Hadeh, jadinya DPR bisa punya posisi superior nggak sih di hadapan eksekutif? Lama-lama presiden pun nggak mau kalah, minta perpanjangan masa jabatan juga. Share pendapat kalian di kolom komentar ya! 

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Seiring dengan namanya telah beredar di bursa kabinet 2024-2029, Budiman Sudjatmiko agaknya memang memiliki semua prasyarat, terutama untuk menjadi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT). Apalagi, posisi itu dinilai sangat strategis karena Prabowo Subianto kemungkinan akan menempatkan desa sebagai jangkar pemerintahannya kelak.

PinterPolitik.com

Kiranya bukan keputusan sulit bagi Prabowo Subianto untuk menunjuk Budiman Sudjatmiko sebagai Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) di kabinetnya kelak.

Terlebih, posisi itu agaknya akan menjadi sangat strategis bagi pemerintahan Prabowo-Gibran. Bahkan, mungkin tak kalah strategis dengan posisi Menteri Pertahanan (Menhan) yang saat ini diampu Prabowo sendiri.

Postulat itu setidaknya dapat dilihat dari refleksi politik teranyar mengenai pengesahan undang-undang (UU) di DPR. Revisi UU Desa tampak lebih menjadi prioritas dan telah disahkan pada 28 Maret lalu dalam Rapat Paripurna, dibanding, misalnya, dengan RUU Perampasan Aset.

Perubahan UU Desa sendiri sempat menuai pro-kontra karena masa jabatan kepala desa (kades) diperpanjang menjadi delapan tahun dengan maksimal dua periode, pemberian tunjangan purnatugas satu kali di akhir masa jabatan kades dan para perangkat desa, serta pemberian dana konservasi dan atau rehabilitas desa.

Tanggapan kritis terhadap perubahan itu sendiri menyebut terdapat nuansa simbiosis bersifat transaksional yang terasa kental di antara pejabat desa dan para aktor politik terkait.

Akan tetapi, tak dapat dipungkiri, prioritas dan perhatian yang tampak dari pemerintah maupun DPR, menunjukkan tren dan masa depan desa yang kiranya semakin krusial untuk menopang jalannya kebijakan, baik secara makro maupun mikro.

Lantas, mengapa desa seolah menjadi sangat penting dan strategis secara politik di pemerintahan Prabowo-Gibran? Serta, sejauh mana peluang Budiman mengampu posisi tersebut?

Desa, Jangkar Politik?

Sebelum interpretasi terarah ke peluang Budiman sebagai Mendes PDTT dan korelasinya terhadap kunci sukses pemerintahan Prabowo-Gibran, menelaah lebih dalam signifikansi dan daya tawar politik desa bagi pemerintahan di Indonesia kiranya dapat menjadi pintu masuk terbaik.

Posisi tawar politik atau political bargain desa melalui para kepala desanya dapat dipahami dari penelitian Chanif Nurcholis, Sri Wahyu Krida Sakti, dan Ace Sriati Rachman berjudul Village Administration in Indonesia: A Socio-Political Corporation Formed by State. Ketiganya menjelaskan bahwa pemerintahan desa adalah pemerintahan terbawah di Indonesia.

Menariknya, meskipun desa merupakan pemerintahan terbawah dan dianggap paling lemah, saat membahas demokrasi, desa merupakan pemerintahan terdekat dengan masyarakat.

Dalam konteks politik-pemerintahan, desa melalui para perangkatnya atau tepatnya para kepala desa, secara hierarkis merupakan aktor yang paling dekat dengan konstituen atau sumber suara dalam konteks kontestasi elektoral.

Satu hal yang penting untuk diingat, pada dasarnya negara adalah akumulasi para warganya. Dan desa merupakan pemerintahan terbawah, atau dengan kata lain, negara adalah akumulasi desa.

Desa pun menjadi jangkar bagi berbagai program fundamental pemerintah, seperti dalam aspek pangan, pendidikan, kesehatan, UMKM, hingga penopang stabilitas politik, hukum, dan keamanan nasional.

Daya tawar politik desa melalui para kepala desa pun tampak dalam beberapa dinamika. Mulai dari agenda tahunan perayaan disahkannya UU Desa, hingga unjuk rasa kepala desa, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), maupun Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) saat menyuarakan kepentingan mereka di DPR.

Akan tetapi, relasi aparat pemerintah desa, legislatif, dan eksekutif kerap mengalami pasang surut. Selama ini pun kerap dinilai stagnan dan pola yang tampak hanya simbiosis politik transaksional.

