Twitter/X, Google, Meta, Tiktok, Amazon, hingga Apple, semua tokoh utama perusahaan-perusahaan itu hadir saat pelantikan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat. Nyatanya relasi Trump dengan perusahaan-perusahaan teknologi kini cenderung positif dan penuh dukungan. Akankah tech companies menjadi aktor utama kekuasaan di AS era Trump dan apa yang bisa dimaknai dari hal ini?

PinterPolitik.com

Pelantikan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat baru-baru ini menghadirkan fenomena menarik, yakni soal kehadiran para pemimpin perusahaan teknologi terkemuka dunia di acara tersebut.

Dari Elon Musk (CEO X/Twitter), Sundar Pichai (CEO Google), Tim Cook (CEO Apple), Mark Zuckerberg (pendiri sekaligus CEO Meta), Jeff Bezos (pendiri dan Executive Chairman Amazon), hingga Shou Zi Chew (CEO TikTok), semuanya tampak memberikan dukungan simbolis kepada Trump.

Kehadiran para titan teknologi ini tidak hanya mencerminkan relasi yang erat antara Trump dan sektor teknologi, tetapi juga mengisyaratkan sebuah pergeseran besar dalam dinamika politik dan ekonomi global.

Kehadiran para pemimpin teknologi ini menjadi sorotan utama, terutama karena sektor teknologi kerap diasosiasikan dengan kandidat Partai Demokrat dalam lanskap politik Amerika Serikat. Namun, kehadiran mereka dalam pelantikan Trump memberikan indikasi bahwa dukungan politik dari sektor ini semakin cair, bergeser dari tradisi sebelumnya.

Ini belum termasuk ke masalah agenda politik yang dibawa Trump. Beberapa perusahaan teknologi – misalnya Meta – telah menyesuaikan banyak kebijakan penggunaan aplikasinya dengan cara pandang dan ideologi politik yang diusung Trump. Meta yang jadi perusahaan di balik Facebook, Instagram dan WhatsApp telah mengubah beberapa kebijakan soal aturan terkait ujaran kebenciatn kepada komunitas LGBTQ+. Hal ini dianggap sejalan dengan pandangan-pandangan politik Trump.

Dalam konteks ekonomi, Trump juga mendorong arah gerak ekonomi di sektor teknologi ini. Disebutkan misalnya akan ada komitmen investasi sebesar US$500 miliar untuk pengembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) oleh konsorsium Softbank, OpenAI, dan Oracle. Narasi ini lagi-lagi juga didukung dan didorong oleh Trump serta semakin memperkuat gambaran ini. Investasi ini bertujuan untuk mempercepat perkembangan teknologi yang tidak hanya relevan secara domestik, tetapi juga global, menegaskan pengaruh AS dalam lanskap teknologi dunia.

Pertanyaannya adalah dengan makin mesranya Trump bersama perusahaan-perusahaan teknologi, apa yang bisa kita maknai dan seperti apa efeknya bagi masyarakat AS?

Pergeseran Dukungan Politik Teknologi

Dalam politik Amerika, perusahaan teknologi secara tradisional cenderung mendukung kandidat Partai Demokrat yang sering mempromosikan kebijakan progresif terkait inovasi, kebebasan berekspresi, dan regulasi ringan untuk industri teknologi. Namun, relasi Trump dengan sektor teknologi menunjukkan adanya pergeseran paradigma. Kita tahu Trump adalah sosok dari Partai Republik.

Pendekatan Trump yang pragmatis dan fokus pada investasi besar-besaran di sektor teknologi menawarkan peluang ekonomi yang signifikan bagi perusahaan-perusahaan tersebut. Dengan memberikan insentif pajak, kebijakan deregulasi, dan dukungan terhadap ekspansi pasar, Trump berhasil menarik minat sektor teknologi yang sebelumnya bersikap lebih skeptis terhadapnya.

Teori “hegemonic stability” yang diajukan oleh Charles Kindleberger dapat menjelaskan fenomena ini. Dalam konteks ini, AS sebagai negara hegemon berupaya menjaga dominasinya di bidang teknologi dengan merangkul perusahaan-perusahaan besar untuk memperkuat posisi globalnya.

Relasi antara Trump dan sektor teknologi mencerminkan upaya ini, dengan Trump memanfaatkan dukungan mereka untuk memastikan keberlanjutan dominasi ekonomi dan politik AS di dunia. Kita tahu salah satu slogan Trump: “Make America Great Again”, sangat bisa dicapai lewat pendekatan ini.

Teknologi dan Tantangan Kekuasaan Politik

Dominasi perusahaan teknologi dalam kehidupan modern sudah tidak terbantahkan. Produk-produk dari Apple, Google, Meta, Amazon, hingga TikTok menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari miliaran orang di seluruh dunia. Dalam konteks ini, relasi antara Trump dan sektor teknologi tidak hanya memiliki dampak domestik tetapi juga global.

Hubungan ini dapat dianalisis melalui lensa teori “technological determinism” oleh Marshall McLuhan, yang berpendapat bahwa teknologi membentuk pola pikir, budaya, dan struktur sosial masyarakat. Dengan Trump secara langsung menggandeng sektor teknologi, ia tidak hanya memperoleh dukungan finansial dan logistik tetapi juga akses ke pengaruh budaya yang luas melalui platform teknologi yang digunakan secara global.

