Semoga pemberantasan korupsi di Indonesia bisa segera dituntaskan.

PinterPolitik.com

Di tengah prediksi “gelapnya” perekonomian di 2023, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menerbitkan aturan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun depan. Seketika, praduga datang dari pengusaha bahwa kebijakan ini bernuansa politis yang mana mengarah ke keuntungan PKB dan sang ketua umum (ketum) Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

Praduga itu sendiri datang dari Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bidang Kebijakan Publik Danang Girindrawardana.

Dia menilai kebijakan Menaker Ida Fauziyah menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 tahun 2022 tentang Penetapan UMP 2023 menabrak aturan di atasnya, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Danang menaruh presumsi bahwa hampir mustahil Menaker Ida tak memahami hierarki regulasi tersebut.

Secara terbuka, Danang mengatakan kebijakan itu memiliki korelasi dengan upaya menaikkan elektabilitas PKB yang notabene merupakan partai politik (parpol) asal Menaker Ida.

Keterkaitan dengan elektabilitas Cak Imin pun turut disebutkan karena Permenaker itu dapat menjadi isu sebagai pembelaan kepada buruh dan tenaga kerja. Dua kelompok itu sendiri dikatakan menjadi konstituen penting PKB dalam setiap kontestasi elektoral, paling tidak sejak edisi 2009.

Tak hanya menyinggung keheranan atas ditabraknya regulasi, Menaker Ida juga dianggap telah memahami permasalahan di industri terkait dampak besar dari potensi jatuhnya industri padat karya seperti tekstil, garmen, hingga alas kaki di penghujung 2022 dan di awal 2023.

Tak hanya sampai disitu, Danang agaknya cukup komprehensif melandasi kritik Permenaker Ida dengan menyebutkan serangkaian dampak minornya.

Pertama, diterbitkannya aturan itu berpotensi menimbulkan ketidakpastian regulasi dan bahkan kerusakan iklim investasi di Indonesia yang sedang ditata oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kedua, aturan kontroversial itu dinilai dapat mendorong terjadinya kegagalan yang lebih parah pada industri padat karya di tahun 2023. Ketiga, kebijakan tersebut bisa bermuara pada kembali munculnya benturan antara buruh dan pengusaha.

Menaker Ida kemudian buka suara atas tudingan itu. Mantan anggota DPR RI yang pernah menjabat sejak 1999 hingga 2018 itu mengklaim regulasi yang dibuatnya tak menabrak aturan apapun.

Dia menjelaskan, Permenaker 18/2022 dibuat untuk menjawab aspirasi dan melengkapi PP 36/2021 yang belum dapat mengakomodasi kondisi sosial ekonomi masyarakat saat ini.

Lalu, benarkah tudingan yang menyebut regulasi Menaker Ida hanya demi kepentingan politik Cak Imin dan PKB? Serta mengapa pengusaha, pekerja, dan pemerintah mengenai upah ketenagakerjaan selalu membentuk relasi “segitiga yang tak sama sisi”?

Upah, Alat Politik? 

Upah pekerja selama ini kerap dianggap menjadi ihwal yang inheren dalam proses sebuah politik. Itu dikarenakan, segala keputusan mengenai ketenagakerjaan, termasuk upah, tak bisa luput dari tarik menarik kepentingan.

Berangkat dari studi kasus di Amerika Serikat (AS), sebuah tulisan di Roper Center for Public Opinion Research, Cornell University yang berjudul Wages of Win: The Public and the Minimum Wage Debate, menyatakan bahwa diskursus mengenai minimum wage atau upah minimum memang menjadi variabel yang cukup signifikan terkait dengan dukungan dan keberpihakan publik atas entitas maupun kandidat tertentu dalam pemilihan umum (pemilu).

Di Indonesia pun kiranya demikian. Diskursus buruh, ketenagakerjaan, dan upah selalu masuk ke gelanggang politik dan pemerintahan. Terdapat impresi positif yang diperebutkan para aktor dari potensi suara para pekerja yang begitu masif.

Bagaimana tidak, ketika berbicara UMP, efek yang ditimbulkan akan berdampak pada puluhan juta orang.

Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk yang bekerja di sektor formal dan mendapatkan upah tercatat sebanyak 54,28 juta orang per Februari 2022. Rata-rata upah buruh di periode yang sama, turut menjadi barometer dikarenakan secara umum kerap dianggap masih belum layak, yakni hanya sebesar Rp2,89 juta.

Artinya, pihak manapun yang berperan menaikkan standar upah minimum kiranya akan memperoleh impresi positif dari sebagian besar pekerja di sektor tersebut.

Bagi aktor politik, citra tersebut tentu akan sangat menguntungkan. Kesan keberpihakan tampaknya dapat menjadi deposit politik berharga jelang sebuah kontestasi elektoral. Tinggal aktor politik mana yang memiliki akses untuk merengkuhnya.

Selain itu, secara momentum, dihembuskannya kenaikan upah oleh Menaker Ida juga agaknya memiliki relevansi politik.

Tahun 2023 sendiri menjadi pertaruhan terakhir para aktor politik di tanah air untuk mengerahkan semua yang dapat dikapitalisasi bagi keuntungan masing-masing jelang Pemilu setahun setelahnya.

Timing atau momentum menjadi hal yang cukup esensial untuk menganalisis mengapa sebuah aksi-reaksi para aktor politik mengemuka, sebagaimana halnya yang dijabarkan Luis Rubio dalam publikasinya yang berjudul Time in Politics.

Dalam analisis Rubio, timing sangat penting untuk diperhatikan dalam komunikasi dan manuver politik. Preferensi timing yang dipilih dapat menentukan perbedaan output yang cukup signifikan dari sebuah interaksi politik.

Sementara itu, dalam Political Timing: A Theory of Politicians’ Timing of Events, John Gibson menyatakan bahwa momentum tertentu dalam politik dapat digunakan untuk memaksimalkan benefit politik atau meminimalkan risiko dan biaya sang aktor politik.

Jika perspektif Rubi dan Gibson dijadikan pisau bedah untuk menganalisis manuver Menaker Ida mengenai UMP 2023, dugaan Danang bahwa ada motif politik kiranya memiliki signifikansi.

Selama kursi menteri diisi oleh kader parpol, dugaan eksistensi kepentingan tertentu, plus dalam momentum tertentu kiranya cukup sulit untuk dihindari.

Di titik ini, penilaian atas integral kepentingan yang mengarah pada Cak Imin pun tak dapat dipungkiri memiliki benang merah yang kasat mata, khususnya untuk menarik simpati sebagaimana juga dikatakan Danang.

Lalu, apakah manuver Menaker Ida akan benar-benar menguntungkan PKB dan Cak Imin?

Bisa Jadi Bumerang? 

Satu hal lain terkait kritik Apindo bahwa konstituen PKB merupakan buruh dan para pekerja kiranya juga memiliki relevansi. Jika ditarik riwayatnya, posisi menteri ketenagakerjaan selalu menjadi “kuncian” PKB sejak era Erman Soeparno di Kabinet Indonesia Bersatu jilid pertama.

Cak Imin yang mengampu Ketum PKB sejak tahun 2005 kemudian dipercaya menjadi menaker di Kabinet Indonesia Bersatu jilid kedua, yang kemudian diteruskan kader PKB lainnya secara berturut-turut melalui Hanif Dhakiri sampai Ida Fauziyah.

Sejenak kembali ke timing, political policy making atau pembuatan kebijakan politik yang mungkin dipilih Cak Imin saat ini mungkin lebih menguntungkan untuk berpihak kepada buruh dibandingkan pengusaha.

Akan tetapi, manuver itu bisa saja menjadi bumerang bagi PKB dan Cak Imin. Bahkan, tak menutup kemungkinan juga efeknya secara langsung maupun tidak langsung kepada Partai Gerindra dan Prabowo Subianto yang telah menjalin relasi politik 2024.

Setidaknya itu dikarenakan dua hal. Pertama, Permenaker terkait UMP mungkin bisa tak dipatuhi oleh para kepala daerah dengan tidak melakukan apapun. 

Peter Rose dalam The Politics of Doing Nothing menjelaskan filosofi Tiongkok kuno, yakni Tao Te Ching di mana memiliki makna: tidak ada gunanya menabur benih di tengah musim dingin.

