PKB is leading the bus 

PKB memimpin perolehan suara dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, dan menempati peringkat keempat dari sejumlah hasil quick count saat ini. 

PinterPolitik.com

Di era modern ini, tampaknya tidak ada produk kultur-pop lain yang mampu menawarkan pengalaman sekaligus sensasi terlibat dalam dunia politik sedalam video game.

Tengok saja franchise game strategi Total War, yang dipandang cukup legendaris oleh kalangan penggemar game strategi. Dalam game-game Total War, para pemain diberi kesempatan untuk tidak saja memperbesar pengaruh negaranya di dunia, tetapi di saat bersamaan juga harus berhadapan dengan gejolak politik domestik yang bisa menghancurkan karir politiknya.

Nah, salah satu kunci agar kita bisa memenangkan mode karir di game-game Total War adalah para pemain pada fase awal permainan perlu mengonsolidasikan aliansi politik domestik terlebih dahulu. Salah satu cara yang paling efektif untuk melakukan hal tersebut adalah dengan opsi menempatkan politisi-politisi terpercaya di masing-masing kubu politik yang terdapat di dalam negara kita. Hal ini dilakukan agar kubu-kubu tersebut tidak melakukan penolakan terhadap kita jika kita mengambil keputusan yang kontroversial, seperti menyatakan perang pada negara lain.

Menariknya, dalam persoalan politik dunia nyata, keadaan di Indonesia saat ini sepertinya tidak jauh berbeda dengan opsi yang bisa kita ambil dalam game Total War tadi. 

Kita tengok saja berita deklarasi bakal calon presiden (bacapres) dan bakal calon wakil presiden (bacawapres), Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin). Penunjukkan Cak Imin ini telah memunculkan asumsi bahwa semua poros yang akan bermain pada Pemilihan Presiden 2024 (Pilpres 2024) telah diisi oleh orang-orang terdekat Presiden Joko Widodo (Jokowi), karena Cak Imin dan PKB adalah salah satu pendukung yang paling setia pada Jokowi setidaknya semenjak Pemilihan Umum 2014 (Pemilu 2014).

Oleh karena itu, dengan masuknya Cak Imin ke poros Anies, lalu dengan fakta bahwa poros lain telah diisi oleh Prabowo Subianto, selaku Menteri Pertahanan (Menhan) Jokowi, dan Ganjar Pranowo, selaku orang yang berpartai sama dengan Jokowi, hampir bisa dipastikan bahwa terlepas dari poros manapun yang akan menang pada 2024, mereka adalah orang-orang yang memiliki kedekatan kepada Jokowi.

Hal ini lantas memunculkan pertanyaan menarik, mungkinkah ini artinya Jokowi telah menjadi salah satu presiden Indonesia yang pengaruh politiknya paling powerful?

Jokowi dan Kemunculan Kembali Integralisme Indonesia

Salah satu hal yang menarik tentang kepresidenan Jokowi adalah konsolidasi politik yang sangat kuat. Contoh yang mencolok adalah bergabungnya Ketua Umum Gerindra, Prabowo, ke dalam kabinet Jokowi pada tahun 2019. Konsolidasi ini bahkan menarik perhatian pengamat internasional, seperti Joshua Walker dari Australian National University.

Dalam artikelnya di New Mandala yang berjudul Captain, striker, and the integralist state, Walker mencermati bergabungnya Jokowi dan Prabowo pada tahun 2019 sebagai indikasi dari munculnya kembali teori integralisme Indonesia.

Teori yang pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan politik bernama David Bourchier ini, menjelaskan bahwa budaya politik Indonesia cenderung melihat persaingan dan oposisi politik sebagai gangguan terhadap stabilitas politik dan agenda pemerintahan. Bourchier mengembangkan teori ini berdasarkan pengamatannya terhadap pemerintahan Orde Baru (Orba). Integralisme Indonesia pada saat itu menurutnya membuat para politisi melihat Presiden Soeharto sebagai “Ayah” yang pandangannya selalu dianggap baik untuk Indonesia.

Yang menarik adalah, menurut pengamatan Bourchier, politik integralisme ini tidak berasal dari masa Orba, melainkan merupakan warisan politik dari masa kolonialisme Belanda. Saat Belanda membangun sistem politiknya di Indonesia, mereka membawa filosofi “negara organik,” yang menganggap negara sebagai organisme yang membutuhkan nutrisi untuk bertahan hidup.

Nah, cara untuk memastikan nutrisi selalu tersedia bagi negara adalah dengan memastikan bahwa sistem yang berlaku dapat berfungsi dengan konsisten dari waktu ke waktu, bahkan ketika pemimpinnya berganti. Menurut Bourchier, Belanda kemudian menerapkan ini dengan “memelihara” keluarga-keluarga priyayi tertentu di Indonesia.

Dasar teori ini menjadi dasar bagi klaim Walker bahwa Jokowi, melalui konsolidasi oposisinya, telah menjadi satu-satunya presiden setelah Reformasi yang mampu menghidupkan kembali integralisme Indonesia.

Namun, klaim teori yang disampaikan Walker sepertinya tidak hanya terbatas pada konsolidasi politik saja. Dengan pengisian semua poros Pilpres 2024 oleh orang-orang dekat Jokowi, tampaknya integralisme versi Jokowi telah mencapai tingkat baru yang signifikan, di mana hampir bisa dipastikan terlepas dari poros manapun yang memenangkan Pilpres 2024 nanti, mereka akan diisi oleh orang-orang yang kemungkinan besar akan melanjutkan program-program peninggalan Jokowi. 

