PinterPolitik.com

Pada 146 SM, Romawi menghancurkan Kartago dengan sangat teliti. Kota diratakan, penduduknya diperbudak, dan — menurut legenda yang ditulis Appianus — tanah bekas kota itu ditaburi garam agar tidak ada tanaman yang bisa tumbuh kembali. Selama berabad-abad, sejarawan menganggap Kartago benar-benar mati.

Namun yang terjadi kemudian justru ironis: Julius Caesar, hanya satu abad setelahnya, membangun kembali Kartago sebagai koloni Romawi dan kota itu tumbuh menjadi salah satu metropolis terbesar di Mediterania. Tanah yang disangka sudah mati ternyata hanya tidur.

Analogi ini relevan untuk memahami apa yang sedang terjadi dengan gerakan politik Islam di Indonesia — khususnya Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Secara formal, HTI sudah “diratakan” sejak 19 Juli 2017 melalui Perppu No. 2 Tahun 2017, yang mencabut status badan hukumnya karena ideologi khilafah dinilai bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Namun apakah menghancurkan struktur organisasi berarti menghancurkan ideologi? Di sinilah letak pertanyaan yang belum tuntas dijawab oleh siapa pun. Sebuah tulisan di portal East Asia Forum yang dibuat Nauval El Ghifari menjadi salah satu pembuka atas narasi apakah HTI benar-benar akan kembali.

Hantu yang Tak Bisa Dikubur

Pada Februari 2025, sebuah alarm berbunyi. GP Ansor dan Banser melaporkan kemunculan kembali aktivitas yang diduga berafiliasi dengan HTI di berbagai daerah. Kepala Satkornas Banser, H. Syafiq Syauqi, menyatakan bahwa eks-HTI bermunculan di beberapa daerah dan menyebutnya sebagai alarm bahaya bagi keberagaman. Fenomena ini bukan sekadar rumor. Tempo mencatat aksi serentak di 22 titik di seluruh Indonesia pada 2 Februari 2025 dengan estimasi sekitar 30 ribu peserta, membonceng isu bela Palestina namun diduga kuat merupakan agenda mobilisasi eks-HTI.

Yang lebih menarik lagi adalah temuan dari Rida Hesti Ratnasari, eks-pengurus DPP HTI yang kini menjadi Peneliti Aliran Agama Islam di MUI. Dalam diskusi di Jakarta pada Februari 2025, ia menegaskan bahwa keanggotaan HTI bukan menyusut, melainkan justru bertambah. Modusnya berubah: jika dulu terbuka, kini aktivitas berjalan tertutup di rumah-rumah dan ballroom hotel — tempat yang sulit dijangkau pengawasan pemerintah. Sementara itu, platform terenkripsi seperti Telegram menjadi kanal dakwah utama mereka.

Ini persis yang dikhawatirkan oleh filsuf politik Prancis, Alexis de Tocqueville, ketika ia menulis bahwa represi terhadap sebuah gerakan seringkali tidak memusnahkannya, melainkan hanya membuatnya bermetamorfosis.

Tocqueville mengamati fenomena ini dalam konteks Revolusi Prancis: aristokrasi yang dihancurkan secara formal justru meninggalkan warisan mental yang bertahan selama beberapa generasi. Dengan kata lain, Anda bisa membubarkan sebuah organisasi, tetapi Anda tidak bisa membubarkan sebuah gagasan yang sudah tertanam di kepala ribuan — atau mungkin jutaan — orang.

Kesunyian Era Prabowo: Jeda atau Akhir?

Bagi siapa pun yang mengikuti dinamika politik Indonesia sejak 2016, suasana saat ini terasa seperti anomali. Pada 2016-2017, Aksi Bela Islam 212 mampu memobilisasi ratusan ribu orang ke jantung Jakarta. FPI di bawah Habib Rizieq Shihab dan HTI menjadi kekuatan oposisi jalanan yang nyata. Islamisme bukan sekadar wacana pinggiran — ia adalah narasi utama yang membelah bangsa menjadi dua kubu.

Lalu apa yang berubah? Di permukaan, jawabannya terlihat sederhana: represi berhasil. Jokowi membubarkan HTI, melarang FPI pada Desember 2020, dan memproses hukum Habib Rizieq. Infrastruktur gerakan Islamis secara sistematis dilumpuhkan.

Namun ada lapisan yang lebih dalam. Prabowo Subianto — kandidat yang pada 2014 dan 2019 mendapat dukungan signifikan dari kubu konservatif Islam — kini duduk di kursi kepresidenan. Dikotomi pluralis versus Islamis yang selama satu dekade membakar mobilisasi politik telah kehilangan relevansinya. Ketika “musuh bersama” yang sebelumnya berkuasa sudah berakhir kekuasaan dan digantikan oleh sosok yang sebelumnya didukung, atas nama siapa dan melawan siapa gerakan itu harus memobilisasi diri?

Marcus Mietzner, Associate Professor di Australian National University dan salah satu pengamat Indonesia paling tajam, sudah memperingatkan fenomena ini sejak 2018 dalam artikelnya “Fighting Illiberalism with Illiberalism” yang terbit di Pacific Affairs.

