Tiga dekade ia berderap melawan setiap kekuasaan. Ibaratkan pedang, Fahri Hamzah menggunakan mulutnya seperti pedang yang tajam. Begitu ia masuk ke dalamnya, pedang itu nampak seperti pedang yang “karatan”.

PinterPolitik.com

Dulu, nyaris mustahil melewatkan Fahri Hamzah. Satu kalimatnya cukup menggerakkan linimasa, satu serangannya cukup menjadi tajuk, dan publik menanti apa yang akan ia bakar berikutnya. Sepanjang pemerintahan Jokowi, ia salah satu oposisi paling lantang yang dimiliki Senayan. Kini ia Wakil Menteri, jabatan yang mestinya menaikkan posisi, dan justru di kursi itu suaranya paling jarang terdengar. Sebuah jabatan yang menaikkan pangkat, tetapi menurunkan volume.

Fahri lahir di Sumbawa, tanah yang masyhur dengan kuda liarnya. Di sana, nilai seekor kuda terletak pada kecepatan dan keliarannya di padang pacu, bukan pada kepatuhannya. Fahri adalah kuda semacam itu dalam politik Indonesia, cepat, liar, dan paling hidup ketika berlari menentang arah. Persoalannya, kuda itu kini terlihat melambat.

Teka-teki ini berlaku bagi setiap petarung yang pernah di puncak. Ketika derap Fahri melambat hari ini, apakah ia sedang dipukul lawan, kelelahan setelah lomba yang terlalu panjang, atau padang yang dulu ia taklukkan kini berhenti bersorak?

Fahri, Sang Kuda Tanpa Padang Pacu

Selama hampir tiga dekade, sejak gelombang 1998, Fahri membangun karier di atas satu modal: kemampuan untuk didengar. Ia bukan tokoh berharta, juga bukan pemimpin partai besar. Kekuatannya tunggal, mengubah satu kalimat menjadi perdebatan nasional. Mereknya satu kata: oposisi.

Modal seperti itu rapuh sebab tidak tersimpan seperti uang di bank. Ia hidup hanya selama orang masih mendengarkan. Modal simbolik, kata sosiolog Pierre Bourdieu, cuma bernilai selama diakui, dan pengakuan bisa menguap dalam semalam.

Pengakuan itu diuji pada 2024 di tempat yang paling jujur, kotak suara. Gelora, partai yang ia dirikan bersama Anis Matta pada 2019, hanya meraih sekitar satu persen suara dan gagal menembus ambang batas parlemen empat persen. Kebisingan yang puluhan tahun begitu nyaring ternyata tidak bisa ditukar menjadi kursi. Itulah padang pacu yang hilang, arena tempat larinya dulu bernilai.

Pengangkatannya sebagai Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Oktober 2024 kerap dibaca sebagai hadiah politik. Padahal kursi itu menyimpan dua kelemahan. Ia datang dari penunjukan, bukan dari suara rakyat, sehingga tidak ada basis massa yang bisa dijadikan daya tawar. Ia juga berada di urusan beton dan target tiga juta rumah, ruang teknis yang jauh dari pertarungan wacana. Lebih dari setahun di dalam, Fahri bahkan belum mampu mengangkat kembali daya elektoral Gelora. Ia tidak diberi panggung. Ia diberi meja.

Tamu di Ambang Pintu

Petunjuk paling terang justru datang dari kawan seperjuangannya. Anis Matta, Ketua Umum Gelora, menyebut bahwa ia dan Fahri “digoyang tiap hari” di dalam pemerintahan. Dua orang yang dulu paling keras menyerang kekuasaan kini duduk di dalamnya, tetapi tetap merasa menjadi sasaran. Sudah masuk, belum diterima.

Pola ini bukan kebetulan. Ilmuwan politik Kuskridho Ambardi, dalam studinya tentang sistem kepartaian Indonesia, menyebut politik di Indonesia bekerja, partai cenderung berbagi kuasa dan masuk pemerintahan ketimbang bertahan sebagai oposisi. Di sistem semacam itu, seorang penentang lebih mudah ditarik masuk daripada dilawan. Pemikir politik Antonio Gramsci menamai taktik ini trasformismo, menjinakkan lawan dengan memeluknya alih-alih memenjarakannya.

