Masuk lingkar 1 jalur bos lembaga survei 

#qodari #hasannasbi #prabowo #jokowi #lembagasurvei #lembagariset #indobarometer #cyrusnetwork ##infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini

PinterPolitik.com

Menjadi orang yang paling dipercaya atau yang paling berkuasa sering kali membuat seseorang merasa terbebani. Apalagi kalau sering dipuji oleh orang lain, beh rasa-rasanya memang bikin bahagia buat sebagain orang, tetapi bikin mawas diri juga bagi kebanyakan orang lain.

Bukannya gimana-gimana ya, antara “pujian” dan “ujian” itu beda-beda tipis alias beda satu huruf doang. Ini nih yang bikin typo-typo tipis mengubah makna secara keseluruhan – walaupun belum separang UU Cipta Kerja sih. Uppps.

Nah, soal pujian ini lagi datang pada Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Pasalnya, dalam survei terbaru yang dilakukan oleh Indo Barometer, disebutkan bahwa Prabowo adalah menteri yang dipersepsikan publik dengan kinerja terbaik.

Doi ada di urutan pertama dengan 29,3 persen dukungan, diikuti oleh Mendikbud Nadiem Makarim dengan 16,3 persen. Kemudian ada nama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dengan 15,2 persen, Menteri BUMN Erick Thohir dengan 12,2 persen, dan ada Menko Polhukam Mahfud MD dengan 8,8 persen.

Ini sebuah pencapaian yang besar lah untuk Prabowo setelah memutuskan bergabung dengan pemerintahan Presiden Jokowi.

Tapi, ternyata posisi ini bikin Prabowo merasa risi. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Partai Gerindra, Habiburokhman. Kata doi, Prabowo agak risi dengan predikat “menteri terbaik” yang diberikan kepadanya.

Soalnya, selama pandemi Covid-19 berlangsung, semua menteri sudah bekerja semaksimal mungkin untuk tetap memastikan Indonesia bisa bertahan di tengah krisis ini. Wih, sungguh sangat rendah hati.

Tapi, masuk akal juga sih. Soalnya praktis dalam penanganan pandemi Covid-19, kementerian yang dipimpin Prabowo mungkin tak banyak berperan langsung. Jadi persepsi publik ini tentu sebenarnya bukan saja berbasis kinerja, tetapi lebih karena citra politik Prabowo sendiri yang sudah sangat kuat.

Makanya, jadi orang dengan posisi yang kuat dan dipercaya oleh banyak orang itu bisa jadi beban tersendiri seperti yang dirasakan oleh Prabowo. Mirip seperti kisah anime Naruto Shippuden lah.

Kan dalam cerita itu ada saatnya ketika Naruto berhasil menjadi ninja paling kuat dengan kemampuan tak terbatas. Tapi gara-gara posisinya itu, doi jadi terbebani karena harus memastikan semua orang aman dan selamat.

Hmm, semoga Pak Prabowo bisa menyikapi hasil survei ini dengan baik. Bagaimanapun juga ini adalah modal yang baik untuk menghadapi Pilpres 2024. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (S13)

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Indo Barometer simulasikan pasangan Prabowo Subianto dan Puan Maharani 2024. Menurut Puan Maharani, Ketua DPR RI, hal tersebut belum terpikirkan

Prabowo dan Anies jadi yang teratas dalam berbagai survei capres 2024. Menurut Desmon Mahesa, Ketua DPP Partai Gerindra, paling bagus jika Prabowo presiden dan Anies wapresnya

Indo Barometer rilis hasil survei capres 2024. Menurut M. Qodari, Direktur Eksekutif Indo Barometer, sebut seandainya Prabowo dan Anies head to head pemenangnya akan tetap Prabowo

Menteri Paling Populer versi Indo Barometer. Dinilai wajar karena mantan capres dan paling dikenal publik. Namun, populer betlum tentu terbaik.