Tesis utama Mietzner cukup provokatif: respons Jokowi terhadap mobilisasi Islamis — yang mencampur strategi kriminalisasi dengan akomodasi patronase — memang berhasil meredam ancaman jangka pendek, tetapi pada saat bersamaan justru mengancam demokrasi itu sendiri. Dengan kata lain, pemerintah melawan iliberalisme Islamis dengan iliberalisme negara. Hasilnya bukan kemenangan demokrasi, melainkan apa yang Mietzner sebut sebagai proses dekonsolidasi demokratis yang perlahan namun nyata.

Riset Mietzner bersama Burhanuddin Muhtadi pada 2018 juga menunjukkan data yang penting: sekitar 41,5 persen Muslim Indonesia memiliki kecenderungan Islamis dalam opini politik mereka. Ini bukan angka yang bisa diabaikan. Artinya, meskipun gerakan politik Islam kehilangan panggung dan pemimpin karismatiknya, basis sosiologisnya tetap masif. Mereka tidak hilang — mereka hanya kehilangan kendaraan politik.

Bom Waktu Ideologis?

Di sinilah kita perlu membaca situasi dengan kacamata yang lebih filosofis. Antonio Gramsci, pemikir Marxis Italia, pernah memperkenalkan konsep interregnum — sebuah fase di mana tatanan lama sedang sekarat tetapi tatanan baru belum mampu lahir. Dalam interregnum, kata Gramsci, muncul berbagai gejala morbid. Kondisi politik Islam di Indonesia saat ini menyerupai interregnum itu: struktur formal gerakan sudah dihancurkan, tetapi ideologi yang mendasarinya belum mati dan belum pula menemukan bentuk baru yang stabil.

Studi dari Alexander R. Arifianto yang dipublikasikan melalui East Asia Forum menguatkan gambaran ini. Ia mencatat bahwa kelompok Islamis kini mendominasi ruang dakwah yang ditinggalkan oleh intelektual moderat NU dan Muhammadiyah yang sibuk berpolitik praktis. Media sosial menjadi medan pertempuran baru dari para pendakwah yang memiliki jangkauan yang jauh lebih luas ketimbang tokoh moderat mana pun. Ironinya, semakin kelompok-kelompok ini ditekan ke bawah tanah, semakin sulit untuk memantau perkembangan mereka.

Pertanyaan yang sesungguhnya bukan lagi soal apakah ideologi Islamis akan bangkit — karena secara sosiologis ia tidak pernah benar-benar mati. Pertanyaan yang lebih tepat adalah: dalam bentuk apa dan melalui pintu masuk mana kebangkitan itu akan terjadi? Apakah melalui kontestasi elektoral sebagaimana PKS terus bertahan dalam sistem? Apakah melalui infiltrasi birokrasi dan regulasi daerah sebagaimana pernah terjadi di Sumatra Barat? Apakah melalui ketokohon yang maju di 2029, katakanlah lewat sosok seperti Anies Baswedan? Ataukah melalui momentum krisis nasional — ekonomi, bencana, atau geopolitik — yang membuka celah bagi narasi alternatif tentang tata kelola negara?

Satu hal yang pasti: sejarah tidak pernah ramah kepada mereka yang mengira bahwa membubarkan sebuah organisasi berarti menyelesaikan sebuah masalah. Kartago diratakan, tanahnya ditaburi garam. Namun seratus tahun kemudian, di atas tanah yang sama, sebuah kota baru berdiri — lebih besar dari sebelumnya.

Politik Islam di Indonesia mungkin sedang dalam fase tertidur. Dan tertidur bukan berarti mati. Dia hanya menunggu waktu untuk kembali bersemi menjadi kekuatan besar yang akan jadi penentu sejarah Indonesia selanjutnya. (S13)

Terdapat satu interpretasi yang menjadi kenyataan di balik pertemuan pasangan capres-cawapres Koalisi Perubahan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dengan HRS di Petamburan. Tak lain, terkait proyeksi kedekatan Cak Imin-PKB dengan HRS yang sebelumnya tampak cukup sulit untuk terjadi karena mereka selalu di barisan pemerintah.

Di samping relasi Anies yang sudah terjalin sejak Pilgub 2017, Nahdlatul Ulama (NU) menjadi benang merah di antara Cak Imin-PKB dengan “Petamburan”.

PinterPolitik.com 

Secara politik, kehadiran Prabowo Subianto di haul Habib Munzir Al Musawa tampaknya tak hanya menggambarkan tupoksinya sebagai Menteri Pertahanan (Menhan), tetapi juga dalam kapasitasnya untuk menarik dukungan sebagai calon presiden (capres) 2024. 

Pada 28 Mei lalu, Prabowo hadir dan memberikan sambutan di acara Haul Akbar ke-10 Sulthonul Qulub Al Habib Munzir Al Musawa di Masjid Almunawar, Jakarta Selatan. 

Korelasinya dengan politik dikarenakan, pasca bergabung pemerintah, basis-basis pemilih Prabowo dalam dua pilpres sebelumnya jamak dikatakan akan beralih pilihan kepada kandidat seperti Anies Baswedan, termasuk kelompok-kelompok Islam konservatif. 

Memang, tidak serta merta Majelis Rasulullah yang menjadi organisasi yang diinisiasi mendiang Habib Munzir dapat digeneralisir sebagai representasi kelompok Islam konservatif. 

