PinterPolitik.com

Di era modern ini, tampaknya tidak ada produk kultur-pop lain yang mampu menawarkan pengalaman sekaligus sensasi terlibat dalam dunia politik sedalam video game.

Tengok saja franchise game strategi Total War, yang dipandang cukup legendaris oleh kalangan penggemar game strategi. Dalam game-game Total War, para pemain diberi kesempatan untuk tidak saja memperbesar pengaruh negaranya di dunia, tetapi di saat bersamaan juga harus berhadapan dengan gejolak politik domestik yang bisa menghancurkan karir politiknya.

Nah, salah satu kunci agar kita bisa memenangkan mode karir di game-game Total War adalah para pemain pada fase awal permainan perlu mengonsolidasikan aliansi politik domestik terlebih dahulu. Salah satu cara yang paling efektif untuk melakukan hal tersebut adalah dengan opsi menempatkan politisi-politisi terpercaya di masing-masing kubu politik yang terdapat di dalam negara kita. Hal ini dilakukan agar kubu-kubu tersebut tidak melakukan penolakan terhadap kita jika kita mengambil keputusan yang kontroversial, seperti menyatakan perang pada negara lain.

Menariknya, dalam persoalan politik dunia nyata, keadaan di Indonesia saat ini sepertinya tidak jauh berbeda dengan opsi yang bisa kita ambil dalam game Total War tadi. 

Kita tengok saja berita deklarasi bakal calon presiden (bacapres) dan bakal calon wakil presiden (bacawapres), Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin). Penunjukkan Cak Imin ini telah memunculkan asumsi bahwa semua poros yang akan bermain pada Pemilihan Presiden 2024 (Pilpres 2024) telah diisi oleh orang-orang terdekat Presiden Joko Widodo (Jokowi), karena Cak Imin dan PKB adalah salah satu pendukung yang paling setia pada Jokowi setidaknya semenjak Pemilihan Umum 2014 (Pemilu 2014).

Oleh karena itu, dengan masuknya Cak Imin ke poros Anies, lalu dengan fakta bahwa poros lain telah diisi oleh Prabowo Subianto, selaku Menteri Pertahanan (Menhan) Jokowi, dan Ganjar Pranowo, selaku orang yang berpartai sama dengan Jokowi, hampir bisa dipastikan bahwa terlepas dari poros manapun yang akan menang pada 2024, mereka adalah orang-orang yang memiliki kedekatan kepada Jokowi.

Hal ini lantas memunculkan pertanyaan menarik, mungkinkah ini artinya Jokowi telah menjadi salah satu presiden Indonesia yang pengaruh politiknya paling powerful?

Jokowi dan Kemunculan Kembali Integralisme Indonesia

Salah satu hal yang menarik tentang kepresidenan Jokowi adalah konsolidasi politik yang sangat kuat. Contoh yang mencolok adalah bergabungnya Ketua Umum Gerindra, Prabowo, ke dalam kabinet Jokowi pada tahun 2019. Konsolidasi ini bahkan menarik perhatian pengamat internasional, seperti Joshua Walker dari Australian National University.

Dalam artikelnya di New Mandala yang berjudul Captain, striker, and the integralist state, Walker mencermati bergabungnya Jokowi dan Prabowo pada tahun 2019 sebagai indikasi dari munculnya kembali teori integralisme Indonesia.

Teori yang pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan politik bernama David Bourchier ini, menjelaskan bahwa budaya politik Indonesia cenderung melihat persaingan dan oposisi politik sebagai gangguan terhadap stabilitas politik dan agenda pemerintahan. Bourchier mengembangkan teori ini berdasarkan pengamatannya terhadap pemerintahan Orde Baru (Orba). Integralisme Indonesia pada saat itu menurutnya membuat para politisi melihat Presiden Soeharto sebagai “Ayah” yang pandangannya selalu dianggap baik untuk Indonesia.

Yang menarik adalah, menurut pengamatan Bourchier, politik integralisme ini tidak berasal dari masa Orba, melainkan merupakan warisan politik dari masa kolonialisme Belanda. Saat Belanda membangun sistem politiknya di Indonesia, mereka membawa filosofi “negara organik,” yang menganggap negara sebagai organisme yang membutuhkan nutrisi untuk bertahan hidup.

Nah, cara untuk memastikan nutrisi selalu tersedia bagi negara adalah dengan memastikan bahwa sistem yang berlaku dapat berfungsi dengan konsisten dari waktu ke waktu, bahkan ketika pemimpinnya berganti. Menurut Bourchier, Belanda kemudian menerapkan ini dengan “memelihara” keluarga-keluarga priyayi tertentu di Indonesia.

Dasar teori ini menjadi dasar bagi klaim Walker bahwa Jokowi, melalui konsolidasi oposisinya, telah menjadi satu-satunya presiden setelah Reformasi yang mampu menghidupkan kembali integralisme Indonesia.

