Menurut kalian, apakah lebih baik Kementerian BUMN dihapus dan diganti jadi super holding? Share pendapat kalian di kolom komentar ya!

Menurut kalian apa peluang politik Pak Erick ke depan nanti? Share di kolom komentar ya! 

PinterPolitik.com

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo (Tiko) mengungkapkan jika PT Waskita Karya (Persero) akan merger dengan PT Hutama Karya (Persero). Waskita nantinya akan menjadi anak perusahaan dari Hutama Karya.

Proses merger ini akan menunggu proses restrukturisasi yang rencananya akan selesai pada tahun depan. Merger dilakukan dengan inbreng saham Waskita milik pemerintah ke Hutama Karya.

“(Waskita) akan dijadikan anak usaha HK (Hutama Karya). Saham milik pemerintah akan diinbrengkan ke sana,” Kartika Wirjoatmodjo, Wakil Menteri BUMN (14/8/2023).

Merger ini dilakukan demi menyelamatkan Waskita yang kondisi keuangannya saat ini berat. Kementerian BUMN juga saat ini sedang bernegosiasi dengan bank dan pemegang obligasi.

PT Waskita Karya Tbk tidak dapat membayar bunga utang ke-12 dan pelunasan pokok atas obligasi berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2022, yang jatuh tempo pada 6 Agustus 2023 lalu.

Merger ini berpotensi menghasilkan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya, seperti tenaga kerja, teknologi, dan peralatan.

Dua perusahaan yang awalnya beroperasi secara terpisah dapat saling melengkapi dan berbagi keahlian serta pengalaman, yang pada akhirnya akan mengurangi biaya produksi dan mengoptimalkan hasil kerja.

Selain itu, adanya penggabungan dapat memungkinkan pengurangan tumpang tindih aktivitas dan pengurangan birokrasi, yang berkontribusi pada percepatan proyek-proyek yang ada.

Merger juga dapat membantu peningkatan kapabilitas teknis dan inovasi. Dua BUMN dengan fokus pada sektor yang sama dapat mendorong pertukaran ide dan teknologi, sehingga muncul solusi baru untuk permasalahan yang ada.

Peningkatan dalam kapabilitas teknis ini juga akan mendukung penerapan standar internasional yang lebih tinggi dalam pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas dan daya tahan dari infrastruktur yang dibangun.

Aspek penting lainnya adalah dampak terhadap pengembangan SDM (Sumber Daya Manusia). Dengan adanya merger, akan tercipta kesempatan bagi para profesional untuk berkembang dalam lingkungan yang lebih besar dan lebih kompleks.

Namun, perlu diakui bahwa proses merger BUMN karya juga dapat menimbulkan tantangan. Integrasi kultur organisasi, manajemen, dan operasional menjadi kunci kesuksesan dalam menghadapi perubahan ini.

Diperlukan komunikasi yang baik dan perencanaan yang matang untuk menghindari gangguan dalam jalannya operasional dan menjaga semangat kerja yang positif di kalangan karyawan.

Kesuksesan merger ini tergantung pada kemampuan untuk mengatasi tantangan yang muncul serta kesungguhan dalam memaksimalkan potensi kolaboratif antara kedua entitas yang digabungkan. (S83)

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir merupakan salah satu calon presiden (capres) potensial 2024 yang berasal dari lingkar dalam kekuasaan. Mungkinkah sejumlah isu BUMN yang belakangan bermain – seperti kenaikan harga BBM dan wacana kompor listrik – berkaitan dengan prospek Erick di 2024 nanti?

PinterPolitik.com

Siapa yang tidak setuju Indonesia belakangan ini tampak semakin banyak dilanda permasalahan? Banyak isu di pemerintahan dan pengambilan kebijakan menjadi sorotan publik – mulai dari kasus Ferdy Sambo yang belum kunjung tuntas, peretasan data pejabat-pejabat, hingga kenaikan sejumlah harga jasa dan barang-barang penting.

Terkhusus poin yang terakhir, sepertinya itu layak mendapatkan sorotannya tersendiri karena dampaknya yang langsung dan sangat terasa oleh masyarakat. Di media sosial, kita bisa lihat sendiri banyaknya komentar pesimis dari warganet akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi, yakni Pertalite dan Solar. Selain karena membuat mereka perlu lebih mengeluarkan banyak uang untuk aktivitas sehari-hari, kenaikan harga BBM juga berdampak pada naiknya sejumlah harga sembilan bahan pokok (sembako).

Terbaru, kini desas-desus soal BBM juga mulai merambah ke hal yang konspiratif. Belakangan, banyak yang percaya bahwa setelah harga BBM naik, bensin yang mereka gunakan terasa seperti semakin boros. Terlepas dari benar atau tidaknya, yang jelas berita seperti ini membuat sentimen negatif terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertugas menjual BBM, PT Pertamina, semakin meningkat.

