Kalo ada indikasi minor, bongkar semuanya plis Pak Presiden @prabowo 

#pertamina #mafia #oplosan #tekstil #internetmahal #internet #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini

PinterPolitik.com

“The tyrant dies and his rule is over, the martyr dies and his rule begins.” – Søren Kierkegaard

Ipik Permana, Sri Wulandari, dan Acep Komara dalam penelitian berjudul Developing Good Village Governance to Prevent Corruption of Village Fund, menyebutkan terdapat berbagai modus operandi korupsi Dana Desa, seperti penyalahgunaan anggaran, proyek palsu, laporan palsu, penggelembungan anggaran, gratifikasi, hingga desa fiktif seperti yang disebutkan Sri Mulyani.

Menurut temuan mereka, berbagai modus operansi itu bertolak pada masalah mendasar terkait kualitas SDM di desa. Mulai dari Kepala Desa, perangkat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat desa.

Banyaknya Kepala Desa dan perangkat desa yang memiliki tingkat pendidikan rendah mempengaruhi kualitas, kemampuan kreatif dan inovatif, serta kemampuan untuk memahami peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan dan penggunaan Dana Desa.

Hal serupa juga mendera sebagian besar masyarakat pedesaan. Rendahnya tingkat pendidikan membuat mereka tidak mampu dan enggan untuk berpartisipasi dalam pengelolaan Dana Desa. Kemudian terdapat persoalan mentalitas. Banyak masyarakat memandang mengurus desa bukan tugasnya karena fokus bekerja menghidupi keluarga.

Lantas, dengan banyaknya persoalan yang melanda Dana Desa, apakah itu membuat program ini perlu dihapus?

Tentu tidak.

Terlepas dari sekelumit masalahnya, Dana Desa merupakan bagian penting upaya pembangunan ekonomi saat ini. Berdasarkan keterangan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar, program Dana Desa terbukti efektif meningkatkan pembangunan desa dan menurunkan jumlah desa tertinggal.

Berdasarkan data Kemendes PDTT sampai 2022, status desa sangat tertinggal mengalami penurunan drastis dari awalnya 13.453 desa menjadi 4.982 desa. Artinya, 8.471 desa berhasil meninggalkan status sangat tertinggal setelah program Dana Desa dikucurkan.

Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar juga melaporkan peningkatan jumlah desa mandiri. Pada 2022 jumlahnya menjadi 6.064 desa mandiri dari sebelumnya hanya 174 desa pada 2015. Desa maju juga bertambah dari hanya 3.608 pada 2015 menjadi 20.249 desa. Pertambahan juga terjadi pada desa berkembang menjadi 33.902 desa atau bertambah 11.020 desa.

Chanif Nurcholis, Sri Wahyu Krida Sakti, Ace Sriati Rachman dalam penelitian berjudul Village Administration in Indonesia: A Socio-Political Corporation Formed by State, menjelaskan bahwa pemerintah desa merupakan unit pemerintah paling bawah di Indonesia.

Dengan status itu, kita dapat menyebut bahwa Indonesia sebagai negara pada dasarnya adalah akumulasi pemerintah desa. Konteks ini sama dengan penjelasan bahwa negara merupakan akumulasi dari warganya.

Francis Fukuyama dalam bukunya State-Building: Governance and World Order in the 21st Century memberikan penjabaran yang memperkuat pentingnya membangun ekonomi negara dari desa.

Menurut Fukuyama, terdapat hubungan menarik antara kekuatan negara dengan cakupan negara. Semakin luas cakupan pengelolaan negara, maka akan semakin mengurangi kekuatannya. Kekuatan negara didefinisikan sebagai kemampuannya dalam menegakkan hukum, menjaga ketertiban, dan memastikan lembaga/institusi menjalankan fungsinya.

