PinterPolitik.com

“Di tengah belantara informasi ini, beruntunglah kita masih punya sumber informasi yang segar, akurat, dan terpercaya: pers nasional,” tulis Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 9 Februari. Sejak tahun 1985, melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1985, setiap tanggal 9 diperingati sebagai Hari Pers Nasional (HPN).

Pers atau mungkin lebih akrabnya media adalah jendela dunia di abad modern. Media sendiri berasal dari kata Latin medium yang berarti “jalan tengah atau perantara”. Penggunaan kata “media” untuk menggambarkan surat kabar dan radio, yang kemudian kita sebut sebagai media massa dilakukan sejak tahun 1920-an.

Seiring dengan meningkat dan terpusatnya kekuatan politik, muncul kebutuhan untuk menghadirkan transparansi pemerintahan. Atas kebutuhan ini, media massa kemudian mendapatkan tempat khusus karena perannya dalam mendistribusikan berita. Seperti dari istilah Latin-nya medium, media massa adalah jembatan antara elite politik dengan masyarakat umum.

Priya Kumari dan Suhas M.P dalam tulisannya Is Media the Fourth Pillar of Democracy?, menyebut istilah pilar keempat demokrasi pertama kali digunakan oleh sejarawan Skotlandia Thomas Carlyle pada tahun 1840. Media berperan untuk memberi informasi tentang semua kegiatan politik, sosial, dan ekonomi. Media hadir seperti cermin yang memantulkan realitas ke hadapan publik. Media juga memiliki kekuatan penekan untuk mendorong penyelidikan kasus dan menuntut keadilan.

Secara khusus di demokrasi, mengutip artikel berjudul The Role of Media in Democracy: A Strategic Approach, terdapat dua peran media di demokrasi. Pertama, memastikan masyarakat membuat pilihan yang bertanggung jawab dan terinformasi. Media memberikan akses informasi ke masyarakat terkait calon pemimpin mereka. 

Kedua, media menjalankan fungsi pengawasan dan pemeriksaan karena memiliki kekuatan penekan untuk membuat wakil-wakil yang terpilih menjunjung tinggi sumpah jabatannya. Media memberikan informasi ke publik terkait bagaimana kinerja pejabat yang mereka pilih. Apakah mereka menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak.

Mengutip ilmuwan politik Amerika Serikat (AS) Francis Fukuyama, transparansi dan akuntabilitas merupakan ciri khas demokrasi modern. Dengan demikian, mengacu pada peran-peran tersebut, dapat dikatakan media merupakan aspek terpenting dalam demokrasi saat ini.

Namun, seperti yang menjadi pertanyaan Endy Bayuni dalam tulisannya Reclaiming the role of the press as the fourth pillar of democracy, apakah saat ini media massa masih memenuhi tugasnya sebagai pilar keempat demokrasi?

Dua Ganjalan Utama

Mantan Executive Editor LensaIndonesia.com, Khairul Fahmi, menyebut empat poin agar media dapat menjalankan perannya sebagai pilar keempat demokrasi, yakni integritas jurnalis, independensi dapur redaksi, intelijensia para jurnalis, dan kedisiplinan dalam tata kelola peliputan dan keredaksian.

Tom Nichols dalam bukunya The Death of Expertise memberikan penjelasan penting yang selaras dengan poin-poin Fahmi. Menurut Nichols, saat ini telah terjadi transformasi bentuk berita yang membuat kualitas media menjadi menurun.

Tidak seperti saat ini di mana jumlah media sangat banyak, dulunya jumlah media dapat dihitung jari. Menurut Nichols, ini membuat media dapat fokus dalam menjaga kualitas dari pemberitaan karena tidak memikirkan persaingan seperti sekarang. Ketika media begitu banyak, persaingan tidak lagi berpusat pada kualitas pemberitaan ataupun investigasi, melainkan pada sebesar apa rating dan klik yang didapatkan.

Persoalan ini kemudian membuat media mengaburkan antara berita dengan hiburan agar dapat mendulang klik sebanyak mungkin. Selain perlombaan mencari klik, banyaknya jumlah media juga dilihat telah menurunkan kualitas dari para jurnalis. Menurut Nichols, dahulunya jurnalis merupakan suatu profesi yang menantang, mereka melakukan investigasi panjang dan mendalam. 

Namun sekarang, semua orang dapat menjadi jurnalis. Profesi jurnalis dipandang dapat dilakukan oleh semua orang karena tugasnya hanya menyadur pernyataan pejabat, ataupun mencari isu yang hangat untuk diberitakan.

Dengan tuntutan mendulang klik sebanyak mungkin, adu cepat antar media, serta tuntutan jumlah berita harian, pertanyaannya tentu satu, bagaimana jurnalis dapat membuat berita yang berkualitas?

Selain perubahan bentuk berita, Jane B. Singer dalam tulisannya Are micropayments a viable way to support the news business?, menyebutkan bahwa pendapatan yang turun drastis dalam dua dekade terakhir dan belum adanya model bisnis yang jelas telah membuat media berada dalam krisis eksistensial. 

Atas masalah tersebut, media kemudian mengandalkan investor dan iklan untuk bertahan hidup. Untuk kepentingan itu, mencari rating dan klik sebesar mungkin menjadi tidak bisa dihindari.

Ross Tapsell dalam bukunya Kuasa Media di Indonesia: Kaum Oligarki, Warga, dan Revolusi Digital, juga menyebutkan bahwa industri media saat ini memberikan ruang yang besar atas masuknya intervensi kapital. Pasalnya, berbeda dengan media tradisional yang hanya memproduksi koran ataupun siaran radio, saat ini industri media membutuhkan berbagai infrastruktur yang mahal. 

Ini kemudian melahirkan fenomena di mana media menjadi perpanjangan tangan dari kepentingan para investor dan pemilik media. Secara khusus, Tapsell menyebut fenomena ini sebagai oligarki media.