Itu secara harfiah berarti hal terbaik adalah tak perlu melakukan apa-apa dalam hal menyemai benih namun tetap menyiapkan tanah yang baik sampai musim semi tiba.

Permenaker Ida kemungkinan juga bisa “didiamkan” oleh kepala daerah. Tidak hanya pertimbangan perekonomian yang belum 100 persen pulih, tetapi juga bisa saja demi kepentingan politik personal lain atau pun justru keberpihakannya pada pengusaha.

Preseden Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) yang bisa tak tunduk pada Surat Edaran Menaker pada tahun 2021 yang juga mengatur kenaikan UMP agaknya dapat menjadi sampel.

Saat itu, RK seakan tak melakukan apa-apa atau “doing nothing” terhadap SE Menaker Ida. Dan secara politik, doing nothing RK di saat yang sama juga dapat bermakna something atau “sesuatu”.

Satu hal yang mungkin menjadi variabel determinan adalah fakta bahwa pengusaha memiliki kekuatan politik.

Analis sosial politik dan ekonomi dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun mengatakan orang-orang yang berada di arena politik seringkali ditentukan oleh pergerakan ekonomi, atau lebih spesifik oleh pengusaha.

Di tahun 2023, dengan keadaan ekonomi yang diprediksi tidak baik, kenaikan UMP tak menutup kemungkinan akan memperparah gelombang PHK. Muaranya, bumerang politik tampaknya tak hanya akan diderita PKB dan Cak Imin, tapi juga pemerintah secara umum.

Dari intrik ini, kecermatan dalam perumusan kebijakan agaknya menjadi hikmah yang lagi-lagi harus menjadi pelajaran. Belum terlambat bagi Menaker Ida, plus kemungkinan motif politik PKB, untuk meninjau kembali kebijakan populis menaikkan upah yang justru berpotensi memiliki dampak lebih luas. (J61)

Menaker Ida Fauziyah sebut tata cara pencairan JHT akan kembali ke aturan lama

Dikritik Puan Maharani, Menaker sebut aturan JHT mengacu ke UU SJSN yang dikeluarkan di era Megawati

Pemerintah diminta tinjau kembali aturan JHT soal usia pencairan dana

PinterPolitik.com

Di dunia yang serba digital, masyarakat Nusantara di alternate universe Bumi-45 pun merasakan perlunya keharusan untuk mengikuti perkembangan zaman. Hal ini berlaku di berbagai platform dunia maya – mulai dari Instangram, BukuWajah, Cuitter, hingga TekTok.

Urgensi untuk hadir di semua layanan media sosial (medsos) ini bahkan tidak hanya dirasakan oleh mereka yang supel, melainkan juga mereka-mereka yang ingin menyampaikan pesan-pesan penting kepada masyarakat. Ambil lah Menteri Tenaga Kerja (Menteker) Ida Fauziyo sebagai salah satu contohnya.

Ida merasa bahwa masyarakat perlu sadar bahwa peran kementeriannya, yakni Kementerian Tenaga Kerja (Kemteker), memiliki andil penting – misalnya terkait pentingnya penilaian pegawai tetap terhadap anak-anak magang yang dianggap terlalu rajin. Semua orang pun tahu bahwa isu anak magang ini tidaklah seramai isu-isu lainnya – seperti isu kenaikan upah minimum.

Itulah sebabnya Kemteker membuat video-video unik nan lucu di TekTok. Untungnya, akun TekTok milik Kemteker ini mendapatkan banyak tanggapan. Tidak hanya itu, Ida pun sampai menggelar Kompetisi Video TekTok 2021 di kementeriannya.

Ida: Oke, kawan-kawan. Eh, mungkin, saya manggilnya bro dan sis ya, biar kita semua merasakan energi muda melalui platform TekTok ini.

Giring: Lho, itu kan sudah jadi ciri khas partai saya, Bu.

Ida: Oh, iya, iya. Mohon maaf kalau begitu.

Chuck Imin: Bagaimana kalau pakai branding partai kita saja, Bu? TekTok siap ngentup.

Ida: Waduh, ngentup-ngentup gini bahaya nih.

