Audio dibuat menggunakan AI.

Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis

KATA PEMRED #28
PinterPolitik.com

Pada 7 Mei 2026, di sebuah ruangan di Jakarta, sesuatu yang lebih besar daripada rilis resminya sedang dimulai. Sekitar 60 pimpinan holding BUMN berkumpul. Yang memimpin bukan Menteri, melainkan seorang Chief Technology Officer, Sigit Puji Santosa. Yang dibicarakan kelihatan teknis: sovereign AI, sovereign cloud, kesiapan keamanan siber pasca-kuantum, satu gugus tugas bersama bernama Danantara Digital Transformation Task Force.

Pertanyaan yang lebih sulit datang belakangan. Apa, sebenarnya, yang dimulai pada hari itu?

Saya menyebutnya — dalam arti metaforis — konstitusi kedua. Konstitusi pertama, UUD 1945, menyusun rumah politik kita. Konstitusi kedua tidak terbit di Lembaran Negara. Ia muncul perlahan, melalui UU 1/2025 dan UU 16/2025, melalui PP 10/2025, melalui rapat-rapat seperti yang berlangsung di Jakarta hari itu. Ia menyusun rumah operasional negara-modal. Konstitusi pertama menentukan siapa boleh memerintah. Konstitusi kedua menentukan bagaimana seluruh sistem nasional berpikir.

Danantara tidak lahir dari ruang kosong. Fragmentasi BUMN selama dua dekade memang mahal dan tidak terbaca: lebih dari 1.000 entitas, ribuan transaksi pengadaan paralel, puluhan sistem informasi yang tidak bicara satu sama lain. Argumen pro-sentralisasi punya rasionalitas yang serius. Pertanyaannya bukan apakah konsolidasi diperlukan, melainkan bentuk seperti apa, dan untuk audiens mana ia harus terbaca.

Di Davos, 23 Januari 2026, Chief Investment Officer Danantara Pandu Patria Sjahrir menyampaikan satu angka kepada Reuters: USD 14 miliar. Target investasi 2026, naik dari USD 8 miliar tahun sebelumnya. Dua bulan kemudian, sejumlah laporan yang mengutip Fitch memperkirakan angka yang lebih agresif — USD 26 miliar, setara 1,7% PDB. Sumber utama, kata Pandu, adalah dividen dari perusahaan-perusahaan yang sudah menjadi milik Danantara.

Yang penting bukan angkanya. Yang penting adalah titik gravitasi yang sedang bergeser. Dividen yang sebelumnya menjadi bagian dari logika penerimaan negara kini semakin diperlakukan sebagai amunisi modal portofolio. Patriot Bonds tranche kedua, yang disiapkan awal 2026, menambah satu jalur lagi — akses ke modal pasar tanpa harus melewati pintu APBN.

Pergeseran ini bukan sekadar konsolidasi modal. Ia pergeseran dari kedaulatan kepemilikan ke kedaulatan orkestrasi. Dulu negara memiliki BUMN; kini negara ingin mengorkestrasi data, dividen, dan keputusan investasi sebagai satu portofolio. Pasal 3F UU 16/2025 mempertegasnya: kewenangan strategis atas BUMN — dari akuntansi hingga kepatuhan — dipindahkan dari Menteri BUMN ke BPI Danantara.

“Danantara lebih mirip sistem operasi kapital kedaulatan daripada sovereign wealth fund biasa.”

Arsitektur ini tampak bukan respons darurat, melainkan kalkulasi multi-dekade. Asta Cita membutuhkan instrumen kapital yang tidak terbawa siklus pemilu. Danantara, dengan aset USD 900 miliar, adalah jawaban doktrinal Presiden: bagaimana negara membangun lompatan ketika ruang fiskal kian diperebutkan belanja sosial, subsidi, bunga utang, dan agenda pertumbuhan?

Forum 7 Mei 2026 mengungkapkan lapisan kedua arsitektur ini, yang sering disalahbaca sebagai program teknologi informasi. Ia bukan program teknologi. Ia teknologi tata kelola.

Sigit Puji Santosa menyatakan Danantara memiliki peran menyelaraskan arah, platform, talenta, dan tata kelola, agar inisiatif digital BUMN tidak berjalan terpisah. Frasa terakhir itulah engselnya. Target efisiensi 25-40% dari sinergi belanja teknologi, lisensi, dan layanan bersama. Kebutuhan talenta digital menurut Komdigi: 600.000 tambahan per tahun hingga 2030.

Tetapi yang sedang dibangun lebih dalam. Ketika sekitar 60 holding BUMN berada dalam koordinasi satu task force, dengan readiness assessment, governance framework, dan platform yang saling terhubung — pusat tidak hanya menghemat biaya. Jika integrasi data berjalan penuh, transaksi PLN, pinjaman Himbara, manifes Pelindo, dan rekam medis rumah sakit BUMN, berpotensi menjadi titik dalam satu peta operasional.

Sovereign cloud, dalam pengertian ini, bukan sekadar infrastruktur teknologi nasional. Ia sistem memori negara. Data lintas BUMN yang sebelumnya tersebar di kementerian, direksi, vendor, dan konsultan, kini dirancang berkumpul dalam satu ruang yang terbaca pusat.

