Kekayaan Prajogo Pangestu bahkan telah menyalip bos Alibaba, Jack Ma. Share pendapat kalian di kolom komentar ya!

PinterPolitik.com

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 soal pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah. Perpres ini memberi wewenang pada Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) untuk mengelola TMII. Perpres ini merevisi Keppres Nomor 51 Tahun 1977 tentang TMII yang memberikan hak kepada Yayasan Harapan Kita untuk mengelolanya.

Ambil alih TMII ini dianggap wajar karena TMII dianggap sebagai aset negara. Perpres ini didasarkan pada masukan Temuan dari BPK di bulan Januari 2021 untuk laporan hasil pemeriksaan 2020 yang merekomendasikan harus ada pengelolaan yang lebih dari Setneg untuk aset yang dikuasai negara tersebut.

Politisi partai pendukung dan oposisi pemerintah pun mendukung atas nama aset negara. Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi PDIP Junimart Girsang menganggap aset negara memang harus dikelola dengan baik dan hasilnya pun sebaiknya masuk kas negara yang menurutnya selama ini Yayasan tidak menyetor pajak. Sementara, Anggota Komisi II Fraksi PKS Mardani Ali Sera juga mendukung ambil alih ini dan mengharapkan ini tidak memberi dampak buruk pada pengelolaan TMII selanjutnya dan bukan untuk sepenuhnya diserahkan swasta apalagi untuk menutup hutang negara.

Baca Juga: Muchdi ke Jokowi, Cendana Bagaimana?

Namun, ambil alih ini dianggap mengganggu big brothers negeri ini. Pasalnya, TMII ini adalah kesayangan Ibu Tien Soeharto yang sampai Soeharto mewujudkan pembangunannya dan berseloroh akan melawan siapapun penentangnya karena menimbulkan gelombang protes di masa Orde Baru. Bahkan, kini Yayasan Harapan Kita yang sudah mengelola TMII selama 44 tahun dikuasai oleh keluarga Soeharto yaitu Soehardjo, Bambang Trihatmodjo, dan Rusmono, serta Siti Hardiyanti Indra Rukman sebagai Ketua Umum Yayasan.

Bila upaya ambil alih ini bisa “mengganggu” kepentingan kelompok tertentu, mengapa Jokowi meneken Perpres tersebut? Lantas, strategi apa yang sedang dilancarkan Jokowi dengan mengganggu kepentingan big brothers Cendana?

Strategi Sun Tzu ala Jokowi?

Keluarga Cendana boleh dibilang sering bermain api dengan pemerintahan Jokowi. Pada Agustus 2018, Titik Soeharto yang menjadi politikus Partai Berkarya menyatakan partainya telah menentukan untuk mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Bahkan, Titik Soeharto mendampingi pendaftaran capres dan cawapres Prabowo-Sandi. Keputusan ini dibuat karena dirinya merasa Partai Berkarya punya visi dan misi yang sama untuk menata kembali Indonesia yang menurutnya carut marut.

Pasca Pilpres, Titiek masih berkilah. Pada Juni 2019, misalnya, Titiek mendatangi gedung Mahkamah Konstitusi (MK) jelang pengumuman sengketa Pilpres 2019. Kehadiran Titiek membuat peserta demonstran berlomba berfoto dengannya dan kehadiran ini pernah diamplifikasi menjadi hoaks pada demonstrasi lain dengan tuduhan demonstrasi sebagai rekayasa Cendana.

Titiek juga “menasihati” Jokowi supaya dia berkaca pada demonstrasi 1998 yang berhasil menurunkan ayahnya dari tampuk Kepemimpinan. Bahkan, putri dari presiden kedua RI tersebut meminta agar pemerintah tidak merepresi mahasiswa dan demonstran.

Alhasil, inilah mungkin sebabnya mengapa Jokowi bisa saja menggunakan taktik Sun Tzu. Mark R. McNeilly dalam bukunya yang berjudul Sun Tzu and the Art of Modern Warfare, Sun Tzu memiliki prinsip “to avoid strength and strike weakness” dalam arti menyerang titik lemah dari musuh. Ini terlihat misalnya pada saat Soviet menyerang Nazi bukan dengan langsung menyerangnya, melainkan menyerang aliansi-aliansi Jerman yang lebih lemah seperti Hongaria, Romania, dan Italia.

Meskipun nama Titiek mentereng, faktanya Partai Berkarya tidak dan ini menjadi sasaran empuk Jokowi. Pada Juli 2020, Keputusan Kemenkumham mengesahkan kepengurusan DPP Partai Berkarya periode 2020-2025 yang dipimpin Muchdi Purwopranjono. Ini membuat Tomy Soeharto sangat geram karena bagi dirinya dialah pemimpin sah Partai Berkarya.