Sifat relasi yang begitu spesifik karena desa di Indonesia memiliki karakteristik yang sangat beragam, membuat adanya satu bahasa universal dan tokoh pemersatu dibutuhkan jika pemerintah ingin mengakselerasi peran desa dalam pembangunan negara secara berkesinambungan.

Di titik ini, peran Mendes PDTT menjadi penting sebagai focal point dan Budiman tampak relevan dengan tantangan itu.

Budiman adalah Prabowo?

Peran konkret dan konstruksi peristiwa agaknya telah membentuk stereotip sosial-politik bahwa saat berbicara desa, nama Budiman Sudjatmiko tak bisa dilepaskan.

Bahkan, tak sedikit yang menilai bahwa Budiman adalah “one of a kind” tokoh yang memiliki spesialisasi khusus mengenai desa. Serupa konsep right man on the right place saat menilai relevansi Prabowo sebagai Menteri Pertahanan.

Kala menginterpretasi dari konteks capital pun, Budiman telah memilikinya. Selain “one of a kind” dalam urusan desa, Budiman pun seolah menjadi ikon, dihormati, dan memiliki reputasi cukup baik di hadapan para kepala desa maupun organisasi pemerintahan atau perangkat desa.

Salah satu sampelnya tercermin dari HUT ke-9 UU Desa di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta pada 19 Maret 2023. Di hadapan massa perangkat desa yang besar, eksistensi Budiman yang bersanding dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Megawati Soekarnoputri menjadi hal menarik. Budiman bahkan bukanlah pejabat tinggi negara, petinggi partai politik, ataupun kepala daerah.

Relevansi Budiman dalam bursa Mendes PDTT dapat dijelaskan melalui konsep descriptive representation yang dikemukakan oleh ilmuwan politik Hanna Pitkin.

Konsep itu menyatakan bahwa individu yang memiliki pengalaman, identitas, atau latar belakang yang sama dengan “konstituennya” akan lebih mampu memahami dan mengadvokasi kepentingan mereka. Selain itu, hubungan positif dan konstruktif pun akan tercipta.

Singkatnya, frasa “one of a kind” dalam kaitannya dengan pencalonan posisi menteri, jika dilihat melalui lensa descriptive representation, menekankan pentingnya keberagaman, empati, dan autentisitas dalam kepemimpinan politik.

Kandidat yang memiliki kualitas ini mungkin dianggap cocok untuk menduduki jabatan menteri, mampu mewakili dan mengadvokasi kepentingan konstituennya secara efektif dan dengan derajat integritas yang baik.

Kendati terdapat tokoh lain saat menggagas UU Desa, Budiman tampak jadi satu-satunya sosok prominen dalam menggaet dan merengkuh sociopolitical respect para kepala desa.

Modal itu pun penting dalam menjembatani restu legislatif ketika berbicara mengenai relasi tripartit (kepala desa, DPR, dan eksekutif) karena eksistensi simbiosis ideal maupun transaksional yang telah ada sebelumnya.

Selain sebagai inisiator UU Desa dan mengadvokasi kepentingan desa, Budiman pun aktif mempublikasikan betapa pentingnya UU tersebut demi ketahanan ekonomi nasional, termasuk ketahanan menghadapi Pandemi Covid-19 lalu.

Bagi pemerintahan Prabowo-Gibran nantinya, kualifikasi Budiman tampak cukup dibutuhkan. Garis tangan Budiman yang berani berbeda haluan dengan PDIP untuk mendukung Prabowo di Pilpres 2024 bertemu dengan kebutuhan janji politik Prabowo-Gibran.

Saat merefleksikannya dengan visi misi Prabowo-Gibran, desa dapat dikatakan benar-benar menjadi jangkar yang harus dipersiapkan dengan matang agar program dan kebijakan dapat berjalan sesuai rencana dan tak menimbulkan impresi negatif karena kegagalan.

Utamanya, untuk menopang janji politik seperti makan gratis, UMKM dan kepemudaan, food estate, hingga dari konteks keamanan, yakni penyuplai informasi intelijen di elemen terkecil.

