PinterPolitik.com

Kelangkaan dan melonjaknya minyak goreng tak jarang menjadi polemik di Indonesia. Kebutuhan dalam negeri yang tinggi kerap tidak diimbangi dengan pasokan memadai ke pasaran. 

Permasalahan minyak goreng ini yang kemudian di duga banyak pihak menjadi salah satu faktor reshuffle Menteri Perdagangan (Mendag) saat itu Muhammad Lutfi yang digantikan oleh Zulkifli Hasan (Zulhas). 

Kelangkaan dan melonjaknya harga minyak goreng di pasaran membuat pemerintah meluncurkan program minyak goreng bersubsidi pada pertengahan 2022 lalu. Minyak goreng tersebut bermerk “Minyakita”. 

Minyakita seolah sukses menjadi solusi dari pemerintah untuk mengatasi melonjaknya harga minyak goreng pada saat itu. Harga eceran per liter Minyakita adalah Rp14 ribu pada saat awal diluncurkan. 

Kini, permasalahan yang sama kembali muncul. Kelangkaan minyak goreng Minyakita kembali menimbulkan polemik. 

Polemik yang hadir saat ini seakan diperparah dengan pernyataan Zulhas selaku Mendag yang menuding program biodiesel 35 persen atau B35 menjadi salah satu faktor yang membuat Minyakita menjadi langka. 

Dalam program B35, pemerintah akan meningkatkan persentase campuran bahan bakar bakar nabati ke dalam bahan bakar minyak jenis solar dari 20 persen pada B20 menjadi 35 persen. Pasalnya program itu meningkatkan penggunaan Crude Palm Oil (CPO), bahan baku minyak goreng konsumsi. 

Namun, pernyataan Zulhas tersebut dibantah oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Mereka kompak menyatakan bahwa kelangkaan Minyakita di pasaran bukan disebabkan oleh program B35. 

Airlangga menyebut pemerintah sudah meningkatkan kebutuhan minyak sawit dalam negeri dari 300 ribu kiloliter (kl) menjadi 450 ribu kl. Di lain sisi, tekanan pasar ekspor di Eropa juga akan mengurangi permintaan, yang kemudian dikompensasikan dengan kehadiran B35. 

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal (Dirjen) Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan pentingnya mengetahui pembagian penggunaan minyak sawit untuk energi dan sektor lainya. 

Analis senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengaku kurang yakin persoalan Minyakita terletak pada program B35. 

Menurutnya, suplai bahan baku program tersebut sudah diperhitungkan dengan baik oleh Pertamina, terlebih program biodiesel sudah lebih dulu ada dibandingkan dengan Minyakita. 

Ronny menilai Kementerian Perdagangan (Kemendag) gagal memberikan kepastian pasokan Minyakita kepada pasar sehingga menyebabkan harganya melonjak diatas harga eceran tertinggi (HET). 

Sebagai produk, Minyakita cukup kompetitif untuk sebuah produk minyak kemasan dengan HET Rp14 ribu per liter. Maka, tidak heran jika masyarakat lebih memilih Minyakita dibanding minyak goreng kemasan lain atau bahkan minyak goreng curah. 

Hal ini yang tampaknya tidak dapat diperkirakan oleh Kemendag selaku pihak yang menginisiasi produk tersebut. Ketimpangan supply dan demand membuat Minyakita mulai langka dari pasaran. 

Lantas, mengapa Zulhas menuding B35 menjadi salah satu faktor penyebab langkanya Minyakita di pasaran? 

Zulhas Maksimalkan “Panggung”? 

Pernyataan Zulhas tampaknya dapat dilihat sebagai bentuk lempar tanggung jawab terhadap kelangkaan produk minyak goreng bersubsidi yang dia luncurkan sendiri. Dia seolah menyalahkan faktor dari pihak lain yang menghalangi program kementeriannya. 

Zulhas menuding bahwa implementasi B35 menjadi salah satu penyebab langkanya Minyakita di pasaran. Sebuah gestur yang agaknya juga memanfaatkan momentum politik untuk kepentingan tertentu. 

Luis Rubio dalam publikasinya yang berjudul Time in Politics menyebut momentum atau waktu yang tepat sangat esensial dalam komunikasi dan manuver yang memiliki irisan dengan aspek politik. 