Nasdem nilai belum ada fakta implementasi kerja, belum seperti Erick Thohir yang lakukan gebrakan dan dinilai lembek dalam kasus Natuna

PinterPolitik.com

Tumbangnya rezim Soeharto, tidak hanya membuat masyarakat Indonesia merasakan mewahnya demokrasi langsung, melainkan juga turut melahirkan berbagai instrumen pendukung kontestasi elektoral, seperti hadirnya lembaga survei atau jajak pendapat.

Di bawah kepemimpinan Presiden BJ Habibie, Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Sosial dan Ekonomi (LP3ES) hadir sebagai pelaku terpenting dalam penyelenggaraan survei atas pemilihan legislatif pada tahun 1999.

Sejak saat itu, berbagai lembaga survei kemudian bermunculan seiring dengan majunya proses demokratisasi di Indonesia.

Kehadiran berbagai lembaga survei tersebut memberikan warna tersendiri dalam pagelaran demokrasi karena mampu memberikan semacam “gambaran masa depan” terkait sosok yang akan memenangkan kontestasi elektoral.

Atas itu pula, data-data yang dihadirkan oleh berbagai lembaga survei menjadi sumber perdebatan tersendiri di tengah masyarakat, serta dapat menjadi semacam rujukan bagi berbagai partai politik (parpol) dan politisi untuk membuat strategi kampanye.

Dalam perkembangannya, survei politik tidak hanya digunakan dalam mengukur tingkat elektabilitas parpol ataupun kandidat, melainkan juga menjadi semacam “jembatan” antara pejabat publik dengan masyarakat.

Itu terjadi karena lembaga survei juga mengukur tingkat keberhasilan program, ataupun kepercayaan dan kepuasaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan dan pejabat publik.

Terbaru, lembaga survei Indo Barometer mengumumkan hasil surveinya terkait tingkat kepuasan masyarakat terhadap 100 hari kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) – Ma’ruf Amin.

Dalam survei tersebut disebutkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap Presiden Jokowi menyentuh angka 70,1 persen, atau terjadi peningkatan dibandingkan dengan survei pada Maret 2019 yang hanya 64,9 persen.

View this post on Instagram

Survei tunjukkan kepuasan terhadap Jokowi menurun.⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Feb 14, 2020 at 12:08am PST

Menariknya, hasil survei tersebut justru bertolak belakang dengan temuan lembaga survei Alvara Research Center yang menyebutkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap Presiden Jokowi hanya mencapai 69,4 persen, atau terjadi penurunan dibandingkan survei mereka pada Januari 2015 yang menyentuh angka 77,2 persen.

Dua survei tersebut sebenarnya menunjukkan angka yang tidak berselisih jauh. Namun, konteks presentasi hasil survei dengan cara yang berbeda – yang satu menyebut ada kenaikan, sementara yang lain menyebut ada penurunan – membuat dua survei tersebut mendapatkan pemaknaan yang berbeda.

Tidak hanya itu, menurut CEO Alvara Research Center, Hasanuddin Ali, untuk pertama kalinya sejak 2018, tingkat kepuasan masyarakat terhadap Presiden Jokowi berada di bawah angka 70 persen.

Lantas, hal apakah yang dapat dimaknai dari temuan kontras kedua lembaga survei tersebut?

Penuh Isu Miring, Hasil Survei Ganjil?

Konteks tingginya tingkat kepuasaan masyarakat tersebut tidak hanya menjadi semacam deretan angka semata, melainkan, seperti yang diungkapkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, itu adalah bagaimana masyarakat menganggap pemerintah dapat diandalkan, cepat tanggap dan adil, serta mampu melindungi masyarakat dari risiko-risiko dan memberikan pelayanan publik secara efektif.

Mengacu pada hal tersebut, dapat dipahami bahwa tingginya tingkat kepuasaan akan berbanding lurus dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Konteks kepercayaan tersebut terbilang vital karena memiliki implikasi politik yang tinggi. Dalam tulisan yang dikeluarkan oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) disebutkan bahwa kepercayaan masyarakat adalah salah satu hal yang paling penting, di mana legitimasi dan keberlanjutan sistem politik dibangun.