Namun, klaim teori yang disampaikan Walker sepertinya tidak hanya terbatas pada konsolidasi politik saja. Dengan pengisian semua poros Pilpres 2024 oleh orang-orang dekat Jokowi, tampaknya integralisme versi Jokowi telah mencapai tingkat baru yang signifikan, di mana hampir bisa dipastikan terlepas dari poros manapun yang memenangkan Pilpres 2024 nanti, mereka akan diisi oleh orang-orang yang kemungkinan besar akan melanjutkan program-program peninggalan Jokowi. 

Apalagi, narasi yang disampaikan Jokowi ketika dirinya dituding cawe-cawe persoalan Pilpres 2024 pada Juni silam adalah hal tersebut perlu dilakukannya karena Indonesia harus punya sinergi antar periode pemerintahan agar bisa menjadi negara maju. Bila kita berkaca pada teori yang disampaikan Walker, ini adalah indikasi kuat bahwa Jokowi, entah sadar atau tidak, sepertinya memang telah membangkitkan integralisme Indonesia dan filosofi negara organik.

Lantas, pertanyaan lanjutannya adalah, bagaimana ini semua akan berdampak pada legacy Jokowi?

Ter-powerful Setelah Soeharto?

Peradaban manusia diduga kuat baru mulai belajar mencatat sejarah pada 5.000 tahun lalu, melalui relief-relief yang ditinggalkan oleh kerajaan-kerajaan di Mesopotamia. Akan tetapi, selama 5.000 tahun itu, peradaban manusia modern hanya mengingat beberapa kejadian penting saja yang memang memiliki keunikan ceritanya tersendiri.

Namun, sejarah Pilpres 2024 yang digadang-gadangkan akan diisi oleh “All Jokowi’s Men” sepertinya akan menjadi catatan sejarah yang paling diingat. Ini karena semenjak Indonesia melaksanakan Pemilu setelah reformasi, Pilpres kita selalu diisi oleh kandidat-kandidat yang berasal dari kubu yang berlawanan. Sekarang, untuk pertama kalinya, mereka akan diisi oleh orang-orang yang punya kedekatan dengan presiden yang sedang berkuasa.

Atas dasar ini, bisa kita asumsikan bahwa Jokowi mungkin saja akan menjadi presiden kedua Indonesia yang pengaruh politiknya paling powerful, setelah Soeharto. Tentunya, kita tidak bisa mengatakan bahwa pemerintahan yang selanjutnya akan benar-benar “sama” dengan rezim Jokowi sekarang, akan tetapi kalau kita berkaca pada pernyataan dari Prabowo atau Ganjar, yang berniat ingin melanjutkan pembangunan rezim sekarang, mungkin saja wanti-wanti integralisme yang diperingatkan Walker adalah sesuatu yang nyata.

Sebelumnya, patut diingat bahwa ini bukan berarti keberlanjutan adalah sesuatu yang buruk bagi demokrasi. Kalau kalian adalah orang yang meyakini filosofi negara organik, jelas sah-sah saja bila kalian percaya bahwa pemerintahan selanjutnya harus diisi oleh orang-orang yang bisa melanjutkan pembangunan peninggalan pemerintahan sebelumnya. 

Terlebih lagi, pemerintahan Jokowi memang meninggalkan beberapa program yang memerlukan sinkronitas tinggi dengan pemerintahan selanjutnya agar dapat selesai, contoh besarnya tentu adalah program Ibu Kota Negara (IKN). 

Pada akhirnya, tulisan ini hanya membawa kita semua kepada perenungan, apakah fenomena All Jokowi’s Men ini adalah bukti bahwa jiwa politik Indonesia merupakan politik “gotong royong”? Atau justru ini semua adalah sesuatu yang secara perlahan harus kita ubah kembali? Well, mungkin ini bisa jadi bahan renungan yang menarik sebelum kita tidur malam ini. (D74)

PinterPolitik.com

Beberapa minggu terakhir ini pemberitaan cukup berpusat pada rencana pertemuan dua jenderal besar sekaligus politisi besar, yakni Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Prabowo Subianto.

“Memang benar dua minggu terakhir ini ada pembahasan ada saling komunikasi, kami mendengar ada kabar dari Pak Prabowo untuk bersilaturahmi dengan Pak SBY,” ungkap Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada 14 Mei 2023.

Rencana pertemuan itu menarik atensi luas karena Partai Demokrat disebut-sebut tengah diajak untuk membentuk Koalisi Besar. Sejauh ini Koalisi Besar berpotensi diisi oleh Partai Gerindra, PKB, dan Partai Golkar.

“Inilah Koalisi Besar untuk bangsa,” ungkap Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution pada 10 Mei 2023.

Yang lebih menarik soal potensi terbentuknya Koalisi Besar adalah posisi Partai Demokrat di Koalisi Perubahan. Lantas, apakah ini sinyal Partai Demokrat akan meninggalkan Koalisi Perubahan?

SBY si Maverick

Sebelum membahas lebih jauh, menarik sekiranya untuk lebih mengenal sosok SBY yang disebut-sebut sebagai peracik strategi de facto Partai Demokrat.