Chuck Imin: Barang kali, kita bisa tuh bikin tren challenge di TekTok. Siapa tahu kan bisa masuk #fyp? Hehe.

Ida: FYP itu apa ya kalau boleh tahu?

Kristo (sambil menirukan suara Joko): Itu lho, Bu. Istilah untuk yang lagi ngetren gitu di TekTok. Hehehe.

Baca Juga: Menaker: Wasit Buruh vs Pengusaha

Ida: Lho, tak kira kamu Pak Joko. Kaget aku. Ya sudah, kalau gitu saya bikin TekTok sama tim saya dulu aja ya.

(Setelah membuat sebuah video TekTok, ternyata akun Kemteker mendapatkan banyak tanggapan.)

Ida: Lho, kok komennya pada begini? Kok dibilang nir-faedah?

Bowo Alpenliebedich: First time, Bu? Sabar, Bu. Netizen emang begitu kok. 

Ida: Kamu siapa ya?

Bowo Alpenliebedich: Saya Bowo, Bu.

Ida: Bowo? Bukan Bowo yang Menteri Pertahanan kan?

Bowo Alpenliebedich: Bukan dong. Kalau yang itu beda lagi.

Ida: Eh, by the way, kamu TekToker juga ya? Gimana sih caranya bikin TekTok yang bagus?

Pak Bas: Saya bantuin sini biar bisa bikin medsos yang kece.

Ida: Lho, Pak Bas? Pak Bas kan kerennya di akun Cuitter. Gimana sih caranya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUP) bisa bikin konten lucu gitu?

Pak Bas: Mungkin, Bu Ida harus bisa sekeren saya dulu. 😎

Alhasil, Bu Ida pun belajar kepada Pak Bas agar bisa membuat konten-konten medsos yang kreatif. Mampukah Bu Ida relate kepada anak-anak muda di Bumi-45? Itu semua kembali kepada Bu Ida yang mengepalai Kemteker – yang mana mengurusi banyak tenaga kerja yang kini berusia muda. (A43)

Baca Juga: Puzzle Game PAN untuk Menaker

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Gengs, pernah nggak sih kalian berpikir andai nggak ada buku-buku yang berisi teori perjuangan kelas dalam dunia ekonomi dan politik, kira-kira bakal ada nggak ya demo-demo menuntut kenaikan upah? Mimin sering tuh berpikir begitu.

Emang sih kadang-kadang relasi ekonomi ini diperhatikan hanya dari sisi tuntutan buruh saja. Padahal, bukankah para pengusaha atau pemilik modal ini justru yang menjadi penentu para buruh itu bisa mendapatkan upah atau tidak.

Coba kita lihat film-film Hollywood tentang persinggungan dua kelas ini. Di film Spartacus dan American Factory, misalnya, kelihatan banget loh bahwa yang paling utama tuh sisi kemanusiaan yang harmonis, bukan egoisme antar golongan.

Tapi, mimin juga sadar sih, kalau mewujudkan hal itu sangat sulit. Mungkin ini efek doktrin teori kali ya? Upps.

Makanya, karena mengharapkan keduanya berdamai secara alamiah itu susah, di sinilah peran negara dibutuhkan segera. Ibarat pertandingan sepak bola, mengharap kedua tim menjalankan pertandingan secara fair hanya mungkin terjadi manakala ada wasit di tengahnya.

Kalau diterjemahkan, omongan mimin yang berbusa-busa penuh semangat 45 di atas bisa dilihat dalam konteks tuntutan kenaikan upah yang diminta oleh serikat buruh untuk tahun 2021.

Coba bayangin saja, sob, ini kondisinya masih pandemi loh, kok tiba-tiba ada keinginan upah buruh naik. Andai kalian jadi pengusaha, pusing nggak sih kira-kira? Udah pemasukan terganggu, eh ditambah masalah seperti ini.

Tentu saja para pengusaha jadi berkeluh kesah dengan tuntutan ini. Lagian soal Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kerja (UMK) kan sudah diatur di dalam PP 78/2015. Jadi mbok ya semua pihak nurut sama peraturan itu, bukan tambah koar-koar tanpa kejelasan.