Rubio menjelaskan bahwa kecenderungan segala keputusan dan tindakan tertentu dapat memiliki efek dan impresi yang sangat berbeda, tergantung pada momentum dan kapan keputusan maupun tindakan itu dibuat. 

Singkatnya, setiap peristiwa yang mengandung unsur politis erat dengan bagaimana konstruksi momentum itu dapat dimaksimalkan. 

Senada dengan apa yang dijelaskan Rubio, John Gibson dalam Political Timing: A Theory of Politicians’ Timing of Events juga mengemukakan hal serupa dari pentingnya momentum yang dapat memengaruhi peristiwa politik dalam konteks memaksimalkan benefit politik atau meminimalkan biaya politik dari para aktor. 

Merujuk dari apa yang di jelaskan Rubio dan Gibson diatas, pernyataan Zulhas yang menuding bahwa program B35 menjadi “biang kerok” atas langkanya Minyakita di pasaran kemungkinan terdapat intrik politis di belakangnya. 

Tampaknya, Zulhas sadar jabatan dia sebagai Mendag membuatnya mempunyai ruang gerak politik lebih yang sebelumnya tidak dimiliki ketika hanya menjadi Ketua Umum (Ketum) PAN. 

Momentum kelangkaan Minyakita dan mulai di jalankannya program implementasi B35 dimanfaatkan Zulhas dengan seakan melemparkan tanggung jawab terhadap pihak yang dianggapnya menghalangi ide dan program kementeriannya. 

Jika kita lihat ke belakang, ini bukan pertama kali Zulhas memanfaatkan momentum yang dia dapatkan sebagai Mendag untuk “bermanuver”. 

Pada saat melakukan sidak pertama menjabat sebagai Mendag pada Juni 2022 lalu, Zulhas tampak seolah kaget dengan naiknya harga bahan sembako di pasaran. 

Ini jelas cukup mengherankan, mengingat pada saat itu berita tentang kenaikan harga bahan pokok sedang menghiasi berbagai macam headline berita nasional. 

Zulhas pada saat itu berdalih bahwa dirinya jarang belanja ke pasar sehingga tidak tahu harga bahan pokok naik. 

Kemudian pada Juli 2022, Zulhas yang memang belum lama dilantik sebagai Mendag ikut mengkampanyekan putrinya di wilayah kecamatan Teluk Betung, Lampung yang akan maju sebagai calon anggota legislatif pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang. 

Hal itu bermula dari acara pasar murah minyak goreng Minyakita yang digelar PAN dengan harga Rp10 ribu per 2 liter. 

Zulhas lantas meminta para peserta yang datang untuk menyimpan kembali uang tersebut lantaran sudah dibayar oleh putrinya. Sebagai gantinya, mereka diminta untuk memilih putrinya yang akan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif PAN Dapil Lampung I. 

Sontak, aksinya bagi-bagi minyak goreng sambil mengampanyekan putrinya banjir kritik dan berujung pada teguran Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Jika dilihat dari kejadian-kejadian diatas dan direfleksikan kembali dengan apa yang dijelaskan Rubio dan Gibson, Zulhas seolah cukup cerdik dalam memanfaatkan momentum dan memaksimalkan benefit politik yang dia punya sebagai Mendag. 

Berkaca dari kasus Zulhas, ini bukan pertama kali seorang menteri memanfaatkan momentum jabatan politiknya atau bahkan saling lempar tanggung jawab antar kementerian dalam kabinet Presiden Jokowi. 

Lalu, mengapa kejadian serupa sering kali terulang dalam kabinet pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Jokowi? 

Jokowi Diabaikan Zulhas? 

Tidak etis rasanya jika seorang menteri yang ditunjuk langsung oleh presiden memanfaatkan jabatannya atau bahkan melemparkan sebuah tudingan kepada kementerian lain untuk kepentingan tertentu. 

Perbedaan pendapat antarmenteri kiranya lebih elok disampaikan dalam rapat kabinet, bukan justru di ruang publik. 

Hal tersebut jelas akan menimbulkan persepsi negatif terhadap soliditas kabinet. Sudah seharusnya, semua kementerian bekerja untuk mensukseskan program yang dirancang presiden. 

Berbagai kasus miskoordinasi antar kementerian sudah muncul sejak periode pertama Presiden Jokowi. Jelas ini bukan sesuatu yang baik untuk menjalankan program yang sudah dirancang. 