Lebih jauh, hubungan ini juga mencerminkan gagasan “network society” oleh Manuel Castells. Dalam pandangan Castells, kekuasaan dalam era modern didistribusikan melalui jaringan, bukan institusi tradisional semata. Dengan mengamankan dukungan dari jaringan teknologi global, Trump tidak hanya memperkuat posisinya sebagai pemimpin domestik tetapi juga memperluas pengaruhnya di panggung internasional.

Pergeseran dukungan sektor teknologi kepada Trump memiliki beberapa dampak positif. Pertama, hal ini dapat mempercepat inovasi teknologi di AS, memperkuat daya saing negara tersebut di kancah global. Investasi besar-besaran dalam pengembangan AI, misalnya, berpotensi menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan produktivitas, dan memperluas dampak positif teknologi pada sektor lain seperti kesehatan, pendidikan, dan keamanan.

Namun, ada pula tantangan yang muncul. Dukungan masif dari sektor teknologi dapat memperkuat kekuatan oligarki teknologi, yang pada akhirnya mengancam prinsip-prinsip demokrasi. Dengan kontrol yang begitu besar atas data, informasi, dan opini publik, perusahaan-perusahaan ini dapat memiliki pengaruh yang tidak proporsional terhadap kebijakan publik dan arah politik negara.

Selain itu, relasi yang terlalu erat antara pemerintah dan perusahaan teknologi juga dapat memunculkan konflik kepentingan, terutama dalam hal regulasi. Trump harus memastikan bahwa dukungannya terhadap sektor teknologi tidak mengorbankan kepentingan publik, seperti privasi data, keamanan siber, dan aksesibilitas teknologi.

Apa Efek Untuk Indonesia?

Dampak dari relasi Trump dan sektor teknologi ini juga dirasakan secara global, termasuk di Indonesia. Sebagai salah satu pasar teknologi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia berpotensi menjadi salah satu penerima manfaat dari investasi dan inovasi teknologi yang didorong oleh AS.

Namun, Indonesia juga perlu berhati-hati terhadap potensi monopoli teknologi oleh perusahaan-perusahaan besar ini. Regulasi yang jelas dan kuat diperlukan untuk memastikan bahwa dominasi mereka tidak merugikan pemain lokal atau mengancam kedaulatan digital Indonesia.

Relasi antara Trump dan sektor teknologi mencerminkan pergeseran besar dalam politik dan ekonomi global. Dengan mengamankan dukungan dari perusahaan teknologi terkemuka, Trump berhasil memperkuat posisinya sebagai pemimpin yang pragmatis dan inovatif. Namun, tantangan seperti potensi konflik kepentingan dan ancaman terhadap prinsip demokrasi tetap menjadi perhatian.

Bagi dunia, termasuk Indonesia, relasi ini membawa peluang sekaligus risiko. Dengan kebijakan yang tepat, Indonesia dapat memanfaatkan momentum ini untuk mempercepat transformasi digitalnya sambil tetap menjaga kedaulatan dan keadilan dalam ekosistem teknologi.

Pada akhirnya, keberhasilan atau kegagalan relasi ini akan sangat bergantung pada bagaimana Trump dan sektor teknologi mengelola dinamika kekuasaan dan kepentingan yang kompleks ini. Dunia kini menyaksikan era baru di mana teknologi dan politik semakin sulit dipisahkan, dan relasi antara Trump dan sektor teknologi menjadi salah satu contoh paling mencolok dari fenomena ini. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (S13)

PinterEkbis

“Ini bisa dikatakan sebuah kisah kelam perjalanan dari suksesnya Indomie” – Kamar JERI, YouTuber

Mi instan telah menjadi salah satu makanan pokok yang disukai oleh banyak orang – bahkan tidak hanya di Indonesia. Bagaimana tidak? Mi instan menjadi solusi tercapat untuk menyiapkan hidangan yang lezat dan sedap.

Namun, namanya bisnis, mi instan pun merupakan industri yang memiliki persaingan cukup ketat. Pasar mi instan yang didominasi oleh Indomie kini mendapatkan penantang baru, yakni Mie Gaga.

Indomie dan Mie Gaga sendiri memiliki sejarah yang saling terkait, yakni Djajadi Djaja yang terlibat dalam pendirian dua perusahaan mi instan ini. Kisah konflik bisnis antara Djajadi dengan Salim Group ini akhirnya menjadi buah bibir dan viral di media sosial (medsos).

Djajadi merupakan salah satu pendiri PT Sanmaru Food Manufacturing yang nantinya pada tahun 1972 memperkenalkan produk Indomie. Kepemilikan Indomie akhirnya berpindah ke PT Indofood Eterna – yang mana merupakan kerja sama Djajadi bersama Salim Group.

Namun, masalah keuangan menimpa perusahaan itu pada tahun 1993. Konflik pun disebut terjadi di antara para pemilik Indofood. Djajadi dkk yang memiliki saham besar akhirnya tersingkir dari Indofood – yang mana kepemilikan Indomie bergeser sepenuhnya menjadi milik Salim Group. 

Kini, Djajadi Djaja kembali bersaing dalam industri mi instan dengan merek barunya, Mie Gaga. Mie Gaga sendiri telah diproduksi sejak Mei 1993 di bawah PT Jakarana Tama.