Namun, irisan para simpatisan dan anggotanya kerap tampak memiliki kemiripan dengan kelompok tersebut. 

Selain, terlihat mulai merangkul kelompok konservatif, Prabowo juga sebelumnya telah melakukan sowan kepada tokoh dan kelompok Islam moderat seperti Habib Luthfi, Gus Miftah, serta sejumlah pondok pesantren. 

Maka dari itu, jika diamati, langkah Prabowo belakangan ini untuk merangkul berbagai aliran kelompok Islam kiranya tak berlebihan untuk dikatakan sebagai upaya “berdamai” dengan kawan politik masa lalunya. 

Untuk benar-benar “berdamai” serta menghimpun kekuatan secara menyeluruh untuk menyongsong Pilpres 2024, satu nama menarik yang bisa saja akan turut dirangkul Prabowo adalah Habib Rizieq Shihab (HRS). 

Itu dikarenakan, HRS dan para simpatisannya disebut-sebut akan mengalihkan dukungan kepada Anies Baswedan di 2024 nanti, setelah Prabowo dianggap mengkhianati mereka di Pilpres 2019 sejak bergabung dengan pemerintah. 

Pada pertengahan Mei 2023 lalu, Juru Bicara (Jubir) HRS Aziz Yanuar sempat menguak ke mana arah dukungan mantan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) itu di Pemilu 2024. 

Aziz mengatakan belum ada yang didukung HRS di Pilpres 2024 mendatang dan belum ada pula rencana mendeklarasikan capres tertentu. 

Sementara pada Juli 2022 lalu, Aziz sempat menyebut segala kemungkinan dukungan ke salah satu sosok capres masih terbuka. Menariknya, opsi netral juga disinggung Aziz atas arah politik HRS dan barisannya di 2024. 

Karenanya, analisis para pengamat yang menyebut kemungkinan support politik HRS dan pendukungnya di 2024 mengarah pada Anies agaknya harus diuji ulang. 

Dengan momentum yang tampak tengah merangkul umat, baik konservatif maupun moderat, Prabowo bisa saja menjadi sosok yang akhirnya didukung HRS. Mengapa demikian? 

Diposisi Taktis Prabowo? 

Kendati kerap tak bermakna positif, dikotomi kelompok Islam konservatif dan moderat kiranya tak dapat dipungkiri menjadi warna tersendiri dalam interaksi sosio-politik Indonesia. 

Namun, walau cukup sulit, bisa mengamankan ceruk suara dari dua kubu yang tampak bertolak belakang itu tentu akan menjadi keuntungan politik tersendiri bagi aktor politik. 

Itu yang secara perlahan kemungkinan sedang diupayakan Prabowo di balik manuvernya menyambangi tokoh dan kelompok Islam hingga pondok pesantren – baik yang cenderung konservatif maupun moderat. 

Di titik ini, Prabowo tampaknya memang sedang memposisikan diri se-ideal mungkin di hadapan kelompok Islam. 

Ihwal itu selaras dengan apa yang eksis dalam bab empat risalah militer kuno Tiongkok The Art of War karya Sun Tzu. Di dalamnya, dijelaskan pentingnya seorang komandan menyesuaikan posisi yang ada sampai barisan prajurit mampu maju dari posisi tersebut dengan aman. 

Itu memberikan gambaran bagaimana pentingnya bagi seorang komandan mengenali peluang strategis, sekaligus menjadi refleksi untuk tidak menciptakan peluang bagi musuh. 

Dengan turut mendekati kelompok konservatif secara perlahan, mantan Danjen Kopassus itu kemungkinan berupaya menciptakan manajemen impresi secara perlahan untuk terlihat relevan bagi mereka semua. 

Sementara itu, probabilitas “reuni” Prabowo dengan HRS sendiri mungkin saja terwujud dengan karakteristiknya yang cenderung lebih “bersahabat” pasca bebas bersyarat pada Juli 2022 lalu. 

Sedikit menengok urutan peristiwanya, HRS sempat ditahan 12 Desember 2020 akibat kasus penghasutan dan kerumunan massa. Dia kemudian mendapat bebas bersyarat pada Juli 2022, dengan dikenakan wajib lapor hingga 23 Juni 2024. 

Terlepas dari apa kesepakatan di belakang panggung atas pembebasan bersyarat itu, HRS memang tampak sangat berbeda dan minim dengan pekikan dakwah maupun narasi yang menjadi ciri khasnya di masa lalu. 

Menariknya, itu tampak cocok dengan Prabowo yang juga lebih “bersahabat” sejak bergabung pemerintah pada tahun 2019. 

Dengan kata lain, partisipasi HRS di sepanjang proses politik 2024 kemungkinan akan jauh berbeda dibanding edisi-edisi sebelumnya. 

Salah satu sampel kehati-hatian personal HRS jelas terlihat sebelum menghadiri Reuni 212 pada 2 November 2022. Kala itu, HRS sempat ragu untuk hadir dengan statusnya yang masih bebas bersyarat. 

Oleh karena itu, meskipun banyak yang mengatakan akan memperkuat sosok atau koalisi politik pengkritik pemerintah seperti barisan Anies, karakteristik HRS saat ini dan kemungkinan gerak-geriknya selama proses politik 2024 kiranya justru akan kembali mengarah ke Prabowo. 