Kerugiannya bagi Fahri terukur. Begitu masuk, ia kehilangan satu-satunya aset yang membuatnya berbahaya, yaitu posisi orang luar. Pengkritik dari luar menyerang tanpa beban, sedangkan wakil menteri tidak bisa, sebab setiap serangannya kini mengenai rumah yang ia tinggali sendiri. Ia juga kehilangan hak menjadi martir, karena martir tidak digaji oleh pihak yang ia lawan. Represi menciptakan pahlawan, penyerapan menciptakan pegawai, dan pelukan tidak pernah menyisakan korban yang bisa diratapi.

Ketika Fahri masuk ke lingkaran istana Prabowo, yang seharusnya mulut kritisnya bisa menekuk lawan oposisi. Ternyata tidak bisa, publik kecewa akan Fahri Hamzah yang tidak skritis dulu dan masih belum bisa “menekuk” oposisi Prabowo.

Nampaknya, seperti Fahri dilemahkan oleh pihak musuhnya dari dalam dan buat dia lemah ketika ia harus “fight” dengan oposisi.

Jerman pernah menyaksikan pola yang sama. Joschka Fischer dulu aktivis jalanan radikal pemimpin Partai Hijau yang lahir dari gerakan anti-kemapanan. Begitu menjadi Menteri Luar Negeri pada 1998, ia mendukung operasi NATO di Kosovo setahun kemudian, berlawanan dengan akar partainya. Sang pemberontak dijinakkan oleh kursi, bukan oleh sel tahanan. Fahri dan Anis Matta sedang menjalani babak serupa, sudah ditelan tetapi belum dicerna.

Kandang bagi Kuda Liar

Gejala yang paling dirasakan publik justru paling sering di salah baca. Fahri masih bersuara, masih lantang membela pemerintah, tetapi suaranya tak lagi mengiris. Banyak yang menyangka ia kehilangan nyali. Yang berubah sebenarnya bukan nyali, melainkan arah.

Kekuatan Fahri tidak pernah terletak pada ketajaman lidahnya, tetapi pada arah tebasannya. Selama ini ia menebas ke atas, ke pemegang kekuasaan, dan tebasan ke atas selalu terasa seperti pembebasan, sebab penonton bersorak ketika yang kecil berani melukai yang besar. Kini ia menebas ke bawah, ke oposisi yang menempati kursi yang dulu ia tinggalkan. Pisaunya sama persis, hanya gravitasinya yang terbalik, dan tebasan ke bawah tidak pernah heroik. 

Publik yang mendambakan ia sejak dulu pun kecewa, bukan karena posisi politiknya tetapi karena peforma politiknya yang jauh menurun. 

Sosiolog Max Weber pernah memisahkan politikus yang hidup dari keyakinan dan politikus yang hidup dari tanggung jawab. Sepanjang hayatnya Fahri adalah yang pertama, bebas bersuara tanpa menimbang akibat. Jabatan memaksanya menjadi yang kedua, mengukur kata sebelum keluar, dan spontanitas yang dulu menjadi pesona kini menjelma risiko.

Dari sinilah muncul kesimpulan yang selama ini luput. Tenaga Fahri tidak pernah sepenuhnya miliknya. Sebagian besarnya pinjaman dari amarah kepada kekuasaan, dan saat ia masuk ke dalam kekuasaan, pinjaman itu jatuh tempo. Yang menjinakkan Fahri bukan lawan-lawannya, melainkan kursi yang ia terima dengan tangannya sendiri.

Kuda Sumbawa itu hampir pasti masih sanggup berlari. Kakinya tidak patah, padangnya yang berubah. Dulu ia berlari di lapangan terbuka tempat tiap derap menggema, kini ia berderap di dalam istana berdinding tebal yang meredam suaranya. Derap yang sama, ruang yang berbeda.

Ditarik mundur, langkah Fahri masuk akal. Ia melawan dari dalam PKS, keluar membangun Gelora, lalu setelah gagal memilih bertahan di dalam pemerintahan. Tiap langkah rasional bagi politikus yang ingin relevan. Hanya saja, pada langkah terakhir, ia buat publik kecewa atas dianggap tidak bisa “lindungi” presiden Prabowo. Kini ia tak sekeras dulu lagi.