Dengan demikian, dapat disimpulkan terdapat dua masalah utama yang membuat kualitas pemberitaan menjadi menurun. Pertama adalah kebutuhan dalam mengejar klik dan sensasi. Kedua adalah dilema finansial yang membuat media mengikuti agenda politik sang pemilik kapital.

Masih Jadi Pilar?

Di titik ini, kita kembali pada pertanyaan Endy Bayuni, apakah media masih menjadi pilar keempat demokrasi? Untuk menjawabnya, pertama-tama ada yang perlu digarisbawahi, yakni membedakan peran media secara umum, dengan perannya dalam konteks demokrasi.

Secara umum, kembali mengutip Priya Kumari dan Suhas M.P, media di Indonesia telah menjalankan perannya sebagai cermin realitas dan menjadi kekuatan penekan. Pada kasus terbaru di Desa Wadas, misalnya, media memainkan peran penting dalam menyadarkan masyarakat dan politisi atas masalah yang terjadi.

Namun, apabila membahas perannya sebagai pilar keempat demokrasi, sebagaimana dalam artikel The Role of Media in Democracy: A Strategic Approach, media di Indonesia tampaknya belum menjalankan fungsinya dengan baik.

Menurut Tapsell, oligarki media telah membuat media massa di Indonesia menjadi alat elite politik dalam mempromosikan agenda politiknya. Akhir-akhir ini, misalnya, media menjadi alat untuk memetakan reaksi publik terkait siapa sosok yang akan dimajukan di Pilpres 2024. Secara khusus, fenomena ini disebut sebagai trial balloon.

Linda Vuskane dalam tulisannya The role of the mass media within liberal democracy, juga menyinggung persoalan ini. Menurutnya, poin utama yang membuat media disebut sebagai pilar keempat demokrasi adalah independensi. Namun, dengan media yang merupakan perusahaan komersial, kecenderungan media untuk mendukung partai, politisi, pengusaha, atau bentuk status quo lainnya disebut menjadi tidak bisa dihindari.

Bertolak pada masalah yang dibahas Tapsell dan Vuskane, seberapa mungkin media menjalankan perannya sebagai pilar keempat demokrasi? Alih-alih memberikan informasi rinci terkait kualitas atau kualifikasi calon pemimpin, media lebih kerap memberitakan seputar sensasi yang dihadirkan para politisi. (R53)

PinterPolitik.com

Siapa bilang kalau warisan budaya tradisional yang khas tidak ada yang bisa bertahan di masa modern sekarang? Buktinya, banyak lho warisan-warisan budaya Indonesia yang hingga kini masih menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Salah satunya adalah jamu. Ramuan yang biasa digunakan sebagai obat-obatan tradisional di Indonesia ini kerap dikonsumsi karena khasiat-khasiat yang diyakini. Bahkan, sebenarnya, obat-obat herbal memiliki khasiat kompleks dibandingkan obat-obatan modern lho.

Kalau nggak percaya, coba tanya aja ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Gimana coba caranya Pak Jokowi bisa tetap fit dalam menjalani jadwal kepresidenannya yang begitu padat?

Kabarnya, Pak Jokowi setiap hari mengonsumsi sejumlah jenis jamu lho – bahkan sampai tiga kali sehari. Kata juru masak di Istana, racikan jamunya Pak Presiden itu mengandung delapan potong temulawak, enam potong kunyit, tigaa potong jahe, dan batang serai lho.

Tapi, menariknya, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung pada peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2021 kemarin menyebutkan bahwa pemerintah kini juga membutuhkan “jamu” yang lain lho. Dengan menggunakan “jamu” sebagai analogi, Pak Pramono menyebutkan bahwa pemerintah kini justru membutuhkan kritik dan masukan yang pedas dan tajam.

Baca Juga: Paradoks Keinginan Kritik Jokowi

Hmm, emang sih, jamu itu juga memiliki berbagai rasa yang berbeda – tergantung jenisnya. Kadang, beberapa dari mereka memiliki rasa yang tajam, mulai dari pedas hingga pahit lho.

Nah, kalau ngomongin jenis jamu gini, kira-kira, jenis jamu kritik apa ya yang disukai oleh pemerintahan Jokowi? Mungkin, para pembaca PinterPolitik.com memiliki sejumlah masukan nih biar pemerintah segera memenuhi kebutuhan jamu kritiknya. Hehe.

Eits, tapi Mimin mau ngingetin dulu nih buat para pembaca yang mau ngasih masukan untuk pemerintah soal jamu kritik mana aja yang “nendang” pol. Soalnya, ada lho sejumlah jamu kritik yang kayak-nya nggak disukai pemerintah.

Sejauh yang Mimin ingat sih, beberapa di antaranya adalah jamu Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), jamu Front Pembela Islam (FPI), dan sejumlah jamu lain seperti jamu kritik dari aktivis-aktivis. Waduh, itu semua kan justru jamu kritik yang biasanya paling “nendang” ya? Kalau gini, jamu kritik mana lagi ya yang bisa “diminum” pemerintah? Hihi. (A43)

Baca Juga: Inikah “Jebakan Batman” ala Jokowi?

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Refleksi hari pers nasional (HPN) yang jatuh pada 9 Februari, hari ini, kiranya memiliki makna yang jauh berbeda dalam sejarah insan media tanah air. Jika dalam kondisi normal saja, media kontemporer arus utama acapkali mengalami gejolak sedemikian rupa, pandemi Covid-19 membuat semuanya terasa jauh lebih menantang.

Digelar secara virtual, peringatan HPN secara nasional edisi kali ini sendiri mengangkat tema “Bangkit dari Pandemi”. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pagi tadi menyampaikan bahwa selain menjadi suluh yang menyingkap segala informasi yang terpercaya, pers juga menjadi ruang bagi diskusi dan kritik demi penanganan dampak pandemi yang lebih baik.

