57 (IM57+) Institute. 

Organisasi tersebut sebelumnya dibentuk setelah pemecatan massal yang dilakukan oleh KPK terhadap orang-orang yang dinilai gagal melewati Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Disertai oleh tokoh-tokoh anti-korupsi senior seperti Novel Baswedan, IM57+ diniatkan sebagai organisasi yang mewadahi perjuangan anti-korupsi di Indonesia.

Beberapa tokoh IM57+ adalah Rasamala Aritonang, Novariza, dan Lakso Anindito. Mereka semua memegang jabatan yang cukup strategis selama bekerja di KPK. 

Rasamala seperti yang sudah disinggung sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Perancangan dan Produk Hukum KPK. Sementara itu, Novariza menempati posisi Fungsional Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi. Terakhir, Lakso dahulu bekerja sebagai penyidik yang pernah menangani kasus korupsi bantuan sosial (bansos) Covid-19. 

Yang pasti, mereka semua merupakan sosok-sosok yang berpengalaman di KPK. Tidak mengejutkan apabila mereka mengepalai pembentukan suatu partai politik.

Baca Juga: TWK ala Firli “Bayangi” Italia?

Selain mereka, wacana ini juga didukung oleh Mochamad Praswad Nugraha yang menjabat sebagai Koordinator IM57+ Institute. Beliau mengatakan bahwa organisasinya memandang perlu kehadiran partai politik yang fokus terhadap upaya pemberantasan korupsi. 

Lebih dari itu, organisasinya kini sedang membuka ruang dialektika untuk menyerap aspirasi seluruh anggotanya terhadap wacana pembentukan partai politik baru yang fokus terhadap isu korupsi. Praswad sendiri merupakan salah satu penyidik KPK yang dipecat pada bulan September silam karena tidak lolos TWK.

Tepatkah Opsi Berpartai?

Munculnya wacana pembentukan PSP mungkin terdorong oleh sikap heroisme sosial yang dimiliki oleh orang-orang yang berinisiasi. Rasamala berkata bahwa dirinya masih ingin menggunakan sumber-sumber dayanya untuk berkontribusi dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Berdasarkan pernyataan tersebut, Rasamala terkesan siap untuk membayar ongkos yang mahal untuk berpolitik demi memperjuangkan suatu hal yang dianggap ideal oleh dirinya.  

Hal tersebut sesuai dengan konsep heroism sosial yang disusun oleh akademisi Medical College of Wisconsin yang bernama Zeno E. Franco. Konsep ini menjelaskan soal keputusan seseorang untuk mengorbankan kondisi baik yang dimilikinya, termasuk di bidang finansial untuk memperjuangkan nilai-nilai dan standar-standar masyarakat yang sedang terancam. 

Dalam kasus eks pegawai-pegawai KPK yang ingin membentuk partai, kita dapat melihat adanya kerelaan dari mereka untuk mengorbankan apa yang dimilikinya untuk memperjuangkan anti-korupsi di Indonesia. 

Kendati niatnya yang bagus, heroisme ini berpotensi membutakan para eks pegawai KPK terhadap kenyataan di lapangan yang sebetulnya menyulitkan pembentukan, apalagi keberlangsungan partai yang fokus terhadap isu anti-korupsi. Lebih parahnya lagi, kenyataan-kenyataan tersebut sebaliknya berpotensi menempatkan partai yang diwacanakan dalam posisi yang mengharuskan atau mendorongnya untuk melakukan korupsi – suatu hal yang sebetulnya ingin diberantas oleh para pendirinya. 

Selain kewajiban administratif yang rumit, partai politik di Indonesia juga sering kali berhadapan dengan tingginya biaya untuk berpolitik. Pada saat yang sama, pendapatan para anggotanya yang penting bagi pendanaan aktivitas partai juga seringkali tidak memadai. 

Permasalahan itu pada gilirannya mendorong anggota-anggotaya untuk melakukan korupsi. Sekretaris Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI) Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Herdiansyah Hamzah menyebutkan bahwa ongkos mahal berpolitik mendorong banyak pihak untuk membenarkan segala cara untuk memperoleh pendanaan, tidak terkecuali korupsi.

Baca Juga: Mahfud Akui Pelemahan KPK?

TWK yang Jadi WKWKWK

Hal tersebut sesuai dengan teori institusional penyebab korupsi. Menurut akademisi Harvard University yang bernama Dennis F. Thompson, korupsi dapat terjadi dalam lingkungan institusional yang tidak berjalan dengan baik. Dalam kasus partai-partai politik di Indonesia, pendapatan yang tidak memadai untuk membiayai kegiatan politik seorang yang terlibat dalam suatu partai mendorongnya untuk melakukan korupsi. Permasalahan ini merupakan kenyataan yang dapat menjadi batu ganjalan bagi partai politik yang diwacanakan oleh para eks pegawai KPK.

Pertanyaannya yang merisihkan adalah, apakah para eks pegawai KPK yang nantinya berpartai tetap bisa menjaga integritas mereka? Ataukah mereka malah dihadapi oleh keharusan untuk melakukan korupsi demi memastikan keberlangsungan partai mereka dalam lingkungan politik Indonesia? Apabila mereka pada akhirnya terjebak di dalam pusaran korupsi, citra dan kekuatan pergerakan anti-korupsi di Indonesia akan terkena pukulan yang keras.

Harus Pertimbangkan Alternatif

Demikian, mendirikan partai baru bukanlah opsi yang tepat untuk diambil oleh Rasamala dan kawan-kawan. Apabila mereka betul-betul masih ingin berkontribusi terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, mereka dapat tetap mempertahankan diri sebagai organisasi IM57+ yang mewadahi perjuangan melawan korupsi. 

Hal tersebut dibenarkan oleh Perludem. Peneliti Perludem Mahardika mengatakan bahwa opsi IM57+ untuk tetap menjadi organisasi non-partai lebih memungkinkan dibanding pembentukan partai politik baru.

Namun, apabila Rasamala dan kawan-kawan masih ingin berpartai, mereka dapat menerima tawaran keanggotaan dari partai politik yang sudah ada. Partai yang sudah mendekati mereka adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS). 

Ketua Departemen Politik Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS Nabil Ahmad Fauzi mengajak para eks pegawai KPK yang dipecat untuk bergabung atas dasar kesamaan visi anti-korupsi. Tidak lupa, beliau juga menyinggung sulitnya proses pembentukan partai politik baru. 

Dengan demikian, para eks pegawai KPK setidaknya dapat membebaskan pikiran mereka dari sebagian kerumitan administratif serta finansial dan segera mengurusi agenda anti-korupsinya. Jika terwujud, bergabungnya eks pegawai-pegawai KPK ke dalam partai-partai yang berminat, seperti PKS akan membentuk suatu simbiosis-mutualisme di antara kedua belah pihak. 

Di satu sisi, para eks pegawai KPK dapat mengakses sumber daya partai yang sudah mapan untuk melanjutkan perjuangan anti-korupsi mereka. Sementara itu, partai juga dapat menyerap keahlian dan kemampuan para eks pegawai KPK untuk melaksanakan program-programnya yang ditujukkan kepada pemberantasan korupsi. Mengasumsikan bahwa Rasamala dan kawan-kawan masih ingin berpartai, ini merupakan opsi yang lebih menarik dan mungkin dilaksanakan. (B68)

Baca Juga: Di Balik Seteru KPK vs Greenpeace


► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Berita Terkait