“Pusat tidak lagi menunggu laporan. Pusat melihat secara langsung.”

Beijing akan mengenali logikanya: negara memakai BUMN sebagai instrumen koordinasi industri. Washington juga, lewat CHIPS Act dan Inflation Reduction Act yang membaca kebijakan industri sebagai keamanan nasional. Yang membedakan Indonesia: kecepatan dan skala — 60 holding BUMN dikonsolidasikan dalam satu mekanisme tata kelola digital, horizon 18 bulan.

Seperti yang ditulis James C. Scott dalam Seeing Like a State, negara modern selalu ingin membuat masyarakatnya terbaca — dulu melalui sensus, peta, dan pajak. Di era kecerdasan buatan, keterbacaan itu tidak lagi periodik. Ia menjadi permanen dan prediktif. Dashboard adalah menara pengawas versi abad ini.

Pergeseran yang paling sering luput justru terletak di sini. Negara, secara historis, melihat alam semesta korporasi miliknya secara episodik. Laporan triwulan. Audit periodik. Rapat dewan komisaris. Pemeriksaan kementerian. Banyak hal terjadi di antara dua titik data.

Model Danantara membalik logika itu. Streamlining lebih dari 1.000 entitas BUMN menuju 200-300 holding, ditambah dashboard terpadu dan integrasi data lintas-sektor, menggeser oversight dari periodik ke kontinyu.

Pola ini akan dikenali Singapura. Temasek dan GIC mengelola portofolio negara dengan disiplin, tetapi juga dengan transparansi publik tahunan yang berstandar internasional. Danantara, sebagai badan sui generis, masih membangun suaranya. Pasal 43J UU 16/2025 mewajibkan laporan tahunan kepada kepala badan pengelola BUMN — bukan kepada publik secara langsung.

Di sinilah London, Frankfurt, dan Tokyo menjadi waspada. Mereka membaca legibilitas operasional Danantara dengan dua mata: satu melihat efisiensi yang dijanjikan, satu lagi melihat keburaman pada kontingensi fiskal. Awal 2026, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyebut tekanan rupiah sebagian datang dari permintaan valuta asing untuk belanja BUMN dan Danantara. Legibilitas internal, tampaknya, tidak otomatis berarti legibilitas eksternal.

Dua suara dari luar membantu mempertajam pertanyaan.

Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira Adhinegara konsisten pada satu titik. “Danantara itu milik kita,” katanya pada Juli 2025. “Kita harus berani bilang bahwa Danantara itu harus bertanggung jawab.” Ia membandingkan Danantara dengan Norfund Norwegia, yang membuka portofolio dan tingkat pengembaliannya kepada publik.

“Danantara itu milik kita. Kita harus berani bilang bahwa Danantara itu harus bertanggung jawab.”

— Bhima Yudhistira Adhinegara, Direktur Eksekutif CELIOS

Dr David Nellor, ekonom veteran IMF di Asia, melengkapi diagnosis itu. Menulis di East Asia Forum pada Maret 2026, Nellor menjelaskan: Moody’s dan Fitch tidak khawatir tentang besarnya pengeluaran, melainkan tentang fragmentasi kebijakan fiskal lintas institusi yang berada di luar kerangka anggaran tradisional. Danantara, dalam pembacaannya, adalah saluran utama: kewajiban negara dibangun tanpa muncul langsung di neraca APBN — sebuah neraca bayangan yang membuat lembaga rating waspada.

Indonesia, dalam pengertian itu, sedang mencoba sesuatu yang belum dilakukan negara lain: menyatukan kapital kedaulatan, negara kesejahteraan, orkestrasi digital, dan kebijakan industrial dalam satu arsitektur — sebuah eksperimen hibrida yang taruhannya tidak hanya domestik. Inilah yang sering luput dari debat domestik: investor global tidak takut pada negara yang kuat. Mereka takut pada negara yang tidak terbaca. Lembaga yang dibangun untuk menjawab apa yang Pandu Sjahrir sebut sebagai defisit kepercayaan, justru menjawab dengan sentralisasi. Dan sentralisasi inilah yang, pada 4 Maret 2026, mendorong Fitch menurunkan outlook Indonesia ke negatif — Moody’s mendahului sebulan sebelumnya.

Konstitusi kedua sedang ditulis di Jakarta, satu pasal demi satu pasal. Dari Davos sampai Washington, dari Beijing sampai Riyadh, kapitalisme negara abad 21 tengah mencari bentuknya. Indonesia, dengan taruhan doktrinal Prabowo, menawarkan satu model: sistem operasi kapital kedaulatan yang menyatukan dividen, data, dan legibilitas.

Apakah model ini akan menjadi rujukan ASEAN, atau peringatannya — jawabannya tidak ditulis di pasar pagi ini, tidak juga di Senayan minggu ini. Ia ditulis oleh seberapa berani Danantara melengkapi konstitusi keduanya dengan pasal yang sejauh ini masih tertinggal: pasal yang menjamin cahaya yang menerangi 60 holding BUMN juga menerangi Danantara sendiri.

