PinterPolitik.com

Gengs, kalian masih ingat gak sama geger antara pihak anti vs pro-khilafah? Kalau masih, bagus deh.

Soalnya, tulisan ini sedikit banyak akan menjadi episode lanjutan dari geger tersebut. Pasalnya nih, belum kelar soal tarik ulur perizinan organisasi yang memuat doktrin khilafah tiba-tiba publik dibuat kaget oleh munculnya film terbaru berjudul Jejak Khilafah di Nusantara (JKDN).

Sebenarnya, gak ada yang salah sih kalau film tersebut diputar di Indonesia. Namun, yang menjadi pertanyaan mimin itu terkait data-data yang disuguhkan di dalamnya.

Coba kalian pikir deh, gengs, mana ada pustaka yang menyebut bahwa Islam masuk di Indonesia itu bersumber dari masa kerajaan Turki Utsmani (atau Ottoman) melalui khalifahnya yang bernama Sultan Muhammad I. Selain itu, juga dibilang bahwa kerajaan di Jawa, termasuk Demak, merupakan kongsi Turki.

Padahal, berdasarkan pernyataan dari Prof. Peter Carey, Indonesia sepanjang kepemimpinan Radeh Fatah tidak punya kontak dengan Utsmani. Bahkan nih, Prof. Peter blak-blakan menyebut kalau film jejak khilafah hanyalah sebuah khayalan semata.

Ladalah, parahnya lagi ternyata pas launching, nama Prof. Carey dicatut sebagai narasumber. Sontak saja, doi marah. Uppsss.

Ya, mimin sih sepakat dengan Prof. Peter Carey karena memang data yang disampaikan oleh film JKDN yang juga menyebut Pangeran Diponegoro berkontak dengan Turki Utsmani ternyata tidak ditemukan bukti-buktinya. Secara, Guru Besar UIN Jakarta Prof. Azyumardi Azra juga telah menampik secara keras isi dalam film tersebut dan menuduh bahwa film ini merupakan garapan dari HTI.

Hmm, seharusnya, kalau memang pemerintah peka, hadirnya film ini pun sudah menandakan bahwa kehidupan sosial, politik, dan ideologi nasional sedang mendapat penantang lagi.

Pemerintah bisa kali memanggil sutradara film sekaligus para pendukung film tersebut untuk hadir dalam kajian terbuka terkait sejarah yang diklaim oleh film tersebut. Nah, kalau memang sejarahnya benar, ya kita akui.

Ya, harapannya sih pemerintah Indonesia paham ya, cuy, bahwa film pun bisa memengaruhi pikiran dunia. Lihat saja film Selma (2014) tentang tuntutan persamaan hak, berhasil membuat orang-orang mengubah pandangannya tentang rasisme. Kan, pemerintah selalu getol mendorong ideologi Pancasila. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Kemenag perintahkan tarik semua bahan ujian madrasah tentang khilafah dan jihad dan wacanakan revisi kurikulum namun ditentang oleh beberapa pihak, DPR sebut sebagai khazanah sejarah dan doktrin Islam

PinterPolitik.com

Saat ini, kita mungkin banyak berdebat terkait apakah Front Pembela Islam (FPI) adalah organisasi masyarakat (ormas) yang pantas diperpanjang izinnya atau tidak. Tidak hanya menjadi perdebatan awam, para elite politik negeri ini juga nampaknya disibukkan dengan perdebatan tersebut.

Bagaimana tidak, topik tersebut bahkan sampai diangkat ke dalam acara diskusi kenamaan milik TvOne, Indonesia Lawyers Club (ILC) pada 3 Desember 2019.

Dalam acara yang juga turut menghadirkan perwakilan dari FPI tersebut, sorotan utama mungkin mengarah kepada pengamat politik Rocky Gerung karena pernyataannya yang menyebut Presiden Jokowi tidak memahami Pancasila.

Akan tetapi, di luar sorotan utama tersebut, publik seharusnya juga menyorot pernyataan Menko Polhukam, Mahfud MD terkait keterangannya dalam menjawab mengapa izin FPI belum juga diperpanjang oleh pemerintah.

Mahfud menyebutkan bahwa FPI belum memenuhi syarat yang diajukan oleh pemerintah yang berkuasa karena susunan AD/ART organisasinya masih memasukkan khilafah.

Secara keseluruan, sebenarnya tidak terdapat hal istimewa yang disampaikan Mahfud. Namun, pernyataan penutup yang diberikannya benar-benar membuat konteks keterangannya menjadi sangat menarik.

“Pemerintah yang sah berdasarkan hasil Pemilu itu kan berwenang membuat aturan bersama DPR-nya, kalau Anda tidak setuju ya menangkan dong di dalam pemilu, buat peraturan yang lain, kan begitu artinya”, demikian kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.

Pernyataan tersebut menjadi menarik karena secara tidak langsung Mahfud telah menyampaikan suatu paradigma hukum yang menegaskan “hukum adalah alat dari penguasa” atau “hukum sebagai alat politik”. Artinya, alih-alih sebagai pengarah dan pengendali bagi penguasa, hukum justru harus menyesuaikan diri dengan kebutuhan dari penguasa itu sendiri.

Hukum yang sebagai alat politik adalah apa yang ditulis oleh Mahfud sendiri dalam bukunya Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia, bahwa hal tersebut adalah salah satu asumsi dalam relasi hukum dengan politik yang disebut dengan “politik determinan atas hukum”.

Merujuk pada pernyatannya, Mahfud sepertinya telah mengamini asumsi tersebut sebagai suatu posisi yang dipilihnya. Tidak hanya Mahfud, filsuf hukum asal Austria, Hans Kelsen pun memberi afirmasi bahwa suatu pernyataan atau aturan dapat memiliki “wewenang hukum” karena diproduksi atau dibuat oleh otoritas atau pemerintah yang berkuasa.

Menariknya, jika kita melihat pernyataan-pernyataan Mahfud sebelum menjadi Menko Polhukam atau sebelum berada di lingkaran Istana, terlihat bahwa ia justru lebih condong pada asumsi “hukum determinan atas politik” atau hukum seharusnya yang menjadi arah dan pengendali politik.

Misalnya saja dalam pernyataannya pada September 2013, di mana pada saat itu Mahfud menyebut “moral dan etika sudah tercerabut dari hukum”. Kemudian dalam pernyataannya pada Agustus 2017, yang menyebut “mafia uang maupun politisasi masih sangat mengganggu penegakan hukum di Indonesia”.

Pun begitu dalam keterangan panjangnya pada November 2017 yang menyebut dua dari tiga masalah hukum di Indonesia terjadi karena adanya suap dan permainan politik dalam pembuatan produk hukum.

Membandingkan pernyataan Mahfud dalam ILC dengan tiga pernyataan sebelumnya mungkin membuat kita menyimpulkan bahwa Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara tersebut telah mengalami perubahan sikap dalam asumsi relasi dengan hukum yang dianutnya. Lantas apa yang dapat dimaknai dari fenomena tersebut?

Intelektual dan Penguasa

Tidak hanya terjadi pada Mahfud, nyatanya, fenomena di mana intelektual yang mendukung penguasa telah menjadi tren yang banyak terjadi di berbagai tempat.

Salah satu skandal terbesar intelektual hebat yang mendukung penguasa mungkin adalah kasus salah satu filsuf terbesar Jerman, Martin Heidegger. Bagaimana tidak, Heidegger yang terkenal karena karya-karya yang sulit untuk dipahami seperti Being and Time ini, diketahui memberikan dukungan kontroversial kepada Adolf Hitler kala itu.

