Menantu malaikat tuh wujudnya gimana, Pak Edy? 

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) 2018-2023 Edy Rahmayadi menyebut tak khawatir untuk head-to-head dengan Bobby Nasution meski memiliki titel “menantu presiden” untuk memperebutkan tiket calon Gubernur Sumut dari parpol-parpol yang ada. Di sisi lain, terdapat satu kandidat potensial lain yakni Musa Rajekshah.

Bah! Keras memang Pilgub Sumut ini. Menurut kalian gimana? Berikan pendapatmu yaa! 

#edyrahmayadi #bobbynasution #pilgubsumut #pkb #golkar #menantupresiden #pilkada2024 #pinterpolitik #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini

Masa jabatan beberapa gubernur akan berakhir hari ini

Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Edy Rahmayadi sempat menyentil pengurus Golkar saat menghadiri peresmian kantor baru DPD Partai Demokrat Sumut di Jalan Sudirman, Medan. Peresmian itu juga dihadiri perwakilan partai lain, seperti Golkar dan PKS.

Edy mengaku pernah dibully terkait dukungan politik dengan Golkar karena sebelumnya terlibat intrik terkait proyek infrastruktur di Sumut. Edy menjelaskan bahwa dirinya pernah menjadi pengawal Golkar saat masih berdinas di era Orde Baru.

PinterPolitik.com

Lebih dari 100 hari konflik Rusia-Ukraina telah berlangsung dan belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Justru, tensi semakin memanas ketika negara-negara Barat termasuk Amerika Serikat (AS) terus memasok persenjataan ke Ukraina.

Presiden Rusia Vladimir Putin mengancam akan menargetkan sasaran baru jika sokongan persenjataan terus dilakukan Barat. Itu menjadi sinyal bahwa ratusan hari peperangan mungkin masih akan terus berlanjut sejak invasi dilakukan Rusia pada 24 Februari lalu.

Potensi periode konflik yang cukup panjang telah menjadi kekhawatiran berbagai negara atas dampak multi-sektor yang ditimbulkan. Tidak terkecuali Indonesia yang selama ini terlibat kerja sama lintas aspek, baik dengan Rusia maupun Ukraina.

Diskursus mengenai periode invasi, nyatanya juga turut menjadi perhatian berbagai pihak. Salah satunya yang datang dari Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi yang baru-baru ini memberikan pernyataan mengejutkan.

Edy mengatakan bahwa seandainya dia adalah Putin, maka Ukraina telah diserangnya tiga tahun lalu karena mengganggu stabilitas Rusia.

“Saya katakan, kalau saya yang jadi Putin, sudah tiga tahun yang lalu Ukraina saya serang,” ujar Edy Rahmayadi.

Perandaian Edy itu sontak mendapat kritikan banyak pihak. Juru Bicara Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak misalnya, yang menilai pernyataan Edy tidak layak.

Dahnil juga mengatakan bahwa pernyataan Edy bertolak belakang dengan sikap Indonesia dalam merespons perang Rusia-Ukraina dan dalam upaya menjaga perdamaian dunia yang diamanatkan konstitusi.

Namun, ungkapan Edy itu kiranya menjadi titik kulminasi atas kecenderungan pro-Rusia yang eksis di Indonesia sejak invasi Rusia berlangsung. Bahkan, hal itu menarik sorotan media mancanegara seperti South China Morning Post hingga Al Jazeera.

Memang, reaksi netizen Indonesia pro-Rusia – dan ditafsirkan sebagai representasi suara digital masyarakat +62 – seolah menjadi akumulasi atas jamaknya romansa hubungan Uni Soviet dan Indonesia di masa lalu hingga kekaguman atas sosok Vladimir Putin.

Ihwal yang kiranya berkontribusi membuat pemberitaan mengenai berbagai keberpihakan terhadap Rusia mendapat sambutan positif, tak terkecuali dalam konteks konflik Rusia-Ukraina yang bahkan “dianut” pejabat publik seperti Edy Rahmayadi.

Lantas, mengapa narasi pro-Rusia begitu kental di Indonesia?

Kehebatan Intel Rusia?

Beberapa analisis dari pengamat hubungan internasional mengatakan bahwa basis dasar narasi pro-Rusia di Indonesia didasari anggapan skeptis terhadap Barat, termasuk AS, atas gestur hipokrit sebagai negara adikuasa pasca tragedi 9/11.