Adhi Priamarizki dalam tulisannya Military Reform and Military Maverick, menyebutkan bahwa sama dengan Agus Wirahadikusumah dan Agus Widjojo, SBY tergolong sebagai military maverick atau maverick militer.

Mengutip Barry Posen dalam The Source of Military Doctrine: France, Britain, and Germany between the World Wars, maverick militer adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan para perwira militer yang memiliki cara berpikir yang relatif berbeda dan dapat mengusulkan ide perubahan yang signifikan.

Secara khusus, sosok-sosok maverick militer disebut memainkan peran penting dalam membawa ide-ide demokrasi berhasil masuk ke angkatan bersenjata.

Menurut Priamarizki, ketiga sosok militer tersebut memainkan peran penting dalam upaya mereformasi militer dan mendukung agenda demokratisasi di penghujung tahun 1990-an dan di awal 2000-an.

Sosoknya sebagai maverick militer juga terlihat jelas dari kemampuan SBY dalam menyiapkan Partai Demokrat sebagai kendaraan politik. Menurut Dipo Alam dalam tulisannya Jalan Demokrasi Para Jenderal, persiapan sudah dilakukan SBY sejak 2002. Namun, ada pula yang menyebut SBY telah menyiapkan jaringannya sejak tahun 1990-an.

Selama sepuluh tahun menjadi RI-1, kapasitas SBY sebagai maverick militer semakin terlihat. Menariknya, selaku sosok yang merasakan dwifungsi dan represi militer di era Orde Baru, SBY justru dikenal sebagai Presiden yang demokratis.

Mengacu pada data Economist Intelligence Unit (EIU), dari tahun 2006 ke 2015, skor indeks demokrasi Indonesia naik dari 6,41 menjadi 7,03.

Pada 7 Februari 2017, terdapat cerita menarik dari SBY. Ia mengaku pernah mendapat saran agar berlaku lebih tegas dan keras karena dirinya dinilai terlalu demokratis. Menurutnya, tawaran itu adalah godaan politik yang sangat menggiurkan. Namun, setelah memikirkan dengan baik-baik, SBY memutuskan tidak mengambil saran tersebut.

Selain persoalan demokrasi, kemampuan SBY sebagai seorang maverick militer juga terlihat dari strategi politiknya yang kemungkinan besar mengaplikasikan strategi ahli perang asal Tiongkok, Sun Tzu dalam buku The Art of War.

Sebagai contoh, SBY mungkin mengaplikasikan nasihat Sun Tzu soal merangkul musuh. SBY dikenal dengan sifat kompromi dan kebiasaannya untuk merangkul para pengkritik kerasnya.

Gertakan SBY?

Setelah memahami SBY sebagai seorang military maverick atau kita sebut saja sebagai si ahli strategi, sekiranya sulit membayangkan bahwa rencana pertemuan SBY dengan Prabowo hanya sebatas silaturahmi politik biasa.

Ada dua kemungkinan yang dapat dibaca. Pertama, seperti pemberitaan yang tengah meluas, Partai Demokrat mungkin akan bergabung untuk membentuk Koalisi Besar. Setelah menjadi oposisi selama 10 tahun, Partai Demokrat sekiranya rindu untuk berada di kursi Istana.

SBY mungkin melihat terdapat potensi besar kemenangan Prabowo apabila Koalisi Besar terbentuk. Gabungan Gerindra, PKB, Golkar, dan Demokrat akan menjadi kekuatan politik yang luar biasa.

Bicara penguasaan suara di Pulau Jawa, keempatnya memainkan porsi saling melengkapi. Lumbung suara Gerindra dan Golkar adalah Jawa Barat. Sedangkan PKB dan Demokrat adalah Jawa Timur.

Sekarang kita lanjut ke kemungkinan kedua. Dibanding yang pertama, kemungkinan kedua sekiranya lebih menarik. Alih-alih bergabung ke Koalisi Besar yang berpotensi membuat Demokrat hanya menjadi partai pendukung, SBY mungkin tengah melakukan gertakan politik (political bluffing).

Apa tujuan gertakannya? Tentu saja agar AHY dipilih sebagai cawapres Anies Baswedan. Hipotesis itu menguat setelah munculnya wacana Airlangga Hartarto juga berpotensi menjadi cawapres Anies. Tidak jelasnya Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) membuat Partai Golkar ditawari untuk bergabung dengan Koalisi Perubahan.

NasDem dan PKS bahkan terlihat terbuka apabila Airlangga menjadi cawapres Anies. “Kan enggak mungkin ada nama di luar lingkaran (koalisi). Kalau Pak Airlangga mau, ya masuk dulu. Perundingannya bisa berubah lagi,” ungkap Ketua DPP NasDem Willy Aditya pada 5 Mei 2023.

Sebagaimana analisis pengamat politik Ujang Komarudin, pertemuan SBY dengan Prabowo sekiranya membuat gusar NasDem dan PKS. Demokrat yang sudah mendukung pencapresan Anies justru berpotensi meninggalkan mereka.