Apalagi, narasi yang disampaikan Jokowi ketika dirinya dituding cawe-cawe persoalan Pilpres 2024 pada Juni silam adalah hal tersebut perlu dilakukannya karena Indonesia harus punya sinergi antar periode pemerintahan agar bisa menjadi negara maju. Bila kita berkaca pada teori yang disampaikan Walker, ini adalah indikasi kuat bahwa Jokowi, entah sadar atau tidak, sepertinya memang telah membangkitkan integralisme Indonesia dan filosofi negara organik.

Lantas, pertanyaan lanjutannya adalah, bagaimana ini semua akan berdampak pada legacy Jokowi?

Ter-powerful Setelah Soeharto?

Peradaban manusia diduga kuat baru mulai belajar mencatat sejarah pada 5.000 tahun lalu, melalui relief-relief yang ditinggalkan oleh kerajaan-kerajaan di Mesopotamia. Akan tetapi, selama 5.000 tahun itu, peradaban manusia modern hanya mengingat beberapa kejadian penting saja yang memang memiliki keunikan ceritanya tersendiri.

Namun, sejarah Pilpres 2024 yang digadang-gadangkan akan diisi oleh “All Jokowi’s Men” sepertinya akan menjadi catatan sejarah yang paling diingat. Ini karena semenjak Indonesia melaksanakan Pemilu setelah reformasi, Pilpres kita selalu diisi oleh kandidat-kandidat yang berasal dari kubu yang berlawanan. Sekarang, untuk pertama kalinya, mereka akan diisi oleh orang-orang yang punya kedekatan dengan presiden yang sedang berkuasa.

Atas dasar ini, bisa kita asumsikan bahwa Jokowi mungkin saja akan menjadi presiden kedua Indonesia yang pengaruh politiknya paling powerful, setelah Soeharto. Tentunya, kita tidak bisa mengatakan bahwa pemerintahan yang selanjutnya akan benar-benar “sama” dengan rezim Jokowi sekarang, akan tetapi kalau kita berkaca pada pernyataan dari Prabowo atau Ganjar, yang berniat ingin melanjutkan pembangunan rezim sekarang, mungkin saja wanti-wanti integralisme yang diperingatkan Walker adalah sesuatu yang nyata.

Sebelumnya, patut diingat bahwa ini bukan berarti keberlanjutan adalah sesuatu yang buruk bagi demokrasi. Kalau kalian adalah orang yang meyakini filosofi negara organik, jelas sah-sah saja bila kalian percaya bahwa pemerintahan selanjutnya harus diisi oleh orang-orang yang bisa melanjutkan pembangunan peninggalan pemerintahan sebelumnya. 

Terlebih lagi, pemerintahan Jokowi memang meninggalkan beberapa program yang memerlukan sinkronitas tinggi dengan pemerintahan selanjutnya agar dapat selesai, contoh besarnya tentu adalah program Ibu Kota Negara (IKN). 

Pada akhirnya, tulisan ini hanya membawa kita semua kepada perenungan, apakah fenomena All Jokowi’s Men ini adalah bukti bahwa jiwa politik Indonesia merupakan politik “gotong royong”? Atau justru ini semua adalah sesuatu yang secara perlahan harus kita ubah kembali? Well, mungkin ini bisa jadi bahan renungan yang menarik sebelum kita tidur malam ini. (D74)

Kabar mengejutkan soal duet Anies-Cak Imin menguatkan dugaan beberapa pihak selama ini bahwa internal Koalisi Perubahan memang tidak solid.

Usulan Ketua DPP PDIP Said Abdullan untuk menduetkan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan menimbulkan gejolak di internal Koalisi Perubahan. Tidak seperti NasDem yang menyambut, PKS dan Demokrat dengan tegas menolak.

Intrik menjadi yang kesekian kalinya di internal Koalisi Perubahan. Sebelumnya, NasDem dan Demokrat juga beberapa kali saling kritik secara terbuka. Belakangan, Demokrat bahkan sebut ada parpol yang berkhianat di koalisi.

Tiga elite Partai Golkar yang terdiri dari Ketua DPP Christina Aryani, Supriansa, dan Rizal Mallarangeng menghadiri acara Apel Siaga Perubahan yang diadakan oleh Partai NasDem di GBK.

Hadirnya elite Partai Golkar itu seakan menjadi sinyal arah dukungan dalam Pilpres 2024 nanti. Kehadiran Partai Golkar itu disambut baik oleh para anggota koalisi perubahan yang berharap Golkar bergabung dalam koalisi.

PinterPolitik.com 

Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku bermimpi naik kereta bersama Presiden ke-5 RIMMegawati Soekarnoputri dan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ihwal tentang mimpi itu dia ceritakan dalam sebuah utas di akun Twitter pribadinya. 

Dalam cuitan tersebut SBY menceritakan mereka bertiga menaiki kereta Gajayana dari Stasiun Gambir dengan tujuan Jawa Tengah (Jateng) dan Jawa Timur (Jatim). 

SBY melanjutkan, Presiden Jokowi menjemputnya di Cikeas dan kemudian lanjut menjemput Megawati di kediamannya sebelum mereka bersama-sama berangkat ke Stasiun Gambir. Sesampainya di stasiun, SBY menggambarkan bahwa Presiden Ke-8 RI sudah menunggu untuk menyerahkan tiket kereta. 