Sepuluh hari setelah Heidegger diangkat sebagai Rektor di University of Freiburg, Jerman atau tepatnya pada 1 Mei 1933, ia bergabung dengan Partai Nazi (NSDAP). Kemudian pada musim gugur di tahun tersebut, Heidegger kerap melakukan tur untuk menyampaikan pidato yang berisi: “Jangan biarkan ajaran dan gagasan menjadi panduan Anda. Führer adalah satu-satunya realitas dan hukum Jerman”.

Atas dukungan Heidegger tersebut, banyak kalangan menilai hal tersebut dilakukan untuk mengamankan posisinya sebagai rektor. Namun, setahun kemudian, Heidegger sepertinya menyesali putusannya dalam mendukung politik Hitler yang terlihat dari pengunduran dirinya sebagai rektor dan berhenti mengikui pertemuan dengan Partai Nazi.

Terkait hal tersebut, Murad Nasibov dari Justus Liebig University of Giessen, Jerman menyebutkan bahwa saat ini fenomana intelektual yang terlibat dalam politik adalah suatu hal yang lumrah. Dalam hal ini intelektual dapat berperan untuk mempengaruhi ataupun membimbing diskusi politik publik dengan secara eksplisit menyatakan dukungan mereka kepada kelompok politik ataupun dengan menjelaskan pandangan mereka tentang isu-isu tertentu.

Akan tetapi, menurutnya partisipasi intelektual dalam politik tidak selalu mengarah pada hasil positif. Nasibov yang mengutip buku ilmuwan politik Amerika Serikat (AS), Mark Lilla yang berjudul Reckless Mind: Intellectuals in Politics menunjukkan bahwa berbagai pemikir besar abad ke-20 seperti Heidegger, Carl Schmidt, Walter Benjamin, Alexandre Kojève, Michel Foucault, dan Jacques Derrida justru terlibat dalam praktik yang mendukung tirani kelompok “kiri” dan “kanan” di Eropa.

Mahfud dan Politik NU

Di luar persoalan intelektual yang justru dapat mendukung politik tirani, fenomena yang menimpa Mahfud terkait mengapa dirinya mengubah sikap atau pandangan hukumnya, besar kemungkinan juga berkaitan erat dengan identitasnya sebagai bagian dari Nahdlatul Ulama (NU), sekalipun ada di kubu yang berbeda dibandingkan dengan pimpinan ormas tersebut saat ini.

Bagaimana tidak, persoalan AD/ART FPI yang masih mengusung khilafah tentu bertentangan dengan posisi NU yang telah lama menolak gagasan dan sistem khilafah di Indonesia.

Apalagi, FPI kerap menunjukkan gerakan yang identik dengan kekerasan seperti melakukan sweeping warung makan pada Bulan Puasa ataupun melakukan sweeping atribut Natal menjelang perayaan Hari Natal.

Kedual hal tersebut, yakni khilafah dan gerakan yang mengarah pada kekerasan adalah apa yang telah lama diwanti-wanti oleh para ulama NU untuk tidak dilakukan. Misalnya saja pada 2007, Mustasyar PBNU, KH Muchith Muzadi menyebut NU memiliki khittah (landasan) sendiri untuk menolak khilafah. Lanjutnya, NU tidak ingin memaksakan syariat Islam dalam sebuah negara, apalagi dengan cara kekerasan.

Greg Fealy dalam Nahdlatul Ulama and the Politics Trap, menyebutkan bahwa Presiden Jokowi telah menjalin hubungan yang baik dengan NU, khususnya setelah peristiwa demo besar-besaran terhadap Basuki Thahaja Purnama atau Ahok yang membuat kelompok Islam seperti FPI menjadi oposisi terhadap pemerintah.

Hal ini kemudian terlihat semakin jelas setelah pemerintah membuat kebijakan yang merepresentasikan suara NU, seperti pembubaran Hitbuz Tahrir Indonesia (HTI) pada 2017 lalu, ataupun perang pemerintah atas radikalisme yang disebut menjunjung sistem khilafah saat ini.

Hubungan NU dan Presiden Jokowi kemudian diketahui menjadi simbiosis yang saling menguntungkan. Puncaknya tentu saja ketika terpilihnya ulama senior NU, Ma’ruf Amin sebagai calon wakil presiden. Keputusan yang mungkin sangat tidak disangka-sangka oleh banyak pihak pada waktu itu. Apalagi, Ma’ruf adalah sosok yang turut memberi fatwa terkait dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok.

Saat ini mungkin dapat disimpulkan bahwa NU telah menjadi bagian dari pemerintah yang berkuasa. Artinya, jawaban Mahfud terkait izin FPI tidak hanya dapat dimaknai sebagai representasi dari pemerintah yang berkuasa, melainkan juga representasi dari pandangan politik NU itu sendiri.

Pada akhirnya, mungkin dapat dipahami bahwa perubahan pandangan yang ditunjukkan Mahfud tidak hanya didasarkan atas posisinya yang telah menjadi bagian dari kekuasaan, melainkan juga didasari atas pandangan politik NU yang telah lama menolak sistem khilafah. Di luar persoalan perubahan pandangan hukum Mahfud tersebut, menarik untuk menantikan akhir dari drama terkait tarik ulur izin FPI dari pemerintah ini. (R53)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Mau tulisanmu terbit di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

[dropcap]W[/dropcap]akil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sekaligus politisi PKS Mardani Ali Sera menyatakan bahwa Front Pembela Islam (FPI) tidak akan diberi panggung untuk berkuasa jika Prabowo terpilih pada Pilpres 17 April nanti.

Pernyataan Mardani terlihat seperti sebuah plot twist, sebab selama ini FPI memiliki kedekatan dengan kubu Prabowo-Sandiaga, terutama PKS dan Gerindra. Bahkan Prabowo sendiri pun memiliki kedekatan dengan Imam Besar FPI Rizieq Shihab dan pernah mengunjunginya di Makkah.

Tetapi, dukungan FPI terhadap Prabowo-Sandiaga merupakan dukungan dengan kontrak politik, yaitu kontrak yang sesuai dengan kesepakatan Ijtima Ulama II. Mardani menyatakan hal ini seperti kontrak politik antara FPI dengan Anies Baswedan dan FPI sendiri tidak meminta imbalan apapun.

FPI menjadi terlihat hanya sebagai cheerleader dalam fenomena politik di Indonesia, terutama untuk mengkritik pemerintahan Joko Widodo yang menurut mereka zalim dan kemudian mereka mendukung Prabowo. Tetapi, apakah memang hanya sebatas pendukung? Atau mereka hanya digunakan sebagai legitimasi politik oleh kubu Prabowo-Sandiaga untuk memperoleh suara FPI dan para pendukungnya?

Relasi Prabowo dan FPI

Muncul berbagai asumsi bahwa FPI akan memiliki panggung kekuasaan jika Prabowo memenangkan kontestasi Pilpres 2019 ini. Sebab, FPI memang memiliki andil dalam pencalonan Prabowo. Mereka mengikuti Ijtima Ulama yang merekomendasikan Prabowo menjadi calon presiden pada Pilpres 2019.

FPI juga dekat dengan elite-elite politik dalam kubu capres nomor urut 02 tersebut. Ketua DPP FPI Sobri Lubis bahkan dipercaya menjadi juru kampanye Prabowo di Bogor, Jawa Barat pada 29 Maret lalu. Selain itu, ada pula nama Slamet Maarif, juru bicara FPI yang menjadi Wakil Ketua BPN Prabowo-Sandiaga.