Keputusan ini menggunakan Istilah Ellen Lust-Okar sebagai manipulation of political opposition. Dalamartikel Divided They Rule, Lust-Okar menggambarkan Istilah ini sebagai strategi mengatur oposisi dengan mengontrol aktivitas politiknya oleh Istana dan meminimalkan perannya. Cara mengontrol tersebut berupa pemerintah menciptakan insentif bagi oposisi untuk menahan diri dari mempromosikan konflik yang dapat dieksploitasi oleh lawan-lawannya untuk memobilisasi protes guna mendapatkan reformasi politik.

Keputusan Kemenkumham yang menangkan Muchdi mirip dengan yang terjadi di Maroko yang dibahas Lust-Okar. Jika di Maroko oposisi mendapatkan jabatan di kerajaan dan ruang untuk menampung suara oposisi karena telah membuka diri untuk beraliansi dan mendukung raja. Dalam kasus Muchdi, keputusan Kemenkumham menjadi insentif atas pernyataan berani yang berlawan dengan partainya bahwa Partai Berkarya mendukung Jokowi–Maruf Amin pada Pilpres 2019. Bahkan Muchdi menjadi aktor penting dalam Gerakan Presidium Penyelamat Partai Berkarya yang menggoyahkan Tomy dan Titiek. 

Baca Juga: Demokrasi dan Kontra Narasi Cendana

Bukan cuma Titiek, Tommy Soeharto juga harus menelan pil pahit karena hartanya “diratakan” dengan tanah. Pada Januari 2021, pembangunan Jalan Tol Depok-Antasari yang berada di Cilandak, Jakarta Selatan membuat bangunan kantor miliknya harus digusur. Sejumlah media nasional menelusuri bangunan tersebut dan ternyata bangunan tersebut adalah kantor DPP Partai Berkarya. 

Keluarga Cendana bukan hanya “disikat” dalam urusan politik, tapi urusan masa lalu. Pada Oktober 2017, MA menolak perlawanan eksekusi Yayasan Supersemar. Ini membuat Yayasan Supersemar harus membayar Rp. 139 miliar. Bahkan, pemerintah meminta eksekusi tanah dan Gedung Granadi yang termasuk aset Yayasan Supersemar.

Kasus ini adalah kasus panjang di mana negara sudah memburunya sejak awal reformasi. Kasus ini bermula ditemukannya penyelewengan uang negara yang harusnya untuk membiayai program kebijakan negara tetapi digunakan untuk mendanai bisnis keluarga Cendana. Ironisnya, uang negara tersebut disebut merupakan hasil dari laba bank negara.

Masa lalu masih menghantui keluarga Cendana. Sejak awal 2020, Dirjen Imigrasi pernah mencekal Bambang Trihatmodjo yang menjadi ketua Yayasan Harapan Kita yang mengelola TMII, untuk bepergian ke luar negeri.

Pencekalan ini didasarkan pada rekomendasi Sri Mulyani karena Bambang sebagai Ketua Konsorsium Mitra Penyelenggara Sea Games XIX Tahun 1997 masih memiliki kewajiban yang belum diselesaikan ke negara. Di zaman Soeharto, pemerintah memberikan pinjaman Rp 35 miliar kepada konsorsium penyelenggara SEA Games XIX yang berlangsung pada 1997. Padahal, dibanding saudara-saudaranya, Bambang Trihatmodjo adalah murni pebisnis dan tak pernah sedikitpun mengusik Jokowi.

Dari berbagai contoh di atas, dapat dilihat bahwa motif Jokowi mengejar keluarga Cendana boleh dibilang bukan soal politik belaka. Jokowi tampaknya punya motif lebih besar dalam perburuan ini yaitu dirinya ingin jadi pahlawan utama dalam menyelesaikan masalah yang sudah ada sejak awal reformasi. Namun, benarkah perburuan ini berjalan mulus?

Tiru Libya?

Jokowi sekilas tampaknya sukses untuk membuat keluarga Cendana kehabisan akal. Namun, jika ditelaah lebih lanjut apa yang dihadapi oleh pemerintah mengingatkan pada bagaimana pemerintah Libya kesulitan untuk mendeteksi harta kekayaan Muammar Khadafi.

Seperti Jokowi, pemerintah Libya sebenarnya sudah melakukan sejumlah cara untuk melacak kekayaan Khadafi. Misalnya pada Juni 2013, Kementerian Keuangan dan Keadilan Libya pernah menyurati pemerintah Afrika Selatan untuk melacak kekayaannya. Kekayaan tersebut mencapai 1 miliar dolar AS atau senilai Rp 9,8 triliun.

Mark Hossenball dalam artikelnya Gaddafi asset hunters face legal mazes mengidentifikasi faktor yang membuat perburuan aset sulit. Salah satu tantangannya adalah urusan transnasional dan sistem bank. Ini terkait sejumlah tokoh menyimpan aset di bank luar negeri untuk menghindari pajak.

Baca Juga: Menanti “Bidak” Baru Keluarga Cendana

Saat akan diklaim, aset tersebut terganjal tidak adanya peraturan yang menaungi tata cara pemindahan aset tersebut. Bahkan dalam kasus Khadafi saat masih ada, negara yang menjadi tempat menyimpan aset dapat sepihak membekukan uang tersebut seperti yang dilakukan Amerika Serikat pada aset Khadafi yang digunakan untuk dana kemanusiaan.