Sementara Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, pada Konvensi Nasional Media Massa dalam menyambut Hari Pers Nasional 2021 Senin kemarin, juga mengemukakan bahwa kontribusi dalam upaya mengalahkan pandemi Covid-19 ini disebut panggilan sejarah bagi dunia pers dan jurnalistik di Indonesia.

Anies menempatkan strata peran media massa seperti halnya para pendiri bangsa ketika berjuang dengan menulis buah pikiran yang disampaikan dalam bentuk tulisan yang menggetarkan dan menggelorakan semangat kemerdekaan.

Apalagi pandemi juga merupakan peristiwa historis dengan dampak yang luar biasa dan setiap detik dinamikanya akan menjadi perhatian dan pembelajaran di masa yang akan datang.

Baca juga: Paradoks Keinginan Kritik Jokowi

Peran media dijabarkan eks Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu penting sebagai penyambung untuk bisa memastikan pemerintah benar mengimplementasikan 3T (tracking, tracing, dan treatment). Mengingat media memiliki urgensi untuk memastikan bahwa proses pemerintahan berjalan dengan benar sebagai salah satu pilar demokrasi.

Dan di saat yang sama, lanjut Anies, media juga harus mengajak, mencerahkan, dan mencerdaskan masyarakat untuk menjalankan protokol kesehatan dengan benar.

Lalu, seperti apa sesungguhnya esensi peran media arus utama sepanjang krisis kesehatan publik yang terjadi seperti saat ini? Dan apakah dengan kondisi saat ini, media dapat menjadi metronom nalar dan perilaku masyarakat, ketika pemerintah kerap kali dinilai kurang cakap dalam menangani pandemi Covid-19?

Instrumen Menentukan Sejak Dulu?

Seperti intisari yang dikemukakan Anies bahwa pandemi adalah peristiwa historis dengan derajat makna yang tinggi, berdasarkan sejarahnya krisis kesehatan publik, seperti wabah, epidemi, hingga pandemi, memang menguak betapa vitalnya peran pers dan media.

Dalam publikasinya di The New Republic, Walter Shapiro menjabarkan signifikansi media massa di tengah Pandemi Flu Spanyol tahun 1918 di Amerika Serikat (AS). Akibat adanya tekanan untuk mempertahankan moral masa perang kala itu, pejabat pemerintah baik federal maupun lokal tidak mengatakan yang sebenarnya mengenai realita dan berbahayanya virus tersebut.

Hal itu berdampak pada bagaimana surat kabar di kota besar — yang menjadi sumber berita dominan di masa sebelum radio — cenderung menutupi kebenaran dan mempraktikkan penyensoran sendiri pada tingkat yang mengkhawatirkan. Setiap artikel atau tajuk berita menyajikan informasi yang tidak lebih dari sekadar kekhawatiran biasa tentang virus tersebut.

Ditambah dengan keterbatasan teknologi informasi dan media, hasilnya adalah efek kilat tentang bagaimana ketidaktahuan publik ditambah dengan misinformasi yang merajalela, secara tragis memperburuk keadaan yang berujung pada 675 ribu kematian.

Apa yang terjadi di AS saat itu berbanding terbalik dengan yang terjadi di Yunani. Surat kabar perintis lokal bernama Thessalia, adalah yang pertama mengumumkan kedatangan “Flu Spanyol” di Negeri Para Dewa.

Thessalia membahas secara mendalam pandemi flu dan menginformasikan kepada para pembaca tentang tindakan yang harus diambil, serta dampak aspek sosial dan ekonomi dari merebaknya virus tersebut.

Era terus berganti dan sejumlah wabah, epidemi, maupun pandemi silih berganti menantang peradaban manusia. Pandemi Flu Babi pada 2009, juga kemudian menunjukkan betapa media massa menjadi instrumen vital, yang mana dinamika dan karakteristik politik dan pemerintahan juga turut membayangi tugas jurnalisme.

Jingfeng Liu dari Iowa State University dalam publikasinya yang berjudul Framing Health Risk, menunjukkan dua sampel dengan dimensi berbeda antara komparasi pemberitaan media di negara demokratis seperti AS, dan yang tidak seperti Tiongkok saat terjadi pandemi 2009.

Dengan atmosfer serta karakteristik sistem pemerintahan yang terbuka, media AS memainkan peran mekanisme supervisi atau pengawasan yang lebih baik bagi masyarakat luas, dibandingkan media Tiongkok yang notabene berada di bawah kontrol rezim otoritarian.

Baca juga: Media Sosial, Jokowi Lampaui Trump?

Media dalam atmosfer yang lebih bebas menyajikan laporan yang lebih komprehensif tentang masalah mengenai risiko krisis kesehatan publik dengan tingkat visibilitas framing yang lebih tinggi. Plus, dengan sumber yang lebih variatif dan menyoroti serta tidak menegasikan perdebatan, eksistensi masalah baru, dan proses pemecahan masalah di tengah pandemi itu sendiri.

Aspek historis itu lantas menunjukkan bagaimana signifikansi dan hubungan antara media, krisis kesehatan publik, khususnya pandemi, dan dinamika politik dan pemerintahan.

Lalu, bagaimana dengan saat ini?

Berjibaku di Tengah Kolapsnya Realita?

Dengan kemajuan teknologi informasi yang tak terbendung, apa yang dihadapi media saat Pandemi Flu 1918 atau bahkan Flu Babi 11 tahun lalu dibandingkan saat ini, agaknya sangat jauh berbeda.

Media massa dan produk jurnalistik kini mendapatkan tantangan hebat dari beragamnya platform berbagi informasi seperti media sosial yang jamak diistilahkan dan menjadi bagian dari era new media atau media baru.