Hal tersebut terjadi karena kepercayaan masyarakat dapat membentuk kohesi sosial, sehingga memungkinkan pemerintah untuk memerintah masyarakat tanpa melalui paksaan.

Singkat kata, kepercayaan yang dimiliki pemerintah adalah cara yang efisien untuk menurunkan biaya transaksi dalam hubungan sosial, ekonomi dan politik.

Imbasnya, mestilah pemerintah terkait melakukan berbagai cara untuk menumbuhkan tingkat kepercayaan. Akan tetapi, bagaimana jika kepercayaan tersebut didapatkan tidak dengan benar-benar memuaskan masyarakat (de facto), melainkan dengan cara melakukan penggiringan opini, misalnya melalui lembaga survei?

View this post on Instagram

Berdasarkan rilis BPS, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2019 mencapai 5,02%.⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Feb 5, 2020 at 5:00am PST

Konteks tersebut misalnya disoroti oleh sejarawan dan kritikus Amerika Serikat (AS), Arthur Schlesinger Jr. yang menyebut bahwa keberadaan lembaga survei justru melahirkan profesi baru yang disebutnya sebagai electronic manipulators.

Itu karena lembaga survei memiliki kapabilitas untuk memanipulasi opini publik dengan hasil survei yang dimilikinya. Pada level tertentu, disebut pula memang terdapat upaya dari lembaga survei terkait untuk melakukan manipulasi opini.

Simpulan tersebut agaknya menarik diperhitungkan menimbang pada adanya hasil survei yang kontras dengan temuan Indo Barometer.

Apalagi, dengan adanya berbagai isu miring yang menggentayangi awal pemerintahan Presiden Jokowi, seperti revisi UU KPK, RKUHP, isu Natuna, isu radikalisme, kasus Jiwasraya yang disebut-sebut memiliki kaitan dengan Pilpres 2019, stagnasi pertumbuhan ekonomi, sampai pada kasus suap yang melibatkan KPU dan PDIP – agaknya sulit untuk membayangkan bagaimana bisa terjadi peningkatan tingkat kepuasan masyarakat.

Terlebih lagi, sebelum dilantiknya Presiden Jokowi pada 20 Oktober 2019, berbagai lembaga survei seperti Parameter Politik, Lembaga Survei Indonesia (LSI), hingga Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kompas memaparkan temuan yang menunjukkan terdapat penurunan kepuasaan masyarakat terhadap Presiden Jokowi.

Konteks kompaknya temuan tersebut menjadi semakin menarik karena Kompas yang selama ini cenderung mengkritik pemerintah secara halus, tiba-tiba memuat perbandingan tingkat kepercayaan masyarakat antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Presiden Jokowi pada 19 Oktober 2019 lalu, atau sehari sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih.

Perbandingannya pun signifikan karena Presiden SBY mendapatkan angka sebesar 75 persen, sementara Presiden Jokowi hanya sebesar 58,8 persen.

Dengan kata lain, melihat berbagai variabel yang ada, seperti pemerintah yang tengah diterjang oleh gelombang isu miring.

Lalu adanya hasil survei yang justru menunjukkan penurunan tingkat kepuasan terhadap Presiden Jokowi, nampaknya itu terpaksa membuat kita harus menyimpulkan bahwa hasil survei yang menyebutkan adanya peningkatan kepuasan masyarakat terhadap Presiden Jokowi sepertinya sukar untuk dipahami.

Konteksnya bukan pada bagaimana pendekatan ilmiah yang digunakan di dalamnya, tetapi bagaimana bahasa yang digunakan untuk menjelaskan hasil survei tersebut.

View this post on Instagram

Seskab @pramonoanungw larang Presiden @jokowi berkunjung ke Kediri, Jawa Timur.⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik #jawatimur

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Feb 17, 2020 at 1:30am PST

Lembaga Survei dan Politik

Marcus Mietzner dalam tulisannya Political Opinion Polling in Post-Authoritarian Indonesia: Catalyst or Obstacle to Democratic Consolidation? memaparkan hal menarik yang mungkin dapat membantu kita memahami persoalan terkait lembaga survei tersebut.