Harta WNI memang ada yang disimpan di luar negeri. Misalnya, berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), harta yang dideklarasikan oleh WNI di luar negeri dari tahun 2016-2017 paling tinggi berada di Singapura yaitu Rp 741,6 triliun. Jumlah ini sepuluh kali lipat dibanding aset WNI di Cayman Island (Rp 75,4 triliun) dan lima belas kali lipat lebih kecil dibanding di Hongkong (Rp 56,9 triliun).

Sayangnya, kerja sama bilateral dengan Singapura soal sharing data untuk melacak aset masih harus menghadapi sejumlah syarat. Pertama, Indonesia harus mau membuka data warga Singapura yang memiliki aset di Indonesia beserta rekam jejak pajaknya yang ditaksir lebih dari Rp 1.000 triliun. Kedua, Indonesia juga mesti memiliki aturan domestik terkait AEOI yang memenuhi standar internasional.

Sayangnya, aturan domestik soal ini tampaknya masih sulit disahkan. RUU perampasan aset tidak masuk prolegnas pada 2019. RUU ini sudah 9 tahun terkatung-katung tanpa kejelasan dibahas dan naskah akademisnya sudah masuk sejak 2012. Padahal RUU ini termasuk janji Bapak Presiden pada Nawacita 2014-2019 dan kemudian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.

Lalu mengapa perburuan aset penting? Ini terkait dengan apa yang disebut Robert J. Shiller sebagai pengetatan ikat pinggang (belt-tightening). Dalam tulisannya yang berjudul How National Belt-Tightening Goes Awry, pengetatan semacam ini terjadi ketika belanja negara melebihi pendapatan negara. Untuk mengatasi ini, negara mencoba memotong berbagai belanja yang dianggap pemborosan, lebih banyak menabung dan investasi, dan mencicil hutang.

Pada tahun 2017 saat perburuan Supersemar berlangsung, kondisi anggaran pemerintah boleh dibilang sedang paceklik. Pertama, pendapatan negara turun dari Rp 1.750,2 triliun menjadi Rp 1.736 triliun. Kedua, kenaikan belanja negara menjadi Rp 2.133,2 triliun. Sementara dalam APBN 2017, belanja dipatok Rp 2.080,4 triliun.

Ketiga, soal penerimaan pajak tumbuh 4,3% dibanding tahun 2016 namun dengan catatan realisasi pajak non-migas masih hanya mencapai 88,4 persen dari target APBNP 2017 Rp1.241,8 triliun. Namun, presentase tersebut boleh dibilang kecil karena tidak dihitung dari penerimaan pajak yang berasal dari pengampunan pajak (tax amnesty). Selain amnesti pajak, negara juga mulai menggulirkan wacana lain seperti program wakaf nasional dan zakat untuk ASN.

Bukan hanya paceklik, negara juga tampaknya sudah bingung mencari cara selain pengampunan pajak (tax amnesty) untuk mendapatkan pemasukan. Lantas, apakah perburuan harta big brother ini secara signifikan menambah pemasukan negara? Menarik untuk terus diamati ke depannya. (F65)

Baca Juga: Berani Jokowi Senggol Keluarga Cendana?

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Keluarga Cendana jadi salah satu nama keluarga paling terkenal di Indonesia. Mungkin tidak seperti keluarga Kardashian yang identik dengan show business, tapi sudah lebih dari cukup untuk membuktikan bahwa mereka punya nama besar warisan dari Soeharto.

Walaupun Soeharto akhirnya jatuh pada 1998, posisi Keluarga Cendana tetap punya signifikansi dalam panggung politik nasional. Anak-anak Soeharto seperti Titiek dan Tommy adalah beberapa yang memilih untuk ikut terjun ke dunia politik.

Namun, karena warisan sejarah sang ayah dan namanya yang sudah kadung buruk akibat pemerintahannya selama 32 tahun yang dianggap otoriter, perlahan tapi pasti anak-anak Cendana juga ikut tergeser dari panggung politik nasional.

Baca Juga: Apa Pentingnya Formula E untuk Anies?

Baik Titiek maupun Tommy sama-sama menjadi tokoh yang tergeser dari Partai Golkar. Ambisi keduanya untuk menjadi yang tertinggi di partai kuning tersebut, sepertinya belum mendapatkan peruntungannya. Akhirnya, Tommy keluar dan membentuk Partai Berkarya. Belakangan, Titiek dan saudara-saudari mereka yang lain ikut bergabung dalam partai ini.

Nah, konteks geser-menggeser ini sepertinya sedang terjadi lagi. Kali ini terkait upaya pemerintah mengambil alih Taman Mini Indonesia Indah alias TMII. Apa hubungannya dengan anak-anak Soeharto? Well, taman miniatur Indonesia ini dikelola oleh Yayasan Harapan Kita yang diisi oleh anak-anak Soeharto.