Akan tetapi, obrolan negatif tentang produk-produk BUMN tidak hanya soal BBM dan Pertamina saja. Dalam beberapa minggu terakhir ini, perbincangan tentang daya listrik juga sempat buah bibir masyarakat – terkhususnya setelah ada wacana penghapusan listrik 450VA dan dorongan penggunaan kompor listrik.

Dan kembali lagi, walau pada akhirnya wacana pemerataan kompor listrik dibatalkan oleh PLN, Menteri BUMN Erick Thohir telah mengklarifikasi tidak ada niat pemerintah menghapus listrik beraliran 450VA. Kita tidak bisa pungkiri bahwa tekanan opini publik beberapa bulan terakhir sepertinya cukup keras pada perusahaan-perusahaan pelat merah Indonesia.

Sebagai menteri yang berhubungan langsung dalam urusan-urusan BUMN, maka wajar bila kita pertanyakan dampak yang bisa terjadi pada karier politik eks-bos klub sepakbola Inter Milan tersebut. Terlebih lagi, Erick adalah salah satu kandidat calon presiden (capres) potensial yang belakangan cukup sering dibicarakan orang-orang dan lembaga-lembaga survei.

Lantas, bagaimana kacamata politik bisa menerjemahkan berbagai polemik yang terjadi pada BUMN beberapa waktu terakhir dengan nasib Erick sebagai capres di 2024 nanti?

Ada yang Didorong, Ada yang Ditumbalkan?

Dalam perpolitikan Indonesia, ada beberapa hal yang dianggap dapat menentukan sukses atau tidaknya seorang capres dalam pemilihan umum (Pemilu). Seperti yang sudah disebutkan dalam artikel PinterPolitik.com berjudul Dua Langkah Lagi Andika Jadi Presiden?, selain elektabilitas dan kekuatan kapital, seorang capres yang kuat juga perlu mengamankan dukungan dari partai politik (parpol) besar, massa Islam, dan militer.

Nah, kalau melihat keadaannya sekarang, cukup relevan bila kita mengatakan bahwa tiga hal tersebut kini berada di dalam lingkar dalam kekuasaan (pemerintah). PDIP – partai dengan kursi terbesar di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) – memiliki kedekatan personal dengan beberapa pemegang jabatan penting, seperti Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri dan beberapa pejabat instansi penting.

Kemudian, untuk massa Islam, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pun sangat dekat dengan lingkar dalam kekuasaan, contohnya melalui Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Lalu, untuk militer, sesuai dengan yang sudah dijelaskan dalam artikel PinterPolitik.com berjudulMengapa PDIP Amankan Andika?, Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Andika Perkasa juga disebutkan memiliki kedekatan dengan partai berlambang banteng dengan moncong putih tersebut.

Oleh karena itu, peran lingkar dalam kekuasaan dalam menyambut Pilpres 2024 nanti sesungguhnya sangat besar. Dengan demikian, bisa kita nalarkan bahwa apa yang sedang dinarasikan pemerintah, tinggi kemungkinannya sangat berkaitan dengan Pilpres, termasuk dalam memunculkan masalah negara dan masyarakat.

Fenomena ini bisa dijelaskan melalui tulisan Leopoldo Fergusson berjudul The Need for Enemies. Di dalamnya, Fergusson mengatakan bahwa pemerintah tidak hanya seringkali menciptakan musuh politiknya sendiri, tetapi besar dugaannya mereka juga mengelola suatu permasalahan besar di negaranya. Pengelolaan ini dilakukan agar mereka tidak menjadi masalah yang lebih besar tetapi, di saat yang bersamaan, juga dikelola agar masalahnya tidak pernah selesai.

Fergusson menilai bahwa beberapa permasalahan besar negara memang sengaja tidak dicarikan solusinya. Ini tujuannya adalah agar masalah tersebut bisa dikapitalisasi secara politik untuk kepentingan para capres yang dipersiapkan.

Di Amerika Serikat (AS), contoh-contoh masalah yang selalu muncul di tiap pemilu adalah tentang sistem perumahan yang adil, dan permasalahan rasial. Nah, mirisnya, agar masalah tersebut bisa terus ada, maka sejumlah pemegang jabatan dalam pemerintahan perlu jadi korbannya.

Kalau permasalahan soal sistem perumahan di AS mungkin akan menumbalkan Departemen Perumahan dan Pembangunan Perkotaan, maka kalau di Indonesia, dengan isu BBM yang selalu terus ada, sepertinya Kementerian BUMN yang jadi sasarannya.

Jika dugaan ini benar, maka kita bisa mengorelasikannya dengan apa yang dikatakan Ketua Umum (Ketum) Application and Cyber Watch Adli Bahrun dalam kutipan artikel PinterPolitik.com yang berjudul Mengapa Belakangan Banyak “Pengalihan Isu”?.