Menurut Mietzner, sejak masa kampanye Pemilu 2004, telah dilahirkan “jenis baru” lembaga survei politik karena tenaga pendorong utamanya tidak lagi kuriositas atau keingintahuan akademik, melainkan juga memiliki motif komersial, di mana lembaga survei tidak keberatan untuk ikut dalam mengorganisir kampanye bagi parpol dan kontestan Pemilu.

Contoh paling gamblang dalam membuktikan simpulan Mietzner tersebut adalah adanya pengakuan  Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA yang menyebutkan pihaknya menjadi konsultan politik Partai Golkar di Pemilu 2014.

Tidak hanya Golkar, Peneliti LSI Denny JA, Adjie Alfaraby bahkan mengungkapkan bahwa pihaknya juga mempunyai sejumlah klien lain untuk Pemilu 2014.

Lalu ada pula pengakuan dari Pemilik LSI, Denny JA sendiri yang menyebutkan dirinya telah menjadi konsultan politik yang memenangkan presiden tiga kali berturut-turut pada 15 Januari 2020 lalu.

Namun, apakah Indo Barometer memiliki motif komersial seperti LSI atau tidak, itu tentunya tidak diketahui secara pasti.

Akan tetapi, satu hal yang jelas, temuan lembaga survei yang dinahkodai oleh Muhammad Qodari tersebut dapat menciptakan efek bahwa penurunan kepercayaan publik terhadap Presiden Jokowi nampaknya tidak benar terjadi. Itulah kekuatan bahasa. (R53)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“The poll that matters is the one that happens on Election Day.”

:: Heather Wilson, politisi Amerika Serikat ::

[dropcap]B[/dropcap]icara tentang lembaga survei atau pollster dalam politik memang tidak sama dengan membolak-balikkan buku sejarah tentang para peramal kondang macam Marie Anne Lenomand dari Prancis, Count Cagliastro dari Italia, hingga Edward Kelley dan Dr. John Dee dari Inggris. Satu-satunya persamaan di antara dua profesi yang terpisah antara ekstrem kajian ilmiah versus takhayul percenayangan ini adalah tentang prediksi masa depan.

Lalu, bagaimana jika ramalannya salah? Ramalan bangsa Maya tentang kiamat di 2012 misalnya, pada akhirnya tidak terbukti. Semua orang kemudian melupakannya dan yang tersisa mungkin hanya film berjudul “2012” yang berupaya menggambarkan bagaimana kiamat itu terjadi.

Lain cerita kalau ramalan yang salah itu adalah prediksi lembaga survei tentang siapa calon presiden atau kepala daerah yang terpilih. Pada tahun 1936, The Literary Digest melakukan kesalahan survei untuk memprediksi calon yang menang pada Pemilu Amerika Serikat (AS) karena 2,3 juta sampel yang bias ke Partai Republik dan mendukung Alf Landon sebagai presiden.

Hasil akhir Pemilu yang memenangkan Franklin Delano Roosevelt dari Partai Demokrat, berujung pada tutupnya Digest beberapa waktu kemudian.

The real losers in Jabar: lembaga survei. Should we trust 'em AT ALL in the future? pic.twitter.com/8n6jmLlcKO

— Akmal Sjafril (@malakmalakmal) July 2, 2018

Jika demikian, apakah itu berarti hal serupa akan menimpa beberapa lembaga survei di Indonesia akibat hasil survei yang berbeda dengan hitung cepat Pilkada 2018 di beberapa daerah? Para pollster memang sempat dikritik oleh banyak pihak – umumnya dari pihak oposisi pemerintah – akibat kejadian tersebut.

Rata-rata kritik tersebut umumnya berfokus di beberapa daerah yang menjadi lumbung suara, misalnya terkait perolehan suara pasangan Sudrajat-Ahmad Syaikhu di Jawa Barat, serta pasangan Sudirman Said-Ida Fauziah di Jawa Tengah, yang walaupun kalah, tetapi mendapatkan jumlah suara yang cukup tinggi, bahkan meningkat jauh dibandingkan hasil survei beberapa lembaga.