Kisah konflik bisnis yang berujung perpecahan dalam kemitraan ini sebenarnya sering terjadi lho. Berikut kisah-kisah konflik kemitraan bisnis yang terjadi di bisnis-bisnis ternama:

1.  McDonald’s

McDonald’s bisa dibilang merupakan perusahaan rantai makanan cepat saji yang paling populer di dunia. Restoran asal Amerika Serikat (AS) ini kini bisa ditemukan di berbagai negara – mulai dari Britania (Inggris) Raya hingga Indonesia.

Namun, restoran cepat saji ini memiliki sejarah konflik bisnis yang panas di baliknya. Mungkin, kisah konflik dan pengkhianatan bisnis ini tidaklah asing lagi bagi mereka yang sudah menonton film The Founder (2016).

Didirikan oleh Richard dan Maurice McDonald pada tahun 1940, McDonald’s akhirnya masuk ke industri franchise pada tahun 1960-an atas bantuan pebisnis bernama Ray Kroc. Namun, disertai konflik dengan McDonald bersaudar, Kroc pada 1961 membeli seluruh saham McDonald’s dan mulai berekspansi ke seluruh dunia.

2. Facebook (sekarang Meta)

Perusahaan medsos besar ini pada mulanya didirikan oleh Mark Zuckeberg, Eduardo Saverin, dan sejumlah founder lainnya pada tahun 2004. Facebook akhirnya bisa menjadi perusahaan teknologi besar di Sillicon Valley, AS.

Namun, Saverin dan Zuckeberg mulai berbeda pandangan. Saverin pun mulai tidak memberikan fokus lebih untuk Facebook. Saham yang awalnya sebesar 34 persen milik Saverin akhirnya terus diperkecil.

Pada akhirnya, title Saverin sebagai co-founder dicabut. Saverin akhirnya menempuh jalur hukum untuk merebut kembali sahamnya sebesar 5 persen di Facebook.

3. The Beatles

The Beatles memang awalnya merupakan sebuah grup band. Namun, dengan lagunya yang begitu lagu, nama band ini akhirnya menjadi komoditas bisnis yang begitu menguntungkan.

Awal konflik bermula dari perbedaan perusahaan manajemen yang mengelola masing-masing anggota band. Perbedaan perusahan manajemen ini akhirnya berujung ke konflik hukum.

Pada tahun 1970, Paul McCartney menuntut John Lennon, George Harrison, dan Ringo Starr. Beberapa tahun kemudian, Lennon, Harrison, dan Starr juga ikut menuntut perusahaan manajemen mereka.

4. Holycow!

Restoran steak bernama Holycow! mulai menyajikan steak di Radio Dalam, Jakarta Selatan (Jaksel), DKI Jakarta, pada tahun 2010. Dengan steak wagyu-nya yang terjangkau, Holycow! akhirnya menjadi populer.

Rumah makan yang didirikan oleh pasangan suami dan istri, Afit Dwi Putranto dan Lucy Wiryono, bersama Wanda dan Wynda akhirnya harus pecah kongsi pada tahun 2012. Alhasil, harus ada dua jenis Holycow! dengan nama yang mirip.

Afit dan Lucy memilih nama “Holycow! Steakhouse by Chef Afit”. Sementara, Wanda dan Wynda memilih nama “Steak Hotel by Holycow!”. Perbedaan nama inipun disebut sah di mata hukum.

5. Clark & Rockefeller

Pada tahun 1859, sebuah perusahaan minyak bernama Clark & Rockefeller didirikan di AS oleh dua orang yang hidup bertetangga, John D. Rockefeller dan Maurice B. Clark. Perusahaan minyak ini terus berkembang di tengah Perang Sipil yang membara di negeri Paman Sam itu.

Namun, akibat perbedaan pandangan yang terus tumbuh, Rockefeller memutuskan untuk membeli seluruh kepemilikan perusahaan tersebut. Pada tahun 1865, Rockefeller mendirikan perusahaan minyak dengan nama Rockefeller & Andrews.

Well, layaknya hubungan lainnya – seperti asmara atau pertemanan, kemitraan bisnis pun bisa saja hancur karena perbedaan pendapat atau hilangnya kepercayaan. Mungkin, ada baiknya sejumlah cara dan instrumen – seperti perjanjian – perlu dipersiapkan bila ingin bekerja sama membangun bisnis dalam suatu kemitraan. (A43)

PinterPolitik.com

Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi penurunan signifikan dalam penggunaan forum jual beli di Facebook, yang disebabkan oleh munculnya platform e-commerce yang semakin populer.

Meskipun Facebook sebelumnya menjadi tempat utama bagi transaksi jual beli online, e-commerce telah mengambil peran dominan dalam pemandangan perdagangan elektronik.

Salah satu faktor utama penurunan forum jual beli di Facebook adalah kenyamanan dan keamanan yang ditawarkan oleh platform e-commerce.

Platform-platform seperti Tokopedia, Shopee, dan Lazada memiliki infrastruktur yang kuat dan sistem pembayaran yang terintegrasi dengan baik, yang membuat proses jual beli menjadi lebih mudah dan aman bagi pengguna.

Konsumen cenderung merasa lebih nyaman berbelanja di platform yang telah terbukti memiliki standar keamanan yang tinggi.

Selain itu, ragam produk yang ditawarkan oleh platform e-commerce juga menjadi daya tarik tersendiri.

Pengguna dapat dengan mudah menemukan berbagai produk dari berbagai merek dan penjual di satu tempat, sementara forum jual beli di Facebook mungkin memiliki keterbatasan dalam hal variasi barang yang ditawarkan.