Persisnya, Prabowo dekat dengan FPI disebabkan oleh parpol pengusungnya, yaitu Gerindra, PKS, dan PAN yang memang dekat dengan FPI. Politikus dari parpol-parpol tersebut tidak jarang mengunjungi Rizieq di Makkah dan terlibat dalam setiap acara yang diselenggarakan oleh FPI maupun Forum Umat Islam (FUI).

Dengan pernyataan BPN bahwa FPI tidak akan mendapat panggung kekuasaan jika Prabowo terpilih, dapat memunculkan asumsi tersendiri. Salah satu asumsi tersebut adalah FPI tetap berada di kubu Prabowo, namun hanya sebagai cheerleader dari Prabowo.

Hashim dalangnya, Prabowo wayangnya, FPI dan HTI alatnya, Amin Rais penabuh gamelannya, Rizieq sindennya.#HashimTheGodfather https://t.co/sQ1ktI1sr4

— Ngadimin (@ngadimin_tani) April 1, 2019

Secara kronologis, FPI memang belum angkat bicara secara resmi pasca pernyataan Mardani. Namun tampaknya asumsi tersebut dapat dikatakan relevan dengan apa yang terjadi pada FPI. Sebab, Prabowo berjanji untuk memulangkan Rizieq dengan menjemput Rizieq dengan pesawat sendiri jika ia terpilih menjadi presiden.

Hal ini dapat menjadi legitimasi politik Prabowo untuk kelompok FPI, yaitu upaya Prabowo untuk memperoleh suara FPI dan para pendukungnya. Sebab suara FPI tampaknya bukanlah suara yang hanya memiliki dampak kecil. FPI juga memiliki people power, terlihat dari FPI yang dapat menarik massa dalam aksi 212 pada 2016 lalu.

FPI sebagai Political Marketing

FPI juga dapat disebut sebagai political marketing atau pemasaran politik untuk kubu Prabowo-Sandiaga. Pemasaran politik yang bertujuan untuk mendapatkan dukungan publik pada hakikatnya memiliki perbedaan dengan business marketing atau pemasaran bisnis.

Persamaan antara political marketing dengan business marketing terletak pada penggunaan alat yang sama ketika hendak memasarkan, seperti menggunakan riset pasar dan analisis statistik. Perbedaan utama dan paling mendasar antara keduanya terletak pada tujuannya, yaitu tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pilihan pemimpin dalam komunitas dan negara mereka.

Seperti yang ditulis oleh Dr. Sudha Venu Menon dalam Political Marketing: A Conceptual Framework, media yang umum dilakukan dalam pemasaran politik adalah iklan politik, dukungan selebriti, keterlibatan konsultan profesional dan manajer kampanye, kampanye online, serta penargetan mikro.

FPI tidak akan diberi jatah panggung kekuasaan oleh Prabowo.
Share on X

Pemasaran politik umum digunakan dalam sistem politik demokratis, di mana dukungan massa memiliki peran yang sangat penting untuk mempertahankan atau memperoleh kekuasaan. Para penguasa militer juga menggunakan strategi pemasaran ini untuk membangun atau mempertahankan citra mereka. Metode pemasaran ini juga dapat mempengaruhi gaya kerja partai politik.

Dikatakan pula oleh Jennifer Lees-Marshment sebagaimana dikutip oleh Menon, jika suatu partai politik menerapkan filosofi pemasaran, maka mereka akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pemilih sehingga menghasilkan kepuasan mereka. Dengan melakukan hal itu, mereka mendapatkan dukungan pemilihan untuk memenuhi tujuannya sendiri.

Jika hal ini dikaitkan dengan konteks FPI dan Prabowo, maka Prabowo dengan BPN-nya terlihat memiliki dua target pemasaran, yaitu FPI dan masyarakat pendukung FPI sendiri. Mereka menyasar FPI sebab FPI memiliki kekuatan untuk menarik massa, terutama masyarakat yang sejalan dengan paham dan cita-cita FPI. Dengan kata lain, mereka juga bertujuan untuk meraih suara massa alumni dan simpatisan 212.

Kesia-siaan FPI?

Kemenangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno pada kontestasi Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu yang didukung oleh FPI disebut-sebut sebagai kemenangan “kelompok radikal” dan “kelompok intoleran.” Dengan FPI mendukung Prabowo-Sandiaga, maka secara instan dapat diduga bahwa Prabowo didukung oleh kelompok radikal dan intoleran.

Pendukungan FPI terhadap Prabowo-Sandiaga sepintas terlihat sebagai salah satu langkah awal untuk mewujudkan cita-cita FPI, yaitu mendirikan negara khilafah di Indonesia. Sebab, pada 2017 lalu Ketua Bidang Penegakan Khilafah DPP FPI Awit Masyhuri mengatakan FPI telah merumuskan jalan menegakkan khilafah sejak 2008 pada Musyawarah Nasional II FPI.

Hal itu sesuai dengan pernyataan Rizieq ketika berorasi di kantor DPP FPI pada 2017 lalu, yang menyatakan bahwa khilafah merupakan bagian dari ajaran Islam. Rizieq menyarankan agar umat Islam tetap harus istiqamah memperjuangkan khilafah dan menegakkan khilafah yang berdasarkan manhaj nubuwwah, yaitu jalan atau metode yang berasal dari nabi dan rasul.

Tetapi tampaknya tuduhan itu tidak akan berlaku pada Prabowo. Kecil kemungkinan Prabowo akan mendirikan khilafah sebab tidak mudah untuk mengubah konstitusi RI menjadi khilafah. Selain itu, tampaknya juga tidak sesuai dengan ideologi Prabowo sebab Prabowo sendiri tidak pernah memproklamirkan mengusung ideologi Islam dan khilafah.

Pada debat capres keempat tanggal 30 Maret lalu, Prabowo secara tegas dan terbuka menyatakan bahwa Pancasila adalah ideologi final. Ia bertekad untuk mempertahankan Indonesia sampai titik darah terakhir dan menyatakan jika ada yang ingin mengubah ideologi Pancasila dan UUD 1945, maka akan ia hadapi sekuat tenaga.

Pernyataan tersebut tentunya bertentangan dengan cita-cita dan ideologi khilafah. Oleh karena itu, tampaknya FPI benar-benar hanya digunakan oleh Prabowo dan kubunya untuk political marketing semata, yaitu untuk menaikkan elektabilitasnya dan memperoleh suara kalangan fundamentalis Islam.

Berdasarkan kondisi tersebut, FPI boleh jadi tak punya banyak peran di lapis pertama pengambilan keputusan Prabowo, terutama dalam urusan khilafah. Apalagi, kini FPI diwacanakan tak mendapatkan kursi menteri. Meski begitu, mungkin saja Prabowo tetap perlu exit strategy agar FPI tak merasa hanya dijadikan cheerleader belaka. (D44)

PinterPolitik.com

“I’m screaming about the government conspiracy to take away my feet. Not my real feet. Just my brain feet,” – Neil Hilborn, penyair asal Amerika Serikat

[dropcap]D[/dropcap]alam kampanye politiknya, kubu 01 berkali-kali menyebutkan isu khilafah yang mengancam Pancasila yang menjadi dasar bagi Republik Indonesia. Ma’ruf Amin misalnya mengajak santri di Ponpes Mlangi, Sleman, Yogyakarta untuk melawan khilafah karena tidak sesuai dengan kesepakatan bersama masyarakat Indonesia.

