Audio ini dibuat dengan teknologi AI.

Ketika seorang mantan pengkritik keras masuk ke dalam kabinet yang diisi wajah-wajah lama, pertanyaannya bukan soal apa yang akan dia lakukan — melainkan apa yang tidak lagi bisa dilakukan orang lain di sekitarnya.

PinterPolitik.com

Ketika namanya muncul di daftar menteri kabinet saat ini, banyak orang terkejut — bukan karena Jumhur Hidayat tidak dikenal, melainkan justru karena dia terlalu dikenal. Selama bertahun-tahun, Jumhur adalah salah satu suara paling keras yang mengkritik pemerintahan sebelumnya. Dia dipenjara atas pernyataan-pernyataannya. Dia berdiri di luar tembok kekuasaan sambil menunjuk ke dalam. Dan kini dia ada di dalam.

Sementara itu, kabinet yang dia masuki bukan ruang kosong. Di sana sudah duduk sejumlah wajah yang sangat akrab dengan era Joko Widodo — para menteri yang kariernya tumbuh, terpola, dan terakar dalam ekosistem kekuasaan satu dekade terakhir. “Geng Solo” — sebutan informal yang beredar di lingkaran diskusi politik — merujuk pada menteri-menteri dengan afiliasi atau kedekatan kuat terhadap era itu, yang kini melanjutkan peran mereka dalam kabinet baru.

Di sinilah pertanyaan sesungguhnya muncul: apa yang terjadi ketika seorang mantan pengkritik keras duduk semeja dengan mereka yang pernah dia kritik habis-habisan?

Pengisi Posisi yang Berbeda

Untuk menjawab pertanyaan itu, kita perlu meminjam lensa dari ekonom politik Timur Kuran. Dalam karyanya Private Truths, Public Lies (1995), Kuran memperkenalkan konsep Preference Falsification — fenomena di mana individu secara rutin menyembunyikan preferensi asli mereka dan menampilkan preferensi publik yang disesuaikan dengan tekanan sosial dan struktural di sekitar mereka.

Kabinet adalah laboratorium sempurna untuk fenomena ini. Di dalam ruang-ruang rapat kementerian, ada norma tidak tertulis yang kuat: menteri tidak mengkritik menteri lain, tidak mempertanyakan kebijakan lintas sektor secara terbuka, dan tidak menampilkan ketidaksepakatan di depan publik. Norma itu bukan hanya etiket — ia adalah mekanisme falsifikasi yang terstruktur secara institusional. Setiap menteri mungkin menyimpan keberatan, koreksi, atau bahkan kekhawatiran serius tentang kebijakan tertentu. Tetapi semua itu tersimpan rapat sebagai private preferences, sementara yang tampil ke publik adalah konsensus artifisial yang mulus.

Jumhur hadir dengan satu properti yang tidak dimiliki kolega-koleganya: rekam jejak yang membuktikan bahwa dia bersedia menanggung biaya pribadi tertinggi demi mengungkapkan apa yang dia yakini. Penjara pernah dia rasakan. Karier profesionalnya pernah terganggu. Kekayaannya bahkan disebutkan berkurang, bukan bertambah, selama mengemban amanah publik. Ini bukan narasi — ini biografi yang terverifikasi.

Dalam terminologi Kuran, Jumhur adalah figur dengan threshold falsifikasi mendekati nol. Artinya, dia tidak memerlukan izin sosial dari siapapun untuk berbicara jujur. Sementara menteri-menteri lain mengkalkulasi risiko sebelum berbicara, Jumhur sudah berkali-kali membuktikan bahwa dia mampu berbicara bahkan ketika risikonya paling tinggi sekalipun.

Efek dari kehadiran figur semacam ini bersifat struktural — bukan personal. Dia tidak perlu melakukan apa pun secara aktif. Keberadaannya saja sudah mengubah kalkulasi seluruh ruangan.

Pertama, terjadi apa yang bisa disebut deterrence by presence. Pernyataan-pernyataan yang sebelumnya aman diucapkan dalam forum informal kini memiliki cermin yang tidak bisa dihindari. Ada seseorang di ruangan itu yang sudah membuktikan bahwa berpura-pura itu mahal. Kehadirannya menjadi pengingat diam-diam bagi semua orang.

Kedua, Jumhur membawa jaringan informasi yang sama sekali berbeda dari jaringan yang sudah mapan di dalam kabinet. Sementara mayoritas menteri beroperasi dalam ekosistem birokrasi, korporasi, dan jejaring partai, Jumhur datang dengan akar yang tertancap di dunia perburuhan, gerakan sipil, dan komunitas yang selama ini berada di luar rantai informasi resmi. Ini bukan sekadar kekayaan perspektif — ini adalah asymmetric information yang mengubah keseimbangan wacana internal.

Ketiga, dan ini yang paling halus sekaligus paling kuat: Jumhur menciptakan double bind bagi siapapun yang ingin memarjinalkannya. Jika diserang secara terbuka, si penyerang akan tampak menyerang simbol integritas yang sudah teruji — sebuah langkah yang sangat mahal secara reputasi. Jika dibiarkan, Jumhur beroperasi dengan legitimasi penuh. Tidak ada pilihan yang benar-benar menguntungkan bagi mereka yang ingin membungkamnya. Inilah yang membuat posisinya tidak sekadar politis, melainkan struktural.

