Meski tak saling kenal, RA Kartini pernah ingin berikan beasiswanya untuk Agus Salim

Kongres Perempuan Indonesia menjadi landasan ditetapkannya Hari Ibu pada tanggal 22 Desember. Bermula dari inisiasi perempuan-perempuan yang hadir di Kongres Pemuda II, akhirnya muncul ide untuk mengadakan Kongres Perempuan Indonesia. Kongres Perempuan Indonesia menghasilkan kesepakatan untuk memperjuangkan kemerdekaan dan kesetaraan perempuan. Khususnya kongres ketiga ditetapkan menjadi Hari Ibu. Kongres ini turut diprakarsai oleh tujuh organisasi pemudi yaitu Wanita Oetama, Wanita Taman Siswa, Putri Indonesia (PI), Aisyiyah, Jong Islamieten Bond (JIB) bagian perempuan, Wanita Katholik, dan Jong Java (JJ) bagian perempuan.

PinterPolitik.com

Idealnya, jika satu organisasi atau kelompok masyarakat tertentu punya perwakilan di DPR atau di lembaga lain, harapan mereka adalah kepentingannya bisa disuarakan oleh siapapun yang jadi wakilnya itu.

Misalnya, kalau ada anggota DPR yang berasal dari kalangan petani, harapannya yang bersangkutan bisa dengan sepenuh hati memperjuangkan kepentingan para petani di lapangan. Demikianpun dengan kelompok yang lainnya.

Namun, hal ini sepertinya belum terjadi pada isu-isu kaum perempuan. Pasalnya, saat ini sudah ada Puan Maharani yang menjabat sebagai Ketua DPR RI. Namun, berbagai pihak menilai Puan belum mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap isu-isu perempuan dengan posisinya itu.

Baca Juga: Bencana NTT-NTB dan Kohesi Partai Politik

Ambil contoh untuk RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, Puan tidak terlihat mendorong pengesahan rancangan beleid ini. Padahal, RUU ini merupakan bagian dari perjuangan para aktivis perempuan.

Makanya, jadi agak kontras dengan peringatan Hari Kartini beberapa lalu. Soalnya, dalam momen tersebut, Puan memberikan beberapa penekanan terkait isu-isu perempuan tersebut.

Puan misalnya penunjuk pentingnya budaya literasi di lingkungan keluarga. Menurutnya, budaya literasi dalam keluarga merupakan bekal untuk mewujudkan kemajuan bangsa Indonesia. Puan melanjutkan, kemampuan literasi seperti membaca, menulis, serta mengolah dan memahami informasi, membuat seseorang bisa menyerap begitu banyak ilmu pengetahuan, bisa menuangkan gagasan dan berpikir kritis, serta memiliki keahlian problem solving.

Soalnya, kemampuan literasi inilah yang membuat Kartini bisa melahirkan tulisan-tulisan yang luar biasa yang kemudian dibukukan menjadi Habis Gelap Terbitlah Terang.

Sebagai perempuan pertama yang menjadi Ketua DPR RI, Puan mengatakan peran aktif perempuan Indonesia sangat menentukan, khususnya dalam menumbuhkan literasi di dalam keluarga. Menurutnya, keluarga merupakan unit masyarakat yang terkecil tetapi berperan besar dalam kemajuan sebuah bangsa.

Hmm, nggak ada yang salah sih dari nasihatnya dan penekanannya itu. Tapi berasa masih kurang. Bu Puan memang perlu lebih keras memperjuangkan isu-isu perempuan seperti RUU PKS dan sejenisnya hingga kini belum jelas ujungnya.

Apalagi laporan dari Komnas Perempuan dan LBH Apik, angka kekerasan terhadap perempuan juga terus meningkat setiap tahunnya. Ini udah darurat loh, sehingga memang perlu diperhatikan lebih.

Jangan sampai nanti Bu Puan dicap sebagai Kartini yang tidak Kartini. Bingung kan? Sama. Hehehe.

Ibaratnya kayak fatamorgana gitu lah. Terlihat ada, tapi tidak ada. Atau seperti lagunya grup band Utopia di series Di Sini Ada Setan yang judulnya “Antara Ada dan Tiada”. Uppps. Hehehe. (S13)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Pinterpolitik.com

Selama beberapa waktu terakhir, ada satu kelompok politik yang cukup menyita politik Amerika Serikat (AS). Kelompok tersebut adalah The Squad, sebuah grup di House of Representatives yang berasal dari Partai Demokrat.

Bukan tanpa alasan The Squad begitu menyita perhatian publik AS dan bahkan dunia. Mereka sempat menjadi sasaran kata-kata rasis dari mantan Presiden AS Donald Trump, sesuatu yang kemudian ia anggap bukanlah hal yang rasis.

Di luar itu, sebenarnya bukan itu penyebab mereka menjadi begitu amat dibicarakan dan dalam kadar tertentu jadi harapan. Mereka memiliki agenda politik progresif yang begitu mendobrak politik AS.

Tak hanya agenda politik progresif, mereka juga memiliki identitas yang relatif mirip, yaitu politisi perempuan yang kerap dikategorikan sebagai people of colour.

Baca Juga: Jokowi, Biden, dan Perang Dingin Baru

Memang, belakangan The Squad ketambahan anggota yang tak sesuai dengan kategori tersebut. Meski demikian, kehadiran mereka memberi harapan baru tentang politik perempuan.

Kemunculan mereka kemudian bisa saja direfleksikan ke kondisi lain. Salah satunya, kapankah ada The Squad dalam versi lain? Secara spesifik, mungkinkah ada The Squad versi Indonesia?