Keberagaman ini menjadikan pengalaman berbelanja lebih memuaskan dan lengkap. Kemudahan akses dan kecepatan transaksi juga menjadi alasan lain penurunan forum jual beli di Facebook.

Platform e-commerce menyediakan aplikasi mobile yang user-friendly, memungkinkan pengguna untuk berbelanja kapan saja dan di mana saja.

Fitur seperti fitur keranjang belanja, riwayat pembelian, dan notifikasi diskon membuat proses belanja semakin mudah dan menarik bagi konsumen.

Namun, meskipun penurunan penggunaan forum jual beli di Facebook terjadi, beberapa kelompok pengguna mungkin masih memilih platform ini karena alasan tertentu, seperti interaksi sosial yang lebih personal dan kehadiran pasar lokal yang lebih kuat.

Secara keseluruhan, munculnya platform e-commerce yang menawarkan kenyamanan, keamanan, dan variasi produk telah menjadi faktor utama dalam penurunan penggunaan forum jual beli di Facebook.

Perubahan ini menggambarkan evolusi dalam perilaku belanja online dan bagaimana konsumen semakin mengadopsi platform yang memenuhi kebutuhan dan preferensi mereka dalam dunia perdagangan elektronik. (S83)

PinterPolitik.com

“The more voluntary the society, the more feudalistic it is,” – Murray Rothbard, ekonom Amerika Serikat

Belum lama ini, dunia dihebohkan dengan yang namanya ‘metaverse‘. Meskipun sebenarnya bukanlah sebuah istilah baru, pergantian nama perusahaan raksasa media sosial Facebook Inc. menjadi Meta Inc., jadi pemantiknya. Orang-orang kemudian bertanya, apa sebenarnya metaverse?

Singkatnya, metaverse adalah sebuah dunia virtual dengan ekosistem sendiri yang mampu berfungsi secara utuh dan menyerupai dunia nyata. Di dalamnya, komponen teknologi internet modern seperti non-fungible token (NFT) dan mata uang kripto tidak hanya akan jadi fitur, tetapi juga akan diperkuat sehingga orang-orang bisa membangun jaringan bisnis sendiri di dunia virtual, kata Wakil Presiden divisi Metaverse Meta.

Ya, metaverse digadang-gadangkan akan menjadi bentuk baru internet.

Meski janji-janji yang disebutkan dalam beberapa artikel berita tentang metaverse terlihat sebagai solusi modern dari berbagai keterbatasan dunia nyata, beberapa pihak, utamanya pemerintah, mulai mengkritisi dan membatasi kekuatan yang dimiliki para perusahaan besar teknologi (big tech). Kekhawatirannya adalah, kapabilitas teknologi big tech yang semakin berkembang dapat mengganggu tatanan sosial, ekonomi, bahkan politik.

Baca Juga: Mark Zuckerberg Terlalu Disalah-salahkan?

Bukan hal yang aneh, di Amerika Serikat (AS), Meta dalam beberapa tahun terakhir ini dikenakan kasus pelanggaran data pribadi, hoaks, sampai penyebaran ujaran kebencian.  Mantan karyawan Meta, Frances Haugen bahkan sempat bertestimoni bahwa bekas perusahaannya tahu tentang ujaran kebencian yang berkeliaran di platform-nya, namun tidak mau berbuat apa-apa untuk meredamnya karena ada kepentingan ekonomi.

Di Indonesia sendiri, kabar terbarunya adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) berencana membuat regulasi hak penerbit atau publisher rights media lokal di platform digital. Tujuannya adalah untuk mengikis dominasi big tech seperti Meta dan Google atas penerbitan konten di dunia maya.

Lantas, apa sesungguhnya konsekuensi metaverse yang perlu kita waspadai?

Feodalisme Digital

Peneliti teknologi informasi dari Indonesia ICT Institute, Heru Sutadi menilai pembuatan regulasi publisher rights tampaknya tidak akan mudah, sejumlah negara lain pun saat ini kesulitan dalam membuat regulasi semacam ini. Hal tersebut dinilainya karena ada tarik ulur kepentingan dengan para pemilik platform digital.

Tidak heran, campur tangan big tech, khususnya Meta dalam politik terkenal memiliki reputasi yang buruk. Berkaca pada skandal Facebook-Cambridge Analytica, misalnya, tim kampanye mantan Presiden AS, Donald Trump diduga menggunakan data pengguna Facebook untuk membangun profil psikografis dan menentukan ciri kepribadian pengguna berdasarkan aktivitas mereka di Facebook.

Dengan pengetahuan ini, tim pemenangan mampu melakukan kampanye micro-targeting yang berupa penyebaran iklan dan semacamnya, yang dibentuk secara spesifik untuk kepribadian targetnya yang berbeda-beda.

Sementara itu, melihat bagaimana big-tech telah masuk ke jajaran perusahaan paling kaya di dunia hanya dalam waktu dua dekade, tidak aneh jika banyak orang yang kemudian khawatir kekuatan ekonomi dan politik mereka dapat mengganggu tatanan negara, terlebih lagi sampai saat ini negara masih kesulitan mengatur gerak-gerik para big tech.