Temuan bahwa kekuatan negara berkurang jika cakupannya luas menjadi legitimasi untuk mengurangi tingkat intervensi negara. Kita banyak menemukan pembahasan ini pada dukungan terhadap pasar bebas. Bahkan terdapat dorongan agar negara menjadi minimal state yang hanya mengatur kebutuhan mendasar seperti pertahanan dan makroekonomi.

Dengan luasnya cakupan wilayah dan banyaknya masyarakat Indonesia, sulit membayangkan negara melakukan tindakan yang cukup untuk meningkatkan kesejahteraan. Oleh karenanya, lahirnya UU Desa plus Dana Desa merupakan kesadaran atas keterbatasan itu. Membangun ekonomi negara harus dimulai dari desa sebagai unit pemerintahan paling bawah.

Bertolak dari postulat ini, terkait tuntutan Dana Desa menjadi 10 persen APBN sebenarnya dapat dilihat positif. Namun, pertanyaannya tentu satu, bagaimana menciptakan sistem agar Dana Desa diresap maksimal dan tidak menjadi lahan basah korupsi?

Digitalisasi Dana Desa

Jawabannya adalah digitalitasi.

Darusalam, Marijn Janssen, Jamaliah Said, Normah Omar, Sri Delasmi Jayanti dalam penelitian berjudul Public administration digitalization effect on corruption: Lesson learned from Indonesia, bertolak pada keberhasilan aplikasi M-PASPOR, yakni aplikasi pendaftaran paspor online.

Dalam temuan Darusalam dkk, M-PASPOR yang diperkenalkan pada 26 Januari 2022 tidak hanya mempercepat proses pengajuan paspor, melainkan juga mengurangi potensi korupsi karena mencegah komunikasi langsung antara petugas imigrasi dan pemohon paspor. M-PASPOR dinilai efektif mengurangi korupsi karena prosesnya dilakukan secara otomatis dan transparan di setiap tahapannya.

Poyek Kecamatan Development Program (KDP) dari Bank Dunia sebenarnya membawa ruh tersebut, namun tidak optimal mengurangi korupsi desa karena tidak terdigitalisasi. Berbagai aturan ketat KDP masih mengandalkan kesadaran agen untuk mengikuti kebaikan utama yang dimandatkan prinsipal.

Sebagai solusi, pemerintah mungkin bisa membuat aplikasi seperti M-PASPOR. Nantinya, setiap pengajuan, pengadaan, dan pertanggungjawaban Dana Desa dilakukan secara digital. Setiap penggunaan Dasa Desa akan dilacak alirannya. Apakah dibelanjakan untuk memperbaiki jalan atau untuk membeli kendaraan pribadi Kepala Desa.

Namun, meskipun digitalisasi Dana Desa dapat menjadi solusi, terdapat beberapa pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah terlebih dahulu.

Deepika Saxena dan Navneet Joshi dalam penelitian berjudul Digitally Empowered Village: Case of Akodara in Gujarat, India, menyebut keberhasilan digitalitas desa berpangkal pada pembangunan infrastruktur penunjang.

Di Indonesia, infrastruktur utama yang harus dibenahi adalah akses internet di pedesaan. Tentu pertanyaannya, bagaimana mungkin menciptakan sistem digital terintegrasi jika tidak terdapat akses internet memadai.

Berdasarkan laporan Bank Dunia yang berjudul Beyond Unicorn: Memanfaatkan Teknologi Digital untuk Inklusi di Indonesia, hampir setengah (49 persen) dari populasi orang dewasa di Indonesia masih belum memiliki akses ke teknologi digital.

Kesenjangan konektivitas internet antara daerah perkotaan dan pedesaan juga belum menyempit. Di perkotaan, 62 persen orang dewasa telah terhubung ke internet. Sementara di pedesaan angkanya hanya menyentuh 36 persen.