Oleh karenanya, jika NasDem dan PKS merasa Partai Demokrat adalah bagian penting dari Koalisi Perubahan, bukan tidak mungkin tiket cawapres diberikan ke AHY untuk mempertahankan Partai Demokrat. Kita lihat saja. (R53)

PinterPolitik.com

“It’s like a game of chess,” Patrick Burns

Berbagai pihak menaruh perhatian khusus terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Puan Maharani terkait pengumuman mengejutkan Megawati Soekarnoputri soal pencapresan Ganjar Pranowo. Untuk Puan, tentu saja ini soal kekalahannya karena tidak dipilih sebagai capres PDIP.

Sementara Jokowi, banyak pihak menilainya tengah adu pengaruh dengan Megawati karena telah lama dilihat mendorong Ganjar. Ihwal ini telah dijabarkan dalam artikel PinterPolitik yang berjudul Megawati Menang Catur Lawan Jokowi?.

Namun, jika melihatnya lebih holistik dan kronologis, manuver Megawati yang tiba-tiba mengumumkan Ganjar kemungkinan besar menyasar Prabowo Subianto. Alasan utamanya adalah Koalisi Besar.

Banyak pihak menilai Koalisi Besar bertujuan untuk menjepit PDIP yang sebelum pengumuman Ganjar, disebut terlalu jumawa karena dapat mengusung capres tanpa koalisi. Megawati bahkan turun gunung langsung mengomentari anggapan itu.

“Ada orang mengatakan Ibu Mega sombong banget ya, karena ada juga yang mengatakan ‘ada sebuah partai sombong sekali’,” ungkap Megawati pada 21 Juni 2022.

Terlepas dari siapa yang menginisiasi Koalisi Besar, jika itu terbentuk PDIP akan menerima kerugian besar. Pertama, capres Koalisi Besar dipercaya mengerucut ke Prabowo. Kedua, Partai Golkar mewanti-wanti PDIP untuk tidak meminta capres sebagai syarat bergabung dengan Koalisi Besar.

Artinya apa? Hadirnya Koalisi Besar membuat PDIP berada di posisi untuk mengusung cawapres, dimana itu sulit diterima oleh Megawati. Pasalnya, jika menolak bergabung dengan Koalisi Besar, tidak mungkin PDIP bergabung dengan Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan.

Meskipun PDIP bisa mengusung capres tanpa harus berkoalisi, partai banteng tidak mungkin bertarung sendirian. PDIP sangat paham betapa besarnya ongkos pilpres. Ini bukan hanya soal biaya kampanye atau logistik, melainkan juga SDM tim pemenangan.

Oleh karenanya, sebelum Koalisi Besar benar-benar terbentuk dan mendeklarasikan capres, Megawati bergerak cepat, strategis, dan mengejutkan dengan mengumumkan Ganjar sebagai capres PDIP. Seperti penuturan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, pengumuman itu memang dimaksudkan untuk memberikan kejutan.

“Memang kami diperintah bahkan diambil sumpah sama Bu Mega agar rencana tersebut tidak bocor karena memang dalam desain komunikasi itu ada element of surprise,” ungkap Hasto pada 24 April 2023.

Langkah Catur Megawati

Dampak domino politik akibat pencapresan Ganjar telah diprediksi oleh peneliti Pusat Kajian Politik, Aisah Putri Budiatri. Menurutnya, pencapresan Ganjar akan mengubah peta politik dan membuat PDIP menjadi magnet politik bagi partai politik lain.

“Jika PDIP mengumumkan capresnya sebelum Koalisi Besar ini benar-benar terbentuk, PDIP akan menjadi game changer dalam proses lobi-lobi politik antarpartai,” ungkap Aisah pada 19 April 2023.

Dan terbukti, berbagai parpol telah mengumumkan dukungannya terhadap Ganjar sebagai capres. Pada 22 April, Partai Hanura secara resmi mendukung Ganjar. Kemudian pada 26 April, PPP juga telah mengumumkan dukungan terhadap Ganjar. Dalam waktu dekat, PAN juga disebut akan memberikan dukungan serupa.

Hasto Kristiyanto juga mengatakan bahwa partai lain akan mengikuti PDIP untuk mendeklarasikan Ganjar. “Minggu-minggu ini akan muncul deklarasi dari parpol lain yang mendukung capres dari PDIP, Bapak Ganjar,” ungkap Hasto pada 24 April 2023.

Singkatnya, langkah Megawati dalam memberi kejutan dengan mengumumkan Ganjar sebagai capres adalah langkah catur politik yang luar biasa. Sebuah pembuktian atas dalam dan luasnya pengalaman.

Hugh Patterson dalam tulisannya The Politics of Chess, menyebutkan bahwa untuk menghindari kekalahan, baik dalam catur ataupun politik, kita harus menghindari serangan yang prematur dan menyiapkan berbagai strategi untuk menghadapi kumpulan pertempuran kecil.