Terutama, ketika berbicara mengenai irisannya dengan PKB sebagai parpol perdana dan setia mendukung Prabowo di 2024. Mengapa demikian? 

Rujuk via PKB? 

Proyeksi hubungan Prabowo, PKB, dan HRS saat ini kiranya memiliki benang merah yang konstruktif jika diinterpretasikan lebih dalam. 

Satu contoh di antaranya adalah saat pada Januari 2021 lalu, Azis Yanuar menyampaikan pesan HRS dari balik jeruji besi yang mengajak para pengikutnya untuk membantu pemerintah menanggulangi sejumlah bencana yang terjadi pada saat itu di berbagai daerah. 

Aziz juga mengatakan HRS mengimbau agar bantuan bagi seluruh korban bencana diserahkan tanpa memandang suku agama, ras, dan latar belakang lainnya. 

Sebelum dilarang, FPI sendiri telah memiliki track record sebagai ormas yang acapkali terdepan dalam membantu penanganan bencana alam. 

Atas dasar itu, PKB melalui Ketua DPP-nya Faisol Riza merespons positif dan menyebut bahwa pesan kebaikan solidaritas itu sebaiknya didengarkan dan dijalankan oleh para pengikut HRS. 

Saat ditelaah lebih dalam, respons PKB tersebut kiranya bukan sebatas apresiasi semata. Hal itu dikarenakan, saat FPI dibubarkan pemerintah, PKB seolah menjadi parpol pertama yang bersedia menampung para simpatisan pengikut HRS. 

Wakil Sekretaris Dewan Syuro DPP PKB Maman Imanulhaq ketika itu mengatakan PKB bersedia memfasilitasi para eks anggota FPI untuk belajar merumuskan kembali dakwahnya. 

Sementara itu, HRS dan FPI sendiri tampak sejak awal telah memiliki keterkaitan dengan Nahdlatul Ulama (NU), organisasi Islam yang memiliki afiliasi dengan PKB. 

Korelasi hubungan konstruktif di antara para aktor itu dapat terlihat ketika sama-sama bersinergi dan memiliki kesepahaman dalam kasus penistaan agama yang menerpa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada 2016 silam. 

Ketika itu, HRS bahu-membahu dengan Ma’ruf Amin yang masih menjabat Rais Aam PBNU dan berbuah keberhasilan “menjebloskan” Ahok ke bui. 

Secara ideologis sendiri, HRS dan FPI dinilai memiliki porsi irisan yang cukup seirama dengan NU. Dalam sebuah publikasi berjudul NU dan FPI dalam Tiga Matra, M. Kholid Syeirazi menjabarkan keterkaitan di antara FPI dan NU secara lebih spesifik. 

Secara ‘amaliyyah ubûdiyyah atau akar tradisi, NU dan FPI memiliki kesamaan dan bukanlah penganut Islam puritan. 

Selain itu, HRS dan FPI juga selaras dengan NU dalam hal fikrah dîniyyah atau pemikiran keagamaan. 

NU juga dikenal sangat menghormati para habib. Mantan Ketua Umum (Ketum) PBNU Said Aqil Siradj sendiri sempat mengutarakan ihwal yang sama, termasuk kepada Habib Rizieq Shihab. 

Tinggal, secara politik, keduanya kerap masih belum menemukan ritme yang selaras di tengah dinamika yang begitu cair. 

Akan tetapi, HRS sendiri sempat berujar bahwa FPI adalah “anak” NU yang bandel, yang kemungkinan besar mengindikasikan bahwa nafas HRS, FPI, dan NU – tak menutup kemungkinan pula PKB – pada hakikatnya seirama. 

Bisa saja, kondisi itu dapat bermuara pada rujuknya hubungan HRS dan Prabowo yang diperkuat PKB dengan basis kekuatan NU-nya. 

Lalu, mungkinkah Prabowo sukses merangkul semua kelompok Islam, termasuk HRS, dalam perjalanannya menuju RI-1? Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (J61) 

Hmm, jadi nonton Coldplay apa nggak nih?

Penolakan terhadap perhelatan konser Coldplay di Jakarta, Indonesia, pada November 2023 mulai bermunculan. Salah satunya datang dari Persaudaraan Alumni (PA) 212.

Wasekjen PA 212 Novel Bamukmin mengatakan bahwa organisasinya menolak kedatangan Coldplay karena band asal Britania (Inggris) Raya tersebut mendukung hak-hak komunitas lesbian, biseksual, gay, dan transgender (LGBT).

Penolakan serupa juga terjadi di Malaysia – di mana Partai Islam Se-Malaysia (PAS) menolak kedatangan Coldplay akibat dukungannya terhadap komunitas LGBT. Hal inipun sempat dibahas oleh warganet di Indonesia.

Upaya penolakan terhadap musisi asing seperti ini juga sebelumnya pernah terjadi di Indonesia pada tahun 2012 silam. Saat itu, penyanyi asal Amerika Serikat (AS) bernama Lady Gaga ditolak oleh organisasi masyarakat bernama Front Pembela Islam (FPI).

PinterPolitik.com

Penangkapan mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) Munarman oleh Densus 88 beberapa waktu lalu memang masih menyisakan perdebatan panjang. Bukannya gimana-gimana ya, banyak pihak menilai penangkapan tersebut tidak sesuai dengan tuduhan terorisme yang diarahkan pada Munarman.

