Hmm, apakah ini saatnya slow down politik influencer? 

PinterPolitik.com 

Perilaku para buzzer yang disebut-sebut terkait dengan bacapres 2024 Ganjar Pranowo kiranya akan berdampak kurang positif, baik bagi interaksi kondusif di dunia maya maupun terhadap dampak elektoralnya kelak. 

Case terbaru memuncak dan seolah masih terus diperbincangkan setelah Ganjar mendapat kesempatan di-roasting oleh komedian Kiky Saputri di sebuah acara televisi. 

Setelah mengungkapkan telaah kritis mengenai sensor dari tim Ganjar mengenai apa yang bisa dan tak bisa dibahas dalam roasting itu, Kiky mendapat serangan buzzer di kolom komentar postingannya, terutama di Twitter. 

Kiky pun merasakan keresahan karena perilaku buzzer itu bahkan menjurus pada penyebaran fitnah. Menariknya, Kiky menyarankan agar para buzzer Ganjar di-reshuffle. 

Fenomena dan manuver buzzer sendiri bukan hal baru jelang kontestasi elektoral di Indonesia. Setidaknya, sejak media sosial mulai masif digunakan untuk membentuk narasi dan opini di Pemilu dan Pilpres 2014. 

Lalu, seperti apa sebenarnya korelasi buzzer, aktor politik, dan upaya untuk memengaruhi perilaku pemilih, khususnya saat berkaca pada intrik buzzer Ganjar dan Kiky? 

Buzzer, Penjual Ide? 

Sebenarnya cukup sulit menebak keberpihakan buzzer di ruang digital yang begitu luas. Termasuk apakah mereka benar-benar terafiliasi dengan entitas tertentu dengan tujuan tertentu pula. 

Apalagi, ketika telah bersentuhan dengan narasi politik dalam demokrasi, dengan kebebasannya, yang saling memengaruhi satu sama lain. 

Namun, satu esensi dikemukakan Ilmuwan politik Amerika Serikat (AS) Francis Fukuyama. Dirinya menilai kebebasan berpendapat di ruang digital tidak bisa lagi dilihat hanya sebagai tujuan mulia demokrasi, tetapi juga telah berubah bentuk menjadi pasar ide politik. 

Buzzer, yang memiliki korelasi dengan entitas politik, bergerak layaknya pedagang yang menjual ide. Di sisi lain, masyarakat yang menjadi “calon pelanggan” akan melihat, menilai, dan pada akhirnya menentukan keputusan apakah akan membeli agenda politik tertentu. Tentu yang sesuai dengan preferensi personalnya. 

Layaknya realita di “pasar”, tak semua penjual dan dagangan mereka memiliki kualitas baik. Refleksinya, akan selalu ada informasi buruk, propaganda, dan disinformasi yang sengaja dikeluarkan untuk memengaruhi narasi politik. 

Dalam fungsinya untuk menetralisir isu, misalnya, solusi yang dilakukan menggunakan buzzer bukanlah menyensor atau mengaturnya, tetapi dengan mengeluarkan informasi lain yang lebih positif terhadap mereka atau tak substansial sama sekali dengan konteks pertama. 

Ini yang pada akhirnya disebut mampu menangkal informasi yang buruk tersebut, kendati tak berlaku dalam semua kasus. 

Kembali ke buzzer Ganjar, tak keliru kiranya jika menilai mereka pun selayaknya penjual ide yang menarasikan dan merespons konteks tertentu. Tinggal apakah para “pembeli” tertarik atau berubah pilihan dengan konstruksi impresi yang ditunjukkan. 

Tinggal Andalkan Akal Sehat? 

Menentukan pilihan kini menjadi esensi yang, tidak hanya harus dilakukan para audiens, tetapi sebenarnya juga harus disadari para penggerak buzzer. 

Dalam hal ini, tentu dalam menentukan pilihan untuk bersikap lebih dewasa dan bijak dalam menarasikan isu tertentu di dunia digital. 

Bagi audiens atau para pemilih, reputasi buzzer Ganjar di linimasa agaknya dikenal militan dalam artian yang negatif, yakni sangat agresif dalam melawan narasi minor seputar Ganjar, bahkan hingga ada yang bertendensi personal. 

Saat melihat pemberitaan, misalnya, buzzer Ganjar beberapa kali dituding menyerang secara agresif. Tidak hanya kepada netizen yang kritis terhadap Ganjar, tetapi juga kepada aktor politik lain. 

Sayangnya, kekuatan dengan karakteristik itu seolah dipertahankan hingga case terakhir dengan Kiky. Ihwal yang berakibat pada pertanyaan sampai kapan kekuatan itu dipertahankan dan korelasinya dengan manajemen impresi Ganjar itu sendiri. 