Telaah tersebut juga didukung dengan survei Pew Research Center yang menunjukkan sikap skeptis publik Indonesia terhadap AS lebih besar dibandingkan dengan banyak negara lain di kawasan Asia Pasifik.

Akan tetapi, mungkinkah itu menjadi penyebab satu-satunya?

Konstruksi narasi publik di suatu negara tidak jarang melibatkan faktor eksternal seperti keterlibatan asing. Itu misalnya terbukti dari riwayat kontestasi narasi sejak Perang Dunia II, Perang Dingin, hingga dalam sejumlah ketegangan antar-negara untuk mengakuisisi dukungan politik dan diplomatik.

Di titik ini, peran instrumen intelijen menjadi faktor kunci. Sebuah kemungkinan yang juga terjadi dalam narasi pro-Rusia di Indonesia, terutama melalui mekanisme intelijen siber.

Dalam Intelligence Gathering, Aditya K Sood dan Richard Enbody menjelaskan metode pengerahan intelijen siber (CYBINT) untuk melakukan penggalangan intelijen, baik yang dilakukan di dalam maupun luar negeri. Secara singkat, metode ini bermuara pada perengkuhan rekayasa dan kontrol sosial.

Aaron Z. Brock dalam Secrets and Cooperation: The Role of Intelligence in International Relations Theory mengatakan bahwa ranah siber menjadi lingkungan yang begitu strategis untuk dieksploitasi saat ini, utamanya dalam memenangkan peperangan informasi.

Brock juga menegaskan bahwa domain siber menjadi yang paling prominen saat ini dalam konteks persaingan intelijen.

Secara rekam jejak, Rusia agaknya menjadi aktor internasional yang cukup lihai memainkan peran tersebut. Christopher Paul dan Miriam Matthews dalam publikasinya yang berjudul The Russian “Firehose of Falsehood” Propaganda Model menyebut bahwa strategi kontemporer Rusia saat ini adalah propaganda informasi yang acap kali berhasil mereka menangkan.

Sementara itu, taktik pembangunan narasi ideal untuk mendukung metode intelijen itu sendiri kemungkinan berkiblat pada propaganda Nazi – argumentum ad nauseam – yakni penciptaan “efek benar” dari argumentasi yang dikemukakan secara berulang-ulang atau argumentasi pernyataan berulang.

Jika merefleksikannya pada pola digital narasi pro-Rusia di Indonesia, boleh jadi terdapat peran intelijen siber negeri Tirai Besi dengan metode dan taktik tersebut di dalamnya. Mengapa demikian?

Narasi pro-Rusia – terutama di linimasa – telah ada sebelum konflik Rusia-Ukraina. Tren yang dibawa kebanyakan adalah romansa kejayaan Uni Soviet dan hubungan harmonisnya dengan Indonesia, kharisma sosok seperti Vladimir Lenin dan Joseph Stalin, hingga keandalan alutsista Rusia yang mampu menjadi penantang serius perangkat militer AS.

Jika diperhatikan dengan saksama, pemantik narasi pro-Rusia kebanyakan adalah akun-akun inkognito. Anonimitas intelijen yang dikenal sebagai multiple impostor tersebut membuat interpretasi mengenai adanya kontribusi intelijen siber menjadi terbuka.

Suplai informasi berkesinambungan itu bisa saja membuat diskursus mengenai keberpihakan dalam konflik Rusia-Ukraina juga dapat dengan mudah dikapitalisasi untuk mengarahkan support pada Kremlin.

Perhatian eksternal itu dikatakan Paul dan Matthews bertujuan untuk membangkitkan kepercayaan diri Rusia serta menjadi legitimasi politik atas kebijakan luar negeri strategis.

Nyatanya, peran intelijen siber Rusia dapat ditelusuri pada terkaan serupa yang terjadi di sejumlah negara. Di AS misalnya, dugaan keterlibatan tangan tak terlihat eksis bagi narasi pro-Rusia hingga dugaan intervensi dari sumber yang sama terhadap pemilihan presiden (Pilpres) 2016 dan 2020 lalu.

Begitu pula dengan keberpihakan Belarus pada Rusia yang dijelaskan dalam sebuah artikel berjudul How Russia is working to absorb Belarusian news networks into sovereign internet. Kasus di AS dan Belarus tersebut juga tak hanya merepresentasikan kemungkinan operasi CYBINT, akan tetapi membuktikan pula bahwa agaknya Rusia telah cukup mumpuni dalam konteks peperangan asimetris.