Kemudian, seperti yang ditemukan Permana, Wulandari, dan Komara, persoalan mendasar soal SDM desa juga harus dibenahi. Perlu ada sosialisasi dan pelatihan masif menyeluruh agar Kepala Desa, perangkat desa, dan masyarakat desa mengetahui aturan soal Dana Desa dan pendayagunaannya.

Jika tidak ada pembenahan SDM, infrastruktur, dan sistem, Dana Desa dapat membuat Kepala Desa menjadi tirani baru. Ini sudah mulai terlihat akhir-akhir ini.

Ketika melakukan demonstrasi untuk menuntut penambahan masa jabatan dan kenaikan Dana Desa, para Kepala Desa mengancam untuk “menghabisi” partai politik yang tidak mendukung tuntutan tersebut di desa mereka pada Pemilu 2024 mendatang.

<<< Part 1

Elon Musk beri saran bagi Indonesia agar jadi kekuatan ekonomi global 2045. Sebut internet cepat dan murah jadi kunci.

PinterPolitik.com

Rosa dan Nita adalah dua sahabat kelahiran tahun 90-an. Selama perjalanan hidupnya, dua perempuan ini melalui banyak proses transformasi teknologi. Rosa ingat saat pertama kali dibelikan handphone (HP) oleh ayahnya, itu adalah HP Nokia 3100. Lalu, Nita juga dibelikan HP yang sama oleh ayahnya, agar bisa seragam dengan sahabat kecilnya, sebutnya.

Tidak lama, Rosa dan Nita menjadi saksi langsung bagaimana dunia pertama kali dikenalkan pada yang namanya internet. Dua gadis ini tidak bisa lupa bagaimana Friendster saat itu berhasil membuat mereka terbangun sampai tengah malam dan bercanda gurau bersama. Dengan platform ini, mereka bisa mengeluarkan isi hati seorang remaja yang selalu bergejolak, sesuai keinginan.

Seiring perkembangan zaman, platform media sosial semakin banyak. Rosa dan Nita yang saat ini sudah bekerja, masih menggunakan media sosial sebagai sarana curahan hati. Sayangnya, mereka sudah bukan lagi remaja, mulai muncul rasa sentimen egoistik mengisi hati dan pikiran mereka. Setiap ucapan menjadi sesuatu yang perlu ditanggung jawabkan.

Pada awalnya, mungkin Rosa tidak menganggap cuitannya di internet akan menjadi masalah. Tetapi nyatanya, Nita tidak senang dengan apa yang dikatakan oleh Rosa di Facebook. Temannya itu menyinggung tentang uang yang dipinjam oleh Nita tidak lama lalu. Nita tidak terima dengan kata-kata yang dilontarkan Rosa, menurutnya, itu mencoreng nama baiknya.

Alhasil, Nita menjerat Rosa dengan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pasal 27 ayat 3 atas dasar pencemaran nama baik. Saat ini, Rosa sedang melalui proses hukum. Ia terus berpikir di dalam hatinya, andai ia tidak dikenalkan pada yang namanya dunia maya dan kenal dengan seorang perempuan bernama Nita.

Baca Juga: UU ITE dan Polisi Virtual, Orwellian State?

Rosa dan Nita adalah karakter fiksi buatan penulis. Akan tetapi, skenario di atas tidak jauh berbeda dengan cerita yang sempat viral beberapa waktu lalu dari seorang perempuan bernama Vivi Nathalia. Vivi mengaku terjerat UU ITE pasal 27 ayat 3 karena dianggap mencemarkan nama baik orang yang berutang padanya seusai mengunggah keluhan di Facebook.

Tidak hanya kasus Vivi, Indonesia juga tidak lama ini dihebohkan dengan perkara Saiful Mahdi, seorang dosen Universitas Syiah Kuala (USK) yang dilaporkan karena diduga melakukan pencemaran nama baik melalui kritiknya soal dugaan kecurangan pada hasil tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dosen di Fakultas Teknik USK. Kabar terakhir, Saiful Mahdi dikabarkan terbebas dari jeratan UU ITE karena DPR dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya memberikan amnesty atau pengampunan.