Yang menarik adalah cara membaca posisi ini dalam konteks “Geng Solo”. Para menteri dengan afiliasi kuat pada era sebelumnya membawa serta warisan kebijakan, loyalitas jaringan, dan cara kerja yang sudah terpola. Mereka adalah *status quo yang berjalan*. Jumhur, dengan segala kontrasnya, adalah anomali yang tidak bisa diabsorpsi begitu saja.

Indonesia memiliki tradisi panjang memasukkan tokoh kritis ke dalam kabinet sebagai strategi peredaman — memberikan posisi formal agar suara keras dari luar bisa dikelola dari dalam. Strategi itu biasanya berhasil karena sang figur bersedia menyesuaikan preferensi publiknya demi mempertahankan akses kekuasaan yang baru dia dapatkan. Jumhur adalah uji kasus ekstrem dari strategi itu. Pertanyaannya kemudian adalah apakah “ciri khas” Jumhur bisa berubah oleh struktur institusional.

Inilah yang menjadikan Jumhur bukan sekadar menteri baru. Dia adalah watchdog yang berada di dalam kandang — sebuah posisi yang paradoks, tidak nyaman, dan justru karena itu, sangat signifikan.

Variabel yang Menarik

Posisi Jumhur di tengah kabinet saat ini adalah cermin bagi seluruh ekosistem politik Indonesia: seberapa jauh sebuah sistem bersedia mentoleransi kehadiran suara yang tidak mudah dibungkam, bahkan ketika suara itu berada di dalam sistem itu sendiri?

Kuran mengingatkan kita bahwa sistem falsifikasi selalu terlihat stabil — sampai tiba-tiba ia tidak lagi stabil. Perubahan itu tidak selalu datang dari demonstrasi di jalanan atau pergantian kepemimpinan formal. Kadang ia datang dari satu kursi yang diisi oleh seseorang yang tidak bisa berpura-pura.

Dalam pusaran politik yang sering kali mendorong semua orang untuk menjadi seragam, kehadiran satu figur yang berbeda bukan hanya soal individu itu sendiri. Ia soal sinyal — bahwa ada ruang untuk tidak seragam, bahwa preferensi yang selama ini disembunyikan mungkin boleh perlahan diungkapkan. Di tengah “Geng Solo” yang begitu akrab dengan cara lama, Jumhur adalah variabel yang paling tidak bisa diprediksi. Dan dalam sistem yang terlalu bisa diprediksi, itulah justru yang paling berharga.

Pramoedya Ananta Toer pernah menulis: “Seorang terpelajar harus sudah berbuat adil sejak dalam pikiran, apalagi dalam perbuatan.” Kalimat itu tidak dimaksudkan sebagai nasihat bagi menteri — tetapi ia relevan untuk mengukur setiap orang yang duduk di kursi kekuasaan. Dan di sinilah, ironisnya, Jumhur memulai dengan keuntungan yang tidak dimiliki banyak koleganya: standar itu sudah melekat padanya, bukan sebagai aspirasi, melainkan sebagai rekam jejak yang tak bisa dipalsukan. (D74)

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Isu reshuffle kabinet Prabowo bukan sekadar penafsiran dangkal untuk menyingkirkan “orang Jokowi”, melainkan seleksi alam kekuasaan. Pratikno, cendekiawan senyap era Jokowi, jadi simbol elite yang diuji daya adaptasinya oleh isu tersebut. Siapa bertahan, siapa tersingkir, ditentukan ekosistem politik baru.

PinterPolitik.com

Isu reshuffle kabinet di awal tahun 2026 pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka agaknya tidak dapat dibaca secara dangkal sebagai sekadar bongkar-pasang jabatan atau pembersihan sisa-sisa loyalis Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.

Ia lebih tepat dipahami sebagai bahasa kekuasaan, yakni sebuah mekanisme simbolik dan praktis untuk mendefinisikan ulang pusat gravitasi politik pasca-transisi.

Dalam konteks ini, isu mengenai potensi tersingkirnya Pratikno, sosok akademisi, teknokrat, dan “otak senyap” di balik banyak desain kebijakan era Jokowi—menjadi sinyal penting.

Pratikno bukan figur sembarangan. Ia bukan sekadar menteri, melainkan representasi dari satu tipe elite: cendekiawan kebijakan yang bekerja melalui rasionalitas, desain institusional, dan kepercayaan personal presiden.

Sosoknya disebut kaya modal simbolik dan modal kultural, namun relatif terbatas pada modal politik praktis berupa lobi, patronase, dan kelenturan jejaring.

Maka, jika benar ia menjadi salah satu figur paling rentan dalam reshuffle, peristiwa itu tidak bisa dibaca sebagai munculnya power struggle Prabowo–Jokowi, melainkan sebagai proses “seleksi alam” elite yang alami.

Di sinilah istilah “Geng Solo” seolah bukan lagi sebagai klik monolitik yang solid, tetapi sebagai kategori politik yang sedang menyempit.

Jika pada era Jokowi jaringan ini adalah arus utama kekuasaan, maka di era Prabowo ia bertransformasi menjadi minoritas yang harus membuktikan daya adaptasi.

Reshuffle, dengan demikian, andai terjadi kepada Pratikno, agaknya berfungsi sebagai alat penyaringan, yaitu siapa yang mampu hidup di ekosistem kekuasaan baru, dan siapa yang tertinggal oleh perubahan lingkungan politik.

Daya Adaptasi Kekuasaan?

Kerangka paling relevan untuk membaca dinamika ini adalah teori elite circulation (Vilfredo Pareto) yang dipadukan dengan konsep adaptasi institusional.