Maka mungkin sang kuda hanya menahan napas di garis start yang belum terlihat, atau mungkin senja sudah turun di padang Sumbawa. Pertanyaan yang lebih jujur dari semua pujian justru menohok penontonnya sendiri: yang sebenarnya dirindukan itu Fahri, atau musuh-musuh yang dulu membuatnya berlari? (A99)

Wih, Bang Elon, dari yang paling vokal saat kampanye, kini masuk kabinet 

#infografis #politikinternasional #pilpresamerika #donaldtrump #elonmusk #spacex #kabinettrump #prabowosubianto #fahrihamzah #beritapolitik #pinterpolitik #amerikaserikat

Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengkritik pertemuan para elite parpol koalisi jelang Pilpres 2024 yang dinilainya hanya sebuah drama.

Menurutnya, proses masih cukup panjang dan calon dapat ditentukan di menit akhir. Selain itu, Fahri menilai alangkah lebih baik para elite dan koalisi membahas hal substansial seperti gagasan kebijakan negara di masa mendatang.

Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), Asri Anas menyebut partai politik mengiming-imingi para kades dengan janji perpanjangan masa jabatan. Dalam pengakuannya, Anas menyebut banyak Kades yang tergoda dengan iming-iming tersebut.

Di kesempatan berbeda, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengingatkan para Kades untuk tidak tergoda dengan iming-iming perpanjangan masa jabatan. Tegas Fahri, para Kades seharusnya meminta penambahan anggaran desa daripada perpanjangan masa jabatan.

Fahri juga membandingkan gaji Kades yang jauh lebih kecil dari lurah DKI Jakarta. Gaji Kades hanya Rp2 juta, sementara lurah di DKI bisa mencapai Rp30 juta.

PinterPolitik.com

Dalam literatur ilmu politik, terdapat dua tugas penting bagi partai politik (parpol). Pertama, sebagai media yang merumuskan berbagai kepentingan politik, pada posisi ini parpol menjelma sebagai agregator kepentingan politik.

Tugas kedua adalah tugas parpol sebagai artikulator. Parpol dituntut untuk mampu mengartikulasikan setiap kepentingan yang telah dirumuskan sebelumnya. Tugas ini haruslah terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Mungkin, dua tugas ini yang ingin diuji oleh Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gelora Fahri Hamzah. Ini terlihat ketika ia meminta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar forum adu gagasan jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Bagi Fahri, forum adu gagasan punya peran penting untuk mengisi kekosongan waktu sembilan bulan usai penetapan peserta pemilu hingga waktu masa kampanye.

Sedikit memberikan konteks, jika kita lihat jadwal KPU, parpol peserta pemilu sudah ditetapkan pada 14 Desember 2022 lalu. Sementara, kampanye baru mulai bulan November 2023.

Anyway, saran Fahri ini seolah ingin memerintahkan agar parpol mengisi ruang kosong dan tidak “menganggur” sampai masa kampanye tiba. Fahri mengklaim dengan adanya forum adu gagasan ini akan menghindari praktik “politik dagang sapi”.

Harapannya, forum adu gagasan yang difasilitasi secara resmi melalui KPU ini menjadi sarana pendidikan politik bagi masyarakat.

Oh iya, salah satu turunan dari fungsi parpol sebagai media aggregator kepentingan politik. Ini haruslah sejalan dengan fungsi lain, yaitu sebagai sarana pendidikan dan sosialisasi politik.

Namun, dalam implementasinya di lapangan, masih ada parpol yang belum memaksimalkan fungsinya dalam melakukan pendidikan politik kepada publik.

I Gede Wijaya Kusuma dalam tulisannya Fungsi Partai Politik dalam Pendidikan Politik Masyarakat meyakini kalau pendidikan politik punya peran penting dalam membentuk kualitas individu yang sadar akan partisipasi mereka dalam pemilihan.

Hubungan antara pendidikan politik dan partisipasi politik yang baik akan memunculkan individu yang memiliki tanggung jawab dan secara aktif mengikuti perkembangan politik.

Partisipasi politik yang tidak didasarkan pada pendidikan politik akan memunculkan individu yang tidak memiliki rasa tanggung jawab dan tidak memiliki kesadaran terhadap hak dan kewajiban untuk bersama-sama menentukan jalan demokrasi.

Konsep semacam ini sejalan dengan konsep budaya politik partisipan yang diterangkan oleh Gabriel Almond dan Sidney Verba dalam bukunya The Civic Culture.

Almond dan Verba membagi budaya politik menjadi tiga klasifikasi, yaitu budaya politik parokial, budaya politik kaula (subyek), dan budaya politik partisipan. Nah, kesadaran melalui pendidikan politik akan menjadi katalisator adanya gerakan partisipasi masyarakat untuk ikut terlibat dalam pentas politik.