Wakil Ketua DPR, Fadli Zon sampai menyebut bahwa dukun atau cenayang lebih baik dari lembaga survei dalam memprediksi hasil Pilkada.

Menariknya, karena pertarungan di daerah ini punya dimensi politik nasional, isu yang muncul mengerucut menjadi pertarungan antara oposisi melawan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Apalagi, tuduhan dan selentingan yang menyebut lembaga-lembaga survei tersebut “mendukung pemerintah” berseliweran di media sosial. Beberapa di antaranya menyinggung pertemuan antara Jokowi dengan para pengamat politik dan lembaga survei pada akhir Mei lalu sebagai buktinya.

Akibatnya, wacana yang dibangun menjadi cenderung sentimental dan mengabaikan fakta bahwa survei elektabilitas adalah bagian dari kajian ilmiah dalam proses demokrasi. Meski demikian, netralitas sebuah lembaga survei dan hasil survei yang disajikan seringkali beririsan dengan kepentingan dukungan politik – bahkan hingga finansial – tentu saja menjadi catatan pinggir tersendiri. Lalu, bagaimana seharusnya masyarakat menyikapi keberadaan lembaga survei?

Dari Pennsylvania Hingga CSIS

Faktanya, survei elektoral (poll) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari demokrasi. Catatan tertua tentang survei menjelang Pemilu adalah yang terjadi pada tahun 1824 dan dilakukan oleh The Aru Pennsylvanian (beberapa sumber menyebutnya The Harrisburg Pennsylvanian) di Amerika Serikat (AS).

Survei tersebut menyebutkan Andrew Jackson akan memenangkan Pilpres melawan John Quincy Adams di tahun tersebut. Saat itu, hasil survei sesuai dengan hasil pemilu, sehingga meningkatkan popularitas pollster di tahun-tahun berikutnya.

Lalu, pada tahun 1916, survei yang lebih menyeluruh dilakukan oleh The Literary Digest – majalah yang sempat disinggung di awal tulisan. Digest tutup pada 1938 akibat salah memprediksi hasil Pemilu AS dua tahun sebelumnya. Beberapa pollster terkemuka lain, misalnya Gallup yang berdiri tahun 1935, masih beroperasi hingga kini.

Di Indonesia, lembaga survei dan konsultan politik baru menjamur pasca reformasi 1998. Meski demikian, cikal-bakalnya sudah dapat ditelusuri pada berbagai lembaga kajian yang berdiri terlebih dulu.

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang kini berada di bawah Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi adalah salah satunya. Lembaga ini misalnya pernah mengeluarkan survei tentang capres-cawapres menjelang Pilpres 2014 lalu.

Namun, mengingat LIPI punya kajian yang lebih menyeluruh dan posisinya ada di bawah pemerintah, maka agak sulit dikategorikan layaknya lembaga-lembaga survei lain.

Selain LIPI, lembaga lain yang bisa disejajarkan sebagai pollster adalah Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia. CSIS adalah think tank yang punya sejarah panjang terhadap berbagai kebijakan politik di era Orde Baru.

Apakah CSIS adalah lembaga survei? Jawabannya juga masih abu-abu, mengingat lembaga yang berdiri pada 1 September 1971 ini awalnya berfungsi sebagai penyedia “cetak biru” pemerintahan Orde Baru.

Saat itu, tokoh-tokoh militer yang menjadi penasihat Soeharto, seperti Ali Murtopo dan Soedjono Hoemardhani, melihat pentingnya mengumpulkan peneliti dan scholar yang bisa ikut merumuskan kebijakan Soeharto. (Baca: Survei CSIS, Benarkah?)

Setelah meredup pasca reformasi, nama CSIS baru muncul lagi setelah Jokowi mencalonkan diri sebagai presiden pada 2014. Peran keluarga Wanandi memang sangat besar dalam CSIS melalui Jusuf Wanandi. Oleh karena itu, ketika saudaranya, Sofyan Wanandi terpilih menjadi staf ahli Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), banyak pihak yang menganggap CSIS sebagai salah satu aktor penting di balik pemerintahan Jokowi-JK.