Meskipun terdapat demarkasi yang jelas antara media yang bersifat jurnalistik dengan media sosial, era media baru pada akhirnya membuat media secara umum mengalami pelebaran definisi. Dan di saat yang sama, keduanya kemudian kerap dijadikan rujukan sumber menghimpun informasi dan tak jarang dijadikan pedoman tertentu pula.

Lantas terjadilah tantangan terbesar pers, media, dan produk jurnalistik saat ini yang disebut sebagai disrupsi informasi, di mana implikasi minornya termanifestasikan dalam fenomena maraknya disinformasi.

Dalam The Collapse of Reality, Adam Garfinkle menyebutkan istilah cyber tsunami atau tsunami siber sebagai efek di tengah disrupsi tersebut, di mana kemudian membuat persepsi atas realitas menjadi tidak stabil.

Implikasi nyatanya di era pandemi Covid-19 saat ini ialah masifnya fenomena infodemic, yakni merebaknya informasi berlebih yang berbaur dalam disinformasi, sehingga kemunculannya dapat mengganggu usaha pencarian solusi, khususnya di tengah krisis kesehatan publik.

Bahkan ketidakstabilan atas realita yang ditimbulkannya membuat infodemic yang marak di era saat ini dikatakan dapat mengancam keselamatan jiwa.

Pada titik inilah signifikansi dan peran media beserta produk jurnalistiknya, menjadi begitu vital sejauh dapat terus berpegang pada kaidah dan nilai jurnalisme yang ideal.

Distorsi Hiperrealitas Politik

Ketidakstabilan realita agaknya tidak hanya berasal dari perputaran arus informasi yang begitu masif. Sumber primer dari informasi itu sendiri dinilai kerap menjadi persoalan tersendiri.

Jean Baudrillard dalam bukunya yang berjudul Simulacra and Simulation, menyebutkan konsep hyperreality atau hiperrealitas, yang mana menjelaskan bahwa realitas tak bisa dilepaskan dari konteks siapa yang memproduksi serta menggunakan tanda-tanda yang melampaui realitas otentiknya.

Baca juga: Pemerintahan Jokowi Sugarcoating Covid-19?

Sama seperti Baudrillard, Adam Garfinkle juga menegaskan situasi ini membuat publik kesulitan dalam menentukan realitas yang sebenarnya. Contohnya, saat ini masih saja terjadi segelintir perdebatan terkait apakah pandemi Covid-19 benar-benar ada atau sekadar konspirasi elite global.

Di luar konteks pandemi, hiperrealitas kerap terjadi misalnya pada narasi pemerintah soal tingkat kemiskinan atau standar hidup yang diklaim terus membaik, walaupun setelah ditelusuri acap kali berbanding terbalik dengan realita lapangan.

Tidak keliru memang karena secara metodologis pemerintah berbicara menggunakan bahasa statistik. Namun tidak menggunakan bahasa tunggal dan menyuguhkan realita secara komprehensif sesungguhnya harus menjadi prioritas, apalagi di tengah krisis kesehatan publik.

Sementara kembali ke konteks pandemi Covid-19, hiperrealitas tampaknya juga kerap ditunjukkan oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Misalnya, narasi tingkat kesembuhan tinggi yang kerap dikedepankan, klaim lebih baik dari negara lain, hingga klaim pandemi terkendali.

Peliknya, beberapa waktu yang lalu Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin bahkan secara terbuka menegaskan bahwa data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) ternyata tidak akurat.

Ihwal itu bahkan mungkin bermuara pada kebijakan yang dinilai kontraproduktif seperti masih abu-abunya strategi vaksinasi, hingga kebijakan PSBB dan PPKM yang realitanya jamak disebut tidak efektif di lapangan.

Oleh karenanya, diharapkan pemerintahan Presiden Jokowi tidak hanya menyadari bahwa pers dan media massa merupakan corong serta ruang kritik dan masukan demi penanganan pandemi yang lebih baik, tetapi juga dapat menyerap aspirasi tersebut untuk kemudian mengartikulasikannya pada kebijakan konkret yang lebih baik pula. (J61)

Baca juga: Mungkinkah PPKM Buat Jokowi Jera?

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Di bumi ini, setidaknya hanya ada dua hal yang membuat terang di bumi ini, yaitu sinar matahari di langit dan pers yang berkembang di bumi. Begitulah ungkapan dari seorang penulis besar bernama Mark Twain. Melalui ungkapan tersebut, pengarang The Adventures of Tom Sawyer ini ingin menegaskan betapa pentingnya kehadiran pers bagi kehidupan manusia, khususnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Bagi bangsa Indonesia, kehadiran pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan pada prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Karena itulah, dalam Pasal 4 Undang-Undang (UU) No 40 Tahun 1999 tentang Pers, dinyatakan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.

UU Pers tersebut merupakan perwujudan dari Pasal 28f Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi menggunakan segala jenis saluran yang ada baik secara lisan maupun tulisan.

Menurut Yosep Adi Prasetyo, kemerdekaan pers itu mencakup dua hal utama, yaitu adanya struktur (freedom from) dan performance (freedom to). Kebebasan pers dapat sepenuhnya disebut merdeka apabila tidak ada sensor, bebas dari tekanan pada jurnalis, bisa independen di tengah pengaruh lingkungan ekonomi termasuk kepemilikan, serta bebas dari tekanan sosial dan politik. Kebebasan pers juga diukur dari  bagaimana cara pers menggunakan kemerdekaan tersebut.

Antara Kebebasan dan Bisnis Informasi

Sebagai perwujudan dari Pasal 28f UUD 1945, tentu, pers nasional telah mengalami pasang surut sebagai sebuah institusi media yang independen dan bertanggung jawab. Dengan bantuan teknologi, gawai, dan internet, media kini menjadi genggaman wajib yang memanjakan para pembaca.