Meet The Squad

Seperti disebutkan di atas, The Squad sebenarnya belakangan disebut-sebut sudah ketambahan anggota baru, yaitu Cori Bush dan Jamaal Bowman pada tahun 2020. Meski begitu, untuk tulisan ini, yang akan dibahas adalah adalah The Squad periode awal.

Hal ini terkait dengan isu politik perempuan yang akan dibahas lebih banyak dalam tulisan ini. Seperti diketahui, Bowman adalah seorang laki-laki sehingga agar konteks lebih jelas, The Squad yang dimaksud adalah The Squad awal yang berisi empat politisi perempuan.

The Squad awalnya terdiri empat anggota House of Representatives yang terpilih pada tahun 2018. Anggota kelompok ini adalah Alexandria Ocasio-Cortez dari New York, Ilhan Omar dari Minnesota, Ayanna Pressley dari Massachusetts, dan Rashida Tlaib dari Michigan.

Istilah The Squad sendiri boleh jadi berakar dari kiriman Ocasio-Cortez di Instagram. Kala itu, ia mengabadikan momen mereka berempat di media sosial dengan caption cukup sederhana yaitu “Squad”.

Postingan itu kemudian viral dan meraih banyak sambutan positif. Sejak saat itu, The Squad kerap menjadi headline karena menggambarkan sekelompok perempuan yang berusaha mendobrak kemapanan politik di AS.

Meski demikian, perlu dicatat pula, bagi media sayap kanan, istilah The Squad justru kerap digunakan dalam sisi yang relatif tak terlalu positif.

Terlepas dari hal itu, kemunculan The Squad yang membuat mereka sangat dibicarakan adalah kemampuan mereka untuk menjadi representasi yang progresif. Mereka mampu mewakili demografi yang lebih beragam baik dari segi etnis maupun usia.

Tak hanya itu, mereka juga mendorong berbagai kebijakan progresif semacam Green New Deal, Medicare for All, pembebasan college debt, hingga kenaikan upah minimum. Tak jarang, mereka harus berhadapan dengan petinggi Partai Demokrat sendiri untuk mendorong ragam kebijakan tersebut.

Kiprah mereka kemudian menjadi gambaran dan harapan bagaimana representasi perempuan dapat memiliki agenda perubahan penting. Sesuatu yang kerap diharapkan di berbagai politik di mana pun.

Kuantitas Representasi

Dalam kadar tertentu, kehadiran The Squad dapat menjadi gambaran bagaimana representasi perempuan dapat memberikan pengaruh. Memang, jalan mereka masih cukup panjang, tetapi langkah mereka yang berupaya untuk menggugat status quo dalam politik yang notabene didominasi laki-laki.

Nah, dari kondisi tersebut, boleh jadi ada yang mengharapkan perwakilan perempuan layaknya The Squad di Indonesia. Boleh jadi, ada yang berharap perwakilan perempuan di DPR bisa bersikap progresif dan mendorong ragam kebijakan baik dan penting di Tanah Air.

Sebenarnya, jika dikaitkan dengan kuantitas, representasi perempuan di Indonesia cukup menjanjikan harapan. Pada hasil Pemilu 2019 lalu, persentase keterwakilan mencapai 20,52%, naik dari periode sebelumnya yang ada di angka 17,86%.

Tak cuma itu, untuk pertama kalinya negeri ini juga punya perempuan dalam diri Puan Maharani di pucuk pimpinan DPR.

Sekilas, angka kuantitatif ini cukup memberi senyuman bagi keterwakilan politik di Indonesia. Namun, apakah dari sisi kualitas terutama dari sisi progresivitas mereka sudah bisa disejajarkan dengan The Squad?

Kondisi ini sebenarnya bisa dikaitkan dengan berbagai RUU yang masuk dalam bahasan DPR. Sejauh ini, belum banyak terlihat kiprah representasi perempuan yang punya isu progresif layaknya Ocasio-Cortez dan kawan-kawan.

Tak hanya itu, untuk isu yang berbau perempuan sendiri seperti RUU PKS, beberapa representasi perempuan justru lebih suka mendorong RUU lain seperti RUU Ketahanan Keluarga. Sebuah rancangan regulasi yang boleh jadi tak sepenuhnya sejalan dengan isu progresif perempuan.

Baca Juga: Manuver Budiman di Bukit Algoritma

Hal ini membuat boleh jadi, untuk saat ini, banyak masyarakat Indonesia masih berstatus menanti The Squad ala Indonesia, alih-alih sudah memiliki dan menaruh haapan kepada mereka.

Perkara Representasi

Perkara representasi ini sebenarnya sudah cukup lama dibahas oleh Hanna Pitkin. Ia membagi representasi menjadi representasi formal, representasi deskriptif, representasi substantif, dan representasi simbolis.

Representasi formal merujuk pada perwakilan yang berfokus pada regulasi dan prosedur dalam pemilihan perwakilan. Lalu, representasi deskriptif adalah kondisi di mana perwakilan sudah berdiri untuk yang diwakili.

Representasi substantif kerap didefinisikan sebagai bersikap atas kepentingan yang diwakili dalam sikap yang sangat responsif. Terakhir, representasi simbolis merujuk pada kondisi wakil yang sudah berdiri untuk mereka yang diwakili, dengan penekanan pada simbolisasi.

Dalam kadar tertentu, The Squad versi AS boleh jadi sudah melewati representasi yang bersifat formal belaka. Boleh jadi, mereka juga tak hanya mewakili simbol semacam wilayah atau identitas lain sehingga beberapa mungkin menganggap mereka juga tak cocok dikategorikan sebagai representasi simbolis.

Bisa dikatakan kalau The Squad dengan sikap progresif dan berani berbeda pendapat sudah dalam sisi stand for yang diwakili. Perkara mereka tergolong representasi deskriptif dan substantif akan tergantung subjektivitas yang mengamati.