Meski begitu ya mimin sadar sih, buruh juga nggak bisa total disalahkan karena mungkin alasannya tuh sama, yakni kebutuhan. Bedanya, kebutuhan pengusaha ada di sektor makro, sedang buruh pada sisi domestik, seperti keluarga.

Apabila sudah begini, mimin pengen deh Bu Ida Fauziyah selaku Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) segera turun tangan. Kan, Bu Ida punya kekuasaan mengatur warga negara, ya tinggal panggil aja tuh perwakilan buruh dan pengusaha.

Berikan penjelasan tentang kondisi ekonomi yang sedang sulit. Sedikit-dikit sampaikan teori trickle down economy sekalian, Buk, biar mereka paham, bahwa jika cash flow perusahaan stabil, kesejahteraan buruh pun ikut stabil. Sedang kondisi sekarang kan masih sama-sama sulit. Kalau perlu ceramahi juga tentang menahan diri dan sabar, ya. Kan Bu Ida harusnya lebih paham kan ya? Upps. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Pinterpolitik.com

Memang benar ya, cuy, kata orang bijak bahwa segala sesuatu harus ditaruh pada tempatnya. Sebab, kalau tidak, urusan pasti akan jadi gawat.

Kira-kira seperti itulah kondisi yang terjadi saat Rapat Kerja (Raker) antara Komisi IX DPR RI dengan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah. Raker yang seharusnya membahas kondisi pekerja terdampak pandemi Covid-19 tersebut tiba-tiba anggota Komisi IX dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Intan Fauzi mengagetkan para tamu undangan.

Pasalnya, secara spontan, Bu Intan bilang begini, cuy, “Saya ingin bertanya, sebenarnya spesifik seperti apa sih, Bu, sehingga harus 500 TKA (tenaga kerja asing) yang didatangkan dan itu resistensinya besar.” Lebih-lebih, berulang kali Bu Intan memberikan penebalan pada kata ‘nurani’ seorang pemimpin.

Bak cacing kepanasan di kala musim kering, begitupun hati Bu Menaker serasa menggeliat sakit. Itu kelihatan banget sihdalam statement-nya Bu Ida berikut, “Saya kira ini pingin nangis jadinya, kita bisa mengatasnamakan nurani dengan secara proporsional tentu saja.”

Begitulah suasana rapat. Bukannya membahas nasib pekerja, eh malah saling berargumen soal ‘nurani’.

View this post on Instagram

Beri bantuan tapi ko gak ikhlas #prakerja #kartuprakerja #corona #coronavirus #covid19 #jagajarak #cucitangan #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jul 13, 2020 at 6:16am PDT

Mimin sebenarnya heran juga kenapa tiba-tiba Bu Intan bahasannya jadi melenceng? Lhawong dari dulu suara rakyat yang merengek menyuarakan ‘di mana hati nurani wakil rakyat’ dalam soal kehidupan yang banyak ragam saja nggak sampai membuat legislator ber-statement soal ‘nurani’ kok, masak tiba-tiba dalam rapat ini keluar secara spontan.

Nah, makanya, pikiran nakal mimin justru curiga kalau-kalau ternyata offside-nya Bu Intan ini sebenarnya menyimpan agenda politik tertentu untuk menurunkan citra Bu Menteri. Karena ternyata Bu Intan doang lho, cuy, yang membahas TKA ini. Sampai-sampai, ketua rapat pun menegur Bu Intan secara tegas.

Wah, jangan-jangan ada kaitannya dengan hasrat politik PAN nih, Bu? Secara Bu Intan kan dari PAN, jadi pasti tahulah kalau PAN sedang serius menanggapi soal reshuffle menteri.

Bahkan, Ketum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) sudah mempersiapkan nama lho – menyusul hasil riset Indonesia Political Opinion (IPO) tentang daftar menteri yang layak diganti, yakni Pak Yasonna, Pak Terawan, Bu Ida, dan seterusnya.