Kini, industri media pun tumbuh subur bak cendawan di musim hujan. Berdasarkan data dari Dewan Pers, saat ini ada sekitar 47 ribu media siber yang ada di seluruh Indonesia. Sayangnya, dari 47 ribu media daring, baru 2.700 media daring yang terverifikasi. Artinya, masyarakat lebih banyak terpapar oleh media daring yang belum terverifikasi daripada yang sudah.

Theodore Jay Gordon dari Future Group di Noank, Connecticut, (Hernandes, 1996:9) mengatakan bahwa ada empat daya kekuatan yang mengubah dunia jurnalisme pasca-industrialisasi, yaitu munculnya abad komputer dan dominasi elektronika; globalisasi dari komunikasi ketika geografi menjadi kurang penting; perubahan demografi, terutama pertambahan jumlah orang-orang yang berumur di atas 40 tahun; serta perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat.

Di satu sisi, media daring sangat memungkinkan penyebaran informasi jauh lebih cepat dari media konvensional. Namun, di sisi lain, kecepatan ini mengorbankan prinsip-prinsip dasar atau kode etik jurnalistik.

Akibatnya, jurnalisme daring selalu menjadi sorotan karena sering kali dianggap tidak mengedepankan objektifitas, akurasi, fairness, dan hanya mengejar keinstanan. Bahkan, tak sedikit pula yang terkena kasus berita bohong (hoaks).

Seperti halnya kelompok profesi advokat, pers Indonesia sejak awal telah memposisikan diri sebagai alat perjuangan. Maka, tidak berlebihan apabila pers sering kali disebut sebagai watchdog untuk mengawasi mereka yang memiliki kekuasaan agar bertanggung jawab terhadap segala tindakan yang mereka perbuat. Persoalannya, pada kondisi saat ini, watchdog yang ada justru tidak lagi berfungsi sebagai pelayan kepentingan umum.

Meminjam ungkapan James Curant, saat ini ada kecenderungan bahwa state-linked watchdogs can bark while private wathdogs sleep (pengawas yang memiliki hubungan dengan negara dapat menggonggong sedangkan yang swasta hanya tidur). Pers sebagai watchdog dalam kenyataan sekarang sudah mulai diikat kakinya dan dijinakkan gonggongannya.

Akibatnya, dia tak akan menggonggong apalagi menggigit tuannya walau mungkin tuannya melakukan tindakan yang mencurigakan. Dia hanya menggonggong orang asing yang mngkin tidak begitu dikenalnya.

Hal demikian bisa kita saksikan dari adanya tumpang tindih dalam kepemilikan. Saat ini, pers atau media massa sudah banyak dimiliki oleh pengusaha yang sekaligus juga terjun sebagai politisi.

Akibatnya, media massa hanya dimanfaatkan sebagai alat citra politik untuk menggiring simpati warga. Padahal, Charles Lindbergh pernah mengingatkan bahwa bahaya terbesar bagi negara ini terletak pada kepemilikan dan pengaruhnya yang besar dalam film, pers, radio dan pemerintah kita.

Merujuk pada realita tersebut, pers hendaknya dikembalikan pada idealisme awal sebagai penyalur fakta yang akurat. Jika pers terus saja menyajikan konten dengan mengutamakan kecepatan tanpa memperhatikan akurasi berita, tentu prinsip jurnalisme akan makin memudar.

Pers tak lagi menjadi alat vital yang menyampaikan kebenaran. Pers bisa saja hanya mengacu pada kepentingan pasar dan pemilik modal. Meskipun memang tak dinafikkan, orientasi ekonomi juga diperlukan untuk menunjang roda kehidupan sebuah perusahaan media.

Meneguhkan Kemerdekaan Pers

Lalu, bagaimana memelihara (maintain) dan meneguhkan kebebasan pers agar tidak tergelincir kearah sebaliknya? Mungkin, ada beberapa hal yang wajib dilakukan untuk menjaga atau memelihara kebebasan pers. Upaya ini dapat dimulai dengan mengembangkan dan merawat demokrasi.

Pada negara penganut sistem demokrasi, pers bukan sekedar berfungsi sebagai instrumen, pranata, dan mekanisme demokrasi. Lebih dari itu, pers merupakan bagian dari kunci demokrasi itu sendiri.

Tanpa demokrasi, tidak akan ada kemerdekaan pers. Begitu juga dengan sebaliknya, tanpa pers yang merdeka, demokrasi dapat dipastikan sebagai demokrasi semu belaka karena di dalamnya akan bersembunyi otoritarianisme. Oleh karenanya, menjaga kemerdekaan pers merupakan bagian dari merawat demokrasi.

Kedua, upaya ini dapat dilanjutkan mengembangkan dan menegakkan regulasi hukum. Pers bukan pranata (institution) yang kebal terhadap hukum. Pers tidak berada di atas hukum (above the law).

Siapapun dapat berkeberatan atau menggugat pers. Namun demikian, hendaknya penegakan hukum (law enforcement) terhadap pers bukan untuk membelenggu apalagi mematikan (kriminalisasi) pers, melainkan sebagai upaya memelihara dan memebesarkan tanggung jawab dan disiplin pers agar lebih berintegritas.

Ketiga, pers perlu menjunjung prinsip-prinsip kemanusiaan. Pers tidak hanya sekedar menyampaikan kebenaran berita tetapi harus memperhatikan akibat yang dapat timbul dari berita.

Kode etik pers harus dijadikan sebagai aturan disiplin (discplionary rules) dan aturan moral (moral rules). Artinya, selain bekerja atas dasar profesionalisme, pers harus menjalankan asas dan kaidah kemanusiaan (humanity).