Hmm, keadaan semacam ini sering kita jumpai loh dalam kehidupan sehari-hari. Seperti halnya partisipasi kita di lingkungan rumah, untuk menjaga keamanan melalui program ronda malam.

Coba bayangkan jika kita tidak pernah sekalipun ikut nimbrung saat tetangga melakukan ronda malam, maka kita juga akan minim pengetahuan tentang manfaat dari program ronda malam itu.

Jika minim pengetahuan tentu akan mempengaruhi partisipasi kita dalam program ronda malam. Sederhana, partisipasi tidaklah hadir begitu saja, melainkan dibentuk melalui proses kesadaran, dan kesadaran itu hadir karena tingkat pengetahuan kita.

Well, usulan Fahri ini menarik untuk didorong sebagai salah satu upaya memaksimalkan peran dan fungsi parpol. Namun, apakah parpol yang lain sependapat? Bukannya waktu tenang ini baik bagi parpol untuk dimanfaatkan untuk merancang strategi jelang kampanye? Who Know’s. Hehehe. (I76)

Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahmi Hamzah meminta KPU untuk mengadakan forum pertarungan gagasan 17 partai politik peserta Pemilu 2024. Usulan itu untuk merespons waktu kosong karena kampanye baru bisa dilakukan pada 28 November 2023.

Usulan Fahri tersebut sepertinya terinspirasi dari demokrasi yang dijalankan di Athena kuno. Kala itu, masyarakat Athena menggunakan amfiteater dan agora untuk melakukan diskusi dan debat terbuka.

PinterPolitik.com

Akhir-akhir ini, tema “bandar politik” semakin ramai jadi perbincangan politik berbagai kalangan. Bermula saat Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gelora Fahri Hamzah yang menyebut adanya pengaruh bandar terhadap gagal deklarasinya Koalisi Perubahan.

Secara eksplisit Fahri mengatakan kalau bandar belum sepakat sehingga Partai NasDem, Partai Demokrat, dan PKS jadinya gagal deklarasi koalisi pada 10  November 2022 – meskipun Fahri tidak menyebut siapa bandar yang dimaksud.

Merespons pernyataan itu, Waketum NasDem Ahmad Ali mengatakan partainya tidak memiliki tradisi bandar. Lebih lanjut, ia malah menuding balik kalau di partai Fahri tradisi bandar itu hidup.

Ali mengklaim pengusungan Anies Baswedan murni dari bawah. Waketum NasDem tersebut menyebutnya sebagai cerminan keinginan dan harapan rakyat.

Anyway, persoalan bandar politik ini bukanlah hal yang baru. Bahkan, dalam literatur ilmu politik, istilah bandar ini disamakan dengan istilah patron yang bermakna penyokong atau pelindung. Ya, kurang lebih mirip-mirip bandar lah ya.

Hal ini dikemukakan oleh Edward Aspinall dan Ward Berenschot dalam bukunya Democracy For Sale: Pemilu, Klientelisme, dan Negara di Indonesia yang melihat bahwa budaya patron–klien atau klientelisme tumbuh subur dalam percaturan politik Indonesia.

Cara pandang ini melihat bahwa klientelisme menjadi pemicu tumbuh dan berkembangnya politik uang (money politics) dan premanisme politik. Dua hal itu menjadi strategi umum para politisi untuk menundukkan dan menjinakkan lawan dan konstituen.

Tentunya, sumber daya uang dan kekuasaan untuk menekan dimiliki oleh bandar politik. Namun, di “panggung depan” pentas politik kita, bandar ini selalu tidak terlihat dan tabu untuk diperbincangkan.

Sampai saat ini, pertanyaan kenapa bandar selalu sembunyi di “panggung belakang” sulit untuk dijawab meskipun semua orang sadar kalau di belakang seorang kandidat pasti ada bandar yang menyokongnya.

Apa benar tidak ada bandar di belakang Anies seperti yang diungkapkan oleh politisi NasDem di atas?

Eiitss, tunggu dulu. Rupanya ada “jawaban” berbeda loh yang diperlihatkan oleh Anies. Hal ini terlihat ketika Anies menyambut kedatangan Duta Besar (Dubes) Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia Sung Yong Kim jelang KTT G20 di Nusa Dua, Bali, pada 15-16 November 2022.

Pada pertemuan itu diceritakan kalau dirinya dan Sung Yong Kim bertukar pikiran tentang kondisi demokrasi dan percaturan global. Itu secara eksplisit. Namun, apakah hanya itu?