Di dalamnya, telah dijelaskan bahwa lingkar dalam kekuasaan sepertinya memiliki tiga jenis kandidat capres. Pertama, adalah kandidat yang secara eksplisit telah dipersiapkan; kedua, adalah kandidat alternatif yang bisa diuntungkan dengan isu yang sedang dimainkan; ketiga, adalah kandidat yang ditumbalkan karena isu yang sedang terjadi.

Kalau melihat dari tiga jenis kandidat tersebut, maka bisa dinalarkan bahwa Erick Thohir selaku Menteri BUMN sepertinya hampir menjadi kandidat yang ditumbalkan. Narasi tentang BBM dan listrik bisa dengan sangat brutal dipermainkan, karena kedua hal ini sangat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Namun untungnya, sepertinya “bola liar” BBM dan listrik sudah dihentikan sebelum berkembang menjadi lebih besar dan menyakiti karier politik Erick Thohir.

Dari penjelasan ini, mungkin ada yang masih bertanya-tanya. Sebenarnya, seberapa lumrah politik tumbal suatu pemerintahan, untuk tujuan politik praktis?

Politik Menentukan Hidup dan Mati

Dinamika dalam politik terjadi dengan cepat dan sering kali tidak terduga. Dan karena subjek utama dalam suatu eksperimen politik adalah manusia itu sendiri, maka tampaknya “penumbalan” politik adalah sesuatu yang bisa diperkirakan akan terjadi.

Achille Mbembe dalam bukunya Necropolitics, bahkan menjelaskan penumbalan politik dengan lebih mendalam. Mbembe menilai bahwa sejumlah kebijakan pemerintah memang selalu melalui pertimbangan menentukan siapa yang berhak hidup dengan sejahtera dan siapa yang harus mati atau sengsara. Terkait rasisme ketika era perbudakan, misalnya, jelas bahwa nilai hidup seseorang kulit putih saat itu dianggap lebih berharga jika dibandingkan dengan hidup orang yang berkulit hitam.

Konsep dasar necropolitics, kata Mbembe, masih hidup dengan subur dalam perpolitikan hari ini, bahkan ia juga menilai hal tersebut sekarang mungkin dijalankan dengan lebih “sadis” dibandingkan dengan zaman dahulu. Hal ini karena di zaman sekarang orang yang disebut “mati” secara politik tidak hanya berarti orang itu dilukai secara fisik, tetapi juga dimatikan karier politiknya.

Sekarang ini, dengan semakin terbukanya informasi, pihak yang berkuasa bisa dengan sangat mudah membunuh kehidupan politik dan sosial seseorang. Dan yang membuatnya lebih mengerikan dari hukuman mati adalah orang yang dibunuh secara politik akan terus mendapatkan sentimen negatif sehingga akhirnya ia meninggal secara fisik nantinya. Mbembe menyebut hal ini dengan istilah “living dead”, di mana ada seseorang sudah mati secara politik dan sosial, tetapi fisiknya masih terus hidup.

Penjabaran Mbembe tentang necropolitics juga mengajarkan pada kita bahwa prinsip siapa yang perlu dipertahankan agar tetap hidup dan siapa yang bisa “dibuang” begitu kental dalam suatu pemerintahan. Kekuatan politik mampu memberikan seseorang kapasitas untuk menentukan siapa yang bisa dikorbankan dan siapa yang tidak, tentunya dengan pertimbangan bahwa keputusan tersebut dapat menguntungkan sebuah agenda politik besar.

Oleh karena itu, dengan adanya logika seperti ini, untuk membayangkan bahwa Erick Thohir adalah seorang capres yang berpotensi dikorbankan untuk agenda politik yang besar sepertinya bukanlah hal yang terlalu imajinatif. Terlebih lagi, Erick juga sempat mendapat sentilan personal PDIP – khususnya dari kader Junimart Girsang – karena terlihat terlalu “nakal” bermain narasi capres.

Well, pada akhirnya tentu ini semua hanyalah interpretasi belaka. Terlepas dari benar atau tidaknya dugaan ini, kita hanya bisa berharap segala permainan politik besar yang sedang dimainkan tidak merugikan kehidupan masyarakat Indonesia. (D74)

PinterPolitik.com

Gengs, apa yang akan kalian lakukan andai berada dalam satu tim sepak bola di mana ada pemain yang sangat mengganggumu? Oh ya, ini posisinya kalian kapten atau pemain kunci gitu, sedangkan dia pemain penting juga tapi masih di bawah kalian lah.

Kalau yang dilakukan petinggi Manchester United, pasti akan memberi peringatan dan menghardik pemain yang berani melawan kapten atau pemain kunci seperti itu. Kita ingat pasti kisah perseteruan Ronaldo dan Van Nistelroy yang berujung pada pembuangan nama terakhir dari tim inti kan.

Sebenarnya, nggak semua kapten atau pemain inti tuh harus dimenangkan saat adu cekcok dengan pemain bawahnya – selama kapten atau pemain inti tersebut berkepribadian baik dan memiliki pemahaman menyeluruh terhadap tupoksinya.