Noam Chomsky dalam bukunya yang berjudul Secret, Lies, and Democracy mengatakan pengetahuan atau opini masyarakat telah menjadi sumber kekuatan politik negara demokrasi modern. 

Menurut Chomsky, jika ada kelompok masyarakat yang berani berbeda pendapat di negara otoriter, pemimpinnya hanya perlu membungkam, bahkan mungkin mengeksekusinya. 

Sementara itu, di negara demokrasi, perbedaan pendapat perlu diselaraskan melalui penggiringan opini. 

Masalahnya, nyaris mustahil ada pihak yang mengklaim bahwa gerakan terpola para buzzer di linimasa digerakkan oleh mereka. Anonimitas hingga akun alter atau palsu membuat akuntabilitasnya tak bisa dibuktikan secara jelas (zero accountability). 

Oleh karena itu, dalam telaah spekulatif atau bahkan konspiratif, buzzer bisa pula digerakkan oleh pihak lain untuk memperburuk citra rivalnya. Saat diinterpretasi lebih lanjut, jawaban atas siapa “tuan” para buzzer bisa saja menjadi semacam spiral tak berujung, di antara pihak pertama atau pihak ketiga. 

Kini, tinggal penilaian jernih dan objektif dari para audiens atau pemilih terhadap perilaku para aktor dan instrumen politiknya di media sosial. Utamanya, yang bermuara pada pilihan politik masing-masing individu nantinya. 

Dalam intrik dengan Ganjar, Kiky sempat menyebut bahwa mantan Gubernur Jawa Tengah itu sebenarnya adalah orang yang baik. Kembali, perilaku buzzer-lah yang disebut Kiky membuat impresi Ganjar belakangan ini justru menjadi negatif. 

Hal itu seolah menambah sejumlah variabel negatig Ganjar lainnya seperti blunder komunikasi politik di beberapa kesempatan, hingga sejumlah riwayat substansial seperti penolakan Piala Dunia U-20 hingga kasus agraria saat menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah.

Satu hal yang perlu dicermati, dalam kasus buzzer Ganjar dan poros politiknya, belum pernah ada bantahan bahwa buzzer itu memang bagian dari strategi politik mereka. Di titik ini, penafsiran agaknya bisa diterka arah dan pemetaan para aktor yang kemungkinan benar-benar terlibat di dalamnya.

Penjabaran di atas menjadi interpretasi yang kiranya perlu diketahui untuk tetap berperilaku bijak dalam merespons isu perpolitikan media sosial serta membuat penilaian terbaik terhadap pilihan politik di 2024 mendatang. (J61) 

Bisa tuh ya buzzer direvisi? 

Kelompok pendukung Ganjar Pranowo yang dianggap sebagai buzzer jadi perbincangan ramai di media sosial usai komedian Kiky Saputri meminta Ganjar untuk mereshuffle buzzer-buzzernya. Hal ini karena Kiky, dan kini juga sebagian besar warganet, menganggap buzzer Ganjar terlalu keji dalam melempar hinaan dan fitnah.

Ganjar sendiri sudah merespons huru-hara soal buzzer tersebut dengan pernyataan permintaan maaf.

Anies Baswedan di-roasting oleh Kiky Saputri

PinterPolitik.com

Terkadang, buat para lajang, mencari pasangan yang pas bukanlah perkara mudah. Banyak orang memiliki pengalaman seperti ini, termasuk saya. Tentunya, bagi mereka yang akhirnya berusaha mencari pasangan, tersedia juga segudang tip-tip yang tersebar di internet.

Boleh jadi, ada tip yang menyebutkan agar kita memulai mencari terlebih dahulu saja – entah dengan menggunakan aplikasi pencarian jodoh (dating apps) ataupun dengan mencari kenalan dari teman-teman kita sendiri. Namun, untuk memulai pembicaraan dengan kenalan-kenalan baru ini juga bukan perkara mudah tatkala perlu mencari kesamaan yang dijadikan acuan dalam percakapan.

Banyak orang yang bilang proses ini menjadi lebih mudah bila kita adalah orang yang humoris. Dengan lancarnya, kita dapat saling melontarkan lelucon yang membuat doi lebih kenal dan paham (relate) dengan kehidupan kita. 

“Cewek itu suka cowok yang humoris,” kata banyak orang di sekitar kita. Ungkapan itu bisa jadi menandakan bagaimana manusia telah lama menggunakan humor sebagai salah satu unsur interaksi antara satu sama lain.