Lalu, bagaimana dengan perwakilan perempuan di Indonesia?

Jika melihat kiprah sejauh ini, banyak orang mungkin akan menganggap kehadiran perempuan di DPR masih didominasi oleh hal yang berbau formalitas. Memang, tak bisa dimungkiri ada perwakilan individual yang punya ikhtiar politik lebih baik. Namun, sejauh ini mereka masih kesulitan memunculkan perubahan besar atau setidaknya mendapat perhatian.

Masih Terkait Aktor Lain

Sebenarnya, perwakilan perempuan di DPR sendiri bisa saja terkekang oleh berbagai institusi yang menyelimuti mereka. Tak hanya itu, ada juga aktor-aktor lain yang bisa saja membuat mereka tak bisa menjadi representasi yang lebih substantif.

Hal itu digambarkan misalnya oleh penelitian dari Karen Celis, Sarah Childs, dan Jennifer Curtin. Mereka menggambarkan kalau strong representation of women atau representasi perempuan yang kuat amat tergantung pada aktor-aktor penting di sekelilingnya.

Nah, jika mengambil contoh sosok Puan Maharani sebagai Ketua DPR, apakah ia sudah cukup mampu sepenuhnya mewakili perempuan?

Baca Juga: Bukit Algoritma, Cita-Cita Semu?

Pertanyaan itu muncul karena ia berasal dari PDIP, partai yang di mata banyak orang dinilai masih berpusat di sosok ketua umumnya. Tak hanya itu, ia juga berasal dari trah Soekarno, di mana beberapa orang mungkin akan menganggap bahwa masih ada embel-embel laki-laki dalam keterpilihannya.

Sempat ada harapan dengan munculnya politisi perempuan muda seperti Puteri Komarudin atau Hillary Brigitta Lasut. Namun, apakah kiprahnya sudah bisa direfleksikan dengan sosok muda seperti Ocasio-Cortez atau Omar?

Puteri adalah anak perempuan dari politisi Golkar Ade Komarudin. Lalu, Hillary adalah putri dari Bupati Kepulauan Talaud Elly Engelberd Lasud. Dalam kadar tertentu, bisa saja masih ada pengaruh dari sosok maskulin dalam keterpilihan mereka.

Dari kondisi tersebut, boleh jadi keberadaan aktor lain itu membuat mereka tak terlalu bersikap “stand for” untuk kebijakan penting.

Merujuk pada kondisi tersebut, The Squad versi Kartini Indonesia untuk saat ini masih harus perlu dinantikan. Banyak PR yang harus dibenahi baik dari sisi Pemilu, maupun dari partai politik. Jika hal itu sudah terwujud, kandidat terpilih layaknya Ocasio-Cortez dan kawan-kawan bisa saja mewarnai politik negeri ini. (H33)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

[dropcap size=big]S[/dropcap]ebelumnya, Belanda hanya dikenal sebagai sekumpulan pelaut dan serdadu pelayar yang menduduki timur jauh Hindia. Sejak pengerahan personil Perang Jawa itu, tanah-tanah subur para penguasa tradisional direbut dan dijadikan perkebunan. Pencaplokan itu dipimpin oleh Johannes van den Bosch, seorang arsitek Tanam Paksa sekaligus Gubernur Jendral Hindia.

Kebangsawanan tradisional terus merosot secara ekonomi, politik, dan militer. Mereka menjadi tak lebih dari pegawai birokrasi kolonial yang disebut Binnenland Bestuur. Kebangsawanan tak lagi berdasar pada genealogi keturunan, tetapi lebih kepada loyalitas seseorang kepada kolonial atau gubernur Belanda yang berpusat di Batavia.

Atas loyalitas itulah, ayah Kartini mendapatkan jabatan bupati dengan gelar Raden Mas Arya Adipati. Jabatannya ini harus dibayarnya pula dengan kesediaannya menikahi anak seorang bupati, sehingga dirinya memiliki lebih dari satu istri.

Kartini sendiri lahir tahun 1897, dan sepanjang hidupnya harus menghirup atmosfir masyarakat yang terbiasa menempatkan perempuan dalam posisi kedua di ruang publik. Menginjak umur 12 tahun, ia harus rela dipingit hingga usianya 20 tahun. Namun, selama masa pinitan Kartini getol belajar dan membaca banyak buku. Mulai dari sastra, sejarah, ilmu sosial, hingga esai-esai berbahasa Belanda.

Tahun 1899, genap 20 tahun dan berakhir masa pingitnya. Ia memasang iklan di sebuah majalah wanita populer asal Belanda bernama, De Hollandsche Lelie. Kalimat perkenalannya dikenang hingga sekarang, ia menulis “Panggil saya Kartini saja.”

Bak gayung bersambut, seorang feminis militan Belanda, Estella ‘Stella’ Zeehandelar merespon suratnya. Mereka bertukar surat selama tiga tahun penuh sejak saat itu.

Berpena Sampai Jauh

Kartini menyapanya dengan Stella dalam surat-suratnya. Stella adalah anggota dari Social-Democratische Arbeiders Partij (SDAP) atau Partai Buruh Sosial Demokrat. Dalam lingkungan organisasinya, Stella juga bersahabat dengan pembesar partai-partai berhaluan politik kiri lain, seperti Ir. H. Van Kol, wakil ketua Partai Sosialis Belanda (SDAQ). Pada perkembangannya, Kartini juga berteman baik dengan Ir. Van Kol dan istrinya, Jacoba Maria Petronella (memiliki nama lain Nelie Van Kol). Keduanya akrab pula bersurat dengan Kartini.