Lalu, mungkinkah Budiman benar-benar akan dipercaya Prabowo dan merengkuh sukses sebagai Mendes PDTT? Menarik untuk ditunggu dinamika politik dan keputusan Prabowo nantinya. (J61)

Motor dinas bagi lurah dan kepala desa di Kabupaten Wonogiri menjadi sorotan publik dan netizen karena berwarna serba merah. Nyatanya, motor dinas merah serupa sebelumnya pernah dibagikan kepada perangkat pemerintahan di bawah naungan Kabupaten Klaten, Sukoharjo, dan Boyolali.

Sorotan netizen sendiri mengaitkannya dengan PDIP sebagai partai politik asal para Bupati yang membagikan motor tersebut.

PinterPolitik.com

“The tyrant dies and his rule is over, the martyr dies and his rule begins.” – Søren Kierkegaard

Beberapa waktu yang lalu publik dihebohkan dengan demonstrasi para Kepala Desa untuk menuntut penambahan masa jabatan dari enam menjadi sembilan tahun. Tidak cukup dengan itu, kali ini yang dituntut adalah alokasi 10 persen APBN untuk Dana Desa. Dengan APBN 2023 mencapai Rp3.061 triliun, Dana Desa akan menyentuh Rp306,1 triliun. Angka itu empat kali lipat lebih besar dari alokasi semula yang sebesar Rp70 triliun.

Tuntutan ini menjadi ironi tersendiri di tengah rentetan kasus korupsi yang mendera perangkat desa. Dalam pantauan Indonesia Corruption Watch (ICW), sepanjang 2021 terdapat 154 kasus korupsi Dana Desa dan menjerat 245 tersangka.

“Pada tahun 2021, aparat penegak hukum paling banyak menangani kasus korupsi di sektor anggaran Dana Desa,” ungkap peneliti ICW Lalola Ester pada 18 April 2022.

Sementara dalam temuan KPK, hingga 2021 setidaknya tercatat 601 kasus korupsi Dana Desa yang menjerat 686 Kepala Desa.

Menurut peneliti ICW Kurnia Ramadhana, meningkatnya kasus korupsi di desa terjadi seiring dengan peningkatan alokasi Dana Desa. Dengan demikian, perhatian utama pemerintah saat ini seharusnya mencari cara bagaimana mengatasi tren peningkatan korupsi yang terjadi di desa.

“Hal ini perlu menjadi perhatian utama pemerintah. Hingga saat ini, belum ada solusi dan langkah pencegahan efektif untuk menekan korupsi di desa,” ungkap Kurnia pada 27 Januari 2023

Namun, alih-alih mengeluarkan berbagai langkah pencegahan efektif, wacana peningkatan drastis Dana Desa justru tengah bergulir. Jika tuntutan 10 persen APBN disetujui, Dana Desa akan melampaui berbagai anggaran sektor lain, seperti anggaran pertahanan 2023 yang hanya sebesar Rp134 triliun.

Sinyal Kuat Masa Lalu

Fenomena yang kita lihat saat ini sebenarnya sudah diwanti-wanti Bank Dunia pada 2002 lalu. Dalam publikasi berjudul Village corruption in Indonesia: Fighting corruption in the World Bank’s Kecamatan Development Program, disebutkan bahwa banyaknya jumlah desa membuat kontrol terpusat tidak mungkin dilakukan untuk mencegah kasus korupsi.

Kesimpulan itu bertolak dari Kecamatan Development Program (KDP) yang pernah dilaksanakan. Bank Dunia mengeluarkan dana sebesar US$370 juta untuk proyek pembangunan pedesaan dan pinjaman di lebih dari 20.000 desa.

Dengan adanya monopoli informasi di desa karena sulitnya akses informasi dan para perangkat desa kerap mengambil insentif pribadi dari proyek, sejak awal Bank Dunia sudah memprediksi akan terjadi korupsi sehingga membuat beberapa langkah pencegahan.

Pertama, penyederhanaan format keuangan sehingga dapat dipahami dengan mudah oleh penduduk desa. Kedua, mentransfer dana langsung ke rekening bank desa. Ketiga, semua transaksi keuangan harus memiliki setidaknya tiga tanda tangan untuk pengadaan barang, yang mana itu diperlihatkan secara terbuka pada pertemuan desa.

Keempat, rincian semua transaksi keuangan dipasang di papan pengumuman desa. Kelima, mensyaratkan rapat desa rutin diadakan untuk mempertanggungjawabkan dana proyek. Jika ditemukan penyimpangan pencairan dana akan ditangguhkan.

Keenam, menyediakan sumber informasi dan saluran pengaduan yang independen. Ketujuh, pengawasan intensif di lapangan oleh fasilitator desa (dua di setiap desa) dan fasilitator proyek. Kedelapan, pemantauan independen proyek oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan jurnalis lokal.