Lembaga lain yang berkiprah cukup lama adalah Litbang Kompas yang menjadi pusat dokumentasi harian Kompas. Walaupun menjadi bagian dari perusahaan media, aktivitas divisi yang didirikan pada 1989 ini juga rutin membuat jajak pendapat dan survei, mau tidak mau juga menempatkannya menjadi salah satu pollster. 

Sementara lembaga-lembaga survei lain macam Lembaga Survei Indonesia, Lingkaran Survei Indonesia, Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC), Indo Barometer, Indikator Politik Indonesia, dan lain sebagainya baru berdiri di atas tahun 2000-an. Lembaga Survei Indonesia mungkin menjadi yang tertua karena didirikan pada tahun 2003.

Artinya, jika dibandingkan dengan negara-negara demokrasi macam AS, keberadaan lembaga survei di Indonesia memang baru seumur jagung. Selain itu, lembaga-lembaga tersebut juga sekaligus menjalankan fungsi konsultasi bagi kandidat atau partai yang berkeinginan memenangkan kontestasi politik, termasuk juga menentukan strategi kampanye yang tepat.

Tarot Pollster, Monetizing Pilihan Politik

Peran sebagai jasa konsultan menjadi salah satu sumber pemasukan lembaga survei. Wakil Presiden Eksekutif firma konsultan politik Lincoln Strategy Group asal AS, Dan Centinello dalam sebuah kolom di US News menyebutkan bahwa ada dilema yang sangat besar terjadi pada lembaga-lembaga survei, ketika harus mempublikasikan hasil survei tanpa mengabaikan kepentingan klien yang mereka bantu.

Hal inilah yang menyebabkan seringkali posisi lembaga survei beririsan dengan kampanye dan pembentukan opini publik untuk kemenangan calon tertentu. Sejarawan dan kritikus AS, Arthur Schlesinger Jr. pernah menyebut bahwa keberadaan lembaga survei justru melahirkan profesi baru yang disebutnya sebagai electronic manipulators. Istilah tersebut tentu saja cukup sarkastis, namun seringkali menggambarkan kenyataan yang ada.

Hal serupa juga ditulis oleh jurnalis dan aktivis Sidney Blumenthal dalam bukunya The Permanent Campaign. Ia menyebutkan bahwa para konsultan politik seringkali punya posisi yang sangat kuat dalam pengambilan kebijakan partai-partai politik, bahkan menggantikan elit-elit lama yang seharusnya berkuasa menentukan kebijakan politik organisasi.

Blumenthal yang karier tertingginya adalah menjadi penasihat politik Presiden Bill Clinton menyebutkan bahwa keberadaan teknologi survei dan komputer akan mengubah arah kampanye partai politik dan menentukan kemenangan. Dalam konteks lokal Indonesia, argumen ini mungkin bisa dilihat pada kemenangan PAN di 10 provinsi pada Pilkada 2018 setelah merekrut konsultan bertangan dingin, Eep Saefulloh Fatah.

Jika berkaca sedikit ke belakang, Pilpres 2014 lalu mungkin menjadi saat-saat ketika lembaga-lembaga survei mulai disorot. Saat itu, 4 lembaga survei – Puskaptis, LSN, IRC, dan JSI – dilaporkan ke polisi karena mengeluarkan hasil hitung cepat memenangkan pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, berbeda dibanding lembaga survei lain yang memenangkan Jokowi-JK.

Kalah ya kalah aja Om, contohlah Pak Tb, Pak Deddy dan Pak Dedi Mulyadi.

— Alfons Klau (@Alf_Klau) July 1, 2018

Publikasi itu sempat membuat masyarakat terpecah, sekaligus menimbulkan pertanyaan terkait netralitas lembaga-lembaga tersebut. Banyak kali, persoalan netral atau tidak netral ini bergantung pada pendanaan.

Keilmiahan metodologi dan hasil survei mungkin tidak perlu dipertanyakan dan menjadi pertanggungjawaban profesionalisme lembaga-lembaga tersebut. Namun, bagaimana hasil survei tersebut dibahasakan kepada publik sering menjadi titik berat penilaian yang sesungguhnya.