Ya, tentu saja kalau nggak seperti itu, maka sekalipun ia kapten, tetap harus ditegur – seperti yang dialami oleh Kapten Arsenal dulu, Gallas, yang dicopot kaptennya sebab sering bertikai dengan pemain lainnya.

Jadi, kuncinya ada dua ya, yakni jabatan pun kepribadian. Nah, hal itu semestinya harus dipahami oleh Bung Erick Tohir saat mendapat masukan atau sentilan halus dari bawahannya di Kementerian BUMN, yakni Alex Denni yang menjabat sebagai Deputi Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) dan Teknologi Informasi (TI).

Kalau misal kritikan yang memang membangun sih nggakpapa, itu pun harus disampaikan sesuai etika kementerian, di mana seyogianya nggak perlu diumbar ke publik lah, cuy. Mbok ya menjaga martabat lembaga yang di mana ia bisa makan dan hidup darinya. Upps.

Kali ini menurut mimin parah cuy karena mengumbar kekurangan BUMN). Pun apa yang disampaikan tuh nggak relate dengan hakikat BUMN.

Coba kalian bayangin. Bung Alex nih membandingkan BUMN dengan perusahaan swasta seperti Nokia dan Blackberry dalam babagan sistem kerja. Bahkan, Bung Alex berkata kalau BUMN harus belajar pengalaman dari Nokia dan Blackberry yang jatuh sebab nggak ada watak tumbuh dan berkembangnya.

Ya, mimin sih sepakat sama Bung Alex bahwa BUMN butuh inovasi. Namun, ya nggak gitu juga kelleus cara analisis dan penyampaiannya. Jelas salah kaprah dong menyamakan antara perusahaan pelat merah dengan swasta.

Ini sama saja kayak film The Insurgence yang pengennya membuat semuanya di-setting sama. Padahal, kita tuh tahu, namanya swasta sama negeri ya berbeda. Justru, menurut mimin kalau masih membandingkan BUMN dengan swasta seperti itu, maka yang terjadi salah kaprah dalam pemahaman dan pembuatan kebijakan.

Pak Alex harus sadar, dalam management BUMN itu terdapat banyak faktor yang mempengaruhi – misal political interest dari berbagai kalangan dan birokrasi yang harus dirunut. Selain itu, memang tetap harus memperhatikan perkembangan perusahaan. Jadi, faktornya tuh nggak hanya inovasi. Hadeuh.(F46)

PinterPolitik.com

Sobat Pinpol, bagi kalian yang kelahiran tahun 90-an dan menyukai film jadul, pasti tahu dong film yang menceritakan karakter yang bernama Samson. Pemuda yang berasal dari Betawi ini masyhur dengan kemampuan fisiknya yang kuat abis.

Andai dibandingkan dengan kerbau aja, belum tentu deh dua kerbau sekaligus dapat mengalahkan kekuatan si Samson. Lebay sedikit. Hehehe.

Sebenarnya, film ini memang bukan dikeluarkan di dekade 90-an ya, sob, tapi di dekade 70-an, tepatnya tahun 1975. Namun, karena masyhurnya cerita si Samson, film ini sampai terus diputar sehingga orang seperti mimin yang kelahiran 90-an masih mengenal sosok tersebut dengan baik.

Nah, karena saking kuatnya kekuatan fisik Samson, para penjajah Belanda sampai dibuat bingung untuk mencari cara bagaimana mengalahkan doi. Bahkan, suatu ketika, para penjajah ini berani membayar penjahat untuk menyerang Samson secara bersamaan, karena kalau one-on-one alias satu lawan satu sudah pasti kalah.

Eh, ladalah, sudah mengerahkan banyak orang, lah kok tetap saja si Samson ini tetap menang. Sampai-sampai Belanda ini menggunakan cara curang dan mempengaruhi orang terdekatnya, yaitu sang istri agar menanyakan, sebenarnya apa kelemahan Samson ini. Setelah diketahui kelemahannya, jebret, mereka melancarkan strategi untuk memotong bulu ketiak si Samson, dan akhirnya doi bisa dibunuh dan dikalahkan.

Nah, kondisi serupa ini, kelihatannya sedang dialami oleh salah satu pejabat elite istana, cuy, menurut mimin, yaitu Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. Pasalnya, kalau diamati secara mendalam dan saksama nih, sob, doi ini sering banget loh mendapatkan serangan dari berbagai pihak yang memang terlihat kurang begitu menyukai langkah dan kebijakan yang dia buat.

Misal nih, sebelumnya, secara tiba-tiba tanpa ada angin dan mendung, eh, awal Agustus kemarin ada gerakan dari kelompok yang mengatasnamakan Aliansi Rakyat Jambi memasang dan menyebarkan spanduk dengan hashtag #Erickout.

Sementara, yang baru-baru ini, ternyata muncul gerakan yang tidak jauh berbeda, yaitu tekanan dari berbagai kelompok agar Pak Erick ini segera dicopot dari jabatannya sebagai Menteri BUMN. Weleh-weleh, lah, kok ada-ada saja ya?