Principal-Agent Problem

Namun, kendati berbagai upaya pencegahan tersebut telah dilakukan, kasus korupsi nyatanya tetap ditemukan. Kesimpulan Bank Dunia soal sulitnya melakukan kontrol senada dengan penjabaran Francis Fukuyama dalam bukunya State-Building: Governance and World Order in the 21st Century.

Menurut Fukuyama, runtuhnya Orde Baru (Orba) yang membawa desentralisasi di Indonesia telah mengakibatkan korupsi terjadi di semua tingkatan eselon. Fukuyama menggambarkan persoalan ini melalui matriks berikut.

Menurut Fukuyama, organisasi-organisasi sektor negara, khususnya yang menghasilkan pelayanan publik pada dasarnya sulit diukur atau dipantau. Terdapat dua variabel untuk menentukan tingkat kesulitan pengukuran tersebut, yakni “kekhususan” dan “volume transaksi” pelayanan. Kedua variabel tersebut akan membentuk matriks seperti di atas.

Aktivitas atau pelayanan yang paling mudah dipantau atau diukur adalah Kuadran I, yakni pelayanan yang sangat khusus dan volume transaksinya rendah. Sedangkan yang paling sulit diukur adalah Kuadran IV, yakni pelayanan yang kekhususannya rendah dan volume transaksinya sangat tinggi.

Pada kasus merembetnya korupsi setelah kejatuhan Soeharto, jawabannya dapat ditarik pada Kuadran IV. Berbeda dengan rezim Orba yang begitu terpusat dan melakukan kontrol ketat, desentralisasi telah membawa berbagai bentuk pelayanan publik baru dan semakin meningkatkan volume transaksi.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah membuat desa menjadi daerah otonomi baru. Kini desa dapat melakukan pengelolaan keuangan secara mandiri dan otonom.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), per 2021 jumlah desa di Indonesia mencapai 84.096 desa/kelurahan. Jumlah yang terlalu banyak untuk dipantau.

Sama seperti temuan Bank Dunia, bagaimana memantau Dana Desa yang disalurkan di puluhan ribuan desa?

Pada Pagu Dana Desa 2022, misalnya, dana sebesar Rp68 triliun dialokasikan ke 74.961 desa di 434 kabupaten/kota se-Indonesia. Ada berapa banyak pengawas yang dimiliki oleh mengontrol 74 ribu desa?

Kemudian, dengan jumlah alokasi Dana Desa yang begitu besar, mudah untuk kita menarik kesimpulan bahwa temuan KPK maupun ICW hanyalah puncak gunung es. Dengan timpangnya jumlah desa, pengawas, dan aparat penegak hukum, pasti terdapat jumlah kasus korupsi yang jauh lebih besar.

Secara khusus, persoalan ini kita kenal sebagai principal-agent problem, yakni ketika agen bertindak dengan cara yang bertentangan dengan kepentingan prinsipal. Kepala Desa merupakan agent atau entitas yang diberikan mandat. Sementara masyarakat atau pemberi mandat (pemerintah pusat) adalah principal.

Prinsipal tidak dapat terus memantau atau memiliki informasi yang penuh tentang tindakan agen. Ini disebut dengan hidden action. Risiko bahwa agen akan melalaikan tanggung jawab, membuat keputusan yang buruk, atau bertindak dengan cara yang bertentangan dengan kepentingan utama prinsipal didefinisikan sebagai agency costs.

Selain jumlah desa yang sangat banyak, terdapat pula modus operandi baru untuk menilep Dana Desa. Terdapat laporan penyelewengan Dana Desa dengan modus menyalurkan Dana Desa ke desa baru yang tidak berpenghuni.

Menurut Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, sejak Dana Desa disalurkan terdapat banyak desa baru bermunculan yang ketika dicek ternyata tidak berpenghuni.

“Kami mendengar beberapa masukan karena adanya transfer yang ajeg dari APBN, maka sekarang muncul desa-desa baru yang bahkan tidak ada penduduknya. Hanya untuk bisa mendapatkan (Dana Desa),” ungkap Sri Mulyani pada 4 November 2019.