Selain Ma’ruf, Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan juga menyebut adanya ancaman bagi ideologi yang diyakini bersama tersebut. Luhut pun menyebutkan bahwa dirinya memiliki data yang akurat mengenai ancaman tersebut terhadap ideologi Pancasila, meskipun ia tidak ingin membukanya pada publik.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj juga pernah mengungkapkan pernyataan serupa. Ia menyebutkan ada pihak yang ingin merusak persaudaraan Islam di Indonesia dan hendak mendirikan khilafah di Asia Tenggara.

Berbagai pernyataan yang menyindir isu khilafah pun membuat pihak Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno geram. Pasalnya, kubu paslon 02 ini memang menjadi yang paling sering dituduhkan soal khilafah. Pernyataan-pernyataan isu khilafah itu pun ditampik oleh BPN Prabowo-Sandi.

Direktur Materi dan Debat BPN Prabowo-Sandi Sudirman Said misalnya menyatakan bahwa tuduhan isu khilafah merupakan fitnah dan mengkritik kubu lawan karena menggunakan cara-cara yang murahan. Anggota Dewan Pengarah BPN Prabowo-Sandiaga Fadli Zon juga menjelaskan bahwa Prabowo merupakan individu yang sangat menjunjung nilai-nilai nasionalis.

Terlepas dari polemik isu khilafah dalam diskursus Pilpres 2019, pertanyaan yang muncul kemudian adalah seperti apa konsep khilafah itu sendiri? Apakah mungkin khilafah bisa benar-benar berdiri di Indonesia?

Pernyataan Sikap Bersama PP Muhammadiyah (@muhammadiyah) dan PBNU. pic.twitter.com/C7bMp2Cxzg

— Nahdlatul Ulama (@nahdlatululama) October 31, 2018

Konsep Khilafah

Khilafah sendiri diartikan sebagai pemerintahan yang dipimpin oleh khalifah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, khalifah sendiri memiliki tiga definisi, yaitu sebagai wakil atau pengganti Nabi Muhammad SAW setelah wafat dalam urusan agama dan negara yang melaksanakan syariat Islam dalam kehidupan negara, sebagai gelar kepala agama dan raja di negara Islam, serta sebagai penguasa atau pengelola.

Namun, kata khalifah sendiri pun tidak memiliki definisi pasti. Hugh Kennedy dalam bukunya yang berjudul Caliphate menjelaskan bahwa kata “khalifah” dalam bahasa Arab memiliki akar makna sebagai tindakan untuk melanjutkan seseorang. Selain itu, fungsi dari khalifah sendiri tidak dijelaskan secara mendalam dalam Al-Quran.

Leonid R. Sykiainen dalam tulisannya yang berjudul The Islamic Concept of Caliphate menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak meninggalkan basis pasti mengenai konsep khilafah, sehingga membolehkan umat Muslim untuk secara fleksibel memilih bentuk-bentuk pemerintahan yang berbeda berdasarkan situasi dan kondisi historis yang berbeda-beda. Selain itu, dalam hal struktur kenegaraan, konsep ini juga tidak memiliki aturan parameter yang jelas sehingga dapat diterapkan dengan berbagai cara yang berbeda.

Jika konsep khalifah tidak memiliki definisi dan parameter yang jelas, lalu bagaimana kekhalifahan Islam di masa lalu menjalankan pemerintahannya?

Guna lebih memahami penerapan konsep khilafah, perlu juga memahami sejarah dari khilafah itu sendiri. Jika kita melihat akar sejarahnya, khilafah dimulai ketika Nabi Muhammad SAW menemui ajalnya pada tahun 632. Wafatnya Nabi Muhammad SAW menyebabkan kekosongan kepemimpinan umat Islam.

Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, kekhalifahan Islam dimulai dengan suatu periode yang disebut Kekhalifahan Rasyidin, di mana sahabat-sahabat nabi mengambil posisi sebagai khalifah, yaitu Abu Bakar (632-634), Umar bin Khattab (634-644), Utsman bin Affan (644-656), dan Ali bin Abi Thalib (656-661). Kekhalifahan dalam periode awal ini dimulai dengan tantangan untuk menjaga eksistensi Islam setelah wafatnya Rasulullah.

Dalam periode ini juga, kekhalifahan Islam berhasil memperluas wilayahnya ke berbagai daerah, seperti Irak, Suriah, Mesir, Iran, dan sebagian besar wilayah Afrika Utara. Perlu dipahami bahwa dalam hal penyebaran agama Islam, penduduk-penduduk di wilayah tersebut memeluk Islam secara sukarela dan bukan dengan paksaan dari kekhalifahan Islam di Madinah.

Tidak ada basis pasti mengenai konsep khilafah, sehingga membolehkan umat Muslim untuk secara fleksibel memilih bentuk-bentuk pemerintahan yang berbeda berdasarkan situasi dan kondisi historis yang berbeda-beda.
Share on X

Hal yang juga perlu dicermati dalam Kekhalifahan Rasyidin adalah bagaimana pemilihan khalifah dilakukan. Pada kekhalifahan Umar, sistem pemilihan khalifah yang diberlakukan adalah dengan meminta saran dan konsultasi. Tetapi cara ini tidak digunakan kembali pada saat Ali memimpin. Periode Kekhalifahan Rasyidin ini pun dianggap berakhir setelah Ali wafat.

Berbeda dengan era Kekhalifahan Rasyidin, pemilihan khalifah dalam Kekhalifahan Umayyah (661-750) pada mulanya juga bukan didasarkan pada keturunan maupun pengetahuan agama semata. Pemilihan dilakukan dengan cara baiat – pernyataan akan kesetiaan pada pemimpin – dalam kegiatan publik besar.

Sistem pemilihan baiat ini pun juga dijelaskan oleh Sykiainen bahwa sistem ini merupakan salah satu paham paling umum dalam Islam Sunni. Sykiainen juga menjelaskan bahwa khalifah tidak memiliki kekuasaan keturunan dan agama yang absolut.

Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan menjadi khalifah pertama dalam era Umayyah. Muawiyah pun disebut sebagai sosok pemimpin yang baik dan menghormati warga dan agama Kristen. Muawiyah juga menggunakan strategi politik yang kooperatif, seperti menciptakan kerja sama dan kesepakatan informal dengan kepala-kepala suku di wilayahnya.

Sistem pemilihan khalifah dengan cara baiat dalam era Umayyah ini berakhir dengan pecahnya perang saudara. Berakhirnya sistem tersebut ditandai dengan lahirnya kekhalifahan Abdul Al-Malik yang memiliki cara kepemimpinan yang berbeda, yaitu lebih menggunakan cara-cara yang otokratis.

Dalam periode Umayyah ini, kekhalifahan juga semakin dipenuhi dengan prinsip-prinsip puritan, seperti pada saat Khalifah Hisyam berkuasa. Kekhalifahan Umayyah pun mengalami penurunan dengan banyaknya pembunuhan, perang saudara, penyalahgunaan kekuasaan, kekejaman, serta cara memimpin yang opresif. Kekhalifahan Umayyah juga dianggap oleh Bani Abbasiyah telah menjalankan pemerintahan tirani dan berperilaku jauh dari jalan Allah SWT.

Kekhalifahan selanjutnya, Abbasiyah (750-1258), yang identik dengan warna, pakaian, dan bendera hitam – menjadi inspirasi bagi Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) – dikenal dengan peninggalan-peninggalan ilmu pengetahuan dan arsitektural yang megah. Abbasiyah juga dikenal dengan tingkat inklusivitas yang tinggi karena adanya toleransi terhadap pandangan-pandangan agama lain dan minimnya opresi diskriminatif terhadap penduduk non-Muslim.