Negara abad ke-20 menguasai wilayah. Negara abad ke-21 mulai berusaha menguasai keterbacaan. Pertanyaan terakhir yang ditinggalkan Danantara bukan apakah negara akan punya mesin untuk mengoordinasikan dirinya sendiri — tetapi siapa yang mengawasi mesin yang kini mulai melihat hampir segalanya.

**********************

Tentang Penulis

Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis

Hak cipta dilindungi berdasarkan Pasal 113 UU 28/2014 tentang Hak Cipta.

PinterPolitik.com

“Meskipun di wilayah-wilayah tertentu negara perlu dirampingkan, di wilayah-wilayah lain mereka perlu diperkuat terus-menerus” – Francis Fukuyama dalam State-Building: Governance and World Order in the 21st Century

Lahir pada 22 September 1791 dari keluarga kelas pekerja di Newington, London Selatan, Inggris, Michael Faraday mungkin tidak akan pernah membayangkan dirinya akan menjadi salah satu sosok paling berpengaruh sepanjang sejarah. Bagaimana tidak? Sosok yang bahkan pernah putus sekolah ini adalah penemu listrik yang menjadi inti dari setiap teknologi modern yang kita kenal saat ini.

Semenjak ditemukan, listrik kemudian menjadi entitas yang tidak mungkin dihilangkan dalam kehidupan masyarakat modern. Oleh karenanya, keberadaan pembangkit listrik menjadi infrastruktur yang tidak terelakkan bagi setiap negara dewasa ini.

Getirnya, Badan Usaha Milik Negeri (BUMN) yang berwenang mengurus kebutuhan vital tersebut, yakni Perusahaan Listrik Negara (PLN) justru tengah dirundung isu kebangkrutan saat ini. Adalah ekonom senior Faisal Basri yang menyebutkan bahwa PLN terancam kolaps di bulan September apabila pemerintah tidak segera membayar utang sebesar Rp 45,42 triliun kepada BUMN tersebut.

Utang ini sendiri adalah kompensasi dari tidak dinaikkannya tarif listrik dalam dua tahun terakhir. Selain itu, PLN juga diketahui tengah menanggung utang sebesar Rp 500 triliun karena dalam lima tahun terakhir membiayai proyek kelistrikan 35.000 MW yang merupakan penugasan pemerintah sejak 2015.

Mengomentari pernyataan Faisal Basri, mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu turut menerangkan bahwa masalah di berbagai BUMN terjadi karena adanya berbagai kebijakan yang salah sejak 2016 dengan banyaknya penugasan yang tidak layak dari pemerintah. Pada konteks ini, proyek 35.000 MW boleh jadi yang dimaksud oleh alumnus Institut Pertanian Bogor (IPB) tersebut.

Government: Can I borrow your money?
PLN : Okie dokie, bet let me borrow some money first from the bank, so that I can lend you some. It's okay, though it means that I'm gonna die starving next month.

The end. 🤪#politik #pinterpolitik https://t.co/Jd5GRWuanU pic.twitter.com/zUkwu5TQoX

— Pinterpolitik.com (@pinterpolitik) July 28, 2020

Menariknya, berbeda dengan Faisal Basri, pengamat energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi justru memberikan bantahan. Menurutnya, pernyataan mantan rekannya di Tim Anti Mafia Migas tersebut sedikit berlebihan karena menilai wajar PLN memiliki utang besar – mencapai Rp 694,79 triliun – karena digunakan untuk investasi jangka panjang.

Fahmy juga menegaskan bahwa pemerintah tidak mungkin membiarkan PLN yang perannya begitu vital untuk bangkrut. Kemudian, PLN yang masih berhasil menerbitkan global bonds jelas menunjukkan bahwa BUMN ini masih dipercaya oleh investor global.

Di luar benar tidaknya PLN akan bangkrut nantinya, gestur buruknya pengelolaan PLN yang merupakan BUMN vital memberikan kita interpretasi minor tersendiri, khususnya dari aspek politik. Lantas, apa yang dapat dimaknai dari fenomena ini?

Intervensi Negara

Di tengah perdebatan yang ada, baik PLN akan jatuh ataupun tidak, tentu kita sepakat bahwa terdapat pengelolaan yang buruk di tubuh PLN sehingga Faisal Basri berani menyebut BUMN tersebut akan kolaps di bulan September.

Ulasan Francis Fukuyama dalam bukunya yang berjudul State-Building: Governance and World Order in the 21st Century tampaknya dapat membantu kita memahami fenomena ini dalam kacamata politik.

Kendati sebagian pihak membaca buku ini sebagai revisi atas tesis Fukuyama dalam The End of History and the Last Man, yakni memberikan kritik atas peran negara dalam liberalisme, baik politik dan ekonomi. Namun, jika dibaca dengan lebih saksama, buku ini justru memberikan landasan konseptual yang lebih luas terhadap aspirasi kaum liberal.

Di sini, Fukuyama sebenarnya banyak memberi masukan terhadap liberalisasi ekonomi yang percaya bahwa peran atau intervensi negara dalam ekonomi sebisa mungkin harus dipersempit. Menariknya, di awal pembahasan bukunya, Fukuyama memberi pertanyaan, apakah Amerika Serikat (AS) adalah negara yang lemah atau kuat?

