Kalo diliat sisi positifnya, pemberian pangkat letnan kolonel pasti sesuai sama kebutuhan dan prioritas negara gak sih 

#usarmy #letkol #tituler #armyreserve #komcad #letnankolonel #infografis #politikindonesia #beritapolitik #pinterpolitik

PinterPolitik.com

Prabowo Subianto seolah membawa semangat baru dalam era pembaharuan pertahanan Indonesia. Mengampu jabatan strategis sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) sejak 2019 lalu, mantan Danjen Kopassus itu tampak memberikan perubahan yang belum pernah digalakkan oleh pejabat serupa sebelumnya.

Kabar manuver progresif teranyar Prabowo datang dari Amerika Serikat (AS) setelah bertemu elite serta stakeholder terkait.

Taklimat media yang disampaikan Juru Bicara (Jubir) Pentagon Pat Ryder pada Jumat, 21 Oktober dini hari WIB menyebut Prabowo melakukan pertemuan resmi dengan Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin pada Kamis pagi waktu setempat.

“Keduanya mendiskusikan penyelarasan kerja sama ke depan antara Amerika Serikat dan Indonesia di mana kedua negara menginginkan kawasan Indopasifik yang bebas dan terbuka di mana ini menjadi concern global,” ujar Ryder dalam keterangannya.

Prabowo dan Austin membicarakan pula perluasan cakupan latihan “Super” Garuda Shield yang telah digelar tahun ini sebagai latihan angkatan bersenjata terbesar yang pernah dilakukan antara kedua negara.

Bahkan, berdasarkan informasi yang beredar, Prabowo juga bertatap muka dengan Direktur CIA William Burns di Washington meski belum muncul keterangan lebih lanjutnya.

Selain itu, agenda finalisasi rencana pembelian jet tempur F-15 IDN untuk memperkuat TNI-AU disebut-sebut menjadi intisari pembicaraan di antara para elite pemerintahan kedua negara.

Jadwal lawatan Prabowo juga begitu padat. Kedutaan Besar Indonesia di Washington DC menyebut petinggi Lockheed Martin dan Boeing turut menerima kedatangan Prabowo untuk menjajaki potensi kerja sama dengan kedua perusahaan penerbangan itu dengan negeri +62.

Belum cukup sampai disitu, sosok yang juga Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra itu didampingi Duta Besar Indonesia untuk AS Rosan P Roeslani dijamu oleh Sekretaris Angkatan Darat AS, Christine Wormuth untuk membahas cara meningkatkan kerja sama pertahanan antara Indonesia dan negeri Paman Sam.

Sebelumnya, diketahui diplomasi pertahanan Prabowo ke Prancis pada awal tahun 2020 lalu membuahkan akuisisi 42 jet tempur Rafale yang akan diaktualisasikan secara bertahap.

Selain memperkuat alutsista, sang Menhan seolah cukup komprehensif memperhatikan aspek sumber daya pertahanan dengan mewujudkan Komponen Cadangan (Komcad) yang selama ini hanya menjadi wacana.

Semangat yang dibawa Prabowo seolah menular ke penguatan aspek pertahanan lain. Terbaru, perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT PAL berencana membuat kapal induk dalam negeri.

Pada akhir September kemarin Direktur Utama PT PAL Indonesia Kaharuddin Djenod cukup percaya diri bahwa Indonesia mampu memanifestasikan rencana ambisius itu.

Meski diliputi pro dan kontra sebagai sebuah keniscayaan dalam kebijakan pemerintah di sektor apapun, sekali lagi, Prabowo tampil cukup bold untuk membangkitkan gairah pertahanan dalam negeri yang kiranya nihil dirasa saat diampu sosok-sosok sebelumnya.

Lalu, mengapa itu bisa terjadi?

Ditempa Menjadi Menhan?

Takdir memang membawa nama seorang Prabowo Subianto menapaki karier sempurna sebagai politisi karismatik di Indonesia.

Bagaimanapun, tak bisa dipungkiri bahwa Indonesia lekat dengan warisan nuansa kepemimpinan pemerintahan militeristik. Prabowo kemudian lahir di lingkungan serta momentum yang begitu ideal.

Anak kandung ekonom dan politisi Orde Lama (Orla) dan Orde Baru (Orba) Soemitro Djojohadikoesoemo itu mengisi masa mudanya dengan memenuhi panggilan negara sebagai seorang perwira pasukan khusus angkatan bersenjata.

Dia kemudian dipercaya dan turun laga memimpin pasukan elite di berbagai kampanye militer esensial negeri ini di masa kepemimpinan Soeharto.