Kekuasaan tidak runtuh secara revolusioner, ia beredar, bergeser, dan menyaring. Elite lama tidak serta-merta disingkirkan, tetapi diuji tentang apakah mereka mampu menyesuaikan diri dengan logika kekuasaan baru.

Dalam konteks pemerintahan Prabowo, seleksi ini tidak tunggal. Prosesnya seakan bekerja melalui tiga variabel utama: kinerja, jejaring, dan kelenturan politik.

Figur seperti Bahlil Lahadalia menjadi contoh ideal elite adaptif. Meski sering diasosiasikan sebagai orang Jokowi, Bahlil bertahan, bahkan menguat, karena kombinasi kinerja teknokratik, keluwesan lobi, dan kemampuan membaca kepentingan kekuasaan baru, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam yang strategis.

Sebaliknya, kasus Noel Ebenezer, eks relawan Jokowi yang dicopot dari posisi Wakil Menteri Ketenagakerjaan akibat kasus korupsi pemerasan sertifikasi K3, menunjukkan sisi lain seleksi alam: mereka yang gagal menjaga legitimasi moral dan institusional akan tereliminasi tanpa perlu narasi politik yang rumit.

Begitu pula dengan dicopotnya Sri Mulyani dari posisi Menteri Keuangan, digantikan Purbaya Yudhi Sadewa. Ini kiranya bukan sekadar soal personal, melainkan sinyal bahwa bahkan figur dengan reputasi global dan kepercayaan tinggi di era Jokowi tetap harus relevan dengan orientasi ekonomi-politik Prabowo.

Di tengah itu, posisi Kapolri Listyo Sigit Prabowo menghadirkan impresi tersendiri. Secara politik, ia sukar diganti. Dukungan proaktifnya terhadap program prioritas Presiden Prabowo menunjukkan strategi bertahan hidup elite, yakni menunjukkan loyalitas fungsional tanpa harus sepenuhnya melepaskan identitas masa lalu. Ia berada di zona abu-abu seleksi alam, tidak sepenuhnya tersingkir, namun terus diuji.

Di sinilah Pratikno tampak paling rentan. Sebagai cendekiawan, ia kuat dalam desain kebijakan, namun kurang lihai dalam politik lobi.

Dalam ekosistem kekuasaan yang menuntut kecepatan, fleksibilitas, dan negosiasi intens, tipe elite seperti ini sering kali menjadi korban perubahan iklim. Bukan karena gagal, tetapi karena mungkin tidak cukup adaptif dan tak lagi relevan.

Ekosistem Baru Kabinet Merah Putih?

Jika hipotesis “Geng Solo” benar-benar ada, maka yang terjadi hari ini bukan penghapusannya, melainkan redefinisinya.

Dari jaringan kuat yang mendominasi, ia menyusut menjadi kelompok terkurasi, hanya mereka yang mampu bertransformasi yang bertahan.

Tito Karnavian adalah contoh lain elite yang lolos seleksi. Meski kerap diasosiasikan dengan Jokowi, kemampuannya menjaga stabilitas dan kohesivitas daerah membuatnya tetap relevan bagi Presiden Prabowo, yang membutuhkan kontrol teritorial dan ketertiban administratif.

Rosan Roeslani juga menunjukkan pola serupa. Eks tim sukses Jokowi–Ma’ruf, ia tetap dipercaya di bidang investasi dan Danantara karena membawa modal jaringan global dan kredibilitas bisnis yang dibutuhkan rezim baru.

Dalam kerangka teori state capacity, Presiden Prabowo tampak tidak alergi pada elite lama selama mereka meningkatkan kapasitas negara dan tidak mengganggu konsolidasi kekuasaan.

Maka, reshuffle di era Prabowo seharusnya dibaca sebagai sinyal kekuasaan, bukan drama personal. Ia menggeser narasi dari “orang Jokowi vs orang Prabowo” menjadi pertanyaan yang lebih struktural, siapa yang mampu hidup di ekosistem kekuasaan baru? Kekuasaan tidak hanya soal asal-usul loyalitas, tetapi soal fungsi dan adaptasi.

Dalam kerangka ini, jika Pratikno benar-benar tersingkir, itu menandai pergeseran penting dari rezim yang memberi ruang besar pada otak kebijakan ke rezim yang lebih menekankan politik eksekusi dan kontrol.

Bukan berarti intelektualisme ditolak, tetapi ia tidak lagi menjadi pusat gravitasi. Seleksi alam bekerja tanpa sentimen, ia hanya mengenali siapa yang mampu bernafas di udara baru kekuasaan.

Pada akhirnya, transisi Prabowo bukan tentang intrik politik, melainkan tentang penyaringan elite.

Sejarah politik Indonesia berulang kali menunjukkan bahwa yang bertahan bukan selalu yang paling cerdas atau paling setia, melainkan yang paling adaptif. Dalam logika itu, “Geng Solo” bukan dilenyapkan, ia sedang diuji oleh hukum alam kekuasaan. (J61)

Demo DPR 25 Agustus 2025 berakhir ricuh dengan motor dibakar dan gas air mata memenuhi jalanan. Apakah ini murni luapan suara rakyat atau ada “penunggang gelap” yang menunggangi aksi?

PinterPolitik.com

“Per jam 5 area Senayan mulai banyak massa yang nggak jelas afiliasinya” – Ferry Irwandi, influencer (25/8/2025)

Cupin, yang sore itu lagi nongkrong di warung kopi pinggir Senayan, ikut melongok saat suara teriakan massa semakin keras. Dari kejauhan, ia bisa melihat lautan manusia membawa spanduk menolak kenaikan tunjangan DPR yang bikin banyak orang garuk kepala.