>>> Part 2

PinterPolitik.com

“Sepuluh persen ke depan harga mati dana desa dari APBN.”– Ketua Umum (Ketum) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Surta Wijaya 

Benar nggak sih guys kalau manga – komik yang berasal dari Jepang – pasti memiliki daya tarik tersendiri bagi pembacanya? Ya, bisa aja sih karena penyajian cerita yang dibuat dengan unsur gambar khas beserta teks di dalamnya yang menjadikan daya tarik visual tersendiri bagi para penggemar.

Manga tersukses pada penjualan terbanyak jatuh pada manga One Piece karya Eiichiro Oda. Manga ini rilis sejak tahun 1997 dan, sampai kini, serial One Piece masih terus berlanjut.

One Piece menceritakan kisah bajak laut dalam misi pencarian harta karun. Namun, dalam misi pencarian harta karun tersebut tidak hanya menceritakan petualangan dunia fantasi saja, terkadang, terdapat juga kisah yang bersinggungan dengan kehidupan nyata.

World Government atau istilah pemerintah dunia dalam series manga One Piece, misalnya, diceritakan sebagai organisasi politik yang sudah memerintah selama 800 tahun. Pemerintah dunia berhasil memerintah selama itu karena terdapat kendali besar yang dimiliki. 

Organisasi politik ini diperintah oleh gorosei – sebutan untuk lima tetua para petinggi pemerintah dunia – yang digambarkan sebagai kelompok entitas yang korup. 

Korupsi ini dilakukan berkaitan dengan pemungutan pajak yang tinggi terutama di beberapa daerah, hingga menyebabkan banyak kesengsaraan dan kemiskinan. Sementara, para gorosei menikmati hasil keserakahan mereka.

Hmm, jika membahas keserakahan gorosei, jadi teringat dengan kebiasaan para pejabat negara kita. Apalagi nih, sekarang muncul tuntutan yang diminta para kepala desa (kades) pada perayaan memperingati sembilan tahun Undang-Undang (UU) Desa yang diselenggarakan pada 19 Maret 2023 kemarin.

Pasalnya, para kades meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menaikkan dana desa menjadi sebesar 10 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) – setara dengan Rp300 triliun. 

Namun, jika melihat data laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) tahun 2022, kasus korupsi sebenarnya masih paling banyak terjadi di sektor desa – mencapai total 155 kasus yang ditemukan dengan rincian 252 tersangka sepanjang tahun lalu.

Apakah ini berkaitan dengan kegagalan desentralisasi? Mengacu pada tulisan Promise of Good Governance dari Merilee S. Grindle, kegagalan desentralisasi desa terjadi terkait peningkatan kinerja dan responsivitas terhadap kebutuhan lokal masih banyak ditemukan kasus korupsi.

Kegagalan desentralisasi desa akibat korupsi yang merajalela menimbulkan inefisiensi, ketidakefektifan, ketidaktanggapan, dan adanya klientelisme (relasi kuasa antar-aktor politik).

Boleh jadi, ada alasan tertentu mengapa para kades menuntut Rp300 triliun yang dikatakan untuk pembangunan desa. Namun, jika peningkatan kinerja dan responsivitas terhadap kebutuhan lokal masih belum diutamakan, mungkinkah dana desa tersebut akan efektif jika dinaikkan 10 persen dari APBN?

Karena jika hanya menuntut kenaikkan dana APBN tanpa ada bukti nyata peningkatan kinerja, mungkinkah para kades ingin menyaingi para gorosei? Who knows? Hehe. (S85)

Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) menuntut 10% APBN dialokasikan untuk dana desa. Dengan APBN 2023 mencapai Rp3.061 triliun, jika disetujui, alokasi dana desa akan naik menjadi Rp306,1 triliun. Jumlah itu meningkat lebih dari 4 kali lipat alokasi dana desa pada 2023 yang sebesar Rp70 triliun. Selain itu, Apdesi juga menuntut tanggal 15 Januari ditetapkan sebagai Hari Desa Nasional.

PinterPolitik.com

“Symbols are powerful because they are the visible signs of invisible realities.” – Saint Augustine

Ketua Majelis Pertimbangan PPP Romahurmuziy (Rommy) dalam acara “Adu Perspektif” sangat menggambarkan bagaimana politik bekerja di lapangan. “Politik itu adalah persepsi, dan politisi adalah aktor,” ungkap Rommy pada 8 Maret 2023.

Politik bekerja di dimensi simbol dan persepsi. Alasannya sederhana, yakni karena kebanyakan interaksi dalam politik tidak terjadi secara langsung. Hanya sedikit dari kita yang memiliki akses untuk bertemu dengan elite politik atau mendapatkan informasi A1.