Di dalam satu gerbong kereta, SBY mengaku mereka berbincang santai sambil meminum kopi. Hingga pada akhirnya saat sampai di Solo Presiden Jokowi turun bersama SBY yang melanjutkan perjalanan ke Pacitan dengan bus. Sementara Megawati yang melanjutkan perjalanan ke Blitar. 

Cuitan SBY itu ditulisnya sehari setelah pertemuan antara Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). 

Pertemuan itu disinyalir sebagai sinyal baik bahwa akan ada agenda serupa bagi SBY dan Megawati yang selama ini dianggap terlibat “perang dingin”. 

Atmosfer relasi itu bermula ketika Pilpres 2004, di mana SBY yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) dalam kabinet Gotong Royong pimpinan Megawati secara tiba-tiba mundur dan memilih untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden (capres) melawan mantan atasannya itu. 

SBY yang kala itu maju lewat Partai Demokrat yang belum lama terbentuk berhasil memenangkan kontestasi melawan Megawati. Hal ini yang jamak dinilai menjadi penyebab Megawati sakit hati karena merasa di khianati SBY. 

Lantas, dengan mencermati cuitan SBY tentang mimpinya tersebut, pertanyaannya, mengapa SBY sampai mengeluarkan narasi mimpi tersebut? Serta, apakah yang dapat dimaknai dari mimpi sang jenderal bintang empat? 

Hanya Ramalan Masa Depan? 

Dalam mitologi dan budaya Yunani Kuno, mimpi adalah sesuatu yang penting dan berhubungan dengan konsep ramalan yang dieksplorasi dalam literatur. 

Dalam budaya Yunani Kuno mimpi datang dalam tiga jenis. Beberapa merupakan penglihatan literal tentang masa depan, beberapa membutuhkan interpretasi simbolis, dan yang lainnya adalah kunjungan dewa, hantu, atau teman. 

Mimpi SBY bisa dikatakan sebagai jenis mimpi yang membutuhkan interpretasi simbolis dalam menafsirkannya. 

Contoh serupa dengan mimpi SBY di mitologi Yunani Kuno yang membutuhkan interpretasi simbolis adalah Penelope yang merupakan Ratu Ithaca dan istri Odiseus sebelum menikah dengan Odiseus, pernah bermimpi ada lima puluh angsa dirumahnya dan kemudian dibunuh oleh seekor elang. 

Mimpi itu bersifat simbolik yang berarti lima puluh angsa melambangkan pelamar yang ingin melamar Penelope, sedangkan seekor elang melambangkan Odiseus yang akhirnya menjadi suaminya. 

Dalam konteks mimpi SBY, seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam gerbong kereta yang sama SBY memiliki tujuan ke Pacitan, Megawati ke Blitar dan Presiden Jokowi yang memiliki tujuan ke Solo dinilai sebagai arti simbolik yang menyatakan mereka memiliki “rumah” dan tujuan masing-masing dengan bersama-sama di satu gerbong kereta yang memiliki arti simbolik sebagai pemerintahan. 

Mimpi itu juga dinilai sebagai ajakan simbolis SBY kepada Megawati dan Presiden Jokowi untuk kembali menjadi warga negara biasa dan menjadi guru bangsa setelah pemerintahan baru pasca Pilpres 2024 nanti terbentuk. 

Yang jelas, mimpi SBY itu dan juga pertemuan antara AHY dan Puan kiranya merupakan tanda awal yang baik untuk terbukanya sebuah rekonsiliasi kedua mantan presiden tersebut. 

Pasca Pilpres 2004, ketika SBY dan Partai Demokrat menjadi penguasa selama dua periode, Megawati dan PDIP menjadi pihak oposisi pemerintah. Begitu pula terjadi sebaliknya pada situasi politik saat ini. 

Andrew Schaap dalam tulisannya yang berjudul Reconciliation as Ideology and Politics menjelaskan rekonsiliasi didasarkan pada pemahaman tentang tanggung jawab kolektif atas warisan kesalahan masa lalu dan rasa terima kasih bahwa ada kesediaan untuk saling memaafkan agar terciptanya sebuah peluang politik. 

Menjelang kontestasi elektoral tahun depan, setiap parpol akan menjajaki setiap peluang politik yang ada. 

Atas dasar itu, wacana rekonsiliasi antara SBY dan Megawati yang akan secara otomatis diikuti dengan kedua parpol mereka kiranya bertujuan demi sebuah peluang politik bagi kedua belah pihak. 

Jika rekonsiliasi itu tercapai maka kiranya tujuan Partai Demokrat untuk mendapatkan posisi yang lebih penting dan maksimal dalam koalisi yang akan di bangun PDIP akan tercapai. Mengingat, posisi Partai Demokrat di Koalisi Perubahan untuk Persatuan seolah sedang “ditarik-ulur”. 

Sebagai parpol besar dan pernah menjadi partai penguasa, tak heran jika kiranya Partai Demokrat menggunakan daya tawar mereka untuk mendapatkan peluang politik yang lebih baik. 

Di sisi PDIP, dengan adanya wacana rekonsiliasi SBY-Megawati dan peluang bergabungnya Partai Demokrat ini tampaknya akan menciptakan peluang politik untuk “meredam” bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan untuk maju dalam Pilpres 2024. 

Anies adalah satu-satunya bakal capres yang tidak di endorse Presiden Jokowi. Dengan adanya peluang menjegal Anies, maka capres yang akan maju dalam Pilpres 2024 adalah all Jokowi’s men. 