Pada perempuan keturunan Yahudi tersebut, Kartini menulis, “I have so longed to make the acquaintance of a modern girl” atau saya sudah lama ingin berkenalan dengan sosok ‘gadis modern’. Sosok Stella, langsung saja memenuhi imajinasi Kartini akan perempuan mandiri ala Amsterdam. Ia berumur lebih dari 25 tahun dan belum menikah, serta aktif bekerja. Kekaguman satu sama lain juga diikat melalui kesamaan semangat dan persaudaraan. Perasaan antusias terhadap satu sama lain membuncah setiap mereka membahas sastra dan politik.

Dalam On Feminism and Nationalism: Kartinis’s Letter to Stella Zeehandelaar, disebutkan koneksi inteletual Kartini pada Stella menapaki level yang berbeda. Dalam diri Stella, ia menemukan sosok feminis tegas (unapologetic) yang memiliki komitmen tinggi pada pergerakan sosial dan politik untuk perempuan kelas pekerja Amsterdam. Padanya, Kartini bebas mengemukakan pendapat dan berbagai topik mengenai pergerakan perempuan, kondisi perempuan di Jawa dan Eropa, serta berkirim majalah dan karya sastra feminis. Kartini juga menyampaikan rasa solidaritasnya terhadap perjuangan para wanita kulit putih.

Selain tokoh sosialis Belanda, Kartini juga sangat dekat dengan Rosa Abendanon, seorang liberal yang juga merupakan istri dari direktur pendidikan dan keagamaan Hindia, J.H. Abendanon. Rosa dan suaminya adalah orang yang membukukan surat-surat Kartini hingga bisa dibaca oleh dunia. Terlepas dari polemik pengeditan surat Kartini, mereka berdua memiliki andil tentang bagaimana nilai emansipasi Kartini bisa disebarluaskan hingga mendorong gerakan progresif, baik di dalam maupun luar negeri.

Pergolakan di ‘Barat’

Kita tidak bisa begitu saja mengatakan Kartini menelan bulat-bulat pandangan politik dan sosial dari rekan-rekan Eropanya. Ia sendiri bukan kertas kosong yang naif, namun seorang pembaca yang giat dan tekun. Segala pandangan baik dari Stella, Van Kol, hingga Adriani, dibalasnya sesuai dengan pengalaman disiplin membaca dan refleksi bertahun-tahun lamanya.

Di sisi lain, pergolakan yang terjadi di Eropa Barat sedikit banyak membawa pengaruh padanya. Jika di Hindia, para penguasa tradisional dan feodal tersingkir di tanah sendiri, hal demikian terjadi pula di Eropa Barat. Di Paris, Perancis, pemerintahan monarki Bourbon Napoleon III berhasil dipukul mundur oleh kelompok buruh dan masyarakat miskin. Revolusi ini terjadi berlangsung pada delapan tahun sebelum kelahiran Kartini ke dunia, 1871, dan memberi pengaruh politik dan pergerakan yang tak sedikit di negara monarki Eropa lainnya.

Di Jerman, seorang ekonom berlatar belakang hukum, Karl Marx, menuliskan dukungannya pada gerakan Komune Paris. Sontak, pendirian partai dan organisasi berbasis buruh dan kelas pekerja terbentuk di masing-masing negara Eropa. Di Belanda, inisiatif pembentukan pergerakan terbentuk dalam Social-Democratische Arbeiders Partij (SDAP) atau Partai Buruh Sosial Demokrat. Nah, para tokoh dan beberapa anggota partai inilah yang menjalin hubungan sangat dekat dengan Kartini sebagai sahabat pena.

Namun, perbedaan yang terjadi di Hindia sangat bertolak dengan Eropa. Ketika di Eropa semangat politik yang dimotori rakyat berhasil mendominasi pergerakan politik Eropa, justru di negara dunia ketiga praktek kolonialisasi sedang gencar dan sangat berkembang. Liberalisasi dibawa oleh para kolonial Belanda ke Hindia dengan kebijakan-kebijakan kontra-rakyat. Tentu, rakyat yang dimaksud di sini bukanlah penguasa tradisional berupa raja dan pemilik tanah, namun tentu saja rakyat jelata.

Sumbangan Feminis untuk Hindia dan Eropa

Feminisme Belanda berkembang di abad ke-19 Belanda dalam iklim yang konservatif, jika tidak reaksioner. Cirinya, oleh konsepsi patriarkis dan religius seorang peran perempuan dan banyaknya organisasi perempuan sayap gereja. Lingkungan reaksioner ini jelas direleksikan (tercermin) dalam sikap oposisi terhadap hak pilih perempuan setelah penolakan terhadap hak elektoral perempuan tahun 1877. Antara tahun 1877 dan 1919, partai politik berbasis gereja merangkai suatu “serangan moral” melawan empat isu feminisime di Belanda: emansipasi perempuan di civil society, rekognisi kesetaraan sosial dan psikologis perempuan, ukuran dan kualitas keluarga, dan regulasi seksualitas. Perjuangan untuk mendapat pengakuan elektoral, bahkan kemenagan simbolik terakhir gerakan feminis dan tidak berlaku di Belanda sampai tahun 1919, mengindikasikan seberapa lama tuntutan radikal para feminis untuk melakukan penetrasi arena politik yang didominasi pria di kelas mereka untuk mengakui pelebaran hak pilih.

Organisasi wanita di Belanda di pertengahan abad ke-19 bertekad melakukan reformasi kelas pekerja, khususnya dengan memberikan pertolongan praktis untuk mereka yang “terpuruk”: ibu yang tak menikah, anak-anak haram, dan keluarga ibu-kepala miskin. Setelah 1870, mereka berfokus pada pelindungan anak-anak perempuan dan perempuan muda di tempat publik, dengan beberapa organisasi didirikan untuk memberantas prostitusi dan membina pekerja seks. Organisasi paralelnya juga dibentuk di Batavia dan tempat urban lainnya di masyarakat kolonial untuk menjaga ras-campuran yang tinggal di pusat perkantoran dan miiter kolonial.