Dengan mengutip sosiolog Jerman Max Weber, Fukuyama berusaha menerangkan bahwa AS adalah negara yang sangat kuat. Uniknya, kendati ruang lingkup pemerintah AS diperlemah atau dipersempit karena etos liberalisme, seperti sangat dihormatinya kebesasan individu, kemampuan negeri Paman Sam dalam memaksa warga negaranya untuk mematuhi hukum justru sangatlah kuat.

Hmm, ini biar nggak kelihatan politik dinastinya atau gimana nih? Uppps. #politik #pinterpolitik #infografis https://t.co/P4lynHaaq1 pic.twitter.com/H91Jn35E7R

— Pinterpolitik.com (@pinterpolitik) July 29, 2020

Singkat kata, seperti kutipan pernyataan Fukuyama di awal tulisan, pada konteks politik, seperti yang dikemukakan oleh sosiolog AS Seymour Martin Lipset, pemerintah AS dapat disebut lemah. Akan tetapi, dalam konteks penegakan aturan atau penertiban, pemerintah AS justru sangatlah kuat.

Pembagian di mana negara harus kuat dan lemah – atau kapan harus mengintervensi – semacam ini tampaknya yang juga diperagakan oleh pemerintah Indonesia. Mengacu pada Pasal 33 Ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”, terlihat jelas dalam konteks sumber daya vital, pemerintah Indonesia menerapkan intervensi yang kuat.

Sedangkan di konteks lainnya, intervensi negara dipersempit atau diperlemah, misalnya dengan memberikan ruang terhadap pasar, ataupun kebebasan berpendapat dalam ranah politik.

Lantas, dengan fakta bahwa PLN adalah perwujudan dari intervensi kuat negara, sekarang menjadi menarik untuk dipertanyakan, mengapa pengelolaannya justru memprihatinkan?

Gagalnya Peran Negara?

Meskipun dibaca sebagai salah seorang yang paling vokal mempromosikan demokrasi liberal, uniknya Fukuyama justru menilai bahwa aksi-aksi terorisme, penyebaran penyakit, bertahannya tingkat kemiskinan, serta merebaknya perang sipil, bukanlah suatu entitas yang berdiri sendiri, melainkan itu sebenarnya adalah indikasi bahwa negara telah gagal dalam menjalankan perannya.

Artinya, dengan pemerintah Indonesia yang sebenarnya memegang kendali, kasus buruknya pengelolaan PLN adalah indikasi dari gagalnya pengelolaan negara. Simpulan tersebut dapat diperkuat dengan melakukan komparasi dengan negara yang juga menerapkan intervensi BUMN kuat selain Indonesia.

Telah jamak dipahami, bahwa sejak Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjabat, mantan Wali Kota Solo ini terlihat meniru sistem ekonomi Tiongkok, yakni penerapan state capitalism atau kapitalisme negara, dengan memberikan porsi peran yang besar terhadap BUMN dalam aktivitas ekonomi.

Sebagaimana yang disebutkan oleh Joshua Kurlantzick dalam tulisannya State Capitalism and the Return of Economic Interventionism, kapitalisme negara adalah tanda dari kembalinya intervensi kuat negara dalam aktivitas ekonomi.

Setelah tarik menarik panjang, semoga semua pihak dapat saling mendengarkan satu sama lain. #politik #pinterpolitik #infografis https://t.co/P4lynHaaq1 pic.twitter.com/EnkrYTvJAw

— Pinterpolitik.com (@pinterpolitik) July 29, 2020

Melihat pada Tiongkok yang sukses menjadi aktor ekonomi dunia, bahkan disebut-sebut dapat menyaingi peran AS, mudah untuk menyimpulkan bahwa negeri Tirai Bambu telah sukses menjalankan perannya sebagai negara. Artinya, gagalnya pengelolaan PLN, tentu saja dapat dibaca sebagai negasi atas Tiongkok, alias pemerintah Indonesia telah gagal dalam menjalankan perannya sebagai negara.

Selain itu, terdapat perbedaan prinsipiil yang membuat pemerintah Indonesia akan sulit mengikuti kesuksesan Tiongkok. Pasalnya, kapitalisme negara membutuhkan kekuatan politik yang besar untuk dapat terlaksana dengan baik.

Di sini, dengan fakta buruknya birokrasi di Indonesia, serta  tidak kuatnya legitimasi terhadap pemerintahan Presiden Jokowi, mudah untuk menyimpulkan bahwa kekuatan politik seperti yang terlihat di pemerintahan Xi Jinping tidak terjadi.

Kembali mengacu pada Fukuyama, negara yang gagal dalam menertibkan, termasuk dalam hal birokrasi, adalah negara yang sejatinya lemah.

Pada akhirnya, kita tentu berharap bahwa PLN tidak akan mengaktualisasi pernyataan Faisal Basri. Kita lihat saja bagaimana pemerintahan Presiden Jokowi memenuhi perannya sebagai negara untuk membenahi BUMN vital tersebut. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (R53)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“In general, American are not very good at nation-building and not very good colonialist.” – Francis Fukuyama, penulis buku The End of History

Dalam berbagai serial film ataupun anime, untuk menciptakan alur cerita yang menarik, adanya persaingan antar tokoh utama kerap kali dihadirkan. Dalam serial anime Naruto misalnya, Naruto selaku tokoh utama diceritakan bersaing keras dengan sahabatnya Sasuke sejak awal cerita.