Lalu pertanyaanya, benarkah wacana rekonsiliasi itu untuk membungkus isu menjegal pencapresan Anies? Serta, apakah pertemuan AHY dan Puan serta mimpi SBY adalah termasuk bentuk rayuan kedua pihak untuk mencapai tujuan politiknya? 

Rayuan “Maut” SBY? 

Dalam menciptakan peluang politik untuk mencapai tujuan politiknya, para aktor politik tak jarang saling melempar rayuan satu sama lain untuk memainkan emosi lawan politiknya. 

Daniel Kapust dalam publikasinya yang berjudul Flattery and The History of Political Thought menjelaskan teknik merayu adalah salah satu taktik yang efektif dalam politik untuk membungkus maksud mencapai sebuah tujuan politik dan kekuasaan menjadi lebih halus. 

Dalam konteks pertemuan antara AHY dan puan serta mimpi SBY, kedua belah pihak tampaknya sedang saling melemparkan rayuan untuk membungkus tujuan politiknya masing-masing dengan sebuah wacana rekonsiliasi. 

Mimpi SBY boleh jadi adalah salah satu bentuk rayuan kepada Megawati untuk membuka kembali dialog demi sebuah kepentingan politik keduanya. 

Sebagai catatan, Puan sebelumnya menyebut AHY sebagai salah satu kandidat yang diperhitungkan sebagai cawapres Ganjar Pranowo. 

SBY yang tampaknya sadar posisi Partai Demokrat sedang tidak baik-baik saja di Koalisi Perubahan untuk Persatuan memanfaatkan daya tawar AHY dan Partai Demokrat untuk mendapatkan posisi yang lebih menjanjikan jika bergabung dengan koalisi yang akan dibangun PDIP. 

Rayuan PDIP itu bermaksud untuk mengajak Partai Demokrat bergabung dengan koalisi mereka dan kembali, secara tidak langsung akan membatalkan pencapresan Anies jika hanya tersisa Partai NasDem dan PKS sebagai pengusung. 

Well, menarik untuk menunggu akankah mimpi SBY serta rekonsiliasi mereka terwujud dalam waktu dekat. (S83) 

PinterPolitik.com

“Idealism without pragmatism is impotent.” – Richard M. Nixon

Bagi yang menikmati studi hubungan internasional (HI), pasti familiar dengan istilah hard power dan soft power. Menariknya, dua pendekatan itu tidak hanya ditemukan di hubungan antar negara, melainkan juga hubungan politik domestik. Salah satunya adalah upaya merongrong Koalisi Perubahan untuk Persatuan, atau kita singkat saja Koalisi Perubahan.

Strategi hard power terlihat digunakan terhadap Partai NasDem. Menurut laporan Tempo yang berjudul Panas Surya Terbakar Istana, setidaknya terdapat tiga bisnis Surya Paloh yang terganggu setelah deklarasi Anies. Itu telah diulas dalam artikel PinterPolitik yang berjudul Pilpres 2024 Hampir Pasti Ganjar vs Prabowo?.

Dua menteri NasDem juga kini dihantam kasus korupsi. Johnny G. Plate sudah ditetapkan menjadi tersangka di kasus korupsi proyek menara BTS 4G Kemenkominfo. Sedangkan Syahrul Yasin Limpo diusulkan jadi tersangka di kasus dugaan penyalahgunaan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan gratifikasi di Kementerian Pertanian.

Jika strategi hard power alias pendekatan berbasis kekerasaan digunakan terhadap Partai NasDem, strategi soft power atau berbasis persuasi digunakan terhadap Partai Demokrat.

Yup, kita semua mengetahui bahwa Puan Maharani menyebut Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) masuk ke dalam daftar cawapres Ganjar Pranowo.

Mengingat riwayat ketegangan hubungan PDIP dan Demokrat, masuknya nama AHY tentu menggemparkan. Politikus senior PDIP Panda Nababan dalam bukunya Panda Nababan Lahir Sebagai Petarung: Sebuah Otobiografi menjelaskan bahwa keretakan itu bermula ketika Megawati Soekarnoputri merasa dibohongi oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Ketika ditanya Mega apakah akan maju di Pilpres 2004, SBY menjawab “tidak maju”. Panda menjelaskan kejadian itu dalam sub-judul bukunya yang berjudul SBY Dianggap Berbohong.

Dua Mata Pisau PDIP

Terdapat tiga analisis yang dapat dibangun dari masuknya nama AHY. Analisis pertama, sebagaimana diungkap berbagai pihak, besar kemungkinan PDIP tengah menggoda Demokrat untuk meninggalkan Koalisi Perubahan.

Namun, bukankah seharusnya Demokrat sadar bahwa peluang AHY untuk menjadi cawapres Ganjar terbilang kecil?

Well, bagaimana jika tawaran PDIP adalah kursi menteri? Dengan tidak pastinya pencapresan Anies dan peluang dihantam sana-sini, bukan tidak mungkin Demokrat mengambil langkah pragmatis dengan bergabung di kubu PDIP.

Selain memperbaiki hubungan yang retak selama puluhan tahun, Demokrat dapat kembali menikmati kursi empuk Istana. 

Analisis kedua, tawaran PDIP dapat dibaca sebagai sebuah blunder. Pasalnya, itu dapat dimanfaatkan oleh Demokrat untuk menaikkan daya tawar dan menggertak Koalisi Perubahan untuk memilih AHY sebagai cawapres Anies.