Pada titik ini, yang “dijual” oleh lembaga-lembaga survei adalah wacana dan perspektif. Misalnya, lembaga survei bisa memunculkan nama tokoh tertentu dalam hasil surveinya dan sekalipun tokoh tersebut tidak punya elektabilitas yang tinggi, hal tersebut bisa digunakan sebagai dasar pemberitaan di media massa untuk meningkatkan popularitas yang bersangkutan.

Contohnya, tokoh seperti Budi Gunawan (BG), Syahrul Yasin Limpo, hingga KH Asad Said Ali akan mendapatkan legitimasi politik yang lebih besar ketika namanya muncul dalam hasil survei, sekalipun masyarakat mungkin tidak banyak mengenal mereka dan elektabilitas mereka hanya ada di bawah 1 persen.

Dalam konteks ini, lembaga survei menggunakan bandwagon effect dan underdog effect untuk pembentukan wacana tersebut. Bandwagon effect adalah ‘efek ikut-ikutan’ yang menunjukkan kecenderungan pemilih untuk ikut memilih tokoh yang tertinggi dalam hasil survei. Sementara sebaliknya, underdog effect adalah efek kecenderungan mendukung tokoh yang dianggap underdog atau tidak diperhintungkan.

Selain itu, ketika Jokowi mendapatkan tingkat kepuasan 57 persen misalnya, jika lembaga yang melakukan survei punya tujuan mendukung Jokowi, maka perpektif yang dimunculkan adalah pujian dan optimisme.

Sementara, jika tujuan lembaga tersebut adalah menjatuhkan citra Jokowi – katakanlah untuk kepentingan klien dari oposisi – maka perpektif yang dimunculkan adalah: “57 persen memang tinggi, tetapi belum aman karena masih banyak masyarakat yang tidak puas dan ingin ganti presiden”.

Wacana dan perspektif yang demikian akan menjadi bumbu-bumbu pemberitaan yang pada ujungnya akan menentukan berhasil atau tidaknya tujuan pollster bersangkutan. Oleh karena itu, masyarakat memang perlu lebih cerdas melihat hasil survei karena – seperti kata Heather Wilson di awal tulisan ini – yang paling penting bukan surveinya, tetapi suara yang terkumpul di hari pemilihan. (S13)

PinterPolitik.com

[dropcap]D[/dropcap]i tengah hiruk pikuk gerakan #2019GantiPresiden yang sedang ramai digaungkan sejumlah elit politik oposisi negeri ini untuk menumbangkan Presiden Jokowi, ternyata tidak berbanding lurus terhadap ekspektasi masyarakat akan keberadaan gerakan ini sendiri. Berdasarkan hasil survei Indo Barometer  baru-baru ini, nyatanya baru 54,5 persen responden yang mengetahui gerakan tersebut.

Dari jumlah tersebut, 61,1 persen publik gak setuju tuh sama gerakan #2019GantiPresiden. Sisanya sebanyak 34,1 persen menyatakan setuju dengan gerakan ini. Di luar ekspektasi ya guys. Eike kira gerakan ini bakalan diterima sepenuhnya sama masyarakat. Eh, kok malahan banyakan yang nolak. Wew.

Apa artinya gerakan #2019GantiPresiden sepi peminat ya. Atau cuma gembar-gembor di media aja. Jadi pas disurvei dan di-crosscheck kebenarannya, ternyata gak sebombastis yang dicuatkan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera yang juga dikenal sebagai inisiator gerakan tersebut. Wadezig.

Katanya sih alasan publik yang gak setuju gerakan #2019GantiPresiden, karena memilih melanjutkan pembangunan (29,1 persen), kinerja Jokowi terbukti (13,1 persen), puas dengan kinerja Presiden saat ini (7,8 persen), mempertahankan Jokowi (7,1 persen), dan menganggap hanya isu politik (6,7 persen).