Pada abad ke-21, konsep khilafah pun diadopsi oleh beberapa kelompok, seperti Al-Qaeda dan ISIS. ISIS sendiri mendeklarasikan dirinya sebagai khilafah Islam dengan kelompok-kelompok di berbagai negara yang menyatakan baiat terhadap Abu Bakar Al-Baghdadi sebagai pemimpinnya. Dalam hal struktur negara, ISIS yang tidak memiliki konsep negara kewilayahan pun tidak dapat mengkontrol pengikutnya di berbagai negara karena tidak memiliki administrator-administrator di wilayah kelompok-kelompok berbaiat tersebut.

Berdasarkan sejarah panjangnya, banyak versi khilafah yang berbeda dalam hal kepemimpinan dan kehidupan negara. Beberapa menerapkan sistem pergantian kekuasaan yang didasarkan pada baiat dan pemilihan dan beberapa didasarkan pada warisan keturunan. Beberapa juga menerapkan kepemimpinan yang opresif dan diskriminatif dan beberapa menerapkan kepemimpinan yang toleran.

Mungkinkah Khilafah?

Isu khilafah memang sedang ramai dibicarakan menjelang Pilpres 2019. Adanya kelompok-kelompok konservatif – seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) – yang mendukung Prabowo membantu kubu Jokowi-Ma’ruf untuk menggunakan isu ini dalam diskursus Pilpres 2019.

Tren asumsi yang mendukung khilafah juga memang sedang meningkat di Indonesia, terutama di kalangan muda. Hasil survei Alvara menunjukkan bahwa satu dari lima siswa di Indonesia memiliki pandangan yang pro terhadap khilafah.

Selain itu, terdapat 18 kelompok ekstrem di Indonesia juga pernah memberikan baiat terhadap pemimpin ISIS Abu Bakar Al-Bagdadhi. Rohan Gunaratna dari Rajaratnam School of International Studies (RSIS) menjelaskan bahwa kelompok-kelompok ini mempelajari Islam di Timur Tengah.

Meskipun terdapat pandangan-pandangan pro khilafah di Indonesia, apakah mungkin khilafah benar-benar dapat menggantikan ideologi Pancasila?

View this post on Instagram

Isu khilafah dapat memecah belah bangsa? Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #pancasila #khilafah #sudirmansaid #luhutpandjaitan #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Mar 29, 2019 at 1:18am PDT

Kemungkinan khilafah untuk berdiri di Indonesia sebenarnya masih sangat kecil. Kelompok fundamentalis yang memegang teguh nilai-nilai hukum syariat masih belum dapat memperoleh tempat dominan di masyarakat.

Hal ini dapat terjadi sebab kelompok Muslim tradisionalis, modernis, dan sekularis masih mendominasi kelompok Islam dalam masyarakat Indonesia. Gunaratna pun menjelaskan bahwa kelompok Islam di Indonesia masih memegang nilai-nilai Islam yang moderat.

Ketidakjelasan konsep khilafah dan banyaknya versi khilafah sendiri juga mengecilkan kecenderungannya untuk menggantikan Pancasila. Salah satu kelompok yang mempromosikan khilafah di Indonesia, HTI sendiri memiliki konsep khilafah yang tidak berlawanan dengan Pancasila.

Abu Bakar Muhammad bin Ismail, mengacu pada Rancangan Undang-Undang Dasar Daulah Khilafah milik HTI, menjelaskan bahwa konsep khilafah lebih menekankan pada hal yang supranasional dan tidak menegasikan keberadaan dan kesatuan Indonesia. Menurutnya, nilai-nilai Pancasila, terutama sila kedua, juga sangat sejalan dengan konsep khilafah.

Jika khilafah tidak mungkin menggantikan Pancasila, mengapa kubu Jokowi-Ma’ruf tetap menggunakan isu ini dalam diskursus Pilpres 2019?

Strategi Kampanye?

Magedah E. Shabo dalam bukunya yang berjudul Techniques of Propaganda and Persuasion menjelaskan bahwa propaganda bisa dilakukan dengan cara mentransfer citra suatu simbol, kelompok, individu, atau benda terhadap pihak lawan. Teknik propaganda transfer biasa digunakan dalam strategi pemasaran dan iklan.

Dalam politik, teknik ini digunakan untuk memberikan konotasi negatif terhadap kelompok lain. Konotasi negatif ini diharapkan dapat memengaruhi masyarakat untuk memberikan persepsi yang lebih positif pada pihak propagandis dan persepsi yang lebih negatif terhadap lawan politiknya.

Pemberian label ini bisa juga memengaruhi preferensi para pemilih dalam Pemilu. Jika diamati dengan Teori Identitas Sosial dari Henri Tajfel dan John C. Turner, konotasi negatif ini bisa saja melebarkan batasan sosial antar-kelompok.

Bila kita melihat kembali pada konteks Pilpres 2019, isu ini bisa saja digunakan oleh kubu Jokowi-Ma’ruf guna memberikan konotasi negatif terhadap lawannya meskipun citra yang dilabelkan oleh kubu ini tidak benar dimiliki oleh pendukung dan kubu Prabowo-Sandiaga.

Intinya, isu khilafah hanya menjadi taktik kampanye politik menjelang Pilpres 2019. Mungkin benar apa yang dibilang Neil Hilborn di awal tulisan ini. Pelemparan isu ini hanya pada akhirnya hanya digunakan untuk memengaruhi cara berpikir masyarakat guna mendukung kepentingan tertentu. (A43)

► Ingin video menarik lainnya ? klik di : http://bit.ly/PinterPolitik

PinterPolitik.com

“The smallest minority on earth is the individual. Those who deny individual rights cannot claim to be defenders of minorities”.

:: Ayn Rand (1905-1982), filsuf dan penulis ::

[dropcap]P[/dropcap]ernyataan yang serupa dengan yang disampaikan oleh Hendropriyono juga diungkapkan oleh Ma’ruf Amin dalam salah satu kesempatan berkunjung ke sebuah pondok pesantren di Yogyakarta. Cawapres Jokowi itu mengajak ribuan santri yang hadir saat itu untuk melawan khilafah dan hoaks.

Isu khilafah memang dihembuskan begitu kuat untuk mengubah preferensi pilihan politik masyarakat. Hal ini juga sekaligus menimbulkan ketakutan di kelompok-kelompok minoritas, selain juga tentang isu kekacauan yang akan terjadi di hari pencoblosan – hal yang membuat banyak orang mewacanakan untuk pergi berlibur ketimbang mencoblos.

Isu khilafah ini memang secara spesifik membuat kelompok-kelompok tersebut enggan memilih Prabowo dan Sandiaga Uno. Kaum non-muslim cukup khawatir dengan isu seperti khilafah yang kerap diidentikkan dengan kubu pasangan calon nomor urut 02 itu.

Kelompok minoritas sebenarnya tak perlu takut memilih Prabowo. Persoalannya tinggal bagaimana Prabowo memberi jaminan bahwa apa yang ditakutkan oleh publik itu tidak akan terjadi.
Share on X

Mereka umumnya khawatir jika Prabowo-Sandi memenangkan kontestasi, maka Indonesia akan dibawa menuju khilafah – sebutan untuk pemerintahan yang kekuasaannya tidak terbatas dan didasarkan atas hukum Islam. Hal tersebut juga berkaitan dengan penghormatan dan penghargaan terhadap perbedaan keyakinan yang menurut mereka akan terancam.