Salah satu yang cukup keras melayangkan kritikan adalah politikus Partai Gerindra Fadli Zon. Mantan Wakil Ketua DPR ini menyebutkan bahwa Munarman tidak bisa masuk dalam kategori teroris lantaran tidak melakukan aksi teror selama jangka waktu yang dituduhkan.

Baca Juga: Siasat Nadiem “Rayu” Megawati?

Fadli juga menyebutkan bahwa dirinya telah mengenal Munarman sejak lama dan menyebut tak percaya dengan dugaan yang dituduhkan kepada eks petinggi FPI tersebut.

Ia menyebutkan bahwa profesi Munarman sebagai seorang advokat adalah pembela hukum dan tidak mungkin terkait dengan tuduhan terorisme yang diarahkan padanya. Munarman juga menurutnya adalah seorang aktivis dan banyak membela kepentingan masyarakat yang memerlukan bantuan hukum.

Buat yang belum tahu, Munarman pernah bergabung dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI. Doi juga pernah menjadi bagian dari KontraS yang punya sejarah panjang terkait aktivisme dan bantuan hukum bagi masyarakat.

Hmm, Bang Fadli ada benarnya sih dalam kasus ini. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa penangkapan terhadap Munarman cenderung bertolak belakang dibandingkan kiprahnya.

Namun, apa pun itu, kepolisian pasti juga punya alasan yang jelas terkait proses hukum ini. Sekiranya bukti yang ada memang lebih dari cukup, tentu kepolisian tidak bisa disalahkan juga.

Yang jelas, salut sih buat Bang Fadli Zon yang cukup konsisten membela mereka-mereka yang pernah satu kubu dengannya. Dulu kan pernah sama-sama mendukung Pak Prabowo Subianto pas Pilpres 2019 lalu.

Well, walaupun ada yang bilang bahwa tidak ada musuh yang abadi dalam politik, tapi setidaknya Bang Fadli cukup konsisten membela. Yang penting pembelaannya benar-benar karena persekawanan atau membela karena alasan ketidakadilan loh ya. Bukan karena alasan politik biar tetap menunjukkan diri jadi oposisi pemerintah dan para penegak hukum. Uppps. (S13)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Baru-baru ini ada berita yang unik nih, gengs. Berita ini sih merupakan update dari insiden penembakan terhadap enam anggota Laskar Front Pembela Islam (FPI) yang tewas di KM 50 Tol Jakarta-Cikampek.

Kabarnya nih, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menetapkan sejumlah tersangka. Tahu nggak siapa aja? Jawabannya adalah enam anggota Laskar FPI yang telah meninggal dunia.

Waduh, gimana dong? Kalau mereka yang dijadikan tersangka, bagaimana ya caranya hukum bisa mengadili mereka? Sampai-sampai nih, pendiri Lokataru, Haris Azhar, bilang gini, “Siapa yang mau diadili? Kain kafan?”

Hmm, sebenarnya bagus aja sih kalau Polri mau menyelidiki lebih dalam dan mengungkap kejahatan yang terjadi di balik insiden tersebut. Bagaimana pun, fakta dan kebenaran harus dibuka. Bukan begitu?

Baca Juga: KPK Siap Geruduk Setneg?

Dalam hukum sih, sebenarnya ada kok istilah untuk mengadili mereka yang sudah meninggal dunia, yakni posthumous trial atau post-mortem trial. Tapi nih, pengadilan seperti ini kayak-nya nggak ada deh dalam hukum Indonesia – mengingat sejumlah pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa tuduhan dapat gugur apabila tertuduh telah meninggal dunia.

Kabarnya sih, status tersangka terhadap enam anggota tersebut telah digugurkan kok oleh Polri. Tenang, guys. Tapi nih,kalau Polri tetap ingin memproses lebih lanjut, kayak-nya perlu nih mempelajari ilmu tertentu dari Orochimaru di seri anime Naruto nih, yakni teknik edo tensei yang bisa membawa kembali orang yang telah mati. Hehe.

Hmm, mungkin, Polri ini sangat bersemangat untuk mengungkap fakta sebenarnya nih. Bagus sih. Bisa jadi, hal serupa juga perlu ditiru oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nih, khususnya soal kasus korupsi yang melibatkan seorang kader PDIP yang bernama Harun Masiku. Hehe.

Lha, gimana nggak? Harun Masiku ini udah jadi buron selama setahun lebih lho. Bahkan, kader PDIP tersebut sempat dirumorkan telah meninggal dunia karena belum juga ditemukan batang hidungnya. Apa juga perlu di-edo tensei juga nih? Hmm. (A43)

Baca Juga: Berani KPK Periksa Megawati Soal Bansos?

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Keadilan. Bahasa Inggrisnya justice. Untuk waktu yang sangat lama, kata yang satu ini emang mengisi diskursus peradaban manusia.

Biasanya keadilan diartikan sebagai kondisi saat seseorang menerima apa yang berhak ia terima yang ukurannya ditentukan oleh berbagai variabel, mulai dari moral, etika, hukum, rasionalitas, agama, dan lain sebagainya.

Hmm, sungguh sebuah definisi yang rumit. Tapi pemahamannya sebenarnya sederhana. Intinya, keadilan berarti menerima yang seharusnya diterima.