Dalam artikel PinterPolitik yang berjudul SBY Gertak Koalisi Perubahan?, telah dijabarkan bahwa gertakan politik (political bluffing) sebelumnya terlihat dilakukan ketika SBY melakukan pertemuan dengan Prabowo Subianto. Seolah Demokrat hendak memberi pesan bahwa mereka bisa saja bergabung ke poros Gerindra.

Singkatnya, dengan Puan menyebut nama AHY, itu justru dapat memperkuat Koalisi Perubahan. Dalam artian, Demokrat dapat lebih mengunci posisi cawapres Anies. Seperti dalam dalil zero-sum game, keuntungan satu pihak adalah kerugian bagi pihak lainnya.

Momentum Emas Cak Imin?

Bangunan analisis ketiga adalah yang paling menarik. Katakanlah Demokrat tergoda dan keluar dari Koalisi Perubahan, ini adalah momentum emas untuk PKB dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

Ada tiga alasan di balik kesimpulan itu. Pertama, peluang Cak Imin menjadi cawapres Prabowo terlihat tidak besar. Tidak hanya soal elektabilitas yang rendah, belakangan Cak Imin sendiri menyebut Erick Thohir tengah dibahas untuk mendampingi Prabowo.

“Sudah dari dulu (nama Erick dibahas), enam bulan lalu maju ke Pak Prabowo,” kata Cak Imin pada 11 Juni 2023.

Kedua, jika Demokrat keluar, Koalisi Perubahan akan gugur karena tidak memenuhi ambang batas 115 kursi DPR. Oleh karenanya, PKB dapat menutup lubang yang ditinggalkan Demokrat. NasDem (59) + PKS (50) + PKB (58) = 167 kursi DPR.

Ketiga, Cak Imin adalah sosok yang dibutuhkan Anies. Seperti diungkap Waketum NasDem Ahmad Ali, Anies lemah di beberapa provinsi, khususnya di Jawa Tengah (Jateng) dan Jawa Timur (Jatim). Dengan Jateng merupakan kandang PDIP, pilihan Anies adalah sosok yang kuat di Jatim.

Nah, Jatim merupakan basis suara terbesar PKB. Pada Pemilu 2019, PKB memperoleh 4.198.551 suara di Jatim, hanya dilewati oleh PDIP dengan 4.319.666 suara. Dengan total meraih 13.570.097 suara, sepertiga suara PKB disumbang oleh satu provinsi, yakni Jawa Timur.

Selain itu, Cak Imin juga memiliki jaringan yang kuat di Nahdlatul Ulama (NU). Kendati terlibat ketegangan dengan NU struktural, Cak Imin mendapat banyak simpati dari NU kultural. Cak Imin membangun jaringan dengan kiai-kiai NU di daerah, khususnya di Jateng dan Jatim.

Well, singkatnya, situasi Koalisi Perubahan yang semakin tidak jelas akibat “godaan” PDIP dapat menjadi peluang emas bagi PKB dan Cak Imin. Kebutuhan atas parpol koalisi dan cawapres yang kuat di Jatim adalah daya tawar Cak Imin untuk menjadi cawapres Anies Baswedan.

Sekalipun bukan Cak Imin, PKB dapat menawarkan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Kita lihat saja kelanjutannya. (R53)

Situasi rumit Koalisi Perubahan, khususnya setelah pertemuan Partai Demokrat dan PDIP dapat menjadi momentum Muhaiman Iskandar (Cak Imin) dan PKB.

Jika Demokrat benar-benar keluar dari Koalisi Perubahan, Cak Imin dapat memanfaatkannya untuk bergabung. Pasalnya, sejauh ini terlihat sulit bagi Cak Imin untuk menjadi cawapres Prabowo. Belakangan, bahkan Cak Imin sendiri yang membahas nama Erick Thohir menjadi cawapres Prabowo.

Dengan kebutuhan Koalisi Perubahan untuk memenuhi ambang batas dan sosok pendamping Anies Baswedan yang kuat di Jateng atau Jatim, Cak Imin dapat menjadi pilihan yang masuk akal.

Jatim merupakan basis suara PKB. Selain itu, jaringan Cak Imin juga kuat di kalangan Nahdlatul Ulama. Jika skenario ini berjalan, bukan tidak mungkin Cak Imin akan banting setir menjadi cawapres Anies.

Sebelumnya, Cak Imin juga menunjukkan gestur kedekatan dengan Anies. Ia mengunggah video sedang naik vespa bersama Anies. Banyak yang melihat itu sebagai sinyal dukungan.

PinterPolitik.com

“We can conquer only by attacking.” – George Patton

Dalam artikel PinterPolitik yang berjudul Langkah Anies Dihambat Surya Paloh?, telah dijabarkan bahwa Anies Baswedan kesulitan untuk vokal mengkritik pemerintah karena Surya Paloh menghindari ketegangan terbuka. Namun, semakin meruncingnya hubungan Paloh dengan pemerintah tampaknya mengubah permainan.

Tidak hanya hubungan yang renggang dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pasca dukungan kepada Anies, berbagai bisnis Paloh juga dikabarkan terganggu. Berdasarkan laporan Tempo yang bertajuk Panas Surya Terbakar Istana, setidaknya ada tiga bisnis Paloh yang terganggu setelah deklarasi Anies.