“Bayangin, bro,” katanya sambil nyeruput kopi, “tunjangan rumah dinas Rp 50 juta per bulan, beras Rp 12 juta per bulan. Padahal, rakyat masih sibuk mikirin harga-harga naik.” Ia menepuk meja, menegaskan betapa jomplangnya realitas di gedung parlemen dengan kehidupan sehari-hari.

Demo pada 25 Agustus 2025 itu memang mengguncang Jakarta. Ribuan orang datang, dari pelajar, mahasiswa, sampai driver ojek online yang merasa ikut menanggung beban keputusan elite politik.

Awalnya aksi ini berjalan damai. Orasi menggelegar, poster dan mural penuh satire, bahkan ada yang membawa replika karung beras raksasa bertuliskan “12 juta buat siapa?”. Semua terasa sebagai cermin kemarahan rakyat yang rasional.

Tapi Cupin tahu, demo di negeri ini sering berubah arah. Sore menjelang malam, suara letupan terdengar, motor terbakar, pos polisi dirusak, dan gas air mata pun memenuhi jalan Gatot Subroto.

Kericuhan membuat aksi yang sejatinya jadi simbol aspirasi berubah wajah. Cupin, sambil menutup hidung dengan kain basah, bertanya dalam hati: “Kenapa setiap demo besar selalu ada yang ‘numpang’ bikin rusuh?”

Pertanyaan itu bukan sekadar curiga. Di media sosial, ramai beredar kabar ada massa misterius yang baru muncul sore hari. Mereka bukan mahasiswa, bukan buruh, apalagi ojek online—melainkan kelompok “penunggang gelap” yang diduga punya agenda tersembunyi.

Ada yang menuding ini ulah geng politik tertentu. Ada pula yang menyebut oligarki ikut bermain, mengincar kesempatan menjatuhkan lawan melalui kekacauan. Cupin hanya mendesah, “Demo jadi kayak kuda putih yang gagah, tapi tiba-tiba ditunggangi orang asing yang bawa alat pukul.”

Lalu, siapa sebenarnya yang dimaksud dengan penunggang gelap ini? Bagaimana fenomena ini dipahami dalam teori gerakan sosial di berbagai negara?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Menyoal “Penunggang Gelap”

Cupin kemudian membuka-buka buku lawas di raknya malam itu. Ia ingat pernah membaca Charles Tilly, Ernesto Castaneda, dan Lesley J. Wood dalam Social Movements, 1768–2018. Di situ disebutkan, aksi kolektif selalu punya risiko “free riders” atau penumpang gelap yang ikut tanpa kontribusi, bahkan bisa merusak.

Tilly menekankan, free riders itu mirip orang yang naik bus gratisan. Mereka tak bayar tiket, tapi bikin penuh kursi, bahkan kadang bikin ribut, sehingga tujuan perjalanan jadi kacau. Begitu pula dalam demo: ada yang menunggangi momentum, bukan menambah kekuatan, melainkan menodai pesan utama.

Sidney Tarrow dalam Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics menambahkan, gerakan sosial tanpa kontrol jelas ibarat kapal layar tanpa nakhoda. Elemen liar bisa masuk, memicu konflik internal maupun eksternal, lalu solidaritas massa hancur berkeping-keping.

Cupin membayangkan betapa sulitnya mengendalikan ribuan kepala dengan emosi beragam. Ia menghela napas, “Kalau organisasi lemah, penumpang gelap tinggal masuk, bawa bendera sendiri, lalu bikin panggung tambahan.”

Lalu ia teringat pada Umbrella Movement di Hong Kong tahun 2014. Selama 79 hari, para demonstran menuntut demokrasi langsung dengan disiplin yang mengagumkan.

“Lihat mereka,” gumam Cupin sambil menonton dokumenter, “payung kuning jadi simbol ketenangan, bukan batu lemparan.” Mereka menjaga kebersihan jalan, berbagi makanan, bahkan membuat perpustakaan kecil di tengah jalan.

Minim sekali kerusuhan, meski tekanan aparat begitu keras. Strategi komunikasi mereka solid, tujuan jelas, dan kepemimpinan kolektif terjaga. Hasilnya, gerakan itu dikenang bukan sebagai kerusuhan, tapi sebagai simbol damai yang elegan.

Bagi Cupin, perbandingan ini jelas. Indonesia seringkali gagal menjaga fokus aksi, sehingga mudah disusupi. Sementara di Hong Kong, kedisiplinan menjadi tameng dari penunggang gelap.

“Kalau saja demo di Senayan punya kesolidan macam itu,” pikirnya, “mungkin tuntutan rakyat tak akan terkubur oleh asap motor terbakar.”

Tapi siapa yang benar-benar diuntungkan dari kericuhan di Senayan? Apakah penunggang gelap ini hanya sekadar teori, atau ada aktor politik nyata di baliknya?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

“Kuda Putih” Jadi “Kuda Liar”?

Malam usai demo, Cupin kembali duduk di warung kopi, kali ini ditemani berita di layar ponsel. Said Didu, mantan Sekretaris Kementerian BUMN, di X menyebut adanya kemungkinan penunggang gelap yang terkait dengan kelompok politik tertentu.

“Katanya ada Geng Solo, ada oligarki yang mau jatuhkan Prabowo,” Cupin mengulang isi berita. Ia geleng-geleng kepala, heran bagaimana demo rakyat bisa dipelintir jadi arena perang elite.