Tidak tanggung-tanggung lagi, gengs, sebanyak 25 kelompok aktivis loh yang menolak dan menekan agar Pak Erick ini dicopot dari jabatannya. Salah satunya adalah aktivis Forum Demokrasi (Fordem).

Alasannya sih macam-macam ya, sob. Salah satunya adalah karena Pak Erick ini dinilai banyak membuat kegaduhan dan gagal dalam mengelola BUMN, karena Pertamina, PGN, Garuda, dan PT KAI saat ini merugi. sSelain itu, kritik mereka juga menyoal timeline vaksin Covid-19 yang berubah-ubah. Katanya akhir tahun tetapi kemudian berubah menjadi tahun 2021.

Hmmm, coba kalian perhatikan. Kok Pak Erick ini layaknya Samson begitu ya, sobat? Banyak sekali oknum yang menginginkan doi ini mundur dari jabatannya saat ini.

Namun, meski serangan itu muncul berkali-kali, tetap saja, doi mampu berdiri tegak. Hmm, apa mungkin karena kedekatan Pak Erick dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi)? Coba lihat. Hampir setiap tim yang baru dibentuk oleh Jokowi, selalu ada lho nama Pak Erick. Hehe. (F46)

PinterPolitik.com

Kita tahu ya bahwa, pasca pemilihan presiden (Pilpres), pembagian ‘kue’ untuk tim koalisi itu ibaratnya sudah menjadi hal yang tidak tabu alias biasa banget. Bagi-bagi jatah kue itu tidak hanya di jajaran kementerian ya, cuy, tetapi di beberapa lingkup juga, seperti pembagian jabatan di bawah perusahaan pelat merah alias Badan Usaha Milik Negara (BUMN) misalnya.

Nah, pasti kalian sudah mengetahui bahwa pembagian jatah di lingkup Kementerian BUMN di periode kedua masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini memang terdapat berbagai polemik. Bahkan, sampai-sampai, Bung Adian Napitupulu saja sempat panas tuh sama Menteri BUMN Erick Tohir.

Salah satu penyebabnya mungkin karena Pak Erick ini berangkat dari lingkup orang profesional ya. Jadi, lebih selektif dalam memilih orang dan tidak jarang jiwa profesionalnya muncul sehingga sedikit banyak mengalami masalah dalam proses penempatan ini.

Meski kelihatannya menemui beberapa kesulitan dalam penentuan hal ini, terkait pembagian jatah di BUMN, ternyata Pak Erick ini sebenarnya cenderung tidak mempermasalahkan, cuy. Walaupun begitu, ternyata, doi menggarisbawahi agar menggunakan sistematika yang sesuai dan jelas. Hmmm, makanya doi mengatakan seperti ini, “Tapi tidak bisa semuanya saya setujui.”

Bahkan, doi menyodorkan mekanisme baru dalam pengusulan nama calon komisaris di BUMN itu menggunakan mekanisme yang konkret, cuy, yaitu mengajukan nama dengan memberikan surat resmi dari partai dan diberikan kepadanya – alias ada pengajuan resmi dari partai dan ada hitam di atas putih begitu.

Wah, terobosan baru nih. Kalau diamati secara kasat mata, sebenarnya mekanisme ini sah-sah saja ya, gengs. Bahkan, ini memang tidak menunjukkan ada masalah krusial kalau berjalan dalam lingkup perusahaan profesional.

View this post on Instagram

Don't mess with Pak @erickthohir #erickthohir #bumn #saiddidu #adiannapitupulu #rinisoemarno #corona #coronavirus #covid19 #jagajarak #cucitangan #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jul 20, 2020 at 7:38pm PDT

Tapi, kalau menurut penilaian mimin, dalam melihat mekanisme yang disodorkan oleh Pak Erick ini, seakan kok memojokkan partai gitu ya? Terlebih, kan kita tahu ya, gengs, bahwa selama ini, biasanya partai politik dalam lobi-lobi urusan ini kan menggunakan jalur informal – alias sambil ngopi-ngopi begitu. Jadi, gak terkesan formal dan resmi banget.

Kalau melihat adanya mekanisme yang formal banget seperti ini, kok jadinya terlihat bahwa saat ini Pak Erick seperti memberikan jarak tersendiri ya dengan partai – alias tidak mau diatur sama partai begitu.

Ada apa sih, Pak Menteri? Kalau memang tidak ada masalah apa-apa, kita sih warga negara yang baik tentu ikut bersyukur juga ya, cuy. Lebih-lebih, memang dalam kondisi pandemi saat ini, pemerintah harusnya memang tidak disibukkan dengan urusan jabatan, tetapi harus memberi perhatian kepada sektor kesehatan dan ekonomi. Kalaupun masalah politik, ya bisa lah itu ditahan terlebih dahulu beberapa minggu atau bulan ke depan hingga Covid-19 ini benar-benar terlihat dapat diatasi.