Konsekuensinya kita mengandalkan medium atau perantara untuk memahami politik – seperti testimoni dan pemberitaan media. Konteks ini membuat “simbol” menjadi jantung dalam pagelaran politik, khususnya yang melibatkan massa yang sangat banyak.

Catherine Wong dalam tulisannya Little things matter for world leaders at China’s G20 summit … such as where they stand for photographs mencontohkan pentingnya simbol pada pertemuan pemimpin-pemimpin negara seperti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20.

Menurut Wong, foto dalam pertemuan semacam itu biasanya menggambarkan situasi dan dinamika politik kekuasaan yang ada. Posisi duduk dan berdiri pemimpin-pemimpin negara dinilai mencerminkan kekuatan dan penting tidaknya negara tersebut.

Pemimpin bisa dianggap penting bila berdiri di baris depan atau baris tengah ketika berfoto bersama. Biasanya posisi berfoto para pemimpin negara ditentukan oleh tuan rumah sebagai penyelenggara kegiatan.

Berbagai analisis menunjukkan bahwa posisi berdiri seorang pemimpin negara menunjukkan tingkat hubungannya dengan negara tuan rumah. Semakin penting posisi suatu negara bagi tuan rumah, posisi fotonya akan di barisan depan dan tengah.

Pagelaran Simbol di HUT UU Desa

Apa yang dijelaskan Wong tidak hanya terjadi di politik internasional, melainkan juga dalam politik domestik. Posisi duduk dan siapa yang hadir dalam suatu acara menunjukkan simbol politik tertentu. Semakin penting pengaruh sang pejabat di acara, maka posisi duduknya akan semakin di depan atau tengah.

Pagelaran simbol ini dapat kita lihat dalam acara peringatan HUT ke-9 Undang-Undang (UU) Desa di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, pada 19 Maret 2023. Dalam acara itu Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri berada di tengah barisan depan para pejabat. Ini menunjukkan bahwa sang presiden ke-5 RI adalah politisi paling penting di acara itu.

Kemudian, tampak pula spanduk besar tiga sosok, yakni Presiden Joko Widodo (Jokowi), Megawati, dan penggagas UU Desa sekaligus politikus PDIP, Budiman Sudjatmiko. Padahal, menariknya, di acara tersebut hadir berbagai pejabat tinggi lainnya.

Dari kalangan menteri, terdapat Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Azwar Anas, dan Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Wamendes PDTT) Budi Arie Setiadi.

Kemudian terdapat pimpinan organisasi desa seperti Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) hingga Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), serta Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa.

Terkhusus Budiman, sekiranya terdapat tanda tanya, kenapa sosoknya bisa bersanding dengan Presiden Jokowi dan Megawati. Budiman bahkan bukanlah pejabat tinggi negara, petinggi partai politik, ataupun gubernur seperti Khofifah.

Alasan di balik sorotan itu adalah signifikansi Budiman dalam menggaet para kepala desa. Selain sebagai penggagas UU Desa, Budiman santer mempublikasikan betapa pentingnya UU tersebut demi ketahanan ekonomi nasional, termasuk ketahanan menghadapi pandemi Covid-19.

“Menurut saya, UU Desa seperti mengutip ucapan Pak Luhut Binsar Pandjaitan adalah UU yang memungkinkan kita, Indonesia bertahan. Indonesia bertahan dari pandemi salah satunya karena UU Desa,” ungkap Budiman pada 19 Maret 2023.

Well, dengan peringatan HUT UU Desa hanya diikuti oleh kepala desa, itu merupakan simbol dan pesan politik bahwa ketiga sosok tersebut yang perlu disorot lebih intens oleh para kepala desa.

Gottlob Frege dalam tulisannya The Thought: A Logical Inquiry menjelaskan fenomena ini dengan istilah “buah pikiran”. Buah pikiran merupakan konsep simbolis atau bahasa yang hendak ditransfer ke orang lain. Tiga spanduk besar sosok tersebut adalah konsep simbolis untuk memberikan penekanan betapa pentingnya ketiganya bagi mereka yang hadir di HUT UU Desa.

Konteks pertunjukan atau pagelaran simbol ini adalah salah satu ciri khas Megawati. Nikolaus Harbowo dalam tulisannya Simbol Sayur Lodeh di Pertemuan Jokowi-Megawati menyebutkan bahwa Megawati sangat lihai dalam memainkan simbol politik.