Pada sejumlah kesempatan, Presiden Jokowi selalu menekankan pentingnya soliditas kabinet. RI-1 sudah berulang kali menekankan bahwa kegaduhan di internal kabinet akan mengikis kepercayaan masyarakat dan bisa berdampak negatif. 

Pelaksanaan program maupun kebijakan agaknya akan cepat terealisasi jika para menteri saling mendukung. Namun, kenyataannya instruksi Presiden seolah belum dilaksanakan penuh oleh menteri-menterinya. Termasuk yang terjadi pada intrik tudingan Mendah Zulhas yang dibantah Menko Airlangga.

Jika dilihat lebih dalam, kabinet Jokowi adalah win-win solution dari semua partai pendukung dengan probabilitas basis kepentingan politik, bukan ketokohan. Akibatnya, “adonan roti” pemerintahan Jokowi tidak mengembang dengan baik karena terlalu banyak campur tangan. 

Persoalannya kini, tinggal bagaimana Presiden Jokowi secara cerdas memainkan instrumen politik yang dimilikinya sebagai presiden untuk mengendalikan kepentingan politik yang mempengaruhi kabinetnya. 

Akan tetapi, analisis diatas masih sebatas interpretasi semata. Penyebab kelangkaan minyak goreng bersubsidi saat ini hingga kemungkinan manuver Mendag Zulhas belum dapat benar-benar dipastikan. 

Yang jelas, saling tuding antarkementerian memang kurang elok jika terus terjadi. Terutama bagi reputasi dan kinerja kabinet Presiden Jokowi di sisa akhir masa jabatannya. (S83) 

Wacana reshuffle kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo (@jokowi) semakin menguat setelah beberapa hari lalu sang presiden memanggil sejumlah pimpinan partai, ormas, politisi, dan akademisi.

Hmm, kok kayak-nya Pak Jokowi ini sering melakukan reshuffle ya? Udah lagi, kalau melakukan reshuffle, selalu hari Rabu.

Eits, apa iya Pak Jokowi adalah presiden yang paling sering melakukan reshuffle selama menjabat? Bukan lho. Ternyata, Presiden Susilo Bambanng Yudhoyono (SBY) lah yang masih di puncak tangga reshuffle kabinet, yakni sebanyak 20 kali.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) tampaknya bulan ini sedang on a roll. Dalam sebulan ini, sudah ada sekitar lima tokoh yang dipanggil hingga akhir Januari 2023.

Beberapa di antaranya adalah Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra Prabowo Subianto, Politikus PDIP Budiman Sudjatmiko, Ketum Partai NasDem Surya Paloh, Ketum Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah Sunanto alias Cak Nanto, dan Pelaksana Tugas (Plt.) Ketum PPP Muhamad Mardiono.

Hmm, kira-kira, apa yang dibahas oleh Presiden Jokowi dengan individu-individu tersebut? Apakah ini berkaitan dengan wacana reshuffle Kabinet Indonesia Maju yang disebut-sebut akan diumumkan pada hari Rabu Pon?

PinterPolitik.com

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto buka suara soal alasannya mau menjadi Menteri Pertahanan dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), rivalnya dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Dalam video pendek yang diunggah oleh akun Instagram @fraksipartaigerindra, Prabowo mengatakan bahwa tujuan bergabung dalam kabinet merupakan misi kebangsaan, yaitu untuk menjaga stabilitas politik di Indonesia.

Ia beranggapan bahwa stabilitas merupakan karakter dari bangsa Indonesia. Hal ini beranjak dari filosofi dasar yang mengungkapkan bahwa sesama anak bangsa tidak boleh bermusuhan walau berbeda pendapat.

Fenomena ini memunculkan beberapa pertanyaan. Misalnya, mengapa klarifikasi ini muncul lagi, meski pernah diucapkan Prabowo sebelumnya? Adakah tujuan lain yang ingin disasar Prabowo dari pernyataan ini?

Sedikit mengingatkan, Prabowo pernah menyampaikan alasan bergabung dengan kabinet Jokowi pada medio 2021. Saat itu, mantan Danjen Kopassus itu mengatakan dirinya dan Jokowi punya tujuan yang sama, maka lebih baik mereka bekerja sama.