Baca Juga: Duet Sandiaga-RK Menuju 2024?

Ada banyak pemikir yang mendeskripsikan keadilan itu dari berbagai macam sudut pandang, mulai dari Socrates dan Plato di era Yunani kuno, hingga John Locke dan yang lainnya.

Nah, konteks keadilan itulah yang kini tengah disorot, terutama terkait peristiwa yang menimpa Presiden Jokowi dalam kunjungannya ke NTT beberapa hari lalu. Pasalnya, dalam kunjungan tersebut, Jokowi disambut oleh warga yang antusias menjumpai presiden mereka.

Sebagai catatan, orang-orang di NTT dan beberapa wilayah Indonesia Timur lainnya, sangat menyukai Jokowi. Apalagi, Jokowi mungkin menjadi satu dari sedikit presiden Indonesia yang rutin berkunjung ke daerah-daerah di timur.

Namun, konteks kerumunan warga yang berjubel juga lah yang menjadi kritik tersendiri untuk Jokowi. Pasalnya banyak yang menilai bahwa momen tersebut melanggar aturan dalam protokol kesehatan Covid-19.

Istana sendiri menyebutkan bahwa kerumunan tersebut merupakan aksi spontanitas masyarakat dan tidak pernah direncanakan. Masyarakat tahu presiden datang, jadi secara spontan menyambut sang kepala negara.

Beberapa pihak lain juga membandingkan dengan kasus yang menimpa pentolan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab yang saat ini menjadi tersangka salah satunya akibat kerumunan massa yang timbul pasca kepulangannya ke Indonesia.

Banyak yang juga menilai bahwa aksi massa pendukung Rizieq tersebut – sama seperti mereka yang menyambut Jokowi – adalah aksi spontanitas. Sehingga, sudah selayaknya Rizieq tidak dihukum karena pelanggaran tersebut.

Hmmm, iya sih. Kalau mau berpikir lurus, maka memang tidak ada keadilan di sana.

Tapi udahlah ya, kalau diteruskan nanti bisa bahaya. Yang jelas, mungkin pemerintah beneran perlu meluruskan di mana letak perbedaan dua peristiwa ini. Biar Socrates, Plato, John Locke dan kawan-kawan nggak susah tidur mikirin konsep keadilan seperti apa yang cocok di Indonesia. Uppps. (S13)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“The limits of my language mean the limits of my world.” – Ludwig Wittgenstein, dalam Tractatus Logico-Philosophicus

Setelah Listyo Sigit Prabowo diangkat sebagai Kapolri pada 27 Januari lalu, terdapat usulan menarik dari warganet agar mantan Kabareskrim tersebut dapat memproses hukum Denny Siregar dan Permadi Arya atau Abu Janda sebagai pembuktian komitmennya bahwa hukum tidak lagi hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas.

Apalagi, dengan diprosesnya ujaran rasisme Ketua Umum PROJAMIN (Pro Jokowi Ma’ruf Amin) Ambroncius Nababan terhadap aktivis HAM Natalius Pigai, berbagai pihak kembali mendorong agar Abu Janda diproses hukum karena telah menulis cuitan rasisme terhadap Pigai pada 2 Januari lalu.

Cuitan terbaru Abu Janda terkait “Islam arogan” juga semakin semantik dorongan tersebut. Namun sebagaimana diketahui, cuitan tersebut berujung permintaan maaf Abu Janda, dan kasusnya (mungkin akan) berlalu begitu saja.

Baca Juga: Menyibak Rasisme terhadap Natalius Pigai

Tidak hanya warganet, bahkan sekaliber Susi Pudjiastuti turut memberikan komentar. Tidak tanggung-tanggung, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan ini menyarankan warganet untuk berhenti mengikuti (unfollow) akun Abu Janda. Tulis Susi, “Saya pikir saatnya dihentikan ocehan-ocehan model seperti ini yang selalu menyinggung perasaan publik. Tidak sepantasnya di masa sulit pandemi, hal-hal yang tidak positif dibiarkan.”    

Menariknya, ajakan tersebut justru berbuntut serangan siber ke Susi. Berbagai narasi berbentuk meme tersebar dengan narasi menyebut Susi seorang kadrun, banteng, dan seterusnya. Pernyataan mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat Muhammad Zainul Majdi, yang akrab disapa Tuan Guru Bajang (TGB), pada 2018 lalu juga tiba-tiba kembali viral. Saat itu, TGB memberikan testimoni bahwa Susi menyewa 20 bus dari Pangandaran untuk memberangkatkan peserta aksi 212 ke Monas, Jakarta.

Di luar pro kontra terhadap aktivitas Abu Janda selama ini, menjadi pertanyaan tersendiri, mengapa sosok ini terlihat begitu penting? Dengan berbagai dorongan untuk membawanya ke meja hijau, mengapa Abu Janda tidak bernasib sama dengan Ambroncius Nababan?

Punya Peran Penting?

Menariknya, suka atau tidak, Abu Janda tampaknya memiliki peran yang cukup vital dalam mendukung kemenangan Joko Widodo (Jokowi) di Pilpres 2019. Seperti diketahui, sejak 2017 lalu, kasus penistaan agama mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok disebut sebagai pemicu pesatnya perkembangan dan penyebaran politik identitas Islam di level nasional dan akar rumput.