Lalu pertanyaannya, jika benar operasi intelijen siber itu ada, mengapa Indonesia yang menjadi “target” konstruksi narasi?

Kamerad Lama?

Guy J. Pauker dalam The Soviet Challenge in Indonesia mengatakan bahwa sejak dekade 60-an, semua sarana yang dimiliki Kremlin – baik itu yang terbuka maupun rahasia dan domestik maupun internasional – dikonsentrasikan pada penghapusan pengaruh Barat dari Indonesia.

Bahkan, apa yang dikemukakan Pauker terus ada setelah kekuasaan Soekarno beserta kemesraan dengan Soviet tumbang. Adalah dinas intelijen Rusia, Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnosti (KGB) yang disebut-sebut menjadi aktor utama dalam sejumlah operasi intelijen Rusia di Indonesia di era Soeharto.

Teater Perang Dingin membuat KGB bersaing keras dengan dinas intelijen AS, CIA, untuk mendapatkan keberpihakan Indonesia yang dianggap sebagai mitra strategis di kawasan.

Desmond Ball, profesor di Strategic and Defence Studies Centre Australian National University College of Asia and the Pacific dalam How Moscow Steals ASEAN’S Secrets mengatakan bahwa “kehadiran Soviet” di Indonesia menjadi yang terbesar di negara Asia Tenggara non-komunis.

Secara konkret, manuver KGB di Indonesia terekam dalam memori sejarah, di antaranya catatan 102 kasus upaya diplomat Soviet untuk merekrut mata-mata lokal, hingga kasus fenomenal Alexander Finenko yang kongkalikong dengan seorang perwira Angkatan Laut Letkol Soesdarjanto.

Sederet kajian itu agaknya bisa saja menjadi proyeksi bahwa aktivitas intel negeri Beruang Merah – sebagai ahli waris terbesar Soviet – itu masih terjadi di Indonesia, tentu dengan kemungkinan metode yang berbeda saat ini.

Selain reputasi peperangan asimetris dan rekam jejak KGB di tanah air, terdapat dua hal lain yang membuat Indonesia menjadi target ideal bagi operasi intelijen siber dalam konteks narasi pro-Rusia yang berkembang dewasa ini.

Pertama, terkait dengan populasi pengguna internet Indonesia. Merujuk pada laporan DataReportal, jumlah pengguna internet Indonesia mencapai 204,7 juta orang hingga Januari 2022.

Apalagi, netizen Indonesia terkenal begitu militan dalam menyuarakan isu tertentu dan terkadang opininya menjadi kiblat dan rujukan bagi populasi internet negara lain.

Kedua, eksploitasi atas keterlibatan pasukan muslim Chechnya juga tampaknya memiliki tautan tak terpisahkan. Muaranya adalah kemudahan untuk membangkitkan sentimen positif, solidaritas, dan simpati secara umum pada Rusia dari negara dengan populasi muslim terbesar di dunia.

Sekali lagi, karakteristik ideal itu membuat Indonesia kemungkinan menjadi target menggiurkan bagi kepentingan yang dikemukakan Paul dan Matthews yakni, membangkitkan kepercayaan diri dan legitimasi politik Rusia, termasuk atas konflik Rusia-Ukraina.

Kendati demikian, penafsiran di atas tentu masih sebatas telaah semata mengingat hakikat operasi intelijen yang sukar untuk diidentifikasi secara pasti. Namun, yang diharapkan dari suatu keberpihakan adalah pertimbangan bijak dan komprehensif secara kolektif, bukan karena pengaruh sentimen tertentu. (J61)

Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi baru-baru ini mengomentari konflik Rusia-Ukraina saat menjadi pembicara kunci pada acara Sumatranomic ke-3 di Medan. Komentar Edy sendiri seputar pertanyaan kepadanya mengenai pengaruh ekonomi atas diserangnya Ukraina oleh Rusia yang dipimpin Presiden Vladimir Putin. Yang mengejutkan, Edy mengatakan seandainya ia adalah Putin, maka Ukraina telah diserangnya tiga tahun lalu karena mengganggu stabilitas Rusia.