Bahkan Prabowo mengilustrasikan perseteruannya seperti dua panglima perang asal Jepang: Tokugawa Ieyasu dan Toyotomi Hideyoshi. Dalam akhir cerita, kedua panglima Jepang itu memilih untuk berdamai demi kepentingan yang lebih besar, yaitu Jepang.

Ya, kepentingan lebih besar adalah kata kuncinya. Kepentingan yang dimaksud tidak hanya kepentingan sosio-politik saja, yaitu untuk menyudahi perpecahan para pendukung. Tapi terdapat pula kepentingan ekonomi yang berdampak dari bergabungnya kedua tokoh ini.

Bank Dunia dalam sebuah publikasi yang berjudul Foreign Investor Perspectives and Policy Implication, mengungkapkan bahwa kestabilan politik dan keamanan merupakan faktor utama bagi investor dalam menentukan lokasi penanaman modal.

Bahkan dari 754 perusahaan internasional yang masuk dalam list survei, sebanyak 50 persen menyebut bahwa kestabilan politik dan keamanan sangatlah penting bagi mereka, sementara 37 persen menilainya sebagai faktor yang penting.

Kalkulasi ekonomi seperti ini, berangkat dari asumsi bahwa jika kebijakan-kebijakan krusial yang penting bagi perekonomian bisa digolkan dengan cepat, maka minat investor asing untuk menanamkan dananya di Indonesia bisa terjadi. Hal ini yang akan membuat roda perekonomian berputar lebih cepat.

Penjelasan ini dapat ditafsirkan dengan ilustrasi Prabowo tentang harmonisasi keluarga, yang titik tekannya pada gagasan tentang kebersamaan sebagai nilai utama, di mana perbedaan pendapat merupakan sesuatu yang lumrah terjadi.

Jika melihat konteks krisis ekonomi global yang saat ini menuntut kita untuk dapat survive secara ekonomi, pernyataan Prabowo rupanya dapat juga ditafsirkan sebagai bentuk determinasi ekonomi, yaitu sebagai tujuan yang lebih besar yang harus dicapai oleh negara.

Jika benar demikian, ucapan Prabowo ini punya dampak yang lebih luas, tidak hanya dalam politik an sich. Hal ini juga mungkin jadi jawaban kenapa pernyataan itu diucapkan berulang kali.

Hmm, jadi alasan kenapa Prabowo mau bergabung dalam kabinet Jokowi tidak sekedar persoalan perbedaan pendapat kali ya, tapi ini juga terkait perbedaan pendapatan juga loh. Seolah ingin menegaskan kebenaran idiom: “Logika tanpa logistik akan memunculkan anarkis”. Bener nggak sih? Hehehe. (I76)

Masuknya PAN ke kabinet pemerintahan Presiden Jokowi menambah kekuatan bagi koalisi pemerintah. Dengan kekuatan tersebut, praktis sulit membendung rencana atau kebijakan-kebijakan yang ingin dibuat oleh pemerintah. Ketum PAN Zulkifli Hasan yang diangkat menjadi Menteri Perdagangan juga menjadi keuntungan tersendiri bagi PAN yang jelas butuh untuk menjadi bagian dari pemerintahan. Bukan rahasia lagi bahwa partai politik di Indonesia akan mampu bertahan dengan lebih baik jika mampu duduk atau menjadi bagian dari pemerintah.

Presiden Jokowi berjalan dengan tujuh ketum parpol saat reshuffle, terlihat Jokowi beriringan dengan Surya Paloh, Airlangga, Suharso, dan Zulhas. Sedabgkan Megawati dan Prabowo mengapit Muhaimin Iskandar di iringan terpisah. Potret ini mengisyaratkan poros koalisi di Pemilu 2024.

Zulkifli Hasan, bantah telah bertemu Jokowi bahas reshuffle Kabinet Indonesia Maju

PinterPolitik.com

Layaknya seorang manajer tim sepak bola, Presiden harus cermat menentukan pilihan strategi dan pergantian pemain untuk mendapatkan kemenangan. Terlebih lagi, jika kondisi pertandingan sangat tidak menguntungkan tim, pilihan strategi yang tepat akan membalikkan kondisi permainan. Hal serupa mungkin tengah dialami oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena banyak kritik yang menilai kinerja menteri di periode kedua tidak memuaskan.