Pun demikian pemerintah tak perlu bertindak terlalu represif karena pers yang tidak bebas bukan hanya kerugian bagi pers, melainkan juga kerugian bagi publik dan penguasa.

Pemerintah akan kehilangan partner penghubung antara publik dengan penguasa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance). Apabila kita semua dapat menjalankan semua prinsip tersebut dengan baik, bisa jadi sangatlah sempit upaya untuk mereduksi kebebasan pers.

Tulisan milik Dadan Rizwan Fauzi, mahasiswa Magister Pendidikan Kewarganegaraan di Universitas Pendidikan Indonesia.

“Disclaimer: Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.”

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

pinterpolitik.com

JAKARTA – Masyarakat pers Indonesia dan Tiongkok mesti berperan di garda terdepan dalam meningkatkan dan memperkuat hubungan baik kedua negara. Perusahaan pers yang profesional dan wartawan yang kompeten di Indonesia dan Tiongkok merupakan jembatan untuk mempertemukan berbagai kepentingan kedua negara yang menguntungkan rakyat.

Ketua Bidang Luar Negeri Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Teguh Santosa, Selasa (14/2/2017), mengemukakan, untuk meningkatkan pemahaman wartawan Tiongkok mengenai Indonesia, PWI mengundang delegasi Persatuan Wartawan Tiongkok (PWT) untuk menghadiri Hari Pers Nasional (HPN) 2017 di Ambon, Maluku, pada Kamis (9/2). Mereka pun menyampaikan kesan-kesannya. Selain Maluku delegasi PWT berkunjung ke Bali.

Delegasi PWT dipimpin Sekretaris Eksekutif PWT, Ji Xingxing dengan anggota, Pemimpin Umum Harian Kereta Rakyat, Wang Xiong, Deputi Direktur Kantor Dewan Informasi Nasional, Zhuang Xiaojie, Deputi Direktur Pemberitaan Bisnis China Daily, Lu Haoting, Deputi Direktur Berita Diaspora Tionghoa China News Service, Xie Ping, dan Deputi Direktur Liaison Officer PWT, Ma Yuan.

Ia mengatakan, dinamika politik global mendorong Indonesia untuk menjalin kerja sama positif, yang menguntungkan semua stakeholder, dengan negara-negara besar di, dunia khususnya di Asia.

Kunjungan delegasi PWT, menurut Teguh, adalah balasan atas kunjungan PWI ke Tiongkok, November 2016.

Teguh percaya, kegiatan saling mengunjungi akan bermakna positif dalam memperkuat hubungan kedua negara dan meningkatkan saling pengertian di antara masyarakat Indonesia dan Tiongkok.

Menurut  Teguh, di mata Ji Xingxing, HPN di Ambon adalah cara jitu untuk menarik perhatian masyarakat Indonesia dan dunia  pada berbagai potensi yang dimiliki Maluku sebagai salah satu provinsi kepulauan.

Apresiasi yang sama disampaikan oleh Pemimpin Umum Harian Kereta Rakyat, Wang Xiong. Dia berharap kegiatan semacam ini terus berlanjut demi mengokohkan persaudaraan Indonesia dan Tiongkok.

Deputi Direktur Pemberitaan Bisnis China Daily, Lu Haoting, juga menyampaikan hal senada. Bahkan secara pribadi dia berharap mendapat kesempatan menulis kolom khusus tentang hubungan persaudaraan antara Indonesia dan Tiongkok dari segi ekonomi, bisnis, budaya, dan sebagainya.

“Saya berharap bisa kembali ke Indonesia dan menulis lebih banyak tentang Indonesia dan memberi tahu warga Tiongkok tentang keindahan Indonesia,” katanya.

Ia menambahkan, sebelum ke Maluku dan Bali, dirinya sudah melakukan riset tentang Indonesia. Namun tetap saja setelah tiba di Indonesia Lu Haoting baru menyadari bahwa Indonesia lebih luas dari yang dia bayangkan sebelumnya.

Deputi Direktur Kantor Dewan Informasi Nasional, Zhuang Xiaojie, juga mengatakan sangat terkesan dengan keramahan masyarakat Indonesia. Menurutnya, kegiatan saling mengunjungi penting demi menciptakan pengertian di tengah masyarakat kedua negara. (G18)

pinterpolitik.com

AMBON – Masa tenang menghadapi pemilihan kepala daerah secara serentak di 101 daerah dijadwalkan 12-14 Februari 2017. Berkaitan dengan itu, Presiden Joko Widodo berharap  jangan ada yang membuat keributan sekecil apa pun pada saat masa tenang.

Hal itu dikemukakan Kepala Negara menjawab pertanyaan wartawan seusai  blusukan di Maluku City Mall di Kota Ambon, Provinsi Maluku, Rabu (8/2/2017)  malam. Presiden Jokowi berada di Ambon untuk menghadiri acara puncak Hari Pers Nasional (HPN) 2017, Kamis (9/2).

Presiden mengingatkan, hari tenang menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak pada  15 Februari harus dimaknai oleh semua pihak sebagai masa untuk menahan diri dari percikan keributan sekecil apa pun.

Presiden Jokowi berkata: “Ya, yang namanya hari tenang semuanya harus tenang, jangan sampai ada percikan ribut-ribut sekecil apa pun. Namanya saja hari tenang, ya semuanya harus tenang.”

Ia mengemukakan, kalau pun ada aksi yang diembuskan dengan dalih di luar isu pilkada, Presiden tetap menegaskan bahwa ketenangan harus diciptakan di masa-masa yang memang telah dijadwalkan.

Sebanyak  101 daerah, terdiri atas 7 provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota, menyelenggarakan pemungutan suara untuk memilih kepada daerah secara serentak pada 15 Februari.  Ketujuh provinsi itu, Aceh, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Banten, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Papua Barat.