Tidak hanya sekedar membuat alur cerita menjadi lebih menarik, kehadiran tokoh pesaing seperti Sasuke ini, nyatanya kerap kali menyaingi bahkan melampaui kharisma dari tokoh utama yang diceritakan. Konteks persaingan Naruto dengan Sasuke tersebut, tampaknya dapat kita lihat dari seteru dua negara besar, yakni Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok.

Jika mengacu pada Francis Fukuyama dalam bukunya The End of History, kita mungkin dapat menganalogikan bahwa AS sebagai Naruto atau tokoh utama. Sementara, Tiongkok merupakan Sasuke atau tokoh yang kharismanya menyaingi negeri Paman Sam.

Telah menjadi rahasia umum, AS yang disebut-sebut sebagai tokoh utama dunia dengan label negara digdaya, nyatanya tengah dirongrong oleh Tiongkok dalam beberapa tahun terkahir. Bahkan jauh sebelum itu, berbagai pihak telah memberikan prediksi bahwa perkembangan pesat ekonomi negeri Tirai Bambu merupakan ancaman bagi dominasi politik dan ekonomi AS.

Namun, tidak seperti dalam serial anime Naturo, di mana sang tokoh utama tetap menjadi pusat perhatian, posisi AS sebagai pemeran utama tampaknya benar-benar tengah terancam oleh Tiongkok.

View this post on Instagram

Reuni Luhut dengan Prabowo, apakah ada sesuatu? #luhutbinsarpandjaitan #luhutpandjaitan #prabowo #corona #coronavirus #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #cucitangan #pakemasker #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jun 16, 2020 at 11:35pm PDT

Konteks tersebut misalnya turut disinggung oleh Fukuyama dalam suatu wawancara pada 2018 lalu yang menyebutkan demokrasi liberal AS tidak hanya menemui tantangan dari sosialisme, melainkan juga dari fakta keberhasilan model kapitalisme negara Tiongkok.

Lantas, apa yang dimaksud Fukuyama perihal kapitalisme Tiongkok adalah ancaman dari demokrasi liberal AS? Bukankah yang pertama adalah konteks ekonomi, dan yang satunya adalah konteks politik?

Liberalisme dan Ketidakpastian Pasar

Membaca sekilas, kita tentu merasa ganjil, mengapa kedua konteks yang berbeda tersebut disandingkan oleh Fukuyama? Memang benar, secara pemetaan teoretis keduanya berbeda. Akan tetapi, konteks politik yang disebutkan penulis buku The End of History ini berimplikasi pada persoalan ekonomi.

Fukuyama menegaskan bahwa demokrasi liberal, kendatipun ia mampu mengakomodir kebebasan berpendapat, sistem ini nyatanya tidak mampu mengakomodir dalam hal stabilitas ekonomi. Pasalnya, seperti halnya yang disorot oleh Erhard Eppler dalam bukunya The Return of the State, demokrasi liberal yang menciptakan liberalisme pasar berkonsekuensi pada ketidakpastian pasar itu sendiri.

Tidak hanya menciptakan ketidakstabilan pertumbuhan ekonomi, liberalisme pasar, nyatanya berimplikasi pada berbagai krisis moneter hebat yang mengguncang perekonomian AS dan dunia. Hal ini kemudian yang dilihat Fukuyama sebagai celah untuk memunculkan kembali narasi sosialisme yang memang menawarkan stabilitas ekonomi dan kesetaraan.

Namun, beda halnya dengan sosialisme yang masih menawarkan konsep, tantangan hebat atas demokrasi liberal AS datang dari kapitalisme negara Tiongkok yang memang telah terbukti secara empiris memberikan pertumbuhan ekonomi yang pesat dan stabil.

Ian Bremmer dalam tulisannya The Secret to China’s Boom: State Capitalism turut menerangkan bahwa kapitalisme negara atau state capitalism merupakan faktor yang mendorong perkembangan pesat ekonomi Tiongkok.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Joshua Kurlantzick dalam tulisannya State Capitalism and the Return of Economic Interventionism, kapitalisme negara yang sukses akan memberikan surplus perdagangan, menghasilkan pertumbuhan yang cukup untuk menyerap tenaga kerja, memperkuat industri terkemuka, dan mendorong berbagai inovasi ekonomi.

Menurut Geng, Yang, dan Janus dalam tulisannya State-Owned Enterprises in China Reform Dynamics and Impacts, penerapan kapitalisme negara Tiongkok setidaknya telah mulai dibangun sejak tahun 1978. Itu misalnya terlihat dari pemerintah negeri Tirai Bambu yang memulai reformasi intensif, dan privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) – state-owned enterprise.

Dana sampai Rp 677 triliun buat krisis kesehatan #COVID19 kalau sampai ada yang korupsi, hukumannya diasingkan aja ke Planet Pluto. 🙃 #infografis #politik #pinterpolitikhttps://t.co/7Wtvlk9ECg pic.twitter.com/nHUrecnYlh

— Pinterpolitik.com (@pinterpolitik) June 17, 2020

Hasrat akan Ekonomi

Tentu pertanyaannya, apakah keberhasilan ekonomi Tiongkok akan berimplikasi atas mulai dipertanyakannya demokrasi liberal AS?