Sedikit tersendat akibat ekses tuntutan rakyat di era transisi di tahun 1998, Prabowo kemudian purna tugas dan mengeksplorasi kariernya dengan berkelana ke dunia bisnis, sebelum akhirnya terjun ke dunia politik.

Bertransformasi menjadi simbol Partai Gerindra, Prabowo kemudian mendapat kepercayaan partai sekaliber PDIP untuk mendampingi Megawati Soekarnoputri di Pilpres 2009.

Seiring waktu, pengalaman dan kemampuan inheren Prabowo membawanya sebagai sosok prominen di level tertinggi perpolitikan nasional. Dua kali mampu bertarung sebagai kandidat RI-1 di Pilpres 2014 dan 2019, serta kini aktif mengawal pemerintahan sebagi Menteri Pertahanan.

Kepiawaian Prabowo juga diamati oleh Associate Research Fellow di S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS) Jefferson Ng. Dalam publikasi analisisnya yang berjudul How Indonesia’s Defense Ministry Has Changed Under Prabowo Subianto, Ng menyiratkan bagaimana kuatnya posisi politik Prabowo saat ini.

Setelah dirangkul masuk kabinet pemerintah dan menempati posisi strategis di bidang pertahanan, Ng menilai kapabilitas politik dan pemerintahan Prabowo semakin sempurna.

Tiga variabel kunci, yakni sumber daya pribadi, jaringan internal-eksternal, dan koneksi eksekutif telah diakuisisi oleh Panglima Kostrad ke-22 itu.

Mengacu pada gagasan Georg W. F. Hegel tentang Zeitgeist atau roh zaman, kata kunci pengalaman militer dan ketokohan politik menjadikan posisi Menhan seolah memang ditakdirkan bagi Prabowo.

Oleh karena itu, manuver dan kinerja pemerintahan di bidang pertahanan Indonesia kali ini seolah terasa begitu istimewa karena dilakukan langsung oleh abiturien Akabri 1974 itu.

Lantas, esensi apa yang dapat diambil dari impresi positif Menhan Prabowo itu?

Pentingnya Diplomasi Pertahanan

Pasca Reformasi, pertahanan Indonesia memang tampak mengalami pasang-surut. Saat era kepemimpinan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, misalnya, Indonesia sempat mengalami embargo dari Amerika Serikat (AS) dan sekutunya.

Dengan alternatif lain, Mega saat itu berhasil mengalihkan belanja pertahanan ke Rusia, salah satunya dengan membeli jet tempur Sukhoi Su-27 dan Su-30.

Pergantian kepresidenan dan Menhan nyatanya tak serta merta membuat geliat pertahanan bangkit dari stagnasi.

Barulah di era Menhan Prabowo sejumlah dobrakan di bidang pertahanan menyeruak dan seolah membangkitkan semangat kolektif dalam revolusi baru di bidang pertahanan Indonesia, meskipun di tengah situasi sulit pasca Pandemi Covid-19 dan bayang-bayang krisis ekonomi.

Teori arms military build up dan konsep turunannya, yaitu revolution in military affairs (RMA) kiranya tepat untuk menjelaskan esensi pertahanan sesungguhnya yang ingin dilakukan Prabowo.

Wayne Mapp dalam Military Modernization and Build Up menjelaskan arms military build up untuk menggambarkan proses peningkatan kapabilitas militer oleh suatu negara.

Peningkatan itu diwujudkan oleh peningkatan dalam beberapa indikator, seperti peningkatan anggaran pertahanan, pengembangan industri pertahanan, penambahan pasukan, perubahan strategi, maupun peningkatan teknologi persenjataan.

Sementara itu, secara khusus RMA dijelaskan Michael J. Thompson dalam publikasinya yang berjudul Military Revolutions and Revolutions in Military Affairs: Accurate Descriptions of Change or Intellectual Constructs?.

Thompson menyebut RMA merupakan revolusi atau perubahan secara cepat dalam bidang militer suatu negara yang tidak hanya meningkatkan secara kuantitas atau kualitas, tapi juga mengubah suatu pola atau cara yang telah dianut lama.

Melalui pendekatan yang berbeda dari Menhan sebelumnya, Prabowo melakukan sejumlah progresivitas seperti melakukan diplomasi pertahanan ke banyak negara untuk membuka alternatif sebanyak-banyaknya bagi pemenuhan kebutuhan alutsista.

Selain itu, Prabowo juga tampak melakukan revolusi paradigma saat mengaktualisasikan Komcad bagi para pemuda potensial bangsa yang diharapkan banyak pihak dapat berkelanjutan.