Sampai dengan 1880-an, Belanda secara perlahan terindustrialisasi, sehingga ada fokus baru pada pekerja perempuan di pabrik dan buruh anak-anak. Ide pergerakan perempuan tersebar melalui media. Di Belanda misalnya, satu novel, Hilda van Suylenburg, diakui sebagai pembangun kasus feminis untuk publik kelas menengah Belanda.

Dua jalur Feminisme Belanda menjadi tampaknya jelas di akhir abad ke-19, yang satu, ‘saintifik’ dan radikal, sedangkan satunya, ‘kultural’ dan liberal. Yang terakhir itu direpresentasikan oleh Helene Mercier dan Annete Versluys-Poelman, yang mencoba untuk menguasai gerakan perempuan dari dalam lingkaran liberal dan progresif di metropolitan Belanda dan ibukota kolonial, Batavia.

Pada 1912, Aletta Jacobs, yang diakui sebagai pemimpin feminis radikal Belanda, pergi ke Hindia Belanda sebagai bagian dari tur dunia untuk memberi ceramah sekaligus mencari dukungan terkait hak pilih bagi wanita. Di tempat pertama, banyak perempuan-perempuan Eropa tidak pernah suka untuk dikunjungi. Kedua, dia mempunyai sesuatu untuk ditawarkan kepada ‘saudara perempuan’-nya, orang-orang pribumi Indonesia.

Sebagai seorang turis dan musafir, dia mengamati perempuan-perempuan Indonesia yang dia lewati dengan perspektif evolusionis feminis yang berbeda-beda yang menggolongkan perempuan-perempuan pribumi ke dalam oposisi biner gerak-terbelenggu, merdeka-terjajah.

Bergaung Sampai Hindia

Pergerakan kaum feminis di Eropa Barat, melalui Kartini bergaung hingga Hindia. Kartini menjadi perempuan pertama yang mengkritisi poligami dan lantang mengkampanyekan pendidikan untuk perempuan. Perhatian Kartini pada dua isu ini, membuat para reformis turut memperhatikan hak berdemokrasi untuk perempuan, modernisasi pendidikan melalui Politik Etis, serta eradikasi poligami. Ketika dirinya meninggal, perjuangannya dilanjutkan sampai di seluruh Hindia.

Perjuangannya diakomodir melalui Politik Etis, yakni pendidikan, pengairan, dan emigrasi, hingga pada awal abad 20 perubahan terjadi pada kelas menengah yang menyandang predikat sebagai kaum intelegensia. Pada tahun 1908, Budi Utomo didirikan. Menyusul organisasi sejenis yang berangkat dari pandangan Kartini, seperti Indische Partij, yang bercita-cita mendapat kemerdekaan dari kolonial. Taman Siswa Ki Hadjar juga turut didirikan dengan basis pendidikan yang mengadopsi modernitas Barat tanpa melupakan kejawaan.

Gerakan kaum perempuan pada saat itu juga mulai terbentuk dan umumnya mengkritisi poligami melalui dua sudut pandang, yakni mereka yang sama sekali menentang poligami dari kaum Kristen dan organisasi non-agama, sementara kaum perempuan muslim menuntut keadaan poligami dapat berubah menjadi lebih baik, tetapi mereka tidak menentang sama sekali poligami.

Hingga Perang Dunia II, kritik dan usaha Kartini dapat menginspirasi kaum muda kelas menengah dalam tataran yang jauh lebih progresif. Organisasi kaum muda dengan berbagai tujuan berdiri. Walaupun pada saat itu gerakan perempuan mengkritisi poligami, mereka belum benar-benar mengkritisi sistem patriarkis yang berada dalam tubuh, baik kolonilisme Belanda maupun budaya tradisional feodal Jawa. Namun tetap saja, pergerakan perempuan dalam usaha mencapai kemerdekaan Indonesia dan menjaga negeri dari intervensi negara Barat, memainkan peran yang tak main-main. (Berbagai Sumber/A27)

PinterPolitik.com

“Kami berikhtiar supaya kami teguh sungguh, sehingga kami sanggup berdiri sendiri. Menolong diri sendiri. Menolong diri sendiri itu kerap kali lebih sukar dari pada menolong orang lain. Dan siapa yang dapat menolong dirinya sendiri, akan dapat menolong orang lain dengan lebih sempurna pula.”

[dropcap size=big]M[/dropcap]enjelang Hari Kartini, hampir seluruh perempuan Indonesia sepertinya berlomba-lomba mengenakan pakaian tradisional mereka. Tak lupa pula berbagai adu ketangkasan pun digelar. Dari mulai lomba memasak, lomba berbusana terbaik, hingga lomba merias wajah.

Seakan, Hari Kartini  adalah hari di mana para perempuan merayakan peran domestiknya. Di hari itu, perempuan harus tampil cantik, chick, dan pandai meracik. Sebab sejak zaman Orde Baru dulu, citra Kartini memang dipatri sebagai perlambang perempuan ayu, lemah lembut, dan penurut. Apakah benar sosok Raden Ajeng Kartini seperti itu?

Sungguh, tak ada yang salah dengan menjadi cantik. Bukan pula sesuatu yang salah bila kita pandai memasak. Pakaian tradisional Indonesia pun, memang harus kita banggakan dan lestarikan. Tapi apakah kegiatan-kegiatan itu menjadi esensi dari perayaan Hari Kartini? Ataukah kita hanya sekedar merayakan, tanpa peduli dengan apa sebenarnya yang diperjuangkan Kartini berabad lalu?