Tanpa kita sadari, humor ternyata juga berlaku tidak hanya di dunia perkencanan dan asmara. Di berbagai jenis hubungan interpersonal lainnya, humor menjadi salah satu elemen yang penting.

Tidak hanya ketika berusaha berkenalan dengan doi, humor juga kerap digunakan di berbagai latar percakapan lain. Saat mengikuti acara lamaran, misalnya, humor kerap digunakan untuk mencairkan suasana, entah itu dilontarkan dalam bentuk pantun berbalas atau dalam percakapan di sela-sela sesi ramah tamah.

Baca Juga: PKS Mulai “Gertak” Anies?

Dunia politik pun tidak luput dari susupan humor dan lelucon. Gelak tawa juga banyak mengisi narasi dan diskursus politis. Tidak usah jauh-jauh, dalam rutinitas penjelajahan linimasa di media sosial (medsos), tidak jarang kita menemukan meme-meme politik yang bersifat menyindir.

Beberapa hari yang lalu, misalnya, saya menemukan sebuah video menarik dari salah satu acara komedi di sebuah saluran televisi nasional. Dalam video tersebut, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tampak tertawa ketika mendapatkan lelucon berupa sindiran dari komika kondang Kiky Saputri. “Oh, ternyata Pak Anies tengah di-roasting,” ucap saya dalam hati.

Namun, roasting politik seperti ini tentunya tidak hanya menimbulkan satu ragam respons. Banyak respons lain menunjukkan bahwa ada sejumlah individu yang merasa tersinggung dengan lelucon-lelucon tersebut – misal dengan munculnya julukan “cebong” yang disematkan pada Kiky.

Dari sini, mungkin, video ini telah menunjukkan bagaimana humor mampu mempengaruhi diskursus politik di masyarakat. Mengapa humor bisa memiliki pengaruh demikian di dunia politik? Lantas, apa dampak dari roasting ini kepada Anies selaku “korban”?

Humor dan Politik

Humor sebenarnya sudah lama menjadi bagian dari komunikasi dan hubungan interpersonal manusia. Bahkan, ini juga berlaku dalam dunia politik yang memang menjadi bagian dari sejarah umat manusia itu sendiri. 

Setidaknya, begitulah pendapat dari Thomas E. Cronin – seorang pengajar dari Colorado College, Amerika Serikat (AS) – dalam tulisannya yang berjudul Laughing at Leaders. Cronin bahkan menyebutkan humor telah menjadi andalan umat manusia dalam dunia politik selama berabad-abad – seperti Aristofanes yang membuat berbagai lelucon atas pemimpin-pemimpin politik Athena kuno.

Meski humor telah lama mengambil bagian dalam narasi dan diskursus politik, ada perlunya juga mengapa secara alamiah kita suka menertawakan mereka yang terlibat dalam dunia politik – seperti pejabat dan penguasa. Lantas, mengapa tertawa menjadi obatnya?

Cronin pun berusaha menjelaskan ini dengan mengutip buku Sigmund Freud – seorang ahli neurologi asal Austria – yang berjudul The Joke and its Relation to the Unconscious. Bagi Freud, humor dapat menjadi cara terapeutik untuk mengatasi kondisi di mana kita tidak memiliki kekuatan (lack of power) atas keadaan sekitar.

Baca Juga: BTS Jadi Bintang Kampanye Anies?

Apa yang dikutip oleh Cronin dari Freud bisa jadi benar. Pasalnya, dalam sejarah komedi Indonesia sendiri, humor kerap menjadi cara untuk menertawakan mereka yang berkuasa.

Mari kita ambil Warkop DKI sebagai salah satu contohnya. Kelompok komedi yang berangkat dari media siar radio ini tidak jarang menyinggung pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto – bahkan termasuk elemen-elemen Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang kala itu menguasai banyak posisi politik di bawah doktrin dwifungsi ABRI.

Mungkin, kehadiran kelompok-kelompok lawak seperti Warkop DKI menggambarkan bagaimana humor kerap digunakan untuk mengkritik mereka yang berkuasa. Sejalan dengan ini, Cronin pun membeberkan sejumlah alasan mengapa kita menggunakan humor seperti satire politik, yakni (1) untuk mempertanyakan penggunaan dan penyalahgunaan kekuasaan; (2) mengolok kemunafikan (hypocrisy); (3) mengolok politisi dan ideologi yang tidak disukai; (4) mengecam kekurangan dan kesalahan pemimpin-pemimpin politik; dan (5) untuk mengekspos ketidakadilan dan korupsi.

Dari sejumlah alasan yang disebutkan oleh Cronin, menjadi masuk akal apabila para komika – atau komedian – melontarkan kritik dengan humor mereka, seperti Bintang Emon kala mengkritik persoalan persidangan mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. Mungkin, persoalan-persoalan seperti ini dilihat sebagai sebuah bentuk ketidakadilan.