Konteks ketakutan itu beralasan, mengingat beberapa kelompok Islam garis keras seperti Front Pembela Islam (FPI) dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama telah menjadi bagian dari kelompok-kelompok pendukung Prabowo.

Tokoh-tokoh yang vokal seperti Habib Rizieq Shihab yang telah menyatakan mendukung Prabowo, juga beberapa kali terlihat menggaungkan gagasan “ayat suci di atas konstitusi” dalam pidato-pidato politiknya – seperti yang terjadi saat Reuni Aksi 212.

Hal tersebut secara tidak langsung mengindikasikan keinginan untuk mengganti konstitusi dan mengarah pada perubahan besar-besaran dalam sistem bernegara Indonesia.

Selain itu, gagasan “eksklusi Pancasila” yang disampaikan Rizieq juga membuat ketakutan kelompok minoritas semakin besar terhadap kubu Prabowo.

Hal ini belum ditambah dengan kelompok pendukung khilafah seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang dituduh ikut andil membesarkan gerakan #2019GantiPresiden. Gerakan itu kemudian berubah menjadi gerakan pemenangan Prabowo.

Konteks tersebut memang membuat isu khilafah dan tudingan-tudingan serupa menjadi mudah digunakan sebagai alat propaganda untuk mendelegitimasi posisi politik Prabowo.

Sementara, ketakutan terhadap Prabowo juga masih dibumbui dengan rekam jejaknya yang dituduh bertanggung jawab terhadap kerusuhan di tahun 1998. Konteks ini tentu saja berhubungan dengan kelompok minoritas – misalnya etnis Tionghoa – yang masih mengalami trauma terhadap aksi-aksi kekerasan di akhir era Orde Baru itu.

Terkait hal-hal tersebut, beberapa pihak menganggap konteks ketakutan yang muncul di masyarakat terhadap Prabowo nyatanya merupakan hasil pabrikasi (fabricated fear) yang dimunculkan oleh kelompok tertentu. Tentu pertanyaannya adalah apakah ketakutan terhadap Prabowo sepenuhnya salah kaprah dan berlebihan?

Ekstrem Melawan Ekstrem

Jika diperhatikan, memang anggapan bahwa ketakutan terhadap Prabowo di kelompok minoritas tersebut berlebihan, sangat masuk akal. Pasalnya, secara head to head, justru calon yang bertarung pada Pilpres kali ini semuanya berasal dari partai nasionalis.

Jokowi didukung oleh PDIP, sementara Prabowo adalah Ketua Umum Partai Gerindra. Artinya, pada tataran paling tinggi, Pilpres 2019 sebetulnya adalah pertarungan antara kelompok nasionalis melawan nasionalis.

View this post on Instagram

Minoritas semakin dilupakan? Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #minoritas #gnpf #marufamin #prabowo #minoritasmarjinal #golput #infografik #infografis #infographic #politik #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Sep 19, 2018 at 10:30pm PDT

Adapaun konteks gelombang gerakan politik berbasis agama memang menguat sejak Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu, terutama pasca kasus yang menimpa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang notabene adalah seorang non-muslim beretnis Tionghoa.

Sandra Hamid dalam salah tulisannya di Indonesia at Melbourne, University of Melbourne menyebutkan bahwa keberhasilan FPI dan HTI misalnya, menggerakan massa yang besar sejak aksi-aksi Bela Islam di penghujung tahun 2016 terkait kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok, menjadi pintu masuk politik berbasis identitas agama yang semakin menguat.

Predikat “bela agama” yang digunakan kala itu menjadi penanda menajamnya penggunaan politik identitas tersebut. Akibatnya, semua isu politik, sosial dan ekonomi dimaknai menjurus ke persoalan identitas agama.

Politik identitas berbasis agama di ibukota itu kemudian meluas ke tingkat nasional ketika semua pihak yang berafiliasi dengan kekuatan politik Ahok juga dikenakan predikat “pendukung penista agama”.

Jokowi sebagai salah satu pihak yang dekat dengan Ahok pun ikut terkena akibatnya. Ia dipertanyakan ke-Islamannya, bahkan harus “terpakasa” memilih Ma’ruf Amin yang adalah ulama, sebagai cawapresnya untuk membendung sentimen tersebut.

Sementara Prabowo, sebetulnya menikmati dukungan politik dari kelompok-kelompok Islam tersebut. Ia pada akhirnya punya basis massa militan yang tidak kecil. Ini juga sekaligus menandai benturan yang terjadi antara kelompok-kelompok Islam tradisionalis – dalam hal ini Nahdlatul Ulama (NU) – dengan kelompok fundamentalis yang ada di kubu Prabowo.

Lalu, bagaimana dengan isu khilafah?

Bisa dipastikan bahwa isu ini juga menjadi alat politik. Terlepas dari keberadaan kelompok-kelompok pendukung ideologi ini, khilafah seolah menjadi reversal atau pembalik dari isu “pendukung penista agama”. Isu terakhir sebelumnya menjadi sisi ujung atau extreme yang digunakan untuk menyerang kubu Jokowi. Isu tersebut kemudian dilawan dengan menggunakan extreme yang lain, yaitu khilafah.

Baik isu “pendukung penista agama” maupun khilafah sebetulnya sama saja dalam hal penciptaan ketakutan. Isu “pendukung penista agama” membuat kesadaran identitas pemilih muslim sebagai kelompok mayoritas meningkat dan menimbulkan ketakutan terkait kepentingan agamanya, nilai-nilai yang diperjuangkan, dan tatanan sosial masyarakat yang akan terganggu.

Sementara isu khilafah juga menimbulkan ketakutan yang serupa terkait nasib tatanan sosial-ekonomi masyarakat, bukan hanya di kalangan minoritas saja, tetapi juga di kelompok umat muslim moderat-tradisionalis sebagai mayoritas.

Keadaan ini memang mirip dengan horseshoe theory atau teori tapal kuda yang diungkapkan pertama kali oleh filsuf Prancis, Jean Pierre-Faye. Teori ini menyebutkan bahwa kelompok-kelompok ekstrem di dua kubu yang berbeda dalam garis ideologis kiri dan kanan, sesungguhnya memiliki lebih banyak kemiripan dan sesungguhnya berada di kubu yang sama dalam hal tertentu.

Teori ini memang banyak dikritik dan tidak lagi dipercayai oleh banyak kelompok akademis, namun bisa digunakan untuk melihat konteks produksi ketakutan yang terjadi di antara dua ekstrem dalam Pilpres kali ini. Dua kutub isu – “pendukung penista agama” dan khilafah – berada pada sisi yang sama dalam hal penciptaan ketakutan politik tersebut.

Fabricated Fear, Minoritas Bagaimana?

Sementara konteks ketakutan yang terjadi adalah fabricated fear atau ketakutan yang dipabrikasi. Konteks ketakutan ini pun oleh Chris Erikson – seorang professor dari University of British Columbia – disebut telah ada sejak politik mengambil tempat dalam kehidupan manusia. Perang Peloponnesian antara Athena melawan Sparta di era Yunani Kuno adalah salah satu contohnya.

pic.twitter.com/iIIII0ozQE

— Gatot Nurmantyo (@Nurmantyo_Gatot) March 29, 2019

Koran The New York Times edisi 21 Augustus 1971 juga membahasakan konteks pabrikasi ketakutan ini yang dilakukan oleh Mao Zedong di Tiongkok. Ia disebut menciptakan ketakutan politik di masyarakat terhadap “ancaman invasi Uni Soviet” dengan tujuan mempertegas garis politiknya demi membuka kemungkinan kerja sama dengan Amerika Serikat (AS) dan negara-negara barat.