Pilkada serentak ini diikuti oleh 153 pasangan calon. Sebanyak 116 pasangan calon maju melalui jalur partai politik dan 37 pasangan calon melalui jalur  perseorangan. Pilkada di  20 daerah hanya diikuti satu pasangan calon atau calon tunggal. (Setkab/E19)

pinterpolitik.com – Selasa, 17 Januari 2017.

JAKARTA – Ketua DPR RI Setya Novanto “curhat” kepada Ketua Umum PWI Pusat Margiono soal keberadaan wartawan yang tidak memiliki media resmi di lingkungan DPR/MPR. Ia menanyakan kepada Margiono cara menertibkan wartawan “abal-abal” yang kerap beroperasi di lingkungan DPR/MPR.

Setya Novanto mengemukakan hal itu ketika menerima Ketua Umum PWI Pusat Margiono beserta rombongan di kantornya, lantai 3 Gedung Nusantara III DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, (16/1/2017).

Kunjungan Ketua PWI Pusat beserta rombongan itu untuk mengundang Ketua DPR ke Hari Pers Nasional (HPN) di Ambon, Provinsi Maluku, pada 9 Februari 2017. Margiono, sebagai Penanggung Jawab HPN 2017, juga menawarkan agar perwakilan DPR mengisi salah satu rangkaian acara di forum HPN 2017 untuk membahas Undang-Undang Pers dan Penyiaran.

Hadir dalam pertemuan itu, Ketua Fraksi Partai Hanura Nurdin Tampubolon, anggota Komisi III Azis Syamsudin, Ketua Komisi II Zainudin Amali, Wakil Ketua Komisi I Meutya Hafid. Dari jajaran Panitia HPN 2017 hadir, Ketua Panitia HPN 2017, M Ihsan, Sekretaris Panitia Suprapto, dan Pengurus PWI Pusat Kiki Iswara.

Ketua DPR mengemukakan, lebih dari 200 wartawan yang sehari-hari meliput di DPR/MPR. Ia mengaku kerepotan menghadapi banyaknya wartawan yang ternyata banyak dari mereka bukanlah dari media pers yang resmi atau terdaftar.

Menjawab keluhan Ketua DPR, Margiono menjelaskan, HPN 2017 berbeda dari HPN sebelumnya. Pada puncak HPN di Ambon nanti akan di-“kick off” terbitnya verifikasi media massa oleh Dewan Pers. Nantinya kepada media-media yang sudah lolos verifikasi dari Dewan Pers akan diberikan logo khusus. Ini nantinya akan membedakan media yang memiliki legalitas dengan media yang “abal-abal”.

Selanjutnya, Margiono menyarankan pertama, agar akses wartawan di DPR lebih diperketat dengan cara hanya memberika ID Press DPR kepada wartawan yang berasal dari media yang berbadan hukum pers.

Kedua, DPR mendata ulang media-media yang boleh melakukan peliputan di DPR. DPR dapat membuat kebijakan yakni hanya memperbolehkan media yang telah mendapat “logo khusus” dari Dewan Pers. Logo khusus ini akan di-“launching” di acara puncak HPN 2017.

Atau opsi terakhir, mendata ulang wartawan yang sudah tersertifikasi atau yang sudah memegang sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga wartawan di bawah naungan Dewan Pers seperti PWI, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan Ikatan Jurnalis Televisi (IJTI).

Pastikan Hadir

Menjawab tawaran dari Ketua Umum PWI Pusat, Ketua DPR yang kerap disapa Setnov, langsung mendelegasikan tugas kepada Wakil Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid untuk mengisi acara di rangkaian kegiatan HPN 2017 sebagai perwakilan dari parlemen. Meutya akan menjadi pembicara dalam pembahasan mengenai UU tentang pers, UU ITE, dan UU Penyiaran di HPN 2017.

Disamping itu, Ketua DPR juga memastikan diri untuk hadir dalam acara tahunan tersebut. Ia akan memblok salah satu agendanya pada 9 Februari agar bisa hadir merayakan HPN 2017 bersama wartawan se-Tanah Air.

“Saya minta nanti Wakil Ketua Komisi I hadir mengisi agenda di HPN. Saya sendiri juga akan hadir di acara puncak,” kata Setnov. (G18/E19)

pinterpolitik.com – Rabu, 11 Januari 2017.

JAKARTA – Perwakilan 10 negara sahabat akan menghadiri Hari Pers Nasional (HPN) 2017 di Kota Ambon, Provinsi Maluku, pada 1-9 Februari mendatang. Maka HPN 2017 akan makin semarak dan bernuansa internasional.

Ketua Bidang Tamu-tamu Asing Panitia Pusat HPN 2017, Bob Iskandar, Selasa (10/1/2017), mengatakan, sama seperti HPN 2016 di Lombok, negara-negara sahabat sangat antusias untuk ikut merayakan HPN bersama wartawan se-Indonesia. Tercatat, enam duta besar sudah memastikan hadir di Ambon, yakni Dubes Vietnam, Rusia, Filipina, Slovakia, Pakistan, dan Korea Utara.

Dari Kroasia, Austria, Malaysia, Korea Selatan, China, Suriname, dan lainnya akan mengonfirmasi kesediaan mereka untuk menghadiri HPN di Ambon.

“Kita perkirakan tak kurang dari 10 duta besar akan hadir di Ambon,” kata Bob di Kantor PWI Pusat, Jakarta, Selasa, (10/1).

Selain dubes, perwakilan badan-badan dunia juga akan turut hadir di Ambon. Bob Iskandar memperkirakan, akan hadir perwakilan UNESCO, WHO, dan Badan Program Pembangunan PBB, UNDP.

Wartawan-wartawan asing juga akan turut berkumpul di Ambon nanti. Confederation ASEAN Journalist (CAJ) akan mengirimkan empat utusannya ke Ambon, yakni dua wartawan dari Thailand dan dua dari Vietnam.