Menurut Patterson, kemenangan dalam suatu pertempuran pada dasarnya adalah akumulasi dari kemenangan atas pertempuran-pertempuran kecil. Dalam catur, pertempuran kecil ini disebut dengan tactical plays.

Sebelum Megawati di-skakmat oleh Koalisi Besar dan Prabowo, ia memberikan serangan kejutan yang besar. Serangan itu sepertinya membuat kubu Prabowo tengah kebingungan. Setelah sebelumnya kuat wacana Prabowo-Ganjar, kini sangat sulit wacana itu akan terealisasi. Bahkan ada dorongan agar Prabowo yang sebaiknya menjadi cawapres Ganjar.

Seperti penegasan Hasto, keputusan PDIP untuk mendorong Ganjar bersifat final dan tidak akan berubah. “Tidak akan berubah meskipun matahari terbit dari barat,” ungkapnya pada 24 April 2023.

Megawati Sang King Maker

Melihatnya lebih dalam, keputusan mengejutkan Megawati dalam mengumumkan Ganjar, bukan hanya merupakan langkah catur politik, melainkan juga merujuk pada strategi perang.

Salah satu buku perang paling masyhur dalam sejarah, The Art of War yang ditulis Sun Tzu, dengan jelas adalah rujukannya.

Sun Tzu menulis, “Orang yang mau mengalahkan musuh harus mengambil peranan inisiatif dan aktif menyerang (offensive) terlebih dahulu.” Menurut Sun Tzu, pasukan musuh yang tiba lebih dahulu di medan perang memang memiliki keunggulan dalam hal semangat tempur yang tinggi.

Mark R. McNeilly dalam bukunya Sun Tzu and the Art of Modern Warfare, menjelaskan bahwa dalam konteks terkini, maksud Sun Tzu untuk datang ke medan tempur terlebih dahulu tidak harus bermakna harfiah, melainkan bermakna “cipta kondisi”.

Itu adalah strategi untuk mengondisikan musuh sesuai dengan yang kita inginkan. Musuh perlu dikondisikan sedemikian rupa untuk membuatnya sesuai dengan strategi, aturan, dan kemauan kita.

Pengondisian itu harus dilakukan dengan serangan cepat yang membutakan. Serangan yang dilakukan tidak hanya menyasar sumber daya lawan, melainkan juga, yang lebih penting adalah pikiran, proses berpikir, dan kemauan pemimpin musuh.

Penafsiran McNeilly atas Sun Tzu sekiranya adalah yang paling pas dalam menggambarkan strategi Megawati. Alih-alih PDIP menjadi pengikut koalisi lain, khususnya Koalisi Besar, partai banteng ingin menjadi dalang peta politik.

Dengan mengumumkan Ganjar sebagai capres, PDIP mengondisikan partai-partai lain untuk merapat. Terkhusus Prabowo, ini mengubur strategi Gerindra untuk menempatkan PDIP sebagai cawapres. Ini lah langkah catur Megawati dalam mengunci balik Prabowo. (R53)

PinterPolitik.com

Belakangan ini jagat per-otaku-an diramaikan oleh serial anime baru bernama Blue Lock. Tidak jauh berbeda dengan anime klasik favorit, Captain Tsubasa, Blue Lock ini nyeritain tentang kehidupan para pemain sepak bola di Jepang. 

Yang bikin Blue Lock berbeda dari anime tentang sepak bola lainnya adalah anime yang satu ini justru mendorong para pemain bola untuk menerima sisi egois mereka saat bermain. Ya cukup wajar sih, karena di anime ini para pemain bola yang disorot adalah mereka yang bermain di posisi penyerang. Para penyerang ini diceritakan terlibat dalam program untuk menciptakan penyerang terbaik di Jepang yang namanya sesuai dengan judul animenya, yakni Project Blue Lock.

Nah, Blue Lock ini menyoroti satu filosofi olahraga yang cukup menarik. 

Dalam salah satu episodenya, para penyerang Blue Lock diminta untuk membentuk tim sepak bola yang terdiri dari para penyerang. 

Salah satu karakter berniat membuat tim mereka dari para penyerang terbaik, akan tetapi, karakter utama, Yoichi Isagi, menyebut itu adalah ide yang buruk karena jika para pemain bintang yang egois bermain dalam satu tim, struktur tim tersebut tidak akan kokoh.

Hmm, meskipun pandangan tersebut sebelumnya hanya populer di dunia persepak bolaan, kayaknya sebenarnya bisa kita refleksikan juga nih ke dunia politik. Terkait polemik pembentukan Koalisi Besar pemerintah, misalnya, yang beberapa hari terakhir ramai digunjang-ganjingkan publik.

Hingga saat ini, PDIP sebagai partai “penguasa” parlemen masih belum dipastikan akan bergabung koalisi tersebut atau tidak. Perdebatan ini semakin sengit setelah PDIP ngumumin Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden (bacapres) untuk Pemilihan Presiden 2024 (Pilpres 2024). 