Restorasi jaringan pertahanan juga dilakukan Prabowo dengan tetap membuka hubungan positif dengan Tiongkok meski Indonesia kerap “diganggu” di Natuna. Di saat yang sama, kemesraan dengan AS dan Barat tampak terus dilakukan, yang kemungkinan demi menyeimbangkan kutub kekuatan dunia.

Bagaimanapun, dengan kapabilitas Indonesia yang terbatas, Prabowo kiranya memang ditakdirkan untuk membawa perubahan positif bagi pertahanan Indonesia saat ini. Dengan peluangnya untuk memimpin negeri di 2024, kemajuan yang ditinggalkan Prabowo diharapkan dapat diteruskan oleh suksesornya kelak. (J61)

PinterPolitik.com

Pada 27 Desember 2021, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi, dan Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 27 Tahun 2021 yang isinya mendorong Aparatur Sipil Negara (ASN) mengikuti pelatihan komponen cadangan (komcad).

Jika menelisik SE-nya, disebutkan bahwa ASN didorong untuk berperan serta mengikuti pelatihan komponen cadangan dalam rangka mendukung upaya pertahanan negara. Namun demikian, Tjahjo menegaskan bahwa pelatihan komponen cadangan bagi ASN bersifat sukarela dan tidak wajib.

Namun lebih lanjut, Tjahjo mengatakan bahwa program komcad bagi ASN bertujuan untuk mendisiplinkan para pegawai pemerintah. Sebab, ia mengungkapkan, masih banyak ASN yang tidak disiplin, mulai dari menyalahgunakan wewenang hingga terpapar paham radikal.

Di sisi lain, Ardi Manto Adiputra, Koordinator Program Imparsial, mempertanyakan pentingnya perekrutan komcad dari kalangan ASN. Ia menilai bahwa pelibatan ASN dalam komcad akan mengganggu pelayanan publik yang jadi tugas utama ASN saat ini.

Senada dengan penolakan itu, Tasdik Kisnanto, Wakil Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mengatakan, ada kekhawatiran bahwa karier pegawai negeri yang bertugas di komponen cadangan akan diabaikan. Ditambah lagi, jika terjadi pergantian rezim kepemimpinan, maka akan semakin terombang ambing nasib ASN ini.

Lantas, apakah keterlibatan warga sipil, yang dalam konteks ini ASN sebagai komponen cadangan pertahanan negara merupakan sebuah preseden buruk?

Baca juga: Komcad Bukan Kartu As Prabowo?

Memahami Komcad

Jika kita telusuri konstruksi hukumnya, komcad ini adalah amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (UU PSDN). Di sana komcad disiapkan untuk dapat dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama dalam menghadapi ancaman militer dan ancaman hibrida.

Selain komponen cadangan, UU PSDN juga mengatur soal komponen pendukung (komduk). Ini adalah sumber daya nasional yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan.

Nah, dalam kondisi mobilisasi, komduk ini bisa ditingkatkan statusnya menjadi komcad. Artinya, komcad adalah total komcad hasil rekrutmen ditambah komduk yang dimobilisasi.

Komponen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a UU 23/2019 terdiri atas; (a.) anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; (b.) warga terlatih; (c.) tenaga ahli; dan (d.) warga lain unsur Warga Negara. Selain anggota kepolisian yang kita tahu merupakan institusi yang melatih semi militer anggotanya, perlu penjelasan tentang tiga bagian lain, yaitu warga terlatih, tenaga ahli, dan warga lain unsur Warga Negara.

Dalam penjelasannya, yang dimaksud dengan “warga terlatih” adalah warga negara yang terlatih dan terorganisasi dalam lembaga pemerintah atau lembaga non-pemerintah sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi yang siap menjadi komponen pertahanan negara.

Sedangkan yang dimaksud dengan “tenaga ahli” adalah warga negara yang mempunyai keahlian sesuai dengan bidang ilmu pengetahuan yang ditekuni. Pengelompokan tenaga ahli ditentukan sesuai dengan kecabangan komponen utama dan komponen cadangan untuk kepentingan pertahanan negara.

Dan yang terakhir, yang dimaksud dengan “warga lain unsur Warga Negara” adalah warga negara yang tidak termasuk dalam komponen utama, komponen cadangan, warga terlatih, dan tenaga ahli tetapi memenuhi syarat secara fisik dan psikis untuk menjadi komponen pendukung. Warga lain unsur warga negara salah satunya adalah ASN.

Secara substansi, perekrutan warga sipil sebagai bagian dari komponen cadangan yang diatur dalam UU PSDN bersifat sukarela sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2). Warga sipil yang akan menjadi bagian komponen cadangan akan mengikuti latihan dasar kemiliteran yang sifatnya wajib selama tiga bulan, ini tertulis pada Pasal 35 ayat (1). Dan mereka yang bisa ikut berumur 18 hingga 35 tahun yang dituliskan di Pasal 33 ayat (2).