All China Journalist Association (ACJA) juga tak mau ketinggalan. ACJA akan mengirimkan enam utusana ke HPN 2017 dan dua wartawan Korea Selatan yang tergabung dalam Jakarta Foreign Correspondent Club (JFCC).

Persiapan Panitia
Presiden Joko Widodo dijadwalkan menghadiri puncak acara HPN 2017 pada 9 Februari di Ambon. Panitia HPN 2017 telah mempersiapkan kehadiran Presiden Jokowi.

Persiapan itu telah disampaikan oleh Panitia HPN 2017 kepada Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Penanggung Jawab HPN 2017 Margiono mengatakan, kita sampaikan kepada Mensesneg bahwa panitia telah mempersiapkan kehadiran Presiden di Ambon.

Menurut Margiono di kantor PWI Pusat, Jakarta, Selasa, Mensesneg menegaskan bahwa acara Hari Pers Nasional sangat penting bagi Presiden Jokowi. Kehadiran Presiden di Maluku tentu akan membawa dampak baik bagi masyarakat Maluku yang tengah bergeliat membangun daerahnya, terutama di sektor perikanan untuk bisa menjadi provinsi “lumbung ikan nasional”. Hal ini juga sesuai dengan tema HPN 2017, yakni “Pers dan Rakyat Maluku Bangkit Dari Laut”.

“Kami akan mempersiapkan segalanya agar acara ini bermanfaat bagi masyarakat Maluku,” kata Margiono. (G18/E19)

pinterpolitik.com – Kamis, 5 Januari 2017.

JAKARTA – Presiden Joko Widodo dijadwalkan menghadiri puncak Hari Pers Nasional (HPN) 2017 di Ambon, Provinsi Maluku, Kamis, 9 Februari 2017. Presiden Jokowi akan menyapa warga Maluku dan turut merayakan HPN 2017 bersama insan pers se-Tanah Air.

Panitia HPN 2017 dalam siaran pers, Kamis (5/1/2017), menyebutkan, rangkaian acara HPN mulai dipersiapkan dengan matang oleh Panitia Pusat dan Daerah. Panitia Pusat menggelar rapat bersama Panitia Daerah untuk mematangkan agenda. Disepakati, rangkaian acara dimulai 1 Februari 2017.

Panitia Pusat yang dipimpin oleh Sekretaris Panitia HPN Pusat, Suprapto, menghadiri rapat gabungan dengan Panitia Pelaksana Daerah (Panpelda) di Sekretariat HPN 2017 di Kantor Gubernur Maluku. Kepala Biro Umum dan Humas Pemprov Maluku, Hadi Sulaiman, turut menghadiri rapat untuk “mengawinkan” agenda yang disiapkan Panitia Pusat dan Panpelda.

“Kita matangkan lagi agenda-agenda yang telah dipersiapkan. Nantinya akan kita paparkan kepada Gubernur Maluku,” kata Hadi, Rabu (4/1).

Penanggung Jawab HPN 2017, yang juga Ketua Umum PWI Pusat Margiono, Kamis (5/1) ini menghadiri rapat persiapan bersama Gubernur Maluku di Ambon. Sekretaris Panitia HPN 2017, Suprapto, menegaskan, Panitia Pusat dan Daerah bersinergi untuk bersama-sama menyukseskan event yang sudah biasa diselenggarakan setiap tahunnya ini.

AGENDA HPN 2017

Pada Rabu (1/2), kegiatan dimulai dengan bakti sosial donor darah di Kantor Pemprov Maluku. Sabtu (4/2) digelar “Jalan Sehat” bertempat di Pattimura Park bersama artis Ibukota dan Aksi Bersih Teluk Pesisir Nusaniwe sampai Tanjung Martafons. Pameran HPN 2017 dan Maluku Expo 2017 digelar keesokan harinya, yang melibatkan seluruh kementerian dan lembaga, kabupaten/kota se-Provinsi Maluku dan Unit Kecil dan Menengah di Lapangan Merdeka, Ambon.

Senin (6/2), peserta HPN 2017 dari seluruh penjuru Indonesia akan mulai hadir di Ambon. Pada malam harinya, peserta dijamu makan malam oleh Wali Kota Ambon Angky Papilaya.

Selasa (7/2), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menggelar Seminar Motivasi dan Penandatanganan Pakta Integritas dan Reformasi Birokrasi. Sasaran kegiatan ini adalah Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) se-Provinsi Maluku. Menpan/RB Asman Abnur bersama Gubernur Maluku Said Assagaff akan memberikan arahan. Pada hari yang sama, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyajikan materi tentang World Press Freedom Day kepada peserta HPN 2017. Menlu Retno Marsudi dan Menkumham Yasonna Laoly juga akan ikut ambil bagian dalam kegiatan di sesi ini.

Selanjutnya Konferensi Kerja Nasional Pengurus PWI digelar pada 7 Februari 2017. Pada malam harinya, Gubenur Maluku menyiapkan acara ramah tamah dan jamuan makan malam sekaligus penyematan Kartu Sejahtera dari PWI. Sementara itu, di Lapangan Merdeka Ambon, penyanyi asal Maluku, Glenn Fredly, akan menghibur masyarakat Ambon dan sekitarnya.

Pada Rabu (8/2), acara hiburan rakyat kembali digelar di Lapangan Merdeka Ambon, dengan menampilkan penyanyi dangdut Dewi Persik.

Acara konvensi, diskusi Anugerah Jurnalistik Adinegoro, dan Gala Dinner Pelopor Jurnalistik berupa penghargaan Kepeloporan di Bidang Media digelar pada H-1 acara puncak HPN 2017. Acara puncak HPN 2017, Kamis (9/2), akan dihadiri Presiden Jokowi. (G18/E19)