Bila dilihat dari teori anarki, Cupin teringat Robert Nozick dalam Anarchy, State and Utopia. Nozick menulis, ruang publik tanpa aturan jelas bisa berubah jadi panggung liar, tempat semua kepentingan masuk tanpa filter.

David Graeber dalam Fragments of an Anarchist Anthropology bahkan lebih tajam. Ia menilai, anarki bukan sekadar kekacauan, melainkan ruang kosong dari kontrol, yang bisa jadi ladang subur bagi siapa saja—entah rakyat murni, entah penyusup berkepentingan.

Cupin menghela napas. “Jadi, bukan selalu soal rakyat marah,” gumamnya. “Kadang ada tangan-tangan yang sengaja mengarahkan kemarahan agar menguntungkan mereka.”

Kerusuhan seperti pembakaran motor atau penyerangan pos polisi bisa jadi bukan spontanitas, melainkan strategi. Tujuannya sederhana: menciptakan kekacauan agar aparat punya alasan membubarkan aksi dengan keras.

Dengan begitu, tuntutan rakyat tenggelam, sementara narasi yang muncul adalah “demo anarkis”. Cupin tersenyum miris, “Kuda putih perubahan dipaksa jadi kuda liar yang menakutkan.”

Menurutnya, inilah problem klasik di banyak demo Indonesia. Aspirasi murni bercampur dengan infiltrasi politik, hasilnya jadi kacau-balau.

Cupin menutup catatannya dengan satu kalimat: “Aspirasi rakyat adalah kuda putih yang gagah. Sayang, selama masih ada penunggang gelap, ia selalu berisiko diseret ke jurang.” (A43)

PinterPolitik.com

“It is better to be feared than loved, if you cannot be both.” – Niccolo Machiavelli

Dalam artikel PinterPolitik sebelumnya, Kenapa Jokowi Pilih Dudung Gantikan Budi Gunawan?, telah dijabarkan bahwa Budi Gunawan (BG) disinyalir kuat akan dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).

Sedikit mengulang, penggantian posisi BG menjadi krusial karena badan intelijen memiliki potensi besar untuk menjadi alat cipta kondisi politik. Dengan fungsinya untuk mengumpulkan informasi dan melakukan pengawasan, badan intelijen dapat digunakan untuk mengawasi lawan politik, kandidat, dan pemilih.

Pengawasan itu dapat mencakup pemantauan komunikasi, melacak pergerakan, dan mengumpulkan informasi.

Pencopotan BG menjadi penting karena sudah lama eks Wakapolri itu dipersepsikan memiliki hubungan dekat dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Hubungan itu terjalin sejak BG menjadi ajudan Megawati ketika menjabat Wakil Presiden dan Presiden ke-5 RI.

Dengan adanya perbedaan dukungan antara Jokowi dan PDIP di Pilpres 2024, sudah menjadi praktik lumrah apabila Jokowi menempatkan sosok yang dirasa lebih aman di posisi Kepala BIN.

Memastikan President’s Man

Belakangan, isu Geng Solo tengah menguat. Pengangkatan Agus Subiyanto sebagai KSAD, kemudian diusulkan menjadi Panglima TNI adalah penyebabnya.

Dalam tulisannya Jokowi dan Jejaring Perwira Solo, Aris Santoso menyebutkan bahwa dalam menentukan posisi di TNI dan Polri, ada kecenderungan Jokowi memilih kolega-koleganya yang dulu berdinas di Solo pada tahun 2005 – 2012.

Diketahui, sebelumnya Agus adalah Dandim 0735/Surakarta pada tahun 2009 – 2011. Agus juga mengakui bahwa kedekatannya dengan Jokowi karena dulu adalah Dandim di Surakarta. “Kedekatan sama Presiden itu saya Dandim ya,” ungkap Agus (8/11/2023).

Selain Agus, setidaknya ada lima lagi penempatan pos penting yang diketahui memiliki riwayat tugas di Solo ketika Jokowi menjadi Wali Kota Solo.

Pertama adalah Panglima TNI 2017-2021 Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto, sekarang Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR). Dulunya Hadi adalah Komandan Pangkalan Udara Utama Adi Soemarmo, Solo pada tahun 2010. Kedua adalah Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo. Dulunya Listyo adalah Kapolres Kota Surakarta pada tahun 2011.

Tiga pos terakhir yang cukup menarik karena penempatannya di Jawa Tengah. Sedikit tidaknya, ini menguatkan isu soal perebutan suara PDIP dan Jokowi di Jawa Tengah. Pasca terpilihnya Gibran sebagai cawapres Prabowo, kuat beredar isu bahwa suara PDIP di Jawa Tengah akan pecah dan berkurang.

Ketiganya adalah PJ. Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol (Purn) Nana Sudjana. Dulunya Nana merupakan Kapoltabes Surakarta pada 2010. Kemudian adalah Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Luthfi, dulunya Wakapolresta Surakarta pada tahun 2011. Dan terakhir adalah Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Widi Prasetijono. Sebelumnya Widi adalah Dandim 0735/Surakarta pada tahun 2011-2012.

***

Kembali pada pertanyaan awal, kenapa Budi Gunawan belum dicopot? Nama-nama untuk mengganti posisi BG juga tengah mencuat. Di antaranya adalah KSAD 2021-2023 Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman dan Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono.

Jokowi Ganti Strategi?

Melihat belum dicopotnya Budi Gunawan serta signifikansi peran badan intelijen, patut diduga Jokowi tengah melakukan perubahan strategi, setidaknya untuk saat ini.