Pertama, usaha katering PT Pangansari Utama yang menyediakan jasa boga untuk PT Freeport Indonesia. Pangansari diketahui menyediakan katering untuk 40 ribu pekerja Freeport selama 30 tahun. Akhir-akhir ini terdengar kabar bahwa Pangansari akan digantikan oleh PT Sarinah yang merupakan perusahaan BUMN.

Jika benar terjadi, itu akan menjadi kerugian besar bagi Paloh karena kabarnya keuntungan Pangansari mencapai ratusan miliar rupiah. Nilai pengadaan makanan untuk Freeport mencapai US$ 500 juta per tahun atau sekitar Rp 7,4 triliun.

Kedua, usaha properti PT Media Properti Indonesia yang tengah membangun gedung kembar Indonesia 1 di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat. Pembangunan itu membutuhkan dana sebesar Rp 8 triliun. Namun, bank pemerintah dikabarkan batal memberikan kredit pada akhir tahun lalu, dua bulan setelah deklarasi Anies.

Ketiga, usaha media Media Group kini tidak lagi mendapatkan iklan dari pemerintah dan BUMN.

Hubungan yang renggang dengan Jokowi dan bisnis yang terganggu tampaknya masih membuat Paloh menahan diri. Namun, ditangkapnya eks Sekjen NasDem Johnny G. Plate atas kasus korupsi proyek menara BTS tampaknya menjadi titik balik permainan.

Selepas penangkapan Plate, Paloh memanggil elite NasDem ke NasDem Tower. Pada malam harinya, giliran Anies yang terlihat dipanggil.

Menariknya, entah kebetulan atau tidak, pasca momen itu Anies terlihat semakin terbuka mengkritik pemerintah. Pun demikian dengan rekan Koalisi Perubahan lainnya. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) hingga Jusuf Kalla (JK) juga memberikan kritik.

Lantas, ini kah momentum perlawanan Koalisi Perubahan? Terkhusus Anies, apakah ini momentum emas untuk membalikkan keadaan?

Waktunya Serangan Balik?

Ketika diwawancara Tempo pada 9 Mei, Paloh memberikan jawaban menarik. Paloh ditanya, “Bukankah kalau NasDem berseberangan dengan pemerintah itu bisa bagus karena membangun citra pembaru?”.

Jawaban Paloh, “Relatif. Kalau pemerintahannya bagus, bagaimana kita bisa berseberangan? Rugi sekali. Pemerintah yang berjalan on the right track, yang baik, saya harus bela dia. Kalau dia main-main, tidak lagi on the right track, saya siap berseberangan.”

Kalimat terakhir Paloh perlu digarisbawahi serius. Bagaimana jika diksi “kalau dia main-main” merujuk pada situasi Koalisi Perubahan, khususnya NasDem saat ini?

Berbagai hantaman dan sikutan yang datang adalah alasan yang masuk akal untuk melawan balik. Sebagaimana ditulis Sun Tzu dalam buku The Art of War, “Attack is the secret of defense; defense is the planning of an attack”. Serangan adalah rahasia dari pertahanan. Dan, pertahanan adalah bagian dari rencana penyerangan.

Dalam percakapan sehari-hari, misalnya ketika membahas strategi sepakbola, kita kerap mendengar adagium, “attack is the best form of defence”. Serangan adalah bentuk terbaik dari pertahanan. Pelatih Manchester City Pep Guardiola disebut memainkan strategi ini.

Seperti yang terlihat baru-baru ini, berbagai tokoh Koalisi Perubahan tengah intens memberikan kritik ke pemerintah. Di acara HUT ke-21 PKS pada 20 Mei, misalnya, Anies membandingkan pembangunan jalan di era Jokowi dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Menurut Anies, keunggulan Jokowi hanya terletak pada pembangunan jalan tol. Sementara pembangunan jalan gratis menempatkan SBY sebagai pemenang balapan.

“Jika dibandingkan dengan jalan nasional, di pemerintahan ini membangun jalan nasional membangun sepanjang 500 kilometer, di era 10 tahun sebelumnya 11.800 kilometer, 20 kali lipat,” ungkap Anies.

Ini Panggung Anies?

Sebagai tokoh utama Koalisi Perubahan, Anies adalah kunci permainan jika Koalisi Perubahan memutuskan untuk menyerang balik. Ada dua alasan untuk itu. Pertama, tentu saja demi mendongkrak popularitas dan elektabilitas Anies.

Profesor Ilmu Politik di California Institute of Technology, R. Michael Alvarez, dalam tulisannya Why Do Politicians Always Attack Each Other?, menjelaskan bahwa kampanye negatif, yakni menyerang kelemahan lawan politik adalah cara paling ampuh untuk menarik simpati publik.

Tidak hanya mengkritik berbagai kelemahan pemerintah saat ini, Anies juga terlihat memainkan strategi “politik teraniaya”.

Sreenivasa Reddy dalam tulisannya Playing victim is a deceptive political game, menyebutkan “politik teraniaya” adalah permainan politik favorit di era saat ini, dimana politisi populis mendapatkan penerimaan yang luas.

Baru-baru ini Anies misalnya mengkritik soal kesetaraan politik. “Dulu siapa saja boleh maju ke pilpres, caleg, bupati, wali kota. Hari ini jangan sampai ada pengaturan siapa yang boleh maju dan tidak,” ungkap Anies pada 21 Mei.