Taman yang pengerjaannya dimulai tahun 1972 hingga 1975 ini merupakan ide dari Bu Tien Soeharto yang pengen bikin Disneyland ala Indonesia. Hmm, masih jauh sih kayaknya untuk sampai ke status Disneyland hehehe.

Adapun pengambilalihan ini dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden nomor 19 tahun 2021 tentang TMII. Soalnya, aset-aset di TMII adalah milik negara dan nilainya mencapai Rp 20 triliun. Selama 44 tahun terakhir, TMII dikelola oleh Yayasan Harapan Kita yang diketuai oleh Tutut Soeharto yang sayangnya dalam kurun waktu itu, pengelola tidak menyetorkan pendapatan ke kas negara. Wih, padahal aset negara kan ya, minimal harus ada pendapatan untuk negara juga.

Nah, yang jadi pertanyaan terbesarnya adalah apakah ini emang jadi bagian dari upaya pemerintahan Presiden Jokowi menguber-uber Keluarga Cendana ya? Soalnya sebelumnya juga ada tuh perjanjian kesepakatan pertukaran informasi keuangan dengan negara-negara seperti Swiss, Austria dan Singapura, yang nota bene sangat mungkin juga dilakukan untuk melacak kekayaan yang ke luar di akhir era Soeharto.

Buat yang belum tahu, investigasi Majalah TIME menyebutkan ada uang US$ 9 miliar milik Soeharto yang di tahun 1998 ditransfer ke banyak bank dari Swiss ke Austria. Hmm, jadi tahu kan arahnya ke mana? Uppps.

Menarik untuk ditunggu deh kelanjutan kisah ini. (S13)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Cendana. Bahasa Inggrisnya sandalwood. Ini merupakan jenis tanaman dari genus Santalum yang menghasilkan kayu aromatik. Nggak tanggung-tanggung cuy, wangi kayunya itu bisa bertahan selama berabad-abad. Iyess, bukan hanya tahun, tapi sampai berabad-abad.

Karena keunikan dan wanginya tersebut, pohon cendana ini sempat mengalami over-harvesting alias dipanen secara tak terkendali di masa lalu, sehingga membuatnya sempat menjadi langka. Wih. Di Indonesia kayu cendana banyak ditemukan di provinsi Nusa Tenggara Timur.

Baca Juga: Pemerintah Pahami Corona sebagai Black Swan?

Tapi, kalau bicara konteks Indonesia, kata cendana itu sebenarnya lebih dikenal masyarakat bukan terkait tanamannya, melainkan satu entitas keluarga penguasa. Iyess, itu adalah Keluarga Cendana.

Ini adalah sebutan untuk keluarga Presiden Soeharto. Sebutan itu karena rumah mereka adanya di Jalan Cendana ya. Bukan karena banyak pohon cendana atau gimana-gimana. Uppps.

Anak-anak Keluarga Cendana sampai saat ini masih punya pengaruh yang besar loh. Khusus untuk dunia politik, setidaknya ada Mbak Tutut, Mbak Titiek dan Tommy Soeharto. Ketiganya bisa dibilang yang paling aktif dalam politik.

Nah, kabar terbaru lagi datang dari Tommy. Doi sedang mengajukan gugatan kepada pemerintah loh. Ini terkait penggusuran bangunan miliknya di kawasan proyek Tol Depok-Antasari (Desari). Nggak tanggung-tanggung, doi menggugat pemerintah agar membayar Rp 56 miliar.

Wih, pemerintah sendiri mengklaim tak ada masalah dari proyek pembangunan tersebut. All is fine lah kira-kira. Namun, yang namanya sebuah proyek pembangunan, pasti selalu saja ada benturan kepentingan.

Well, gugatan ini menarik untuk diikuti sih, gimana kira-kira hasilnya nanti. Yang jelas ini jadi satu dari sekian banyak masalah hukum yang tengah mempertentangkan anak-anak Keluarga Cendana dengan negara. Sebelumnya juga ramai tuh soal Yayasan Supersemar.

Menarik untuk ditunggu ya, apakah Keluarga Cendana akan seperti nama tumbuhan aslinya. Yang wanginya bisa terus bertahan selama berabad-abad lamanya. Hehehe. (S13)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

3 min read

Asumsi ini bisa benar kalau pemberitaan di Majalah Time pada tahun 1999 tentang transfer dana berjumlah besar dari Swiss ke Austria benar adanya. Time memang menyebutkan ada uang senilai US$ 9 miliar atau sekitar Rp 133 triliun yang dipindahkan. Menariknya, di era kekuasaan Bu Sri Mulyani, mulai banyak tuh kebijakan kerja sama transparansi keuangan dengan negara-negara seperti Swiss, Singapura, Austria, dan lain-lain. Hmm, menarik.