Jokowi telah mengusulkan pergantian posisi orang nomor dua di BIN, yakni Wakil Kepala BIN. Letjen TNI I Nyoman Cantiasa yang saat ini menempati jabatan sebagai Koorsahli KSAD akan ditunjuk sebagai Wakil Kepala BIN.

Itu berdasarkan Surat Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/1286/XI/2023 tentang Pemberhentian Dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia yang dikeluarkan pada tanggal 9 November 2023.

Budi Gunawan adalah sosok terlama yang menjabat Kepala BIN sejak Reformasi. BG sudah diposisi itu sejak 9 September 2016. Secara hipotetikal, dapat disimpulkan bahwa pengaruh dan jejaring BG sudah begitu kuat di BIN.

Dan mungkin karena itu, Jokowi tidak langsung melakukan pergantian Kepala BIN. Jokowi memilih untuk mengganti jabatan-jabatan penting di bawah BG terlebih dahulu, seperti jabatan Wakil Kepala BIN.

Jika benar demikian, maka Jokowi tengah melakukan salah satu strategi dalam Thirty-Six Stratagems, yakni 36 strategi Tiongkok kuno yang digunakan dalam politik, perang, dan interaksi sipil, yang ditulis pada abad ke-6 SM.

Tepatnya pada strategi nomor 19 yang berbunyi Remove the firewood from under the pot (釜底抽薪, Fǔ dǐ chōu xīn). Disebutkan, ketika berhadapan dengan musuh yang sangat kuat, untuk menghadapinya secara langsung kita harus melemahkannya dengan meruntuhkan pondasi dan menyerang sumber dayanya.

Well, jika demikian adanya, mungkin hanya menunggu waktu sampai akhirnya Jokowi mencopot Budi Gunawan. Kita lihat saja. (R53)

PinterPolitik.com

Baru diangkat menjadi KSAD, Jenderal TNI Agus Subiyanto diusulkan Presiden Jokowi untuk menjadi Panglima TNI. Pengusulan itu mengangkat kembali narasi soal Geng Solo. Saat Jokowi menjadi Wali Kota Solo pada 2005-2012, Agus menjabat sebagai Komandan Kodim Surakarta.

Aris Santoso dalam tulisannya Jokowi dan Jejaring Perwira Solo menyebutkan bahwa dalam menentukan posisi di TNI dan Polri, ada kecenderungan Jokowi memilih kolega-koleganya yang dulu berdinas di Solo. 

Aris mencontohkan promosi Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai KSAU, kemudian sebagai Panglima TNI. Menurut Aris, promosi itu ditopang berkat hubungan baik keduanya yang terjalin sejak sama-sama berdinas di Solo. Pada periode 2010-2011 ketika Jokowi menjadi Wali Kota Solo, Hadi adalah Komandan Lanud Adi Soemarmo, Solo.

Atas kedekatan itu, terdapat kekhawatiran atas pengusulan Agus sebagai Panglima TNI. Beredar isu bahwa TNI bisa tidak netral di Pemilu 2024. Apalagi, Jokowi sudah secara terbuka mengaku akan cawe-cawe di Pemilu 2024.

Lantas, apakah TNI akan tidak netral alias melakukan intervensi politik apabila Jenderal Agus menjadi Panglima TNI?

Isu Musiman

Melihat sejarahnya, isu netralitas TNI selalu keluar menjelang pemilu. Namun, faktanya setelah Reformasi tidak pernah TNI melakukan intervensi politik di pemilu. Ini pula yang digarisbawahi oleh pengamat militer Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi. 

“Saya kira netralitas TNI sudah teruji sepanjang pemilu setelah Reformasi,” ungkap Fahmi (2/11/2023). 

Kasusnya dapat kita lihat pada Pilpres 2019 ketika Panglima TNI dijabat oleh Hadi Tjahjanto. Meskipun Hadi merupakan Geng Solo yang dekat dengan Jokowi, nyatanya TNI tidak melakukan intervensi politik di Pilpres 2019.

Apabila melihat situasi TNI setelah Reformasi, TNI sebenarnya tidak memiliki potensi untuk melakukan intervensi politik. Alasannya karena TNI tidak memiliki kewenangan hukum. TNI tidak bisa menyelidiki perkara, apalagi memenjarakan pihak sipil.  

Sekarang pertanyaannya, dengan adanya fakta itu, kenapa isu netralitas TNI tetap menggema? Dengan tidak memiliki kewenangan hukum, bagaimana TNI bisa melakukan intervensi politik? 

Trauma Masa Lalu

Ada dua hipotesis yang dapat dibangun untuk menjawab kenapa sentimen itu terus muncul. Hipotesis pertama, terjadi kekeliruan karena menyamakan institusi TNI dengan purnawirawan TNI. 

Sebagaimana diketahui, ada banyak purnawirawan TNI yang terjun ke politik memiliki karier yang mentereng. Sebut saja nama Luhut Binsar Pandjaitan, Wiranto, Prabowo Subianto, Hendropriyono, dan seterusnya.

Nah, entah bagaimana, mungkin karena sakin kuatnya pesona para purnawirawan Jenderal TNI tersebut, banyak pihak kemudian menyebutnya sebagai intervensi TNI itu sendiri. Apalagi, beredar isu di masyarakat bahwa peta politik ditentukan oleh nama-nama besar itu.

Kekeliruan itu disebut dengan category mistake. Ini adalah bias kognitif yang terjadi ketika kita keliru dalam menentukan atau membuat kategorisasi dalam suatu fenomena. 