Pernyataan Edy langsung mendapat kritikan banyak pihak. Salah satunya dari Juru Bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak yang menilai pernyataan Edy tidak layak dan bertolak belakang dengan sikap Indonesia dalam merespons perang Rusia-Ukraina serta dalam upaya menjaga perdamaian dunia.

PinterPolitik.com

Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu membawa para pengikutnya untuk “menuruti” perintah mereka demi kebaikan bersama. Setidaknya, asumsi itulah yang berkembang di alternate universe Bumi-45.

Salah satu pemimpin yang berusaha menerapkan prinsip ini adalah pemimpin Korea Lor (Kolor) yang bernama Kim Jong-unch. Demi mewujudkan kebaikan bersama yang diimpikannya, Kim pun menerapkan sejumlah peraturan krusial bagi rakyatnya.

Kebijakan seperti ini pernah dijalankan pada akhir tahun 2021 kemarin, yakni ketika Kim memperingati meninggalnya ayahnya, Kim Jong-ill. Kala itu, pemerintah Kolor melarang warganya untuk tertawa selama 11 hari.

Mungkin, ini juga bisa jadi semacam culture shock buat masyarakat negeri Nusantara. Pasalnya, di negeri ini, kematian seseorang biasa diperingati dengan berdoa bersama – yang setelah itu disusul dengan makan bersama atau berkat.

Baca Juga: Edy Rahmayadi, PSSI dan Politik

Tak hanya soal larangan tertawa, pemerintahan Kim juga memberikan panduan kepada rakyatnya soal gaya rambut dengan merilis 28 gaya rambut acuan pada tahun 2013 lalu. Mungkin, maksud Kim sebenarnya baik – yakni supaya tidak ada lagi hukuman potong rambut paksa yang biasa dilakukan oleh guru kepada murid yang rambutnya dinilai tidak “rapi”.

Kebijakan-kebijakan Kim ini pun tampaknya menginspirasi seorang pejabat di negeri Nusantara, yakni Edi Rahmayudi. Pasalnya, bukan tidak mungkin, tidak ada pejabat atau politisi yang bisa memiliki prinsip yang kuat layaknya Edi – saking uniknya.

Namun, sedikit berbeda dengan Kim, Edi lebih berfokus pada jenis rambut yang lain – rambut yang letaknya di bawah dua lubang, yakni kumis. Boleh jadi, Edi khawatir bila rambut itu bisa mengganggu alur pernapasan.

Pasalnya, Edi menilai kumis kurang baik. Inilah sebabnya Edi menganjurkan untuk tidak berkumis. Setidaknya, larangan berkumis ini pernah Edi ungkapkan untuk para kepala sekolah dan pelatih olahraga.

Selain itu, Edi juga mewajibkan semua orang tepuk tangan. Bila tidak tepuk tangan, jeweran pun bisa saja mengancam. Lagipula, tepuk tangan kan lebih baik daripada tepuk angan. (A43)

Baca Juga: Bobby Tak Takut Edy Rahmayadi?

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Dalam kehidupan yang serba fana ini, kendala bisa aja muncul tiba-tiba. Bahkan nih, terkadang, kendala-kendala tersebut menjadi momok yang membuat kita frustrasi tuh.

Nah, untungnya nih, kita nggak harus sendirian dalam menyelesaikan kendala-kendala seperti pesanan makanan yang tidak tepat, dana transfer yang terhambat, hingga rancangan undang-undang (RUU) penting yang belum juga disahkan. Semua itu ada jawabannya ketika saluran untuk protes atau komplain tersedia.

Biasanya tuh, melalui saluran komplain yang tersedia – biasanya disebut sebagai customer service, customer care, hingga pusat bantuan, kendala kita akan segera dibantu untuk diselesaikan. Dengan perasaan kecewa – bahkan marah, kita meluapkan keluhan kita kepada mereka.

Memang sih, salut dah buat mereka yang bekerja di balik telepon-telepon pusat bantuan. Kalian sebenarnya secara langsung adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang bahkan siap dihubungi 24 jam setiap hari. Udah ramah, selalu ada buat kita lagi. Hmm, si doi aja nggak gitu. Huhu.

Nah, sikap dan fungsi pusat bantuan seperti ini tampaknya tidak hanya dijalankan oleh mereka yang bekerja di bangku-bangku operator nih, melainkan juga pejabat-pejabat sekelas komisaris, yakni Komisaris Utama (Komut) Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok.