PinterPolitik.com

Citra Soeharto memang kadung buruk di mata banyak orang Indonesia. Berkuasa selama 32 tahun membuat Bapak Pembangunan Nasional itu dicap sebagai pemimpin yang sewenang-wenang secara kekuasaan.

Apalagi, tuduhan KKN, berbagai pelanggaran HAM yang terjadi sepanjang periode kekuasaannya, hingga pengkultusan yang melanggengkan kepemimpinannya, menjadi warna kritik yang berujung pada berakhirnya kekuasaan sang jenderal itu pada tahun 1998.

Kini, setelah 22 tahun lebih berlalu sejak Reformasi digulirkan, citra Soeharto dan dosa-dosanya sepertinya tak begitu saja pudar. Bahkan, anak-anak Soeharto masih “menanggung” akibat lanjutan dari apa yang terjadi di era Orde Baru itu.

Salah satunya adalah yang kini tengah dihadapi oleh putra ketiganya, Bambang Trihatmodjo. Ceritanya, Bambang kini mendapat pencekalan bepergian ke luar negeri akibat persoalan utang piutang yang terjadi antara dirinya dengan pemerintah – lebih tepatnya Kementerian Keuangan – di masa lalu.

Menurut keterangan yang diberikan Kementerian Keuangan, utang Bambang tersebut bermula dari penyelenggaraan SEA Games XIX Tahun 1997. Bambang saat itu merupakan ketua konsorsium swasta yang ditunjuk pemerintah menjadi penyelenggara gelaran olahraga antar-negara se-ASEAN itu di Jakarta. Disebutkan bahwa saat itu rupanya konsorsium swasta kekurangan dana, sehingga harus ditalangi oleh pemerintah.

Nah, dana itulah yang disebut-sebut menjadi utang Bambang terhadap pemerintah. Adapun besaran utang yang dimaksud tidak diberikan informasinya oleh Kementerian Keuangan.

Wih, jadi berasa kayak kisah Draco Malfoy di serial Harry Potter gitu nggak sih? Berasa kayak anak yang ikutan menanggung “kuasa kegelapan” akibat ayah dan ibunya yang ikut sama Pangeran Kegelapan. Uppps. Walaupun pada akhirnya Malfoy jadi baik dan keluar dari bayang-bayang kelam orang tuanya.

Tapi, kalau diperhatikan secara seksama, Menkeu Sri Mulyani emang membuat beberapa kebijakan yang kalau dipikir-pikir, agak “berseberangan” dengan kepentingan Keluarga Cendana loh. Well, asumsi ini bisa benar kalau pemberitaan di Majalah Time pada tahun 1999 tentang transfer dana berjumlah besar dari Swiss ke Austria benar adanya.

Buat yang belum tahu, Time memang menyebutkan ada uang senilai US$ 9 miliar atau sekitar Rp 133 triliun yang dipindahkan saat itu.

Nah menariknya, di era kekuasaan Bu Sri Mulyani, mulai banyak tuh kebijakan kerja sama transparansi keuangan dengan negara-negara seperti Swiss, Singapura, Austria dan lain sebagainya, yang memang ditujukan untuk “mengejar” kekayaan orang-orang Indonesia yang ada di luar negeri. Tahu kan kekayaan siapa aja yang kemungkinan ada di luar negeri? Uppps.

Wih, jadi makin serem kan isunya.

Hmm, tapi yang jelas, kasus yang menimpa Bambang Tri ini jadi babak baru hubungan Sri Mulyani sebagai Menkeu dengan Keluarga Soeharto. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya? (S13)

PinterPolitik.com

Pasca masuknya Prabowo Subianto ke pemerintahan Presiden Jokowi, posisi politik Keluarga Cendana menjadi salah satu pertanyaan besar yang berusaha untuk dicari jawabannya. Ibaratnya kayak mencari jarum di tumpukan jerami. Hehehe.

Tapi bener juga sih. Soalnya, pas sebelum Pilpres 2019, jelas banget kalau Keluarga Cendana itu meletakkan dukungan politiknya pada Prabowo Subianto. Kompak bengat lah anak-anak Soeharto waktu itu. Apalagi Pak Prabowo kan punya ikatan juga dengan Keluarga Cendana karena pernah menjadi suaminya Titiek Soeharto.

Nah, setelah Pak Prabowo jadi Menteri Pertahanan, emang masih menjadi misteri sih gimana arah dukungan politiknya para anak Soeharto tersebut.

Kini, perdebatannya juga makin menarik seiring makin seringnya pembahasan tentang Pilpres 2024 diangkat di banyak media. Keluarga Cendana bakal dukung siapa lagi kira-kira ya?

Emang sih Pilpres masih jauh dan dinamika politiknya masih bisa berubah banyak. Tapi, kalau Pak Prabowo jadi maju lagi di Pilpres 2024, maka mungkin aja dukungan anak-anak Soeharto akan diberikan lagi pada mantan Danjen Kopassus itu.