Dalam kasus isu netralitas TNI, terjadi kekeliruan dalam menyamakan antara institusi TNI dengan karier politik para purnawirawan TNI. Kita harus menyadari bahwa purnawirawan TNI telah menjadi masyarakat sipil. Artinya, institusi TNI dengan purnawirawan TNI adalah dua kategori yang berbeda. 

***

Sekarang kita lanjut ke hipotesis kedua. Besar kemungkinan ini karena trauma masa lalu soal dwifungsi ABRI. Kita semua mengetahui bahwa pemerintahan Orde Baru membawa trauma besar atas keterlibatan TNI di ranah sipil, terutama dalam politik.

Meskipun dwifungsi sudah dihapuskan, harus disadari bahwa trauma itu begitu besar dan tertanam di benak masyarakat luas.

Singkatnya, kekhawatiran atas netralitas TNI sebenarnya adalah tarikan ingatan sejarah. Ingatan publik soal dwifungsi ABRI bercampur dengan narasi Geng Solo, khususnya kedekatan Jenderal Agus dengan Presiden Jokowi.

***

Sebagai penutup, dapat dikatakan dengan cukup meyakinkan bahwa TNI tidak netral alias melakukan intervensi politik di Pilpres 2024 adalah kekhawatiran yang dapat dimentahkan. (R53)

PinterPolitik.com

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membeberkan sejumlah pernyataan menarik pasca kasus Irjen Ferdy Sambo sedikit demi sedikit mulai terkuak. Salah satunya adalah mengenai eksistensi geng di tubuh Polri.

Ya, dalam unggahannya di Twitter, Mahfud mengaitkan kasus pembunuhan Brigadir J dengan keberadaan ranjau geng pelaku yang ditengarai merintangi proses pengungkapan.

“Begitu juga dalam kasus pembunuhan Brigadir J ini, sejak awal saya yakin bisa diungkap asal kita kawal dari ranjau geng pelaku,” ungkap Mahfud MD tanpa menjabarkan lebih lanjut geng yang dimaksud.

Sebelumnya, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu juga mengemukakan istilah menarik yang agaknya masih berkorelasi dengan frasa “geng”, yakni mabes di dalam mabes.

Seolah mengafirmasi analisis sejumlah pengamat, Mahfud menyatakan bahwa di Mabes Polri terdapat beberapa sub-Mabes yang kemungkinan saling bersaing dan saling menyandera di balik upaya pengungkapan kasus.

Itu dikarenakan kasus terbunuhnya Brigadir J sejauh ini menyeret beberapa perwira tinggi sekaligus pejabat utama Trunojoyo 3.

Jika ditafsirkan secara harfiah, serangkaian pernyataan Mahfud – dengan kapasitasnya sebagai seorang Menko Polhukam –  agaknya turut membenarkan postulat selama ini atas eksistensi kubu-kubu di internal Polri. Termasuk sekelumit gambaran soal bagaimana “permainan” mereka.

Lantas, mengapa fenomena keberadaan geng ini dapat terjadi di institusi penegak hukum seperti Polri?

Fragmentasi Hierarki?

Ruang interpretasi seolah terbuka di saat Mahfud melontarkan terminologi “ranjau geng”. Hal ini seketika membuka kembali sinyalemen eksistensi beberapa geng saat pergantian Kapolri dari Jenderal Idham Azis pada penghujung 2020 lalu.

Ketika itu, Presidium Indonesia Police Watch (IPW) mendiang Neta S Pane menyebut ada upaya suksesi Idham dengan membuka peluang kepada orang-orang kepercayaannya seperti Fadhil Imran dan Ahmad Dofiri untuk menduduki posisi strategis.

Poros tersebut banyak dibingkai dalam wacana yang berkembang sebagai geng Makassar.

Situasi itu dinilai Neta untuk menggeser kekuatan geng Solo (koneksi dengan Presiden Joko Widodo) dan memperkuat geng Makassar. Plus memberi peluang pula bagi geng Pejaten (koneksi dengan Jenderal Budi Gunawan).

Meskipun Neta tak menjelaskan secara rinci mengenai geng di internal Polri, apa yang menjadi analisisnya tampak memiliki relevansi, yakni ketika berkaca pada karya ikonik berjudul Il Principe karya filsuf Italia Niccolò Machiavelli.

Dalam buku yang diterbitkan pada tahun 1532 itu, Machiavelli telah menyebutkan bahwa kekuasaan dan pengaruh memang lebih mudah dipertahankan apabila pihak terdekat yang ditunjuk sebagai suksesor, pembantu, dan sebagainya.

Meskipun terdengar seperti melanggengkan praktik nepotisme, praktik tersebut nyatanya memang harus dilakukan.

Tak lain, perumusan kebijakan yang efektif akan lebih mudah diimplementasikan apabila bekerja sama dengan pihak-pihak yang telah dipercayai sebelumnya.

Paling tidak, keputusan penunjukan Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri suksesor Jenderal Idham Azis, tampaknya memengaruhi konstelasi aktor-aktor prominen dalam geng lain untuk “menepi” sejenak.

Selain faktor itu, terdapat satu faktor berikutnya untuk memahami presumsi eksistensi geng dalam tubuh Polri.

Lagi-lagi Mahfud MD yang menjadi titik tolak analisis ketika dalam sebuah kesempatan mengatakan kasus penembakan Brigadir J bukanlah kriminal biasa. Menurutnya, ada aspek psiko-hierarki dan psiko-politis yang membuat kasus sulit diungkap.