Sampul #buku “Habis Gelap Terbitlah Terang” PT Balai Poestaka thn 1938. Surat pertama ditulis #Kartini 25 Mei 1899. pic.twitter.com/cZtljuFai3

— Arsipongang (@arsipongang) May 20, 2016

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, mengakui kalau gagasan pemikiran Kartini sebenarnya lebih dari sekedar identifikasi yang selama ini dibudayakan, yaitu perempuan berpakaian kebaya, rambut dikonde, dan mendirikan sekolah. “Kita sempat terbangun image kalau Hari Kartini itu artinya pakai kebaya dari anak PAUD sampai dewasa, dan di kantor-kantor pakai kebaya,” katanya di Jakarta, Selasa, 11 April lalu.

Tapi, kita semua sebetulnya teredukasi dari buku ‘Habis Gelap Terbitlah Terang’. Frasa ‘gelap’ dan ‘terang’ pada buku terbitan Balai Pustaka yang diterjemahkan oleh Armijn Pane itu, menurut Khofifah, mesti dipahami lagi lebih dalam. Dari surat-surat yang dikirimkan Kartini kepada sahabat penanya di Belanda, dia menangkap kedalaman pengetahuan, pemikiran, dan keingintahuan Kartini tentang dunia luas.

Kartini, Sang Putri Priyayi

“Ketahuilah bahwa adat negeri kami melarang keras gadis-gadis keluar rumah. Ketika saya berusia 12 tahun, lalu saya ditahan di rumah; saya mesti masuk tutupan, saya dikurung di dalam rumah seorang diri sunyi senyap terasing dari dunia luar. Saya tiada boleh keluar ke dunia itu lagi bila tiada serta dengan seorang suami, seorang laki-laki yang asing sama sekali bagi kami, dipilih oleh orangtua kami untuk kami, dikawinkan dengan kami, sebenarnya tiada setahu kami.” (25 Mei 1899).

Setiap orang Indonesia pasti sudah tahu, siapa Kartini. Perempuan Jawa kelahiran 21 April 1879 ini, berasal dari keluarga ningrat. Ayahnya Raden Mas Adipati Ario Sosroningrat, menjabat sebagai Bupati Jepara dan sangat menyayangi putri kelima dari sebelas putra putrinya ini.

Sebagai seorang priyayi, RM Adipati Ario tergolong moderat karena memperbolehkan Kartini bersekolah hingga usia 12 tahun. Pendidikan yang diperoleh pun tak tanggung-tanggung, yaitu di Europese Lagere School (ELS), sekolah khusus untuk kaum ningrat dan keluarga kolonial Belanda. Jadi tak heran, bila Kartini sangat fasih berbahasa Belanda.

Kedekatan Kartini dengan sang ayah, juga tak lepas dari kegemaran mereka berkeliling desa. Ayahnya bahkan tak segan-segan mengajak Kartini untuk ikut berdialog dengan rakyat jelata. Sehingga bukan hal yang sulit baginya untuk mendapatkan kepercayaan warga, ketika mengajak anak-anak desa ikut belajar membaca dan menulis.

Bagi Kartini, meneruskan sekolah adalah hal yang paling ia idam-idamkan. Bahkan ketika usianya menginjak 12,5 tahun, ia pernah menangis memohon pada sang ayah agar diizinkan untuk ikut meneruskan sekolah ke HBS di Semarang, bersama kakak-kakaknya yang laki-laki. Kala itu, Kartini berjanji  belajar sekuat tenaga, agar tidak mengecewakan mereka.

Tapi sesayang dan semoderat apapun ayahnya, sebagai seorang Bupati, ia juga tak mampu mendobrak tradisi yang telah mengakar kuat di tanah Jawa. Dengan penuh kasih, sang ayah terpaksa menolak keinginan putrinya tersebut. Namun, ia tetap memberikan sedikit kelonggaran bagi buah hatinya. Walau statusnya dipingit, namun Kartini masih boleh ‘berkeliaran’ di luar rumah hingga usianya menginjak 16 tahun.

Kesedihan Kartini, pernah ia ungkapkan pada Stella.

“Telah berlalu! Semuanya telah berlalu! Pintu sekolah telah tertutup di belakangnya dan rumah ayah menerimanya dengan penuh kasih sayang. Rumah itu besar. Halamannya pun luas sekali. Tetapi begitu tebal dan tinggi tembok yang mengelilinginya.”

Sahabat Pena Pembuka Wawasan

“Saya ingin sekali berkenalan dengan seorang ‘gadis modern’ yang berani, mandiri, menarik hati saya sepenuhnya. Yang menempuh jalan hidupnya dengan langkah cepat, tegap, riang, dan gembira, penuh semangat dan keceriaan. Gadis yang selalu bekerja tidak hanya untuk kebahagiaan dirinya saja, tetapi juga berjuang untuk masyarakat luas, bekerja demi kebahagiaan banyak sesama manusia.”

Kutipan di atas, dipetik dari buku “Surat-surat Kartini. Renungan tentang dan untuk Bangsanya”, tahun 1979. Ajakan berkenalan sebagai sahabat pena ini, termuat di surat kabar Belanda, De Hollandshce Lelie. Pada masa-masa dipingit, Kartini memang lebih banyak menghabiskan waktu dengan membaca buku, majalah, dan surat kabar berbahasa Belanda.

Marie Ovink-Soer, istri pegawai administrasi kolonial Hindia Belanda di Jawa Tengah, mengenalkan Kartini kepada pergerakan feminisme di Belanda, termasuk jurnal De Hollandshce Lelie. Jurnal tempat Kartini mencari sahabat pena di Belanda untuk bertukar pikiran. Dari sinilah, Kartini mendapat tanggapan dari pegawai pos bernama Estella Zeehandelar.