Bisa jadi alasan mendasar mengapa publik kebanyakan gak setuju gerakan #2019GantiPresiden karena sudah mulai muncul rasa antipati dengan gaya kampanye yang dilakukan pasca insiden intimidasi dan persekusi di Car Free Day (CFD) tempo lalu. Gegara kejadian itu publik jadi ikutan ilfil sama gerakan ini.

Sebenernya apa susahnya sih mengkampanyekan gerakan #2019GantiPresiden, dengan santun dan beretika? Apa kebanyakan pendukung gerakan ini isi orangnya memang kebetulan tukang nyinyir, ngebully dan nebar hoax? Mau gimana lagi, sekarang ini di lapangan stereotip pendukung gerakan ini ya kayak gitu!

Kalau para pendukung gerakan #2019GantiPresiden mau gerakan ini sukses menghadang Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk maju dua periode, ya kalian sendiri yang harus memperbaiki citra diri. Dan jangan paksain masyarakat umum untuk menerima pandangan politik ini. Karena masyarakat itu udah cerdas.

Jadi tau dung ya, apa artinya hasil survei yang menyatakan 61,1 persen publik gak setuju tuh sama gerakan #2019GantiPresiden? Yup, itu artinya masyarakat menganggap gerakan ini bukanlah sesuatu yang patut untuk dilakukan alias unfaedah. Karena apa bedanya gerakan ini dengan propaganda penghasutan? Jiah, cape deh. (K16)

PinterPolitik.com

[dropcap]E[/dropcap]mpat tahun Pemerintahan Jokowi-JK berjalan, ternyata masih ada saja masyarakat yang gak tau tentang program unggulan mereka yang bernama Nawacita. Bahkan dalam survei terbaru Indo Barometer sebanyak 58,2 persen responden menyatakan gak pernah mendengar program tersebut. Kok bisa ya sampe ada masyarakat yang belum tau. Kayaknya di awal pemerintah udah mengkampanyekan dengan masif loh.

Bahkan Pemerintah secara rutin melaporkan kinerja tahunan mereka melalui publikasi laman presidenri.go.id. Ya tentunya termasuk seberapa jauh pelaksanaan program Nawacita tersebut. Helow, btw Indo Barometer bikin surveinya dimana ya? Di desa terpencil yang terisolir dari dunia luar? Wew.

Dalam laman itu kita bisa mengunduh laporan tiga tahun Pemerintahan Jokowi-JK loh. Dan dapat dilihat program Nawacita sampai tahun ketiga ini sudah masuk tahap pemerataan. Setelah tahun kedua masuk pada percepatan dan peletakan fondasi di tahun pertama. Tahun keempat dan kelima pasti makin kece.

Kalau masih ada masyarakat yang belum tahu tentang program Nawacita, ya cuma dua kemungkinannya. Dia sedari awal memang kontra Jokowi sehingga gak perlu mencari tahu program apa itu, atau masyarakat netral namun gaptek dan gak berusaha mengakses informasi dan cari tahu apa itu Nawacita. Wadezig.

Tapi sebenernya gak terlalu esensi lah ya mengenai tau apa gaknya masyaraat pada program Nawacita ini. Yang jauh lebih esensial kan eksekusi dari program tersebut. Misalnya aja seperti point membangun Indonesia dari pinggiran. Pembangunan infrastruktur kini merata di seluruh negeri tidak hanya di Jawa.

Tapi kalau dipikir-pikir salah Pemerintah juga sih kalau sampai masyarakat gak tau tentang program Nawacita. Karena dengan gak tau kan nantinya malah gak punya rasa ikut memiliki. Mereka jadi gak tau kalau prestasi perkembangan bangsa menjadi lebih maju ini sedikit banyak berkat pondasi Nawacita itu.

Udah tipikal masyarakat Indonesia sih yang sedikit apatis. Jadi cuek bebek gitu sama apa yang dilakukan pemerintah untuk kebaikan negeri ini. Eh, giliran ada efek samping kebijakan berupa penarikan subsidi BBM, baru deh triak-triak norki bilang Pemerintah zalim dan gak peduli sama rakyat kecil. Au ah gelap. (K16)