Pada 2014 dan 2017, misalnya, Megawati menunjukkan simbol politik dengan mengundang Presiden Jokowi untuk makan bersama di Istana Batutulis sebelum mendukungnya maju di kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres). Tingginya momen politik pertemuan biasanya ditunjukkan dengan santapan sayur lodeh yang merupakan makanan kegemaran Bung Karno.

Sekarang pertanyaannya, untuk apa pesan simbolis itu perlu ditekankan?

Kepala Desa dan Pemilu 2024

Ada satu tafsiran penting yang sepertinya menjadi tujuan, yakni untuk menegaskan betapa pentingnya PDIP bagi para kepala desa. Tiga sosok yang memiliki spanduk besar merupakan politisi PDIP. Presiden Jokowi merupakan kader PDIP, Megawati merupakan Ketum PDIP, dan Budiman adalah kader PDIP.

Well, melihat isu yang disuarakan di HUT UU Desa, pesan simbolis itu sepertinya sudah berhasil ditransfer. Kendati urung dilakukan, pada awalnya terdapat niatan untuk mendukung kembali Presiden Jokowi agar menjabat tiga periode.

Ini jelas menunjukkan betapa pentingnya posisi Presiden Jokowi yang merupakan kader PDIP bagi kepentingan para kepala desa.

Terkhusus untuk PDIP, pagelaran simbol ini sekiranya bermuara pada Pemilu 2024. Dalam artikel PinterPolitik yang berjudul Operasi Intelijen di Balik Demonstrasi Kades, telah dijelaskan bahwa kepala desa memiliki daya tawar politik yang tinggi.

Sedikit mengulang, pemerintahan desa adalah pemerintahan terbawah (secara hierarki) di Indonesia dan merupakan pemerintahan terdekat dengan sumber suara.

Pengamat militer Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menjelaskan bahwa pada era Orde Baru para pimpinan kecamatan (camat) merupakan agen intelijen untuk menyuplai informasi.

Pada masa itu, camat memiliki banyak kewenangan di bidang perizinan dan catatan sipil sehingga dapat mengkomunikasikan arahan kepada warga di wilayahnya.

Nah, konteks “kekuatan” camat itu yang sekarang dilihat di para kepala desa. Mereka memiliki akses lebih dekat dengan suara masyarakat desa yang merupakan unit pemerintahan terbawah.

Apdesi sangat memahami daya tawar politik itu. “Kalau dia (partai politik) dapat dukungannya enggak usah jauh-jauh lah, satu provinsi saja Jatim (atau) Jateng (Jawa Tengah) dari kepala desa saya yakin dia dapat minimal 50 persen suara di desa,” ungkap Ketua MPO Apdesi Asri Anas pada 22 Januari 2023.

Pernyataan Anas sekiranya menjawab mengapa Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa turut hadir di acara HUT UU Desa. Sedikit memberi konteks, perolehan suara PDIP di Jatim pada Pemilu 2019 sebanyak 4,32 juta suara (15,97%). Jumlah ini hanya kalah dari perolehan suara di Jateng yang mencapai 5,77 juta suara (21,32%).

Mungkin, dapat dikatakan bahwa PDIP tengah membidik kekuatan politik para kepala desa untuk menjadi senjata atau barisan tempur di Pemilu 2024. Sebagaimana diketahui, PDIP memiliki ambisi besar untuk hattrick atau kembali menjadi pemenang di Pemilu 2024.

Simpulan ini semakin diperkuat dengan PDIP menjadi yang terdepan dalam mendukung revisi UU Desa. “PDIP sedang mendorong revisi terbatas UU Desa, ada nomenklatur yang perlu diubah,” ungkap Budiman pada 18 Maret 2023.

Menurut Budiman, ada dua hal yang perlu direvisi. Pertama, alokasi dana desa untuk pembangunan infrastruktur. Kedua, merubah masa jabatan kepala desa, dari maksimal tiga periode dengan masa jabatan enam tahun, menjadi dua periode dengan masa jabatan sembilan tahun.

Kemudian, sebagaimana yang disuarakan para kepala desa di HUT UU Desa, PDIP juga mendorong 10% APBN dialokasikan untuk dana desa.