Yang menjadi persoalan adalah, Ahok disebut dekat dengan Presiden Jokowi telah membuat politik identitas Islam berubah menjadi narasi utama yang digunakan untuk menyerang pemerintahan Jokowi.

Entah kebetulan atau tidak, 2017 juga merupakan awal dari intensnya Abu Janda menjadi influencer yang aktif melawan balik narasi yang mendiskreditkan pemerintahan Jokowi. Menariknya, Abu Janda seolah memiliki spesifikasi untuk melawan balik narasi politik identitas Islam, khususnya yang dibawa oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Front Pembela Islam (FPI).

Baca Juga: Setelah HTI, FPI Dilarang Ikut Pemilu?

Diakui atau tidak, narasi politik identitas Islam memang menjadi ancaman besar bagi Jokowi di Pilpres 2019 lalu. Digantinya Mahfud MD dengan Ma’ruf Amin sebagai calon wakil presiden bahkan jamak disebut sebagai cara untuk meredam narasi tersebut.

Nah, peran penting Abu Janda – dan juga Denny Siregar – adalah agar narasi politik identitas Islam tidak menjadi narasi dominan di media sosial. Pasalnya, dengan peran media sosial saat ini yang menjadi “jendela dunia” atau tempat masyarakat mendapatkan informasi dan membentuk persepsi, sangat penting untuk memenangkan perang wacana.

Pada 25 Oktober 2020 lalu, politisi senior PDIP Eva Kusuma Sundari juga memberikan pengakuan menarik dengan menyebutkan media sosial telah didominasi oleh oposisi pemerintah. Oleh karenanya, tidak heran kemudian apabila masyarakat mudah mengkritik dan memandang buruk laju pemerintahan.

Representasi Realitas

Konteks pentingnya memenangkan perang wacana tersebut akan lebih dalam kita pahami melalui penjelasan filsafat bahasa dan ilmu kognitif (cognitive science). Salah satu filsuf bahasa dan logika paling berpengaruh dalam sejarah, Ludwig Wittgenstein dalam bukunya Tractatus Logico-Philosophicus memberikan penjelasan penting terkait relasi bahasa dengan realitas.

Wittgenstein memberikan penekanan penting dengan menulis, “The limits of my language mean the limits of my world.” Maksudnya, Wittgenstein hendak menegaskan bahwa batasan kita dalam membayangkan (mempersepsikan) dunia, terletak pada sejauh mana kemampuan kita dalam berbahasa – merangkai atau membentuk bahasa.

Sebagai contoh, sebelum ditemukannya ilmu agrikultur, peradaban manusia kerap mengasosiasikan keberhasilan pertanian pada dewi, dewa, atau hal-hal transenden. Di Pulau Jawa dan Bali, misalnya, terdapat Dewi Sri yang disebut sebagai dewi pertanian, dewi padi dan sawah, serta dewi kesuburan.

Namun, setelah ilmu agrikultur ditemukan, atau tepatnya disistematisasi, manusia memiliki pengetahuan yang lebih baik dan tepat terkait faktor apa saja yang menunjang keberhasilan pertanian. Konsep pupuk, zat hara, ataupun pengaruh iklim mungkin belum mampu dibayangkan oleh peradaban manusia sebelumnya.

Baca Juga: Perpres Ekstremisme Jokowi Salah Kaprah?

Dalam ilmu kognitif, sebagaimana ditekankan oleh Richard Leakey dalam bukunya Asal-Usul Manusia, ataupun Steven Pinker dalam bukunya The Language Instinct: The New Science of Language and Mind, kemampuan bahasa (linguistik) adalah aspek paling mendasar yang membedakan manusia (Homo sapiens) dengan makhluk hidup lainnya.

Kemampuan bahasa memungkinkan manusia membentuk peradaban, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lebih menariknya lagi, Steven Pinker bahkan menyebutkan bahwa evolusi kemampuan bahasa ternyata yang menjadi pendorong atas evolusi volume otak manusia.

Singkatnya, kendati manusia dan hewan (mungkin) melihat realitas yang sama, namun kemampuan bahasa membuat manusia dapat menginterpretasi realitas. Alhasil, interpretasi tersebut menjadi realitas-realitas baru, yang memungkinkan manusia untuk membentuk diskursus.

Sebagai contoh, “demokrasi” dan “politik identitas” adalah realitas yang hanya dapat dibangun melalui abstraksi linguistik. Kedua hal tersebut tidak memiliki basis empiris seperti ketika kita membahas mengenai “batu” atau sungai”. Dengan kata lain, persepsi atas konsep abstrak tersebut sangat bergantung atas kapasitas dan ketersediaan modal bahasa – tepatnya kosa-kata.

Dengan kata lain, jika oposisi pemerintah dan politik identitas Islam dibiarkan dominan di media sosial, maka akan terbentuk persepsi bahwa pemerintahan Jokowi memang benar-benar buruk dan layak untuk segera diganti.

Oleh karenanya, Abu Janda – dan Denny Siregar – menjadi vital karena bertugas untuk mencegah dominasi itu terjadi, sehingga terdapat persepsi atau realitas tandingan untuk menyebut pemerintahan Jokowi telah baik.