Atau, jangan-jangan nih Pak Erick ini memang sebenarnya menginginkan agar ada ‘banyak Ahok’ (Basuki Tjahaja Purnama) di BUMN? Maksudnya yaitu, duhulu kenapa doi bisa menjadi Komisaris Utama Pertamina, itu atas permintaan Presiden Jokowi melalui rekomendasi secara langsung.

Kalau memang ternyata seperti itu, semoga saja ya, gengs, partai politik di Indonesia tidak banyak yang sakit hati dan marah. Jadi, keinginan Pak Erick agar mekanisme Ahok menjadi komisaris BUMN menjadi percontohan dan dapat terealisasi.

Tapi, hati-hati ya Pak Erick, ntar kursi bapak digoyang loh sama beberapa partai politik yang gak suka dengan bapak. Hehehe. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“Collective will supplants individual whim.” – Samuel P. Huntington, Mantan Profesor di Albert J. Weatherhead III University

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir kembali membuat gebrakan. Setelah membongkar pasang sejumlah direksi di perusahaan milik negara, Erick mengangkat Andi Pahril Pawi sebagai Komisaris PT Bukit Asam Tbk dan Achmad Djamaluddin sebagai Komisaris Utama PT Pelindo I.

Hal yang menarik perhatian adalah keduanya merupakan perwira Tentara Nasional Indonesia (TNI) aktif. Andi Pawi berpangkat Marsekal Madya di TNI Angkatan Udara. Sebelumnya di tahun 2017, beliau pernah menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Pertahanan dan Keamanan Badan Intelijen Negara. Sementara itu, Achmad Djamaluddin berpangkat Laksamana Madya di TNI Angkatan Laut dan sekarang sedang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.

Polri juga tidak ingin ketinggalan. Mereka mengirim perwakilannya melalui Arman Depari, yang ditunjuk sebagai Komisaris PT. Pelindo I, menemani Achmad Djamaluddin. Arman Depari juga sampai saat ini masih tercatat sebagai jenderal bintang dua aktif dengan jabatan Deputi Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional.

Jauh sebelum nama-nama ini disebut, Erick sudah terlebih dahulu menempatkan Irjen (Pol) Carlo Brix Tewu yang saat ini sedang menduduki posisi Deputi V Bidkor Kamtibmas Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan, juga sebagai Komisaris di PT Bukit Asam Tbk. Rekannya yang lain, Komjen Bambang Sunarwibowo, Sekretaris Utama BIN, kebagian posisi sebagai Komisaris PT Aneka Tambang Tbk.

Penunjukkan perwira militer dan kepolisian aktif ini oleh Erick ditujukan untuk memaksimalkan bisnis BUMN. Perusahaan-perusahaan diatas umumnya sering mengalami kendala dalam hal konflik tanah, perizinan, hingga isu-isu sosial lainnya.

Dengan pengalamannya di bidang hukum dan keamanan, para perwira aktif ini diharapkan dapat membantu menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi BUMN. Apalagi, perwira militer zaman sekarang telah dibekalidengan keterampilan dan kemampuan manajemen.

Tentunya, mereka tidak akan kesulitan untuk menyesuaikan diri dan bisa langsung nyetel dengan pekerjaan barunya. Aparat berseragam juga dianggap lebih berwibawa sehingga mudah diterima oleh masyarakat luas.

Lantas, fenomena masuknya angkatan bersenjata dalam urusan sipil ini apakah bisa dianggap sebagai awal yang baik, atau malah bisa menjadi sebuah pertanda buruk?

Mengesampingkan Sipil

Masuknya TNI dan Polri ke ranah sipil bukanlah hal baru. Berdasarkan aturan, prajurit aktif TNI memang dapat menduduki jabatan di sejumlah institusi sipil yang membawahi bidang tertentu, seperti Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotik Nasional, dan Mahkamah Agung.

Wajah TNI dalam institusi sipil tergambarkan oleh keberadaan Letjen TNI Doni Monardo sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Marsekal Madya TNI Bagus Puruhito sebagai Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (dulu Basarnas), atau Laksamana Madya TNI Aan Kurnia sebagai Kepala Badan Keamanan Laut.

Di sisi aparat hukum, Polri bahkan menikmati pilihan yang lebih luas. Kita dapat melihat adanya nama Komjen M. Iriawan yang pernah menjadi Plt. Gubernur Jawa Barat, Komjen Firli Bahuri yang memegang posisi sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga Irjen Iza Fadri yang merupakan Dubes Indonesia untuk Myanmar. Hal seperti ini juga lumrah di Myanmar sendiri, dimana para aparat bersenjatanya dapat menduduki pos strategis seperti menteri, sembari mempertahankan status aktif sebagai perwira tinggi.