Di titik ini, dalam berbagai pemaparannya, Fukuyama kerap mengutip pemikiran Plato terkait thumos, yang menerangkan perihal adanya rasa marah yang benar, kebutuhan, dan keinginan untuk melawan ketidakadilan yang dirasakan jiwa manusia.

Thumos yang berisi hasrat (desire) dan rasionalitas (rationality) ini, menurut Fukuyama adalah hal yang begitu melekat pada persoalan ekonomi. Secara sederhana, kita tentu memahami bahwa hasrat adalah hal yang membuat manusia menginginkan sesuatu. Sedangkan rasionalitas, adalah hal yang membuat manusia dapat menciptakan kalkulasi atau perencanaan untuk mendapatkan sesuatu.

Seperti yang diungkit Fukuyama sebelumnya, dengan adanya ketidaksetaraan dan ketidakstabilan ekonomi, itu tentu dapat memantik thumos dalam jiwa manusia. Alhasil, kapitalisme negara Tiongkok yang terbukti sukses menciptakan kestabilan ekonomi, boleh jadi kemudian dilirik sebagai suatu solusi.

Senada dengan konsep thumos, Taylor AJW dalam tulisannya Affirming The Importance of Justice as a Basic Human Need juga menegaskan bahwa rasa keadilan memang menjadi kebutuhan dasar dari psikologis manusia.

Sebagaimana diketahui, narasi liberalisme pasar, atau narasi neoliberal memang kerap menjadi kambing hitam atas terjadinya ketimpangan ekonomi global. Narasi-narasi itu, tentunya dapat menciptakan asumsi ketidakadilan tengah terjadi, atau setidaknya asumsi tengah terjadi sesuatu yang salah.

Efeknya bagi BUMN Indonesia?

Sekarang, kita mungkin dapat menyimpulkan bahwa pertengkaran AS dengan Tiongkok, tampaknya tidak hanya pada level ekonomi seperti Perang Dagang, melainkan juga turut menyasar level ideologis karena terancamnya demokrasi liberal AS.

Menariknya, boleh jadi hal tersebut akan memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap perekonomian Indonesia ke depannya. Pasalnya, tidak sedikit pihak yang menyebutkan bahwa di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), kapitalisme negara ala Tiongkok tampaknya tengah ditiru. Itu misalnya terlihat jelas dari besarnya porsi pelibatan BUMN dalam aktivitas ekonomi.

Hmm, ini yang namanya singgung menyinggung menjadi satu, itulah Indonesia. #politik #infografis #pinterpolitikhttps://t.co/HDyS7I8kEw pic.twitter.com/e5YobLWGBK

— Pinterpolitik.com (@pinterpolitik) June 16, 2020

Konteks tersebut misalnya dikeluhkan beberapa kali oleh Mardigu Wowiek atau Bossman Sontoloyo yang menyebutkan BUMN layaknya kartel karena menjadi prioritas dalam tender proyek yang dilakukan oleh pemerintah. Masalah tersebut kemudian didengungkan banyak pihak dengan menyebutkan BUMN telah mematikan peran swasta karena persaingan pasar tidak lagi terjadi.

Jika benar Indonesia telah menerapkan kapitalisme negara seperti di Tiongkok. Lantas, jika nantinya AS benar-benar merelokasi pabrik-pabriknya dari Tiongkok ke Indonesia, mungkinkah perjanjian untuk meninggalkan model ekonomi tersebut menjadi persyaratan dari negeri Paman Sam?

Praktik semacam itu misalnya dapat kita lihat pada kasus pinjaman dana dari International Monetary Fund (IMF) ataupun Bank Dunia yang disebut selalu memberikan persyaratan tertentu kepada negara terkait agar pinjaman dapat diberikan.

Erhard Eppler dalam bukunya The Return of the State turut menegaskan bahwa AS memang memiliki visi untuk menyebarkan liberalisme ke seluruh dunia. Itu misalnya terlihat dari usaha AS dalam mengintervensi penerapan demokrasi di berbagai negara di Afrika.

Tidak hanya itu, Eppler juga menegaskan bahwa AS memang memiliki tujuan untuk menciptakan liberalisme pasar dari visi tersebut. Mengacu pada tulisan mantan Menteri Kerja Sama Pembangunan dan Internasional Jerman ini, boleh jadi AS nantinya akan membuat syarat bahwa Indonesia harus melepaskan diri dari kapitalisme negara agar BUMN tidak lagi memonopoli pasar. Singkatnya, perjanjian itu akan membuat terjadinya liberalisme pasar.

Pada titik yang lebih ekstrem, mungkin dapat pula dibayangkan bahwa bisa jadi BUMN akan diminta diberlakukan layaknya perusahaan swasta untuk menjaga keberlangsungan persaingan pasar. Pasalnya, dengan status sebagai perusahaan negara, mudah saja dibuat regulasi agar BUMN mendapatkan prioritas dalam pemenangan tender.