Filsuf ekonomi asal Yunani, Yanis Varoufakis dalam video Capitalism has Become Techno-Feudalism mengenalkan konsep techno-feudalism untuk memperingatkan bagaimana perkembangan teknologi internet yang semakin tidak terpantau tidak hanya mengancam perlindungan data pribadi, tetapi juga sistem ekonomi dan politik secara keseluruhan. Ia melihat bahwa dewasa ini, big tech semakin menunjukkan potensinya sebagai aktor monopoli ekonomi modern.

Yanis menilai, kemampuan teknologi luar biasa yang dimiliki para big tech tidak hanya membuat mereka menjadi aktor yang paling berkuasa di dunia maya, tetapi kekuatan tersebut juga bisa kapan saja dikapitalisasi menjadi sesuatu yang bisa menggoyahkan legitimasi negara sebagai entitas politik tertinggi.

Baca Juga: Google, Facebook, dan Twitter Mengancam Demokrasi?

Bagaimana tidak, mereka adalah garda terdepan dalam pengembangan teknologi siber, mereka memantau dan tahu secara langsung bagaimana informasi dapat merubah atau membuat sebuah opini publik. Terkait dengan metaverse serta lingkungan ekonomi virtual, mereka menjadi penyedia ‘lahan’, yang tentu harga dan situasi kondisinya diatur oleh mereka.

Semua kekuatan yang dimiliki big tech ini sejalan dengan bagaimana feodalisme terjadi pada masa lampau. Kalau kita berkaca pada feodalisme klasik, para pemilik tanah dapat mempengaruhi kebijakan politik seorang raja, maka dalam techno-feudalism, para elite big tech lah yang menjadi tuan tanah dunia virtual, layaknya sekelompok aristokrat yang mampu merundingkan, bahkan mungkin mengatur, negosiasi kepentingan dengan otoritas negara.

Berbeda dengan kapitalisme, dalam tulisannya Techno-Feudalism is Taking Over, Yanis menjelaskan bahwa techno-feudalism memiliki satu perbedaan signifikan, yaitu pasar didominasi oleh segelintir orang yang jumlahnya sangat sedikit namun kuat tanpa tandingan. Sementara itu, segelintir orang tersebut tidak hanya menguasai pasar tetapi juga dapat menentukan perilaku pasar sesuai keinginan mereka.

Di sisi lain, Profesor informasi dan teknologi dari Imperial College London, Jeremy Pitt, dalam tulisannya The BigTech-Academia-Parliamentary Complex and Techno-Feudalism, mengatakan kekhawatiran utama dari techno-feudalism yang diperingatkan Yanis sesungguhnya adalah ancamannya kepada nilai kebebasan berpendapat di internet. Big tech seperti Meta mampu mendistorsi proses agregasi informasi, yang pada akhirnya menggiring publik ke pemahaman yang keliru akan suatu isu.

Dalam konteks pandemi Covid-19, contoh Jeremy, adalah penyebaran misinformasi tentang vaksin. Ada risiko yang nyata bagi kesehatan masyarakat jika pencarian informasi mengenai vaksin harus berhadapan dengan kelompok “anti-vaksin” dan penganut paham “corona adalah konspirasi” yang sangat gencar berkampanye di internet. Terlepas apakah ada kepentingan politik atau bisnis yang tidak ingin program vaksinasi berhasil, pengaturan informasi ini ujung-ujungnya dapat menumbangkan korban nyawa.

Lantas, sebagai paham yang seharusnya sejalan dengan perkembangan internet sebagai ruang publik, mampukah demokrasi bersanding dengan techno-feudalism?

Metaverse, Musuh Dalam Selimut?

Dalam bukunya yang berjudul Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentment, Francis Fukuyama mengatakan sejak awal dikembangkan pada tahun 1990-an, banyak pengamat politik yakin internet akan menjadi kekuatan penting dalam mempromosikan nilai-nilai demokrasi. Informasi adalah kekuatan, dan jika internet dapat menjadi gerbang akses bagi orang-orang untuk memperoleh informasi, internet seharusnya menjadi simbol yang kuat bagi masyarakat negara demokrasi.

Namun sayangnya, internet telah menjadi alat untuk memobilisasi opini publik, bahkan identitas politik. Teori konspirasi yang secara tradisional umumnya dibantah melalui proses pengecekan fakta oleh editor dari suatu media kabar, akan dengan bebasnya berseliweran di media sosial, bahkan mampu mendapatkan penganut yang jumlahnya banyak, contohnya adalah kelompok anti-vaksin tadi.

Perkembangan sosial media menurut Fukuyama juga dapat memfasilitasi upaya untuk menodai dan bahkan merusak lawan politik dari seorang pejabat. Dan anonimitas yang muncul akibat kemajuan teknologi dapat menghilangkan batasan sejauh apa pejabat tersebut berkeinginan merusak oposisinya.

Nilai kebebasan berpendapat tidak lagi tercorengkan, melainkan telah menjadi ilusi dan kapital politik, serta ekonomi. Pada akhirnya, yang menjadi penguasa mutlak adalah para bos big tech, mereka mampu mendikte pemegang kekuasaan karena memiliki kendali penuh atas data yang ada di platform-nya.

Baca Juga: Facebook Cs Lampaui Jokowi?

Di sisi lain, skenario seperti inilah yang diperingatkan oleh filsuf Slovenia, Slavoj Žižek dalam Democracy and Capitalism Are Destined to Split Up. Ia melihat bahwa bentuk sistem ekonomi yang dianut sekarang semakin tidak membutuhkan demokrasi, karena para aktor yang terlibat dalam aktivitas politik dan ekonomi sadar bahwa opini publik akan lebih efisien dan efektif jika dijadikan hanya sebagai modal politik dan ekonomi.