Sebenarnya, apa yang perlu kita cermati dari UU kontroversial ini? Dan apakah anggapan umum yang mengatakan pemerintah sebagai aktor utama penyalahguna UU ITE dapat dibenarkan?

Siapa yang Sering Menyalahgunakan?

Menurut data yang disediakan Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), sejak tahun 2008, setidaknya sudah ada lebih dari 50 kasus di mana warganet yang dilaporkan ditetapkan bersalah dengan dugaan pelanggaran UU ITE. Sementara itu, total pelaporan sendiri dikabarkan dari tahun 2017 sampai 2020 saja dihitung mencapai 15 ribu pelaporan.

Berdasarkan riset SAFEnet pada tahun 2018, terkuak bahwa laporan pelanggaran UU ITE dilakukan paling banyak oleh kalangan pejabat negara dengan persentase 35,92 persen, kemudian yang kedua adalah dari kalangan awam dengan persentase 32,24 persen, dan di posisi ketiga adalah dari kalangan profesi sebanyak 27,35 persen. Pelapor kalangan pejabat dan awam tercatat sama-sama banyak melaporkan terlapor awam dalam kasus UU ITE.

Paguyuban Korban UU ITE (Paku ITE) berdasarkan pemantauannya sampai awal 2021, juga turut membagi pelapor terbanyak UU ITE menjadi tiga pihak, yaitu pemerintah atau pejabat negara, pemodal atau pengusaha, serta penegak hukum.

Mengutip perkataan dari Koordinator Paku UU ITE, Muhammad Arsyad, pejabat negara paling banyak melaporkan, karena banyak masyarakat yang mengadukan kritikan terkait program atau kinerja pemerintah di pusat dan daerah. Sementara itu, pihak perusahaan disebut paling sering menggunakan UU ITE untuk melaporkan buruhnya yang menuntut hak terkait pesangon, atau ketika terjadi pemecatan sepihak.

Baca Juga: Jokowi Justru Butuhkan UU ITE?

Kemudian, tentang pihak penegak hukum, Arsyad menceritakan bahwa ada oknum kepolisian yang menjadi fasilitator proses negosiasi antara pelapor dengan terlapor. Ini dilakukan agar terlapor mau menjalankan permintaan tertentu yang diminta pelapor, dengan imbalan pencabutan laporan pada pihak kepolisian. Para oknum penegak hukum ini ibaratnya menjadi jembatan untuk terjadinya negosiasi antara pihak-pihak yang terlibat kasus, kata Arsyad.

Dari sini, kita bisa mengambil kesimpulan awal bahwa meskipun benar  pejabat negara adalah jumlah pelapor terbanyak, kita juga tidak boleh mengabaikan kelas-kelas sosial lain yang juga sering menyalahgunakan UU ITE dan hanya menyalahkan pemerintah. Tampaknya, selain dari segi  kebijakan, wawasan warga Indonesia tentang tata krama dunia maya pun harus dikembangkan.

Untuk saat ini, Jokowi sudah menetapkan Surat Keputusan Bersama (SKB) UU ITE, dan telah menjanjikan ada revisi aturan tersebut. Pertanyaan besarnya adalah, dari segi penegakan hukum, hal apa saja sebenarnya yang perlu kita cermati agar dapat dilakukan perbaikan yang tepat?

UU ITE dan Viktimisasi

Karuppannan Jaishankar, ahli kriminologi asal India menyebut saat ini muncul satu pandangan viktimisasi baru dalam analisis kriminal, ia menyebutnya cyber victimology. Pandangan ini digagas oleh Karuppannan karena  menilai viktimisasi antara dunia nyata dan dunia maya sudah berbeda. Karuppannan menilai saat ini masih banyak negara yang gagal dalam mengaplikasikan aturan hukum yang spesifik untuk ruang lingkup siber.