Dalam konteks keilmuan, Peneliti Psikologi Politik Universitas Indonesia (UI) Dicky Pelupessy mendefinisikan dua aspek yang dikemukakan Mahfud.

Dicky mendefinisikan psiko-hierarki sebagai hubungan hierarki, yaitu antara kedudukan lebih tinggi dan yang lebih rendah atau antara atasan dengan bawahan. Dalam analisisnya, hierarki itu melibatkan sesuatu yang tak kasat mata dan rumit.

Sementara itu, aspek psiko-politis dimaknai dan dapat berkaitan dengan hierarki individu ataupun institusi yang kemungkinan beririsan dengan aktor-aktor di luar institusi, terutama di ranah politik.

Ranah tersebut kiranya dapat menjadi variabel penjabaran yang relevan mengenai akar terbentuknya sejumlah geng di internal Polri, yang boleh jadi merupakan hasil dari tarik-menarik kepentingan ekonomi-politik atau vested interest.

Ahmad Khoirul Umam dalam Understanding the influence of vested interests on politics of anti-corruption in Indonesia, menyiratkan bahwa vested interest memiliki pengaruh besar dalam fungsi-fungsi politik dan pemerintahan di tanah air.

Lalu, benarkah kepentingan itu telah masuk ke sendi-sendi aparat penegak hukum seperti Polri dan berkonsekuensi pada munculnya geng-geng internal?

Kekeliruan Jokowi?

Sayangnya, presumsi bahwa vested interest telah masuk ke ranah penegakan hukum seperti Polri tampak selaras dengan apa yang dikemukakan Made Supriatma dalam publikasinya di ISEAS–Yusof Ishak Institute berjudul The Indonesian police’s dual function under Jokowi.

Menurut Made, Presiden Jokowi telah memperkuat posisi politik Polri. Ini tampak jelas dari intrik promosi Jenderal Budi Gunawan menjadi pimpinan Polri meskipun sebelumnya sempat terseret kasus suap dan gratifikasi.

Tekanan publik tak menghalangi Presiden Jokowi dengan menggeser Budi Gunawan ke Badan Intelijen Negara dan menunjuk Jenderal Tito Karnavian sebagai Kapolri. Rotasi ini kemudian dinilai kian menebalkan aroma konsesi politik.

Meskipun tampak ironis, namun jika mengacu pada intisari buku Il Principe serta makna aspek psiko-hierarki seperti yang dijelaskan sebelumnya, apa yang dilakukan Presiden Jokowi memiliki relevansi dalam dimensi tersendiri.

Apalagi, relasi rumit tak kasat mata itu kiranya juga terjadi di negara-negara lain. Di Amerika Serikat (AS), misalnya, penggeledahan rumah mantan Presiden Donald Trump oleh FBI pada 8 Agustus lalu ditengarai memiliki tendensi politis dan vested interest.

Elite Partai Republik Kevin McCarthy menduga Departemen Kehakiman sebagai induk FBI yang dipimpin Jaksa Agung Merrick Garland memiliki kecondongan tertentu dalam upaya pembongkaran dugaan kasus spionase itu.

Memang, dalam publikasi berjudul Restoring Integrity and Independence at the U.S. Justice Department, dijabarkan bahwa penegakan hukum di AS kerap beririsan dengan berbagai motif kepentingan. Salah satu pemantik hipotesa itu adalah terkuaknya Skandal Watergate pada tahun 70-an.

Tak hanya di AS, India juga memiliki kecenderungan itu sebagaimana dijelaskan Julio Ribeiro dalam Times Face-off: Is it time to loosen political control over police.

Disebutkan bahwa India telah memiliki kecenderungan vested interest sejak kasus aib pogrom Sikh di Delhi pada tahun 1984 dan di Gujarat pada tahun 2002.

Malaysia pun dinilai memiliki karakteristik kepolisian yang demikian. Haniza Hanim Mustaffa Bakri, Jamaliah Said, dan Zulyanti Abd Karim dalam jurnal berjudul Case Study on Integrity among Royal Malaysian Police (RMP): An Ethical Perspective, melihat institusi kepolisian dapat dengan mudah menyalahgunakan kekuasaan atau memanfaatkan jabatannya untuk keuntungan pribadi.

Ketiganya menemukan bahwa perilaku-perilaku tidak etis dalam perspektif warga Malaysia terhadap Polis Diraja Malaysia (PDRM) masih cukup tinggi meskipun sulit dibuktikan secara empiris.

Padahal, karakteristik kepolisian semacam itu bertolakbelakang dengan bagaimana kondisi ideal di sebuah negara demokratis.

Dalam teori kontrak sosial yang dipopulerkan oleh Thomas Hobbes dan John Locke, masyarakat telah memberikan haknya kepada negara dalam sebuah kesepakatan atau kontrak. Negara dalam konteks ini mencakup berbagai instrumen yang dimilikinya, termasuk aparat penegak hukum.

Akan tetapi, dengan kondisi aparat penegak hukum yang memiliki karakteristik seperti yang telah dijabarkan di atas, bagaimana negara memenuhi hakikatnya (raison d’être) dalam sebuah kontrak sosial?

Bagaimana negara mampu memberikan rasa aman dan keadilan bagi masyarakatnya jika di internal penegak hukum saja keadilan itu tidak terjadi?

Di atas semua itu, secara khusus, kasus Irjen Ferdy Sambo diharapkan dapat menjadi titik awal reformasi sesungguhnya bagi Polri ke arah yang lebih baik. (J61)