Sebut saja hasil survei Charta Politika Indonesia yang menggambarkan kinerja kabinet Jokowi di periode kedua bersama Ma’ruf Amin turun ketimbang kinerja kabinet di periode pertama. Dalam surveinya, sebanyak 51,7 persen responden menilai kinerja kabinet periode 2014-2019 lebih baik. Sementara hanya 36,5 persen melihat kinerja kabinet periode kedua lebih baik. Sisanya 11,8 persen tak menjawab.

Bukan hanya itu, Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, mengatakan bahwa mayoritas responden setuju bila Jokowi melakukan kocok ulang atau reshuffle kabinet saat ini. Ia mengatakan bahwa sudah cukup lama Jokowi belum melakukan kocok ulang kabinet. Terakhir, Jokowi melakukan reshuffle pada Desember 2020 lalu.

Senada dengan data survei di atas, Saiful Anam, Direktur Pusat Riset Politik Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), mengatakan Jokowi perlu segera melakukan perombakan kabinet supaya kerja pemerintahan di periode keduanya bisa meninggalkan bekas yang positif. Reshuffle menteri Kabinet Indonesia Maju oleh Presiden Jokowi masih ditunggu-tunggu oleh masyarakat.

Saiful Anam melanjutkan, bahwa belakangan isu reshuffle memang bergeser dari sekadar soal kinerja, tetapi dikaitkan dengan masuknya Partai Amanat Nasional (PAN) ke dalam koalisi pemerintah, yang mana dirasa akan mendapat jatah kursi menteri kabinet.

Jika memang ada pertimbangan politik akomodatif, maka narasi itu bisa saja menjadi persepsi negatif publik terhadap Jokowi karena memiliki kesan “politik dagang sapi” kepada barisan pendukungnya. Dalam benak publik, reshuffle seharusnya sebagai sebuah instrumen yang harus dijalani Presiden untuk bisa memperbaiki kinerja pemerintahannya yang tersisa kurang dari tiga tahun.

Lantas, apakah reshuffle tidak kunjung dilakukan Jokowi lantaran masih mempertimbangkan komposisi menteri bagi partai koalisi?

Baca juga: Mencari Menteri ‘M’ Reshuffle Jokowi

Dilema Efektivitas dan Akomodasi

Jika merujuk pada argumentasi Anam yang disinggung di atas, tentang periode kedua Jokowi dapat meninggalkan bekas yang positif, ini memperlihatkan, meski reshuffle kabinet adalah hak prerogatif presiden, namun perlu menekankan soal prinsip tata kelola dan efektivitas pemerintahan yang harus dijalankan. Dalam pandangan manajerial, pemerintahan yang efektif adalah tujuan seorang pemimpin.

Chester Barnard dalam bukunya The Functions of the Executive, menggambarkan sebuah teori organisasi dalam rangka merangsang orang lain untuk melihat perbedaan antara motif pribadi dan organisasi. Barnard menjelaskan dikotomi antara efektif dengan efisien. Menurut Barnard, efektivitas berkaitan dengan pencapaian tujuan, dan efisiensi adalah sejauh mana motif-motif individu dapat terpuaskan.

Jika Jokowi tidak memilih efektivitas pemerintah, maka akan mendapat respons yang negatif dari masyarakat. Dalam hal ini, pertukaran atau pengurangan menteri dari kalangan parpol dilakukan hanya untuk menjaga efisiensi yang bersandar pada stabilitas koalisi pemerintah.

Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, menyarankan agar sebaiknya Presiden melakukan reshuffle terhadap sejumlah menteri yang dianggap memiliki masalah terkait integritas, kapasitas, dan kompetensi.

Tiga hal yang disebut oleh Burhanuddin itu, semacam Key Performance Indicator (KPI). Dengan adanya KPI, diharapkan perombakan kabinet tidak menjadi politik dagang sapi.

Namun sayangnya, menurut berbagai pihak, selama ini reshuffle dinilai jadi ajang tawar-menawar antara beberapa partai politik dalam menyusun kabinet. Jika benar demikian, ini menegaskan politik akomodasi begitu kental di perpolitikan Indonesia.

Secara umum, politik akomodasi dapat didefinisikan sebagai sebuah strategi politik seorang pemimpin dalam merangkul tiap orang yang dianggap punya kekuatan. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga stabilitas pemerintahan tetap terjaga.

Dalam konteks ini, sayangnya pemilihan menteri bukan disandarkan pada perkara kebutuhan, tapi semata bagi-bagi kue kekuasaan agar semua orang dan kelompok yang mendukungnya terpuaskan.