Apa mungkin rapat kemarin jadi ajang menggoyang kursi Bu Ida? Apalagi, isu TKA sangat menarik dan menjual. Ya sudahlah, daripada berspekulasi, mending mimin lanjutin tontonan drama reshuffle ini ya. Hehe. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Cuy, ada analogi menarik nih terkait kasus yang menimpa Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah saat mengatakan kalau tenaga kerja asing (TKA) dari Tiongkok yang didatangkan ke Indonesia mengemban fungsi transfer of knowledge atau berbagi pengetahuan kepada tenaga kerja lokal.

Padahal nih, ombudsman kita sudah bilang dalam investigasinya bahwa sebagian besar TKA tersebut datang ke Indonesia cuma jadi pekerja kasar. Analogi kasus itu begini, cuy: tahu Alexandre Pato kan? Anak bola pasti tahu lah.

Doi sangat fenomenal di masanya apalagi saat di AC Milan. Namun, seiring perjalanan kariernya, performanya menurun. Bisa dibilang sudah habis skill magisnya di lapangan hijau deh.

Namun, entah bisikan dari mana, tiba-tiba di tahun 2016, saat Pato benar-benar sudah tidak nyaring dielu-elukan oleh fans. Hal ini terjadi ketika si Biru London – sebutan Chelsea – mendatangkannya dari Corinthians.

Awalnya sih, Pato sempat menjawab keraguan dengan menyumbangkan satu gol kala melawan Aston Villa. Dan, ternyata itu jadi gol pertama dan terakhirnya bersama Chelsea. Kayak menyesal, Chelsea pun akhirnya mendepaknya balik ke Corinthians lagi.

Maka, tidak heran deh kalau pembelian Pato ini dianggap sebagai ‘hanya kepanikan Chelsea’. Ya kasihan Pato, sih, tapi lebih kasihan Chelsea deh, cuy. Pasalnya, ini menyangkut kesuksesan komunal bukan individual.

View this post on Instagram

Nampaknya pemerintah perlu tiru kebijakan Trump soal Tenaga Kerja Asing disaat pandemi #tka #tenagakerjaasing #donaldtrump #trump #jokowi #corona #coronavirus #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #cucitangan #stayhealth #pakemasker #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jun 25, 2020 at 11:36pm PDT

Ya, hampir sama dengan kasus Pato dan Chelsea, Indonesia soal TKA Tiongkok ini dikhawatirkan juga begitu. Soalnya nih, kedatangannya TKA saja sudah menggambarkan seakan Indonesia lagi panik ekonomi.

Bayangkan lho di tengah pandemi bukannya manfaatkan tenaga lokal, eh, malah TKA. Sudah gitu, alih-alih seperti Bu Menaker berharap TKA ini bisa jadi media untuk transfer knowledge, eh, lha kok dilihat dari investigasi Ombudsman pun, komposisi tenaganya justru kebanyakan diisi pekerja kasar.

Ya, mimin sih jujur aja nggakpapa kalau Menaker mendatangkan TKA – asal dari unsur tenaga ahli lah, biar serius gitulho transfer pengetahuannya. Kalau cuma tenaga kasar, yang lokalan sudah melimpah ruah. Tahan banting pula.

Mimin curiga deh ada kepentingan di belakang ini. Bau-baunya tercium saat mimin melihat aktor yang nyaring suaranya justru Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Panjaitan. Ini ketika doi meminta agar berbicara soal TKA Tiongkok dalam rapat dengan tiga menteri lainnya, yakni Yasonna Laoly (Menteri Hukum dan HAM), Ida Fauziah (Menaker), dan Retno Marsudi (Menteri Luar Negeri).

Itu aneh, cuy, soalnya yang layak bicara nih justru ketiga menteri yang memilih diam itu. Kecurigaan mimin bertambah apalagi Yasonna menyebut bahwa Pak Luhut diberi waktu bicara lebih banyak soalnya ini berkaitan dengan investasi.

Lha kalau memang investasi, otomatis kan ada hukum ‘kalau bagus, ya dilanjut’. Terus andai benar, buat apa pernyataan Bu Ida soal durasi kontrak dan hanya transfer of knowledge? Jujur saja deh, kalau ternyata nanti memuaskan, pastinya lanjut kan? Hadeuh. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Gengs, ingat saat dulu di bangku dasar pernah dicerita-in tentang ajudan Aji Saka yang rela bertempur untuk menjalankan titah sebagai murid nggak? Alkisah, Aji Saka – begawan yang identik dengan asal muasal aksara Jawa – memiliki dua murid yang bernama Dora dan Sembada.