Secara sekilas, kalau PDIP ikutan gabung, mungkin beberapa orang akan berpikir itu adalah langkah positif karena peluang para anggota Koalisi Besar, yakni Golkar, PAN, PPP, Gerindra dan PKB untuk memenangkan pemilihan umum (pemilu) akan semakin besar. Tapi, kalau kita nyoba ngerasain jadi para anggota koalisi, hal tersebut kayaknya perlu kita kritisi nih.

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, nyebutin kalau mungkin lebih baik bila PDIP gak ikutan Koalisi Besar. Hal ini karena menurutnya kalau PDIP gabung, besar kemungkinannya dominasi partai pendukung pemerintah akan sangat kuat.

Hal sepert itu ujungnya dapat memperlemah DPR dari fungsi pengawasan, seperti yang terjadi di rezim sekarang ini. Secara otomatis, PDIP juga jadi “penguasa” lagi nantinya.

Nah, kalau kita ngerefleksiin ke anime Blue Lock, mungkin ada baiknya PDIP gak usah didorong untuk bergabung Koalisi Besar ini gais, terlebih lagi sekarang ini masing-masing partai mulai punya jagoan capresnya masing-masing. Kalau PDIP bergabung, partai-partai yang gak ngedukung Ganjar untuk nyapres pasti gak akan ngerasa tentang.

Kalau hal kayak gitu udah terjadi, formasi Koalisi Besar bisa aja runtuh sebelum bermain.

Di sisi lain, skenario Koalisi Besar tanpa PDIP ini kayaknya bisa jadi peluang menggiurkan bagi Partai Golkar untuk jadi partai yang dominan Ketika Pemilu 2024 nanti.

Sebagai partai dengan anggota parlemen kedua terbesar setelah PDIP, tidak bergabungnya PDIP bisa ngebuat Golkar lebih leluasa menyampaikan kepentingan politiknya pada sesama anggota Koalisi Besar.

Apalagi, Ketua DPD Partai Golkar DIY, Gandung Pardiman, udah nyebutin kalau Koalisi Besar tanpa PDIP cukup buat menangin mereka di pemilu nanti. 

Bisa jadi, ini adalah momen yang paling tepat buat Golkar untuk akhirnya meruntuhkan dominasi politik PDIP dan kembali mengemban jalan mereka sebagai salah satu partai terbesar di Indonesia. (D74)

PinterPolitik.com

“Koalisi kan makin besar makin bagus” – Ketua Umum (Ketum) Golkar Airlangga Hartarto

Setuju nggak, guys, sebelum menjalin sebuah hubungan yang serius harus melewati fase PDKT – alias pendekatan – terlebih dahulu? Fase PDKT memiliki tujuan awal untuk bisa saling mengenal lebih dalam sebelum memutuskan menjalin hubungan yang serius. 

Memang sih, tujuan dari PDKT adalah untuk menemukan kecocokan dalam melanjutkan ke hubungan yang serius. Upaya menunjukkan komitmen membuat sebuah hubungan harusnya bisa terjalin secara pasti ke depannya.

Hmm, ngomongin soal PDKT, sangat bisa terjadi kalau sebuah hubungan yang akan dijalin kandas begitu saja. Bahkan, bisa juga lho, fase PDKT berubah menjadi HTS (hubungan tanpa status). 

Mungkin, para penikmat HTS akan lebih senang kalau menjalin hubungan dengan kebebasan tanpa harus terikat dalam sebuah hubungan yang serius. Wah, istilah-istilah tersebut pasti tidak asing lagi didengar atau malah pernah dirasakan sebagian generasi milenial dan Generasi Z nih. 

Eits, agaknya, soal PDKT dan HTS nggak cuma dirasakan oleh generasi muda aja, tapi juga sedang relatable dengan keadaan Partai Golkar saat ini. Pasalnya, Ketua Umum (Ketum) Golkar Airlangga Hartarto melemparkan sinyal secara terbuka untuk membentuk koalisi besar. 

Wacana koalisi besar nantinya gabungan antara Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang total terdiri dari lima partai politik, yaitu Golkar, Partai Gerindra, PKB, PAN, dan PPP.

Uniknya, di saat yang sama, hubungan Golkar dengan NasDem tetap terjalin meski keduanya berada di koalisi yang berbeda jelang Pemilu 2024. Kalau dalam hubungan kedekatan, antara Golkar dengan NasDem layaknya HTS nggak sih?

Jika mengacu pada buku Kerangka Penguatan Partai Politik di Indonesia oleh Lili Romli dkk, strategi jangka panjang bisa dilakukan oleh para pimpinan partai untuk dapat membawa partainya sebagai sarana komunikasi dan diskusi dengan partai politik lain dalam rangka membangun koalisi atau aliansi strategis. Strategi jangka panjang partai politik dengan membangun koalisi sangat berkaitan dengan apa yang sedang dilakukan Airlangga untuk membangun koalisi besar.

Mungkin nggak kalau kehadiran Airlangga di acara tersebut sedang coba menebarkan pesona? Ya mungkin aja sih. Bisa jadi, ini untuk menunjukkan kalau dirinya dan partainya, Golkar, memiliki charm untuk membentuk koalisi dengan siapapn.