Namun, tentunya persoalan ini hanyalah prediksi semata. Benar tidaknya akan ada perjanjian tertentu dari AS agar mau merelokasi pabriknya ke Indonesia tentu hanya diketahui oleh pihak-pihak terkait. Kita tunggu saja kelanjutannya. (R53)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

[dropcap]O[/dropcap]jek online seolah menjadi solusi bagi persoalan transportasi masyarakat perkotaan. Moda transportasi ini seolah menjadi jawaban dari impian masyarakat yang menginginkan angkutan yang mudah, cepat, dan tergolong bertarif rendah. Semua hal itu dapat dicapai hanya bermodal jari dan gawai.

Sayang, meski dianggap sebagai solusi alternatif, ojek online juga kerap dirundung persoalan. Masalah dari aplikasi ini umumnya berkutat di perang tarif antarpenyedia layanan. Selain itu, perkara regulasi juga menjadi benang kusut yang tak kunjung terurai dari layanan transportasi ini.

Di tengah persoalan yang tak kunjung henti itu, muncul satu wacana yang dianggap bisa menjadi solusi atau setidaknya jadi alternatif. Kementerian Perhubungan mewacanakan ojek online pelat merah atau ojek online yang dikelola oleh pemerintah. Dalam konteks ini, BUMN akan menjadi operatornya karena Kemenhub berlaku sebagai regulator.

Lantas, benarkah ojek online pelat merah ini bisa mengatasi berbagai masalah yang ada dalam layanan ojek online? Ataukah wacana ini justru berpotensi menambah masalah baru di tengah segala kesemrawutan yang sudah ada?

Wacana BUMN Jadi Pemain

Ojek online pelat merah sebenarnya bukan wacana yang semata-mata muncul dari Kemenhub. Diberitakan bahwa aliansi pengemudi ojek online memberikan usul kepada pemerintah agar membuat layanan ojek online sebagai solusi dari persoalan yang ada.

Para pengemudi tersebut mengeluhkan adanya persaingan di antara perusahaan-perusahaan penyedia layanan. Hal ini berdampak pada munculnya perang tarif dan promo yang kerap kali tidak melibatkan pengemudi dalam penentuannya. Kondisi ini membuat para pengemudi tidak mendapatkan penghasilan yang signifikan dari profesi sehari-harinya.

Di luar itu, perkara regulasi juga menjadi batu sandungan yang harus dihadapi beragam pemangku kepentingan dalam urusan moda transportasi ini. Berkali-kali sudah regulasi yang dibuat oleh Kemenhub dimentahkan oleh Mahkamah Agung (MA). Bisa dikatakan, ojek online pelat merah ini dapat menjadi semacam trik untuk mengakali persoalan regulasi ini.

Selain untuk mengatasi berbagai masalah, ada keuntungan lain yang bisa diambil oleh pemerintah dari layanan ojek online pelat merah, terutama keuntungan bisnis dari industri yang tengah bertumbuh ini, jika pemerintah melalui BUMN mau ambil bagian.

Dikarenakan Kemenhub berperan sebagai regulator, mereka tidak bisa meluncurkan sendiri aplikasi ojek online sesuai dengan versi mereka. Oleh karena itu, ojek online versi pemerintah harus dipegang oleh perusahaan BUMN.

PT Telkom Indonesia menjadi perusahaan pelat merah yang diajak berdiskusi terkait wacana ojek online pemerintah tersebut. Telkom dianggap sebagai perusahaan yang  mampu memenuhi wacana itu, terutama karena telah memiliki sistem pembayaran tunai tersendiri yang serupa dengan perusahaan layanan ojek online.

Pemerintah menyebut bahwa aplikasi transportasi online dari pemerintah ini sudah pernah dilakukan di negara lain. Mereka menjadikan negeri ginseng Korea Selatan sebagai contoh dari praktik ini.

Meski dianggap dapat menjadi solusi dari persoalan-persoalan di atas, wacana ini bukannya tanpa kritik. Beberapa orang menyebut bahwa pemerintah sebaiknya fokus terlebih dahulu kepada layanan transportasi publik ketimbang transportasi online seperti itu. Selain itu, masyarakat juga mengkritik pemerintah seharusnya fokus pada pembenahan peraturan alih-alih ikut ke urusan swasta.

Corak Kapitalisme Negara

Di atas kertas, pemerintah memang berpotensi mendapatkan keuntungan dengan ikut campur dalam perkara bisnis ojek online tersebut. Di titik ini, negara berperan aktif dalam urusan komersial dengan memberikan hak tertentu kepada BUMN.

Corak bisnis seperti itu amat lekat dengan praktik atau paham kapitalisme negara (state capitalism). Praktik ini lazim ditemui di negara-negara emerging market. Secara konsep, menurut Ian Bremmer, kapitalisme negara merujuk pada semakin kuatnya peran negara dalam mengubah arah kapitalisme, dari yang semula untuk kepentingan yang lebih luas, menjadi kepentingan yang lebih sempit, yaitu negara.

BUMN ikut cawe2 di kerjaan swasta.. dia yg bikin regulasi, dia yg enforce aturan, dia ikutan main.. dah kayak wasit ikutan main bola.

udah makin ga bener https://t.co/v43kvNb77C

— Liongky Tan (@LiongkyTan) September 16, 2018

Kapitalisme negara ini kerap dapat memberikan keuntungan tersendiri kepada pemimpin yang berkuasa. Menurut Joshua Kurlantzick, di negara penganut paham tersebut, pemimpinnya seringkali mendapatkan akses lebih besar kepada dana negara, potensi sumbangan lebih besar kepada para pendukungnya, dan juga pengaruh lebih besar kepada perusahaan-perusahaan kecil di dalam negara.