Kendati tidak menjelaskan secara spesifik, bahasa kritik Anies terlihat membangun persepsi bahwa terdapat pengekangan hak politik. Mudah bagi publik menangkap bahwa Anies ingin mengatakan Koalisi Perubahan adalah pihak yang tengah ditindas.

Kedua, Anies adalah politisi yang pandai menggunakan guerrilla marketing atau pemasaran gerilya. Itu adalah taktik pemasaran yang memiliki ciri khas menggunakan kejutan (element of surprise) dalam strategi komunikasinya.

Pemasaran gerilya berbeda dari pemasaran tradisional karena mengandalkan interaksi pribadi, anggaran lebih kecil, dan menargetkan kelompok masyarakat tertentu untuk menyebarkan konten promosi.

Pemasaran gerilya dapat pula disebut pemasaran viral berbiaya murah. Konten promosi dibuat mengejutkan, sensasional, atau semenarik mungkin agar tersebar dari mulut ke mulut, sehingga menjangkau audiens yang lebih luas secara gratis.

Setidaknya sudah dua kali Anies menggunakan guerrilla marketing, yakni ketika mengunggah foto sedang membaca buku How Democracies Die pada November 2020 dan buku Principles for Navigating Big Debt Crises pada April 2023.

Cukup dengan mengunggah foto sedang membaca buku, Anies membuat publik menafsirkan luas bahwa dirinya sedang mengkritik pemerintah. Anies dinilai mengkritik pemerintah soal buruknya demokrasi dan besarnya utang negara.

Publik yang merasa terikat dengan unggahan Anies kemudian membagikannya secara sukarela. Ini lah kelebihan guerrilla marketing. Strateginya mungkin sederhana, namun memberikan dampak besar dan meluas.

Dengan kepiawaian komunikasinya, Anies dapat memanfaatkan momentum ini untuk mengubah citra negatif menjadi positif.

Lagipula, sekalipun tidak terkonversi menjadi citra positif, berbagai pemberitaan negatif yang ada tetap positif bagi Anies, dalam artian, publik terus membahasnya.

Itu menjaga popularitas Anies tetap tinggi dan menjadikannya top of mind publik. Dalam komunikasi, itu disebut dengan top of mind awareness atau TOMA. (R53)

PinterPolitik.com

“Politik adalah cara merampok dunia. Politik adalah cara menggulingkan kekuasaan, untuk menikmati giliran berkuasa”, W. S. Rendra 

Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia (Menkominfo), Johnny G. Plate resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam kasus korupsi proyek menara BTS 4G dan program BAKTI Kominfo. Orang yang juga jadi Sekretaris Jenderal (Sekjen) dari Partai Nasdem ini dijerat dengan Pasal 2 dan 3 UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menteri itu ditaksir merugikan negara  sekitar Rp8 triliun. Plate sendiri menjadi menteri ke-5 Jokowi yang tersandung kasus korupsi, setelah sebelumnya ada nama seperti Imam Nahrawi selaku mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), dan nama-nama lainnya.

Surya Paloh selaku Ketua Umum (Ketum) Partai Nasdem mengungkapkan kesedihannya dan betapa terpukulnya Nasdem atas kasus ini. Meski begitu, Plate tidak dipecat oleh Nasdem, karena mereka memegang asas praduga tak bersalah. 

Selain itu, KPU juga menyatakan bahwa status Plate sebagai bakal caleg dari Nasdem belum digugurkan, karena belum adanya putusan hukum yang berkekuatan tetap atau inkracht. 

Beberapa pihak kemudian menilai bahwa kasus ini akan berdampak pada Nasdem di Pemilihan Umum 2024 (Pemilu 2024). Akan tetapi, apakah hal itu memang benar?

Game Over?

Dalam percaturan politik pemilu, adalah hal yang lumrah dan wajib bagi setiap partai politik untuk menemukan “circle” atau koalisinya masing-masing. Untuk Pemilu 2024 saja sudah ada beberapa koalisi yang terbentuk, mulai dari Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), dan Koalisi Perubahan. 

Fenomena ini dapat dijelaskan lewat teori aliansi strategis. Teori ini menjelaskan bahwa dua atau lebih entitas independen akan bergabung untuk tujuan tertentu dengan jangka waktu yang tidak menentu. Sementara itu,  menurut Ranjay Gulati, aliansi strategis adalah sebuah kombinasi antara dua atau lebih organisasi untuk mencapai tujuan bersama dengan berbagi sumber daya, dan informasi yang saling menguntungkan. Hal itu dilakukan untuk mencapai tujuan bersama, yang tidak bisa dicapai oleh masing-masing entitas tersebut dengan kekuatannya sendiri, sehingga penggabungan ini memperbesar kemungkinan untuk mencapainya.

Meski lebih sering digunakan untuk analisis pelaku bisnis,  teori ini juga bisa menjelaskan kecenderungan partai politik untuk melakukan aliansi. Dengan melakukan koalisi atau aliansi, maka partai-partai tersebut bisa mencapai tujuan strategis mereka, seperti mendapat kursi di parlemen, hingga pencalonan dan pemenangan presiden yang diusung oleh mereka.

Meski tidak semua partai akan mendapat jatah presiden atau wakil presiden, masih banyak “kue” yang bisa didapatkan oleh mereka. Jatah kursi menteri, petinggi BUMN, dan instansi lainnya, tetap menggiurkan bagi partai untuk bergabung ke dalam koalisi yang kuat dan memiliki kemungkinan menang terbesar.