Soalnya kan, Airlangga belum sepenuhnya di-endorse sebagai calon presiden (capres) oleh partai lain selain Golkar sendiri. Mungkin, jadinya, Airlangga masih harus berusaha untuk PDKT dan menunjukkan bahwa dirinya punya charm terntentu di antara partai-partai koalisi manapn? 

Kalau gitu, semangat PDKT-nya ya, Pak Airlangga. Siapa tahu kan HTS dengan dua koalisi yang berbeda bisa berubah menjadi satu status di antara salah satu koalisi itu? Hehe. (S85)

Jatah capres disinggung PDIP saat membuka peluang untuk bergabung dengan koalisi besar. Embrio koalisi besar sendiri saat ini terdiri dari Partai Gerindra, PKB, Partai Golkar, PAN, dan PPP yang kemungkinan akan mencapreskan Prabowo Subianto.

Berdasarkan catatan historis, PDIP memang tak pernah absen mengusung capres sejak Pilpres 1999 silam. Selain itu, PDIP juga selalu masuk tiga besar Pemilu sejak 1999 dan konsisten menjadi oposisi apabila kalah di pilpres. Di tahun 2019 sendiri, PDIP merestui bergabungnya Prabowo Subianto dan Partai Gerindra bergabung koalisi pemerintah.

PinterPolitik.com

“Passionate and their passion becomes contagious.” – Robin S. Sharma

Akhir-akhir ini publik disibukkan dengan pemberitaan soal kemungkinan terbentuknya Koalisi Besar yang terdiri dari lima partai politik, yakni Partai Gerindra, PKB, Partai Golkar, PAN, dan PPP. Terbaru, PDIP juga dikabarkan tertarik bergabung dalam koalisi jumbo ini.

Katakanlah jika terwujud, maka akan ada dua pasangan calon (paslon) lagi di Pilpres 2024, yakni antara paslon Koalisi Besar dan paslon Koalisi Perubahan yang terdiri dari Partai NasDem, PKS, dan Partai Demokrat.

Dan jika bicara potensi kemenangan, di atas kertas Koalisi Besar jelas di atas angin. Jika terbentuk, seperti namanya Koalisi Besar akan menjadi koalisi terbesar setelah Reformasi. Plus PDIP, Koalisi Besar mendapat dukungan 412 kursi dari total 575 kursi DPR (71,65%). Berbanding jauh dari Koalisi Perubahan yang hanya 163 kursi (28,3%).

Pada tabel di atas kita bisa melihat bahwa koalisi terbesar sejauh ini adalah koalisi pendukung Jokowi-Ma’ruf pada Pilpres 2019 dengan total dukungan kursi DPR mencapai 60,3%. Selisihnya lebih dari 10% jika Koalisi Besar benar-benar terbentuk.

Menurut pengamat politik dari Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Kupang Mikhael Rajamuda Bataona, kunci dari terbentuknya koalisi super besar itu adalah Presiden Jokowi.

“Variabel kunci dari wacana gagasan koalisi besar antara KIR dan KIB dan bisa juga dengan PDI Perjuangan adalah sosok Jokowi karena kekuatan sosial politiknya, yaitu citra diri dan tingkat kecintaan rakyat kepada dirinya yang sangat tinggi,” ungkap Mikhael pada 8 April 2023.

Sosok Presiden Jokowi dinilai sangat berpengaruh pada urusan persepsi publik karena tingkat kepuasan publik (approval rating) yang relatif sangat tinggi.

Menurutnya, itu membuat ketua umum partai politik menurunkan ego masing-masing dan berlomba mencari dukungan politik (political endorsement) Presiden Jokowi.

Syarat Jokowi Jadi King Maker

Apa yang disampaikan Mikhael Rajamuda Bataona juga menjadi penekanan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia (IPI) Burhanuddin Muhtadi. Pada 12 Juni 2022, Burhanuddin menyebut ada tiga alasan kenapa Presiden Jokowi bisa menjadi king maker di Pilpres 2024.

Pertama, approval rating atau kepuasan masyarakat terhadapnya tetap tinggi. Ini akan membuat Presiden Jokowi menjadi gravitasi politik, sehingga banyak kandidat meminta restu atau dukungan politiknya.

Kedua, presidential threshold (preshold) masih 20 persen. Jika gagal digugat menjadi nol persen atau tidak berubah, Presiden Jokowi akan menjadi king maker karena menguasai Parlemen.

Ketiga, tidak muncul kandidat yang begitu dominan. Sejauh ini, jangankan muncul kandidat seperti itu, berbagai kandidat potensial bahkan secara terang-terangan mendekat ke Presiden Jokowi.

Ketika menanggapi naiknya elektabilitas Prabowo berdasarkan hasil survei terbaru Lembaga Survei Indonesia (LSI), Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman dengan gamblang menyebut Presiden Jokowi sebagai salah satu faktornya.