Suatu hari, Aji Saka hendak pergi merantau. Karena bakal lama, dititipkanlah padepokan beserta pusakanya kepada salah satu murdinya, Sembada, sedang Doha diajak mengembara.

Hingga tibalah Aji Saka dan Doha di wilayah Medang Kamulun yang saat itu dipimpin Prabu Dewata Cengkar – raja yang culas dan penindas. Singkat cerita, si Aji Saka bertempur sama si Prabu.

Duel seru itu dimenangkan secara magis oleh Aji Saka. Setelah jadi raja, Aji Saka mengutus Doha untuk menemui Sembada dalam rangka meminta pusaka yang dititipkan kepadanya. Si Sembada gak mau dong, secara dia dibilang hanya boleh menyerahkan pusaka apabila Aji Saka yang mengambilnya.

Si Doha juga memaksa, soalnya titah guru harus dilaksanakan. Bertempurlah mereka, sampai keduanya meninggal dunia. Aji Saka sedih dan menyesal. Akhirnya ia membuat prasasti berupa aksara Jawa buat mengenang keduanya.

Begitulah kisah zaman nenek moyang. Apa yang bisa kita ambil, gengs? Ya banyak sih. Tapi, yang paling pas sama pembahasan adalah pemimpin harus jelas dan jangan setengah-setengah kalau ngasih perintah.

Ini penting diperhatikan, cuy, terutama bagi Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah yang menerbitkan surat edaran Menaker Nomor M/6/HO.00.01/V/2020 yang semakin gak jelas arah ketegasannya. Dalam edarannya itu, Bu Menteri menganjurkan ada dialog antara pengusaha dan pekerja soal pencarian dana tunjangan hari raya (THR).

Coba dipikir deh, gengs. Masa aktor penting negara ini mainnya kayak wasit lempar dadu?

View this post on Instagram

Bener nggak nih komunikasi di Istana kurang baik? #istana #menteri #menterijokowi #coronavirus #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #tidakmudik #dirumahaja #cucitangan #pakaimasker #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on May 15, 2020 at 10:06pm PDT

Ini kalau dilihat pakai mata telanjang, seakan gak ada soal. Tapi coba deh kita memahaminya dari perspektif kultur dan sosial. Nih, gengs, sudah dari dulu, kalau THR itu jadi kewajiban pengusaha yang harus dibayarkan sebelum 7 hari menuju lebaran.

Lagian, di peraturan pemerintah tentang pengupahan sudah diatur demikian kan? Ditambah lagi, kalau misal ada dialog, siapa kira-kira yang dirugikan? Ya, pasti pekerja.

Meski Bu Menteri bilang, “Proses dialog tersebut dilakukan secara kekeluargaan. Dilandasi dengan laporan keuangan internal perusahaan yang transparan dan itikad baik untuk mencapai kesepakatan,” tapi tetap saja kalau ada dialog ini pekerja pasti bakal diam. Ampun bos. Hadeuhh.

Nah, jadi, mending Bu Menteri berikan arahan yang jelas dong. Jangan sampai pekerja dan pengusaha di meja rapat pada berantem kayak muridnya Aji Saka.

Ya, kalau Bu Menteri bingung, mending konsultasi sama partainya, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang punya semboyan Lahir Bathin. Masa dengan semboyan itu masih tidak juga mengerti harus ngapain sih?

Setidaknya, pahami kebatinannya pekerja lho, Bu. Apalagi, PKB kan juga punya motto “Membela yang Benar”. Pasti tahu harus menjalankan kebijakan yang seperti apa.

Please, sekali ini aja deh PKB nampakin wajahnya di dalam kabinet, secara mimin sudah lama gak lihat sepak terjang partai lebah ini – lebih-lebih pada saat pemerintahan kena hantaman. Masa sudah dapat peringkat Pemilu yang memuaskan dan duduk di kursi kabinet yang lumayan empuk masih ciut buat unjuk gigi sih? Upsss. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.