Selama ini respon masyarakat baik-baik saja, seolah-olah tidak ada yang mempermasalahkan. Marsekal Madya (Purn) M. Syaugi yang menjabat sebagai Kepala Basarnas ketika pesawat Lion Air JT-610 jatuh di akhir tahun 2018 lalu, menarik perhatian setelah sempat menitikkan air mata di depan keluarga korban.

Tekanan ke Basarnas pada saat itu itu agar segera bisa mengevakuasi seluruh korban memang sangat kuat. Namun, alih-alih mendapat kritik tajam, M. Syaugi justru mengundang simpati yang luas dari masyarakat. Jelaslah, bahwa kepercayaan kepada para perwira TNI (dan mungkin juga Polri) begitu tinggi di negeri ini.

Namun, satu hal yang banyak orang lupakan. Demokrasi mensyaratkan adanya garis pembatas yang jelas antara sipil dan militer. Dengan kata lain, militer tidak bisa sembarangan masuk ke ranah sipil.

Koesnadi Kardi dalam tulisannya yang berjudul Demokratisasi Relasi Sipil-Militer pada Era Reformasi di Indonesia menyebutkan alasannya. Hubungan sipil-militer yang idealis mengharuskan militer berada di bawah kontrol otoritas sipil. Bahkan, agar lebih ideal lagi, masalah terperinci sekalipun, macam keputusan perang, strategi pertahanan, bahkan waktu penyerangan berasal dari keputusan sipil.

Sementara itu, pelaksanaan operasinya baru dilakukan oleh angkatan bersenjata dengan menggunakan pengalaman dan kompetensi khusus yang mereka miliki, tetapi masih memperhatikan aturan yang disesuaikan dengan kebijakan sipil. Di sini dapat dilihat bahwa pemerintahan sipil sebagai representasi rakyat, sampai dengan tingkat tertentu, dapat mencampuri urusan pertahanan sebagai bentuk kontrol terhadap militer, tetapi tidak sebaliknya.

Richard H. Kohn, sejarahwan militer Amerika, dalam tulisannya yang berjudul An Essay on Civilian Control of the Military menyampaikan bahwa kontrol sipil diperlukan agar suatu negara dapat berjalan pada nilai dan cita-cita yang dibangun berdasarkan keinginan mayoritas rakyat, bukan kepentingan golongan tertentu. Golongan yang dimaksud Kohn di sini tentunya adalah militer. Kontrol sipil sangat fundamental perannya dalam menjaga demokrasi.

Memberikan perwira TNI dan Polri aktif sejumlah jabatan dalam institusi sipil, apalagi BUMN jelas tidak mencerminkan adanya kontrol sipil. Yang ada malah pemerintahan sipil yang membiarkan dirinya diawasi oleh aparat bersenjata.

TNI dan Polri tidak lagi berada di bawah otoritas sipil tetapi sejajar kedudukannya. Dengan begini, keseimbangan pembagian kekuatan seperti yang disyaratkan dalam sistem demokrasi tidak muncul. Ironisnya lagi, ini justru terjadi di masa pemerintahan yang terpilih secara demokratis.

Militer Lebih Baik daripada Sipil?

Sekali lagi, walaupun pengangkatan sejumlah perwira TNI dan Polri menjadi pejabat sipil serta pengawas BUMN menggerogoti demokrasi yang telah lama dibangun, tidak ada gejolak berarti yang muncul di tengah masyarakat. Tidak seperti masa-masa terakhir Orde Baru ketika berbagai kelompok mahasiswa dengan semangat turun ke jalanan menuntut adanya reformasi di tubuh ABRI.

Ini mungkin ada hubungannya dengan anggapan kuat di masyarakat bahwa aparat berseragam lebih disiplin dan tegas ketimbang sipil sehingga bisa lebih diandalkan dalam mengurus negara. TNI dan Polri juga memiliki kedudukan yang tinggi dalam konstruksi sosial.

Tidak heran, banyak pemuda-pemudi di negeri ini yang bermimpi bisa mengenakan seragam dari salah satu institusi tersebut. Jangan lupakan pula bahwa di luar sana terdapat banyak ormas-ormas yang atributnya sengaja menyerupai loreng militer.

Menggunakan atribut seperti itu bisa membawa kesan powerful dan mengintimidasi bagi anggota ormas yang menggunakannya, seolah-olah dia sedang menggunakan atribut TNI-Polri sungguhan. TNI dan Polri betul-betul memiliki tempat tersendiri dalam masyarakat.

Lantas, dengan segala kemampuan, kewibawaan, dan sejarah panjangnya, apakah para perwira tersebut dapat bekerja dengan lebih baik daripada sipil dalam mengurus pemerintahan atau bahkan BUMN? Sayangnya, jawabannya tidak sesederhana itu.

R.D. McKinlay dan A.S. Cohan dalam penelitiannya yang berjudul Comparative Analysis of the Political and Economic Performance of Military and Civilian Regimes pernah membandingkan kinerja di bidang politik, pertahanan, dan ekonomi di antara negara-negara yang dikelola militer dan negara-negara yang dikelola sipil. Hasilnya, tidak banyak perbedaan kinerja muncul di antara kedua jenis pemerintahan tersebut.