Nasdem sendiri saat ini tergabung ke dalam Koalisi Perubahan, bersama dengan Partai Demokrat dan PKS. Ketiga partai tersebut telah sepakat untuk mengusung Anies Baswedan sebagai capres nanti. Bisa dibilang, koalisi ini adalah oposisi paling kuat bagi Ganjar Pranowo, dengan PDIP di belakangnya. 

Dengan ditetapkannya Johnny G. Plate sebagai tersangka korupsi, besar dugaannya itu memang akan  mempengaruhi Nasdem secara khusus, dan lebih luas lagi pada Koalisi Perubahan dan pencapresan Anies. Surya Paloh sendiri mengakui bahwa kasus ini merupakan pukulan bagi partainya dan yakin akan berefek pada elektabilitas Nasdem. 

Apalagi, Surya Paloh juga menjelaskan bagaimana persepsi dan kepercayaan publik begitu penting bagi sebuah partai politik. Jadi, meskipun pada awalnya penangkapan Plate mungkin tidak berdampak langsung pada elektabilitas partai, persepsi yang muncul bahwa Plate adalah seorang pejabat yang korupsi dan berasal dari Partai Nasdem bisa menciptakan persepsi yang negatif.

Ujang Komaruddin, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia menjelaskan bahwa kasus ini akan bertambah buruk efeknya bagi Nasdem apabila upaya penyelesaiannya terus bergulir hingga mendekati waktu Pemilu nanti. Akibatnya, Nasdem bisa kehilangan suara dari para pemilihnya.

Ujang juga menyebutkan soal pengaruhnya pada Anies, apalagi jika ada isu lain yang menambah kesan negatif pada Nasdem, terutama soal aliran dana korupsi tersebut. Selain itu, sebenarnya elektabilitas Anies sendiri sudah “kalah” dalam berbagai survei sebelum kasus ini mencuat. Lewat survei lembaga indikator politik, tercatat Anies tertinggal sekitar 5 persen tingkat keterpilihannya dari Ganjar dan Prabowo. 

Dengan prediksi besarnya pengaruh kasus ini kepada Nasdem, apakah pengaruh kasus ini akan “mengakhiri” mimpi Anies dalam Pilpres?

Anies Bukan Nasdem?

Ada satu hal penting yang membedakan Anies dengan bacapres lainnya, yaitu fakta bahwa dia bukan kader salah satu partai, termasuk Nasdem sekalipun. Bahkan dalam perjalanannya menjadi Gubernur DKI Jakarta, dirinya bukanlah seorang kader partai mana pun.

Jika kita bandingkan dengan bacapres lainnya seperti Ganjar yang merupakan kader PDIP atau Prabowo yang merupakan Ketum Gerindra, maka terdapat perbedaan soal keterikatan mereka dengan partai pengusung. Bisa dibilang, seharusnya masalah internal partai tidak dikaitkan pada dirinya sebagai capres non-kader partai. 

Mungkin kita bisa mengingat istilah “petugas partai”, yang kembali diperdebatkan saat Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri menggunakan istilah tersebut saat proses peresmian pengusungan Ganjar sebagai capres dari PDIP. Istilah ini sempat memicu perdebatan soal keberpihakan presiden nantinya, apakah pada partai atau negara. 

Seperti yang pernah disampaikan oleh pengamat politik Rocky Gerung soal perbedaan Anies dan Presiden Jokowi. Menurutnya, Anies tidak seperti Jokowi yang memiliki peran vital partai dibelakangnya. Rocky juga menambahkan bahwa fenomena Anies ini membawa pergeseran persepsi masyarakat, sehingga tidak lagi melihat siapa partai di belakang capres, namun lebih kepada figur capres itu sendiri. 

Selain itu, sifat pendukung Anies yang cukup luas dan cair juga menjadi faktor lainnya. Anies sendiri mendapat banyak dukungan relawan dan kelompok kelompok Islam. Kelompok ini tidak sepenuhnya berasal dari Nasdem, namun juga banyak dari PKS dan Demokrat atau komunitas masyarakat lainnya. 

Bahkan Sahrin, yang merupakan relawan pendukung Anies Baswedan, Amanat Indonesia (ANIES) memperkenalkan istilah “petugas rakyat” dalam permintaannya kepada Anies saat deklarasi dukungan kelompok tersebut. 

Maka dari itu, tidak bisa dikatakan bahwa penangkapan Plate telah menggagalkan Anies dalam pilpres lebih cepat. Tentu hal itu akan berdampak pada Nasdem, tapi bagi Anies sepertinya tidak berefek terlalu banyak. Utamanya, karena dukungannya yang cukup luas dan cair dari banyak masyarakat dan relawan. 

Sebenarnya, dukungan Nasdem kepada Anies juga merupakan hal yang “mengejutkan”. Karena sebagai anggota koalisi pemerintah sampai, tindakan itu akhirnya membuat mereka  dicap melakukan  “manuver pembangkangan”. 

Namun apapun itu, semoga hasil Pilpres nanti adalah yang terbaik bagi Indonesia. Dan lebih besar lagi adalah harapan bahwa dalam proses dan pelaksanaannya nanti tidak diwarnai oleh tindak kecurangan, dan demokrasi bisa berjalan sebaik mungkin di tingkat nasional. Biarkan pesta demokrasi menghasilkan hasilnya dengan sebaik mungkin dan sesuai dengan faktanya. Karena hasil pemilu yang jujur adalah kehendak rakyat seluruhnya. (R87)