Dari sini, kita bisa melihat bahwa metaverse dan masa depan internet bukanlah surga bagi demokrasi. Justru nilai demokrasi akan dimainkan untuk menjadi keuntungan pihak tertentu. Di sisi lain, dalam negara yang tidak bisa menerapkan sistem otoritarianisme, big tech akan semakin leluasa karena tanpa adanya ketegasan aturan, upaya untuk meredam big tech akan selalu diganggu oleh lobi-lobi kepentingan.

Inilah kemudian yang perlu kita renungi. Indikasi ancaman big tech sudah ada di depan mata, yang perlu dilakukan negara sebenarnya hanyalah penentuan sikap. Apakah Indonesia hanya berkeinginan menjadi negara penjaga malam?

Atau justru Indonesia berkeinginan dan memiliki keberanian untuk mengikuti negara seperti Tiongkok yang dengan keras melarang big tech asing berkecimpung di negaranya? Well, kita perlu tunggu dan lihat. (D74)

PinterPolitik.com

Bagi kalian yang senang dengan pop-culture, tentu tidak asing dengan buku dan film Ready Player One. Di dalamnya, diceritakan sebuah platform digital bernama Oasis, di mana kita melakukan apa saja, menjadi siapa saja, dan bahkan menciptakan hiburan digital apapun dengan bebas, tanpa dibenahi batasan yang ada di dunia nyata. 

Surga digital buatan ini kemudian mendapat istilah sendiri, yaitu metaverse. Istilah ini diambil dari sebuah novel karya Neal Stephenson berjudul Snow Crash, yang membayangkan sebuah dunia virtual di mana manusia bisa saling berinteraksi secara intens layaknya di dunia nyata.

Pada dasarnya, metaverse adalah manifestasi dari potensi internet yang sesungguhnya, sebuah dunia tiga dimensi yang memiliki ekosistem sendiri, yang juga dapat berfungsi secara utuh. Meskipun metaverse diimajinasikan terjadi jauh di masa depan, faktanya, saat ini kita sudah dihadapi generasi awal metaverse. Contohnya seperti gim video Minecraft, Roblox, dan VR Chat. 

Dan belakangan ini, metaverse kedatangan pendatang baru. Ia tidak lain adalah perusahaan media sosial raksasa, Facebook yang telah ganti nama jadi Meta. Mark Zuckerberg, CEO Meta, mengatakan penggantian nama ini adalah komitmen perusahaannya untuk menyambut metaverse, yang dianggapnya sebagai generasi selanjutnya dari internet.

Baca Juga: Google, Facebook, dan Twitter Mengancam Demokrasi?

Orang-orang ada yang mengapresiasi, tidak sedikit juga yang antusias, karena Mark dianggap telah menjadi pendobrak generasi internet yang baru. Namun di sisi lain, banyak yang kemudian memberikan kritik negatif lantaran Mark malah mewujudkan masa depan kelam ala novel Stephenson, di mana ketergantungan orang pada dunia virtual justru akan berakibat bahaya bagi keselamatan sipil.

Beberapa bahkan mengaitkan metaverse idaman Mark menggambarkan apa yang selalu diingatkan George Orwell dalam bukunya 1984, yaitu sebuah masa depan tanpa adanya perlindungan rahasia pribadi.

Padahal, semua kritik yang dilemparkan itu bersifat spekulatif, Meta sendiri bahkan belum benar-benar bisa meluncurkan metaverse setidaknya dalam 5 tahun mendatang. 

Pertanyaannya kemudian adalah, mengapa Mark dan Meta terkesan terlalu dipojok-pojokkan?

Mark Tidak Sepenuhnya Salah?

Anggota DPR Amerika Serikat (AS), Alexandria Ocasio-Cortez memberikan komentar pedas pada Mark tepat setelah Meta diumumkan di Twitter. Alexandria menyebut Meta adalah sebuah ‘kanker’ bagi sistem demokrasi AS, yang mengambil bentuk sebagai sebuah mesin pengawasan dan propaganda global, yang memiliki tujuan akhir menghancurkan kebebasan masyarakat sipil, hanya untuk keuntungan sepihak.

Memang, beberapa tahun terakhir ini, perusahaan media sosial terbesar di dunia tersebut dihujani sejumlah kasus besar, yang utamanya menyinggung tentang perlindungan data pribadi dan ujaran kebencian. Pada 2018 lalu contohnya, sebagian besar anggota DPR AS menuding Facebook mempromosikan kabar bohong dan propaganda.

Lalu, kita juga tidak bisa lupa bagaimana mantan karyawan Facebook sendiri yang bernama Frances Haugen, bertestimoni tentang berbagai sisi gelap Facebook. Beberapa tudingan keras yang dilemparkan adalah bagaimana Facebook hampir tidak melakukan tindakan apa-apa untuk menjaga privasi data penggunanya, dan juga cenderung diam saja terhadap penyebaran ujaran kebencian di berbagai negara berkonflik.

Terlepas dari benar atau tidaknya tudingan-tudingan tersebut, tampaknya kita bisa melihat bahwa akhir-akhir ini upaya untuk menjatuhkan kapasitas Facebook semakin digencarkan oleh negara-negara Barat, khususnya dari AS. Sebagai argumen utamanya, isu yang selalu digembar-gemborkan adalah privasi data dan pengizinan ujaran kekerasan di berbagai negara berkonflik seperti Myanmar dan Etiopia.