Akan Berakhir?

Akan tetapi, kendati Abu Janda memiliki peran vital dalam membentuk narasi tandingan, sebuah interpretasi menarik datang dari pakar isu militer dan keamanan dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi. Menurutnya, peran atau tepatnya kontrak Abu Janda mungkin akan segera berakhir.

Alumnus ilmu politik Universitas Airlangga ini mengacu pada eksistensi HTI dan FPI yang disebutnya tidak lagi menjadi ancaman pemerintahan Jokowi. Apalagi, dengan penunjukan Listyo Sigit sebagai Kapolri yang jamak disebut sebagai simbol pluralisme, tentu akan menjadi persoalan tersendiri apabila Listyo Sigit harus berurusan dengan isu politik identitas Islam karena cuitan Abu Janda yang kerap mengundang kontroversi dan kegaduhan.

Baca Juga: Jokowi Patut Diapresiasi Angkat Listyo Sigit?

Oleh karenanya, Fahmi menilai eksistensi Abu Janda justru akan menjadi bumerang atau tidak lagi menguntungkan pemerintahan Jokowi, karena publik sendiri sepertinya sudah lelah dengan isu-isu politik identitas Islam.

Menariknya, Fahmi juga mengungkit isu kudeta Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang diduga dimotori oleh Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebagai indikasi kuat sedang ada perpindahan isu nasional.

Apabila kita mengacu pada salah satu strategi intelijen, sebagaimana ditulis oleh Irawan Sukarno dalam bukunya Aku “Tiada” Aku Niscaya: Menyingkap Lapis Kabut Intelijen, yakni intelijen juga berperan “to bring the target to our direction”, maka ada kemungkinan tengah terjadi manajemen isu, yang mungkin untuk membuat publik tidak lagi membahas kasus Abu Janda, isu Covid-19 dan ekonomi, ataupun politik identitas Islam.

Lagipula, Abu Janda sendiri juga secara terbuka telah mengakui bahwa kontraknya telah berakhir seiring dengan berakhirnya Pilpres 2019.

Pada akhirnya hanya waktu yang dapat menjawab apakah Abu Janda – dan juga Denny Siregar – akan berakhir atau tidak, entah dengan diproses hukum atau menguap begitu saja. Lalu, terkait dengan tiba-tibanya isu kudeta AHY mencuat, ini adalah isu politik yang sangat menarik untuk kita ikuti perkembangannya. (R53) 

PinterPolitik.com

Hak politik adalah salah satu hak yang melekat pada diri setiap warga negara di sebuah negara demokrasi. Seseorang berhak untuk mencalonkan diri – kalau merasa dirinya mampu untuk menjadi pemimpin tentunya – serta berhak pula untuk memberikan suara atau dukungan saat Pemilu.

Makanya, ketika hak politik itu dicabut, seseorang tentu akan menjadi warga negara tanpa kebebasan pilihan politik. Padahal, politik adalah salah satu bidang yang paling mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan manusia. Seperti kata komedian di era Yunani kuno, Aristophanes, bahwa bahkan di bawah sebuah batu sekalipun selalu ada politiknya.

Baca Juga: Lingkaran Pam Swakarsa Komjen Listyo

Nah, persoalan hak politik ini lagi jadi pembahasan yang menarik beberapa waktu terakhir seiring wacana yang dibuat oleh DPR untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Pemilu. Bahkan RUU ini telah masuk dalam prolegnas untuk tahun 2021.

Dalam rancangan perubahan UU tersebut, ada aturan yang mengharuskan kandidat yang bertarung dalam Pilpres, Pileg dan Pilkada tidak boleh berasal dari eks anggota Hizbut Tahrir Indonesia alias HTI. Iyess, anggota HTI nggak boleh jadi caleg, capres maupun calon kepala daerah.

Kalau mau nyalon, seseorang wajib menyertakan surat keterangan “bebas HTI” yang diterbitkan oleh pihak kepolisian.

Ini juga membuat HTI setara dengan Partai Komunis Indonesia atau PKI yang aturan terkait pelarangan serupa juga ada. Wih, ngeri-ngeri sedap nih kalau udah berkaitan dengan larangan-larangan yang kayak gini. Apalagi, HTI sendiri sudah ditetapkan sebagai organisasi yang terlarang di Indonesia karena sudah tidak ada legal standingnya lagi.

Yang kemudian muncul pertanyaannya adalah terkait Front Pembela Islam alias FPI. Pasalnya, ormas yang satu ini juga kini ditetapkan terlarang aktivitasnya oleh pemerintah karena sudah tidak punya legal standing lagi sebagai ormas.

Hmm, kalau anggota FPI juga dilarang mencalonkan diri, bakal ramai juga ya nanti gejolaknya. Lha iya, pasti riak-riak penolakan yang muncul di masyarakat tidak akan kecil.

Selain itu, secara tujuan dan beberapa bagian pemikirannya, FPI berbeda dibandingkan dengan HTI. Jadi, memang agak berlebihan kalau eks anggota FPI juga harus mendapatkan pelarangan aktivitas berpolitik, terutama mencalonkan diri di kontestasi elektoral.

DPR sendiri bilang belum memutuskan terkait hal itu sih. Oleh karena itu, menarik untuk kita tunggu perkembangan selanjutnya. (S13)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.