Hmm, bukannya apa yang dilakukan oleh Pak @erickthohir sebetulnya positif ya buat memperbaiki kinerja BUMN? Atau emang ada yang kepentingannya terganggu nih makanya desak doi direshuffle Pak @jokowi? 🤔 #infografis #politik #pinterpolitikhttps://t.co/G8CThheTrK pic.twitter.com/B0aIztseWF

— Pinterpolitik.com (@pinterpolitik) July 9, 2020

Tapi, kalau Pak Prabowo nggak maju lagi, kisahnya bakal jadi makin menarik. Sejauh ini, Tommy Soeharto adalah yang cukup “terlihat” menunjukkan ambisi untuk meraih jabatan tertinggi, termasuk buat jadi presiden. Tapi doi punya jejak kasus hukum dengan vonis hakim yang melebihi batas syarat yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Buat yang belum tahu, Tommy pernah divonis 10 tahun penjara akibat kasus pembunuhan Hakim Agung Syafiuddin Kartasasmita. Soalnya di Undang-Undang Pilpres, syarat minimalnya tak dipidana 5 tahun.

Nah, kalau anak-anak Soeharto yang lain, mungkin yang cukup dekat dengan politik adalah Tutut dan Titiek. Namun, jika menggunakan hitung-hitungan politik rasional, peluang keduanya juga tak akan besar.

Pilihan terakhir adalah mencari sosok dari luar yang bisa didorong untuk menjadi capres. Nama-nama yang kuat kini ada di tingkatan teratas seperti Anies Baswedan, Ridwan Kamil dan Ganjar Pranowo adalah beberapa opsi. Tapi mungkin nggak sih tokoh-tokoh itu didukung Keluarga Cendana?

Kemudian, Tommy juga kini dihadapkan pada persoalan baru. Partai yang ia pimpin ternyata juga bergejolak secara internal. Penyebabnya adalah karena tak lolos parliamentary threshold, sehingga membuat beberapa petinggi menuntut diadakannya Musyawarah Nasional Luar Biasa alias Munaslub.

Ujungnya, Tommy memecat beberapa kader yang dianggap menjadi penggerak dari usulan tersebut. Wih, emang berani lawan? Uppps.

Hmm, kalau menurut Helen Pausacker dari Australian Journal of Asian Law, anak-anak Soeharto emang masih punya kapasitas yang besar untuk menuntun mereka mengendalikan kekuasaan di Indonesia.

Tapi, persoalannya bukan hanya seberapa kaya dan seberapa kuat kampanye mengembalikan memori “Penak Jamanku Toh” yang digalakkan, melainkan mereka juga harus mampu mencari “bidak” baru – jika ingin disebut demikian – yang bisa bersaing di tingkatan teratas Pilpres 2024. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (S13)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Pinterpolitik.com

Layaknya seri film ternama, ijtima ulama kini telah memiliki sekuel keempat. Pertemuan para tokoh berlatar agama ini akan kembali dihelat untuk membahas beragam isu pasca Pilpres 2019. Berbagai tokoh dari Persaudaraan Alumni (PA) 212 dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama masih menjadi peserta utama dari gelaran tersebut.

Salah satu spekulasi yang mengemuka dari acara tersebut adalah soal sikap mereka tentang wacana rekonsiliasi antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Meski begitu, para penyelenggara sempat membantah ijtima akan membahas manuver Prabowo yang sempat mereka junjung tinggi pada Pilpres 2019.

Ada satu hal menarik dari penyelenggaraan pertemuan para tokoh dari berbagai ormas Islam tersebut. Tempat penyelenggaraan acara ini adalah Hotel Lor In Sentul milik Tommy Soeharto. Hal tersebut membuat spekulasi tentang keterlibatan bos Humpuss Group dalam Ijtima mulai bergulir.

Dalam konteks tersebut, posisi Tommy dalam menanggapi kumpul kebo politik antara Jokowi dan Prabowo menjadi sesuatu yang dipertanyakan. Apalagi, ia menjadi tuan rumah bagi kelompok yang bereaksi paling keras menentang kemesraan Prabowo dan Jokowi.

Tak hanya Tommy, sikap dari keluarga Soeharto secara keseluruhan terkait wacana itu juga penting untuk diketahui. Lalu, seperti apa posisi keluarga Cendana?

Belum Tampak di Rekonsiliasi

Wacana untuk membuat Jokowi dan Prabowo hidup berdampingan dalam tajuk kumpul kebo politik memang terus dibicarakan selama beberapa waktu terakhir. Selama waktu-waktu tersebut tak sedikit pihak yang bereaksi negatif dan menolak wacana tersebut.

Di antara berbagai simpul kekuatan ekonomi-politik dalam negeri, posisi keluarga Cendana hingga saat ini terhadap wacana ini tergolong masih samar.

Padahal, keluarga ini dapat memegang peranan dalam berbagai kondisi terkait dengan wacana tersebut. Hingga saat ini, yang nampak justru mereka tak terlibat sama sekali dalam upaya menyandingkan Prabowo dan Jokowi.