“Apalagi kan Pak Jokowi itu kan tokoh bangsa yang pengikutnya sangat banyak, pengagumnya sangat banyak. Jadi tentu gestur politik beliau juga diamati oleh pengikutnya,” ungkap Habiburokhman pada 10 April 2023.

Sedikit berandai-andai, katakanlah pernyataan Mikhael tepat, yakni Presiden Jokowi merupakan faktor kunci terbentuknya Koalisi Besar.

Jika RI-1 dapat menjadi panglima Koalisi Besar, apakah itu menunjukkan ia telah melampaui kehebatan politik Megawati?

Murid Sudah Lampaui Gurunya?

Sekiranya sudah menjadi rahasia umum bahwa Megawati merupakan “guru politik” Presiden Jokowi.  Seperti pengakuannya, Megawati lah yang membawanya dari Solo ke Jakarta, hingga berhasil menjadi RI-1 saat ini.

“Tahun 2005-2010 lancar alhamdulillah. Tahun 2010 baru 2,5 tahun diambil Bu Mega ke Jakarta. Di Jakarta juga sama, baru jadi gubernur kurang dari 3 tahun diangkat lagi jadi presiden,” ungkap Presiden Jokowi pada 9 April 2019.

Tidak sebatas kata-kata, cara Presiden Jokowi mengelola pemerintah juga terlihat mengadopsi pengalaman Megawati sebagai Presiden ke-5 RI. Salah satunya adalah cara dalam mengelola hubungan dengan TNI.

Evan A. Laksmana dalam tulisannya Civil-Military Relations under Jokowi: Between Military Corporate Interests and Presidential Handholding, menunjukkan bahwa cara Presiden Jokowi mengelola hubungan dengan TNI sama dengan Megawati.

Perhatikan diagram di bawah:

Sumber: Artikel Civil-Military Relations under Jokowi

Dalam temuan Evan, kepemimpinan Presiden Jokowi dan Megawati sama-sama mengandalkan dukungan purnawirawan jenderal senior untuk merajut hubungan dengan TNI, secara umum tidak ikut campur dalam pengelolaan militer, dan memberikan konsesi besar ke TNI dengan meningkatkan otonomi dan pengaruhnya dalam proses pengambilan keputusan nasional.

Namun, sebagaimana yang telah dilihat banyak kalangan, Presiden Jokowi tampaknya tidak nyaman dengan dikte dari guru politiknya, Megawati.

Mengacu pada principal-agent relationship, Ahmad Alhamid dan Aditya Permana dalam tulisan Presidentialized Party di Indonesia: Kasus Perilaku PDI-P dalam Pencalonan Joko Widodo pada Pilpres 2014, menyebutkan, meskipun Megawati merupakan prinsipal tunggal di PDIP, Presiden Jokowi merupakan agen yang tidak bisa dikendalikan secara penuh oleh Megawati.

Terdapat berbagai variabel untuk menjustifikasi simpulan tersebut. Pertama, kita tentu ingat drama penunjukan Tito Karnavian sebagai Kapolri pada Juni 2016 lalu. Penunjukan itu panas dan dramatis karena saat itu Megawati disebut mendukung Budi Gunawan (BG) sebagai Kapolri.

Kemudian, akhir-akhir ini terlihat pertarungan belakang layar soal dukungan terhadap Ganjar Pranowo untuk maju di Pilpres 2024. Berbeda dengan Megawati yang disebut kurang menyukai Ganjar, Presiden Jokowi justru dibaca oleh banyak pihak ingin mendukung Gubernur Jawa Tengah (Jateng) tersebut.

Jika benar terdapat ketidaknyamanan Presiden Jokowi dengan guru politiknya, Megawati, keberhasilannya dalam menjadi panglima Koalisi Besar akan menjadi penentu permainan.

Coba bayangkan ini, Presiden Jokowi akan menjadi panglima koalisi terbesar setelah Reformasi. Dengan kekuatan politik sebesar itu, Presiden Jokowi sekiranya dapat melepas statusnya sebagai agen dari prinsipal bernama Megawati.

Tidak hanya melebihi prestasi gurunya karena terpilih sebagai presiden secara langsung sebanyak dua kali, Presiden Jokowi juga akan mencatat sejarah sebagai Presiden RI pertama yang memberikan political endorsement kepada presiden selanjutnya.

Kendati fenomena itu umum di Amerika Serikat (AS), di Indonesia, political endorsement presiden yang masih menjabat adalah barang baru.

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebenarnya dapat melakukannya pada Pilpres 2014 lalu. Namun kondisi internal Partai Demokrat tampaknya membuat SBY memilih menarik diri kala itu.

Well, jika semuanya terwujud, rasanya tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Presiden Jokowi telah melampaui kehebatan politik Megawati, sang guru politiknya.

Atau mungkin, Presiden Jokowi sebenarnya sudah melampaui gurunya itu. (R53)

Jokowi disebut sebagai faktor penentu terwujudnya Koalisi Besar

Koalisi Indonesia Bersatu diprediksi akan membesar