Menurut Bremmer, para pemimpin tersebut sering kali tidak hanya memiliki tujuan untuk memaksimalkan performa ekonomi negaranya. Mereka kerap kali memiliki tujuan untuk mendorong tujuan politik dan juga memperlebar dominasinya.

Di titik itu, sangat wajar jika pemerintah ingin membentuk aplikasi ojek online versi mereka yang dekat dengan haluan kapitalisme negara. Tidak hanya ada keuntungan berupa performa ekonomi negeri, tetapi juga berbagai keuntungan lain dapat diperoleh pemimpin yang menerapkan kebijakan seperti itu.

Corak kapitalisme negara ini tidak hanya muncul wacana ojek online pelat merah saja. Di era Jokowi, sebagian besar proyek infrastruktur pemerintah diambil oleh BUMN. Munculnya wacana ojek online ini seperti mempertegas corak yang telah ada dalam proyek infrastruktur tersebut.

Di titik itu, ada nuansa yang mirip dengan berbagai kebijakan yang ada di Tiongkok. Tiongkok sendiri kerap dikategorikan sebagai negara penganut kapitalisme negara. Dalam kadar tertentu, Jokowi terlihat seperti meniru Xi Jinping dalam berbagai kebijakan ekonominya.

Bikin Resah?

Meski dapat memberikan keuntungan, wacana ojek online pelat merah ini bisa saja menimbulkan problem tersendiri. Perusahaan-perusahaan swasta penyedia layanan ojek online bisa saja tidak terlalu gembira jika lahan basah yang mereka kuasai kini diisi pula oleh negara.

Kegerahan kalangan usaha terhadap kapitalisme negara ini diungkapkan misalnya dalam tulisan Aldo Musacchio dan Sergio G. Lazzarini. Mengutip Bower, Leonard, dan Paine, mereka menyebut kapitalisme negara merupakan ancaman bagi penting bagi kapitalisme pasar. Hal ini terungkap berdasarkan pertemuan antara CEO dan perusahaan-perusahaan terkemuka di dunia.

Sejauh ini, memang dua perusahaan utama Go-Jek dan Grab, tampak memberikan tanggapan netral. Mereka hanya memberikan pernyataan bahwa selama yang diuntungkan adalah pelanggan maka mereka tidak memiliki masalah besar.

…makin salah jalan ini pemerintah. Prioritasnya bikin aturan, Pak! Bukan ikut jadi pemain! https://t.co/WDXOcKPLhe

— marco (@mkusumawijaya) September 16, 2018

Akan tetapi, dalam jangka panjang, keberadaan perusahaan ojek online pelat merah bisa mengurangi pendapatan perusahaan-perusahaan swasta seperti Go-Jek dan Grab. Dengan kekuatan jejaring dan sumber daya yang lebih mumpuni, bukan tidak mungkin bisnis swasta bisa saja tumbang di hadapan perusahaan pelat merah.

Berdasarkan kondisi tersebut, pengusaha-pengusaha ini bisa saja meninggalkan pemerintah karena dianggap ikut campur berlebihan dalam perkara bisnis mereka. Dalam konteks ini, pemerintah mengalami kerugian karena kehilangan pengaruhnya dari pebisnis-pebisnis di sektor tersebut.

Padahal, selama ini pemerintah terutama Presiden Jokowi secara khusus tengah berusaha mendekati pengusaha-pengusaha startup termasuk di bidang transportasi online. Upaya membangun jejaring itu bisa saja sia-sia karena hasrat negara untuk menjadi regulator sekaligus pemain dalam urusan transportasi online.

Wow, pemerintah mau turun lapangan untuk urusan ojek online
Share on X

Secara politik, dukungan pengusaha-pengusaha seperti itu tergolong krusial. Secara umum, kalangan bisnis umumnya dikaitkan dengan bantuan finansial kepada tokoh politik yang dekat dengan mereka. Dalam konteks pengusaha transportasi online, mereka juga tergolong ke dalam anak muda yang berpengaruh di antara lingkar sebayanya. Bukan tidak mungkin, Jokowi sebagai pemerintah berkuasa kehilangan pengaruh tersebut.

Padahal, praktik kapitalisme negara ini dikabarkan telah membuat pengusaha-pengusaha lain sudah terlebih dahulu gundah. Dominasi BUMN dalam proyek infrastruktur membuat kalangan bisnis berpikir ulang untuk memberikan restu kepada Jokowi sebagai pemimpin negeri ini, katakanlah di Pilpres 2019 nanti.

Berdasarkan kondisi tersebut, pemerintah perlu sangat berhati-hati dalam menggodok wacana ojek online pelat merah tersebut. Idealnya, pemerintah harus menghindari solusi instan dari berbagai persoalan terkait layanan tersebut. Jika tidak, corak kapitalisme negara akan semakin kuat, sehingga berpotensi membuat dunia usaha semakin gundah gulana. (H33)