Namun, sebenarnya, humor itu sendiri tidaklah selalu hanya digunakan oleh mereka yang tidak puas dengan pemerintah. Sosok-sosok yang pernah duduk di pemerintahan dan para politisi juga kerap menggunakan humor – misal Presiden keempat Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Lantas, bila humor dan komedi kerap digunakan untuk mengkritik, mengapa para politisi ternyata juga menggunakan humor? Bagaimanakah cara kerja humor sebagai komunikasi politik?

Anies, Pemimpin yang Humoris?

Mungkin, untuk memperjelas dua pertanyaan tersebut, kita bisa pergi sejenak ke Jawa Tengah (Jateng) – sebuah provinsi yang kini dipimpin oleh Gubernur Ganjar Pranowo.  Ganjar – sebagai salah satu pejabat yang digadang-gadang akan maju di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 – juga sering mengandalkan humor ketika menyapa warga yang dijumpainya.

Bukan hanya Ganjar, humor juga lekat pada sosok Gus Dur. Presiden yang menjabat hanya sembilan bulan tersebut sering melakukan kunjungan luar negeri pada masa pemerintahannya. Lelucon pun menjadi salah satu andalan Gus Dur ketika berkomunikasi dengan pemimpin-pemimpin negara lain.

Baca Juga: Anies, the Next Nex Carlos?

Arndt Graf dari University of Hamburg, Jerman, dalam tulisannya yang berjudul Humour in Indonesian Politics menyebutkan bahwa selera humor Gus Dur yang tinggi ini menjadi salah satu teknik komunikasi andalannya dalam menarik perhatian lawan-lawan bicaranya. Hal ini disebut sebagai captatio benevolentiae (menarik niat baik lawan bicara) – salah satu pilar orasi dan komunikasi yang dianggap penting oleh Cicero.  

Boleh jadi, apa yang dilakukan Ganjar ketika menyapa warganya adalah bentuk captatio benevolentiae. Dengan mengandalkan humor, Gus Dur dan Ganjar berusaha menarik niat baik lawan-lawan bicaranya.

Bukan tidak mungkin, fungsi humor yang seperti ini juga berlaku dalam roasting Kiky terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pasalnya, mengacu pada teori humor dari Thomas Veach, humor sendiri bisa menjadi medium dari peristiwa mental (mental event) dan pengalaman subjektif (subjective experience).

Teori humor dari Veach ini pun secara lebih lanjut dihubungkan dengan konsep mimesis (imitasi) oleh Duncan Reyburn dalam tulisannya yang berjudul Kindly Scandal. Menariknya, mimesis ini – mengacu pada tulisan Michelle Puetz dalam esainya di glossary University of Chicago, AS – merupakan perilaku adaptif manusia agar membuat dirinya mirip (similar) dengan lingkungan sekitarnya.

Bukan tidak mungkin, dengan menjadi “korban” roasting, Anies juga melakukan mimesis – membuat dirinya lebih sejalan dengan pemahaman dan cara hidup masyarakat. Boleh jadi, ini pun berujung pada peningkatan pengetahuan politik masyarakat terhadap sosok Anies.

Asumsi ini juga menjadi masuk akal bila mengutip disertasi Krysha Gregorowicz yang berjudul DeMOCKracy Now yang menggambarkan bagaimana komedi politik dapat memberi manfaat tertentu pada masyarakat – seperti mempermudah pemahaman atas informasi dan pengetahuan politik yang tersebar di media luas. Meski menjadi sosok yang di-roasting oleh Kiky, Anies bisa saja juga mendapatkan manfaat demikian di masyarakat.

Dengan demikian, kehadiran para politisi – seperti Anies – dalam acara-acara komedi seperti ini bukan tidak mungkin malah membuat sosok politisi itu lebih similar dengan khalayak umum. Apalagi, Anies tampak terbuka dengan satire yang dilontarkan Kiky padanya – sebuah fenomena janggal di mana kritik kini kerap dipersoalkan dan diseret ke jalur hukum.

Lagipula, seperti ungkapan di awal tulisan, sosok yang humoris jauh lebih disukai dan diidamkan oleh banyak orang. Apa mungkin Anies juga bisa menjadi sosok humoris yang dekat dengan masyarakat ke depannya? Menarik untuk diamati jokes apalagi yang bakal dilontarkan ke atau oleh sang gubernur. (A43)

Baca Juga: Monas adalah Milik Anies?

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Kiky Saputri me-roasting Anies Baswedan di acara TV