Jika melihat riwayatnya, keluarga Cendana cenderung bersikap oposisi kepada pemerintahan Jokowi. Hal ini dapat tergambar misalnya melalui sikap mereka yang kerap tak ragu untuk memberi kritik tajam mantan Wali Kota Solo tersebut. Sosok seperti Tommy, Titiek, dan Tutut Soeharto kerap mengritik Jokowi dengan merefleksikan kondisi dengan era ayah mereka berkuasa.

Dalam konteks elektoral, posisi keluarga ini pun cukup jelas. Mereka memilih berpadu dalam Partai Berkarya pimpinan Tommy yang memberikan dukungan kepada Prabowo.

Tak hanya itu, sosok Titiek Soeharto misalnya juga mau menampilkan diri berpihak kepada orang-orang yang ikut dalam rangkaian aksi 22 Mei. Aksi yang berujung dengah rusuh ini sendiri memang jelas merupakan aksi yang terkait dengan penolakan hasil Pemilu yang menguntungkan Jokowi.

Sikap oposisi ini sebenarnya boleh jadi cukup masuk akal. Selama pemerintahan Jokowi berkuasa, kenyamanan keluarga ini seperti tengah diusik. Berbagai harta yang selama beberapa waktu terlihat aman-aman saja mulai jadi perhatian pemerintah di era Jokowi.

Salah satu indikasinya adalah sikap agresif Kejaksaan Agung dalam memburu aset-aset Yayasan Supersemar. Beberapa waktu yang lalu misalnya, Gedung Granadi yang disebut-sebut teraliri dana yayasan ini masuk ke dalam buruan. Selain itu, ada pula putusan Mahkamah Agung yang mewajibkan yayasan tersebut mengembalikan dana Rp 4,4 triliun.

Berdasarkan hal tersebut, wajar jika kemudian keluarga ini tak terlihat dalam wacana kumpul kebo politik antara Jokowi dan Prabowo. Jika diperhatikan, dukungan mereka kepada Prabowo boleh jadi terkait dengan posisi mereka yang beroposisi dengan Jokowi. Oleh karena itu, bisa saja sulit untuk membayangkan keluarga ini terlibat aktif membuat Jokowi dan Prabowo hidup berdampingan.

Para Elite

Perlu diakui bahwa keluarga Cendana merupakan golongan elite yang ada di Indonesia. Secara politik, kekuatan mereka bisa dibilang mumpuni karena ditunjang ketokohan Soeharto. Nama Soeharto masih memiliki pengaruh di tingkatan akar rumput sehingga anggota keluarganya pun kerap mendapatkan hal serupa.

Secara ekonomi, masing-masing anggota memiliki kekuatan finansial yang jauh di atas kebanyakan orang Indonesia. Nama-nama anggota keluarga ini bahkan masih kerap menembus jajaran 150 besar orang terkaya Indonesia versi Globe Asia.

Salah satu teori tentang elite paling terkemuka dikeluarkan oleh ahli ekonomi asal Italia Vilfredo Pareto. Ia mahsyur dengan teori elite yang tergolong ke dalam Italian school of elitism bersama Gaetano Mosca dan Robert Michiels.

View this post on Instagram

Mohon maaf kalau tidak bisa memenuhi permintaan foto satu persatu… Semoga ikatan batin kita terus terekat erat untuk sama-sama membangun bangsa yang berdasar Pancasila ini.

A post shared by Tutut Soeharto (@tututsoeharto) on Apr 6, 2019 at 10:33pm PDT

Pareto tidak menggunakan batasan moral dalam menggunakan istilah elite. Ia hanya menyebutkan bahwa elite sebagai kelas masyarakat yang memiliki tingkatan tinggi dalam aktivitas mereka. Dalam konteks ini, keluarga Cendana dapat masuk ke dalam golongan ini karena memiliki posisi tinggi dalam urusan ekonomi dan politik.

Dalam pandangannya, Pareto membagi elite menjadi elite memerintah (governing elite) dan elite yang tidak memerintah (non-governing elite). Perlu diakui bahwa Pareto memang lebih mengambil fokus pada governing elite. Meski begitu, ada beberapa pandangannya yang dapat dikonteksualisasikan dengan kondisi non-governing elite.

Pareto memiliki pandangan bahwa perubahan rezim adalah proses pergantian dari satu elite ke elite lainnya. Proses ini oleh Pareto disebut sebagai sirkulasi elite. Dalam proses tersebut, peran dari orang-orang biasa adalah pendukung dan pengikut dari salah satu elite yang ada.

Mengincar Sirkulasi?

Dalam konteks tersebut, keluarga Cendana saat ini tengah menjadi non-governing elite sebagai hasil dari perubahan rezim dari Orde Baru. Meski begitu, hal tersebut sebenarnya tak bisa menutupi fakta bahwa mereka adalah elite meski secara formal tak berkuasa.

Dalam kondisi tak memerintah tersebut, keluarga Cendana seperti berada dalam kondisi yang tak menguntungkan. Seperti disebutkan sebelumnya, harta dari keluarga ini kini seperti tengah diburu di era Jokowi menjadi pemerintah.