Estella atau yang kerap disapa Stella, sebenarnya adalah salah satu pendiri Partai Buruh Sosial Demokrat atau Social-Democratische Arbeiders Partij  (SDAP). Sosoknya yang penuh semangat dan pola pikir Stella yang juga menganut paham feminis revolusioner, memberikan pengaruh cukup besar bagi pemikiran-pemikiran Kartini di masa datang. Bisa dibilang, Stella memberi ruang bagi Kartini untuk bermimpi meraih cita-citanya.

Kartini yang belum pernah pergi keluar Jawa, bahkan dilarang keluar dari pekarangan rumahnya sendiri, tentu saja iri dengan kemajuan perempuan Eropa yang saat itu telah dapat menentukan nasibnya sendiri. Namun, Kartini juga bukan seorang yang naif dan mengunyah apa yang terjadi di dunia luar begitu saja.

Tidak dapat disangkal bahwa segala kemajuan yang terjadi telah memberikannya pandangan kritis terhadap sistem feodal yang ada dalam kehidupan sekitarnya. Tetapi Kartini juga menyadari, bahwa di bawah kekuasaan Belanda, ada sebuah relasi kekuasaan timpang yang menjadi belenggu kehidupan masyarakatnya, yaitu sistem kolonialisme itu sendiri. Salah satu kutipan dalam suratnya kepada Stella mengungkapkan pandangan itu.

“Dengan duka cita, banyak orang Eropa di sini melihat orang-orang Jawa, bawahan mereka, perlahan-lahan maju. Dengan cara yang halus sekali mereka membuat kami merasakan hal itu. ‘Saya orang Eropah, kamu orang Jawa’ atau dengan kata lain ‘Saya memerintah, kamu saya perintah’. Oh, sekarang saya mengerti, mengapa orang tidak setuju dengan kemajuan orang Jawa. Kalau orang Jawa berpengetahuan, ia tidak akan lagi mengiakan dan mengamini saja segala sesuatu yang ingin dikatakan atau diwajibkan oleh atasannya.” (12 Januari 1900)

Pendidikan Awal Kebebasan

“Jika saja masih anak-anak ketika kata-kata ‘Emansipasi’ belum ada bunyinya, belum berarti lagi bagi pendengaran saya, karangan dan kitab-kitab tentang kebangunan kaum putri masih jauh dari angan-angan saja, tetapi dikala itu telah hidup didalam hati sanubari saya satu keinginan yang kian lama kian kuat, ialah keinginan akan bebas, merdeka, berdiri sendiri.” (Suratnya kepada Stella, 25 Mei 1899)

Walau terpasung pingitan, semangat dalam pemikiran Kartini sebenarnya masih terus menggelora. Wawasannya tentang dunia yang lebih bebas dan merdeka bagi siapa saja, selalu menguasai pemikirannya. Dari semua pengetahuan dan berdasarkan kenyataan di masyarakat, akhirnya Kartini pun menyimpulkan bahwa ia harus bergerak. Bertindak dengan cara memperluas pendidikan membaca dan menulis bagi rakyat jelata.

Dengan memperluas pendidikan, ia berharap cita-citanya akan sistem masyarakat yang lebih liberal bisa terbuka, suatu saat nanti.

“Bagi saya, pendidikan itu merupakan pembentukan budi dan jiwa. Dan saya bertanya kepada diri saya sendiri: dapatkan kiranya saya menjalankan tugas itu? Saya, saya masih perlu juga lagi dididik ini? Kerapkali saya mendengar orang mengatakan, bahwa dari yang satu dengan sendirinya akan timbul yang lain. Oleh perkembangan akal dengan sendirinya budi itu akan menjadi halus, luhur.” (Kartini, 2014: 120-121)

Tradisi yang Mengekang Ambisi

“Singkat dan pendek saja, bahwa saya tiada hendak mempergunakan kesempatan itu lagi, karena saya sudah akan kawin…”

Pada Juni 1903, Kartini akhirnya berhasil mendirikan sekolah gadis di kota kelahirannya. Namun baru sebulan sebagai guru, ia lagi-lagi harus terpuruk karena mendapat surat lamaran dari Bupati Rembang, R.M. Adipati Joyoadiningrat. Padahal saat itu, Kartini pun sebenarnya sedang mempersiapkan diri untuk bersekolah di Batavia – berkat beasiswa yang diperjuangkan oleh sahabatnya, Rossa Abendanon.

Pernikahan adalah kata yang efeknya hampir sama dengan kiamat bagi Kartini. Ia tak hanya harus membatalkan kesempatan bersekolah lebih tinggi, namun juga kebebasan hidupnya sebagai perempuan merdeka. Simak saja kata-katanya yang sungguh telengas ini:

“Kerja yang serendah-rendahnya maulah aku mengerjakannya dengan berbesar hati dan dengan sungguh-sungguh, asalkan aku tiada kawin, dan aku bebas!”

Rasa frustasi Kartini semakin bertambah, ketika tahu bahwa calon suaminya sebenarnya sudah memiliki tiga orang istri. Padahal poligami adalah hal yang paling dibenci Kartini, karena ia anggap sebagai penghinaan dan merendahkan martabat perempuan. Kartini tahu benar sakit dan perihnya poligami, karena ibundanya sendiri adalah korban poligami.

Ia yakin, tak ada satu pun perempuan yang mau disakiti dengan poligami. Inilah yang ia katakan dalam suratnya kepada Stella:

“Bagaimana saya bisa menghormati seseorang yang sudah kawin dan menjadi ayah dan kemudian, bila bosan pada anak-anaknya, ia dapat membawa perempuan lain ke rumah dan mengawininya secara sah sesuai dengan hukum Islam?”