Ahmed Charai, seorang pengamat internasional, dalam artikelnya yang berjudul A Defense for Facebook and Global Free Speech menilai ada sebuah kejanggalan dari tuduhan yang dilemparkan orang-orang terhadap Mark dan Facebook. Semua tudingannya hampir selalu sama, yaitu hanya berfokus pada seberapa banyak aktivitas jahat yang tidak dapat dicegah oleh pimpinan ‘kejam’ Facebook, yang notabene adalah Mark. 

Sementara itu, hanya sedikit sekali yang memberi perhatian pada pelaku kekerasan itu sendiri, yang sebenarnya adalah pihak-pihak ekstremis di berbagai isu konflik yang sering disebut, seperti di Iran, Myanmar, dan Etiopia.

Baca Juga: Facebook Cs Lampaui Jokowi?

Charai bahkan tidak bisa memperkirakan seperti apa pusingnya Mark ketika setiap ada tuduhan baru yang dilemparkan pada dirinya maupun Facebook. Karena hampir semua tindak kekerasan dari berbagai konflik di negara asing dihamparkan ke hadapan Mark, padahal ia bukan politisi ataupun diplomat.

Lalu, apa yang sebenarnya terjadi di sini?

Ada sebuah pandangan menarik dari seorang pengamat politik, Timothy C. May. Di dalam tulisannya yang berjudul The Crypto Anarchist Manifesto, May melihat bahwa ketika teknologi siber semakin canggih, akan muncul sebuah fenomena politik yang ia sebut crypto-anarchism. Pada dasarnya, May berpendapat kemajuan teknologi siber akan menyebabkan pengaruh dan kekuatan negara menurun, bahkan mungkin runtuh secara tiba-tiba. 

Dengan semakin cepatnya ekspansi perusahaan ke dunia maya, melalui komunikasi yang terdedikasi, mata uang kripto, anonimitas dan nama samaran, serta berbagai interaksi yang dimediasi teknologi siber lainnya, akan sangat mengubah sifat ekonomi dan interaksi sosial suatu negara. Pemerintah akan kesulitan dalam mengumpulkan pajak, mengatur perilaku individu dan perusahaan. Uniknya, May juga memprediksi negara akan cenderung memaksa suatu entitas siber untuk tunduk ketika mulai terlihat kapabilitasnya melampaui apa yang bisa dilakukan oleh kedaulatan negara.

Ini sangat relevan jika kita melihat perseteruan antara Facebook dan AS. Secara teknologi, Facebook sudah mulai bisa memberikan pengaruh besar pada sistem politik internasional, khususnya dalam meredam konflik. 

Namun di sisi lain, negara belum memiliki aturan yang memadai untuk mengatur perusahaan seperti Facebook, selain karena masih terbatasnya diskursus keilmuan di bidang siber, juga karena isu ini mulai menyangkut kepentingan negara lain. Jika tidak diperhatikan, negara yang terkonflik bisa saja menuntut AS sebagai negara asal Facebook atas kekerasan yang terjadi di negaranya. Mungkin ini yang jadi alasan kenapa Facebook sangat dicecar.

Lantas, apakah gejolak politik semacam ini adalah hal yang lumrah?

Pengaruh Kekuatan Elemen ke-5

Tidak dipungkiri, perkembangan teknologi siber itu ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi, dapat memberikan manfaat yang belum pernah terlihat sebelumnya dalam sejarah peradaban manusia, tetapi di sisi lain juga sangat mengkhawatirkan karena belum ada pihak yang benar-benar bisa mengatur aktivitas dunia siber.

Richard A. Clarke dalam buku The Fifth Domain, memperingatkan bahwa dunia siber adalah zona kelima setelah laut, udara, darat, dan antariksa. Zona siber bisa menjadi wilayah paling rentan konflik di masa depan. Ada banyak hal yang perlu ditakuti di sudut-sudut gelap dunia siber. Richard menilai kita telah memasuki zaman di mana ancaman online dapat membawa konsekuensi yang sangat riil dunia nyata. 

Akan tetapi, Richard mengatakan bahwa ketidakpastian ini tidak hanya akan memunculkan kriminal siber mengamuk di ranah digital, tapi juga kalangan otokrat yang terlalu ambisius dalam menerapkan aturan di zona baru ini. 

Joseph S. Nye dalam bukunya yang berjudul Cyber Power juga mengatakan pengaruh dan kekuatan di ranah siber akan menjadi hal yang sangat diincar oleh negara pada abad ke-21. Ini karena masalah yang terjadi di dunia siber lebih banyak terjadi di luar kendali dan pemahaman, bahkan negara yang paling kuat sekalipun. Nye menilai proliferasi informasi dunia siber telah menjadi sama pentingnya dengan proliferasi senjata pemusnah massal.

Baca Juga: Sulit Menkominfo Johnny Lindungi Data Pribadi?

Selain itu, karena semua pihak dapat menjadi aktor penting di dunia siber, aktor non-negara seperti perusahaan seolah-olah akan semakin terdorong menjadi kompetitor entitas negara. Kelebihannya adalah perusahaan hanya bergantung pada kapabilitas teknologinya sendiri, sementara negara banyak bergantung pada kontraktor-kontraktor swastanya.