Berdasarkan kondisi tersebut, keluarga Cendana boleh jadi akan berada dalam posisi yang lebih nyaman jika berada di lingkaran governing elite melalui proses sirkulasi elite. Kesempatan itu sempat terbuka lebar ketika mereka mendukung Prabowo di Pilpres 2019 lalu. Oleh karena itu, wajar jika mereka mengambil sikap sejalan dengan Prabowo dalam mewujudkan kumpul kebo politik.

Posisi keluarga Cendana kini tengah menjadi non-governing elite
Share on X

Kini, boleh jadi langkah mereka untuk bisa kembali berada di lingkar governing elite dapat dibantu oleh penyelenggara Ijtima Ulama IV. Sebagai non-governing elite, mereka tetap bisa menjaga pengaruh dengan mendukung kelompok oposisi kuat seperti PA 212 dan GNPF ulama, sambil menunggu momentum sirkulasi elite.

Sementara itu, penyelenggara Ijtima Ulama IV sendiri bisa saja mendapatkan peran sebagai pengikut atau pendukung elite seperti yang dikemukakan oleh Pareto.

Memang, hingga saat ini  kedua kubu sama-sama membantah ada relasi spesifik yang bersifat politik. Meski demikian, dengan pertalian posisi politik keduanya yang berada di spektrum yang sama, bukan tidak mungkin keduanya akan berpadu untuk menjadi oposisi utama bagi pemerintahan Jokowi nanti.

Terlepas dari hal tersebut, penting untuk diketahui ke arah mana nanti sebenarnya keluarga Cendana dalam kumpul kebo politik ini. Jika melihat riwayatnya, mereka bisa saja merasa posisinya sebagai elite terancam sehingga harus beroposisi kepada governing elite. Dalam proses tersebut, bukan tidak mungkin mereka membangun jejaring dengan oposan lain seperti penyelenggara Ijtima Ulama IV. (H33)

Mari lawan polusi udara Jakarta melalui tulisanmu. Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Kekuasaan tidak memandang apa pun, kapan pun, di mana pun, dan siapa pun.

Dalam relasi keluarga pun perebutan kuasa sering terjadi, misalnya seperti Scar yang nekat membunuh Simba demi bisa mendapat kekuasaan di film Lion King.

Kalau antara paman dan keponakan saja bisa muncul konflik karena kekuasaan, apalagi relasi antara mantan ipar. Udah mantan, terus ipar lagi. Bisa dibilang ini mah sudah nggak ada ikatan keluarganya lagi. Hehehe.

Ceritanya sih baru-baru ini ada isu bahwa Partai Berkarya yang dipimpin Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto, menggugat Partai Gerindra ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Soalnya partainya keluarga Cendana ini merasa kalau sekitar 2,7 juta suaranya di Pemilu 2019 tuh “dicuri” dari Partai Berkarya. Jadi, menurut mereka, kalau jumlah suara itu nggak “dicuri”, Partai Berkarya tuh bisa lolos parliamentary threshold alias lolos ke Senayan loh.

Wahh. Kayaknya gara-gara sidang sengketa Pemilu kemarin, partai-partai jadi ikutan latah untuk ngajuin gugatan ke MK ya. Hehehe.

Padahal baru aja di bulan Juni 2019 kemarin Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto terlihat mesra bersama Titiek Soeharto dan anak mereka.  Titiek kan juga jadi salah satu petinggi Partai Berkarya. Kok tiba-tiba sekarang udah ada konflik aja ya, bahkan sampe dibawa-bawa ke ranah hukum segala lagi.

Kalau begini, makin susah lah jalan Titiek Soeharto dan Prabowo untuk bisa rujuk lagi. Hehehe.

Nah tapi setelah ditelusuri, ternyata  Ketua DPP Partai Berkarya, Badaruddin Andi Picunang minta maaf kepada Gerindra dan mengatakan kalau pihaknya tidak mengajukan gugatan itu ke MK. Belakangan disebut-sebut surat kuasa pengajuan gugatan tersebut telah dipalsukan. Itu katanya loh ya.

Hmm. Walau sudah minta maaf, tapi ibaratnya kayak gelas yang sudah retak, konflik pun sudah terjadi dan nggak bisa ditutup-tutupi. Hubungan Partai Berkarya dengan Partai Gerindra bisa jadi panas.

Mungkin memang benar lah kata orang-orang zaman dulu, kalau cinta sejati itu pasti akan selalu mengalami ujian dan rintangan agar cinta mereka bisa semakin murni dan suci. Eaa.

Jadi, setelah bertahun-tahun cinta Titiek dan Prabowo terus ditempa asam garam perpolitikan Indonesia, apakah konflik antara Partai Berkarya dan Gerindra saat ini akan membuat mereka menjauh atau justru semakin memurnikan cinta mereka di Pemilu selanjutnya? Upss. (R50)

Panduan Tulisan