Baca Juga: Ahok-Gibran: Idola Jadi Rival?

Lha, gimana nggak? Pak Ahok kemarin jadi sosok yang langsung ditelepon ketika Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi memiliki keluhan soal kebijakan Pertamina yang menaikkan harga bahan bakar (BBM) non-subsidi di provinsinya.

Bak operator pusat bantuan, Pak Ahok pun langsung mengatakan bahwa dirinya akan mengecek lebih lanjut alasan mengapa Pertamina menaikkan harga di sana. Kabarnya sih, Pak Ahok mendapat jawaban bahwa kenaikan itu disebabkan oleh Peraturan Gubernur (Pergub) Sumut yang menaikkan pajak bahan bakar.

Ya, terlepas dari itu, Pak Ahok ini bisa jadi keren uga ya menerima komplain Pak Edy dengan sabar. Kalau mimin ingat-ingat dulu, Pak Komut ini pernah marah-marah lho kala mendapatkan komplain dari warga ketika masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Hehe.

Ya, semoga aja sikap marah-marah Pak Ahok ini nggak kambuh lagi lah ya kalau menjadi “hotline” buat Pertamina. Bahkan nih, Direktur Utama (Dirut) Pertamina sendiri bilang kalau Ahok ini kini menjadi semacam influencer tuh buat Pertamina. Hmm.

Tapi nih, Pak Ahok ini kok semua fungsi di Pertamina diambil ya? Soal jabatan Komut, misalnya, Pak Ahok sempat dikabarkan juga merangkap menjadi Komisaris Independen. Apa jangan-janga Pak Ahok kini selain menjabat sebagai hotline juga menjabat sebagai Dirut tuh? Kan, banyak yang menduga demikian. Hmm, gimana nih, Pak Ahok? (A43)

Baca Juga: Ahok Menteri Yang Dinanti?

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Baku hantam. Istilah yang layak untuk dipertimbangkan jika emosi telah memuncak dan cara-cara damai sulit tercapai. Plus, ini istilah buat para penggemar isu-isu kontroversial yang dibahas di YouTube atau forum-forum sejenisnya.

Biasalah, kalau ada kontroversi, selera baku hantamnya akan membuncah. Hehehe.

Nah, konteks baku hantam ini tengah ramai dipergunjingkan dalam pemberitaan terkait hubungan antara Wali Kota Medan yang juga menantu Presiden Jokowi, Bobby Nasution, dengan Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi.

Baca Juga: Bukit Algoritma, Cita-Cita Semu?

Ini terkait pernyataan Bobby di hadapan media yang menyebut dirinya tidak tahu di mana lokasi karantina WNI yang pulang dari luar negeri di Kota Medan. Bobby menambahkan bahwa hal tersebut terjadi karena informasi yang ia dapatkan tak utuh dari Pemprov Sumatra Utara.

Sontak, pernyataan Bobby ini bikin Gubernur Edy meradang. Doi marah karena hal tersebut justru diumbar Bobby ke media. Seharusnya, kalau memang informasinya belum ia dapatkan, yang dilakukan adalah berkoordinasi dan bukannya malah curhat ke media.

Bahkan Edy menyebutkan bahwa ia tak peduli latar belakang Bobby yang adalah menantu Presiden Jokowi. Wih, sadis nih kalau pernyataannya udah pakai bawa-bawa latar belakang kayak gini.

Udah gitu pakai bawa-bawa ketakwaan pada Tuhan segala nih mantan Ketua PSSI yang satu ini. Uppps.

Apapun itu, yang jelas ada benarnya juga sih yang disampaikan oleh Pak Edy itu. Dengan ngumbar ke media, jadi kelihatan kalau Bobby masih gagap dalam memetakan masalah dan penyelesaiannya. Kalau memang ada persoalan, maka seharusnya berkoordinasi dulu ketimbang menuduh-nuduh kayak gitu.

Nggak serem tuh sama Pak Edy kalau doi marah? Ngeri cuy. Uppps.

Tapi, apa mungkin Bobby justru emang sengaja membenturkan dirinya dengan Edy ya? Soalnya kalau itu yang terjadi, dia sukses loh menarik atensi masyarakat. Yang doi benturkan juga levelnya di atas dia.

Ibaratnya mencari musuh yang lebih tinggi biar dapat panggung yang lebih besar. Uppps. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (S13)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.