Pada akhirnya, tampaknya kita perlu melihat kasus tudingan Meta dan Mark Zuckerberg sebagai konsekuensi perkembangan teknologi. Suka atau tidak, saat ini kita sedang dihadapkan pada dunia yang baru, layaknya Christopher Columbus saat pertama kali ke Benua Amerika. 

Perbedaannya adalah, saat Columbus diserang warga pribumi, dirinya bisa melihat mereka datang membawa pedang, sementara di dunia siber, kita hanya bisa membayang-bayangkan pedang tersebut. Siapa yang tahu, barangkali ada pihak yang sedang memantau Anda ketika membaca artikel ini.

Tentu kita harap Indonesia bisa mempersiapkan diri menghadapi transformasi ini. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) menjadi sebuah urgensi yang perlu diperkuat sesegera mungkin. Kita tidak ingin negara ini dan penduduknya menjadi sekadar ladang data bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. 

Di sisi lain, Indonesia juga harus mampu menjadi pengatur tunggal yang mumpuni, dengan lebih dahulu mengantisipasi konsekuensi apa saja yang dapat terjadi dari aktivitas perusahaan multinasional. (D74)

PinterPolitik.com

Dunia di Bumi-45 telah berubah sejak kehadiran teknologi-teknologi canggih. Bagaimana tidak? Dengan pandemi besar yang melanda penduduk alternate universe Bumi-45 – ditambah dengan perubahan dan kemajuan teknologi baru, para manusia semakin jarang bertemu langsung face–to–face, termasuk masyarakat di Negara Indonesia.

Salah satu perkembangan teknologi baru yang turut mengubah kebiasaan penduduk Bumi-45 itu adalah Metaverse, sebuah dunia virtual berbentuk tiga dimensi yang tidak berbatas. Setiap penggunanya dapat bertemu satu sama lain tanpa perlu mempertimbangkan tempat dan waktu.

Dengan melihat situasi Bumi-45 yang seperti ini, muncul sebuah gagasan dari Ilham kala itu menjabat sebagai Kepala Komisi Pemilihan Undi (KPU). Ide Ilham pun akhirnya terwujud dan terlaksana, yakni untuk melaksanakan debat calon presiden (capres) di Metaverse.

Ilham: Selamat malam dan selamat datang, bapak dan ibu sekalian. Di Metaverse yang indah ini, izinkan kami membuka debat calon presiden dan calon wakil presiden untuk Pemilihan Presiden 2024 mendatang. Acara debat akan dipandu oleh dia dan bukan yang lain, Mr. Mark Zuckerberg. I’m Ilham and here alongside me is Mark!

Mark: Hi, Ham. Hello everyone! I’m really really excited to be here. 

Sandi: Hmm, kayak pernah dengar kalimat ini.

(Mark mengaktifkan AI penerjemah milik Metaverse.)

Mark: Sebagai orang yang ikut terlibat dalam membangun Metaverse ini, saya akan membantu bapak dan ibu sekalian untuk mengikuti pagelaran debat Capres Negara Indonesia yang baru pertama kali digelar di Metaverse. Pertanyaan akan diberikan kepada calon yang dipilih secara acak dan tidak berurutan. Baik, mari kita mulai.

Baca Juga: Google, Facebook, dan Twitter Mengancam Demokrasi?

(Mark membuka secarik kertas.)

Mark: Pertanyaan pertama, bagaimana menurut Anda situasi politik Indonesia dengan kemunculan teknologi dan platform baru? Apakah teknologi baru ini membantu atau malah justru menciptakan gangguan? Silakan, Kak Ganjar.

Kak Ganjar: Kalau menurut saya, teknologi itu ada untuk membantu manusia. Sama seperti alat yang dipakai manusia purba, mereka berguna untuk tujuan tertentu. Semisal, ada tagar #LapakGanjar yang bisa ngebantu UMKM, termasuk njenengan. Kan, terbantu oleh bisnis teknologi, kan?

Mark: Hmm, gagasan yang menarik. Selanjutnya, ke Mbak Puan.

Puan: Saya menilai apapun yang membantu masyarakat pasti bagus. Jangan buat rakyat susah. Selama semua bisa tenang dan gampang, tentu tidak perlu dibuat susah. Tapi, ada syaratnya. Pemerintah perlu menjamin data pribadi masyarakat terlindungi.

Mark: Uuuh, well. Privacy is important… Oke, bisa dilanjutkan ke Pak Prabowo.

Bowo: Teknologi baru adalah ancaman baru. Selama kita bisa mengatasi ancaman itu, kita pasti aman. Sekarang dunia adalah medan perang siber. Tapi, mengapa kita kesulitan menghalau ancaman itu? Karena kita tidak punya uang!

Mark: Oke oke. Sedikit informasi ya. Sebenarnya, saya sudah tahu lho siapa yang menang di antara bapak dan ibu sekalian. Bagaimana nggak? Saya bisa lihat dari data soal preferensi para pemilih yang menggunakan Meta. Apalagi, data penduduk Indonesia gampang sekali diperoleh. Data BPJS bocor. Data KPU bocor. Kalau datanya mudah didapatkan, ngapain pakai ada Pemilu ya? Jadi, bagaimana, bapak dan ibu sekalian?

Ganjar, Puan, Bowo, Emil, Anies, & Sandi: Waduh! 

(A43)

Baca Juga: Facebook Cs Lampaui Jokowi?

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.