Hal yang serupa juga terjadi pada Nazi Jerman, tragedi 11 September 2001, hingga perang melawan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). Semuanya adalah fabricated fear yang menggunakan ekstrem yang satu melawan ekstrem yang lain. Hal inilah yang terjadi dalam kasus isu khilafah di Indonesia.

Lalu, bagaimana masyarakat seharusnya menyikapi hal tersebuti?

Baik kelompok mayoritas maupun minoritas memang perlu melihat berbagai isu yang ada secara jelas. Semuanya memang tidak lebih dari political tool atau alat politik kelompok-kelompok untuk memenangkan kekuasaan. Apalagi, politik identitas sesungguhnya adalah alat politik kelompok elite. (Baca: “Tombol” Politik Identitas Rizieq Shihab) 

Oleh karena itu, sepatutnya publik tak perlu larut dalam ketakutan yang sesungguhnya menyerang bagian emosi dari masyarakat. Sudah selayaknya pemimpin dipilih lebih berdasarkan program-program kerja yang ditawarkannya.

Apalagi, suara kelompok minoritas secara khusus pun akan sangat menentukan dalam kontestasi elektoral ini. Kampanye khilafah – yang disebut Prabowo sebagai hal yang licik – memang bertujuan untuk meminimalisir suara sang jenderal di kelompok-kelompok minoritas dan non-muslim. Setidaknya ada 10 persen penduduk Indonesia yang non-muslim yang suaranya bisa menjadi penentu hasil akhir kontestasi elektoral ini.

Hannah Fingerhut dalam tulisannya di Pew Research Center menyebutkan bahwa dukungan minoritas penting dan mempengaruhi hasil akhir kontestasi elektoral, terutama ketika kelompok mayoritas terpolarisasi secara simetris.

Hal serupa juga ditulis oleh Stephanie Czekalinski dari National Journal ketika mengutip survei dari Brookings Institution jelang Pilpres AS 2012. Ia menyebut dukungan minoritas bisa menjadi penentu hasil akhir pemungutan suara.

Dengan demikian, kelompok minoritas sebenarnya tak perlu takut memilih Prabowo. Persoalannya adalah tinggal bagaimana sang jenderal memberi jaminan bahwa apa yang ditakutkan oleh publik itu tidak akan terjadi. Pasalnya, ia memang membantah soal tuduhan khilafah, namun tidak menyanggah pendapat Rizieq tentang “ayat suci di atas konstitusi”.

Prabowo juga belum pernah secara terbuka memberikan pernyataan menolak gagasan HTI. Dengan konteks dirinya didukung oleh kelompok yang disebut oleh Tirto.id sebagai “aliansi anti minoritas”, ia butuh strategi serupa Jokowi memilih Ma’ruf Amin untuk menghadapi tuduhan ekstrem itu.

Sebab, bagaimanapun juga, pabrikasi ketakutan adalah alat politik yang sangat efektif. Selama Prabowo belum mampu menunjukkan secara tegas sikapnya terhadap berbagai isu yang digunakan untuk menyerang dirinya, isu khilafah tetap saja akan menjadi pertimbangan irasional pemilih minoritas.

Bahkan, sangat mungkin isu ini akan menghalangi jalan politiknya menuju kursi kekuasaan. (S13)

PinterPolitik.com

[dropcap]B[/dropcap]icara tentang isu kekhilafahan, entah mengapa membuat saya jadi kepikiran tentang musik-musik progresif metal.

Pasalnya, pada awal 2016 lalu, band progresif metal legendaris, Dream Theater mengeluarkan album berjudul Astonishing dengan total 34 lagu di dalamnya – sangat banyak untuk ukuran sebuah album. Jumlah itu sama dengan total kementerian yang ada saat ini. Eheem eheem, siapa ya yang dulu janjinya nggak banyak bikin kementerian? Uppps.

Balik ke konteks Astonishing, menariknya karya tersebut adalah sebuah konsep album yang terangkai dalam kisah tentang sebuah negara distopia, di mana musik dianggap sebagai hal yang tabu dan digantikan oleh Noise Machines (Nomacs).

Masyarakat hidup dalam rezim yang opresif yang cenderung menekan orang-orang yang diberi perbedaan dibandingkan yang lainnya, termasuk yang punya kemampuan bermusik.

Konteks negara di mana satu-satunya hiburan masyarakat adalah Nomacs itu seolah mirip-mirip dengan konsep khilafah, katakanlah jika demokrasi diibaratkan dengan musik.

Sulit untuk melihat sosok Hashim Djojohadikusumo – sang adik yang beragama Kristen – akan mau jor-joran mengeluarkan dana untuk pemenangan sang kakak, jika khilafah adalah hal yang ingin dibangun Prabowo.
Share on X

Yang jelas, mungkin tak banyak orang akan mau berlama-lama mendengar ke-34 lagu Dream Theater tersebut – kecuali fans-fans garis keras band tersebut. Tetapi, kalau soal khilafah, mungkin akan ada banyak orang yang tahan untuk berbicara berlama-lama tentangnya – entah yang menolak konsep tersebut, maupun yang menyetujuinya.

Isu khilafah memang menjadi salah satu konsen isu yang belakangan sering muncul di berbagai pemberitaan jelang Pilpres 2019 dan entah bagaimana ceritanya, isu ini seolah menempel dengan Prabowo Subianto.

Mungkin karena mantan Danjen Kopassus itu didukung oleh beberapa partai Islam serta ormas-ormas garis keras. Atau mungkin karena yang bikin isu kampanye itu kebanyakan nonton Doraemon, jadi imajinasinya meningkat 10 kali lipat! Hmmm, tapi positif sih kalau imajinasi tinggi, soalnya jadi makin kreatif. Hadeh.

Nah, kabar terbaru datang dari aksi Prabowo saat kunjungannya ke Cianjur, Jawa Barat yang disebut-sebut menumpang mobil milik Ketua Gerakan Reformis Islam (GARIS) yang pernah mendaku sebagai eks Presiden ISIS Indonesia, Chep Hernawan.

Prabowo disorot karena dah dah dah dari atas mobil yang ada sunroof-nya itu yang ternyata kepunyaannya orang yang pernah pro khilafah. Jadilah Prabowo makin dibilah pro khilafah.

Aksi tersebut membuat kampanye hitam terhadap Prabowo makin keras bergulir, terutama di kalangan kelompok nasionalis dan non-muslim. Banyak pesan berantai dan seruan-seruan politik yang mengajak masyarakat untuk tidak memilih kandidat yang didukung oleh kelompok-kelompok pendukung khilafah – secara tidak langsung: jangan memilih Prabowo.

Bahkan ada isu yang menyebutkan bahwa jika Prabowo menang, maka akan ada upaya “penggulingan” terhadap dirinya yang dilakukan oleh kelompok-kelompok pro khilafah.

Lha, memangnya mungkin Prabowo mendirikan negara berbentuk khilafah itu?

Jika yang dibicarakan adalah secara personal, maka sulit untuk melihat hal tersebut bisa terjadi. Pasalnya, Prabowo berlatar belakang keluarga pluralis ala Barat. Ibu Prabowo dan saudara-saudaranya banyak yang non-muslim.