Karuppannan dalam bukunya Cyber Victimology: A New Sub-Discipline of the Twenty-First Century Victimology menyampaikan bahwa negara-negara perlu merumus kebijakan keamanan penggunaan perangkat siber, dengan pandangan viktimisasi baru, yang sifatnya lebih kritis, terlepas dari hanya aduan yang dilakukan oleh pelapor dan hukum-hukum konvensional yang ada. Aparat harus mampu menitikberatkan pada keadilan bagi pelaku tindak pidana dan korban.

Terkait ini, tulisan Dominic McGoldrick yang berjudul The Limits of Freedom of Expression on Facebook and Social Networking Sites menawarkan solusi yang cukup menarik. Karena media sosial sangat erat kaitannya dengan privasi warga sipil, pendekatan hukum yang kaku perlu dikurangi. McGoldrick menekankan negara harusnya bisa mendirikan aturan bermedia sosial yang sifatnya membangun rasa tanggung jawab kolektif.

Ini ia contohkan dengan adanya UU Pencemaran Nama Baik Inggris Tahun 2013, di mana di dalamnya dijelaskan jika ada akun media sosial (misalnya, Facebook atau Twitter) yang membawa pesan yang dianggap bertentangan dengan hukum oleh suatu pihak, maka akun yang berpesan tersebut harus pertama-pertama didorong untuk membuat permintaan maaf yang sesuai atau klarifikasi. Lalu, pihak berwajib harus terlebih dahulu menekankan mediasi antara pihak terlapor dan pelapor.

Upaya seperti ini kental dengan pendekatan yang disebut restorative justice. Sementara itu, menurut pakar hukum pidana Mardjono Reksodiputro dalam tulisannya yang berjudul Paradigma Restorative Justice dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia, ini adalah sebuah pendekatan yang bertujuan untuk membangun sistem peradilan pidana yang peka tentang masalah korban.

Mardjono mengatakan, restorative justice penting dikaitkan dengan korban kejahatan, karena pendekatan ini merupakan bentuk kritik terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini yang cenderung mengarah pada tujuan retributif, yaitu menekankan keadilan pada pembalasan, dan mengabaikan peran korban untuk turut serta menentukan proses perkaranya. Ini juga sejalan dengan apa yang digagas oleh Karuppannan dalam paparan di atas.

Baca Juga: UU ITE Bukan Akar Masalah Kita

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) sempat mengklaim pihaknya dalam menanggapi polemik UU ITE akan lebih menggunakan pendekatan restorative justice. Ini dikritik oleh Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Teguh Arifiadi, yang menilai bahwa pendekatan ini masih jarang dilakukan.

Teguh juga mengakui bahwa penafsiran penyidik dan ahli yang dihadirkan penyidik tentang unsur pasal pencemaran nama baik dan ujaran kebencian masih beragam. Oleh karena itu, tampaknya perlu pengkajian yang lebih mendasar lagi terkait hal ini.

Pada akhirnya, tanpa perlu menaruh harapan yang berlebihan terhadap revisi UU ITE, kita sebagai warga negara juga harus ikut berevolusi dalam menanggapi perkembangan teknologi dan kekebasan berpendapat. Demokrasi sesungguhnya adalah alat untuk mencapai keadilan dan rasa kebersamaan.

Karena jika kembali ke anekdot awal yang disampaikan penulis, sesungguhnya ada alternate universe di mana Rosa lebih memilih untuk membuka dialog dengan Nita terkait utangnya. Dengan bercerita bahwa Rosa sangat butuh uang untuk pengobatan anaknya yang sedang sakit, Nita pun punya kesempatan untuk mengatakan bahwa dirinya ternyata mendapat percepatan pemberian upah dari perusahaannya yang tadinya ingin ia sampaikan kepada Rosa lewat Facebook. (D74)