Nah, di sinilah terlihat ada jawaban atas pertanyaan Fahri tentang bandar – meskipun jawabannya mungkin secara simbolik.

Bisa jadi, pertemuan ini tidak hanya dimaknai sebagai bentuk dukungan AS ke Anies, melainkan bisa juga menjadi simbol kalau Anies punya bandar yang kuat, yakni negeri Paman Sam itu sendiri. Hehehe.

Hal ini bukan tidak mungkin menegaskan kalau intervensi asing rupanya masih berpengaruh dan, bahkan, negara kuat bisanya menjadi bandar seorang kandidat di suatu negara

Hal ini pernah dijelaskan oleh Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi yang membenarkan adanya foreign electoral intervention (campur tangan elektoral oleh asing) yang berlaku dalam politik  global.

Memang terjadi campur tangan asing terhadap pemilu di beberapa negara. Bahkan, tercatat  AS pernah mengintervensi 81 kasus pemilu dan pesaingnya Rusia yang dulu Uni Soviet sebanyak 36 kasus.

Hmm, kalau benar AS jadi bandar Anies, jangan-jangan nanti AS minta request soal tagline kampanye Anies yang disingkat AS aja. Kalau di uraikan, ini bisa aja singkatan dari Anies Serikat. Uppsss, sorry. Maksudnya adalah Anies Sejahtera. Mungkin loh ya. Hehehe. (I76)

Fahri Hamzah ungkap sebab deklarasi Koalisi Perubahan gagal. Sebut karena bandar belum deal, dan juga pengaruh bandar kuat di Pemilu hingga dapat merubah keputusan partai. Klaim hanya PDIP yang tidak ada bandar.

Waketum Partai Gelora Fahri kerap mengkritik Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Waketum PAN Viva Yoga Mauladi menilai Fahri lebih cocok jadi pengamat politik daripada politisi karena usuri partai lain.

PinterPolitik.com

Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menyentil pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang diprakarsai oleh Partai Golkar, PAN, dan PPP. Menurut Fahri, partai politik (parpol) sebenarnya tidak perlu membentuk koalisi dalam sistem presidensial karena dalam sistem presidensial tidak dikenal adanya pembentukan koalisi.

Dalam sistem presidensial rakyat memilih presiden yang artinya presiden berkoalisi dengan rakyat. Sedangkan legislatif yang diwakili oleh DPR menjadi pengawas dan oposisi terhadap eksekutif.

Jika parpol berkoalisi dalam sistem presidensial, artinya mereka sebenarnya hanya membuat persekongkolan. Karena rakyat memilih anggota DPR, DPR harus menjadi oposisi, tidak boleh anggota DPR mendukung pemerintah.

Yang menarik, Fahri mengungkapkan bahwa koalisi KIB ibarat berkumpul tanpa akal. Ia mengumpamakan layaknya orang-orang yang berkumpul di pos ronda, perkumpulan tanpa perlu ada rencana sebelumnya.

Hmm, tapi bicara soal pos ronda, mungkin Bang Fahri ini lupa kalau pos ronda yang saat ini ada di sekitar lingkungan kita itu menyimpan kenangan dan sejarah perjuangan yang panjang.

Mungkin terdengar tak penting karena saat ini teknologi sudah menggeser fungsi pos ronda melalui kamera Closed Circuit Television (CCTV). Tapi riwayat pos ronda di Indonesia jangan disepelekan keberadaannya.

Hendaru Tri Hanggoro dalam tulisannya Melihat Indonesia Melalui Pos Ronda, mengungkapkan bahwa kemunculan pos ronda diawali dari pembentukan gardu-gardu di sekitar area pintu masuk keraton Jawa. Gardu tersebut mempunyai fungsi sebagai penunjuk kekuasaan raja saat itu.

Bahkan di era modern saat ini, perkumpulan yang kemudian hari menjadi organisasi masyarakat (ormas) juga berawal dari pos ronda. Tempat itu juga menjadi media berputarnya roda ekonomi kecil karena jadi tempat berkumpul, dan di sana segala macam obrolan dapat dibicarakan dengan cara yang hangat.

Jadi sebenarnya pos ronda itu bermanfaat loh, berbeda dengan pendapat Bang Fahri. Atau jangan-jangan nada komentar Bang Fahri yang terkesan negatif karena ia tidak diajak kumpul di pos ronda KIB ya? Hehehe. (I76)