Jika demikian, maka dalam kasus reshuffle yang tak kunjung terjadi, mungkin Presiden Jokowi sedang bimbang untuk menentukan sikap antara menjaga kinerja pemerintahan dengan menyandarkan keputusan pergantian menteri berdasarkan prinsip efektivitas. Atau bisa juga, Presiden Jokowi lebih mempertimbangkan stabilitas politik, yaitu dengan cara mengakomodasi kepentingan partai politik sebagai acuan pergantian para menterinya nanti.

Namun, benarkah Presiden Jokowi tengah dilema saat ini? Atau ada alasan lain belum terjadinya reshuffle?

Baca juga: Ada Biden di Reshuffle Jokowi?

Kembalinya Saham Politik Jokowi

Untuk menjawab ini, kita perlu memahami terlebih dahulu, bahwa politik bukan hanya tentang kekuasaan tetapi juga distribusi kekuasaan. Ini merupakan postulat politik yang seolah digunakan oleh Jokowi saat memegang kekuasaan sebagai Presiden. Jokowi tidak hanya dapat merebut kekuasaan, melainkan dapat mendistribusikannya kepada aktor lain, sehingga politik yang dilakukan dapat kita tafsirkan sebagai politik distributif.

Layaknya sebuah permainan saham, pada periode pertama, saham Jokowi sudah didistribusikan kepada kelompok lain yang kemudian bergabung dalam koalisi, tentunya dengan dalih keseimbangan politik pemerintahannya. Tapi periode kedua ini, saham politik Jokowi tampaknya telah kembali diambil sepenuhnya.

Pada periode kedua kepemimpinannya, Jokowi terlihat lebih percaya diri. Setelah melewati fase krusial pertarungan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 yang membawa politik nasional ke titik krusial, situasinya saat ini terlihat mulai terkendali. Hal ini adalah simbol pengembalian kembali saham politik Jokowi.

Baca juga: Misteri Rabu dan Reshuffle Jokowi

Tidak hanya pada aspek hubungan dengan partai politik, aspek hubungan dengan militer juga mengalami perubahan. Menurut Evan A. Laksmana dalam tulisannya Civil-Military Relations under Jokowi: Between Military Corporate Interests and Presidential Handholding, di periode kedua ini, Presiden Jokowi sudah memiliki pengaruh dan pengalaman yang cukup untuk mengelola hubungan dengan militer.

Menurut Evan, ini kontras dengan di periode pertama. Karena belum memiliki pengalaman untuk mengelola hubungan dengan militer, di periode pertama mantan Wali Kota Solo itu mengandalkan purnawirawan berpengaruh seperti Luhut, Moeldoko, Wiranto, dan Hendropriyono.

Senada, Stephen Wright dalam tulisannya Indonesia: Army’s influence sparks fear for democracy, dengan mengutip pernyataan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Agus Widjojo, menyebut Presiden Jokowi kurang percaya diri tanpa tentara di sisinya pada periode pertama.

Kemudian terdapat kecenderungan kepercayaan diri Presiden Jokowi di periode kedua didasari karena sudah tidak memiliki beban politik di periode kedua kepemimpinannya. Jokowi tidak terbebani untuk terpilih lagi maupun beban untuk mendapatkan dukungan masyarakat.

Sehingga memungkinkan Jokowi leluasa dalam mengambil keputusan sesuai dengan keinginannya. Hal ini menandai sebuah narasi baru dalam melihat karakter Jokowi dalam mengambil keputusan politik. Alih-alih akan mempertimbangkan politik akomodasi, seperti yang diperkirakan para pengamat, Jokowi dengan kepercayaan diri di periode kedua, akan merasa penting untuk menjadikan dasar  efektivitas dalam memilih menteri di reshuffle.

Hal ini positif, karena dengan kembalinya saham politik Jokowi, akan menjadi semacam upaya untuk memberikan warisan politik di masa akhir kepemimpinannya. Pada akhirnya, masyarakat pula yang akan mendapatkan dampak dari kinerja pemerintahan yang efektif. Begitu harapan kita semua. (I76)

Baca juga: Ditegur Jokowi, Mungkinkah Luhut Di-reshuffle?

Kepastian reshuffle kabinet masih tanda tanya sampai saat ini