Ini sekaligus membantah pendapat yang lebih menginferiorkan kalangan sipil. Pengangkatan para perwira di kursi pejabat sipil dan komisaris BUMN juga belum tentu akan membawa perubahan berarti seperti yang diharapkan.

Apabila kemampuan dalam bertindak tegas menjadi acuan, kalangan sipil memiliki perwakilan sosok yang tidak kalah garang. Kita memiliki Ignasius Jonan yang semasa menjabat sebagai Dirut PT Kereta Api Indonesia (KAI) tidak ragu-ragu dalam mengusir penumpang gelap dan pedagang asongan yang berkeliaran dalam kereta. Padahal, kesemrawutan seperti itu sudah menjadi wajah umum di tiap stasiun selama puluhan tahun lamanya.

Kita juga memiliki Susi Pudjiastuti, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, yang sekalipun hanya lulusan SMA, tetapi memiliki keberanian untuk menenggelamkan kapal-kapal asing yang masuk ke perairan Indonesia secara ilegal. Sesuatu yang tidak dilakukan oleh pendahulunya (dan penerusnya).

Kita juga punya kepala daerah bernyali tinggi, seperti Tri Rismaharani dan Basuki Tjahaja Purnama yang tidak segan-segan menyemprot siapa pun yang melanggar aturan. Sesungguhnya Indonesia tidak pernah kekurangan sumber daya manusia yang andal.

Sudah saatnya pemerintah kembali percaya diri dengan kekuatan sipilnya. Hal ini tidak bermaksud mengerdilkan peran TNI dan Polri, tetapi bertujuan untuk menjaga profesionalisme aparat bersenjata agar bisa lebih fokus dalam urusan pertahanan/keamanan.

Biarlah politik dan ekonomi menjadi urusan sipil. Demokrasi yang baik akan muncul ketika berbagai pihak mau saling berbagi peran, bukan mengambil seluruhnya. Seperti yang pernah dikatakan oleh begawan politik dunia, Samuel P. Huntington, di awal tulisan.

Tulisan milik Aditya Eka Pratama, Sarjana Manajemen Universitas Tadulako.

“Disclaimer: Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.”

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Hey, gengs, ada yang masih ingat film dokumenter Sexy Killers (2019) garapan Dandhy Laksono? Pasti masih lah ya, lha wong penggarapnya aja selalu trending publik. Hehe. Nah, di film itu kan ada sentilan terhadap bisnis kakap prajurit Orde Baru, seperti Luhut Pandjaitan.

Nggak main-main, akibat sentilan film itu, saham PT TOBA milik Luhut terpukul sampai anjlok. Ya, terlepas dari dampak itu, mimin sih suka sama narasi di film itu yang menegaskan betapa beberapa sumber daya Indonesia memang banyak yang dikuasai oleh bekas prajurit zaman Orba. Nah, kayaknya premis di film karya Watchdoc itu bakal semakin terbukti di sektor ekonomi negeri deh.

Pasalnya nih, Erick Tohir, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memasukkan beberapa nama prajurit dalam daftar komisaris baru BUMN, mulai dari Kolones Roy Rassy sampai Laksamana Madya TNI Achmad Djamaluddin. Sontak saja banyak yang terheran-heran kayak lagu si boru-boru. Hehehe.

View this post on Instagram

Erick tempatkan TNI-Polri di BUMN dinilai bertentangan dengan UU TNI dan Polri #erickthohir #tnipolri #bumn #corona #coronavirus #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #cucitangan #stayhealth #pakemasker #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jun 22, 2020 at 2:10am PDT

Pasalnya, Pak Erick ini digadang-gadang bakal menjadi pioneer demokrasi lewat wajah sipil yang progresif apalagi pas doi membuat gebrakan dengan mengangkat si tegas nan cepat Basuki Tjahya Purnama alias Ahok menjadi punggawa BUMN juga. Pokoknya kesan pertama dulu sih keren banget nih mantan pemilik klub Inter Milan.

Alasannya doi sih begini, “Tiap pemilihan ada reason. Di pertambangan ada konflik baik namanya tanah baik perizinan yang tumpang tindih. Ada juga isu sosial dengan masyarakat. Kita harus balance.”

Tuh kan, kelihatan alasannya apa. Pak Erick tuh pengen aman dan lancar. Pasalnya nih, mengacu pada UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI (UU TNI) dan UU No. 2Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) yang jadi rambu-rambu supaya TNI/Polri fokus menjaga negeri.

Yaudahlah, gengs. Meski akhirnya banyak yang menyoroti, Bung Erick memang pengen BUMN senantiasa aman terkendali dengan pelibatan tersebut – entah aman yang model bagaimana. Hehe. Kalau ternyata ada apa-apa, risiko ditanggung sendiri ya. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.