Namun lagi-lagi, Kartini hanya bisa merintih. Ambisinya, cita-citanya, terpasung zaman.

“Siapa yang melihat atau menduga dahsyatnya pergolakan yang menggelora dalam batin gadis remaja ini? Tidak ada seorangpun yang dapat menduganya. Ia menderita seorang diri. Tidak ada orangtua atau saudara yang menduga apa yang bergolak dalam hatinya, dan memberi simpatinya kepadanya. Di manakah ia akan dapat meletakkan kepalanya yang capek ini dan melepaskan tangis kesedihannya?”

Berjuang Hingga Akhir

“Memang suatu pekerjaan yang seolah-olah tak mungkin dapat dikerjakan! Tetapi siapa tidak berani, takkan menang! Itulah semboyanku. Maka ayo maju! Bertekad saja untuk mencoba semua! Siapa nekad, mendapat tiga perempat dari dunia!”

Tak mampu merombak tradisi, tak sampai hati menyakiti hati ayahnya yang ia sayangi. Akhirnya Kartini menikah pada 8 November 1903. Namun, bukan Kartini bila ia bisa mengalah begitu saja. Sebelum menikah, ia memberikan empat syarat pra nikah yang harus dipenuhi suaminya.

Pertama, ia ingin ibu kandungnya, M.A. Ngasirah mendapatkan kamar yang lebih layak. Kedua, ia menolak membasuh kaki suaminya, karena ia anggap sebagai perbudakan dan penghinaan. Ketiga, Kartini ingin menggunakan bahasa Belanda sehari-hari, karena perempuan harus berbicara menggunakan kromo inggil kepada suaminya, sedang suami cukup menggunakan bahasa Jawa ngoko kepada istrinya. Keempat, Kartini meminta calon suaminya, menjunjung tinggi kesetiaan dengan tak memiliki wanita lain. Selain itu, Kartini juga meminta untuk dibuatkan sekolah agar bisa terus mengajar.

Awalnya, calon suami Kartini yang ternyata juga berpikiran moderat, menyetujui semua keinginannya. Namun setelah membuatkan sekolah keputrian yang diminta istrinya, Joyodiningrat ternyata tak mampu memenuhi empat syarat lain yang diminta Kartini. Inilah yang membuat Kartini semakin merasa frustasi.

Tapi perasaan frustasinya ini, tidak ia ungkapkan pada Stella. Ia malah terkesan berusaha menerima kenyataan yang harus dijalaninya tersebut.

“Dan biarpun saya tiada beruntung sampai ke ujung jalan itu, meskipun patah di tengah jalan, saya akan mati dengan rasa berbahagia, karena jalannya sudah terbuka dan saya ada turut membantu mengadakan jalan yang menuju ke tempat perempuan Bumiputra merdeka dan berdiri sendiri.”

Kalimat di atas, seakan ucapan selamat tinggal dari Kartini. Karena setelah melahirkan anaknya, RM Singgih Soesalit Djojoadhiningrat, pada tanggal 13 September 1904. Beberapa hari kemudian, 17 September 1904, ia meninggal pada usia 25 tahun. Walau telah tiada, namun melalui surat-suratnya, Kartini mampu berbicara melintasi zaman.

Dlm suratnya #Kartini pernah sedih krn hrs pindah dr Jepara dg pantai yg nyiur permai ke perbukitan #Kendeng Rembang. Ia kmd bahagia. Skrg? pic.twitter.com/91c5YY1sNa

— Dewi Candraningrum (@dcandraningrum) December 5, 2016

Dalam sebuah pidato pertemuan De Indische Vereniging (kemudian menjadi Perhimpunan Indonesia tempat para pemuda seperti Sjahrir dan Hatta menjadi bagian organisasi itu), 24 Desember 1911, ketua rapat menyampaikan pokok pikiran dalam pidato yang diberi judul ‘Gagasan-Gagasan Raden Ajeng Kartini sebagai pedoman bagi ‘De Indische Vereeniging…’ (Soeroto: 402).

Penerbitan surat-menyurat yang intensif antara Kartini dan sahabat penanya, kemudian diterbitkan menjadi buku serta menjadi salah satu karya tulis yang memberi inspirasi para pemimpin pergerakan nasionalisme Indonesia. Enam puluh tahun setelah kematian Kartini, tepatnya tanggal 2 Mei 1964, Presiden Soekarno menganugerahi Kartini sebagai Pahlawan Kemerdekaan Nasional Indonesia dan peringatannya dirayakan setiap tahun sebagai Hari Kartini.

Berbagai pro dan kontra, serta tak jarang pertanyaan yang meragukan kepahlawanan Kartini, memang sangat banyak dilemparkan dalam beberapa tahun belakangan ini. Namun bila kita lebih kritis dalam menyikapi pemikiran Kartini kala itu, kita mungkin akan lebih bisa menghargai dan memahami mengapa Kartini terpilih sebagai sosok yang harus dikenang setiap tahun. Karena perjuangan Kartini memang harus terus diingatkan setiap tahun, bahwa perjuangan memerdekakan hak dan derajat perempuan belum usai.

Bahkan hingga kini, berabad-abad kemudian, kesetaraan dan hak kemerdekaan diri belum juga sesuai. Jadi, marilah kita lebih bergiat lagi berjuang. Buktikan pada Kartini bahwa ambisinya bukan suatu utopi. Karena perempuan bisa mandiri, berdikari, dan memperjuangkan dirinya sendiri. Berikan pendapatmu.

(Berbagai sumber/R24)