Sulit untuk melihat sosok Hashim Djojohadikusumo – sang adik yang beragama Kristen – akan mau jor-joran mengeluarkan dana untuk pemenangan sang kakak, jika khilafah adalah hal yang ingin dibangun Prabowo.

Lalu, bagaimana dengan kelompok-kelompok di sekitarnya? Hal itu juga akan cukup sulit terjadi. Pasalnya, jika Prabowo terpilih dan memegang kontrol penuh atas kekuasaan, maka sulit untuk melihat ia mengingkari latar belakang personalnya. Apalagi, secara konstitusional, mengubah sistem negara tak semudah membalikkan telapak tangan.

Artinya, memang sangat mungkin isu ini adalah kontra-propaganda untuk melawan isu PKI yang kerap digunakan untuk menyerang Jokowi.

Lagian, Prabowo mana tahu itu mobilnya siapa. Dia mah sibuk dah dah dah aja.

Yang jelas, mungkin ada baiknya, para pendukung masing-masing kandidat mendengarkan album Astonishing milik Dream Theater. Sebab bagaimanapun juga, musik – seperti halnya demokrasi – adalah hal yang telah diperjuangkan secara berdarah-darah dan terlalu sayang untuk dihilangkan begitu saja. (S13)

PinterPolitik.com

[dropcap]S[/dropcap]istem pemerintahan khilafah nampaknya makin bising saja di telinga. Yang menginginkan Indonesia ganti sistem makin terang-terangan gitu. Hmmm, masalahnya apakah sistem khilafah gitu cocok dengan negara kita yang heterogen? Dengan sistem republik yang kita tegakkan sekarang aja masih suka muncul diskriminasi. Hiya, hiya, hiya…

Calon wakil presiden nomor urut 01 Ma’ruf Amin juga tergelitik mengomentari keinginan sebagian masyarakat tersebut. Tapi menurutnya, sistem pemerintahan yang islami nggak cuma khilafah. Menurutnya, republik yang diterapkan Indonesia juga tergolong islami.

Nggak cuma Indonesia, Ma’ruf juga menyebut Mesir, Republik Islam Pakistan, dan Turki juga tetap Islami meski menegakkan sistem republik.

Tak dipungkiri, Ma’ruf Amin mengamini kalau sistem khilafah memang Islami. Macam Dinasti Abassiyah dan Ustmaniyah gitu. Tapi, menurutnya sistem tersebut nggak bisa diterapkan di Indonesia. Nggak bisa gaes! Kenapa? Karena para pendiri bangsa termasuk ulama di masa silam telah sepakat dengan sistem republik.

Tuh, sosok yang katanya ulama aja udah bilang kalau Republik Indonesia itu harga mati.

Menurut Ma’ruf, kesepakatan yang telah terbangun tersebut nggak bisa diganggu gugat. Nggak cuma khilafah, Ma’ruf juga mengatakan kalau pemerintahan ala kerajaan sekalipun nggak bisa diterapkan di Indonesia, semata-mata karena nggak sesuai dengan kesepakatan para ulama dan pendiri bangsa Indonesia.

Jadi sistem khilafah itu bukan ditolak. Kalau kata Ma’ruf itu tertolak karena menyalahi kesepakatan. Ehhmm, tapi apa iya alasannya hanya karena itu?

Emang yakin sistem khilafah benar-benar bisa membuat Indonesia lebih adil, makmur, damai, dan sejahtera?
Share on X

Kalau menurut eik ya, nggak bisa dipungkiri kalau negara kita itu berdiri di atas perbedaan. Yang berjuang bukan cuma dari satu golongan aja, jadi kenapa setelah merdeka lantas ingin dijadikan homogen?

Negara kita bisa berdiri dengan segala perbedaannya yang melimpah ruah itu sudah menjadi sebuah keajaiban dan anugerah loh. Nggak usah diobrak-abrik lagi dengan ganti sistem pemerintahan.

Dengar kata Kiai Ma’ruf deh. Indonesia jangan sampai seperti Afghanistan, yang sangat kaya dengan emas dan minyak tapi jadi negara termiskin hanya karena konflik di masyarakatnya yang tak berkesudahan. Mereka muslim semua, mazhabnya Hanafi semua, tapi karena egonya, fanatik kelompoknya, mereka nggak bisa bersatu.

Ihhh, apa kata nenek moyang kita, yang sudah susah payah berjuang kalau pada akhirnya negara ini terpecah belah? Sudahlah, cukup cintai Indonesia apa adanya, dan perjuangkan dengan sekuat-kuatnya. Nggak usah neko-neko. (E36)

PinterPolitik.com

[dropcap]S[/dropcap]ejarah sudah mengukir, bagaimana negeri ini dibangun atas dasar nilai-nilai pancasila. Sejarah juga pernah berkisah, bagaimana mencekamnya negeri ini ketika pancasila hendak diganti menjadi komunisme. Manusia memang tempatnya lupa, tapi kalau sengaja melupakan, bagaimana?

Orang-orang sibuk berteriak, dia PKI, anu PKI, blablabla. Tapi sadarkah, kalau sebenarnya negeri ini juga sedang dijangkiti oleh ideologi lain yang mulai tumbuh subur? Bahkan hingga ke dalam institusi pemerintahan.

Ya, Ketua DPR Bambang Soesatyo menyebutkan, ada banyak PNS yang anti pancasila dan lebih percaya dengan idelogi khilafah. Ini bukannya menyalahkan ideologi khilafah ya, tapi masalahnya, konstitusi kita membolehkan gak ya?

Ini bukan soal paham khilafahnya, ini soal NKRI harga mati!
Share on X

Bayangkan gaes, merujuk pada hasil survey Alvara Strategi Indonesia Oktober 2017, ada temuan tentang 19,4 persen PNS yang menolak ideologi Pancasila. Hal tersebut menurut Bamsoet mencerminkan kelemahan dalam proses rekrutmen PNS di masa lalu dan itu perlu segera diperbaiki.

Nggak cuma soal PNS antipancasila, ternyata masjid-masjid di kementrian, lembaga, BUMN banyak yang terpapar ideologi radikal. Bukan aku yang ngomong loh ini.

Badan Intelijen Negara (BIN) menyebut ada 41 dari 100 masjid milik kementerian, lembaga, dan BUMN sudah terpapar paham radikal, 11 masjid di kementerian, 11 masjid di lembaga, dan 21 masjid milik BUMN.

Bamsoet mengatakan, pemerintah dan semua institusi terkait hendaknya tidak meremehkan dua kecenderungan itu. Kedua masalah ini harus dikelola dengan penuh kebijaksaan agar tidak berkembang menjadi sebuah kekuatan yang dapat merongrong pemerintah atau mengancam keutuhan NKRI.

Bamsoet juga berharap pemerintah segera merumuskan langkah-langkah strategis untuk merespons dan tak membiarkan dua hal itu. Baginya, dua masalah di atas menunjukkan bahwa pemerintah sudah kecolongan.

Sebelumnya, hasil survei Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) dan Rumah Kebangsaan, pada 29 September hingga 21 Oktober 2017, menyebut ada 41 masjid lembaga pemerintah di Jakarta yang terindikasi terpapar paham radikal.

Yang terbanyak terpapar paham radikal adalah masjid BUMN, yakni 21 masjid. Rinciannya, tujuh masjid dengan level paparan radikal berat, 13 masjid level sedang, dan satu masjid level rendah.

Aduh aduhh, kalau begini kita udah boleh panik belum? Gimana menurut kalian? (E36)