Oh, iya, sebelum acara HUT UU Desa, Megawati juga melakukan pertemuan di Istana Batutulis dengan Presiden Jokowi pada 18 Maret 2023. Sekali lagi, yang disantap adalah sayur lodeh. (R53)

PinterPolitik.com

“Power isn’t determined by your size, but by the size of your heart and dreams.”– Monkey D. Luffy, One Piece (2022)

Pernah tahu nggak series manga dan anime berjudul One Piece? Tentunya, bagi para penggemar One Piece, sudah tidak asing lagi ya. Manga atau kartun Jepang yang satu ini memang cukup terkenal karena ketenaran popularitasnya. 

Manga One Piece merupakan franchise anime populer di dunia yang diciptakan oleh Eiichiro Oda. Hmm, bahkan, manga ini udah berjalan selama lebih dari 20 tahun lamanya sejak awal dibuat pada tahun 1997 yang dimuat melalui majalah Weekly Shonen Jump. 

Manga One Piece menceritakan petualangan Monkey D. Luffy dan kawan-kawan untuk melakukan misi pencarian harta karun bernama One Piece. Penokohan Luffy digambarkan dengan sifat yang sedikit bodoh dan ceroboh.

Namun, di balik sifat yang sedikit bodoh dan ceroboh, Luffy memiliki tekad perjuangan dan kegigihan untuk bisa menjadi King of Pirates—sebuah gelar yang diberikan untuk bajak laut terkuat. 

Chapter manga One Piece sudah terlampau sangat banyak, mengingat sudah hampir berjalan selama 26 tahun dari awal pembuatan sampai saat ini.

Nah, ngomongin soal panjangnya cerita One Piece, belakangan ini ramai isu dan tuntutan Kepala Desa (Kades)  yang menginginkan waktu tambahan menjadi semakin lama dari enam tahun per periode jabatan menjadi sembilan tahun per periode.

Di sisi lain, seorang Kades bisa mengemban jabatan lebih dari satu periode. Bahkan, Kades bisa menjabat sebanyak tiga kali masa jabatan. Hmm, jika enam tahun per periode bisa menjabat selama tiga kali masa jabatan, berarti Kades dapat mengemban jabatan selama 18 tahun lamanya.

Waduh, jika merujuk pada aksi unjuk rasa yang dilakukan Kades terkait lama jabatan, nantinya setiap Kades bisa menduduki posisi tersebut selama 27 tahun bila menjabat tiga periode. 

Wah, kebayang nggak tuh? Bisa dibilang, lama periode jabatan Kades sudah hampir menandingi panjang ceritanya manga One Piece. 

Mengacu pada tulisan Merilee S. Grindle dalam bukunya berjudul Going Local Decentralization, Democratization, and The Promise of Good Governance, dinamika desentralisasi di desa terbilang mengkhawatirkan karena rawan irregularities of decentralization (penyimpangan desentralisasi).

Penyimpangan desentralisasi yang dikatakan Grindle bisa terjadi jika para pemimpin tidak memiliki peningkatan kinerja dan responsivitas terhadap kebutuhan lokal yang masih banyak ditemukan kegagalan dalam lembaga desa.

Penyimpangan desentralisasi hanya akan menimbulkan outcome seperti ketidakstabilan kebijakan moneter daerah, disparitas antar-wilayah, dan inefisiensi pemanfaatan sumber daya. Lebih dalam dari penyimpangan desentralisasi, bisa menimbulkan “raja-raja” kecil daerah yang membuat korupsi dana anggaran desa semakin meluas.

Hmm, boleh jadi, para Kades yang meminta perpanjangan waktu masa jabatan diperpanjang ingin mendapatkan gelar King of Village—seperti Luffy yang bertekad menjadi King of Pirates dan menginginkan masa jabatan sepanjang manga One Piece? Ya nggak tuh? (S85)

Demonstrasi dan tuntutan para kepala desa di depan Gedung DPR mengenai perpanjangan masa jabatan dari 6 menjadi 9 tahun menuai polemik. Dinilai dapat menurunkan tensi Pilkades dan fokus pembangunan desa, nuansa politis masih tertinggal di sisi berbeda mengingat tuntutan disuarakan jelang Pemilu 2024. 

Analis politik UNJ Ubedillah Badrun menilai jika disetujui, ini adalah tanda-tanda kerusakan demokrasi. Sementara itu, meski tak sepenuhnya menolak ide perpanjangan masa jabatan kepala desa, Peneliti BRIN Wasisto Jati mengatakan sejak otonomi, desa bergeser dari entitas sosial kemasyarakatan menjadi entitas politik. Itu dinilai rentan menjadikan desa sebagai arena kontestasi kepentingan.