Pasca-pelatihan dasar kemiliteran mereka wajib ikut dalam masa pengabdian dengan status aktif (masa pelatihan, penyegaran, dan mobilisasi) dan masa tidak aktif, yakni masa pengabdian dengan melakukan pekerjaan semula. Usia 48 tahun adalah masa pengabdian tertua sebagai komponen cadangan.

Well, singkatnya, mengacu pada peraturan hukum yang ada, tidak ada masalah dalam terkait SE yang mendorong ASN untuk ikut dalam komcad. Lantas, peran seperti apa yang sebaiknya dilakukan oleh ASN yang tergabung dalam komcad?

Baca juga: Menanti Aksi Menpan-RB Tjahjo Kumolo

Urgensi ASN di Komcad?

Khairul Fahmi, Direktur Eksekutif Institute for Security and Strategic Studies (ISSES), mengatakan bahwa sebenarnya kehadiran ASN berdasarkan UU 23/2019 memang sudah selayaknya ada karena merupakan komponen pendukung pertahanan negara. Harapannya, mereka disiapkan agar sewaktu-waktu dapat dimobilisasi.

Fami melanjutkan, jadi sebenarnya tidak ada yang salah dari program itu, kecuali yang kita pertanyakan adalah prioritas dan urgensinya. Sebenarnya tidak terlalu mengkhawatirkan soal penggunaan komcad untuk hal-hal di luar ancaman militer dan hibrida. Apalagi Presiden juga sudah berulang-ulang menegaskan dalam amanatnya.

Yang perlu diperhatikan adalah, meski mekanisme rekrutmen dan pengawasan personel komcad sudah diatur dalam UU PSDN maupun peraturan-peraturan turunannya, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) juga tetap harus mengantisipasi potensi dampak sosial yang mungkin hadir dari pembentukan komcad. Setidaknya terdapat dua dampak yang dikhawatirkan.

Pertama, jika tidak terkelola dengan baik, hal itu sama saja sedang menyiapkan munculnya potensi kriminalitas dan gangguan keamanan baru yang mungkin saja muncul dari hadirnya ‘pengangguran’ yang memiliki keterampilan dasar militer.

Dijelaskan dalam UU PSDN, komcad memiliki masa aktif dan tidak aktif. Masa aktif adalah saat komcad dilatih dan dimobilisasi. Saat itu bahkan hukum militer berlaku untuk mereka. Sedangkan untuk masa tidak aktif dimulai seusai pelatihan hingga saat mengikuti latihan penyegaran maupun mobilisasi.

Masalahnya, mobilisasi komcad juga akan sangat tergantung pada kebutuhan terhadap ancaman yang disebutkan tadi. Bisa dalam waktu dekat, masih lama atau bahkan malah tidak pernah diaktifkan sama sekali hingga masa pengabdian si personel komcad berakhir pada usia 48 tahun.

Jika kita amati secara sosiologis, argumen pertama Fahmi ini ingin mengatakan bahwa mereka yang dilatih secara kemiliteran selama tiga bulan juga perlu dilihat dampak kelanjutannya. Mereka yang sudah terlatih dengan dasar kemiliteran jika tidak terkontrol tentu dapat berdampak pada aspek keamanan.

Jangan sampai latihan dasar kemiliteran justru menjadi tempat dan ajang untuk pelatihan gratis bagi para pelaku kejahatan seperti kelompok terorisme, separatisme, dan kelompok kejahatan lainnya.

Baca juga: Tjahjo Enggan PNS Banyak Libur?

Kedua, Fahmi juga melihat bahwa salah satu kelemahan UU PSDN adalah adanya pembatasan penggunaan komcad yang hanya untuk penanganan ancaman militer dan hibrida. Padahal mengacu pada kondisi hari ini saja, kita jelas sangat membutuhkan kehadiran banyak sumber daya untuk penanganan wabah penyakit yang sebenarnya dalam UU PSDN juga telah disebutkan sebagai salah satu bentuk ancaman bagi pertahanan negara.

Pandangan kedua Fahmi ini sekiranya sangat penting. Alih-alih bersandar pada argumentasi bahwa masih banyak ASN yang tidak disiplin, menyalahgunakan wewenang, hingga terpapar paham radikal, Fahmi melihat faktor ASN menjadi komcad dapat menjadi bantuan tenaga dan sumber daya untuk penanganan pandemi yang saat ini sedang kita hadapi. (I76)

Baca juga: Tjahjo Lindungi Ganjar?